perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
1 BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia ialah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Sebagai negara hukum, negara Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Hukum acara pidana mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara – perkara yang terjadi (hukum pidana formal). Hukum Acara Pidana merupakan suatu sistem kaidah atau norma yang diberlakukan oleh negara, dalam hal ini oleh kekuasaan kehakiman, untuk melaksanakan Hukum Pidana (materiil). Dengan demikian suatu Hukum Acara Pidana dapat dikatakan baik apabila Hukum Pidana dapat terealisasi dengan baik (Djoko Prakoso, 1988: 1). Proses pembaharuan dan pembangunan sistem hukum dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang berdampak negatif, terutama menyangkut masalah tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (Evi Hartanti, 2005:1).
commit to user 1
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
2 Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait masalah tindak pidana korupsi di Indonesia antara lain Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian Undang-Undang
Nomor
24/Prp/1960
tentang
Pengusutan
Penuntutan
dan
Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tanggal 21 November 2001 (Darwan Prinst, 2002:1). Umumnya hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraaan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpanganpenyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga ideologi Indonesia sebagai negara hukum benar-benar terwujud (M. Yahya Harahap, 2007:20). Pembuktian merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim (M. Yahya Harahap, 2007:273). Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang sah menurut undang-undang.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
3 Keterangan saksi sangatlah lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh seorang
saksi dimaksudkan
untuk
mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa (Oktavianus Garry Runtuwene, Jurnal Lex Crimen. No.4, Oktober-Desember 2012:2). Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi (M.Yahya Harahap, 2007:286). Dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan di persidangan seorang Jaksa Penuntut Umum mempunyai hak untuk mengajukan seorang saksi yang dapat memperberat dakwaan terhadap tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan tersebut, sehingga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Saksi a charge, merupakan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang menguatkan pihak jaksa (melemahkan pihak terdakwa). Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas terdapat satu putusan yang menarik untuk diteliti yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 706/Pid.B/2010/PN.Sby dengan duduk perkara Mochammad Sofwian, IR. sebagai Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Mochammad Sofwian, IR (Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Baruna Surabaya) menyewa lokasi di Jl. Perak Barat No. 219 Surabaya selama 3 tahun dari 2007-2010 atas pemagang HPL Abdul Kadir Abdullah. Setelah 1 tahun menempati lokasi tersebut Bank Mandiri dan Abdul Kadir Abdullah mendapat somasi dari PT. Pelindo III karena masa berlaku HPL atas Abdul Kadir Abdullahh berakhir dan pada saatpengalihan sewa-menyewa tanpa sepengetahuan PT. Pelindo III, sehingga PT. Pelindo III mengalami kerugian. Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan Jaksa Penuntut Umum mengajukan sebelas saksi a charge.Dalam putusannya, majelis
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
4 hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sehingga dibebaskan dari segala dakwaan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis hendak mengkaji lebih mendalam terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:
706/Pid.B/2010/PN.Sby terkait dengan kualitas pembuktian dakwaan
dengan saksi a charge dan kaitan pembuktian dengan saksi a charge dengan putusan bebas yang dijatuhkan hakim. Untuk itu Penulis termotivasi untuk menulis penulisan hukum dengan judul: “ANALISIS YURIDIS KUALITAS PEMBUKTIAN DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DENGAN SAKSI A CHARGE DAN KAITANNYA DENGAN PUTUSAN BEBAS YANG DIJATUHKAN HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 706/Pid.B/2010/PN.Sby”).
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, Penulis merumuskan masalah untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti sehingga dapat memudahkan penulis dalam mengumpulkan, menyusun, menganalisa, dan mengkaji data secara lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kualitas pembuktian dakwaan oleh penuntut umum dengan saksi a charge dalam pemeriksaan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya? 2. Bagaimanakah kaitan pembuktian dakwaan oleh penuntut umum dengan saksi a charge dengan putusan bebas yang dijatuhkan hakim dalam perkara korupsi?
C. Tujuan Penelitian Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam melakukan maksud dari penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
5 1. Tujuan Obyektif a. Untuk menganalisis kualitas pembuktian dakwaan oleh penuntut umum dengan saksi a charge dalam pemeriksaan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya perkara No. 706/Pid.B/2010/PN.Sby. b. Untuk menganalisis kaitan pembuktian dakwaan oleh penuntut umum dengan saksi a charge dengan putusan bebas yang dijatuhkan hakim dalam perkara korupsi. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya. b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal mengetahui kekuatan pembuktian dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. c. Untuk melatih kemampuan penulis dalam mempraktekkan teori ilmu hukum, mengembangkan dan memperluas pemikiran serta pengetahuan yang didapat selama masa perkuliahan guna mengkaji kekuatan pembuktian dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. d. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar akademik sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
D. Manfaat Penelitian Pemilihan masalah dalam penulisan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini, yaitu bagi penulis maupun bagi pembaca dan pihak-pihak lain. Dikarenakan nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari sebuah penelitian. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini antara lain: 1. Manfaat Teoritis
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
6 a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya. b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengajaran dan sarana untuk pemahaman , pengkajian, dan pengembangan , serta penulian karya ilmiah di bidang hukum. c. Digunakan sebagai bahan pendalaman dan menambah referensi bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam hal pembuktian dakwaan dan kekuatan pembuktian saksi a charge dalam putusan perkara korupsi dengan alasan kekuatan saksi a charge dan kaitannya dengan putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara korupsi. 2. Manfaat Praktis a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh di bangku kuliah. b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti secara benar dan bukan hanya penalaran saja sehingga sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum. c. Memberikan masukan terhadap ilmu hukum bagi masyarakat pada umumnya dan bagi orang-orang yang bekerja dalam bidang hukum pada khususnya. Karena sesungguhnya kegiatan sehari-hari seorang dosen pada fakultas hukum, caturwangsa (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) serta profesi hukum yang bebas seperti notaris, dan kegiatan penulisan di bidang hukum, sesungguhnya tidak pernah lepas dari kegiatan penelitian hukum (Sunaryati Hartono, 1994:131).
