BUTIR-BUTIR KONSOLIDASI PENYATUAN LANGKAH AKSELERASI PENCAPAIAN SASARAN 2016 per-BIDANG PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
RAPAT KERJA NASIONAL PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 2015 Jakarta, 30 OKTOBER 2015
BUTIR-BUTIR KONSOLIDASI PENYATUAN LANGKAH AKSELERASI PEMBANGUNAN
DESTINASI PARIWISATA 1.
Misi Pengembangan destinasi pariwisata Indonesia adalah menciptakan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat
2.
Pengembangan Destinasi pengembangan, yaitu :
Pariwisata
tersebut
meliputi
6
aspek
a) Pengembangan aspek kewilayahan, yang membagi wilayah nasional ini menjadi 50 destinasi pariwisata nasional, 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan 22 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional. b) Pengembangan Daya Tarik Wisata atau atraksi, yang meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata buatan/ khusus. c)
Pengembangan Aksesibilitas Pariwisata yang meliputi sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan system transportasi.
d) Pengembangan Amenitas yang meliputi : prasarana umum, fasiltas umum dan fasilitas wisata e) Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata f)
Pengembangan investasi pariwisata,
Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan kepariwisataan nasional , terutama sasaran tahun 2016, yaitu : a) b) c) d) e)
Kunjungan Wisman sejumlah 12 juta wisatawan mancanegara Kunjungan wisnus sejumlah 260 juta perjalanan wisatawan nusantara Pendapatan devisa negara sebesar Rp. 172 Trilliun Kontribusi pada PDB Nasional sebesar 5 % Penyerapan tenaga kerja sebesar 11,7 juta
Maka kami mewakili Sektor strategis dan Pemangku Kepentingan yang terkait erat dengan Pembangunan Destinasi Pariwisata dengan ini meneguhkan komitmen kami untuk mendukung Pembangunan Destinasi Pariwisata, melalui upaya-upaya : 1.
Mendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan bagi 10 destinasi pariwisata (KSPN) yang menjadi prioritas nasional 1
2.
Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi peraturan perundangan yang terkait dengan pengembangan 88 KSPN yang sudah ditetapkan dalam Ripparnas.
3.
Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam rangka pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya wisata alam, budaya dan buatan/ khusus, dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi daya saing destinasi pariwisata, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
4.
Meningkatkan aksesibilitas dan konektifitas antara negara-negara sumber pasar utama dan hub regional dengan hub nasional dan atau destinasi pariwisata di Indonesia, baik dari aspek kualitas maupun kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara dan penyeberangan;
5.
Meningkatkan aksesibilitas dan konektifitas antara hub nasional dengan destinasi pariwisata maupun antar destinasi pariwisata di Indonesia, baik dari aspek kualitas maupun kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara dan penyeberangan;
6.
Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas wisata untuk kenyamanan kunjungan wisatawan di destinasi pariwisata;
7.
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (digitalisasi kepariwisataan) dalam mendukung manajemen informasi kepariwisataan di destinasi pariwisata;
8.
Meningkatkan kesiapan dan peran masyarakat mendukung keberlanjutan destinasi pariwisata dan nilai manfaatnya secara ekonomi bagi masyarakat;
9.
Menyiapkan kebijakan dan iklim kemudahan investasi, prospek peluang investasi dan promosi investasi untuk mendorong kegiatan investasi di berbagai destinasi pariwisata;
Jakarta, 30 Oktober 2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kementerian Perhubungan Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Ristek dan Dikti Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian ESDM 2
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Kementerian BUMN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Pertanian Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Kesehatan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Agama Kementerian Pemuda dan Olah Raga Kementerian Pertahanan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Ekonomi Kreatif Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Badan Pusat Statistik Badan Penanggulangan Bencana BMKG Badan Informasi Geospasial Kepolisian Republik Indonesia Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Pemerintah Daerah
3
BUTIR-BUTIR KONSOLIDASI PENYATUAN LANGKAH AKSELERASI PENGEMBANGAN
INDUSTRI PARIWISATA 1.
Misi Pengembangan Industri Pariwisata Indonesia adalah mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.
2.
Pengembangan Industri pengembangan, yaitu :
pariwisata
tersebut
meliputi
aspek-aspek
a) penguatan struktur industri pariwisata, b) peningkatan daya saing produk pariwisata, c) penguatan kemitraan usaha pariwisata, d) penciptaan kredibilitas bisnis, dan e) pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan kepariwisataan nasional, terutama sasaran tahun 2016, yaitu : 1. Kunjungan Wisman sejumlah 12 juta wisatawan mancanegara 2. Kunjungan wisnus sejumlah 260 juta perjalanan wisatawan nusantara 3. Pendapatan devisa negara sebesar Rp. 172 Trilliun 4. Kontribusi pada PDB Nasional sebesar 5 % 5. Penyerapan tenaga kerja sebesar 11,7 juta Maka kami mewakili Sektor strategis dan Pemangku Kepentingan yang terkait erat dengan Pembangunan Industri Pariwisata dengan ini meneguhkan komitmen kami untuk mendukung Pembangunan Industri Pariwisata, melalui upaya-upaya : 1.
