Konsolidasi dan Kemitraan untuk Akselerasi Kemajuan

Konsolidasi dan Kemitraan untuk Akselerasi Kemajuan

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN TAHUNAN April 2013 - Desember 2014

Millennium Challenge Account - Indonesia Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

DAFTAR ISI

4

Pesan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas

6

Pesan dari Ketua MWA MCA-Indonesia

8

Pesan dari Manajemen MCA-Indonesia

12

Sekilas Millennium Challenge Account – Indonesia

14

Hibah Compact Selayang Pandang Compact Indonesia Mengawal dan Mengamankan Dampak Lingkungan dan Sosial

20

Capaian Compact 2013-2014 Proyek Kemakmuran Hijau Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting Proyek Modernisasi Pengadaan

28

Kinerja Organisasi Penyerapan Keuangan

PESAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS Sesuai dengan RPJMN 2015, saat ini Pemerintah Indonesia sedang giat menangani berbagai persoalan seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antar wilayah, kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta ketergantungan dalam bidang pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Untuk menjawab tantangan tersebut Kabinet Kerja Pemerintah Indonesia periode 2015 – 2019 telah merumuskan dan mencanangkan program dan langkah-langkah. Hibah MCC yang diberikan dengan pilar utama competitive selection, country-led solutions dan country-led Implementation merupakan gagasan strategis dalam membantu mengatasi berbagai permasalahan. Pelaksanaan hibah ini menggunakan pendekatan baru yang memberikan keleluasaan bagi Indonesia untuk menentukan sendiri prioritas serta bentuk pengelolaannya.

4 | RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN TAHUNAN APRIL 2013 - DESEMBER 2014

Hibah ini juga memberikan kesempatan kepada Pemerintah Indonesia untuk merancang dan menghasilkan mekanisme baru yang menjadi alternatif bagi mekanisme penyediaan pendanaan pembangunan. Untuk itu Kementerian PPN/Bappenas dapat melaksanakan Perpres 80 tahun 2011 tentang Dana Perwalian, dengan membentuk Lembaga Wali Amanat MCA-Indonesia. Kami menghargai dan berterima kasih kepada Pemerintah Amerika Serikat, khususnya Dewan MCC yang selama ini telah bekerjasama dengan baik dalam mengatur proses pelaksanaan pemberian hibah. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kementerian terkait yang telah bersedia membantu menyumbangkan pemikiran, tenaga dan sumber dayanya sehingga Lembaga Wali Amanat MCA-Indonesia yang melaksanakan hibah Compact dapat terbentuk. Saat ini Program Compact telah genap dua tahun. Berbagai pencapaian selama 2013-2014 hendaknya menjadi landasan untuk mempercepat pelaksanaan program. Hal ini perlu ditekankan, mengingat program sudah harus rampung pada April 2018. Komitmen yang telah ditegaskan selama 2013-2014 harus diterjemahkan menjadi dukungan nyata dari semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada semua pihak untuk turun tangan bersama-sama mengawasi dan mencermati pengelolaan hibah ini. Terima kasih, Andrinof Chaniago Menteri PPN/Kepala Bappenas

PESAN

KETUA MWA MCA-INDONESIA Pengelolaan hibah Compact menggunakan sistem dana perwalian merupakan hal baru dan pertama kali diterapkan dalam rangka mendukung program pembangunan di Indonesia. Sebagai hal baru, maka terdapat banyak hal yang perlu disesuaikan dan ditata. Pertama, prioritas pada masa persiapan adalah menyiapkan kelembagaan dan regulasi yang diperlukan untuk memayungi pengelolaan dan pelaksanaan Compact, karena kelembagaan ini terdiri dari perwakilan unsur pemangku kepentingan, baik dari pemerintah dan nonpemerintah. Kedua, fokus juga diarahkan pada penyiapan pemerintah daerah sebagai tuan rumah untuk investasi yang akan dilakukan. Pada saat yang bersamaan, mitra pelaksana program menyiapkan mekanisme implementasi yang sesuai agar kegiatan program dapat diintegrasikan hingga berkesinambungan dan selanjutnya dapat direplikasi setelah Compact berakhir. Pengalaman dua tahun pertama Compact menjadi modal untuk akselerasi pelaksanaannya. Periode tersebut juga banyak memberikan pembelajaran berharga dalam upaya mempersiapkan sebuah lembaga dana perwalian.


