EXECUTIVE SUMMARY. Pencapaian Pembangunan Komunikasi dan Informatika 2011 Sesuai Sasaran

                                                     

     

               

EXECUTIVE SUMMARY eran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam P Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mewujudkan visi Indonesia 2025 “ Indonesia Maju dan Modern” yaitu mengangkat Indonesia menjadi negara maju berperingkat 10 besar dunia pada tahun 2015 dilakukan melalui terwujudnya Indonesia yang localy integrated, globally connected. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4/PER.M/KOMINFO/03/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika terdapat 12 Indikator Kinerja Utama (IKU). Ringkasan pencapaian IKU pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2011 sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 dan Penetapan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika 2011 disampaikan pada tabel di bawah ini. Adapun uraian pencapaian sasaran (18 sasaran) pembangunan komunikasi dan informatika dielaborasi lebih jauh pada Bab III. Pencapaian Pembangunan Komunikasi dan Informatika 2011 Sesuai Sasaran No. 1 2

3

4 5 6 7 8

Indikator Sasaran Akses komunikasi dan informatika yang merata di seleuruh Indonesia (Desa Dering) Prosentase jangkauan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa (33.184 desa), daerah perbatasan Negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi daerah blank spot (PLIK, M PLIK, Desa Pinter) Prosentase penetrasi akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern yang mampu menghubungkan antar wilayah Indonesia (Backbone serat optik Palap Ring) Jumlah regulasi pembiayaan pembangunan ICT dan rencana pembangunan infrastruktur Prosentase layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial (500 Desa Informasi) Prosentase Kabupaten/kota yang telah dilayani oleh penyelenggara layanan akses nirkabel pita lebar (BWA) Prosentase penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos Prosentase (%) perkembangan industri

2010 Capaian 80,62% (26.753 desa) 49,76%

Target 100 % (33.184 desa) 39,04

Realisasi 91,73% (30.441 desa) 56,38%

62% (306 Ibukota Kab/Kota)

30% (164 Ibukota Kab/Kota)

64.98% (323 Ibukota Kab/Kota)

1 dokumen

1 dokumen

2 dokumen

3,2%

15,2%

16%

Belum beroperasi

-

Belum beroperasi

60%

70%

80%

-

-

-

ii

2011

No. 9 10

11

12

Indikator Sasaran (manufaktur) penunjang TIK Prosentase (%) penyelenggaraan Rancangan Undang-Undang Konvergensi Jumlah SDM bidang kominfo yang terdidik dan terlatih sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik (CIO) Prosentase (%) fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan (KIM, media tradisional, media komunitas) yang tepat waktu dan akuntabel Prosentase (%) aktivitas penyebaran informasi publik langsung kepada masyarakat

2010 Capaian

2011 Target

Realisasi

50%

70%

80%

476 orang

500 orang

824 orang

-

65%

70%

-

100%

110%

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional adalah pelaksanaan advokasi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan K/L Pusat. Dari target yang ditetapkan sebanyak 15 K/L, telah terbentuk 51 PPID di K/L pusat (340%). Migrasi Sistem Penyiaran Dari Analog Ke Digital Sejak penetapan Peraturan Menteri Kominfo No. 07 tahun 2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial Untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia dimana standar yang dipilih untuk diadopsi adalah DVB-T, proses migrasi sistem penyiaran TV analog ke digital dimulai. Langkah awal yang diambil pemerintah cq. Kementerian Kominfo sejak perberlakuan Permen tersebut adalah dilakukannya serangkaian uji coba lapangan siaran TV digital di beberapa kota. Indeks Persepsi Korupsi Melalui penerapan pakta integritas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta transparansi pelayanan terhadap masyarakat telekomunikasi dan informatika, maka berdasarkan survey integritas KPK, Kemkominfo tahun 2011 berada di rangking 9 dengan nilai indeks integritas adalah 7,43 dari rata-rata nilai indeks integritas nasional sebesar 6,31 dan rata-rata nilai indeks integritas instansi pusat 7,07.

iii

DAFTAR ISI   KATA PENGANTAR EXECUTIVE SUMMARY DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL BAB I PENDAHULUAN A B C D BAB II

Tugas dan Fungsi Latar Belakang dan Peran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2011 Isu Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2011

1 3 4 7

PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA

11

A

Perencanaan Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan 4. Sasaran 5. Arah Kebijakan Strategis 6. Program

11 11 12 12 15 16 18

B

Perjanjian Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika

19 19

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

BAB III

i ii iv vi vii 1

Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika Program Pengembangan Aplikasi Informatika Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik Program Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian komunikasi dan Informatika. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika

20 21 23 24 25 25

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011

27

A CAPAIAN KINERJA 2011 1 MISI 1 : Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI Sasaran 1 Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia. Sasaran 2 Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien. Sasaran 3 Tersedia dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI 2 MISI 2 : Mewujudkan birokrasi layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi Sasaran 1 Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal(S2.1)

27 27

iv   

27 47 76

81 81

Sasaran 2

3

4

5

BAB IV

Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi(S2.2). Sasaran 3 Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika (S2.3) MISI 3 : Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa Sasaran 1 Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat (S3.1) Sasaran 2 Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan konten informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat (S3.2) Sasaran 3 Tercapainya peran-serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat (S3.3) Sasaran 4 Terwujudnya masyarakat informasi yang kritis, produktif, beradab, berdaya saing dan cinta tanah air (S3.4). MISI 4 : Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan Sasaran 1 Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika (S4.1) Sasaran 2 Mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika (S4.2). Sasaran 3 Mendorong berkembangnya industry komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan (S4.3) Sasaran 4 Mengembangkan system komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh-kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal (S4.4) MISI5 : Memperjuangkan kepentingan nasional komunikasi dan informatika dalam sistem pasar global Sasaran 1 Mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasidaninformatika nasional agar mampu bersaing di dunia internasional (S5.1). Sasaran 2 Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri bidang komunikasi dan informatika (S5.2) Sasaran 3 Meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perjanjian internasional di bidang komunikasi dan informatika (S5.3) Membangun pencitraan positif negara Indonesia di mata Sasaran 4 Internasional (S5.4).

85 87

97 97 100

103

105 105

105 107 109 113

114 114

118 118 121

B AKUNTABILITAS ANGGARAN TAHUN 2011

126

PENUTUP

130

LAMPIRAN Penetapan Kinerja Tahun 2011 Kementerian Komunikasi dan Informatika Pengukuran Penetapan Kinerja Tahun 2011 Kementerian Komunikasi dan Informatika  

      v   

DAFTAR GAMBAR  Gambar 01 Gambar 02 Gambar 03 Gambar 04 Gambar 05 Gambar 06 Gambar 07 Gambar 08 Gambar 09 Gambar 10 Gambar 11 Gambar 12 Gambar 13 Gambar 14 Gambar 15 Gambar 16 Gambar 17 Gambar 18

    Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika 2 Penyediaan Desa Dering oleh PT. Telkomsel 29 Penyediaan Desa Dering oleh PT. Indonesia Comnet Plus 30 Penyediaan PLIK 39 Penyediaan M-PLIK 41 Transmiter TVRI (ITTS) 47 Pola Akses Informasi antara Aplikasi Sistem Informasi, Antarmuka Aplikasi 58 Berbasis Web dan Sistem Manajemen Database Tahapan Digitalisasi 69 Bantuan Media Center 78 Mobil Layanan Informasi Publik 78 Kegiatan Sosialisasi PKH 80 Logo INSAN 101 Protoype CAP dan MCAP 101 Rapat Pembinaan PPID 104 Arsitektur Common Platform e-Commerce 110 Penyelenggaraan ICT Award (INAICTA) 113 Media Center KTT Ke-18 di Jakarta 120 Penyelenggaraan Konferensi Pers 120  

                                                       

  vi   

DAFTAR TABEL    Tabel 01 Tabel 02 Tabel 03 Tabel 04 Tabel 05 Tabel 06 Tabel 07 Tabel 08 Tabel 09 Tabel 10 Tabel 11 Tabel 12 Tabel 13 Tabel 14 Tabel 15 Tabel 16 Tabel 17 Tabel 18 Tabel 19

Tabel 20

Tabel 21 Tabel 22 Tabel 23 Tabel 24 Tabel 25

Tabel 26 Tabel 27 Tabel 28 Tabel 29 Tabel 30

Tabel 31 Tabel 32 Tabel 33 Tabel 34 Tabel 35

Jumlah Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika Per 31 Desember 2011 Penyebaran jumlah pegawai per satker Tahun 2011 Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010 - 2014 Program Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2011 Matriks Capaian Kinerja Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia Rekapitulasi Desa Dering Rencana Aksi Sub Tim Kerja ICT RencanaPembangunan Jaringan Backbone Serat Optik Palapa Ring Target & Capaian Desa Informasi yang dilengkapi Radio Komunitas Lokasi Desa Informasi Rekapitulasi Desa Pinter Rekapitulasi PLIK Rekapitulasi M-PLIK Dana Kompensasi PSO Pos Periode 2005-2011 Jangkauan TVRI Jangkauan Wilayah Siaran Proyek ITTS Tahun 2009 – 2010 Matriks Capaian Kinerja Terselenggaranya Layanan Pos, Komunikasi dan Informatika yang Efektif dan Efisien Target dan Realisasi PNBP Kemkominfo Tahun 2011 kualitas penyelenggaraan telekomunikasi dan pemanfaatan aplikasi teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi Berdasarkan Pengukuran Kinerja Jaringan kualitas penyelenggaraan telekomunikasi dan pemanfaatan aplikasi teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi Berdasarkan Pelaporan Kinerja Jaringan Pencapaian Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Penyelenggara Telekomunikasi Rekapitulasi Pelanggaran dan Tindakan Penertiban PeGI Tingkat Kementerian PeGI Tingkat Provinsi Matriks Capaian Kinerja Tersedia dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI Bantuan Media Center Tahun 2011 Matriks Capaian Kinerja Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal Matriks Capaian Kinerja Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi Sepuluh Instansi Pusat Dengan Indeks Integritas Tertinggi Matriks Capaian Kinerja Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika Komponen Penilaian Penilaian Terhadap Unit Kerja Eselon 1 Data temuan hasil pemeriksaan tahun 2005 s/d 2011 dan tindak lanjutnya Matriks Capaian Kinerja Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat Daftar Hitam Yang Dihimpun Trust+ Posisitf vii   

4 5 15 19 27 29 31 31 33 33 37 38 40 42 43 44 47 62 63

65

66 67 73 73 76

77 81 85 86 87

93 93 96 97 98

Tabel 36

Tabel 37

Tabel 38 Tabel 39 Tabel 40 Tabel 41 Tabel 42 Tabel 43 

Tabel 44 

Tabel 45  Tabel 46 Tabel 47  Tabel 48  Tabel 49  Tabel 50  Tabel 51 

Matriks Capaian Kinerja Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan konten informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat Matriks Capaian Kinerja Tercapainya peran-serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat Matriks Capaian Kinerja Terwujudnya masyarakat informasi yang kritis, produktif, beradab, berdaya saing dan cinta tanah air Matriks Capaian Kinerja Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika Matrik Capaian Kinerja Mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika Daftar SDM Kominfo Bersertifikasi Matriks Capaian Kinerja Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan Matriks Capaian Kinerja Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh-kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal Matriks Capaian Kinerja Mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasi dan informatika nasional agar mampu bersaing di dunia internasional Matriks Capaian Kinerja Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri bidang komunikasi dan informatika Matriks Capaian Kinerja Meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perjanjian internasional di bidang komunikasi dan informatika Matriks Capaian Kinerja Meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perjanjian internasional di bidang komunikasi dan informatika Realisasi Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Menurut Unit Organisasi Eselon I Tahun 2011L Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (DIPA) TA 2011 dan 2010 Ringkasan Neraca TA 2011 dan 2010 Realisasi Anggaran Menurut Program Tahun 2011  

viii   

100

103

105 106 107 108 109 113

114

118 118 121 126 127 128 129

BAB I PENDAHULUAN Tugas pokok dan fungsi yang diemban Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) amat luas terutama berkait dengan upaya untuk mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara nasional meliputi aspek pembangunan pos dan telekomunikasi, pengembangan dan pemberdayaan aplikasi telematika, pengembangan sarana komunikasi dan diseminasi informasi, peningkatan layanan informasi publik, pengembangan SDM komunikasi dan informatika, penelitian dan pengembangan serta pengawasan bidang komunikasi dan informatika. A. Tugas dan Fungsi Kementerian KOMINFO mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut : 1. Tugas Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika, dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Peraturan Presiden dimaksud telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2. Fungsi. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Komunikasi dan Informatika di daerah; dan a. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

I

3. Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Susunan Organisasi Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a) b)

B A B

Sekretariat Jenderal; Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;

1

c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m)

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika; Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika; Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik; Inspektorat Jenderal. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Staf Ahli Menteri Bidang Hukum; Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya; Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media; Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi; Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan; UPT yang terdiri dari Balmon dan Loka, BP3TI, BPPKI, MMTC, Monumen PERS, Museum Penerangan, BBPPTI Gambar 01. Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum; 2. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya; 3. Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media; 4. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi; 5. Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan;

MENTERI

STAF AHLI MENTERI

STAF KHUSUS

SEKRETARIAT JENDERAL

INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTORAT I

INSPEKTORAT II

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perengkat Pos dan

SET DITJEN SDPPI

INSPEKTORAT III

INSPEKTORAT IV

Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika

SET DITJEN APTIKA

PUSAT KERJASAMA INTERNASIONA L

PUSAT DATA

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

BIRO PERENCANA

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

SET DITJEN PPI

BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

BIRO KEUANGAN

Badan Litbang Sumber Daya Manuasi

SET BADAN LITBANG SDM

Direktorat EGOVERMENT

Direktorat POS

Puslitbang SDPPI

Direktorat Operasi Sumber Daya

Direktorat E-BUSINESS

Direktorat Telekomunikasi

Puslitbang PPI

Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Pemberdayaan Informatika

Direktorat Penataan Sumber Daya

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika

Direktorat Keamanan Informasi

Direktorat Penyiaran

Direktorat Telsus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal

Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika

Puslitbang APTIKA dan IKP

Puslitbang Literasi dan Profesi Komunikasi dan Informatika

PUSAT DIKLAT PEGAWAI

PUSAT PELAYANAN INFORMASI

BIRO UMUM

BIRO HUKUM

Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik

SET DITJEN IKP

Direktorat Komunikasi Publik

Direktorat Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Direktorat Kemitraan Komunikasi

B A B

Direktorat Layanan Informasi Internasional Direktorat Pengelolaan Media Publik

I

2

B. Latar Belakang dan Peran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Dua puluh tahun terakhir abad ke duapuluh ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat sehingga menghasilkan suatu revolusi teknologi baru, setelah teknologi mesin uap dan teknologi tenaga listrik. Dikatakan sebagai suatu revolusi karena merupakan suatu teknologi serba-guna (general purpose technology) yang berpengaruh terhadap teknologi-teknologi lain serta menyebabkan perubahan tatanan yang cukup mendasar dalam kehidupan bersosial, berbudaya, berbisnis dan berpolitik-bernegara. Teknologi ini masih berkembang pesat dan dipercaya belum kelihatan titik jenuhnya dalam beberapa dekade mendatang. Perkembangan tersebut sangat menggembirakan karena kemampuannya yang semakin meningkat drastis justru diikuti dengan harganya yang semakin turun secara drastis juga. Dengan demikian pemanfaatannya menjadi semakin layak dan semakin jauh merasuki kegiatan manusia dan organisasi, mengubah pola kehidupan dan pola kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi tatanan sosial. Teknologi informasi, yang sebenarnya merupakan suatu perpaduan sejumlah teknologi, telah memungkinkan terjadinya internetworking yang menyebabkan faktor jarak dan waktu menjadi kurang berarti. Informasi dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kecepatan cahaya dan dapat dimanfaatkan untuk konsolidasi, koordinasi, dan kolaborasi yang mampu menghasilkan tindakantindakan dengan pertimbangan keuntungan skala global. Melalui internetworking tersebut dapat disebarkan informasi dalam jumlah besar secara gencar untuk membentuk opini publik secara global terhadap suatu tindakan yang akan dan telah dilakukan untuk menghasilkan manfaat yang sepenuhnya dikendalikan oleh penyebar informasi. Teknologi informasi telah membawa dunia menuju ke era informasi, dimana informasi merupakan salah satu sumberdaya paling penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk tujuan-tujuan tertentu yang menguntungkan pelakunya. Dengan kecepatan pengumpulan dan penyebarannya yang sangat tinggi, informasi sangat mungkin difungsikan sebagai suatu senjata strategis dalam memenangkan persaingan global. Sejalan dengan berkembanganya teknologi juga diiringi dengan perkembangan informasi di masyarakat. Informasi berjalan cepat-aktual, bersifat global, serentak, dan interaktif. Media elektronik tak lagi terkendala periodisitas. Saat terjadi peristiwa besar, serentak beredar dan membangkitkan interaksi. Karena interaktif, informasi pun sekaligus bermakna komunikasi. Inilah realitas baru informasi: berkat revolusi informasi & komunikasi, sehingga publik menjadi konsumen sekaligus produsen (news maker) informasi. Disatu sisi keterbukaan informasi publik membawa dampak pada pembenahan pelayanan di bidang informasi oleh badan publik negara. Hal ini semakin penting, mengingat pelayanan informasi publik dari pemerintah ke masyarakat selama ini belum optimal. Selain terjadinya paradigma, media massa dalam pemberitaannya juga memasukkan agenda setting media. Akibatnya apa yang dilakukan pemerintah tidak mendapat porsi yang sebenarnya dalam pemberitaan di media massa. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pelayanan informasi dan komunikasi publik menjalankan fungsinya antara lain pemenuhan hak tahu publik, mengakomodir aspirasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dan citra positif badan publik negara. Informasi berada pada garda depan dalam pertempuran kompetisi, mendahului aset-aset yang lain. Informasi yang dikumpulkan dan dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan darimana informasi tersebut

3

B A B I

dikumpulkan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan ini dapat dipergunakan untuk memberikan nilai tambah kepada produk, organisasi, bahkan negara. Modal alam akan memiliki nilai berlebih apabila disertakan didalamnya modal pengetahuan yang sesuai dengan modal alam tersebut. Hal yang sama akan berlaku pada modal sosial/budaya. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat akan menambah nilai modal alam dan modal sosial/budaya yang dimiliki negara, yaitu dengan mencangkokkan modal pengetahuan kedalam produk atau jasa yang dihasilkan/ditawarkan. Teknologi informasi akan sangat membantu kegiatan aktualisasi pengetahuan ini dalam skala luas oleh seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian akan terbentuk masyarakat berbasis pengetahuan dengan daya saing tinggi karena mampu memberikan nilai tambah pada tiap kegiatan yang dilakukannya. Informasi yang dikelola dan dikomunikasikan dengan baik akan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi yang melakukannya. Sejalan dengan perkembangan teknologinya, peran komunikasi masa menjadi semakin dominan dalam usaha mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, membentuk opini publik, dan menjalankan fungsi-fungsi demokrasi dalam bernegara. Kegiatan komunikasi masa yang dilakukan untuk penyebaran informasi melalui segala macam media dengan memanfaatkan teknologi informasi seoptimal mungkin akan menjalin keterhubungan antar elemen masyarakat. Keterhubungan ini bukan hanya pada tingkatan teknikal saja, yang terbentuk dari elemen pengirim, penerima dan kandungan informasi yang dikomunikasikan, tetapi lebih kepada komunikasi pada tingkatan semantik dan perilaku. Komunikasi masa memiliki peran strategis sebagai komplemen dari teknologi informasi yang banyak berperan pada tingkatan teknis. Dengan demikian teknologi informasi dan komunikasi masa menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam usaha mengelola informasi untuk mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan sebagai syarat untuk memenangkan persaingan global. C. Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Sampai dengan 31 Desember 2011, pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika berjumlah 3.815 orang, seperti ditunjukan pada tabel 1 sebagai berikut: Tabel 01. Jumlah Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika Per 31 Desember 2011

NO 1 2 3 4 5 6 7

JUMLAH PEGAWAI 620 103 1324 347 233 480 7705

UNIT KERJA Sekretariat jenderal Inspektorat Jenderal Direktorat Jenderal SDPPI Direktorat Jenderal PPI Direktorat Jenderal APTIKA Direktorat Jenderal IKP Badan Litbang SDM

TOTAL

B A B I

3.812

4

Dalam tahun 2011 penyebaran jumlah pegawai sesuai Permen Kominfo Nomor 17 tahun 2010 di masing-masing satker diperlihatkan pada tabel 2 : Tabel. 02 Penyebaran jumlah pegawai per satker Tahun 2011 No I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Satker Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan Biro Kepegawaian dan organisasi Biro Keuangan Biro Hukum Biro Umum Pusat Data dan Sarana Informatika Pusat Informasi dan Humas Pusat Kerjasama Internasional Pusat Pendidikan dan Pelatihan Set. KPI Set. KIP Set. Dewan Pers

Jumlah 620 38 121 61 28 149 33 42 32 46 31 17 22

No II 1 2 3 4 5

Satker Inspektorat Jenderal Sekretariat Itjen Inspaktorat I Inspaktorat II Inspaktorat III Inspaktorat IV

Jumlah 106 49 13 15 12 14

No III 1 2 3 4

Satker Direktorat Jenderal SDPPI Sekretariat Ditjen SDPPI Direktorat Penataan Sumber Daya Direktorat Operasi Sumber Daya Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) UPT di daerah

5 6 7

Jumlah 1324 168 54 68 59 52

B A B

53

I

871

5

No Satker IV Direktorat Jenderal PPI 1 Sekretariat Ditjen PPI 2 Direktorat Pos 3 Direktorat Telekomunikasi 4 Direktorat Penyiaran 5 Direktorat Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal 6 Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika 7 Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI)

Jumlah 347 75 48 56 52 38

No Satker V Direktorat Jenderal Aptika 1 Sekretariat Ditjen Aptika 2 Direktorat E-Government 3 Direktorat E-Business 4 Direktorat Pemberdayaan Informatika 5 Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika 6 Direktorat Keamanan Informasi

Jumlah 233 71 38 29 30 32 33

No

Jumlah

VI

Satker Direktorat Jenderal IKP

52 25

480

1

Sekretariat Ditjen IKP

66

2 3

Direktorat Komunikasi Publik Direktorat Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Direktorat Pengelolaan Media Publik Direktorat Kemitraan Komunikasi Direktorat Layanan Informasi Internasional Monumen Pers Nasional Museum Penerangan Pusat Perfilman Nasional

51 53

4 5 6 7 8 9

No Satker VII Badan Penelitian dan Pengembangan SDM 1 Sekretariat Badan 2 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika 3 Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika 4 Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi

56 51 50 24 17 112 Jumlah 705 B A B

72 35

I

33 33

6

No

Satker

Publik 5 Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi Sumberdaya Manusia Komunikasi dan Informatika 6 MMTC 8 BBPPKI Medan 9 BBPPKI Makassar 10 BPPKI Jakarta 11 BPPKI Bandung 12 BPPKI Surabaya 13 BPPKI Manado 14 BPPKI Yogyakarta 15 BPPKI Banjarmasin 16 Balai Pelatihan dan Pengembangan TIK

Jumlah 40 193 43 38 28 36 42 30 42 26 14

D. Isu Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2011 1. Kesenjangan Digital Penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia sejak diterbitkannya UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi telah berubah dari iklim monopoli ke kompetisi. Hingga tahun 2011, selama 12 tahun telah berlangsung kompetisi yang berdampak terhadap penurunan tarif yang terjangkau oleh masyarakat dan layanan telekomunikasi yang hanya berkonsentrasi pada daerah-daerah komersial. Terkait dengan hal tersebut pemerintah telah berupaya untuk menjaga kualitas layanan telekomunikasi dengan tarif yang terjangkau dan penyediaan akses telepon dan internet bagi seluruh masyarakat khususnya di daerah non komersial melalui program Universal Service Obligation (USO). 2. Konvergensi Konvergensi secara harfiah berarti menuju ke satu titik atau atau terjadinya penyatuan. Secara umum istilah konvergensi saat ini merujuk kepada penyatuan berbagai layanan dan teknologi baik teknologi komunikasi, informasi maupun yang terkait dengannya. Teknologi yang tadinya terpisah seperti suara, data dan video dapat menyatu dalam satu sumber daya sehingga dapat langsung berinteraksi satu dengan yang lainnya menciptakan sinergi yang efisien. Pada saat ini, sinergi antara teknologi internet, penyiaran dan telekomunikasi merupakan contoh tren konvergensi yang sudah dirasakan secara langsung. Disamping perkembangan teknologi yang cepat, faktor lain dapat pula menjadi pendorong terjadinya konvergensi seperti meningkatnya kompetisi, kebutuhan akan layanan baru yang lebih murah dsb. Terkait dengan konvergensi diperlukan penyusunan dan revisi regulasi-regulasi yang terkait dengan konvergensi.

