perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perkawinan merupakan sunatullah di mana semua makhluk berhak melakukannya, yang menjadi pembeda adalah bahwa manusia memakai akal pikiran dalam melaksanakan perkawinan. In i berbeda dengan hewan dan tumbuhan yang hanya menggunakan insting serta naluri saja. Walaupun demikian tujuan perkawinan adalah sama yaitu untuk mempertahankan keturunannya dan melestarikan agar tidak punah, setelah itu masing-masing pasangan melakukan perannya untuk menjalankan fungsi dari perkawinan itu sendiri. Allah tidak menjadikan manusia yang hidup bebas sesuai kemaunnya dan berhubungan secara anarkhi demi menjaga martabat serta kehormatan manusia itu sendiri, maka Allah menganjurkan melakukan suatu perkawinan yang sah sesuai syari’at Islam. Islam telah menjelaskan bahwa manusia itu mempunyai kewajiban hanya menjalin hubungan dengan Tuhan (Allah) saja melainkan dengan sesama makhluk ciptaan lainnya, seperti manusia dengan manusia (hubungan sosial) dan manusia dengan hewan dan tumbuhan. Dalam hubungan sosial ini antara lain adanya suatu perkawinan, di mana bukan manusia saja yang melakukan tapi hewan dan tumbuhan juga. The Concept of Islamic family laws encapsulates primarily those are as of the Sharia that deal with marriage, divorce, maintenance, custody of children and succession. As a significant branch of the Sharia, the modern application of Islamic family laws necessitates an understanding of sources and composition of the Sharia principles.The articulation of the substance of the Sharia in the context of Islamic family laws also raises challenging questions about the apparent in consistencies between the Sharia and modern human rights law (Javaid Rehman, 2007 : 109-110) Dengan demikian konsep keluarga Islam itu harus sesuai dengan konteks Syari’ah dalam hal perkawinan khususnya. Selain dengan ketentuan Hukum Islam, hukum positif di suatu negara harus diperhatikan juga aspeknya agar seimbang.
commit to user 1
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 2
Perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Pengertian di atas hampir sama maksudnya seperti maksud dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 : Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat mitsaqan qhalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini dijelaskan dalam firman Allah Q.S ArRuum ayat 21.
Artinya : “Dan diantara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. Ajaran Islam menganjurkan untuk membentuk suatu keluarga, karena untuk menjamin suatu ketentraman batin. Di sisi lain dengan berkelurga dapat memiliki keturunan yang sholeh dan sholehah serta menambah amal tambahan selain amal jariyah. Aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk beribadah, akan tetapi dalam melakukan suatu ibadah itu ada sebuah syarat, rukun, dan sahnya dari perkawinan itu sendiri. Tetapi dalam hal pelaksananan di lapangan banyak terjadi pelanggaran baik disengaja maupun tidak, seperti pelanggaran sah tidaknya suatu perkawinan tersebut sehingga harus dibatalkan. Hukum Islam menerangkan bahwa perkawinan yang sah yaitu harus sesuai dengan syari’at di mana ada rukun dan syarat suatu perkawinan. Karena jika sah maka akan timbul suatu kewajiban dan hak antara suami dan isteri dalam perkawinan tersebut maka ada
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 3
suatu keterikatan. Apabila rukun atau syarat tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah dan batal demi hukum (Abdul Gani Abdullah, 1992 : 101). Manusia melakukan perkawinan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami isteri, anak-anaknya dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tetapi tujuan tersebut kadang-kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya, misalnya setelah perkawinan berlangsung lama, kemudian baru diketahui bahwa diantara mereka terdapat hubungan saudara sepersusuan. Sejak diketahuinya hal tersebut maka hubungan perkawinan mereka menjadi batal. Demikian pula apabila suami isteri semula non muslim, tiba-tiba suami masuk Islam dan isteri menolak masuk Islam, maka perkawinan mereka dibatalkan sebab laki-laki muslim hanya diizinkan kawin dengan perempuan non muslim apabila termasuk ahli kitab (Ahmad Azhar Basyir, 2000 : 86). Di dalam Hukum Islam ada beberapa golongan wanita yang tidak boleh (haram) dikawini oleh seorang pria, tetapi syarat wanita yang boleh dikawin seharusnya bukan wanita yang haram dikawini, baik haram untuk sementara atau untuk selamanya. Sebab-sebab wanita haram dikawini untuk selamanya adalah : 1. Karena Nasab. 2. Karena Perkawinan. 3. Karena Sepersusuan. Diharamkannya kawin karena sepersusuan sebagaimana haramnya karena nasab, di mana yang termasuk nasab yaitu ibu, anak perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak dari saudara perempuan. Ketentuan mengenai perempuan-perempuan di atas diterangkan dalam Firman Allah Q.S An-Nisa’’ ayat 23 yang artinya sebagai berikut : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibumu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan bapakmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusuimu dan saudara perempuan dari susuanmu”.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 4
Meskipun perkawinan hubungan saudara sepersusuan ini dilarang dalam Hukum Islam tapi dalam kehidupan nyata masih sering ditemui adanya kasus seperti ini. Hal ini bisa terjadi ada beberapa faktor yang mengakibatkannya yaitu sengaja ataupun tidak, mengingat karena Indonesia juga mengakui hukum adat dalam pembentukan hukum nasional. Tapi jelas bagi umat Islam di manapun berada hal ini dilarang, begitu pula yang berada di Indonesia karena sudah ada regulasi yang mengaturnya baik di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sesuatu yang biasanya menjadi kendala yaitu apabila ada calon pengantin tidak mengecek calon pasangannya apakah dia masih nasab atau tidak, ini memang terlihat sangat sepele tapi sangat besar faedahnya
bagi
kelangsungan
perkawinan
kedepannya.