Dengan selesainya fase persiapan dan sisa waktu tiga tahun, maka prioritas utama adalah akselerasi pelaksanaan semua proyek menuju pencapaian sasaran Compact. Upaya ini memerlukan komitmen dan upaya sungguh-sungguh semua pihak sehingga Compact memberikan manfaat nyata dalam peningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, sesungguhnya nilai tambah Hibah Compact adalah kesempatan untuk merintis model pembangunan yang dapat dikembangkan lebih luas lagi agar manfaatnya dapat terasa terus-menerus. Kesinambungan ini hanya dapat tercapai bila ada rasa kepemilikan dan keikutsertaan yang kuat, di antara lembaga-lembaga pelaksana program untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program dan secara bertahap mengadopsi program ke dalam mekanisme yang baku. Dengan demikian, keberlangsungan program dapat dipastikan sekalipun Compact telah berakhir. Terima kasih dan selamat bekerja!

Lukita D. Tuwo Ketua Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia

PESAN

MANAJEMEN MCA-INDONESIA Dengan penuh rasa syukur, kami persembahkan laporan ini yang menggambarkan perkembangan Compact Indonesia sejak resmi dimulai pada bulan April 2013. Sesuai judul laporan, selama periode dua tahun awal tersebut MCA-Indonesia memfokuskan perhatiannya pada konsolidasi organisasi dan program sebagai pondasi kelembagaan dan implementasi kegiatan. Salah satu tantangan pada masa persiapan tersebut adalah mempertemukan dan menyelaraskan berbagai aspirasi, kepentingan dan aturan main ke dalam satu pemahaman yang sama, kemudian menuangkannya ke dalam mekanisme yang disepakati oleh lembaga donor dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Tantangan lain adalah penjabaran desain ketiga proyek, yang masing-masing mempunyai skala cakupan cukup besar dan memiliki keunikan pendekatan dan memerlukan dukungan yang beragam. Bagian integral dari penyiapan desain ini adalah melibatkan secara intensif para mitra pelaksana agar terbangun kepemilikan, komitmen dan sinergi sedari awal.


Dari sisi internal, MCA-Indonesia berhasil membangun dan mewujudkan struktur organisasi dan personalia, mekanisme pengelolaan keuangan, dan mekanisme pengelolaan program, termasuk mempererat koordinasi dengan mitra kerja utama. Perekrutan pelaksana kegiatan yang berkaitan langsung dengan proyek dan masyarakat juga telah dilakukan dan terus berlangsung sesuai kebutuhan. Meskipun proses konsolidasi tetap berlangsung, dengan telah dibangunnya pilar-pilar utama organisasi, maka sebagian kegiatan program mulai dilaksanakan. Berbagai pencapaian selama 2013-2014 menjadi landasan untuk mempercepat upaya mencapai hasil. Dalam sisa waktu tiga tahun hingga Compact selesai, mulai tahun 2015 MCA-Indonesia akan bekerja dengan kekuatan penuh untuk mempercepat pelaksanaan semua program. Berbagai upaya selama ini dapat terlaksana berkat dukungan yang luar biasa dari Majelis Wali Amanat, lembaga pemerintah terkait seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, perwakilan Millennium Challenge Corporation di Jakarta serta lembaga terkait lainnya. Atas nama manajemen dan tim kerja MCA-Indonesia, kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak tersebut atas dukungan dan arahannya selama ini dan akan tetap kami butuhkan menghadapi tantangan ke depan. Terima kasih,

Bonaria Siahaan Koordinator Pelaksana MCA-Indonesia / Deputi Direktur Operasional MCA-Indonesia