7

B A B I

3. Tren Pita-Lebar Telekomunikasi pita lebar merupakan salah satu arus telekomunikasi dunia saat ini. Setiap negara berusaha untuk membangun infrastruktur pita lebar ini dengan harapan infrastruktur ini akan meningkatkan efisiensi negara dan juga membuka jalan munculnya industri baru serta telah terjadi peningkatan penetrasi akses telekomunikasi pita lebar diberbagai negara. Dua negara Asia, Jepang dan Korea memimpin dalam tingginya persentase jumlah populasi yang menikmati akses pita lebar. Selain tren meningkatnya populasi yang bisa mengakses pita lebar di Dunia, terdapat tren lain yaitu cara masyarakat untuk mengakses informasi. Diproyeksikan bahwa jumlah piranti yang mengakses Internet akan bergeser dari medium tradisional seperti mini computer atau desktop sebagai piranti pengolah informasi menjadi piranti-piranti mobile dan spesial untuk menampilkan atau mengakses informasi. Piranti-piranti ini seperti telepon cerdas, tablet, PDA televisi dan piranti-piranti lain yang bukan piranti komputasi. Tren piranti-piranti khusus ini yang akan mendorong pengguna internet semakin banyak dengan sebaran demografi tidak hanya untuk kalangan perkantoran maupun profesional, akan tetapi akan lebih merambah ke segmen baru seperti anak-anak, remaja, orang tua, petani dan segmen lain yang sekarang masih belum lazim untuk memakai Internet. Faktor demografi pengguna dimasa mendatang ini yang harus diperhatikan dalam perencanaan, baik dibidang kebijakan maupun infrastruktur komunikasi. Sebagai contoh, dengan semakin banyaknya anak-anak yang mengakses informasi, maka diperlukan suatu lingkungan internet yang bisa menjauhkan unsur-unsur informasi negatif (seperti kekerasan, SARA, kebencian) dari jangkauan anak-anak yang belum matang cara berfikirnya. Contoh lain adalah, karena tren untuk mengakses Internet secara mobile akan semakin naik, maka harus lebih banyak spektrum frekuensi yang di alokasikan untuk komunikasi dua arah. Sehingga tidakkan ada masalah kapasitas frekuensi yang membatasi kemudahan warga negara untuk mengakses informasi secara nirkabel. Tren lain adalah pada persentase traffic yang lewat pada backbone Internet. Pada tahun-tahun itu Internet adalah media untuk Pertukaran informasi para penelitidan akademisi. Akan tetapi semenjak tahun 1998 ketika pengguna internet semakin meluas, maka traffic Web dan Point-to-Point protocol Semakin mendominasi Internet. Dan ini menandakan bahwa deman terhadap akses Pita lebar semakin besar karena baik Web maupun P2P merupakan aplikasi yang Kaya-media (gambar,video) dan memakan banyak bandwidth. Untuk itu dibutuhkan keamanan traffic, pemanfaatan internet untuk UKM, Perencanaan dan Rekayasa spektrum frekuensi untuk layanan Broadband serta optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi.

B A B

4. Tren Penyiaran Digital Penyiaran digital merupakan alternatif sistem penyiaran baru pengganti sistem penyiaran yang selama ini ada yaitu sistem penyiaran analog dengan format standar yang ditetapkan enam sampai tujuh puluh tahun yang lalu yaitu antara tahun 1940-1950. Inovasi teknologi yang berkembang, sumber daya yang semakin terbatas dan kebutuhan yang semakin tinggi membuat kebutuhan akan sistem penyiaran baru menjadi tidak terelakkan. Sistem penyiaran digital

8

I

menjanjikan solusi dan banyak kelebihan dibanding sistem penyiaran analog. Kelebihan itu antara lain : (1)

(2) (3) (4)

Pemanfaatan spektrum menjadi lebih optimal. Hal ini karena pada sistem digital Penggunaan adjacent channel menjadi dimungkinkan, memiliki kemampuan SFN (Single Frequency Network) yang membuat penggunaan frekuensi jadi efisien dan dapat diisinya satu kanal dengan banyak program dan data secara multiplex. Gambar dan suara dengan kualitas jauh lebih baik dan prima. Tahan terhadap gangguan interferensi, (misal suara terganggu oleh signal suara radio yang lain) Memberikan peluang bagi munculnya industri/bisnis baru baik dibidang telekomunikasi, media elektronik maupun di industri peralatan dan software. Standar penyiaran digital mengacu kepada dua jenis penyiaran: Siaran Radio Digital (Digital Sound Broadcasting) dan Siaran TV Digital (Digital TV Broadcasting)

Saat ini hampir 50% lebih negara-negara di dunia mulai beralih atau mulai mengkaji peralihan sistem penyiaran di negaranya masing masing menuju penyiaran digital. Sementara itu lebih dari 100 negara sudah menetapkan standar penyiaran TV digitalnya menggunakan standar DVB-T termasuk Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 07/P/M.Kominfo/3/2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia, telah ditetapkan standar penyiaran digital terestrial untuk Televisi tidak bergerak di Indonesia yaitu Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T) Teknologi TV saat ini diwarnai dengan munculnya teknologi TV Digital dan HDTV yang memberikan kualitas yang lebih baik. Tentu saja ke depan tren teknologi TV akan menuju mobile TV dengan kemampuan yang lebih canggih seperti 3D TV dan Interaktif TV. Di seluruh dunia terdapat beberapa standar siaran TV digital yakni DTV (Digital Television, standar di Amerika), DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial, standar di Eropa dan Australia) dan ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial, standar di Jepang). Indonesia sendiri melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tertanggal 21 Maret 2007 telah menetapkan standar DVB-T sebagai standar penyiaran televisi digital terestrial tidak bergerak di Indonesia. Terdapat pula standar digital DVB-H (handheld) yang ditujukan pada perangkat mobile seperti ponsel. Siaran TV di Indonesia diharapkan baru bisa seluruhnya digital tahun 2018, ada tiga tahapan menuju implementasi siaran digital, periode 2010-2014 yakni siaran simulcast yaitu siaran berbarengan antara analog dan digital. Pada tahun 2014-2017, sejumlah siaran analog di beberapa wilayah akan dimatikan sebagian. Setelah 2017, seluruh siaran analog akan dimatikan.

B A B I

5. Keterbukaan Informasi Publik Guna menjamin mendesak untuk Informasi Publik, cepat, tepat, dan

pelayanan informasi publik, kiranya penting dan sangat menidaklanjuti amanat dalam undang-undang Keterbukaan khususnya Pasal 13, dimana untuk mewujudkan pelayanan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola

9

Informasi dan Dokumentasi. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan UndangUndang No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui advokasi implementasi undang-undang tersebut telah berhasil dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan kementerian/ lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut semakin menjamin keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan perundangan yang berlaku.

B A B I

10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika

1 . VISI “Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI”. Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut di atas yaitu : 1) Terwujudnya Indonesia Informatif, adalah suatu karakteristik bangsa yang bercirikan antara lain sudah menyadari, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan serta menyebarkan informasi, dan menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. 2) Masyarakat sejahtera, adalah keadaan sentosa dan makmur, selamat, mampu menghadapi segala macam gangguan. Sentosa mengandung arti berada dalam keadaan aman dan tenteram, sedangkan makmur dapat diartikan sebagai keadaan serba berkecukupan atau tidak berkekurangan. Jadi sejahtera tidak hanya memiliki dimensi fisik atau materi tetapi juga dimensi rohani. 3) Pembangunan kominfo berkelanjutan, adalah pembangunan komunikasi dan informatika yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan keseimbangan kebutuhan masyarakat pengguna. 4) Pembangunan kominfo yang merakyat adalah ketepatan sasaran pembangunan kominfo kepada masyarakat pengguna dan keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan, memanfaatkan, mengolah dan mengakses informasi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing bangsa. 5) Pembangunan kominfo yang ramah lingkungan adalah penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara terintegrasi yang didukung oleh konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang ramah lingkungan. 6) NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang menjadi cita-cita bersama dan harus diupayakan dengan sungguh-sungguh.

11

B A B II

2. Misi (1) Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI; (2) Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi; (3) Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa; (4) Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan; (5) Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global.

3. Tujuan (1) Bidang Infrastruktur Informasi dan Komunikasi a. Tersedianya akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia (mengecilnya kesenjangan digital) dengan indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014: jumlah provinsi yang memiliki indeks kesiapan kompetisi (competition readiness index) baik, yaitu sekurangkurangnya 49 persen dari total jumlah provinsi di seluruh Indonesia mempunyai indeks tinggi dan sekurang-kurangnya 51 persen dengan indeks menengah. b. Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi daerah blank spot dengan indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014: (a) jangkauan layanan pos universal mencapai 100 persen di wilayah PSO; (b) jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100 persen di Wilayah Pelayanan Umum Telekomunikasi (USO); serta (c) jangkauan siaran TVRI dan RRI terhadap populasi masing-masing mencapai 88 persen dan 90 persen. c. Tersedianya akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern dengan indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014: (a) tingkat penetrasi pengguna internet sekurang-kurangnya 50 persen; (b) tingkat penetrasi pengguna layanan broadband sekurang-kurangnya 30 persen; (c) tingkat penetrasi siaran TV digital terhadap populasi 35 persen; (d) jaringan backbone telekomunikasi yang menghubungkan antarpulau besar mencapai 100 persen; serta (e) jumlah ibukota kabupaten/kota yang terhubung/terintegrasi ke dalam jaringan backbone serat optik nasional Palapa Ring mencapai sekurang-kurangnya 60 persen dari total ibukota kabupaten/kota, termasuk ibukota kab/kota di wilayah timur Indonesia yang harus selesai sebelum tahun 2013. d. Tersedianya layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial dengan indikator dan dampat target capaian tahun 2014 : (a) desa yang dilayani akses internet mencapai 80 %; (b) Ibukota kabupaten/kota yang terhubung secara broadband mencapai 75%; (c) Ibukota provinsi yang

12

B A B II

memiliki national internet exchange mencapai 100% dengan catatan pelaksanaannya memenuhi kelayakan operasional;(d) Ibu kota provinsi yang memiliki international internet exchange mencapai 100% yang terdiri dari 4 Ibukota provinsi, untuk ibukota provinsi yang lain, akan dibangun sesuai dengan kelayakan operasional; e. Kebijakan, regulasi, rencana pemanfaatan dan rekayasa sumber daya spektrum frekuensi radio, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 : (a) penetapan pita frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit mencapai 95%; (b) ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk mendukung siaran TV Digital mencapai 50% wilayah jangkauan yang meliputi populasi. Terkait dengan ini akan digunakan band frekuensi yang layak secara teknis dan ekonomis (bukan di frekuensi 108 MHz yang diperuntukkan untuk penerbangan), sedangkan target disesuaikan dengan program digitalisasi; f. Kebijakan, regulasi, rencana optimalisasi sumber daya spektrum dan non spektrum, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 : (a) tingkat utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio mencapai 70% (target capaian 100% sangat terpengaruh oleh pemanfaatan Spektrum Radio yang sangat tergantung pada nilai ekonomis dari suatu wilayah dan ketertarikan investor); (b) pengelolaan sumber daya pos, penomoran telekomunikasi dan alamat IP mencapai 100%; (c) pengembangan sarana dan prasarana perizinan mencapai 100%; (d) pelayanan spektrum frekuensi yang diproses tepat waktu mencapai 95 % (target 100% dapat tercapai apabila tidak terkendala oleh tingkat kehandalan perangkat/mesin). g. Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pos, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 antara lain : (a) verifikasi terhadap pelaksanaan PSO Pos mencapai 100%; (b) pencapaian terhadap kuantitas dan kualitas layanan pos diharapkan akan mencapai 90% (target 100% dapat tercapai jika tidak terkendala oleh faktor eksternal : iklim/cuaca dan tranportasi); h. Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 antara lain : (a) penetapan regulasi teknis infrastruktur menuju era konvegensi mencapai 100 %, dengan jumlah paket disesuaikan dengan kebutuhan; (b) kualitas penyelenggaraan telekomunikasi dan pemanfaatan aplikasi teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi mencapai 90% (pada praktek untuk mencapai target 100% sulit, namun demikian telah disiapkan instrumen denda bagi penyelenggara yang tidak patuh); (c) kepastian hukum berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi bagi pelaku industri telekomunikasi diharapkan akan mencapai 100%; (d) penyusunan dan pembahasan ICT Fund dan optimalisasi pemanfaatan PNBP, akan selesai 100%; i. Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan penyiaran, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 antara lain : (a) pembaharuan kebijakan regulasi dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi dan perkembangan industri mencapai 100%; (b) ketepatan penyelesaian layanan perijinan mencapai 90% (target 100% dapat tercapai apabila didukung oleh mekanisme perijinan yang melibatkan

13

B A B II

beberapa instansi, dapat berjalan dengan baik); (c) penyusunan Grand design dan Road Map Penyelenggaraan Penyiaran, mencapai 100%; j. Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi sertifikasi sistem elektronik, jasa aplikasi dan konten, dengan indikator dan capaian target tahun 2014 antara lain : (a) penyelenggara layanan sistem elektronik telah dapat disertifikasi 80% (target 100% terkendala oleh pesatnya perkembangan teknologi dan layanan elektronik); (b) sistem informasi pekerja migran akan mencapai 24 paket beserta operasional dan pemeliharaan; k. Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran, dengan indikator dan capaian tahun 2014 antara lain : peningkatan interoperabilitas pada layanan perangkat, aplikasi dan konten mencapai 90% (tingkat kesulitan untuk mencapai target 100% cukup tinggi, karena berkembangnya keberagaman perangkat yang digunakan); l. Tercapainya tingkat e-literasi masyarakat Indonesia menjadi 50 persen pada tahun 2014. m. Tersedianya informasi dan layanan publik yang dapat diakses secara online dengan indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014: (a) nilai rata-rata e-government instansi pemerintah sekurang-kurangnya menjadi baik (3,4 dari keseluruhan dimensi yang dinilai, yaitu kebijakan, kelembagaan, sarana dan prasarana, aplikasi dan perencanaan berdasarkan penilaian yang dilakukan secara berkala); (b) jumlah aparatur pemerintah yang paham TIK sekurang-kurangnya menjadi 80 persen dari total aparatur pemerintah; (c) prosentase jumlah e-provinsi yang merupakan muara sistem elektronik kabupaten/kota di masing-masing provinsi mencapai 100 persen; serta (d) tersedianya layanan publik yang dapat diakses secara online sekurang-kurangnya untuk layanan kependudukan (e-citizen), perizinan (elicensing), dan pengadaan (e-procurement). n. Berkembangnya industri (manufaktur) penunjang TIK dengan indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014: (a) prosentase alat dan perangkat telekomunikasi yang memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) mencapai 30 persen; (b) prosentase jumlah penyelenggara telekomunikasi yang memenuhi ketentuan TKDN untuk belanja modal dan belanja operasional mencapai 40 persen; dan (c) prosentase TKDN set top box TV digital sekurang-kurangnya mencapai 30 persen. (2) Bidang Komunikasi dan Informasi a. Pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan masyarakat dalam kerangka NKRI , dengan indikator dan capaian target tahun 2014 antara lain: (a) penguatan media center di provinsi/kabupaten kota untuk 15 media center; (b) aktivitas penyebaran informasi publik langsung kepada masyarakat mencapai 80 %; b. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik, dengan indikator dan capaian target tahun 2014 antara lain: (a) peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai

14

B A B II

penyebar informasi (Kelompok Informasi Masyarakat-KIM, media tradisional, dan media komunitas) di wilayah perbatasan yang dilaksanakan tepat waktu mencapai 80%; (b) fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel mencapai 90%; c. Penyediaan dan peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar infomasi publik, dengan indikator dan capaian target tahun 2014 antara lain : (a) pelaksanaan bimbingan teknik CIO untuk 2500 orang peserta; (b) pelaksanaan bimbingan teknis Budaya Dokumentasi dalam rangka mendukung pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mencapai 2500 orang; (c) pelaksanaan program pemberian bea siswa bidang komunikasi dan informasi untuk 1398 mahasiswa; (d) peningkatan standar kompetensi kerja bidang komunikasi dan informasi sejumlah 40 paket; dan (e) sertifikasi SDM komunikasi dan informasi mencapai 4980 orang. 4. Sasaran Untuk mencapai Visi, Misi, dan tujuan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan Sasaran Strategis dalam prioritas kerja Tahun Anggaran 2010 - 2014 seperti ditunjukan dalam tabel 3 di bawah ini : Tabel. 03 Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010 - 2014 M1

M2

M3

Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI S1.1 Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia S1.2 Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien S1.3 Tersedia dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI Mewujudkan birokrasi layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi S2.1 Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal S2.2 Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi S2.3 Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa S3.1 Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat

15

B A B II

S3.2

M4

M5

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan konten informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat S3.3 Tercapainya peran-serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat S3.4 Terwujudnya masyarakat informasi yang kritis, produktif, beradab, berdaya saing dan cinta tanah air Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan S4.1 Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika S4.2 Mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika S4.3 Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan S4.4. Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh-kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal Memperjuangkan kepentingan nasional komunikasi dan informatika dalam sistem pasar global S5.1 Mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasi dan informatika nasional agar mampu bersaing di dunia internasional S5.2 Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri bidang komunikasi dan informatika S5.3 Meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perjanjian internasional di bidang komunikasi dan informatika S5.4 Membangun pencitraan positif negara Indonesia di mata Internasional

5. Arah Kebijakan dan Strategi 1)

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga. Pengetahuan tersebut dapat dipergunakan sebagai landasan bagi semua kegiatan industri, perdagangan, manajemen, maupun sosial sehingga mampu memberikan nilai tambah yang tinggi bagi output kegiatan-kegiatan tersebut. Melalui peran pemerintah dalam pemberdayaan informasi diharapkan dalam jangka panjang akan dapat terbentuk masyarakat Indonesia yang semua kegiatannya didasarkan pada pengetahuan, baik yang diperolehnya dari pengalaman sendiri maupun dari sumber yang memuat pengalaman, pemikiran, analisis orang lain. Dengan arah kebijakan yang tepat sangat besar harapannya bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat pengetahuan tersebut.

16

B A B II

Terkait dengan rantai nilai komunikasi dan informatika , perlu dirumuskan arah kebijakan yang dikaitkan dengan tahap-tahap pada rantai nilai tersebut supaya nilai tambah yang diberikan pada tiap tahap rantai nilai adalah maksimal. Dengan mempertimbangkan fenomena konvergensi dari telekomunikasi, internet dan media yang terjadi saat ini, kecuali di sektor pos, arah kebijakan bidang komunikasi dan informatika tidak lagi membedakan adanya sektor-sektor telekomunikasi, pers, penyiaran, media yang vertikal tersebut mengingat media apa saja telah dapat dipergunakan untuk menyampaikan informasi apa saja. Dalam era konvergensi, pemisahan yang justru lebih tampak jelas adalah secara horisontal yang membedakan sumberdaya, infrastruktur, jasa, dan kandungan informasi. 2)

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika Memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan serta pengembangan komunikasi dan informatika nasional, maka rumusan arah kebijakan dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014 ini adalah sebagai berikut: a. Memanfaatkan sumber daya komunikasi dan informatika secara optimal. Sumberdaya dan struktur teknologi informasi dan komunikasi adalah sangat terbatas sehingga perlu dimanfaatkan secara efektif dalam usaha memperoleh hasil yang optimal bagi keseluruhan pemangku kepentingan yaitu negara, pebisnis dan masyarakat. Pemberian hak penggunaan sumberdaya tersebut pada satu sisi harus dilakukan secara selektif dengan komitmen yang memenuhi asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; pada sisi yang lain harus dapat dialokasikan dengan cepat dan bertanggung jawab. b. Membentuk iklim penyelenggaraan layanan pos, komunikasi dan informatika. Untuk menghasilkan layanan pos, komunikasi dan informatika yang terjangkau, berkualitas dan aman kepada seluruh masyarakat, diperlukan peran swasta yang memperoleh izin penyelenggaraan melalui pembukaan peluang usaha oleh pemerintah sedemikian hingga tercipta pasar dengan sistem kompetisi yang sehat, yang menguntungkan bagi pengusaha dan masyarakat. c. Menentukan standar alat, layanan dan menjaga kepatuhan penggunaan. Hubungan antar sumber dan pengguna informasi adalah berbentuk macam-macam jaringan yang tersambung satu sama lain untuk menghasilkan efisiensi layanan secara nasional. Untuk menjamin terjadinya interkoneksi jaringan dan interoperabilitas layanan diperlukan kepatuhan terhadap standar alat dan layanan beserta pengawasan terhadap praktek lapangan dalam usaha mencegah terjadinya salingganggu. d. Menyediakan dan menyebarkan informasi yang bermanfaat. Pemberdayaan informasi oleh pemerintah dilakukan dengan mengingat fungsi pemerintah sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihasilkan oleh pemerintah perlu dikumpulkan dan dibuat tersedia kepada masyarakat untuk diambil (pull) pada saat dibutuhkan. Sementara itu, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat harus juga disebarkan melalui ruang publik yang harus disediakan oleh semua penyelenggara

17

B A B II

komunikasi dan informatika serta ruang privat yang sesuai dengan peruntukannya. e. Meratakan layanan informasi dan memberdayakan masyarakat. Untuk mempercepat pemerataan layanan dan kemampuan pemanfaatan informasi diperlukan tindakan afirmatif oleh pemerintah melalui pembangunan infrastruktur, jasa dan kandungan informasi untuk daerahdaerah yang kurang layak secara ekonomis bagi penyelenggara. Usahausaha pembangunan kapasitas sumberdaya manusia juga merupakan bagian yang terkait erat dengan pembangunan fisik untuk mencapai tingkatan nilai komunikasi yang lebih tinggi sehingga terjadi transformasi sosial. Dalam hal ini peran lembaga komunikasi sosial didorong dan dikembangkan melalui pendekatan kearifan lokal. f.

Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika. Untuk meningkatkan manfaat dari komunikasi dan informasi, diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten sehingga dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi metode komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kekhasan Indonesia untuk peningkatan produktivitas, inovasi dan kolaborasi. Di samping itu juga diperlukan kemampuan sumberdaya manusia dalam melakukan penelitian sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi semua pemangku kepentingan dengan melihat pada permasalahan yang dihadapi dan strategi penyelesaian yang menguntungkan bangsa dan negara.

g. Mendorong industri TIK dalam negeri. Untuk menjamin kepentingan bangsa dan negara, penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika harus dapat dilaksanakan secara merata oleh bangsa Indonesia dengan cara mengembangkan industri perangkat, jasa, dan konten nasional. Dengan demikian rantai pasok kegiatan ekonomi dalam negeri terkait dengan bidang komunikasi dan informatika dapat diperpanjang, sehingga efek pengalinya bertambah besar. Hal ini penting dalam rangka meningkatkan peran bidang komunikasi dan informatika dalam perekonomian nasional yang dapat dilihat dari kontribusi bidang ini terhadap PDB nasional. Makin panjangnya rantai pasok dalam negeri akan dapat membuat kontribusi terhadap PDB menjadi semakin tinggi. 6. Program Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi nasional serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka dilakukan program-program kementerian yang terdiri dari 7 program utama, yang didukung oleh 28 kegiatan seperti ditunjukan pada tabel 4

18

B A B II

Tabel 04. Program Utama dan kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2011 No

Jenis Program/Kegiatan

1 2 3 4 5 6

Program Pengeloaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika Program Pengembangan Aplikasi Informatika Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik Program Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian komunikasi dan Informatika Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika TOTAL KEGIATAN

7

Jumlah Kegiatan 4 7 5 6 3 1 2 28

B. Perjanjian Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Agar kinerja dapat tercapai secara maksimal untuk mencapai tujuan-tujuan strategis, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyusun Kontrak Kinerja sebagai acuan dalam mengimplemetasikan kegiatan pada tahun 2011 seperti pada (lampiran 1). Rincian Kontrak Kinerja yang meliputi program, indikator kinerja outcome dan output, serta anggaran. Kontrak Kinerja diuraikan sebagai berikut. Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melaksanakan kegiatan yakni sebagai berikut : a. Kegiatan Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Kegiatan utama Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit meliputi kegiatan:  Evaluasi Penggunaan Frekuensi Radio Untuk Penyelenggaraan Radio Trunking  Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan radio elektronika dan Operator radio (REOR)  Penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Konsesi (SKOR)  Perhitungan Target BHP Frekuensi Radio  Penyusunan Permen Tentang SKOR  Sertifikasi Kecakapan Amatir Radio (SAKR), Izin Amatir Radio (IAR) Dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) b. Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kegiatan utama Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika meliputi kegiatan:  Monitoring dan penertiban spektrum Dinas Bergerak Tetap dan Terresterial  Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio (SPFR) Tahap Ketiga  Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio (SPFR) dan Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF) c. Kegiatan Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit

19

B A B II

Satelit Kegiatan utama Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit meliputi kegiatan:  Penyusunan Kebijakan Penggunaan Frekuensi Untuk Penyelenggaraan Trunking Digital  Perencanaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Implementasi Penyiaran Tv dan Radio Digital  Penyusunan Regulasi penggunaan pita frekuensi untuk layanan mobile service  Implementasi Kebijakan Pentarifan Frekuensi Seluler  Peninjauan Pentarifan BHP Frekuensi Berbasis ISR  Pengelolaan Izin Pita Bagi Penyelenggaraan Telekomunikasi Jaringan Akses Nirkabel Pita Lebar (BWA)  Pengelolaan Izin Pita Bagi Jaringan Seluler dan FWA  Pengelolaan Izin Pita Bagi Jaringan TV Digital d. Kegiatan Penetapan dan Pengembangan Standarisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika Kegiatan utama Penetapan dan Pengembangan Standarisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika meliputi kegiatan:  Penyusunan Persyaratan Teknis Alat/Perangkat TIK  Program Lanjutan Dukungan Penelitian dan Pengembangan Produk Telekomunikasi Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika

a. Kegiatan Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet Kegiatan utama Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet meliputi kegiatan:  Kemananan Traffic Nasional oleh ID-SIRTII  Roadmap, Strategi Awareness dan Prosedur Kemanan Jaringan Telekomunikasi Berbasis IP b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Layanan Khusus Informatika Kegiatan utama Pembinaan dan Pengembangan Layanan Khusus Informatika meliputi kegiatan:  Kajian Penggunaan Bersama Infrastruktur Jaringan Serat Optik Nasional Palapa Ring  Pendataan dan Pembuatan Database Infrastruktur Telekomunikasi Nasional  Analisa Ekonomis Infrastruktur  Penyelenggaraan Kerjasama Dibidang Infrastruktur dan Teknologi Informatika  Monitoring Dan Evaluasi ITTS Phase I Dan Persiapan ITTS Phase II  Penyusunan regulasi di bidang penyiaran digital  Kajian Formula tarif Sewa Saluran Multiplexing  Penyusunan roadmap sistem penyiaran radio digital  RPP tentang LPP c. Kegiatan Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kegiatan utama Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika meliputi kegiatan:  Pengukuran Kinerja Jaringan Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Berbasis GSM  Evaluasi Kualitas Hubungan Interkoneksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler GSM Dengan PSTN  Evaluasi Kualitas Pelayanan Penyelenggara Telekomunikasi (Program Prioritas)  Pengukuran Kinerja Jaringan Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Dan Jaringan Tetap Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas Berbasis

20

B A B II

CDMA  Penertiban Pos, Penyiaran dan Telekomunikasi  Pelaksanaan Intensifikasi PNBP dari BHP Telekomunikasi d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos Kegiatan utama Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos meliputi kegiatan:  Verifikasi Kewajiban Pelayanan Umum Pos Tahun 2010  Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Di Wilayah Terpencil Indonesia e. Kegiatan Pembinaan Telekomunikasi

dan

Pengembangan

Penyelenggaraan

Kegiatan utama Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi meliputi kegiatan:  Kajian Antisipasi Terhadap Model New Generation Network (NWGN)  Penyusunan Materi Regulasi Di Bidang Telekomunikasi  Pemantauan Pemanfaatan Keamanan Jaringan Berbasis Protokol Internet  Kajian Model Penomoran Telekomunikasi dan Implementasinya Dalam Masa Transisi Menuju Next Generation Network  Monitoring Dan Asistensi Implementasi Tarif dan Biaya Interkoneksi Tahun 2011  Perumusan Regulasi Penyelenggaraan Telekomunikasi Pada Era NGN  Penyusunan Rancangan Regulasi Pelaksana Undang-Undang Konvergensi  sosialisasi migrasi IPv4 ke IPv6 dan pemantauan implementasi IPv6 di Indonesia f.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran Kegiatan utama Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran meliputi kegiatan:  Pengembangan Penyiaran di Daerah (LPK Radio)  Pengelolaan Data Pemetaan/Perizinan/PNBP Penyiaran  Kebijakan Dan Regulasi Di Bidang Penyiaran

g. Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika Kegiatan utama Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika meliputi kegiatan:  Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan KPU/USO  Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO  Pengukuran Kinerja Layanan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika  Perdesaan KPU/USO (Paket 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7)  Penyediaan Nasional Internet Exchange KPU/USO  Penyediaan Internasional Internet Exchange KPU/USO  Penyediaan Mobile Layanan Internet Kecamatan  Penyediaan Sistem Informasi Monitoring Manajemen Layanan Internet Kecamatan Program Pengembangan Aplikasi Informatika

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis Kegiatan utama Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis meliputi kegiatan:  Pemeringkatan e-Business  Pendampingan Komunitas e-Business UKM dan non UKM  Pembangunan Model Interoperabilatas dan Interkonektivitas Common

21

B A B II

Platform e-Commerce  Peningkatan produktifitas komunitas e-UKM melalui TRUST+ positif  Kesiapan, Penerapan, dan Peningkatan Aplikasi Layanan Common Platform, e-Supply Chain dan Cross Border  Pengelolaan dan Peningkatan High Availability Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP)  Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Teknis di bidang e-Business  Fasilitasi e-Business  Pembangunan Sistem Portal dan Fasilitasi Infrastruktur Common Platform e-Commerce  Pembangunan dan Fasilitasi Sistem e-Payment Engine b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan E-Government Kegiatan utama Pembinaan dan Pengembangan E-Government meliputi kegiatan:  Regulasi bidang e-Government  Aplikasi e-Government  Evaluasi Pemanfaatan E-Government / Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI)  Sistem Informasi Manajemen Tenaga Kerja Indonesia (SIM TKI) di Luar Negeri  Enterprise Service Bus (ESB) Interoperabilitas Sistem Informasi Manajemen E-Gov  Pemanfaatan ICT Untuk Peningkatan Dan Pemerataan Mutu Pendidikan di DIY c. Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika Kegiatan utama Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika meliputi kegiatan:  Penyelenggaraan Indonesia ICT Award (INAICTA)  Penyelenggaraan dan Pembinaan Asia Pacific ICT Award (APICTA)  Penyelenggaraan Migrasi Free Open Source Software (FOSS)  Penyelenggaraan Operasional ICT Incubator Center  Penyusunan Kebijakan Pembinaan Dan Pengembangan Industri Informatika d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan utama Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan Masyarakat meliputi kegiatan:  Penyelenggaraan Bimbingan Teknis untuk Pengembangan Pemuda Sadar TIK  Sosialisasi dan Promosi Internet Sehat dan Aman (INSAN)  Pendampingan dan Pembentukan Pangkalan Kegiatan Relawan TIK Daerah  Menyediakan Prototipe Pemanfaatan CAP untuk Pemberdayaan Masyarakat  Menyediakan Prototipe M-CAP dan Fasilitasi Penempatan di Daerah e. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik Kegiatan utama Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik. meliputi kegiatan:  Bimtek Aplikasi Keamanan Informasi (APRISMA, Tutorial)  Fasilitasi Kegiatan Keamanan Informasi  Pemeringkatan Indeks KAMI  Penyusunan Prosedur Operasi Standar (POS) Penyidikan dan Penindakan Bidang TIK

22

B A B II

 Pengembangan Aplikasi Keamanan Informasi Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

Program pengembangan informasi dan komunikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Kebijakan Komunikasi Nasional Penyusunan kebijakan, regulasi dan standardisasi di bidang komunikasi dan informasi publik untuk mendukung terwujudnya masyarakat informasi. Kegiatan lain yang merupakan bagian dari perencanaan kegiatan adalah: (1) Penyusunan grand design pengelolaan konten informasi & grand design media center (2) Penyusunan Strategi Komunikasi Kehumasan Pemerintah (3) Advokasi penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)disetiap K/L tingkat pusat (4) Diskusi publik/Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan PP 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 (5) Pemantauan pelaksanaan UU KIP untuk beberapa K/L (6) Review dan pengembangan wacana mengenai peraturan perundangan dibidang informasi dan komunikasi b. Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Kegiatan utama Pengelolaan dan penyediaan konten informasi untuk diseminasi kepada masyarakat. Meliputi kegiatan: (1) Penyempurnaan Database nasional, regional, dan sektoral mengenai informasi publik (2) Penyediaan paket informasi publik yang siap pakai untuk pemerintah propinsi dan kabupaten/ kota (3) Pelaksanaan monitoring dan analisis isu publik di media massa yang dilakukan setiap hari (4) Penyebaran informasi publik melalui advertorial di media cetak, PSA dan dialog interaktif di media elektronik, dan media pertunjukan rakyat c. Kegiatan Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik Kegiatan utama adalah melakukan diseminasi melalui media publik, pembangunan dan penguatan Media Center, serta penguatan lembaga/media publik yang dikelola oleh Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik. Rencana kegiatan meliputi: (1) Pembangunan media center di 15 lokasi baru (wilayah perbatasan,terpencil, dan pasca konflik) (2) Penguatan media center di 20 lokasi yang memiliki kinerja baik dalam diseminasi informasi (3) Kerjasama penyebaran informasi publik melalui media center daerah (4) Penguatan lembaga/media publik dalam pelaksanaan penyebaran informasi publik kepada masyarakat (pelaksanaan fungsi kehumasan pemerintah) (5) Penyebaran informasi publik melalui media publik Ditjen IKP d. Kegiatan Pembinaan Komunikasi

dan

Pengembangan

Kemitraan

Lembaga

Kegiatan utama adalah diseminasi informasi melalui pembinaan dan pengembangan kerjasama lembaga komunikasi dan profesi. Selaini itu juga melaksanakan kerjasama dalam rangka peningkatan peran organisasi kemasyarakatan, profesi, dunia usaha, lembaga strategis lainnya sebagai penyebar informasi di seluruh wilayah Indonesia khususnya di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal (KIM, media tradisional, media komunitas, KNPI, Kadin, IDI, PWI, dll) (1) Penguatan

peran

organisasi

kemasyarakatan

(KIM,

media

23

B A B II

(2) (3) (4) (5)

pertunjukan rakyat, media komunitas) dalam rangka pembangunan Desa Informasi di 60 wilayah perbatasan dan daerah tertinggal Pelaksanaan bimbingan teknis media literasi Diseminasi informasi melalui kerjasama lembaga, kelompok, dan unitunit penyebaran informasi Pengembangan kerjasama penyebaran informasi publik dengan mitra strategis Peningkatan citizen journalism melalui kemitraan lembaga/media publik

e. Kegiatan Pengembangan Internasional

Kemitraan

Pelayanan

Informasi

Penyebaran informasi melalui forum kerjasama dengan lembaga-lembaga multilateral, bilateral, dan regional (1) Peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional (2) Implementasi kerjasama kelembagaan internasional dibidang informasi dan komunikasi (3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan Keketuaan Indonesia di ASEAN 2011 (4) Peningkatan layanan informasi kepada masyarakat asing dan masyarakat Indonesia diluar negeri (5) Pengembangan kerjasama dengan media asing, perwakilan negara asing, lembaga internasional, dan masyarakat luar negeri dalam diseminasi informasi f.

Kegiatan Dukungan Manajamen dan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (1) (2) (3) (4) (5)

Program Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo

Penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Penyusunan laporan program dan anggaran menuju WTP Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pembinaan jabatan fungsional Pranata Humas Pembinaan SDM di lingkungan Ditjen IKP

a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik. Kegiatan utama Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik meliputi kegiatan:  Melakukan Pengkajian dalam rangka Pengembangan Kebijakan Bidang Kominfo b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, Serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika. Kegiatan utama Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, Serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika meliputi kegiatan:  Pelatihan (Bimtek) dan Sertifikasi SDM Kominfo Untuk Pengembangan Budaya  Beasiswa S2 dan S3 Dalam dan Luar Negeri  Pelatihan dan Pengembangan CIO  Penelitian Literasi dan Profesi c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Kegiatan utama Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika meliputi kegiatan:  Pelatihan (Bimtek) dan Sertifikasi SDM Kominfo Untuk Pengembangan Budaya  Beasiswa S2 dan S3 Dalam dan Luar Negeri

24

B A B II

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian komunikasi dan Informatika.

Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Eselon 1 Kementerian komunikasi dan informatika.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika

a. Kegiatan Pelayanan Ketatalaksanaan dan Administrasi Internasional Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kegiatan utama Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Eselon 1 Kementerian komunikasi dan informatika meliputi kegiatan: 1) 2) 3) 4) 5)

Audit/Pemeriksaan Reviu Evaluasi Pemantauan Kegiatan Pengawasan lainnya(termasuk Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) Kerjasama

Kegiatan utama Pelayanan Ketatalaksanaan dan Administrasi Kerjasama Internasional Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi kegiatan:  Hasil kerjasama internasional (Bilateral, Regional, Multilateral) b. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (Ki) Pusat. Kegiatan utama Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (Ki) Pusat meliputi kegiatan:  Penanganan Sengketa Informasi Pubik sesuai UU Nomor14 Tahun 2008

B A B II

25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LAKIP Kementerian KOMINFO Tahun 2011 memfokuskan pada pembahasan pencapaian hasil-hasil pelaksanaan progam kegiatan prioritas dan alokasi anggaran. Selain itu, LAKIP 2011 juga menguraikan tentang faktor-faktor penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja dari sasaran strategis dengan target yang ingin dicapai. A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011 Penyusunan Penetapan kinerja Tahun Anggaran 2011 merupakan implementasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanaan Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014. Secara umum, uraian berikut adalah gambaran capaian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan dalam tahun 2011. Misi 1: Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI Sasaran 1: Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia Tabel 05 Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1 (Misi 1) NO

INDIKATOR KINERJA SASARAN

(1) 1

(2) Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi atau sejumlah 33.184 desa (dari total 72.800 desa di Indonesia) (Desa Dering) 2  Prosentase ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan serat optik  Prosentase ibukota kab/kota yang terhubung secara broadband 3 4 5 6 7 8 9

Prosentase ibukota provinsi yang memiliki National Internet Exchange(*) Prosentase 4 (empat) ibukota provinsi yang memiliki international internet exchange(*) Jumlah Desa Informasi Yang Dilengkapi Dengan Radio Komunitas(*) Prosentase desa yang dilayani akses internet(**) Jumlah ibukota kecamatan yang mendapat Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)(*) Jumlah daerah yang mendapat bantuan alat pelayanan akses internet bergerak melalui M-PLIK Jumlah Kantor Pos Cabang Luar Kota (KCPLK) sasaran penerima dana PSO 2011

TARGET

REALISASI

%

(3) 100 % (33.184 desa)

(4) 91,73% (30.441 desa)

(5) 91,73

30% (11 Ibu kotaProv) 30% (164 Ibukota Kab/Kota) 30% (11 Ibu kotaProv) 50% (2 IbuKotaProv)

100% (33 Ibukota Prov) 64.98% (323 Ibukota Kab/Kota)

209

24,2% (8 Ibukota Provinsi) 20% (Persiapan lelang IIX di 4 Provinsi) 80 desa

80,6

20 % (14.560 desa) 5.748 desa

9,2% (6.694 desa)

46

5.748 desa

100

1.907 unit

846 unit

44,36

2.278 KPCLK

2.278 KPCLK

100

76 desa

196

B A B

40 105

III

27

NO

INDIKATOR KINERJA SASARAN

TARGET

REALISASI

%

(1)

(2) Prosentase (%) Jangkauan jaringan TVRI dan RRI secara populasi

(3) 65% (TVRI), 86 % (RRI)

(4) 65% (TVRI), 88% (RRI)

(5) 100% (TVRI), 102% (RRI)

( )

Keterangan : * Inpres No. 14 Tahun 2011 dan dipantau oleh UKP4 ( ) ** Jumlah total dari PLIK, M-PLIK dan Desa Pinter

1) Jumlah desa yang mendapat akses telepon (Desa Dering) Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (Desa Dering) merupakan amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal khususnya Pasal 4, dalam bentuk : a. Penyediaan akses dan/atau layanan telekomunikasi di WPUT. b. Penyediaan akses berupa penyediaan jaringan end-to-end yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. c. Penyediaan layanan telekomunikasi berupa penyediaan layanan teleponi (memanggil dan dipanggil), Short Message Service (SMS) dan jasa akses internet. Tujuan penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (Desa Dering) adalah membuka aksesibilitas layanan komunikasi dan informasi di daerah terpencil dengan harga yang terjangkau. Teknologi yang digunakan merupakan teknologi netral dengan perangkat minimal yang harus di ada di fasilitas telekomunikasi dimaksud yaitu antara lain : a. FWT (Fixed Wireless Telepon) / Handset b. Billing Display / PDPT alat Pencatat Pulsa Telepon c. Power Supply (PLN-APB/SC) d. Billboard Sign / Papan Plang e. Antena Yagi (Jika Sinyal Lemah dan menggunakan teknologi seluler) f. Antena VSAT dan Perangkat VSAT (Jika Sama Sekali Tidak Ada Sinyal) Telah dilakukan Pelelangan Umum terhadap penyediaan dimaksud dan penyedia jasanya adalah PT. Telekomunikasi Seluler (PT. Telkomsel) untuk Indonesia Bagian Barat dan PT. Indonesia Comnets Plus (PT. Icon Plus) untuk Indonesia Bagian Timur. Target Penyediaan adalah wilayah yang belum tersedia jaringan telekomunikasi seperti daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan, atau daerah yang secara ekonomis kurang menguntungkan dan/atau wilayah belum tersedia layanan telekomunikasi berbasis komunal seperti telepon umum dan atau warung telekomunikasi, dan disebut sebagai Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT). Penyediaan Desa Dering di Wilayah Barat saat ini sudah selesai seluruhnya, target jumlah penyediaan Desa Dering yang dilaksanakan melalui Program KPU/USO sebanyak 33.184 Satuan Sambungan Layanan (SSL), hingga akhir Desember 2011 telah terpasang 30.441 desa (92%). Sedangkan untuk Wilayah Timur (Sulawesi, Maluku dan Papua) diharapkan pada April 2012 dapat diselesaikan. Keterlambatan penyelesaian disebabkan faktor Geografis, Cuaca, Transportasi dan Keamanan (Papua dan Papua Barat).

28

B A B III

Rincian realisasi penyediaan Desa Dering hingga per tanggal 31 Desember 2011 ditunjukkan pada tabel 6 Tabel 06 Rekapitulasi Desa Dering No.

PROPINSI

TARGET 3,847

DESA DERING TERPASANG 3,847

1

NAD

2

SUMATERA UTARA

2,976

2,976

3

SUMATERA BARAT

1,804

1,804

4

JAMBI

805

805

5

BENGKULU

997

997

6

RIAU

716

716

7

SUMATERA SELATAN

1,704

1,704

8

LAMPUNG

767

767

9

KEP. BABEL

159

159

10

KEPULAUAN RIAU

88

88

11

JAWA BARAT

1,187

1,187

12

BANTEN

682

682

13

JAWA TENGAH

1,552

1,552

14

D.I. YOGYAKARTA

19

19

15

JAWA TIMUR

1,579

1,579

16

BALI

178

178

17

NUSA TENGGARA BARAT

388

388

18

NUSA TENGGARA TIMUR

2,027

2,027

19

KALIMANTAN BARAT

986

986

20

KALIMANTAN SELATAN

1,187

1,187

21

KALIMANTAN TENGAH

1,128

1,128

22

KALIMANTAN TIMUR

636

636

23

MALUKU

710

444

24

MALUKU UTARA

576

382

25

IRIAN JAYA BARAT

768

677

26

PAPUA

2,247

1,019

27

SULAWESI UTARA

474

284

28

GORONTALO

184

182

29

SULAWESI TENGAH

744

461

30

SULAWESI BARAT

236

169

31

SULAWESI SELATAN

905

809

32

SULAWESI TENGGARA

928

585

33,184

30,413

TOTAL

B A B III

Gambar 02 Penyediaan Desa Dering oleh PT. Telkomsel

29

Gambar 03 Penyediaan Desa Dering oleh PT. Indonesia Comnet Plus

2) Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang lebih solid, diperlukan adanya suatu masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang memiliki arah yang jelas, strategi yang tepat, fokus dan terukur maka ditetapkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, yang selanjutnya disebut MP3EI. MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi tinggi yang didukung oleh inovasi dan daya saing yang kuat merupakan syarat pokok untuk mewujudkan visi Indonesia 2025, Indonesia Maju dan Modern, yaitu “Mengangkat Indonesia menjadi negara maju berperingkat 10 besar dunia pada tahun 2025 dan 6 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan”. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan startegi utama dibidang koridor ekonomi, konektifitas dan skill. TIK merupakan Meta Infrastruktur yang tepat dan prasyarat esensial untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Saat ini TIK telah menjadi kegiatan utama ekonomi nasional yang rencana pengembangannya diintegrasikan ke dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Konektivitas maya dengan Broadband melengkapi konektivitas nasional guna mewujudkan visi Indonesia tersebut. MP3EI dibagi atas 6 koridor Ekonomi yaitu : Koridor Ekonomi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara dan Papua-Maluku dan terbagi atas 3 tim kerja yaitu Tim Kerja Deregulasi, Tim Kerja Konektivitas dan Tim Kerja SDM dan IPTEK, dimana Kemkominfo berada pada Tim Kerja Konektivitas khususnya unit kerja ICT.