E. Metode Penelitian Penelitian adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsipprinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
7 dipermasalahkan. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013:35). Dalam mendapatkan bahan hukum dan metode dalam menemukan jawaban dari permasalahan diperlukan metode penelitian yang sesuai. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Ditinjau dari sudut pandang penelitian hukum sendiri, maka penelitian ini menurut hemat penulis menggunakan jenis penelitian hukum Doktrinal. Penelitian hukum doktrinal mempunyai definisi yang sama dengan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berdasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga penelitian hukum ini ialah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Johnny Ibrahim, 2006: 57). Dimana dalam penelitian hukum ini penulis meneliti kualitas pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dengan saksi a charge dan kaitannya dengan putusan bebas yang dijatuhkan hakim dalam perkara korupsi studi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 706/Pid.B/2010/PN.Sby yang perkara ini diteliti dengan menggunakan penalaran dari aspek hukum normatif yang merupakan ciri khas dari penelitian hukum normatif (Johnny Ibrahim, 2006: 127). Atas dasar itu maka jenis penelitian yang dipilih penulis yaitu penelitian hukum normatif telah sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti oleh penulis. 2. Sifat Penelitian Ilmu hukum memiliki karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tuhuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Maksud bersifat terapan yaitu ilmu hukum menerapkan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
8 standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 213). Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsipprinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Dalam hal ini penelitian hukum ini memberikan petunjuk pendalaman serta analisis atas suatu kasus yang didasarkan pada ketentuan resmi yaitu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam penulisan hukum ini penulis akan menerapkan hal-hal tersebut dalam pembahasan analisis yuridis kualitas pembuktian dakwaan oleh penuntut umum dengan saksi a charge dan kaitannya dengan putusan bebas yang dijatuhkan hakim dalam perkara korupsi studi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 76/Pid.B/2010/PN.Sby. Yang kemudian dari penelitian dan analisis tersebut akan memperoleh hasil untuk menjawab permasalahan yang diteliti. 3. Pendekatan penelitian Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yang mana dengan pendekatan tersebut maka peneliti akan mendapatkan informasi dari beberapa aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatanpendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekataan UndangUndang (stante approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133). Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach), yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
9 pertimbangan Pengadilan untuk sampai pada suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:134). 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan-putusan hakim.adapun bahan hukum sekunder berupa seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:182). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain: a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menunjang dalam penulisan ini.
Bahan hukum primer penulisan ini
adalah : 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. 4) Putusan
Pengadilan
Negeri
Surabaya
Nomor:
706/
Pid.B/
/2010/PN.Sby b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
10 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (library Reseacrh), yaitu suatu bentuk pengumpulan bahan hukum membaca, mengkaji, dan mempelajari buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas kemudian dikategorikan menurut jenisnya. 6. Teknik Analisis Bahan Hukum Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah deduksi silogisme. Menurut Peter Mahmud Marzuki, deduksi silogisme adalah untuk merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor (Peter Mahmud Marzuki, 2013:89). Sehingga dapat dikatakan bahwa penulisan hukum dengan menggunakan metode deduksi silogisme berarti menganalisis hukum dalam kenyataan ( in concreto) dalam hal ini adalah putusan Hakim dengan hukum yang abstrak (in abstracto) yaitu peraturan perundang-undangan untuk diambil suatu kesimpulan.
F. Sistematika Penulisan Hukum Sistematika laporan penulisan hukum
yang disusun oleh penulis adalah
sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum (skripsi).
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini memuat kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori terdiri dari beberapa sub bab yaitu Tinjauan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
11 Mengenai Sistem Pembuktian dan Alat Bukti yang meliputi pengertian pembuktian, sistem pembuktian, alat bukti dan kekuatan pembuktian, Tinjauan Tentang Dakwaan Oleh Penuntut Umum yang meliputi pengertian, tugas dan wewenang dan pengertian dakwaan, Tinjauan Tentang Saksi A Charge yang meliputi pengertian dan alasan penghadiran serta tata cara pemeriksaan, Tinjauan Tentang Putusan yang meliputi pengertian dan bentuk-bentuk putusan, Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi yang meliputi pengertian dan ciri-ciri. Kerangka Pemikiran berisikan gambaran alur berfikir dari penulis berupa konsep yang akan dijabarkan dalam penelitian ini. BAB III
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu kualitas pembuktian dakwaan oleh penuntut umum dengan saksi a charge dalam pemeriksaan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya dan kaitan pembuktian dakwaan oleh penuntut umum dengan saksi a charge dengan putusan bebas yang dijatuhkan hakim dalam perkara korupsi.
BAB IV
: PENUTUP Dalam bab penutup ini, dikemukakan mengenai simpulan yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, serta dikemukakan saran dari penulis yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
commit to user