SEKILAS MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT – INDONESIA Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia) adalah lembaga pelaksana hibah Compact dari Millennium Challenge Corporation (MCC). MCA-Indonesia mulai berjalan pada 2 April 2013. Dalam dua tahun ini, MCA-Indonesia berkembang dari lembaga yang semula hanya memiliki empat staf tanpa kantor, menjadi 70 tenaga profesional yang dibantu oleh 156 vendor, konsultan perusahaan dan perorangan, sebuah kantor permanen dan seperangkat sistem serta prosedur organisasi untuk melaksanakan ketiga proyeknya, yaitu Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting, Kemakmuran Hijau dan Modernisasi Pengadaan. Mengacu pada dokumen Millenium Challenge Compact, Annex-1 Program Description, C. Implementation Framework, MCA-Indonesia adalah lembaga wali amanat yang mewakili Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana, serta merupakan lembaga utama untuk melaksanakan hak dan kewajiban Pemerintah Indonesia untuk mengawasi, mengelola, dan melaksanakan Hibah Compact. Lembaga ini dibentuk sesuai Pasal 5 ayat (3) Perpres No. 80/2011 tentang Dana Perwalian, dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) No. 2/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.5/2012, tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat MCA-Indonesia. Dalam pengelolaan hibah Compact, MCA-Indonesia berbagi tugas dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan MCC. Dalam menjalankan perannya, MCA-Indonesia memiliki lembaga pelaksana yang meliputi: n

Majelis Wali Amanat (MWA). MWA untuk MCA-Indonesia yang telah ditetapkan oleh SK Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 82/2012 berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Negara PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, wakil Organisasi Masyarakat Sipil, wakil kalangan akademisi, wakil dari dunia usaha, dan MCC. Tugas dan peran MWA MCA-Indonesia adalah memberikan arahan dan keputusan strategis untuk dijalankan oleh Tim Pelaksana.


n

Tim Pelaksana. Tim Pelaksana MCA-Indonesia terdiri Unit Pelaksana Program yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan proyek sehari-hari dan Unit Pendukung KPA yang bertanggung jawab mengelola pelaksanaan proyek ke dalam sistem administrasi pelaksanaan proyek pemerintah.

n

Kelompok Pemangku Kepentingan. Kelompok pemangku kepentingan adalah wadah bagi masyarakat penerima manfaat dan pengelola dana hibah untuk berkomunikasi sehingga MCA-Indonesia mendapatkan masukan demi perbaikan pelaksanaan kegiatan. Kelompok ini juga menjadi wadah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

n

Entitas Pelaksana. Dalam pelaksanaan proyek, MCA-Indonesia bekerja erat dengan mitra entitas pelaksana, yaitu: Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melaksanakan Proyek Modernisasi Pengadaan. Selain itu, MCA-Indonesia bekerja dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan proyek di lapangan.

Struktur Organisasi Lembaga Wali Amanat MCA-Indonesia MAJELIS WALI AMANAT

Ketua Majelis Wali Amanat Sekretaris

Anggota

TIM PELAKSANA

PDA

Unit Pelaksana Project

Unit Pendukung Kuasa Pengguna Anggaran

Direktur Eksekutif

Direktur Direktur Keuangan Pengadaan

Direktur Program

Direkturdirektur lainnya

PPK

Kepala Sekretariat

PP-SPM Bendahara

Pengadaan

INSTITUSI PELAKSANA Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting PNPM Support Facility

