perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Permohonan dalam pengajuan jaminan bagi suatu perusahaan adalah kewajiban yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan pengolahan produk yang akan diekspor maupun diimpor suatu perusahaan. Eksportir atau importir yang melakukan kegiatan produksi di kawasan berikat yang mana disebut sebagai Pengusaha Kawasan Berikat diberikan fasilitas yang berupa penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan bahan asal impor yang dipergunakan dalam pembuatan komoditi ekspor berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 615/KMK.01/1997 tentang Pelaksanaan Custom Bond. Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat, yang selanjutnya disingkat PDKB, adalah Badan Hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat yang berada di dalam Kawasan Berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang statusnya sebagai badan hukum yang berbeda. Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk pengusahaan Kawasan Berikat. Barang-barang yang diimpor maupun diekspor tersimpan dalam tempat penimbunan berikat. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. Sedangkan Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. Kegiatan penggabungan adalah menggabungkan barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan sebagai produk utama dengan barang jadi yang berasal dari impor,dari Kawasan Berikat lain, dan atau dari tempat lain dalam daerah pabean.
commit to user 1
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 2
Apabila suatu perusahaan ingin mengeluarkan barang dan pengolahan barang impor diolah untuk kerja sama dalam memproduksinya, maka pengusaha kawasan berikat melakukan subkontrak kepada perusahaan yang menyerahkan proses produksinya. Pengolahan sebagian Kegiatan Pengolahan yang bukan merupakan kegiatan proses produksinya kepada Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB di tempat lain dalam daerah pabean yang disebut juga Pekerjaan Subkontrak.Pelaksanaan pekerjaan subkontrak paling lama jangka waktunya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan subkontrak sampai dengan barang hasil subkontrak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat. Apabila Pengusaha tidak bisa mengembalikan barang yang telah dikeluarkan maka jaminan (Guarantee) yang telah dikeluarkan akan dicairkan untuk membayar Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) danPajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor. Selain itu, pengusaha mendapat sanksi administrasi sebesar 100 % (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya. Maka dari itu PDKB harus mengikuti Peraturan Perundang-undangan sesuai Peratuaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Per-2/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan yang menjadi syarat pengeluaran Barang Impor dari Tempat Penimbunan Berikat. Pengusaha harus mengikuti Prosedur atau Tata Laksana dalam mendapatkan Fasilitas Impor dari Kantor Bea dan Cukai. Untuk penangguhan biaya yang masih terutang dari Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, maka pengusaha diwajibkan untuk menyerahkan jaminan dalam rangka kepabeanan. Jaminan dalam rangka kepabeanan adalah garansi pembayaran pungutan negara
dalam
rangka
kegiatan
kepabeanan
dan/
atau
pemenuhan
kewajiban yang diisyaratkan dalam peraturan kepabeanan yang diserahkan kepada Kantor Pabean. Kantor yang dimaksud adalah Kantor Pabean dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah diatur untuk melayani pengajuan jaminan sesuai peraturan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 3
Bentuk-bentuk Jaminan yang dapat digunakan untuk setiap kegiatan kepabeanan ditentukam sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan di bidang Kepabeanan yang mengatur kewajiban penyerahan jaminan. Jumlah Jaminan yang diserahkan sebesar pungutan negara dalam rangka kepabeanan yang terutang atau jumlah tertentu yang diatur dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan jaminan. Dari tiga bentuk jaminan yaitu Jaminan Tunai, Jaminan Bank dan Jaminan dari Perusahaan Asuransi, Penulis lebih tertarik dengan bentuk Jaminan dari Perusahaan Asuransi. Jaminan dari perusahaan
asuransi
yang
berbentuk Customs
Bond harus
diterbitkan
oleh surety (peusahaan asuransi) yang termasuk dalam daftar perusahaan asuransi
umum
yang
dapat
memasarkan
produk.