B A B

Rencana Aksi Sub Unit Kerja ICT 2011-2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

III

30

Tabel 07 Rencana Aksi Sub Tim Kerja ICT STRATEGI

KEGIATAN SUB TIM KERJA ICT (FASE I: 2011 - 2012)

Pembangunan infrastruktur baru (Asset Creation)

Mempercepat penyelesaian pembangunan jaringan backbone serat optik Palapa Ring wilayah timur Indonesia

Optimalisasi (Value Creation)

1. Pengaturan pemanfaatan ICT Fund 2. Mengintegrasikan sistem komunikasi dan informasi instansi pemerintah

Hasil yang dicapai hingga akhir 2011 adalah sebagai berikut : 1) Kesepakatan jangkauan, rute, dan jadwal pembangunan infrastruktur broadband (backbone dan ekstensi) yang akan dilakukan oleh Penyelenggara jaringan (dana korporat) dan pemerintah (melalui ICT Fund) 2011-2014. Tabel 08 Rencana Pembangunan Jaringan Backbone Serat Optik Palapa Ring

Hingga akhir 2011 seluruh Ibukota Provinsi telah terhubung dengan jaringan Backbone Palapa Ring dan sebanyak 323 Kab/Kota (64,98%) telah terhubung dengan jaringan Backbone Palapa Ring seperti ditunjukkan pada tabel di atas. 2) Regulasi pendukung ICT Fund; 3) Pengintegrasian sistem komunikasi dan informasi instansi pemerintah dengan Government Service Bus (GSB). GSB merupakan Sistem Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data Instansi Pemerintah yang mampu melakukan sinergitas informasi dari beberapa Web Services secara masal. Manfaat GSB adalah menjembatani integrasi informasi dan pertukaran data antar sistem informasi yang berbeda platform dan mampu membentuk informasi baru berupa agregasi melalui kolaborasi sumber data/informasi tanpa menyentuh akses ke sumber data secara langsung. Keuntungan GSB antara lain :  Mengurangi pola interaksi point-to-point, sehingga mengurangi kompleksitas koneksi yang dibutuhkan.  Fleksibilitas dan Skalabilitas arsitektur tinggi, penambahan atau perubahan pada suatu layanan pada Service Bus tidak akan mempengaruhi arsitektur aplikasi sistem informasi yang menggunakan layanan tersebut.

31

B A B III

 Menyederhanakan proses manajeman seperti monitoring, kontrol, dll. Proses manajemen tersebut hanya cukup dilakukan melalui Service Bus.  Kolaborasi data antar Web Services lebih mudah dilakukan  Perpaduan antara Web Services dan Service Bus jika diimplementasikan secara bersamaan mampu menyelesaikan masalah ketika harus menciptakan suatu sistem informasi berskala nasional dengan tingkat kebutuhan data yang kompleks serta lintas sektoral. Direncanakan pada tahun 2012 GSB akan diuji coba pada beberapa basis data National Single Window (NSW) 3) Jumlah Ibukota Propinsi yang mendapatkan penyedia Nasional Internet Exchange Nasional Internet Exchange (NIX) merupakan upaya untuk mendukung tersedianya akses internet yang cepat dan murah. Secara umum Nasional Internet Exchange adalah tempat dimana secara fisik bertemunya koneksi antar penyelenggara internet maupun penyedia konten untuk saling bertukar data. Nasional Internet Exchange direncanakan akan tersedia diseluruh propinsi Indonesia. Tujuan Nasional Internet Exchange adalah agar para penyelenggara telekomunikasi dan pengguna layanan internet dapat mengakses internet lebih cepat, berkualitas dan tarif layanan yang murah. Hal ini untuk menumbuhkan industri konten nasional agar dapat tumbuh dan pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hingga akhir Desember 2011 sudah dilaksanakan pembangunan Nasional Internet Exchange di 8 (delapan) Ibukota Propinsi yaitu Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar, Makasar, Balikpapan, Jayapura dan Ternate dengan rincian sebagai berikut : a. Telah beroperasi 4 (empat) Nasional Internet Exchange (Surabaya, Denpasar, Medan dan Palembang); b. 2 (dua) Nasional Internet Exchange (Balikpapan dan Makasar) dalam proses uji fungsi ulang; c. Pembangunan fisik 2 (dua) Nasional Internet Exchange (Jayapura dan Ternate) telah selesai 100%, peralatan sebagian sudah dilokasi, namun mengalami keterlambatan di Jayapura disebabkan kondisi keamanan dan keterlambatan di Ternate karena bencana alam dan diharapkan akhir Januari 2012 dapat beroperasi. Sedangkan pembangunan Nasional Internet Exchange di 25 (dua puluh lima) Ibukota Propinsi lainnya akan dilaksanakan pada tahun 2012. Dengan demikian diharapkan seluruh Ibukota Provinsi akan memiliki Nasional Internet Exchange (NIX). 4) Jumlah Ibukota Propinsi yang mendapatkan penyedia Internasional Internet Exchange International Internet Exchange (IIX) merupakan bentuk perwujudan tersedianya akses internet yang cepat, berkualitas, sehat, aman dan murah untuk akses internasional.Secara teknis pengertian Internasional Internet

32

B A B III

Exchange (IIX) adalah tempat pertukaran trafik internet dengan source (berasal) dan destination (tujuan) dari internasional ke lokal dan sebaliknya serta antar internasional. Sehingga tujuan tersedianya layanan IIX secara spesifik adalah : 1) Mengurangi Latency; 2) Meningkatkan kecepatan dan QoS(Quality of Service); 3) Meningkatkan perkembangan konten local; 4) Internet Murah melalui Pengurangan Cost Operasional para penyelenggara Internet Service Provider (ISP)/Network Access Provider (NAP)/Konten; 5) Rencana lokasi pembangunan IIX adalah Medan, Batam, Jakarta dan Pontianak.  Realisasi capaian penyediaan IIX hingga akhir Desember 2011 telah dilaksanakan lelang untuk Pekerjaan IIX melalui pengumuman lelang untuk Paket 1 (DKI Jakarta & Pontianak) dan Paket 2 (Medan & Batam), diharapkan pembangunan IIX dimaksud akan direalisasikan pada tahun 2012. Realisasi capaian penyediaan IIX baru pada tahap lelang disebabkan karena penyediaan IIX menunggu beroperasinya Nasional Internet Exchange. 5) Desa Informasi Yang Dilengkapi Dengan Radio Komunitas Desa Informasi merupakan Desa/Kecamatan di wilayah terdepan/perbatasan dengan negara tetangga yang memiliki fasilitas Desa Dering, Desa Pinter atau Internet Kecamatan (PLIK), Perangkat Radio Komunitas dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai pengelola Radio Komunitas tersebut. Realisasi penyediaan perangkat radio komunitas sampai dengan bulan Desember 2011 sebanyak 80 unit, adapun rencana dan realisasi penyediaan perangkat radio komunitas sampai dengan tahun 2014 ditunjukan pada tabel 9 dan 10 : Tabel 09 Target & Capaian Desa Informasi yang dilengkapi Radio Komunitas Tahun Target Desa Informasi Capaian Desa Informasi

2010

2011

2012

2013

2014

15

75

200

350

500

16

80(*)

-

-

-

B A B

( )

Keterangan : * Jumlah Kumulatif 80 Desa Informasi terdiri dari : tahun 2010 di 16 Desa dan tahun 2011 di 64 Desa

Tabel 10 Lokasi Desa Informasi NO

PROVINSI

KABUPATEN ACEH BESAR

1

NANGROE ACEH DARUSSALAM SIGLI / PIDIE

2

SUMATERA UTARA

KOTA TEBING TINGGI

KECAMATAN

III

DESA

1

LHOK NGA

Monikeun

2

LEUPUNG

Masjid Meunasaa

3

KOTA SIGLI

alun - alun sigli

4

PIDIE

Sigli

5

PADANG HULU

33

NO

PROVINSI

KABUPATEN

KECAMATAN 6

LABUHAN

7

KAMPUNG RAKYAT

Teluk Panji IV

8

TORGAMBA

Simpang Empat

LOMBOK TENGAH

9

JANAPRIYA

Desa Janapriya

ASAHAN

10

BUNTU PANE

Desa Seisilau

11

BANTAN

dusun londang

12

RUPAT

Jl. Tembaga

13

RUPAT UTARA

Tanjung Medang

14

BANGKO

Jl. Sudirman RT.02 RW.04 Bagan Batu

15 16

BANGKO PUSAKO BANDAR SEKIJANG

16

PANGKALAN KERINCI

17

TEMBILAHAN

ROKAN HILIR

RIAU

PELALAWAN

INDRAGIRI HILIR

4

KEPULAUAN RIAU

RAMBUTAN

BATU SELATAN

BENGKALIS

3

DESA

NATUNA

NUNUKAN

Jl. Lintas Timur KM. 35 Sekijang Badan Permusyawaratan Desa, Desa simpang beringin SP 7 Pangkalan Kerinci Desa Mekar Jaya LPM Pekan Arba Desa Pekan Arba

18

TEMBILAHAN HULU

Jl. Gerilia Parit 6

19

BUNGURAN TENGAH

20

BUNGURAN SELATAN

UPK PNPM Harapan Jaya RT.03 RW.01 Kel.Harapan Jaya Desa Cemada

21

BUNGURAN UTARA

22

BUNGURAN BARAT

23

BUNGURAN TIMUR

Kel. Ranai Kota

24

LUMBIS

Jl. Pembangunan Mansalong

Desa Selahang Kelarik Utara Jl. Diponegoro RT.04 RW.02 Kel. Sedanau

25

SEBUKU

Desa Makmur

26

SEMBAKUNG

Desa Atap

27

SEBATIK INDUK

Jl. A. Yani No.16 Sei Nyamuk KIM SEBATIK MANDIRI

5

KALIMANTAN TIMUR MALINAU

28

KRAYAN

Longbawan

29 30

SEBATIK MALINAU BARAT

Aji Kuning

31

MALINAU UTARA

Jl. Aji Pentes Malinau Seberang

32

MALINAU SELATAN

33

TERING

34

LONG IRAM

35

LONG APARI

Long Loreh Jl. Pelabuhan Tering Seberang Rt.02 No. 90 KIM TERING, Ds. Jelemuq KIM SUMBER MAKMUR, Ds. Long Daliq Tiong Ohang

36

TELUK KERAMAT

jl. Amd Sakura

KUTAI BARAT

6

KALIMANTAN BARAT

Jl. Batu Marit RT.1 No.75

B A B III

KIM SUMBER INSPIRASI, Ds. Sekura

SAMBAS 37

SEJANGKUNG

Desa Piantus

34

NO

PROVINSI

KABUPATEN

KECAMATAN

DESA KIM BUKIT PIANTUS

38

PALOH

Sebubus

39 40

SAJINGAN BESAR

Aruk Desa Lembang Dusun Sanggau Kota

SANGGAU LEDO

KIM LEMBANG BENGKAYANG

41

LEDO

Desa Lesa Dela

42

Desa Tiga Berkat Dusun Sebol Desa Tinar Sebudak

44

LUMAR KECAMATAN TUJUH BELAS JAGOI BABANG

45

BEDUWAI

Jl. Raya Beduwai RT.02 No.81 samping Masjid Baitul Makmur

43

SANGGAU

PNPM Perdesaan, Desa Mawang Muda 46

NOYAN

Jl. Bhati Husada RT.01 RW.01 No. 05 KIM SUKA MAKMUR, Ds. Empato

47 48

SEKAYAM KEDAMIN

SMPN No.2 Kedamin

49

SELIMBAU

Mensusah

jl. Lintas Selatan Kedamin desa Gudang Hulu KAPUAS HULU

50

EMPANANG

Tintin Peninjau Jl. Raya Nanga Kantuk

7

8

SULAWESI UTARA

NUSA TENGGARA TIMUR

10

MALUKU UTARA

MALUKU

PURING KENCANA

Sungai Antu (rumah jaga) Dusun Kersik Bungai Desa Kantuk Asam

52

BADAU

SINTANG

53

KETUNGAU HULU

Senaning

KEPUALAUAN TALAUD

54

MELONGUANE

Mala

55

BEO

Resduk

SANGIHE

56

TIMOR TENGAH UTARA

57

MIOMAFU TIMUR

Nunpene Rt.17 RW.04

58

MIOMAFU BARAT

Desa Lemon RT.01 RW.01

59

LAENMANEN

Desa Meotroi

BELU

ALOR

9

51

60

TASIFETO BARAT

Jl. Paroki Roh Kudus Halilulik

61

TASIFETO TIMUR

Silawan

62

TELUK MUTIARA

Jl. Rajawali No. 11 Kalabahi

63

ALOR BARAT LAUT

Desa Alor Kecil Dusun II

64

MOROTAI UTARA

Jl. Sangaji Desa Kenari Rt.05

65

MOROTAI TIMUR

Jl. Pemuda Desa Sangowo Rt.02

HALMAHERA SELATAN

66

PULAU BACAN

Desa Batu Taga

MALUKU TENGGARA

67

TANIMBAR SELATAN

Jl. TVRI – Kewarbotan

BARAT

68

SELARU

Jl. Adaut

KEPULAUAN

69

PULAU - PULAU ARU

Jl. Jalabil

PULAU MOROTAI

B A B III

35

NO

PROVINSI

KABUPATEN ARU MALUKU TENGAH

KECAMATAN 70

ARU SELATAN

71

BANDA DESA

72

KURIK

73

MALIND

MERAUKE 11

PAPUA

DESA

Bandanaira Kp. Onggari (Florentinus Mursitno : 085254732538) Kp. Padang Raharja (Marwan : 085244485976) Kp. Kumbe (Yosias Silvester Kaize : 085254392082) Kp. Rawasari (Sugeng Harianto : 081248529225)

74

KEEROM

75

WARIS

76

ARSO

77 12

PAPUA BARAT

MANOKWARI

13

JAWA TIMUR

PACITAN

JUMLAH

13 PROVINSI

33 KABUPATEN

78

Kp. Bagia (Adam Takndarlere : 085244491000) Kp. Ifiafia (Harimulyo : 082197850531) Kp. Yuwanain (Louis Womsiwar : 085244625030)

MANOKWARI UTARA

79

MANOKWARI TIMUR

80

PACITAN

Desa Wonogondo, Kc. Kebon Agung

80 KECAMATAN

6) Jumlah desa yang mendapat akses internet (Desa PINTER) Desa PINTER (Punya Internet) dimaksudkan untuk menghilangkan kesenjangan informasi melalui media internet, karena dengan adanya fasilitas ini masyarakat dapat mengenal dan menggunakan internet untuk mendapatkan informasi. Desa Pinter ini dilengkapi dengan komputer beserta peripheralnya serta akses intenet yang memiliki kemampuan Kecepatan transfer data (Throughput) minimal 56 Kbps dari CPE ke Perangkat Operator, Latency : Maks 750 ms dari CPE ke NIX dan Packet Loss : 2% dari CPE (Customer Premises Equipment) ke NIX (Nasional Internet Exchange). Program ini merupakan Pilot Project pemanfaatan internet pada di daerah perdesaan. Pilot Project ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat antusias dan kebutuhan masyarakat akan komunikasi dan informasi, target penyediaan Desa Pinter ini sebanyak 131 Satuan Sambungan Layanan (SSL) di 32 Propinsi di Indonesia. Sebanyak 100 SSL telah dibangun oleh PT. Telekomunikasi Seluler (PT. Telkomsel), sedangkan sisanya sebanyak 31 SSL merupakan kewajiban PT. Indonesia Commnet Plus yang hingga saat ini belum dilaksanakan karena masih berkonsentrasi untuk menyelesaikan Program Desa Dering di Wilayah Timur. Rincian realisasi penyediaan Desa Pinter per propinsi hingga per tanggal 31 Desember 2011 ditunjukan pada tabel 11.

36

B A B III

Tabel 11 Rekapitulasi Desa Pinter No.

PROPINSI

DESA PINTER TARGET TERPASANG 9 9

1

NAD

2 3

SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT

7 4

7 4

4

JAMBI

3

3

5

BENGKULU

3

3

6

RIAU

3

3

7

SUMATERA SELATAN

3

3

8

LAMPUNG

3

3

9

KEP. BABEL

4

4

10

KEPULAUAN RIAU

1

1

11

JAWA BARAT

6

6

12

BANTEN

4

4

13

JAWA TENGAH

10

10

14

D.I. YOGYAKARTA

3

3

15

JAWA TIMUR

5

5

16

BALI

3

3

17

NUSA TENGGARA BARAT

3

3

18

NUSA TENGGARA TIMUR

6

6

19

KALIMANTAN BARAT

4

4

20

KALIMANTAN SELATAN

3

3

21

KALIMANTAN TENGAH

9

9

22

KALIMANTAN TIMUR

4

4

23

MALUKU

3

-

24

MALUKU UTARA

3

-

25

IRIAN JAYA BARAT

4

-

26

PAPUA

3

-

27

SULAWESI UTARA

3

-

28

GORONTALO

3

-

29

SULAWESI TENGAH

3

-

30

SULAWESI BARAT

3

-

31

SULAWESI SELATAN

3

-

32

SULAWESI TENGGARA TOTAL

3 131

100

7) Ibukota kecamatan yang mendapat Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) merupakan penyediaan akses internet yang sehat, murah dan aman di ibukota kecamatan KPU/USO. Target penyediaan PLIK sebanyak 5.748 PLIK yang tersebar di seluruh Indonesia dengan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung adalah sebagai berikut : a. Akses Internet, uplink 128 Kbps dan downlink 256 Kbps. b. Perangkat dan Sarana Pendukung

37

B A B III

1) Komputer terdiri dari :1 (satu) Komputer sebagai Server dan 5 (lima) Personal Komputer sebagai Client; 2) Printer dan Scanner; 3) Peripheral Jaringan; 4) Meubeller untuk Komputer; 5) Rambu Penunjuk Lokasi dan Rambu Papan Nama; 6) Catudaya; 7) Backup Catudaya; 8) Operating System (OS) untuk PC sebagai Client dan Server 9) Keamanan Jaringan. 10) Daftar Tarif Realisasi penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan hingga per tanggal 31 Desember 2011 sejumlah 5.748 PLIK (100%) dengan rincian pada tabel 12 sebagai berikut : Tabel 12 Rekapitulasi PLIK No.

PROPINSI

TARGET 260

PLIK TERPASANG 260

1

NAD

2 3

SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT

337 176

337 176

4

JAMBI

125

125

5

BENGKULU

118

118

6

RIAU

145

145

7

SUMATERA SELATAN

182

182

8

LAMPUNG

149

149

9

KEP. BABEL

81

81

10

KEPULAUAN RIAU

78

78

11

JAWA BARAT

448

448

12

BANTEN

206

206

13

JAWA TENGAH

478

478

14

D.I. YOGYAKARTA

113

113

15

JAWA TIMUR

538

538

16

BALI

90

90

17

NUSA TENGGARA BARAT

125

125

18

NUSA TENGGARA TIMUR

213

213

19

KALIMANTAN BARAT

173

173

20

KALIMANTAN SELATAN

156

156

21

KALIMANTAN TENGAH

132

132

22

KALIMANTAN TIMUR

158

158

23

MALUKU

84

84

24

MALUKU UTARA

74

74

25

IRIAN JAYA BARAT

103

103

26

PAPUA

207

207

27

SULAWESI UTARA

128

128

28

GORONTALO

72

72

B A B III

38

PLIK TERPASANG 135

No.

PROPINSI

29

SULAWESI TENGAH

30

SULAWESI BARAT

88

88

31

SULAWESI SELATAN

224

224

32

SULAWESI TENGGARA

152

152

TOTAL

5.748

5.748

TARGET 135

Gambar 04 Penyediaan PLIK

8) Jumlah daerah yang mendapat bantuan alat pelayanan akses internet bergerak melalui M-PLIK Mobile PLIK merupakan Pusat Layanan Internet Kecamatan yang bersifat bergerak untuk akses internet yang sehat, aman, cepat dan murah. Adapun tujuan penyediaan M-PLIK adalah untuk dapat melayani daerahdaerah kecamatan yang belum terjangkau akses informasi dan internet. Infrastruktur dan sarana pendukung MPLIK, yaitu : a. Kendaraan Moda Transportasi Darat b. Komputer terdiri dari : 1) 1 (satu) Komputer sebagai Server; 2) 6 (enam) Personal Komputer berupa Laptop/notebook sebagai Client. 3) Sistem Operasi/OS (operating system) berlisensi untuk server dan client minimal 2 (dua) berbasis open sources. 4) Aplikasi perkantoran standard untuk client minimal 2 (dua) berbasis open sources. 5) Aplikasi Perhitungan Biaya Pemakaian (Billing System), pada server. 6) Anti virus, pada server dan client c. 1 (satu) perangkat yang memiliki Fungsi Routing; d. 1 (satu) Switch hub 8 port dan 1 (satu) Wireless access point; e. 1 (satu) set perangkat media transmisi menggunakan spectrum frekuensi radio; f. Catudaya 1) 1 (satu) Generator Listrik; 2) 1 (satu) UPS 1500 KVA.

39

B A B III

g. h. i. j. k.

1 (satu) layar LCD TV 32 inci; 1 (satu) DVD Player dan home theatre system; 1 (satu) Pengeras Suara; 1 (satu) GPS; 1 (satu) Rambu Penunjuk Lokasi Fasilitas M-PLIK, yang bersifat mobile atau mudah terpasang; l. Meubeler dan Pendukung lainnya : 1) 1 (satu) Meja dan kursi untuk Server; 2) 6 (enam) Kursi yang memadai untuk 5 (lima) Client atau lebih; 3) 2 (dua) tenda peneduh/kanopi seukuran bidang mobil. Rincian realisasi penyediaan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan hingga per tanggal 31 Desember 2011 sebanyak 846 M-PLIK telah beroperasi dengan rincian pada tabel 13 sebagai berikut : Tabel 13 Rekapitulasi M-PLIK No.

`PROPINSI

TARGET 105

M-PLIK TERPASANG tender ulang

1

NAD

2 3

SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT

96 114

4

JAMBI

50

-

5

BENGKULU

45

45

6

RIAU

50

-

7

SUMATERA SELATAN

105

105

8

LAMPUNG

45

45

9

KEP. BABEL

14

14

10

KEPULAUAN RIAU

14

-

11

JAWA BARAT

64

64

12

BANTEN

35

35

13

JAWA TENGAH

120

120

14

D.I. YOGYAKARTA

8

8

15

JAWA TIMUR

132

132

16

BALI

24

24

17

NUSA TENGGARA BARAT

40

40

18

NUSA TENGGARA TIMUR

75

19

19

KALIMANTAN BARAT

77

25

20

KALIMANTAN SELATAN

84

30

21

KALIMANTAN TENGAH

98

-

22

KALIMANTAN TIMUR

72

14

23

MALUKU

32

-

24

MALUKU UTARA

32

-

25

IRIAN JAYA BARAT

16

-

26

PAPUA

60

-

27

SULAWESI UTARA

16

-

28

GORONTALO

45

-

29

SULAWESI TENGAH

50

-

96 30

B A B III

40

No.

`PROPINSI

TARGET 24

M-PLIK TERPASANG -

30

SULAWESI BARAT

31

SULAWESI SELATAN

105

-

32

SULAWESI TENGGARA

60

-

TOTAL

1,907

846

Gambar 05 Penyediaan M-PLIK

9)

KPCLK/KPCLPU Sasaran Penerima Dana PSO 2011 Sesuai dengan peran Pos Indonesia sebagai agent of development yang merupakan perwujudan misi sosial, Pos Indonesia telah melaksanakan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Pos atau yang dikenal dengan PSO (Public Service Obligation) Bidang Pos. Pelaksanaan PSO ini dilandasi oleh adanya penugasan Pemerintah Republik Indonesia sebagai tindaklanjut dari amanat Beijing Postal Strategy Universal Postal Union tahun 1999 yang menghasilkan prinsip penyelenggaraan Pos yaitu single postal territory dan freedom of transit. Prinsip ini mengharuskan suatu negara untuk mengatur dan menetapkan ketentuan minimal pelayanan pos universal, yang mencakup:    

Ketersediaan infrastruktur, Tarif layanan standar, Menjangkau ke semua tempat di luar negeri, Standar kinerja yang reasonable.