Ditjen PMD Kemendagri

Kementerian Kesehatan

Modernisasi Pengadaan LKPP

Kemakmuran Hijau LSM

Sektor Swasta

Pemerintah Kementerian/ Daerah Lembaga

Universitas

HIBAH COMPACT SELAYANG PANDANG Sebagai perwujudan misi dan komitmen untuk mendukung upaya pengurangan kemiskinan secara global, Pemerintah Amerika Serikat melalui lembaga MCC mengalokasikan hibah untuk negara-negara yang memiliki komitmen dalam memerangi kemiskinan di negaranya. Hibah Compact adalah pilar utama Kemitraan Komprehensif Amerika SerikatIndonesia dengan tujuan utama untuk mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Compact dikendalikan oleh Indonesia, menitikberatkan pada reformasi, dan berfokus pada hasil, agar program berjalan efektif secara maksimal dan memberikan dampak yang berkelanjutan. Secara garis besar, terdapat dua kategori hibah yang dikelola oleh MCC, yaitu hibah Threshold dan Compact. Threshold diberikan sebagai dukungan awal kepada negara-negara yang diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan hibah Compact, yaitu menunjukkan adanya reformasi pengelolaan negara yang mengarah kepada terwujudnya tata laksana pemerintah yang baik, memiliki arah kebijakan perekonomian yang terbuka dan fokus pada upaya untuk melakukan investasi pada masyarakatnya. Dewan Direktur MCC memilih negaranegara yang layak untuk menerima hibah MCC. Proses dan kriteria pemilihan negara tersebut terjadi secara transparan. Sebagai dasar untuk menentukan kelayakan negara penerima Hibah Compact, terdapat 17 indikator yang transparan dan independen untuk menilai kinerja kebijakan dan komitmen pemerintah dalam bidang keadilan, keterbukaan ekonomi dan investasi bagi masyarakatnya. 14 | RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN TAHUNAN APRIL 2013 - DESEMBER 2014

Compact Indonesia Pada tahun 2008, Indonesia merupakan salah satu dari 67 negara yang menjadi kandidat penerima Hibah Compact. Setelah melalui berbagai proses, pada tahun 2011, Dewan Direktur MCC menyatakan Indonesia layak mendapatkan Hibah Compact dengan nilai sebesar 600 juta dolar AS. Keputusan tersebut pada 19 November 2011, dituangkan dalam Perjanjian Compact yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Rodham Clinton, dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Agus Martowardjojo, untuk melaksanakan hibah untuk jangka waktu lima tahun. Compact Indonesia secara resmi mulai pada 2 April 2013 dan akan berakhir pada 1 April 2018. Satu hal yang menarik dan patut dihargai adalah prinsip kerja Hibah Compact, yang menekankan bahwa negara penerima hibah merumuskan sendiri penyelesaian masalah kemiskinan (country-led solutions) dan menangani sendiri permasalahan yang ada (country-led implementation). Berbeda dengan pemberi hibah pada umumnya, MCC memberi keleluasaan dan wewenang bagi Indonesia untuk mengembangkan program yang digagas dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan dari kementerian/lembaga, akademi, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat madani. Pelibatan mereka merupakan hal baru dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam perancangan program hibah dari mitra asing. Dengan demikian, program hibah bersaing dari MCC ini sejalan dengan prinsip Jakarta Commitment.

Mengawal dan Mengamankan Dampak Lingkungan dan Sosial Compact, yang memiliki tujuan utama untuk mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam persiapan, perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyeknya karena upaya mengejar pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan tak lepas dari kondisi lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, MCA-Indonesia bertanggung jawab untuk mengintegrasikan mekanisme pengaman lingkungan dan sosial atau environmental and social safeguards di seluruh proyek yang dibiayai hibah Compact. Tujuan mekanisme pengaman tersebut adalah agar proyek tidak merugikan lingkungan, dirancang untuk mematuhi berbagai peraturan yang ada, serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan dan keamanan.