Tap i
dalam
kenyataannya sering dijumpai bahwa mereka mengetahui adanya nasab di antaranya setelah mereka melakukan perkawinan maka dalam persoalan ini harus diajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama agar bisa mendapat kepastian hukum. Peradilan Agama merupakan lembaga yang berwenang dalam memberikan penetapan pembatalan perkawinan. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan
Agama).
Peradilan
Agama
merupakan
peradilan
khusus.
Kekhususannya itu ditunjukkan oleh tiga hal, yaitu: 1.
Kewenangan meliputi hukum keluarga Islam yang bersumber dari Al Qur’an, Sunnah dan Ijtihad;
2.
Kewenangannya itu hanya berlaku bagi sebagian rakyat Indonesia, yaitu mereka yang memeluk Agama Islam; dan
3.
Tenaga-tenaga teknis pada peradilan agama dipersyaratkan beragama Islam. Pengadilan Agama Surakarta adalah salah satu lembaga yang memiliki
wewenang dalam
memberikan izin pembatalan perkawinan. Hal Tersebut
dapat dilihat dari data yang diperoleh di Pengadilan Agama Surakarta di tahun 2011 di mana perkara ini terdaftar. Dari masalah di atas Undang-Undang tidak
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 5
merumuskan sedetil-detilnya hal-hal yang harus dipertimbangan hakim. Maka hakim
mempunyai
pertimbangan-pertimbangan
tertentu
sehingga
bisa
memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka hal-hal tersebut mendasari dan melatarbelakangi Penulis untuk menyajikan penulisan hukum dengan judul : “KAJIAN
TENTANG
PEMBATALAN
PERKAWINAN
BERDASARKAN ALASAN HUBUNGAN SAUDARA SEPERSUSUAN DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA (STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA
SURAKARTA
NOMOR
0456/Pdt.G/2011/PA.Ska)’’.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan masalah untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti sehingga dapat memudahkan penulis di dalam mengumpulkan, menyusun, dan mengkaji data secara lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dikaji penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Apakah hubungan saudara sepersusuan dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan? 2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan dengan alasan hubungan saudara sepersusuan?
C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini, yaitu penemuan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis, secara lebih spesifik dijabarkan sebagai berikut : 1. Tujuan Objektif : a. Untuk mengetahui hubungan saudara sepersusuan dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan. b. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 6
hakim dari segi non yuridis dalam memberikan penetapan hukum dari pembatalan perkawinan dengan alasan hubungan saudara sepersusuan. 2. Tujuan Subjektif : a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis di bidang ilmu hukum. b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan hubungan saudara sepersusuan di Pengadilan Agama Surakarta. c. Untuk melatih kemampuan penulis dalam mempraktekan teori ilmu hukum, mengembangkan dan memperluas wacana pemikiran serta pengetahuan
yang
didapat
selama
masa
perkuliahan
guna
menerapkannya di dalam kehidupan sosial di masyarakat dan di dalam praktek beracara di Pengadilan Agama. d. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Strata1 (S1) dalam bidang ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
D. Manfaat Penelitian Salah Satu aspek dalam kegiatan penelitian yang tidak dapat diabaikan adalah mengenai manfaat penelitian. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini, yaitu bagi penulis, maupun bagi pembaca dan pihak-pihak lain. Karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini antara lain : 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum. b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang dasar pertimbangan hakim dari segi yuridis maupun dari segi non yuridis dalam memberikan penetapan hukum terhadap pembatalan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 7
perkawinan dengan alasan hubungan saudara sepersusuan kepada para pihak di Pengadilan Agama Surakarta. 2. Praktis Manfaat a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengembangkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh di masa perkuliahan. b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. c. Hasil
penelitian
ini
diharapkan
dapat
membantu
memberikan
pamahaman, memberikan tambahan masukan dan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait dengan masalah yang sedang diteliti, dan juga kepada berbagai pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.