Pemerintah melalui Undang-Undang No. 6 tahun 1984 tentang Pos sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang No. 38 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos dan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo No. 10/KEP/DJPPI/KOMINFO/1/2011 tentang Penetapan Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal (KPCLPU) yang Diberikan Dana atas Penyelenggaraan Layanan Pos Universal Tahun 2011, menugaskan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) untuk melaksanakan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Pos. Sedangkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 6/PER/M.KOMINFO/05/2010 tentang Layanan Pos Universal (LPU), penyelenggara pos dalam melaksanakan Layanan Pos Universal wajib memenuhi tolok ukur yang meliputi: a) Aspek operasional; b) Aspek sarana dan prasarana;

41

B A B III

c) aspek keuangan. Ruang lingkup PSO Bidang Pos dibatasi terhadap layanan pos di Kantor Pos yang berada di luar kota atau yang disebut Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal (KPCLPU). Untuk keperluan penghitungan dana kompensasi PSO ini jumlah KPCLPU ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Postel. Tidak semua KPCLPU ditetapkan sebagai pelaksana PSO untuk keperluan penghitungan PSO. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 68 tahun 2004, KPCLPU yang ditetapkan sebagai pelaksana PSO harus memenuhi kriteria sebagai berikut :  Pelayanan pos harus dapat diakses oleh seluruh anggota masyarakat dan menjangkau ke semua tempat di dalam dan di luar negeri,  Tarif pelayanan jasa pos ditetapkan oleh Pemerintah (untuk jenis kiriman surat s.d. 20 gram),  Pelayanan pos sesuai dengan standar pelayanan publik,  Penyelenggaraan pos harus memenuhi syarat minimal dari aspek operasional dan sarana atau prasarana. Selama kurun waktu dari tahun 2005 sampai dengan 2011 dana kompensasi PSO Pos yang telah diberikan pemerintah kepada PT. Pos Indonesia (Persero) ditunjukan pada tabel 14. Tabel 14 Dana Kompensasi PSO Pos Periode 2005-2011 No

TAHUN

PENDANAAN ( dlm Rp)

UNIT KPCLPU

1

2005

113.000.000.000

2.306

2

2006

115.000.000.000

2.341

3

2007

125.000.000.000

2.341

4

2008

150.000.000.000

2.350

5

2009

175.000.000.000

2.350

6

2010

200.000.000.000

2.363

7

2011

257.042.000.000

2.278

Pencapaian terhadap kuantitas dan kualitas layanan pos dari 3.500 lebih kantor pos seluruh indonesia, lebih dari 2.000 kantor pos sudah online dengan bank untuk transfer dan pembayaran berbagai macam tagihan.  

10) Jangkauan jaringan TVRI dan RRI secara populasi Jangkauan siaran TVRI meningkat dari kondisi 10% dari populasi pada tahun 2009 dan menjadi 65% pada tahun 2011, hal ini didukung oleh penyediaan pemancar stasiun TVRI pada proyek bantuan PHLN dari Spanyol. Sedangkan dibandingkan dengan luas wilayah dari target 60% telah terjangkau 55% jadi capaiannya menjadi 92% sehingga tergambar baik dilihat dari jangkauan populasi maupun wilayah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Rincian jangkauan TVRI per propinsi dan penduduk tahun 2011 ditunjukan pada tabel 15 dan 16.  

42

B A B III

Tabel 15. Jangkauan TVRI   No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

StasiunPenyiaran TVRI STASIUN NAD TVRI STASIUN SUMATERA UTARA TVRI STASIUN SUMATERA BARAT TVRI STASIUN RIAU DAN KEPRI TVRI STASIUN JAMBI TVRI STASIUN SUMATERA SELATAN TVRI STASIUN BENGKULU TVRI STASIUN LAMPUNG TVRI STASIUN JAWA BARAT DAN BANTEN TVRI STASIUN JAWA TENGAH TVRI STASIUN JOGJAKARTA TVRI STASIUN JAWA TIMUR TVRI STASIUN BALI TVRI STASIUN NTT TVRI STASIUN KALIMANTAN BARAT TVRI STASIUN KALIMANTAN SELATAN TVRI STASIUN KALIMANTAN TENGAH TVRI STASIUN KALIMANTAN TIMUR TVRI STASIUN SULAWESI UTARA TVRI STASIUN SULAWESI SELATAN TVRI STASIUN MALUKU DAN MALUT TVRI STASIUN PAPUA

Jangkauan Siaran (km2) 28,669 5,095

% Jangkauan

Kekuatan Transmisi

Jangkauan Penduduk

42.14% 71,08%

10 s/d 5000 watt 10 s/d 10000 watt 10 s/d 5000 watt

1,548,830 29,272,200

% Jangkauan Penduduk 76.53% 80.85%

2,895,756

68,50%

3,333,225

70,56%

1,709,382 6,226,631

71.40% 80.29%

1,016,249

72.52%

21,571

51,00%

49,228

52,06%

26,969 66,653

50.47% 61.01%

10,121

51.15%

10 s/d 10.000 watt 1 s.d 10.000 watt 100 s/d 10.000 watt 10 s/d 5000 watt

1,812 35,862

51.22% 81.18%

10 s/d 1000 watt 1 s/d 10.000 watt

4,644,225 37,400,320

69.91% 85.89%

27,890

80%

1 s/d 5000 watt

26,286,718

85.21%

3,142

100%

3,107,919

100%

38,409

80.15%

10 s/d 10.000 watt 1 s/d 10.000 watt

29,461,159

85.38%

5,632 19,434 58,796

100% 41.01 40,05%

3,123,570 2,625,361 2,596,029

100% 69.09% 69,75%

15,892

42,97%

2,120,035

71,41%

51,139

33.25%

1,199,596

66.65%

74,110

35,05%

1 s/d 5000 watt 1 s/d 5000 watt 10 s/d 10.000 watt 10 s/d 10.000 watt 10 s/d 10.000 watt 1 s/d 10.000 watt

1,651,616

67,88%

21,571

51,00%

10 s/d 5000 watt

2,895,756

68,50%

31,341

50.16%

10 s/d 5.000 watt

5,511,427

70.86%

19,726

23.01%

946,263

50.27%

1,436,266

68.21%

171,008,533

74.39%

1 s/d 5000 watt watt 100,089 23.85% 1 s/d 5000 watt watt JANGKAUAN TVRI TERHADAP POPULASI

                 

B A B III

43

Tabel 16.  Jangkauan Wilayah Siaran Proyek ITTS Tahun 2009 – 2010 JANGKAUAN WILAYAH SIARAN PROYEK ITTS TAHUN 2009 - 2010    Band NO

PULAU

PROVINSI

LOKASI PEMANCAR

Channel VHF

UHF

SUMATERA

Riau

Selat Panjang

2

SUMATERA

Bengkulu

Bengkulu

v

10

3

SUMATERA

Sumsel

Palembang

v

30

4

JAWA

Jabar

Panyandakan /Bandung

v

20

5

JAWA

Jateng

Gombel /Semarang

v

30

6

JAWA

DIY

Yogyakarta

v

20

BALI

Bali

Bukit Bakung /Denpasar

v

[kW]

1

7

PROSENTASE JANGKAUAN

Power

5

v

20

11

22

JANGKAUAN WILAYAH SIARAN

SEBELUM ITTS

SETELAH ITTS

Kantor kecamatan Tebing Tinggi Barat, Desa Alai (Kec. Tebing Tinggi), Desa Batang Malas (kec. Tebing Tingi), Kantor Bupati Kab. Meranti Kep. Pager Dewa (simpang empat), Kec Sukaraja Kab. Seluma, Tais Kanto Bupati Seluma, Desa Bajak Kab. Bengkulu Tengah, Tabah Penanjung, Kerkap, lais kab. Bengkulu Utara. Museum, Serong, Pangkalan Balai (kantor Bupati), Plaju, Jaka Baing (gor), Ogan Ilir, Prabu Mulih, Karangenta, Kayu Agung, Kec Jejawi

10%

100%

50%

100%

50%

100%

Jayagiri (Lembang), Terminal Dago (Bandung), Komp. Ujung Berung Indah, Cibeusi (Jatinangor), Je. Raya Cicalengka (Cicalengka), Majalaya, Je. Haswi, Ciranjang, Masjid Agung (Cianjur) Kodya Semarang, Kab. Semarang, Kab Demak, Kab. Kudus, Kab. Purwodadi, Kab. Kendal, Seb Kab. Temanggung, Kab. Pati, Kab Rembang Sebag Kab. Blora, Seb Kodya Salatiga, Sebag Kab. Batang, Sebag Kab. Pekalongan, Sebag Kab. Jepara Parangtritis, Lap. Trirenggo Bantul, Congot Purworejo, Mungkid Magelang, Cemposo Boyolali, Alun-alun Kraton Solo, Klaten, Wonosari.

50%

100%

50%

100%

50%

100%

Kantor Bupati kab. Badung, Kantor Bupati Kab. Tabanan, Kantor Bupati Kab. Jembrana, Lumintang kota Denpasar, Kantor Bupati Kab. Gianyar, Kantor Bupati Kab. Klungkung, Kantor Bupati Kab. Karang Asem, Candi Dasa Kab. Kr.Asem

50%

100%

B A B III

44

10%

100%

10%

100%

10%

100%

10%

100%

Kota Semitau, Suhaid, Sungai Taman, Sejiran, Simpang Tiga Sejiran

10%

100%

Kantor Gab. Dinas, Bg. Dewa, Nunukan Selatan, Mansapa, Lapas Nunukan, RSU Sungai Fatima, Sungai Binusan, Tundu Taka, Pasar Beringin Kantor Kec. Sebatik Induk, Desa Tanjung Karang Sebatik Induk, Sungai Limau Kec. Sebatik Barat, Lodres Kampung Timur, Sungai Bajau, Kampung Sinjau Kec. Sebatik Induk, desa Aji Kuning Kec. Sebatik Barat, desa Sungai Nyamuk Pulau Sapi, Kota Malinau, Rumkit Umum, Kantor Bupati, Tidung Pala kab. Tidung Tana, Kantor Kec Malinau Barat, Pusat kota Pulau Sapi

10%

100%

10%

100%

10%

100%

9

Psr. G. Tembak, Bkt. Samboja, Sepaku, Petung, Gn. Intan, Pelabuhan Ferry Penajam

50%

100%

10

4

10%

100%

10

8

Sabung Setangga (kec Subah), Tamang Sagang Kec. Galing, Penyeberangan Fery-Tanjung Harapan Samboja, Muara Badak, Sanga-Sanga, Tenggarong, Kota Samarinda

50%

100%

8

KALIMANTAN

Kalbar

Bengkayang

v

2

4

9

KALIMANTAN

Kalbar

Sanggauledo

v

2

7

10

KALIMANTAN

Kalbar

Balaikarangan

v

5

4

11

KALIMANTAN

Kalbar

Nanga Marakai

v

5

7

12

KALIMANTAN

Kalbar

Semitau

v

5

4

13

KALIMANTAN

Kaltim

Nunukan

v

5

6

14

KALIMANTAN

Kaltim

Sebatik

15

KALIMANTAN

Kaltim

Malinau

v

5

9

16

KALIMANTAN

Kaltim

Balikpapan

v

5

17

KALIMANTAN

Kalbar

Sambas

v

18

KALIMANTAN

Kaltim

Gn. Lampu /Samarinda

v

v

5

Kantor Bupati Bengkayang, Kantor Kec. Lumar (kab. Bengkayang), Kec. Sungai Betung (kab. Bengkayang), Simpang balaiKarangan (kec. Landak), Kec. Teriak (kab. Bengkayang), Simpang Balai (bengkayang kota) Kec. Seluas, Beluas (kota), Paket A (kec tujuh belas), Masjid besar, Bengkayang Pos Batas Entikong, Kantor Camat Beduwai, Kantor Camat Kembayan, Simpang Tanjung Kec. Tayan, Desa Mobui Kec. Kembayan, Simpang Noyan Kec. Noyan, Balai Karangan Kota Kec. Sekayam Nanga Beloh, Sebetu, Kebanga

B A B III

19

SULAWESI

Sultra

Wanci

v

2

4

Waha, Way Tuno, Matahora Sousu, Matahora Melaione, Liya, Wanci Kota (BPD)

10%

100%

20

SULAWESI

Sulut

Lirung

v

2

5

Ds. Musi, Lirung, Ds. Mokonge, Melungane, Ds. Beo (pelabuhan), Tarohan, Tarun

10%

100%

45

21

SULAWESI

Sulut

Manado

v

5

Kodya Manado, Tondano, Bitung, Seb Minahasa Utara, Bunaken

50%

100%

22

SULAWESI

Sulsel

Makasar

v

30

50%

100%

23

MALUKU

Maluku

Saumlaki

v

2

4

10%

100%

24

MALUKU

Maluku

Ternate

v

5

9

10%

100%

25

TIMOR

NTT

Kalabahi

v

2

7

Limbung, Lengkese, Romang Loe, Parang Loe, Tanjung Butung Kab. Baru, Pangkep, Maros Kabiarat, Kec. Wertam brean Ds. Lorulung, Tumbur, Sifnana, Holilit timur, Amdasa, Saumlaki kota, Olilit barat, Pelabuhan Pelabuhan Dufa-dufa kota Ternate, Desa Sango, Tarau, Guaey Maadu Halmahera Barat, Jailolo Pel. Halmahera Barat, Sahu Timur Desa Kao Halmahera Barat, Bobanehena Halmahera Barat Mebung, Kp. Noordin, Moru, Welai, Kalabahi, P. Kefa, Bulolong

10%

100%

26

TIMOR

NTT

Kefamenanu

v

2

7

10%

100%

27

TIMOR

NTT

Betun

v

2

7

10%

100%

28

TIMOR

NTT

Atambua

v

2

9

10%

100%

29

PAPUA

Irja

Tanah Merah

v

2

9

Komp. Patriot, Komp. Mawan, Kamp Persatuan, Kamp Ampera, Pelabuhan Digul

10%

100%

30

PAPUA

Irja

Polemak /Jayapura

Kota Jayapura, Kota Abepura, daerah transmigrasi Arso

10%

100%

v

5

Pos Napan (perbatasan), Saenoni (kec, neomapeo timur), Pebotto (kec kota kefamenanu), Sallu (kec. Eban), Ds. Seo (kec noemuti), Desaniola (kec. Neomuti), Desa Banae Kec. Insana barat, Desa Letmufo kec. Insana, Desa Bola Kobalima, Kec. Kobalima, Bata Motamasin, Manumuti, Webriamata (kec wewiku), Lamea (kec wewiku), Desa Besikama, Ds. Naimana Kec. Malaka tengah Nenuk, Bau-koek, Tobir Batalion 744, Laka Fehan, Polsek Kakuluk Mesak, Motaain, Wihas, Salore, Haliwen

B A B

               

III

46

Gambar. 6 Transmiter TVRI (ITTS)

                     

Sasaran 2: Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien Tabel 17 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 (Misi 1) NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

(1) 1

(2) Jumlah dokumen RUU Konvergensi Telematika sebagai pengganti UU No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi Jumlah RUU Perubahan UU ITE Jumlah RUU TiPiTi yang selesai dibahas di tingkat Kementerian dan Lembaga Jumlah RUU Transfer Dana Jumlah Naskah Akademik RUU Tata Cara Intersepsi Jumlah dokumen RPP PITE (RPP amanat dari UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE) Finalisasi RPP penggabungan LPP RRI dan TVRI Jumlah RPP Pornografi Jumlah RPP tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos Jumlah Permen penyelenggaraan Penyiaran TV digital Jumlah kebijakan dan regulasi Jumlah Kebijakan Keamanan Informasi Jumlah regulasi teknis infrastruktur menuju era konvergensi Jumlah Regulasi pentarifan dan interkoneksi penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi Prosentase (%) persiapan migrasi jaringan teknologi berbasis protokol internet (IP) Jumlah K/L/Pemda yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen TKI Prosentase (%) penerapan aplikasi e-bisnis di komunitas UKM

(3) 1 dokumen

(4) 1 dokumen

(5) 100

2 dokumen 1 dokumen

2 dokumen 1 dokumen

100 100

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

100 100 100

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

100 100 100

1 dokumen 5 paket 4 2 dokumen 1 dokumen

2 dokumen 25 paket 5 2 dokumen 1 dokumen

200 500 125 100 100

40%

40%

100

5

5

100

40%

40%

100

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

47

B A B III

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

(1) 18

(2) Prosentase (%) pengembangan, penerapan, pemanfaatan dan penguasaan perangkat lunak open source Prosentase penyusunan dan pembahasan ICT Fund(*) Prosentase optimalisasi pemanfaatan PNBP Prosentase pencapaian terhadap kualitas penyelenggaraan telekomunikasi dan pemanfaatan aplikasi teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi sesuai dengan standard Prosentase pencapaian terhadap kepastian hukum berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi bagi pelaku industri telekomunikasi Prosentase implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital

(3) 15%

(4) 15%

(5) 100

100% 100% 60%

100% 104,99% 60%

100 105 100

75%

75%

100

20% Wilayah jangkauan yang meliputi populasi

291

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

Jumlah user internet yang dimonitor terhadap keamanan trafik nasional, POP penyelenggara jasa internet dan internet exchange, titik akses ke lembaga pemerintahan dan critical infrastructure Prosentase (%) penyelesaian pelanggaran kepatuhan Nilai rata-rata e-Government nasional

50 juta user

58,19% Wilayah jangkauan yang meliputi populasi 40 juta user

90% 2,7

105% 2,3

117 85,2

Prosentase peningkatan penerapan dan kualitas aplikasi e-bisnis di komunitas UKM Jumlah pusat layanan e-bisnis Jumlah Layanan PSO ANTARA

44%

40%

100

4 paket 8 provinsi

2 paket 8 provinsi

50 100

80

( )

Keterangan : * Inpres No. 14 Tahun 2011 dan dipantau oleh UKP4

1) Penyelesaian penyusunan Draft materi RUU Konvergensi Telematika sebagai pengganti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Setelah cukup lama dibahas internal dan ekternal, Kementerian Kominfo masih memfinalisasi RUU Multimedia (Konvergensi Telematika) sebagai pengganti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Posisi saat ini, terhadap RUU tersebut akan segera dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam proses pembahasannya, menghasilkan beberapa perubahan substansial terhadap RUU tersebut sebagai berikut :   a) Judul yang semula adalah RUU tentang Konvergensi Telematika diusulkan menjadi RUU tentang Telekomunikasi. Perubahan judul dilakukan dengan pertimbangan bahwa UU Penyiaran dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masih tetap berdiri sendiri, sehingga penggunaan nomenklatur Konvergensi Telematika yang bermakna penyatuan berbagai layanan dan teknologi (penyiaran, telekomunikasi, dan konten) sudah tidak tepat. b) Terkait dengan pengaturan kelembagaan badan regulasi (dalam hal ini BRTI) dalam RUU tersebut, setelah diperoleh masukan dari Kementerian PAN & RB, disarankan agar di dalam RUU tersebut tidak mengatur adanya Lembaga Non-Struktural. c) Rapat harmonisasi mengamanatkan Kementerian Kominfo untuk mengadakan penyempurnaan terhadap RUU dimaksud baik dari sistematika maupun substansi teknis. Sesuai amanat tersebut, internal

48

B A B III

Kementerian Kominfo (Ditjen PPI dan Ditjen SDPPI) telah melakukan penyempurnaan terhadap substansi RUU Konvergensi Telematika. d) RUU Konvergensi yang telah disempurnakan dan mendapat masukan dari Satker terkait saat ini telah disampaikan kepada Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika untuk segera dibahas dalam tingkat Rapim Kementerian Kominfo. RUU dimaksud akan diharmonisasikan kembali dengan Kementerian Hukum dan HAM agar masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2013 2) Penyelesaian RUU Perubahan UU No. 11 tahun 2008 Tentang ITE Mengingat perkembangan dinamika masyarakat dan teknologi informasi, diperlukan penyempurnaan UU ITE agar penerapannya lebih efektif, demi terwujudnya keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum di negeri ini. Setidaknya ada tiga faktor yang melatarbelakangi dilakukannya amandemen terhadap UU ITE. Pertama, adanya keberatan sebagian masyarakat terhadap pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui internet yang berujung pada uji konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Kedua, adanya keberatan terhadap ancaman sanksi pidana pada pasal 45 ayat (1) yang dinilai memberatkan dan tidak proporsional dengan KUHP. Dan ketiga, adanya pengujian konstitusional terhadap pasal 31 ayat (4) tentang pengaturan penyadapan melalui peraturan pemerintah. Naskah RUU Perubahan UU ITE telah selesai dibahas oleh Tim Antar Kementerian/Lembaga, praktisi hukum, dunia usaha, dan akademisi. Sejak bulan Juli Tahun 2011, RUU Perubahan UU ITE dibahas dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. 3) Pembahasan RUU TiPiTi RUU ini dimaksudkan untuk menjadi regulasi yang melengkapi RUU Ratifikasi Convention on Cybercrime. Cakupan materinya antara lain mengenai Yurisdiksi extra-teritorial, Tanggungjawab Korporasi, Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik, Kerjasama Internasional, Extradisi, Bantuan Timbal Balik, Contact Point 24/7 Network, Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan, Kewenangan PPNS, dan Ketentuan Pidana. RUU TiPiTi telah dibahas Tim Antardep mulai Maret sampai dengan Oktober 2010 dan dikirimkan ke Kementerian Kumham untuk harmonisasi pada Oktober 2010. Hasil Focus Group Discussion di Bandung pada 11 Maret 2011 merekomendasikan agar Pemerintah menunda Ratifikasi European Convention on Cybercrime 2001 dengan alasan bahwa materi CoC 2001 tidak berkembang, aparat penegak hukum belum siap dari segi kualitas dan kuantias, serta sarana dan prasarana belum memadai, sehingga ratifikasi tersebut dinilai lebih menguntungkan kepentingan asing. Sesuai dengan rekomendasi ITU, perlu dijajaki mengenai Convention on Cybercrime di tingkat regional (misalkan Carribean Country, ASEAN). Karenanya pada Juli 2011, Kementerian Kominfo mentetapkan bahwa RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi ditunda pembahasannya untuk waktu yang belum ditentukan.