Selain itu, Compact juga memiliki kriteria kunci bagi proyek yang akan mendapatkan dana darinya, yaitu tingkat pengembalian ekonomi atau economic rate of return (ERR) sebesar 10 persen atau lebih. Hal ini berarti, jumlah dana hibah Compact yang diinvestasikan bagi suatu proyek harus memberikan nilai atau manfaat sebesar 10 persen atau lebih dengan memperhitungkan akumulasi keuntungan ekonomi yang dihitung dari rantai manfaat yang dinikmati oleh seluruh penerima manfaat proyek tersebut. Mekanisme pengaman yang harus hadir dalam tahap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek Compact adalah: n

Pelibatan para pemangku kepentingan (stakeholder engagement). Dalam lampiran Implementation Framework Millennium Challenge Compact, MCA-Indonesia akan membentuk satu atau lebih kelompok pemangku kepentingan yang berperan untuk memberikan saran dan masukan kepada MCA-Indonesia dan menyebarluaskan informasi mengenai pelaksanaan Compact kepada publik. Setiap kelompok tersebut harus mewakili konstituen dari berbagai proyek yang akan didukung Compact.

n

Penerapan standar-standar kinerja lingkungan dan sosial (environmental and social performance - ESP). Unit ESP telah menerbitkan ESMS (Environment and Social Management System) untuk setiap tingkat kegiatan pada masing-masing proyek dalam Compact, demikian juga mengenai petunjuk keselamatan dan kesehatan dalam implementasi kegiatan Compact, serta manual tentang penanganan pengaduan keluhan (grievance mechanism).


n

Integrasi dan inklusivitas gender (Social and Gender Assessment and Integration - SGA). Program Compact mensyaratkan integrasi aspek sosial dan gender ke dalam ketiga proyeknya dan ke dalam organisasi MCA-Indonesia sendiri untuk memaksimalkan manfaat proyek. Untuk memenuhi hal tersebut, MCA-Indonesia telah mengembangkan Rencana Sosial dan Integrasi Gender (Social and Gender Integration Plan - SGIP) sebagai alat operasional untuk melakukan dan memastikan integrasi sosial dan gender serta meminimalkan risiko berbasis sosial dan gender di seluruh Program Compact.

n

Mekanisme penanganan pengaduan keluhan. MCAIndonesia telah mengembangkan prosedur penanganan pengaduan keluhan untuk mengurangi risiko dampak negatif dan risiko keluhan yang dapat saja muncul selama pelaksanaan Compact.

n

Monitoring dan evaluasi. Rencana kegiatan monitoring dan evaluasi Compact Indonesia dituangkan dalam dokumen Rencana Monitoring dan Evaluasi yang memuat indikator kinerja untuk masing-masing proyek dalam Compact. Selain itu, laporan kemajuan dan pencapaian Compact menjadi tanggung jawab unit monitoring dan evaluasi, dibantu oleh seluruh unit penanggung jawab proyek, serta berkoordinasi dengan unit komunikasi.


CAPAIAN COMPACT 2013-2014 Compact di Indonesia memiliki tiga proyek berikut yang dikembangkan untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menjadi prioritas strategi pembangunan nasional:

Proyek Kemakmuran Hijau Proyek Kemakmuran Hijau senilai 332,5 juta dolar AS bertujuan meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas-gas rumah kaca melalui perbaikan tata guna lahan dan pengelolaan sumber daya alam. n

Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding MoU) dengan 13 kabupaten dan empat provinsi (Muaro Jambi, Merangin, Kerinci, dan Tanjung Jabung Timur di Jambi; Mamuju dan Mamasa di Sulawesi Barat; Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat; serta Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya di Nusa Tenggara Timur).

n

Kegiatan perencanaan tata guna lahan partisipatif telah mengidentifikasi 13 kabupaten yang akan menjadi lokasi pelaksanaan penetapan batas desa (village boundary setting). Kegiatan penetapan batas desa tersebut menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis.