Memperkuat eksistensi, hubungan serta komplementaritas peran dan fungsi antar mata rantai usaha pariwisata untuk penguatan ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata;
2.
Meningkatkan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata untuk penguatan daya saing usaha pariwisata,
3.
Memperkuat pengembangan usaha pariwisata skala Mikro – Kecil – Menengah melalui regulasi dan fasilitasi jaminan usaha; 4
4.
Meningkatkan kepedulian pengelolaan usaha pariwisata yang tanggap terhadap kelestarian lingkungan alam dan budaya; Jakarta, 30 Oktober 2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Kominfo Kementerian Perdagangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Ekonomi Kreatif Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Pemerintah Daerah
5
BUTIR-BUTIR KONSOLIDASI PENYATUAN LANGKAH AKSELERASI PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA 1.
Misi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Indonesia adalah menciptakan pasar pariwisata, mengkomunikasikan produk wisata, dan mengelola relasi yang baik antara wisatawan dengan seluruh pemangku kepentingan pemasaran pariwisata.
2.
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Indonesia meliputi aspek-aspek pengembangan sebagai berikut: a)
Pengembangan pasar wisatawan
b)
Pengembangan citra pariwisata
c)
Pengembangan kemitraan pemasaran
d)
Pengembangan promosi pariwisata
Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan kepariwisataan nasional , terutama sasaran tahun 2016, yaitu : a)
Kunjungan Wisman sejumlah 12 juta wisatawan mancanegara
b)
Kunjungan nusantara
c)
Pendapatan devisa negara sebesar Rp. 172 Trilliun
d)
Kontribusi pada PDB Nasional sebesar 5 %
e)
Penyerapan tenaga kerja sebesar 11,7 juta
wisnus
sejumlah
260
juta
perjalanan
wisatawan
Maka kami mewakili Sektor strategis dan Pemangku Kepentingan yang terkait erat dengan Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan ini meneguhkan komitmen kami untuk mendukung Pengembangan Pemasaran Pariwisata, melalui upaya-upaya : 1.
Mendukung deregulasi keimigrasian untuk meningkatkan jumlah negara yang mendapatkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) ke Indonesia
2.
Mendukung penguatan dan perluasan program-program pencitraan (branding) destinasi pariwisata Indonesia (Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia) baik secara eksternal di tingkat internasional maupun secara internal di wilayah nasional Indonesia. 6
3.
Meningkatkan program-program promosi pariwisata berbasis on line maupun promosi off line;
4.
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (digitalisasi kepariwisataan) dalam mendukung manajemen informasi dan basis data pasar wisatawan mancanegara dan nusantara;
5.
Meningkatkan penyelenggaraan event-event di daerah atau destinasi pariwisata untuk menjadi bagian dari Calendar of events nasional
Jakarta, 30 Oktober 2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Luar Negeri Kementerian Dalam Negeri Badan Ekonomi Kreatif Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Badan Pusat Statistik Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Pemerintah Daerah
7
BUTIR-BUTIR KONSOLIDASI PENYATUAN LANGKAH AKSELERASI PEMBANGUNAN
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN 1.
Misi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan adalah untuk mengembangkan organisasi kepariwisataan, SDM kepariwisataan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.
2.
Pengembangan Kelembagaan kepariwisataan ini meliputi berbagai aspek yaitu : a)
Penguatan organisasi kepariwisataan yang efektif dan efesien
b)
Peningkatan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia bidang kepariwisataan
c)
Pengembangan regulasi di bidang kepariwisataan
Dalam rangka mendukung pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan untuk mencapai sasaran pembangunan kepariwisataan nasional, terutama sasaran tahun 2016, yaitu : a)
Kunjungan Wisman sejumlah 12 juta wisatawan mancanegara
b)
Kunjungan nusantara
c)
Pendapatan devisa negara sebesar Rp. 172 Trilliun
d)
Kontribusi pada PDB Nasional sebesar 5 %
e)
Penyerapan tenaga kerja sebesar 11,7 juta
Wisnus
sejumlah
260
juta
perjalanan
wisatawan
Maka kami mewakili Sektor strategis dan Pemangku Kepentingan yang terkait erat dengan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan dengan ini meneguhkan komitmen kami untuk mendukung Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan, melalui upaya-upaya : 1.
Memperkuat fungsi dan efektifitas organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat bidang kepariwisataan
2.
Meningkatkan program sertifikasi SDM kepariwisataan
3.
Meningkatkan kualitas kepariwisataan
4.
Mengembangkan regulasi yang mendukung percepatan pembangunan kepariwisataan,
dan
kuantitas
Lembaga
Pendidikan
SDM
8
5.
Meningkatkan kegiatan riset dalam mendukung pengembangan kebijakan pembangunan kepariwisataan,
6.
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung manajemen data dan informasi pembangunan kepariwisataan;
7.
Meningkatkan kerjasama dan sinergitas antar lembaga yang terkait dengan kepariwisataan.
Jakarta, 30 Oktober 2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Ristek dan Dikti Kementerian Kominfo Kementerian Dalam Negeri Badan Pusat Statistik BP2TKI Hildiktipari Pemerintah Daerah
9