4) Penyelesaian RUU Transfer Dana Undang undang Transfer Dana mengatur bahwa yang berhak dan berwenang melakukan transfer dana adalah Bank dan Badan Usaha yang berbadan hukum.Inti dari kegiatan Transfer Dana adalah Pengirim Asal mengirimkan sejumlah dana kepada Penerima dengan memanfaatkan jasa

49

B A B III

penyelenggara yang didasarkan pada adanya perjanjian antar pelaku (Pengirim Asal, Penyelenggara, Penerima), termasuk Perintah Transfer Dana yang telah dilakukan Pengaksepan.UU Transfer Dana juga mengatur mengenai pengakuan alat bukti elektronik. Kementerian Kominfo ditunjuk Presiden sebagai bagian dari unsur pemerintah bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Bank Indonesia dalam pembahasan RUU Transfer Dana dengan DPR-RI.RUU Transfer Dana pada tanggal 22 Pebruari 2011 disahkan menjadi UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, yang mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2011. 5) Penyusunan Naskah Akademik RUU Tata Cara Intersepsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011 dinyatakan bahwa Pasal 31 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Oleh karena itu penyusunan RPP Tata Cara Intersepsi tidak dilanjutkan. Cakupan Materi RPP Tata Cara Intersepsi akan dimasukkan ke dalam RUU Tata Cara Intersepsi. Naskah Akademik RUU Tata Cara Intersepsi telah selesai disusun pada akhir tahun 2011.Pada Tahun 2012, draft RUU Tata Cara intersepsi akan selesai dibahas di dalam Tim Antar Kementerian. 6) Penyelesaian RPP PITE (RPP amanat dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) RPP PITE disusun untuk memenuhi amanat dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang meliputi : (1) Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 Ayat 2); (2) Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 Ayat 2); (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 Ayat 6); (4) Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 16 Ayat 2); (5) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat 3); (6) Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 Ayat 2). RPP PITE mulai diharmonisasi di Kemkum HAM tanggal 14 Juli 2011 dan terdapat beberapa usulan penyempurnaan dari pemangku kepentingan dan usulan dimaksud sudah diakomodir atau dimasukan dalam RPP PITE untuk selanjutnya segera dikirim ke Kemkum HAM untuk proses harmonisasi selanjutnya. Semester pertama Tahun 2012 RPP ini akan dibahas pada tahap harmonisasi akhir. 7) Penyelesaian RPP Penggabungan LPP RRI dan TVRI Finalisasi RPP penggabungan LPP RRI dan TVRI, sampai dengan akhir tahun 2011, telah disusun kajian-kajian dan draft rancangan untuk penggabungan kedua LPP ini, namun dikarenakan RPP ini harus menunggu dulu revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran selesai dilaksanakan. RPP ini masih berupa draft kajian. Hasil dari Kajian Hukum tentang penggabungan LPP TVRI dan RRI ini yaitu: (1) Bahwa amanat UU Penyiaran yang harus dipertahankan dan tidak dapat digangu gugat adalah sifat independensi dan netralitas serta tidak komersial dari LPP dalam pengelolaan penyiaran. Sekalipun sifat non

50

B A B III

komersial sebenarnya dapat ditata ulang pada masa yang akan datang demi menunjang sifat independen dan netral, artinya bila dikemudian hari LPP bersifat komersial dan ini menunjang kepada pendanaan LPP dan mengokohkan sifat independen dan netral maka LPP dibolehkan bersifat komersial dalam hal pencarian dana tapi tidak dalam pengelolaan penyiaran. (2) Bentuk Perum sebagai badan hukum bagi LPP haruslah bersifat sementara dan ditetapkan jangka waktunya agar menjadi bentuk antara yang mampu mengantarkan LPP menjadi lebih efisien, professional, dan mandiri dari sudut pendanaan, selain sifat independensi dan netralitas dalam pengelolaan penyiaran, yang nantinya bentuk yang dikehendaki adalah BUMN berbentuk Persero yang sebagaimana diatur dalam UU BUMN (3) Penyertaan modal pemerintah dalam Perum LPP haruslah ditetapkan setelah dilakukan pengkajian terhadap kebutuhan alokasi dana LPP yang memadai kebutuhan pengelolaan dan biaya operasional sehingga mampu mengantarkan LPP menjadi lebih efisien, professional, dan mandiri dari sudut pendanaan, selain sifat independensi dan netralitas dalam pengelolaan penyiaran; (4) Bahwa strukur permodalan BUMN dan model keuangan Negara di

Indonesia memiliki beberapa persoalan hukum, karena adanya prinsip yang berbeda terutama dalam memandang keberadaan dari modal BUMN yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dalam Keuangan Negara. Hal ini karena ada ketidakharmonisan dalam konsep dasar pengelolaan keuangan menurut UU Penyiaran, UU BUMN dan UU Keuangan Negara. Selain itu persoalan korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor juga mempersulit kondisi bila kemudian LPP diberi bentuk badan hukum Perum atau badan apapun yang menempatkan struktur modalnya sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan.  (5) Bahwa lembaga

yang melakukan tugas mengatur penyaluran dana kepada LPP (semacam pemegang saham dalam BUMN) adalah BPPP. Sementara LPP akan tetap dijaga sebagai lembaga yang menyelenggarakan penyiaran, karena yang harus diperhatikan independensi dan netralitas LPP ada pada fungsi Penyiaran. Sedangkan masalah pendanaan tetap harus dilakukan oleh pemerintah dan dengan menentukan kemudian prinsip pengelolaan keuangan agar komersialisasi sebagai sumber pembiayaan LPP tetap dapat dilaksanakan.  

8) Penyelesaian RPP Pornografi Draft RPP Pornografi sudah diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diharmonisasikan. 9) Penyelesaian Penyusunan Peraturan Pelaksana UU No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana UU No. 38 Tahun 2009 menjabarkan lebih lanjut pengaturan tentang jenis layanan, tata cara pernyelenggaraan pos, standar layanan pos, penyelenggaran pos dinas

51

B A B III

lainnya, perizinan, layanan pos universal, interkoneksi, sistem kode pos dan peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pos, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pengaturan yang lebih implementatif bagi pelaksanaan regulasi di sektor pos. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan pemerintah ini antara lain bahwa penyelenggara pos menyediakan layanan : komunikasi tertulis atau surat elektronik, paket, logistik, transaksi keuangan dan keagenan pos. Dalam menyelenggarakan layanan pos, penyelenggara pos menetapkan tarif serta standar operasi dan prosedur. RPP ini telah dibahas dalam Rapat Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM sebanyak dua kali. Harmonisasi pertama dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2011, sedangkan rapat harmonisasi kedua pada tanggal 13 Januari 2012. Rapat harmonisasi mengamanatkan agar Kementerian Kominfo membahas masukan-masukan yang sifatnya teknis dari instansi lain, diantaranya Bank Indonesia, Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan serta instansi terkait lainnya. 10) Penyelesaian Permen Penyelenggaraan Penyiaran TV Digital Pada akhir tahun 2011, Menteri Kominfo telah menetapkan regulasi terkait Implementasi Penyiaran TV Digital antara lain : (1)

(2)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Teresterial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-ToAir); Peraturan Menteri Kominfo No.23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Teresterial pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 Mhz.

Beberapa Peraturan terkait lainnya yang sedang disusun untuk mendukung Implementasi Penyiaran TV Digital antara lain : (1)

(2)

Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Standar Penyiaran TV Digital Teresterial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-To-Air) di Indonesia. RPM tersebut telah dilakukan uji publik dan akan ditetapkan oleh Menteri. Isi dari RPM tersebut adalah penetapan standar Digital Video Broadcasting-Terrestrial Second Generation (DVB-T2) sebagai standar penyiaran televisi digital terestrial di Indonesia, menggantikan standar DVB-T sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor: 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia. Rancangan Keputusan Menteri tentang Peluang Usaha Penyelenggaran Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-To-Air) di Zona Layanan: a) b) c) d)

4 (DKI Jakarta dan Banten), 5 (Jawa Barat), 6 (Jawa Tengah dan Yovgyakarta), 7 (Jawa Timur), dan

52

B A B III

e) 15 (Kepulauan Riau). RKM tersebut telah dilakukan uji publik dan akan ditetapkan oleh Menteri. RKM tersebut merupakan langkah awal penyelenggaraan penyiaran multipleksing sebagai salah satu bentuk model bisnis baru dalam penyelenggaraan penyiaran televisi digital. Dari total 15 zona layanan dalam penyelenggaraan multipleksing, di tahun 2012 dibuka peluang usaha untuk 5 (lima) zona layanan yang mencakup seluruh propinsi di Pulau Jawa dan Propinsi Kepulauan Riau. 11) Jumlah Kebijakan dan Regulasi Hingga akhir Desember 2011 terdapat 25 (dua puluh lima) regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut : (1)

(2) (3)

(4)

(5) (6) (7)

(8)

(9)

(10)

(11) (12) (13)

Peraturan Menteri Kominfo No. 1/PER/M.KOMINFO/2/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kominfo No. 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 Tentang Penetapan BRTI. Peraturan Menteri Kominfo No. 2/PER/M.KOMINFO/232011 tentang Peraturan Tentang Sertifikasi Radio Elektronika Dan Operator Radio. Peraturan Menteri Kominfo No. 3/PER/M.KOMINFO/3/2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Peraturan Menteri Kominfo No. 4/PER/M.KOMINFO/3/2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi. Peraturan Menteri Kominfo No. 5/PER/M.KOMINFO/3/2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Museum Penerangan. Peraturan Menteri Kominfo No. 6/PER/M.KOMINFO/3/2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Monumen Pers Nasional. Peraturan Menteri Kominfo No. 7/PER/M.KOMINFO/3/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika. Peraturan Menteri Kominfo No. 8/PER/M.KOMINFO/3/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media di Yogyakarta. Peraturan Menteri Kominfo No. 9/PER/M.KOMINFO/3/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Peraturan Menteri Kominfo No. 10/PER/M.KOMINFO/3/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Peraturan Menteri Kominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/3/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Peraturan Menteri Kominfo No. 12/PER/M.KOMINFO/3/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers. Peraturan Menteri Kominfo No. 14/PER/M.KOMINFO/4/2011 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik.

53

B A B III

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

Peraturan Menteri Kominfo No. 15/PER/M.KOMINFO/6/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Kominfo Yang Mengatur Materi Muatan. Peraturan Menteri Kominfo No. 16/PER/M.KOMINFO/6/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap. Peraturan Menteri Kominfo No. 17/PER/M.KOMINFO/7/2011 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara, Keuangan dan Fasilitas Non Keuangan dan Non Kepegawaian. Peraturan Menteri Kominfo No. 18/PER/M.KOMINFO/9/2011 tentang Pedoman Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio. Peraturan Menteri Kominfo No. 19/PER/M.KOMINFO/9/2011 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Pelayanan Pita Lebar Nirkabel Berbasis Netral Teknologi. Peraturan Menteri Kominfo No. 20/PER/M.KOMINFO/10/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika. Peraturan Menteri Kominfo No. 21/PER/M.KOMINFO/10/2011 tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT Fund). Peraturan Menteri Kominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran televisi Digital teresterial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar(Free to Air). Peraturan Menteri Kominfo No. 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Teresterial. Peraturan Menteri Kominfo No. 24/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan No. 26/PER/M.KOMINFO/05/2007 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan. Surat Edaran Nomor: 01/SE/M.KOMINFO/02/2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara. Surat Edaran Nomor: 07/SE/M.KOMINFO/10/2011 Tentang Pemeringkatan e-Government Indonesia.

12) Kebijakan Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menghasilkan beberapa RPM dan SE Menteri, seperti : (1) Rancangan Peraturan Menteri tentang Pengiriman Informasi Elektronik Promosi (Spam) (2) Rancangan Peraturan Menteri tentang Pengamanan Aplikasi Berbasis Web bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik (3) Surat Edaran Nomor : 01/SE/M.KOMINFO/02/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara (4) Surat Edaran Nomor : 04/SE/M.KOMINFO/05/2011 tentang Kegiatan Transaksi Elektronik oleh Orang atau Badan Hukum Indonesia (5) Surat Edaran Nomor : 05/SE/M.KOMINFO/07/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Pelayanan Publi.

54

B A B III

13) Jumlah Regulasi Teknis Infrastruktur Menuju Era Konvergensi (1) Peraturan Menteri Kominfo No. 16/PER/M.KOMINFO/6/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap. (2) Peraturan Menteri Kominfo No. 19/PER/M.KOMINFO/9/2011 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Pelayanan Pita Lebar Nirkabel Berbasis Netral Teknologi. 14) Perubahan Skema Interkoneksi SMS Sender Keep All (SKA) menjadi SMS Berbasis Biaya (Cost Based) Sejak tahun 2006 Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kominfo No. 8 Tahun 2006 tentang Interkoneksi, telah menetapkan kebijakan interkoneksi berbasis biaya (cost based interconnection). Kebijakan ini terbukti efektif dalam menurunkan tarif telekomunikasi secara signifikan. Interkoneksi berbasis biaya menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan bagi industri dan masyarakat pengguna. Dampak yang dapat di rasakan saat ini adalah para penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan beragam layanan telekomunikasi dengan tarif terjangkau dan untuk hal tertentu para penyelenggara menerapkan tarif relatif sangat murah. Hal ini dilakukan semata-mata sebagai sarana promosi untuk saling bersaing dalam mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Namun demikian, untuk biaya interkoneksi SMS sampai saat ini masih menggunakan skema Sender Keep All (SKA). Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya investasi dan operasional yang tidak perlu. Akan tetapi, skema SKA menjadi tidak adil jika digunakan untuk kepentingan tertentu dimana penyelenggara pengirim SMS dapat mendistorsi pasar dan mengganggu keseimbangan industri. Namun terkadang masyarakat tidak menyadari bahwa tarif murah dan kadang gratis itu berlaku dengan syarat dan atau ketentuan tertentu. Kualitas layanan yang kurang prima serta maraknya SMS Broadcast (penyebaran SMS ke banyak pengguna telepon bergerak) dan SMS spamming (SMS yang tidak diinginkan) disinyalir juga sebagai dampak dari promosi para penyelenggara yang disalahgunakan atau akibat dari penerapan skema SKA. Dengan berubahnya lingkungan industri telekomunikasi sebagaimana dimaksud, dipandang perlu bagi industri untuk mengubah skema SMS SKA menjadi berbasis biaya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 8 Tahun 2006. Hal ini salah satunya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk menyalurkan trafik SMS. Dengan demikian diharapkan alam kompetisi yang sehat dapat dipertahankan. Kebijakan ini juga akan mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan infrastruktur jaringan baru. Seperti biasanya, Kementerian Kominfo dan BRTI tidak serta merta memberlakukan kebijakan ini sepihak dan tanpa konsultasi dengan para penyelenggara telekomunikasi. Adapun dasarnya selain Peraturan Menteri

55

B A B III

Kominfo No. 8 Tahun 2006, ada juga PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Peraturan Menteri Kominfo No. 9 Tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular , dan Peraturan Menteri Kominfo No. 15 Tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang Disalurkan Melalui Jaringan Tetap . Disamping itu, rencana ini telah dibicarakan bersama antara regulator dengan para penyelenggara telekomunikasi pada saat pembahasan pelaksanaan perhitungan ulang biaya interkoneksi berbasis biaya pada tanggal 24 Juni 2010, dan juga rapat bersama BRTI dengan penyelenggara telekomunikasi tentang perubahan skema interkoneksi SMS berbasis SKA menjadi berbasis biaya pada tanggal 11 November 2011, serta kemudian adanya Surat Edaran BRTI Nomor 177/BRTI/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 perihal Instruksi Peningkatan Kualitas Layanan Jasa Pesan Premium. Para penyelenggara telekomunikasi pun juga telah menyampaikan tanggapan tentang persiapan implementasi interkoneksi SMS berbasis biaya, yang kemudian ditindak lanjuti dengan rapat bersama Direktorat Telekomunikasi Kementerian Kominfo dengan Asosisasi Kliring Interkoneksi Telekomunikasi (Askitel) pada tanggal 1 Desember 2011 tentang kesiapan implementasi interkoneksi SMS berbasis biaya, dan ending -nya yang paling penting adalah rapat bersama antara Kementerian Kominfo, BRTI dan para penyelenggara telekomunikasi tanggal 9 Desember 2011 sebagai rapat final jelang implementasi SMS berbasis interkoneksi. Pengungkapan fakta ini menunjukkan, bahwa Kementerian Kominfo dan BRTI sudah cukup lama mempersiapkannya dan di antaranya sebagai salah satu wujud komitmen untuk mengurangi keresahan masyarakat akibat cukup tingginya peredaran SMS spam dalam beberapa bulan terakhir ini. Oleh karenanya, Kementerian Kominfo dan BRTI memberitahukan pada masyarakat, bahwa pemerintah akan mengubah skema interkoneksi SMS yang sebelumnya Sender Keep All (SKA) menjadi berbasis biaya (cost based ). Adapun biaya interkoneksi SMS mengikuti hasil perhitungan biaya interkoneksi tahun 2010, yaitu sebesar Rp 23,- / per SMS. BRTI menetapkan implementasi interkoneksi SMS berbasis biaya akan berlaku mulai tanggal 31 Mei 2012 Pukul 23:59:59 WIB . Untuk itu, para penyelenggara telekomunikasi diharapkan untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan, baik teknis maupun non teknis. Kurun waktu 5 bulan persiapan tersebut telah dikaji secara komprehensif atas pertimbangan teknis dan komersial, baik berupa persiapan modifikasi storage, server, sistem billing , pengalokasikan dana untuk belanja modal (capex) dan sistem interkoneksinya masing-masing. Pertimbangan ini perlu dijelaskan untuk menjawab keraguan mengapa tidak mulai diberlakukan per awal Januari 2011.

B A B III

15) Persiapan Migrasi Jaringan Teknologi Berbasis Protokol Internet (IP) Persiapan migrasi jaringan teknologi berbasis protokol internet (IP) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi migrasi IPv4 ke IPv6 dan pemantauan implementasi IPv6 di Indonesia”, dengan membentuk Indonesia IPv6 Task Force (ID-IPv6TF) yang dibentuk oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dengan tugas penanganan terhadap krisis penomoran Internet Protocol versi 4 (IPv4) dan implementasi Internet

56

Protocol versi 6 (IPv6) nasional. Rencana aksi pelaksanaan tugas tersebut tertuang dalam Roadmap Penerapan IPv6 Nasional yang menargetkan ketersambungan jaringan Internet Indonesia siap untuk memasuki era layanan Internet masa depan yang berbasis protocol IPv6. Komitmen Indonesia tersebut telah dinyatakan bersama dalam Deklarasi IPv6 Indonesia pada tahun 2011 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan para pemangku kepentingan yang diwakili oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan para anggotanya serta perwakilan Perguruan Tinggi. Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan pengujian kemajuan implementasi (assessment) IPv6 terhadap para penyelenggara Jasa Akses Internet yang dilakukan dalam tiga tahap bertahap sejalan dengan pelaksanaan Roadmap. Assessment tahap pertama telah dilaksanakan di tahun 2011 dengan menguji konektivitas dasar, fungsionalitas aplikasi yang berbasis IPv6, mekanisme transisi dan ketersambungan antar penyelenggara. Dalam assessment tahap pertama, 9 penyelenggara Jasa Akses Internet (dengan basis pelanggan dan cakupan jaringan terbesar) telah dinyatakan lulus. Assessment 1 Basic connectivity, IPv6 Application Functionality, Transition Mechanism, InterISP Connectivity Assessment 2 Applications and Services Applications Tests Assessment 3 Broadband services and Full Connectivity Tests Assessment tahap kedua dan ketiga akan dilaksanakan pada semester peratama dan kedua tahun 2012, bersamaan dengan pelaksanaan assessment tahap pertama bagi para penyelenggara Jasa Akses Internet yang belum menjalani pengujian assesement tahap pertama. Pada assessment lanjutan tersebut, parameter-parameter yang diuji akan lebih spesifik untuk mengukur kematangan implementasi yang dilakukan oleh para penyelenggara Jasa Akses Internet mencakup pengujian aplikasi dan layanan hinga pengujian layanan broadband dan ketersambungan IPv6 secara menyeluruh. Penyelenggaraan assessment ini merupakan bentuk pengawasan dan pembinaan industri Internet Indonesia agar tetap tumbuh berkesinambungan dengan meminimalisir hambatan terbatasnya sumber daya penomoran IPv4 dan mendorong implementasi IPv6 sebagai enabler pengembangan layanan-layanan Internet masa depan di tanah air.

B A B III

16) K/L/Pemda Yang Menerapakan Sistem Informasi Manajemen TKI Pembuatan Model Arsitektur Government Service Bus (GSB) untuk Integrasi Sistem Informasi TKI bertujuan untuk menyediakan fasilitas verifikasi data individu secara elektronis serta meningkatkan validitas dan akurasi data individu dalam rangka mengurangi terjadinya penipuan data individu TKI dalam proses pengolahan data TKI Luar Negeri. Dengan adanya Model Arsitektur Government Service Bus untuk Integrasi Sistem Informasi TKI,

57

maka diharapkan model ini dapat menjadi rekomendasi dalam rangka Penerapan/Implementasi Integrasi Sistem Informasi TKI. Pengolahan data individu TKI pada sektor Ketenagakerjaan Luar Negeri memiliki keterkaitan antar Sistem Informasi Manajemen (SIM) TKI Luar Negeri yang telah dikelola oleh BNP2TKI dengan Sistem Informasi Tenaga Kerja yang dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja. Selain itu verifikasi data individu diperlukan untuk memperoleh data individu yang valid dan akurat dari sumber wali data yang ada di Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri maupun Dinas Kependudukan atau Catatan Sipil. Sementara itu data individu TKI tersebut akan digunakan oleh pihak Imigrasi, Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian untuk kepentingannya masingmasing. Gambar 7 Pola Akses Informasi antara Aplikasi Sistem Informasi, Antarmuka Aplikasi Berbasis Web dan Sistem Manajemen Database 

Sampai dengan akhir Desember 2011 telah dilakukan uji coba untuk integrasi SIM TKI antar instansi dengan menggunakan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi dan Pertukaran Data). Aplikasi sudah bisa menginterkoneksikan data kependudukan (antara lain yang ada di Ditjen Kependudukan, Dinas Kependudukan Kota Surabaya, dan Pemprov Bandung). Dimana data ini bisa digunakan untuk verifikasi data TKI yang ada di BNP2TKI, juga data pasport yang ada di Imigrasi.

B A B III

17) Jumlah Aplikasi Layanan e-Bisnis bagi Komunitas UKM Dalam hal peningkatan penerapan dan kualitas aplikasi e-Business di komunitas UKM, dilakukan beberapa kegiatan dengan hasil capaian antara lain: (1)

Aplikasi model supply chain untuk e-UKM;

58

Aplikasi model supply chain untuk e-UKM telah tersedia guna membantu mempersiapkan para pelaku UKM di Indonesia khusunya menuju Pasar Global e-Commerce yang menjadi bentuk nyata dari Cross Border Trade dimana ruang dan waktu tidak lagi menjadi batas atau halangan berjalannya suatu bisnis atau usaha. Cross border trade dalam prosesnya tidak bisa lepas dari logistic dan Supply Chain System (rantai pasok), oleh karena itu integrasi logistic dan supply chain system dalam sebuah proses bisnis dalam Cross Border Trade akan sangat membantu kegiatan para pelaku usaha. (2)

Model Interoperabilitas dan Interkonektivitas Common Platform eCommerce; Keberadaan Aplikasi/Software pendukung e-Commerce sudah banyak tersedia dalam bentuk Platform Aplikasi baik itu yang bersifat Commercial atau Free Licensed Software, namun permasalahannya saat ini masih sedikit Platform Aplikasi yang memiliki kemampuan interoperabilitas dengan Platform Aplikasi lain yang telah berjalan. Untuk Itu diperlukan suatu keberadaan Platform Aplikasi Bersama (Common Platform) yang mampu menjawab permasalahan tersebut. Atas latar belakang tersebut Direktorat e-Business melakukan penyusunan 1 (satu) Aplikasi Model Interoperabilitas dan Interkonektivitas Common Platform e-Commerce guna mempersiapkan keberadaan aplikasi e-commerce bagi para pelaku UMKM di Indonesia, yang dapat digunakan bersama dengan karakteristik memiliki interoperabilitas tinggi sehingga dapat dilakukan interkonektivitas dengan platform aplikasi e-commerce lain yang telah ada.

(3)

Aplikasi Sistem Portal dan Fasilitasi Infrastruktur Common Platform eCommerce dan Aplikasi Sistem e-Payment Engine; E-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Dengan berkembangnya e-commerce di Indonesia maka pemerintah harus memikirkan strategi penerapan e-commerce yang sesuai dengan perkembangan di dunia sekaligus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Sedangkan fasilitas e-Payment Engine yang akan terintegrasi dalam sistem e-Commerce berbasis Common Platform diharapkan memberikan layanan jaminan bagi semua pelaku UKM yang memanfaatkan transaksi melalui e-commerce.

B A B

Sistem Common Platform digunakan sebagai salah satu layanan eservices pemerintah yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan diatas. Fasilitasi Sistem Portal e-Commerce berbasis common platform akan membantu para pelaku UKM dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana pemanfaatan e-Commerce sebagai pendorong kegiatan peningkatan usaha UKM.