Nota Kesepahaman 13 Kabupaten dan 4 Provinsi JAMBI

SULBAR

NTB

§§Muaro Jambi

§§Mamuju

§§Lombok Utara

§§Sumba Timur

§§Merangin

§§Mamasa

§§Lombok Tengah

§§Sumba Barat

§§Lombok Timur

§§Sumba Tengah

§§Kerinci §§Tanjung Jabung Timur

NTT

§§Sumba Barat Daya

n

Telah terpilih Konsultan Manajemen Program (Program Management Consultant, PMC) yang bertanggung jawab memberikan dukungan operasional penyaluran hibah Proyek Kemakmuran Hijau dengan mengembangkan dokumen-dokumen penting dan memberikan bantuan teknis pada para penerima hibah. PMC juga melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana hibah.

n

Meluncurkan Undangan Pernyataan Minat untuk Hibah Kemitraan Kakao Berkelanjutan (Juli 2014), Undangan Pernyataan Minat kedua untuk Hibah Kemitraan Kemakmuran Hijau (Oktober 2014), Undangan Pengajuan Proposal Hibah Energi Terbarukan Non Jaringan PLN Berbasis Masyarakat (November 2014), serta Undangan Pernyataan Minat untuk Hibah Pengetahuan Hijau (Desember 2014).

n

Telah terbentuk forum lintas pemangku kepentingan di 13 kabupaten dari empat provinsi, yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Barat. Sebanyak 671 orang telah terlibat dalam forum tersebut, dan 23 persen di antaranya adalah perempuan.

Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting (PKGBM) senilai 131,5 juta dolar AS bertujuan mengurangi dan mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah dan tinggi badan di bawah rata-rata akibat kekurangan gizi dalam waktu panjang, serta untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penghematan biaya hidup dan pendapatan yang lebih tinggi. n

Untuk mengkoordinasikan PKGBM di tingkat pusat dan di daerah telah terbentuk struktur organisasi Tim Pengarah dan Tim Teknis PKGBM melalui Keputusan Menteri Kesehatan No HK.02.02/MENKES RI/307/2014 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok, Fungsi serta Tata Kerja dari Tim Pengarah dan Tim PKGBM.

n

Tim Sekretariat Nasional telah terbentuk. Mereka akan bekerja di Kementerian Kesehatan dan memastikan koordinasi yang erat dengan jajaran staf Kementerian Kesehatan di tingkat nasional dan daerah.

n

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mengalokasikan dana Rp 11,5 miliar untuk mendukung pelaksanaan PKGBM pada 2015. Dana tersebut dialokasikan ke provinsi dan kabupaten melalui mekanisme dekonsentrasi.

n

Perencanaan nasional dan sosialisasi proyek di 11 provinsi dan 64 kabupaten telah dilaksanakan.

n

Pembiayaan Bantuan Langsung Masyarakat dan pendampingan sebanyak 32,5 juta dolar AS telah disalurkan ke Bank Dunia untuk dilaksanakan oleh PNPM Support Facility.


n

Materi pelatihan untuk petugas layanan kesehatan dan kader siap digunakan untuk mendukung penguatan pelayanan kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa, serta persiapan kegiatan sanitasi untuk implementasi di akhir kuartal 2014

n

Fasilitator PNPM Generasi yang telah dilatih untuk materi stunting dan gender berjumlah 547 orang (165 perempuan dan 382 lakilaki). Pelatihan sanitasi sudah melibatkan 40 orang (19 perempuan dan 21 laki-laki, dari target kumulatif 8.292 orang), sedangkan Pelatihan Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak telah diberikan kepada 1.638 orang (1.562 perempuan dan 76 laki-laki, dari target kumulatif 17.630 orang).

n

Studi formatif telah dilaksanakan dalam rangka kampanye perubahan perilaku mendukung upaya pencegahan stunting di Indonesia. Saat ini MCA-Indonesia sedang menggabungkan dan menganalisis data hasil penelitian. Laporan akhir akan selesai pada akhir Maret 2015. Adapun kampanye akan diluncurkan pada bulan Maret 2015.

n

Kegiatan Kemitraan Publik Swasta yang bertujuan mendorong peran serta swasta dalam peningkatan sanitasi dan gizi masyarakat, dengan dukungan dari MCC, sedang disiapkan.