E. Metode Penelitian Penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk memahami dan memecahkan masalah sehingga didapatkan kebenaran ilmiah (Muhammad Idrus, 2009 : 9). Metode pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Dalam Penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum (Legal research). Yaitu sebuah penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan koherensi, yaitu menemukan apakah aturan hukum yang ada sudah sesuai dengan norma hukum. Karena segala penelitian yang berkaitan dengan hukum selalu bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 55-56). Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif karena berkenaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0456/Pdt.G/2011/Pa.Ska), pada pengkajiannya dibutuhkan penalaran dari aspek hukum normatif yang
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 8
merupakan ciri khas dari penelitian hukum normatif (Jhony Ibrahim, 2006 : 127). 2. Sifat penelitian Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu ilmu terapan karena obyek dari ilmu hukum merupakan koherensi antara norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku dengan norma hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 47). Penelitian dengan ilmu terapan sebagai sifat dasarnya tidak dimulai dengan adanya hipotesis. Sehingga dalam penelitian ini juga menciptakan hukum guna mengatasi masalah yang dihadapi. 3. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus
(case
approach).
Dalam
menggunakan
pendekatan
kasus
pembatalan perkawinan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam hukum Islam (studi putusan). Di mana yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi dengan memperhatikan fakta materiil (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 158). 4. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang dimaksud dengan bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah Putusan Hakim, Per-Undang-Undangan, AlQur’an, Al-Hadist, dan Kitab Fiqi’h. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 181). Adapun bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini di antaranya adalah : a. Bahan hukum Primer 1) Putusan
Hakim
Pengadilan
0456/Pdt.G/2011. 2) Kompilasi Hukum Islam. 3) Al-Qur’an.
commit to user
Agama
Surakarta
Nomor
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 9
4) Al-Hadits. 5) Kitab Fiqi’h. 6) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. b. Bahan Hukum Sekunder 1) Buku yang berhubungan dengan Hukum perkawinan Islam. 2) Buku yang berhubungan dengan Hukum Pembatalan Perkawinan. 3) Skripsi. 4) Jurnal. c. Bahan Hukum tersier 1) Kamus. 2) Wikipedia. 3) Internet. 4) Informan dari orang-orang yang mengetahui bab Islam khususnya perkawinan. 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (Library Reseach). Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, mempelajari buku-buku dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan Per-Undang-Undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi obyek penelitian penulis baik dari media cetak maupun elektronik. 6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Menurut pendapat Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa dalam metode deduksi tersebut berawal dari adanya premis mayor dan premis minor yang pada akhirnya ditarik sebuah kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 89 - 90). Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan aturan hukum Islam berupa Kompilasi Hukum Islam sebagai premis mayor dan sebagai
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 10
premis minornya penulis menggunakan Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0456/Pdt.G/2011/Pa.Ska. guna menjawab permasalahan yang diteliti.
F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk mempermudah dalam hal memberikan gambaran yang jelas mengenai sistematika penulisan
hukum, maka penulis
menyusun
sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baku penulisan karya ilmiah. Sistematika penulisan hukum, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baku penulisan karya ilmiah. Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 bab yaitu :
BAB I
PENDAHULUAN
Dalam bab ini, penulis akan memaparkan tentang : A. Latar Belakang Masalah B. Perumusan Masalah C. Tujuan Penelitian D. Manfaat Penelitian E. Metode Penelitian F. Sistematika Penulisan Hukum BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini, penulis memaparkan dua sub bab yang meliputi : A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum mengenai Hukum Perkawinan 2. Tinjauan Umum mengenai Pengadilan Agama 3. Tinjauan
Umum
mengenai
Hukum
Hubungan
Saudara
Sepersusuan B. Kerangka Pemikiran BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini, penulis akan membahas dan menjawab permasalahan hukum yang telah ditentukan sebelumnya yaitu :
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 11
1. Mengenai alasan pembatalan perkawinan akibat hubungan saudara sepersusuan. 2. Mengenai
pertimbangan
hakim
dalam
menjatuhkan
pembatalan perkawinan akibat hubungan saudara sepersusuan.
BAB IV
PENUTUP
1. Kesimpulan 2. Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
commit to user
putusan