III

59

18) Prosentase pengembangan, penerapan, pemanfaatan dan penguasaan perangkat lunak open source Pada 4 April 2011 telah ditetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor SNI ISO/IEC 26300:2011 yaitu tentang Teknologi Informasi – Format Dokumen Terbuka untuk Aplikasi Perkantoran V1.0. Standar Nasional tersebut diharapkan dapat lebih mengokohkan pemanfaatan open source di Indonesia. Dengan format dokumen terbuka, suatu berkas dokumen digital memiliki jaminan dapat bertahan lama dan dapat dibuka tanpa harus menggunakan piranti lunak yang terikat suatu vendor. Pada tanggal 9 Juni 2011 telah dilakukan Sosialisasi FOSS Nasional di Bali yang bertujuan untuk mendorong institusi-institusi pemerintah secara nasional agar segera melakukan migrasi FOSS sebelum tenggat waktu 31 Desember 2011 sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran MENPAN Nomor : SE/02/M/PAN/3/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Free/Open Source Software (FOSS) yang berlisensi bebas dan legal, serta sebagai sarana sharing pengalaman migrasi FOSS. Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis FOSS juga dilakukan di instansiinstansi pemerintah daerah sepanjang 2011 baik di tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota antara lain di: Pekanbaru, Pontianak, Denpasar, Solo, Kupang, Temanggung, Blitar, Bogor, Jambi, Sorong, Banjarmasin, Kubu Raya, Bengkayang, dan Bekasi. Selain itu juga dilakukan Bimbingan Teknis helpdesk FOSS) bagi instansi pemerintah di Medan, Jakarta, Surakarta, Bali dan Sulawesi Tenggara. Dukungan teknis juga melalui pencetakan buku panduan dan pembuatan cd. Dukungan lain juga tersedia secara online berupa website FOSS (http:fossid.web.id), sehingga pengguna dapat berkonsultasi secara online dan mengunduh aplikasi open source dengan mudah. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah melaksanakan kebijakan untuk mendukung pengembangan dan penerapan Open Source Software melalui Surat Edaran Menteri No : 05/SE/M.Kominfo/10/2005 tentang Pemakaian dan Pemanfaatan Penggunaan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah pada program CAP, M-CAP, PLIK, dan MPLIK. Upayalainnya untuk memperluas penggunaan piranti lunak berbasis open source di lingkungan instansi Pemerintah adalah diselenggarakannya Indonesia Open Source Award (IOSA) sejak Tahun 2010. Ajang ini merupakan ajang tahunan dalam rangka pemberian penghargaan kepada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota yang telah memulai pelaksanaan proses migrasi dan implementasi open sourcesoftware di instansinya masing-masing. Penerima anugerah dalam IOSA 2011 adalah : Untuk kategori Pemerintah Pusat:  BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)  Kementerian Kehutanan  Kementerian Pemuda dan Olah Raga

: Juara 1 : Juara 2 : Juara 3

Penghargaan Khusus:

60

B A B III

 

Bank Indonesia: Pengembangan Strategi Dan Implementasi Migrasi Server Berbasis OSS LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional): Keberhasilan Mengatasi Hambatan Implementasi OSS Secara Inovatif

Untuk kategori Pemerintah Daerah:  Pemerintah Kota Pekalongan  Pemerintah Kabupaten Jembrana  Pemerintah Kota Surabaya

: juara I : juara II : juara III

Penghargaan khusus:  Pemkot Balikpapan: Kemandirian Pengembangan Aplikasi OSS  Pemkab Kebumen: Pemanfaatan OSS Secara Maksimal Untuk Membangun Jaringan  Pemkab Banyuasin: Program Pengembangan Kompetensi OSS  Pemkot Denpasar: Pemanfaatan Maksimal Aplikasi Berbasis OSS Untuk Layanan Publik  Kabupaten Lamongan: Pembangunan Komunitas OSS Mandiri  Pemkab Batang Hari: Kecepatan Dalam Implementasi Awal OSS  Pemkab Aceh Tengah: Keberhasilan Implementasi OSS Sampai Pelosok Desa Untuk kategori SMA/MA:  SMA Muhammadiyah 1 Waleri  MA Al Hikmah 2  SMK IT Smart Informatika Surakarta

: Juara 1 : Juara 2 : Juara 3

Penghargaan khusus:  SMK PGRI 3 Malang : Konsistensi dalam pemanfaatan FOSS  SMK Negeri Pasirian : Pendatang Baru Pengguna FOSS  SMA IT Ummul Quro Bogor : Usaha Pengintegrasian FOSS  SMAN 39 Jakarta : Pengembangan FOSS 19) Prosentase Penyusunan dan Pembahasan ICT Fund Definisi ICT Fund adalah sebagai pendanaan industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang “sustainable” untuk “akselerasi” pembangunan infrastruktur dan pengembangan layanan telematika, menuju masyarakat berbasis informasi. ICT Fund merupakan optimalisasi pemanfaatan Dana USO yang berasal dari kontribusi penyelenggara telekomunikasi, dikumpulkan oleh BLU-BP3TI, dan diadministrasikan melalui APBN setiap tahun. Dengan demikian, dana ICT Fund sudah tersedia dalam APBN Kemkominfo (tidak minta tambahan/ontop). Tujuan ICT Fund adalah untuk Peningkatan Pemerataan dan Pengembangan Infrastruktur TI, Peningkatan Pengembangan SDM bidang TIK, Peningkatan dan Mengembangkan riset di bidang TIK, Sebagai alternatif pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan serat optic, Sebagai solusi persoalan pemerataan konektivitas pita lebar (Broadband) agar menjangkau hingga seluruh kota/kabupaten seluruh Indonesia dan Optimalisasi penggunaan dana KPU/USO.

61

B A B III

Pada tahun 2011 telah ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 21/PER/M.KOMINFO/1/2011 tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT Fund). Dalam Permen tersebut dinyatakan bahwa tujuan pemanfaatan pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)/(ICT Fund) meliputi :    

Peningkatan pemerataan dan pengembangan infrastruktur TIK Peningkatan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang TIK Peningkatan dan mengembangkan riset dibidang TIK Sebagai alternatif pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan jaringan serat optik  Sebagai solusi persoalan pemerataan konektivitas pita lebar (broadband) agar menjangkau hingga seluruh kota/kabupaten seluruh Indonesia; dan  Optimalisasi penggunaan dana KPU/USO Sedangkan ruang lingkup pemanfaatan pembiayaan TIK (ICT Fund) meliputi:    

Penyediaan jaringan serat optik Penyediaan jasa akses publik layanan internet wi-fi Penyediaan jasa data recovery center (DRC); dan Pembiayaan pengembangan industri dalam negeri TIK

20) Prosentase Optimalisasi Pemanfaatan PNBP Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negaraan Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika jo PP 76 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan target dan realisasi PNBP Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2011, ditunjukkan pada tabel 18 dibawah. Tabel 18 Target dan Realisasi PNBP Kemkominfo Tahun 2011 NO. I.

JENIS PENDAPATAN

REALISASI (Rp)

%

DITJEN SDPPI (posisi 16 Des 2011)

8.512.145.090.098

8.860.227.698.830

104,09

a. BHP Frekuensi

8.461.315.689.725

8.790.907.340.224

103,90

50.000.500.000

65,276,436,073

130,55

c.Uang Pendidikan (REOR)

165.125.000

71.360.000

43,22

d. IAR & KRAP

560.000.000

1.082.897.500

193,37

e. Sewa Rumah Dinas

90.000.000

72.410.250

80,46

f.Lain-Lain /Denda /PGBL BLJTHYL/PENGHPS ASET

13.775.373

2.817.254.783

20451,39

2.178.817.313.708

2.364.202.155.992

108,51

b. Biaya Sertifikasi

II.

TARGET 2011 (Rp)

DITJEN PPI (posisi 14 Des 2011)

B A B III

62

NO.

JENIS PENDAPATAN a. BHP Telekomunikasi

TARGET 2011 (Rp)

599.972.916.682

101,72

4.796.471.000

10.038.756.879

209,29

27.000.000

59.000.000

218,52

1.584.183.487.647

1.754.109.457.431

110,73

10.690.962.403.806

11.224.429.854.822

104,99

c. Jasa Titipan

TOTAL

%

589.810.355.061

b.Penyelenggaraan Penyiaran

d.KPPU/USO & Jasa Perbankan

REALISASI (Rp)

21) Prosentase pencapaian terhadap kualitas penyelenggaraan telekomunikasi dan pemanfaatan aplikasi teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi sesuai dengan standard Pencapaian kualitas penyelenggaraan telekomunikasi pada tahun 2011 bisa dilihat di tabel 19 dan 20 dibawah ini sebagai berikut: (1)

Berdasarkan Pengukuran Kinerja Jaringan (Kwartal IV-2011) Tabel 19. Berdasarkan Pengukuran Kinerja Jaringan

1. JARINGAN TETAP LOKAL A. CALL CENTER TEST NILAI No.

PARAMETER

1 Call Center Rate

 BAKRIE TELECOM   (ESIA)

INDOSAT (STAR ONE)

MOBILE‐8 TELECOM (SMARTFREN)

99,17%

100,00%

92,00%

 BAKRIE TELECOM   (ESIA)

INDOSAT (STAR ONE)

MOBILE‐8 TELECOM (SMARTFREN)

97,86% 0,15% 1,99%

94,80% 1,33% 3,87%

98,12% 0,39% 1,49%

 BAKRIE TELECOM   (ESIA)

INDOSAT (STAR ONE)

MOBILE‐8 TELECOM (SMARTFREN)

99,81% 0,00% 0,19%

99,79% 0,00% 0,21%

99,90% 0,10% 0,00%

TELEKOMUNIKASI  TELEKOMUNIKASI  INDONESIA INDONESIA (FLEXI) (TELKOM) 99,63%

KETERANGAN

100,00%

B. DRIVE TEST NILAI No.

PARAMETER

1 Call Success Rate 2 Drop Call Rate 3 Block Call Rate

TELEKOMUNIKASI  TELEKOMUNIKASI  KETERANGAN INDONESIA INDONESIA (FLEXI) (TELKOM) 97,85% 0,64% 1,50%

‐

C. STATIC TEST NILAI No.

PARAMETER

1 Call Success Rate 2 Drop Call Rate 3 Block Call Rate

TELEKOMUNIKASI  TELEKOMUNIKASI  INDONESIA INDONESIA (TELKOM) (FLEXI) 99,95% 0,05% 0,00%

KETERANGAN

100,00% 0,00% 0,00%

B A B

D. SMS TEST NILAI No.

PARAMETER

1 SMS Rate

 BAKRIE TELECOM   (ESIA)

INDOSAT (STAR ONE)

MOBILE‐8 TELECOM (SMARTFREN)

100,00%

100,00%

100,00%

TELEKOMUNIKASI  TELEKOMUNIKASI  INDONESIA INDONESIA (FLEXI) (TELKOM) 100,00%

KETERANGAN

III

‐

63

2. JARINGAN BERGERAK SELULER A. CALL CENTER TEST

No.

PARAMETER

1 Call Center Rate

AXIS TELEKOM  INDONESIA  (AXIS)

HCPT (TRI)

INDOSAT (INDOSAT)

92,96%

93,33%

96,67%

NILAI SAMPOERNA  TELEKOMUNIKAS TELEKOMUNIKASI  SMART TELECOM I SELULAR  INDONESIA (SMART) (TELKOMSEL) (CERIA)

100,00%

95,53%

99,26%

XL AXIATA (XL)

KETERANGAN

74,07%

B. DRIVE TEST

No.

PARAMETER

1 Call Success Rate 2 Drop Call Rate 3 Block Call Rate

AXIS TELEKOM  INDONESIA  (AXIS)

HCPT (TRI)

INDOSAT (INDOSAT)

95,93% 1,95% 2,13%

91,25% 7,21% 1,55%

94,24% 5,00% 0,77%

NILAI SAMPOERNA  TELEKOMUNIKAS TELEKOMUNIKASI  SMART TELECOM I SELULAR  INDONESIA (SMART) (TELKOMSEL) (CERIA)

95,96% 1,13% 2,91%

98,47% 0,73% 0,80%

91,50% 6,21% 2,29%

XL AXIATA (XL)

KETERANGAN

94,24% 4,01% 1,76%

C. STATIC TEST ON NET

No.

PARAMETER

1 Call Success Rate 2 Drop Call Rate 3 Block Call Rate

AXIS TELEKOM  INDONESIA  (AXIS)

HCPT (TRI)

INDOSAT (INDOSAT)

97,46% 0,43% 2,11%

95,54% 3,36% 1,10%

98.38% 1.35% 0.27%

NILAI SAMPOERNA  TELEKOMUNIKAS TELEKOMUNIKASI  SMART TELECOM I SELULAR  INDONESIA (SMART) (TELKOMSEL) (CERIA)

98,38% 0,12% 1,49%

99,80% 0,20% 0,00%

96,76% 2,76% 0,49%

XL AXIATA (XL)

KETERANGAN

97,68% 0,48% 1,83%

D. STATIC TEST OFF NET

No.

PARAMETER

1 Call Success Rate 2 Drop Call Rate 3 Block Call Rate

AXIS TELEKOM  INDONESIA  (AXIS)

HCPT (TRI)

INDOSAT (INDOSAT)

94,90% 3,51% 1,58%

94,96% 4,50% 0,54%

93,98% 3,36% 2,65%

NILAI SAMPOERNA  TELEKOMUNIKAS TELEKOMUNIKASI  SMART TELECOM I SELULAR  INDONESIA (SMART) (TELKOMSEL) (CERIA)

97,13% 2,87% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00%

96,63% 2,84% 0,53%

XL AXIATA (XL)

KETERANGAN

94,43% 4,43% 1,24%

E. SMS TEST

No.

PARAMETER

1 SMS On Net 2 SMS Off Net

AXIS TELEKOM  INDONESIA  (AXIS)

HCPT (TRI)

INDOSAT (INDOSAT)

100,00% 98,68%

99,94% 97,70%

100,00% 99,67%

NILAI SAMPOERNA  TELEKOMUNIKAS TELEKOMUNIKASI  SMART TELECOM I SELULAR  INDONESIA (SMART) (TELKOMSEL) (CERIA)

100,00% 95,29%

97,22% 99,01%

XL AXIATA (XL)

KETERANGAN

100,00% 98,68%

B A B III

64

(2)

Berdasarkan Pelaporan Kinerja Jaringan (Kwartal IV 2011) Tabel 20. Berdasarkan Pelaporan Kinerja Jaringan

1.  A. JARINGAN TETAP LOKAL NILAI No.

1

2

3

4 5 6

7

8

9

PARAMETER

BATAM BINTAN  TELEKOMUNIKASI  (BBT)

INDOSAT TBK.

TELEKOMUNIKASI  INDONESIA TBK.

0,00%

0,03%

0,01%

100%

100%

97,07%

100%

100%

93,12%

100%

100%

99,14%

0,00%

0,21%

1,30%

N/C

98,86%

95,30%

91,21%

91,83%

95,62%

96,08%

95,92%

98,97%

41,9

20

28,9

Prosentase keluhan atas  akurasi tagihan dalam satu  bulan Prosentase jumlah  keluhan diselesaikan  dalam 30 hari kerja Prosentase persetujuan  permohonan pasang baru  diselesaikan dalam 7 hari Prosentase pemenuhan  permohonan pasang baru  diselesaikan dalam 7 hari Prosentase jumlah  keluhan dalam 12 bulan Prosentase keluhan umum  yang ditangani Prosentase permohonan  pemulihan layanan  diselesaikan dalam 24 jam Prosentase permohonan  pemulihan layanan  diselesaikan dalam 48 jam Jumlah laporan gangguan  per 1000 pelanggan dalam  12 bulan

KETERANGAN

1.  B. JARINGAN TETAP LOKAL DENGAN MOBILITAS TERBATAS No.

PARAMETER

Prosentase keluhan atas  akurasi tagihan dalam satu  1 bulan ** Prosentase penyelesaian  keluhan atas akurasi  tagihan yang diselesaikan  2 dalam 15 hari kerja Prosentase penyelesaian  keluhan atas akurasi  charging pra bayar yang  diselesaikan dalam 15 hari  3 kerja Prosentase pemenuhan  permohonan aktivasi  pasca bayar dalam waktu 5  4 hari kerja Prosentase pemenuhan  permohonan aktivasi pra  5 bayar dalam waktu 24 jam Prosentase penanganan  keluhan umum pelanggan  yang ditanggapi dalam  6 periode 12 bulan Jumlah laporan gangguan  layanan untuk setiap 1000  7 pelanggan

NILAI

KETERANGAN

PT. Bakrie Telecom,  Tbk

PT. Mobile ‐ 8, Tbk

TELEKOMUNIKASI  INDONESIA TBK.

INDOSAT TBK.

0,10%

0,04%

0,25%

0,22%

100%

100%

96,37%

98,26%

100%

100%

99,68%

98,69%

100%

N/A

100%

99,07%

B A B III

99,91%

100%

100%

99,99%

100%

98,74%

96,48%

97,09%

11,67

0,5

6,1

47

65

2. JARINGAN BERGERAK SELULER NILAI No.

AXIS TELEKOM  HUTCHISON CP  INDONESIA  TELECOMMUNICATIO (NATRINDO TELEPON  NS SELULAR)

PARAMETER

Prosentase keluhan atas  akurasi tagihan dalam satu  1 bulan ** Prosentase penyelesaian  keluhan atas akurasi  tagihan yang diselesaikan  2 dalam 15 hari kerja Prosentase penyelesaian  keluhan atas akurasi  charging pra bayar yang  diselesaikan dalam 15 hari  3 kerja Prosentase pemenuhan  permohonan aktivasi  pasca bayar dalam waktu 5  4 hari kerja

SAMPOERNA  PT. Mobile ‐ 8, Tbk TELEKOMUNIKASI  SMART TELECOM XL AXIATA, TBK INDONESIA

0,21%

0,19%

0,09%

0,02%

0,05%

0,10%

0,45%

90,50%

93,94%

92,06%

94,46%

100%

92,90%

99,50%

98,25%

95,73%

91,73%

93,66%

97,42%

95,50%

99,05%

100%

100%

98,07%

99,57%

N/A

100%

99,79%

100%

100%

99,93%

98,10%

99,67%

100%

99,97%

91,75%

98,83%

96,36%

97,30%

93,99%

100%

99,14%

6,5

0

15

0,78

0,42

32

13,85

Prosentase pemenuhan  permohonan aktivasi pra  5 bayar dalam waktu 24 jam Prosentase penanganan  keluhan umum pelanggan  yang ditanggapi dalam  6 periode 12 bulan

INDOSAT TBK.

Jumlah laporan gangguan  layanan untuk setiap 1000  7 pelanggan

(3)

KETERANGAN

Berdasarkan Pencapaian Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Penyelenggaraan Telekomunikasi Tabel 21. Pencapaian Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Penyelenggara Telekomunikasi

A. TKDN CAPEX (Capital Expenditure) 1.  CAPAIAN TKDN CAPEX SELF ASSESSMENT NILAI No.

PARAMETER

1 Engineering Material /Perangkat Telekomunikasi dan  Pendukungnya 3 Tenaga Kerja 4 Alat Kerja 5 Jasa Pendukung Lainnya 6 Total 2

PT.TELEKOMUNIKASI  SELULAR

AXIS TELEKOM  INDONESIA

XL AXIATA

SMART TELECOM

HCPT

INDOSAT

7,79%

20,67%

2,14%

‐

15,63%

3,90%

3,92%

19,96%

2,91%

7,58%

0,64%

8,20%

17,13% 0,06% 7,15% 36,04%

21,52% 3,46% 11,05% 76,68%

1,79% 0,00% 75,27% 82,12%

2,63% ‐ 25,51% 35,72%

0,10% 0,00% 18,05% 34,43%

15,64% 1,05% 4,97% 33,75%

KETERANGAN

B A B III

2.  CAPAIAN TKDN CAPEX HASIL VERIVIKASI NILAI No.

PARAMETER

1 Engineering Material /Perangkat Telekomunikasi dan  2 Pendukungnya 3 Tenaga Kerja 4 Alat Kerja 5 Jasa Pendukung Lainnya 6 Total

PT.TELEKOMUNIKA AXIS TELEKOM  SI SELULAR INDONESIA 5,72% 5,77%

HCPT

INDOSAT

7,67%

SMART  TELECOM ‐

14,33%

2,18%

XL AXIATA

9,14%

1,41%

8,64%

5,68%

0,64%

9,02%

11,79% 0,02% 4,21% 30,86%

29,19% 0,20% 24,09% 60,61%

6,85% 0,01% 12,97% 36,14%

0,44% ‐ 24,34% 30,45%

0,10% 0,00% 18,05% 33,13%

15,95% 0,42% 4,81% 32,38%

KETERANGAN

66

B. TKDN OPEX (Operational Expenditure) 1.  CAPAIAN TKDN OPEX SELF ASSESSMENT NILAI No. 1 2 3 4 5

PARAMETER

PT.TELEKOMUNIKA AXIS TELEKOM  SI SELULAR INDONESIA 65,77% 35,24% 2,98% 5,05% 10,31% 16,10% 11,60% 26,56% 90,65% 82,94%

Beban Operasi dan Pemeliharaan Beban Administrasi dan Umum Beban Pemasaran Beban Telekomunikasi Total

SMART  TELECOM 50,97% 7,39% 15,43% 25,99% 99,79%

XL AXIATA 17,21% 6,67% 8,53% 48,43% 80,84%

HCPT

INDOSAT

35,31% 10,14% 9,23% 25,66% 80,34%

39,94% 16,53% 10,95% 26,43% 93,86%

HCPT

INDOSAT

35,31% 10,14% 9,18% 25,66% 80,29%

39,68% 16,53% 10,95% 26,43% 93,60%

KETERANGAN

2.  CAPAIAN TKDN OPEX HASIL VERIVIKASI NILAI No. 1 2 3 4 5

PARAMETER

PT.TELEKOMUNIKA AXIS TELEKOM  SI SELULAR INDONESIA 65,69% 34,46% 2,98% 5,05% 10,31% 16,10% 11,60% 26,56% 90,58% 82,16%

Beban Operasi dan Pemeliharaan Beban Administrasi dan Umum Beban Pemasaran Beban Telekomunikasi Total

SMART  TELECOM 46,05% 7,39% 15,43% 25,99% 94,87%

XL AXIATA 9,51% 3,39% 9,82% 62,47% 85,18%

KETERANGAN

22) Prosentase pencapaian terhadap kepastian hukum berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi bagi pelaku industri telekomunikasi Pelaksanaan penegakan hukum penggunaan frekuensi radio diseluruh wilayah Indonesia dilakukan oleh Balai Monitoring Frekuensi dengan hasil seperti ditunjukkan pada Tabel 22 dibawah : Tabel 22. Rekapitulasi Pelanggaran dan Tindakan Penertiban PELANGGARAN No