Pelatihan Fasilitator PNPM Generasi Stunting & Gender 547 orang

Sanitasi 40 orang

Konseling PMBA 1.638 orang

76

1.562

Proyek Modernisasi Pengadaan Proyek Modernisasi Pengadaan senilai 50 juta dolar AS bertujuan meningkatkan penghematan belanja negara secara signifikan dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah. n

Hingga Desember 2014, Proyek Modernisasi Pengadaan mendukung perencanaan pembentukan 77 jabatan fungsional ahli pengadaan di dalam struktur 29 Unit Layanan Pengadaan (ULP) percontohan untuk siap pada November 2014. Jumlah tersebut signifikan karena hanya ada 230 jabatan fungsional secara nasional di 550 ULP.

n

Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dasar manajer pengadaan barang dan jasa bagi profesi pengadaan untuk meningkatkan dan memperkuat keterampilan dasar di bidang mereka, agar saat sebuah ULP menjadi unit yang permanen, para staf yang bekerja di dalamnya telah memiliki keterampilan yang lebih baik. Sepanjang 2014, telah ada 170 orang staf ULP mengikuti pelatihan dasar (dari target staff ULP terlatih sebanyak 150 orang), sedangkan pelatihan tingkat menengah dan pelatihan tingkat lanjut belum berlangsung. Jumlah peserta pelatihan akan terus meningkat saat firma pelatihan mulai beroperasi di bulan Januari 2015.

n

Melakukan uji coba penerapan kontrak payung untuk katalog barang/ jasa elektronik bagi delapan ULP terpilih, termasuk LKPP, sebagai upaya meningkatan tranparansi, akuntabilitas, dan efesiensi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

n

Procurement Management Information System (PMIS) yang bertujuan mengembangkan dan memperkuat sistem manajemen informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah akan terintegrasi dengan sistem serupa di LKPP. Sistem ini akan mengintegrasikan informasi pengadaan dari ULP di berbagai daerah ke dalam sistem LKPP. Sejauh ini, pekerjaan e-catalogue Fase Pertama telah tuntas dan sistem akan siap digunakan pada Februari 2015.

29 ULP

n

77

Ja b at a

Fun

Jabatan

gsion

al

230 Jabatan

550 ULP


n

Menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan Akses Perempuan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengawali pembentukan Komunitas Perempuan Petugas Pengadaan Pemerintah Indonesia.

n

Persiapan Fase Kedua untuk pelatihan dan pendampingan hingga mencapai 71 Unit ULP dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Instansi lainnya (K/L/D/I).

Pelatihan Dasar Pengadaan

Target Kumulatif Pelatihan 150 Orang

Mendapat Pelatihan 170 Orang


KINERJA ORGANISASI Periode awal dari Compact terfokus pada pembentukan kelembagaan, yang terarah pada dua kegiatan. Pertama adalah pembentukan tim kerja MCAIndonesia, dan kedua adalah persiapan mekanisme kerja yang mencerminkan dan menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi sembari tetap memperhatikan proses yang sinergis dengan mekanisme terkait. Hal terakhir ini tentunya akan tetap menjadi perhatian manajemen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan peningkatan untuk memastikan hasil implementasi yang berkualitas dan proses yang akuntabel. Dalam kurun waktu dua tahun ini, MCA-Indonesia telah dua kali menjalani proses audit independen dengan hasil wajar, dalam semua hal yang material (fairly in all material respects). Namun hal ini bukan alasan untuk berpuas diri, mengingat tantangan percepatan implementasi akan membutuhkan pengawasan dan pemantauan yang jauh lebih ketat. Sejalan dengan tujuan tersebut, MCA-Indonesia terus meningkatkan mekanisme keuangan yang efisien dan sehat dengan mengembangkan sistim informasi manajemen dan keuangan yang handal. Sepanjang periode persiapan, MCA-Indonesia bersama-sama dengan MCC mempersiapkan rencana kegiatan monitoring dan evaluasi Compact Indonesia yang dituangkan dalam dokumen Rencana Monitoring dan Evaluasi.