Jaminan
dalam
bentuk Customs Bond merupakan Jaminan berupa sertifikat yang memberikan kegiatan kepabeanan dan/ atau pemenuhan kewajiban penyerahan Jaminan yang diisyaratkan dalam peraturan kepabeanan kepada obligee dalam hal principal gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2010. Jaminan yang disyaratkan menurut Undang-Undang Kepabeanan dapat digunakan sekali atau terus menerus. Jaminan terus menerus adalah jaminan yang diserahkan dalam bentuk dan jumlah tertentu dan dapat digunakan dengan cara dikurangi setiap ada pelunasan bea masuk sampai jaminan tersebut habis, atau jaminan tetap dalam batas waktu yang tidak terbatas sehingga setiap pelunasan bea masuk dilakukan dengan tanpa mengurangi Jaminan yang diserahkan. Hal tersebut sesuai dengan peranturan Perundang-undangan Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006. Prosedur adalah suatu rangkaian dalam tahapan kerja secara berurutan bertujuan untuk menyelesaikan tahapan kerja. Prosedur merupakan Metodemetode yang dibutuhkan untuk menangani aktivitas-aktivitas yang akan datang, Urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu dan Pedoman untuk bertindak. Tata Pelaksanaan ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Per 2/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan dalam Rangka Kepabeanan. Bahwa
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 4
pentingnya prosedur antara lain mempersingkat waktu penyelesaian pekerjaan kantor sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan karena dapat dilakukan penghematan waktu kerja, memberikan pengawasan lebih baik dalam prosedur kerja dan mengkoordinasi setiap bagian prosedur kerja. Manfaat Prosedur adalah adanya perencanaan (Planning-Controlling) dan ada pelaksanaan dalam kerja yaitu pengawasan untuk mengontrol sudah sesuai prosedur belum. Selain itu, diperlukan instruksi (Organizing) yang baik kepada bawahan diperlukan juga adanya pelatihan kepada pegawai (StaffingLeading) supaya adanya hasil yang baik untuk kantor dengan adanya keharmonisan koordinasi (Coordinating) untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Prosedur dalam melaksanakan Jaminan Custom Bond adalah untuk memberikan pengawasan kepada Perusahaan dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan untuk melancarkan kegiatan industrinya. Fungsi dari jaminan tersebut adalah untuk menjamin pungutan Negara dalam rangka kegiatan kepabeanan atas impor pembayaranatas
pengeluaran
barang
yang diberikan penundaan
impor
untuk
dipakai
dengan
menyerahkan jaminan, atas impor sementara, atas pengajuan keberatan yang berdasarkan peraturan kepabeanan diisyaratkan adanya jaminan atau memenuhi kewajiban penyerahan jaminan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Kepabeanan. Jadi, fungsi dari jaminan adalah untuk mengantisipasi pengusaha agar tidak lari dari kewajibannya membayar Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor yang masih belum dibayar atau masih terhutang. Pelaksanaan Prosedur Jaminan Custom Bond adalah setelah sertifikat Custom Bond sudah selesai dibuat oleh Surety Bond (Pihak Asuransi), dengan begitu Perusahaan selanjutnya melengkapi dokumen penyertaan selain Jaminan yang telah diberikan. Prosedur dalam pengajuan Jaminan Custom Bond diperlukan untuk memperoleh kemudahan dalam penangguhan bea masuk oleh Kantor Pabean atau Obligee (penerima jaminan) yang ditunjuk sebagai pelayanan jaminan sesuai Peraturan Menteri Keuangan. Oleh karena itu, diperlukan prosedur
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 5
untuk pemrosesan jaminan
yang telah
diajukan guna mendapatkan
penangguhkan bea masuk tersebut. Pentingnya prosedur dalam pengajuan jaminan adalah prosedur kerja yang membuat pekerjaan kantor dapat dilaksanakan lebih lancar. Sehingga waktu penyelesaian lebih cepat. Prosedur kerja juga memberikan pengawasan lebih baik tentang apa dan bagaimana suatu pekerjaan telah dilakukan. Prodsedur kerja menjadikan setiap bagian berkoordinasi dengan bagian yang lain. Tata pelaksanaan atau Prosedur dalam hal ini harus dilakukan oleh Principal (Perusahaan) guna mendapatkan Fasilitas Impor yang disediakan oleh Kantor Bea dan Cukai Surakarta demi ketersediaan Pelayanan yang penuh Integritas yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai Surakarta. Berdasarkan uraian yang terdapat diatas, maka penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir mengenai
PROSEDUR PENGAJUAN JAMINAN
CUSTOM BOND DALAM RANGKA KEPABEANAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B
.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam tugas akhir ini penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana prosedur pengajuan jaminan Custom Bond dalam rangka kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta?
C. Tujuan Pengamatan Tujuan berdasarkan pengamatan laporan tugas akhir ini adalah 1. Tujuan Operasional Mengetahui, memahami dan menjelaskan Prosedur pengajuan jaminan Custom Bond dalam rangka kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta 2. Tujuan Fungsional
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 6
Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, diharapkan dapat berguna bagi penulis dan para pembaca serta bagi para pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta. 3. Tujuan Individual Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh sebutan Ahli Madya pada Program Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
D. Manfaat Pengamatan Dari penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut: 1. Bagi Penulis Merupakan sumbangan pemikiran serta ilmu dalam prosedur pengajuan jaminan Custom Bond dalam rangka Kepabeanan dan sebagai referensi untuk pembaca lain yang akan melakukan pengamatan terkait masalah yang sama. 2. Bagi Instansi Memberikan pertimbangan dan masukan bagi instansi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam prosedur pengajuan jaminan dalam rangka kepabeanan sesuai peratuaran perundang-undangan Menteri Keuangan. 3. Bagi Pembaca Memberikan berbagai manfaat seperti ilmu pengetahuan, wawasan dan informasi tentang prosedur pengajuan jaminan Cutom Bond dalam rangka kepabeanan dan untuk referensi bacaan dalam pembuatan tugas akhir dimasa yang akan datang.
commit to user