Dokumen tersebut memuat tentang indikator kinerja untuk masing-masing proyek dalam Compact Indonesia, beserta target tahunannya, yang disusun dalam tabel pemantauan indikator (indicator tracking table – ITT) yang dilaporkan setiap tiga bulan dan menjadi kelengkapan permohonan dana setiap triwulan. Hingga saat ini, sebagian besar dana dan kegiatan diarahkan pada studi data dasar guna mengukur keberhasilan dan dampak program kelak. Selain itu, pelaporan triwulan pelaksanaan program juga disiapkan dan dilaporkan kepada Pemerintah Indonesia serta MWA. Sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi organisasi, MCAIndonesia juga telah membentuk komite internal guna melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi serta mitigasi risiko. Komite Anti Fraud and Corruption tersebut tengah mempersiapkan Rencana Aksi Pengawasan dan Pencegahan yang selanjutnya akan diunggah dan ditayangkan di laman MCA-Indonesia. MCA-Indonesia juga telah membuka saluran pengaduan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme pengaduan (grievance mechanism) yang memberikan wadah bagi siapapun untuk menyalurkan masukan dan pengaduan terkait pelaksanaan program di lapangan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat bersama-sama turut memantau dan menjaga kinerja yang sehat dari pelaksanaan Compact.

Penyerapan Keuangan Dana Hibah Compact senilai 600 juta dolar AS dialokasikan untuk membiayai tiga proyek utama, yaitu PKGBM (131,5 juta dolar AS, Modernisasi Pengadaan (50 juta dolar AS), Kemakmuran Hijau (332,5 juta dolar AS). Selain itu anggaran juga dialokasikan untuk mendukung pengarusutamaan gender (5 juta dola rAS), monitoring dan evaluasi program-program (12 juta dolar AS) serta dukungan administrasi dan operasional (69 juta dolar AS). Selama kurun waktu April 2013-Desember 2014, total anggaran yang telah diserap adalah sebesar 47.590.366 dolar AS atau sekitar 8 persen dari total hibah. Tingkat serapan untuk masing-masing program dan bidang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Penyerapan Anggaran Compact 2013-2014 RealisasiDana Dana Hibah Realisasi Hibah (dalam juta dolar AS) (dalam juta dolar AS)

25

20

15

10

5

Administrasi Program dan Pengawasan

Monitoring dan Evaluasi

Proyek Modernisasi Pengadaan

2013

Proyek Kesehatan Proyek dan Gizi Kemakmuran Berbasis Masyarakat Hijau untuk Mengurangi Stunting

2014


Penyerapan tersebut memang masih jauh dari rencana dan komitmen alokasi yang telah disepakati, khususnya untuk masing-masing proyek; mengingat dua tahun pertama kegiatan MCA-Indonesia terfokus pada persiapan desain dan implementasi program serta pembentukan kelembagaan pengelola dana hibah. Namun, seiring dengan waktu dan kesiapan organisasi, penyerapan anggaran tersebut juga menunjukkan peningkatan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut.

Realisasi Dana Hibah per Triwulan Tahun 2014 Realisasi Dana Hibah Triwulan (dalam per juta dolar AS) Tahun 2014 (dalam juta dolar AS)

14 12

10

8

6

4

2

Proyek Kemakmuran Hijau

Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting Jan-Mar

Proyek Modernisasi Pengadaan

Apr-Jun

Jul-Sep

Monitoring dan Evaluasi

Administrasi Program dan Pengawasan

Okt-Des

Pada tahun-tahun mendatang, MCI-Indonesia berharap grafik penyerapan dana akan meningkat tajam saat berbagai proyek memasuki fase akselerasi.

untuk Akselerasi Kemajuan

Konsolidasi dan Kemitraan [email protected] | www.mca-indonesia.go.id

April 2013 - Desember 2014

Gedung MR 21, Lantai 11 Jl. Menteng Raya No. 21, Jakarta 10340 Tel. +6221 39831971 | Fax : +6221 39831970

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN TAHUNAN

Millennium Challenge Account - Indonesia

Konsolidasi dan Kemitraan untuk Akselerasi Kemajuan

Recommend Documents