WILAYAH PENERTIBAN

Ilegal

Izin Kadaluarsa

TINDAKAN PENERTIBAN

Tidak Sesuai Peruntukan

JML

13

18

SITA

SEGEL

PERI NGATAN

JML

18

18

1

UPT NAD

5

2

UPT MEDAN

12

3

UPT PADANG

79

4

UPT PEKANBARU

5

UPT JAMBI

31

6

UPT BABEL

1

1

1

7

UPT BATAM

7

7

1

8

UPT PALEMBANG

46

6

52

9

UPT BENGKULU

42

3

49

10

UPT LAMPUNG

0

0

11

UPT DKI JAKARTA

0

0

12

UPT BANTEN

22

22

1

13

UPT BANDUNG

3

3

3

14

UPT YOGYAKARTA

1

15

UPT SEMARANG

20

16

UPT SURABAYA

146

12 6

10

12

95

12 95

0 1

4

0

32

1

95

32

32

4

2

7

2

50

52

2

47

49

8

22

1

1

1

21

21

21

142

146

146

B A B

1

13

III

3

4

67

PELANGGARAN No

WILAYAH PENERTIBAN

Ilegal

Izin Kadaluarsa

TINDAKAN PENERTIBAN

Tidak Sesuai Peruntukan

JML

SITA

SEGEL

PERI NGATAN

JML

7

3

25

35

17

UPT DENPASAR

35

35

18

UPT MATARAM

6

6

6

6

19

UPT KUPANG

35

35

35

20

UPT SAMARINDA

6

7

7

7

21

UPT BALIKPAPAN

26

26

26

26

22

UPT PONTIANAK

44

44

26

44

23

UPT PALANGKARAYA

24

UPT BANJARMASIN

25

UPT MANADO

26

UPT PALU

27

UPT MAKASAR

28

UPT AMBON

29

UPT GORONTALO

2

2

2

2

30

UPT TERNATE

1

1

1

1

31

UPT KENDARI

32

UPT JAYAPURA

17

18

18

33

UPT MERAUKE

2

4

6

34

UPT TAHUNA

1

3

3

35

UPT SORONG

13

1

1

15

Jumlah

610

60

49

723

35 1

12

6

0 18

5

0

23

23

23

0 24

13

0

1

38

38

38

5

5

5

5

0

0

0 1

0

18 4

2

6

2

3 31

42

15

15

635

723

23) Prosentase pencapaian terhadap pembaharuan kebijakan regulasi dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi dan perkembangan industri Dengan adanya perkembangan digitalisasi dan perkembangan induntri komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2011 telah menerbitkan draft Rancangan UU tentang Telekomunikasi sebagai pengganti UU No. 39 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sebagai jawaban atas perkembangan indsutri telekomunikasi yang semakin pesat. Mengenai perkembangan digitalisasi, Kementerian Kominfo pada tahun 2011 telah menerbitkan dua Peraturan Menteri tentang digitalisasi, yaitu : (1) PERMEN KOMINFO NO. 22/P/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Teresterial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free to air) (2) PERMEN KOMINFO NO. 23/ P/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (master plan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Teresterial

B A B III

68

24) Prosentase Inplementasi Migrasi Sistem Penyiaran Dari Analog ke Digital Tahapan Migrasi TV Analog ke Digital diperlihatkan pada Gambar 8 : Gambar 08 Tahapan Digitalisasi

Sejak penetapan Peraturan Menteri Kominfo No. 07 tahun 2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial Untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia dimana standar yang dipilih untuk diadopsi adalah DVB-T, proses migrasi sistem penyiaran TV analog ke digital dimulai. Langkah awal yang diambil pemerintah cq. Kementerian Kominfo sejak perberlakuan Permen tersebut adalah dilakukannya serangkaian uji coba lapangan siaran TV digital di beberapa kota. Pertama kali uji coba siaran TV digital di wilayah Jabodetabek yang soft launchingnya diresmikan oleh Wapres M. Yusuf Kalla pada tanggal 13 Agustus 2008 di Studio LPP TVRI Jakarta. Kemudian pada tanggal 20 Mei 2009 di Studio SCTV Jakarta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan Grand Launching uji coba siaran TV digital di Indonesia. Di kesempatan berikutnya, yaitu tanggal 3 Agustus 2009, Menteri Kominfo Muhammad Nuh, meresmikan uji coba lapangan siaran digital untuk penerimaan TV bergerak (Mobile TV) yang dilakukan oleh Konsorsium Tren Mobile TV dan Konsorsium Telkom – Telkomsel – Indonusa. Pada awal tahun 2010, Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring meresmikan uji coba lapangan penyiaran TV digital untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Pada kegiatan yang dilaksanakan di Sasana Budaya Ganesha tersebut, sebanyak kurang lebih 1000 set top box diberikan kepada masyarakat Bandung sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam mensukseskan migrasi dari penyiaran TV analog ke TV digital. Di akhir tahun 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkesempatan untuk melakukan peresmian pemancar TV digital terestrial LPP TVRI di 3 lokasi sekaligus yaitu Jakarta, Surabaya dan Batam. Pada peresmian tersebut, Presiden melakukan telekonference dari lokasi TVRI Jakarta dengan Gubernur Kepulauan Riau di Batam dan Gubernur Jawa Timur di Surabaya.

69

B A B III

Manfaat uji coba siaran TV digital yang dilakukan di beberapa lokasi tersebut adalah untuk mengkaji setiap aspek teknis dan non teknis berupa kinerja perangkat dan sistem, model penyelenggaraan siaran TV digital, model regulasi dan kelembagaan, serta fitur layanan TV digital yang diharapkan mayarakat. Output utama yang diharapkan dari uji coba tersebut adalah meningkatnya kesadaran masyarakat (public awareness) akan adanya migrasi penyiaran TV analog ke digital serta berbagai manfaat yang didapat dari implementasi penyiaran TV digital tersebut. 25) Prosentase pencapaian terhadap keamanan trafik nasional, POP penyelenggara jasa internet dan internet exchange, titik akses ke lembaga pemerintahan dan critical infrastructure Pencapaian terhadap keamanan trafik nasional, POP penyelenggaraan jasa internet dan internet exchange, titik akses ke lembaga pemerintahan dan critical infrastructure. Untuk melaksanakan hal ini maka ditargetkan untuk tahun 2011, jumlah user internet yang dimonitoring adalah 50 juta user internet, sampai dengan bulan Nopember telah tercapai 40 juta user internet yang telah dimonitoring. Ini tercapai berkat telah dipasangnya 40 sensor (alat monitor) di 40 penyelenggara NAP baru sehingga bisa termonitor hampir 90% traffic internet nasional dari target 50 juta user. Untuk selanjutnya telah dilaksanakan pelelangan pekerjaan penambahan sensor ID-SIRTII. Pencapaian terhadap kemampuan data center dalam mengelola integritas, kerahasiaan dan keamanan data hasil pemantauan, pendeteksian dini, log file serta penyelenggara yang mengirimkan rekaman transaksi dan dukungan terhadap penegakan hukum. Agenda Kegiatan ID-SIRTII dalam mendukung kegiatan diatas  National Security Day (13-14 Desember 2011)  Roadshow Seminar Sosialisasi Keamanan Informasi Internet 2011 di 5 Kota Indonesia : - Banda Aceh (28 April 2011) - Ambon (19 Mei 2011) - Gorontalo (7 Juli 2011) - Pontianak (28 Juli 2011) - Solo (6 Oktober 2011)  Digital Forensic Training(Gelombang IV, 14 – 15 Juni, 2011)  Workshop Seminar Keamanan Informasi, Drill Test dan Secure Coding Training di kota Surabaya (24 – 26 Mei 2011)  Kunjungan dan Pelatihan dari Universitas Langlangbuana Bandung  Kunjungan Kerja dari Kejaksaan RI  ACID DRILL Test 2011

B A B III

26) Prosentase penyelesaian pelanggaran kepatuhan Penanganan pelanggaran kepatuhan terhadap penyelenggara pos dan informatika yang sudah berizin, mampu terlampaui yakni mencapai 79 %. Dengan kata lain, capaian kinerja untuk penanganan pelanggaran adalah 113% dari target. Angka 79% adalah prosentase rata-rata atas penanganan pelanggaran kepatuhan dalam 3 (tiga) hal yakni :

70

(1)

Pelanggaran Kepatuhan penyelenggara pos dan informatika dalam penyelenggaraan berdasarkan pengaduan masyarakat ataupun laporan penyelenggara yang masuk ke Direktorat Jenderal PPI. a) 11 perusahaan telekomunikasi di DIY dan Jateng ditemu kenali melakukan pelanggaran berupa: melakukan penjualan bandwith pada masa izin prinsip dan bertindak sebagai reseller dari ISP legal namun dengan billing penagihan kepada brand sendiri. b)

(2)

Dari 11 penyelenggara tersebut, 9 telah melakukan klarifikasi dan menyampaikan bukti perbaikan kepada Direktur Pengendalian Pos dan Informatika, dan 2 penyelenggara belum melakukan klarifikasi, namun menyatakan sanggup melakukan perbaikan, sehingga capaian untuk penanganan pelanggaran kepatuhan bidang ini mencapai 82%. 

Pelanggaran kepatuhan penyelenggara pos dan informatika dalam kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan (LKO). a) Penanganan terhadap pelanggaran ini adalah berupa teguran tertulis sampai dengan rekomendasi pencabutan izin. b) Untuk penyelenggara pos, sampai dengan akhir tahun 2011, dari 766 perusahaan, 138 (17%) di antaranya menyampaikan laporan penyelenggaraan. c) Untuk penyelenggara jaringan telekomunikasi, sampai dengan batas waktu penyampaian LKO, terdapat 53 perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban, dari 53 perusahaan tersebut secara bertahap diberikan surat peringatan 1 sampai dengan 3 (SP-1 s.d. SP-3). Pada SP-1, 40 perusahaan merespon dengan menyampaikan LKO, 13 sisanya diberikan SP-2, dari 13 perusahaan, 7 diantaranya merespon dengan menyampaikan LKO. Sampai dengan akhir tahun 2011, 6 perusahaan masih belum menyampaikan LKO, dan akan ditindaklanjuti dengan SP-3 pada tahun 2012. Dengan demikian penyelenggara yang memenuhi kewajiban menyampaikan LKO sampai dengan akhir tahun 2011 adalah sebanyak 106 penyelenggara atau 94% (106 dari 112 penyelenggara). d) Untuk penyelenggara jasa telekomunikasi, sampai dengan akhir tahun 2011, dari 243 penyelenggara jasa telekomunikasi, 218 (90%) di antaranya menyampaikan LKO, sisanya sebanyak 25 perusahaan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LKO. 25 perusahaan tersebut telah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika tentang Klarifikasi Terakhir terhadap Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. e) Sehingga capaian untuk penanganan pelanggaran kepatuhan ini adalah 67% (rata-rata dari 94%, 90%, dan 17%). 

(3)

Pelanggaran kepatuhan penyelenggara kewajiban membayar BHP Telekomunikasi.

telekomunikasi

dalam

a) Bentuk penanganan atas pelanggaran ini berupa surat pemberitahuhan pembayaran, surat peringatan (1 s.d.3) sampai dengan pengalihan piutang ke DJKN. Secara rinci hal-hal yang

71

B A B III

dilakukan oleh Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika antara lain sebagai berikut: 

Menerbitkan Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor: 88/DJPPI/KOMINFO/3/2011 tanggal 4 Maret 2011 perihal Surat Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2010 dan Piutang Tahun Buku 2009 kepada seluruh penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembayaran sebelum tanggal 31 Maret 2010;



Menerbitkan Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor: 89/DJPPI/KOMINFO/3/2011 tanggal 4 Maret 2011 perihal Surat Peringatan Ketiga Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2009 kepada 33 penyelenggara telekomunikasi yang belum melakukan pembayaran BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2009;



Menerbitkan Surat Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Nomor: 193/DJPPI.6/Kominfo/6/2011 tanggal 22 Juni 2011 perihal Surat Tagihan Pertama kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2010 kepada 79 penyelenggara telekomunikasi yang belum melakukan pembayaran BHP Telekomunikasi tahun 2010.



Menerbitkan Surat Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Nomor: 240/DJPPI.6/Kominfo/7/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal Surat Tagihan Kedua kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2010 kepada 48 penyelenggara telekomunikasi yang belum melakukan pembayaran BHP Telekomunikasi tahun 2010.



Menerbitkan Surat Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Nomor: 345/DJPPI.6/Kominfo/9/2011 tanggal 6 September 2011 perihal Surat Tagihan Ketiga kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2010 kepada 32 penyelenggara telekomunikasi yang belum melakukan pembayaran BHP Telekomunikasi tahun 2010.



Menerbitkan Surat Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Nomor: 172 s.d. 176 tanggal 22 Juni 2011 perihal Surat Tagihan Pertama kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2009 dan/atau 2010 masing- masing kepada PT. Cakra Lintas Nusantara, PT. Elga Yasa Media, PT. Maesa Nusatama, PT. Reka Jasa Akses, PT. Nawakara Bangun Nusantara, dan PT. Dwi Tunggal Putra.



b)

Melakukan pencocokan dan penelitian dan menetapkan Berita Acara Besaran BHP Telekomunikasi tahun buku 2009 dan 2010 terhadap penyelenggara telekomunikasi.

Sampai dengan akhir tahun 2011, dari 288 penyelengara (wajib bayar) 257 diantaranya telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan. Sehingga kepatuhan penyelenggara dalam bidang ini mencapai 89%.

72

B A B III

27) Jumlah instansi yang memilki Indonesia (PeGI) baik (>2,3)

nilai pemeringkatan e-Government

PeGI merupakan kegiatan tahunan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilakukan sejak Tahun 2007 untuk mengevaluasi penerapan eGovernment di instansi pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota secara objektif dan komprehensif, mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. PeGI juga menjadi salah satu upaya penyebarluasan informasi dan rekomendasi terkait peningkatan peran TIK diantara instansi pemerintah dan menjadi langkah untuk mempermudah hubungan koordinasi dan keterpaduan implementasi e-Government antar instansi atau satuan kerja instansi pemerintah. Hasil dari kegiatan PeGI adalah peta kondisi kesiapan penerapan egovernment yang terbagi dalam empat kategori yaitu: sangat kurang, kurang, baik, dan sangat baik. Selain itu, juga disertakan rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan oleh masing–masing K/L/Pemda. Di Tahun 2011, dilakukan PeGI untuk tingkat Kementerian sebanyak 27 Kementerian/Lembaga dan tingkat provinsi yang diikuti oleh 25 provinsi, serta untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan di 9 (sembilan) yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Aceh. Adapaun nilai PeGI adalah sebagai berikut: Tingkat Kementerian : 2,5 Tingkat Provinsi : 2,4 Tingkat Kabupaten/Kota : 2,0 Rata-rata nilai e-Government Nasional tahun 2011 adalah 2,3. Rincian PeGI tingkat Kementerian dan Provinsi dapat dilihat pada tabel 23 dan 24 berikut : Tabel 23.  PeGI Tingkat Kementerian 

Tabel 24. PeGI Tingkat Provinsi

B A B III

73

28) Prosentase peningkatan penerapan dan kualitas aplikasi e-bisnis di komunitas UKM Dalam hal peningkatan penerapan dan kualitas aplikasi e-Business di komunitas UKM, dilakukan beberapa kegiatan dengan capaian yaitu : (1)

FGD tentang Kesiapan, Penerapan, dan Peningkatan Aplikasi LayananCommon Platform, e-Supply Chain dan Cross Border Salah satu bagian dari implementasi e-business dalam tataran teknisnya adalah penggunaan Aplikasi/Software pendukung dalam membantu kegiatan usaha. Untuk menilai kesiapan implementasi teknologi informasi dalam kegiatan pelaku e-business terutama UMKM di indonesia maka telah dilaksanakan beberapa forum diskusi untuk menilai kondisi kesiapan serta faktor – faktor pendukung dalam implementasi e-business pada tingkatan pelaku UMKM di Indonesia, menginvetarisasi permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi atas kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dalam upaya mempersiapkan pelaku UMKM untuk memasuki era perdagangan global (Global Commerce). FGD tersebut telah direalisasikan seluruhnya.

(2)

FGD tentang Harmonisasi Penerapan Aplikasi Borderantara pelaku usaha besar dan UKM

dan

Cross

Berbagai penelitian telah menunjukan bahwa jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak sekitar 95% dari total perusahaan di dalam negeri dan merupakan tulang punggung dan penggerak ekonomi nasional. Permasalahan yang ditemui saat ini adalah UMKM di Indonesia masih sangat minim dalam mendapatkan peluang dalam aktivitas ekonomi global.Kondisi tersebut dikarenakan untuk mendapatkan peluang tersebut sangat bergantung pada kemampuan UMKM untuk terlibat dalam jaringan bisnis regional dan global yang membutuhkan tingkat akses dan penggunaan TIK yang tinggi.Aktivitas ekonomi global saat ini menjadi semakin tergantung pada TIK untuk menerima, memproses, dan mengirim informasi. Apabila tingkat akses dan penggunaan TIK UMKM masih rendah, maka dapat diperkirakan UMKM berpotensi untuk kehilangan peluang dalam hal terintegrasi dalam global supply chain (rantai pasok global), tawaran bisnis, dan peningkatan produktivitas dan efisiensi internal UMKM itu sendiri. Untuk mengupayakan terjadinya harmonisasi antara implementasi teknologi informasi dan kegiatan pelaku e-business terutama pelaku UMKM di indonesia maka Direktorat e-Business melaksanakan beberapa forum diskusi untuk menilai kondisi nyata dari implementasi teknologi informasi pada tingkat pelaku UMKM di Indonesia, mengupayakan harmonisasi dengan pelaku usaha Besar dan mencari solusi atas kesenjangan - kesenjangan yang terjadi dalam upaya harmonisasi tersebut. FGD ini telah teralisir seluruhnya. 29) Jumlah pusat layanan e-bisnis Pusat Komunitas Kreatif adalah sebuah bagunan yang difasilitasi media transformasi berbasis Teknologi Komunikasi dan Informatika dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kreatifitas dan kemampuan masyarakat

74

B A B III

setempat/ komunitas/organisasi kemasyarakatan/LSM yang mempunyai minat di bidang TIK, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga dapat membantu transformasi dari manual bisnis menjadi elektronik bisnis, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Pusat Komunitas Kreatif (PusKomKreatif) adalah hasil kerjasama antara Kementerian komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah kabupaten/kota yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan bidang e-business melalui proses pembelajaran, peningkatan kemampuan bisinis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pusat Komunitas Kreatif dilengkapi dengan fasilitas akses internet, infrastruktur (perangkat keras) dan perangkat lunak dengan berbagai aplikasi yang mendukung UKM dalam mengelola bisnisnya mulai dari sisi administrasi, pengelolaan sampai pemasaran produknya. Selain untuk UKM, Pusat Komunitas Kreatif juga dapat dimanfaatkan oleh pelajar, mahasiswa, instansi/lembaga, komunitas serta masyarakat setempat. Sampai saat ini, telah dibangun 2 (dua) Pusat Komunitas Kreatif yaitu di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lamongan. 30) Layanan PSO ANTARA Perjanjian kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Perum LKBN Antara terkait kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO) bidang pers 2011 menjadi yang keempat dilakukan oleh kedua institusi. Dari tahun ke tahun sejak pertama kali dicetuskan pada 2008 lalu, kerjasama ini dipandang penting sehingga terus mengalami perbaikan dan peningkatan mutu pelaksanaannya. Dasarnya adalah penyebarluasan informasi hingga ke pelosok negeri, menjadi hal yang mutlak dilakukan. Informasi yang disebarkanpun harus memiliki nilai pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Tujuannya, sudah tentu adalah peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat dalam upaya peningkatan taraf hidup menuju sejahtera. Edukasi publik tidak hanya dapat disampaikan melalui institusi pendidikan formal, keluarga, tetangga, tokoh masyarakat, tapi juga bisa melalui ruang publik lainnya dengan tanpa mengurangi aspek entertainment. Untuk itu Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, berharap konteks PSO ini tidak diterjemahkan dalam satuan jumlah tetapi bagaimana pesan-pesan yang ingin disampaikan bisa menjangkau masyarakat secara luas. Tak luput, turut mengangkat local wisdom (kearifan lokal) yang dikemas dalam bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat. LKBN Antara melalui fungsi medianya punya potensi besar untuk membentuk gambaran dan citra realitas sosial. Bukan hanya bagi individu melainkan pula kelompok dan masyarakat secara kolektif. Secara positif, kelebihan ini bisa diperankan lebih untuk mendorong perubahan sosial dalam konteks memudahkan adaptasi dan inovasi atas ide-ide baru yang pada gilirannya bisa mendorong kemajuan masyarakat. Intinya Antara

75

B A B III

memiliki sarana dan jejaring yang memadai untuk menyampaikan pesanpesan penting kepada masyarakat. Kerjasama melalui PSO ini diharapkan menjadi wahana penyebarluasan informasi sejalan dengan kerangka pengembangan dan penyediaan public sphere yang mampu merepresentasikan nilai, norma dan perspektif terhadap setiap masalah yang beragam. PSO menjadi bagian dari upaya fasilitasi lembaga pemerintah guna mendorong penyebarluasan informasi yang dibutuhkan masyarakat. PSO 2011 dilaksanakan berdasarkan rekonstruksi program yang telah disusun berdasar input, output, dan outcome. Input produksi PSO dapat berasal dari newsroom bersama ANTARA dan Ditjen IKP (portal Info Publik) dalam rangka agenda setting dan liputan pemberitaan ANTARA sesuai tema PSO dengan membawa misi Educating, Enlighting, Empowering, dan Nationalism (3E+N). Output PSO berita tertulis maupun artikel akan disalurkan melalui media kendali ANTARA, media dalam kendali Kemkominfo, dan dikerjasamakan dengan saluran distribusi yang lain Channel Berita Online, Channel Berita VSAT, Channel Mobile, Media Cetak Kominfo, Bakohumas, Pemda lokal, mitra dan pelanggan, running text news dan TV Display (i-media). Pelaksanaan PSO 2011 diharapkan memberi outcome kepada publik berupa penyediaan layanan informasi yang membawa misi meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah dengan mensosialisasikan kebijakan publik kepada masyarakat serta menumbuhkan interaksi yang sehat dalam proses penyusunan kebijakan dimaksud agar dapat dihasilkan output terbaik serta membina masyarakat agar dapat memberi kontribusi dan partisipasi dalam memberikan informasi (citizen journalism) sehingga menimbulkan kedekatan antara konten dengan subyek dan obyeknya. Dalam pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) Bidang Pers, pemerintah telah menunjuk Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara sebagai pelaksana program tersebut. Selain itu, guna mengawal pelaksanaanya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informartika juga membentuk TIM Verifikasi dan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang bekerja bersama sama dengan Perum LKBN Antara sebagai pelaksana.

Sasaran 3: Tersedia dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI B A B

Tabel 25 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 NO (1) 1 2 3 4

INDIKATOR KINERJA

(2) Jumlah daerah yang mendapat bantuan pembangunan dan penguatan media center Jumlah daerah yang mendapat Mobil Layanan Informasi Publik Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) (Inpres No. 3 th2010)

TARGET

REALISASI

%

(3)

(4)

(5)

35

35

100

20

20

100

60 8 provinsi

64 13 provinsi

106 163

III

76

NO (1) 5 6 7 8 9

INDIKATOR KINERJA

(2) Jumlah Forum Dialog Jumlah Dialog Melalui LPP TVRI dan RRI Jumlah Forum Bakohumas Jumlah Aktivitas Peningkatan Citizen Journalism Jumlah Penyelenggaraan Media Tradisional (Inpres 9/2011)

TARGET

REALISASI

%

(3)

(4)

(5)

6 paket 96 paket 30 paket 5 2 paket

6 paket 94 paket 30 paket 1 2 paket

100 97,9 100 20 100

1) Jumlah daerah yang mendapat bantuan pembangunan dan penguatan media center Kegiatan Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik dengan Indikator kinerja dari kegiatan tersebut adalah pelaksanaan aktivitas penguatan lembaga/ media publik. Sampai saat ini sudah dilaksanakan 5 kegiatan berupa bimbingan teknis, serta evaluasi media publik. Kegiatan prioritas adalah pembangunan serta penguatan media center. Pembangunan media center dilakukan dengan memberikan sarana media center beserta bantuan biaya untuk jaringan internet yang diprioritaskan bagi daerah-daerah terluar, terdepan, dan pasca konflik, selain itu juga untuk lembaga masyarakat yang memiliki kesamaan visi dalam menyebarkan informasi publik. Sampai dengan saat ini telah diberikan bantuan pembangunan media center di 15 lokasi, yaitu Prov. Papua Barat, Kab. Pidie Jaya, Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Kab. Sumba Timur, Kota Tomohon, Kab. Bone Bolango, Kota Palu, Kab. Jepara, Kab.Nias, Kab.Morotai, Kab.Raja Ampat, Kab.Pinrang, Pesantren Al Hikam Depok, Palang Merah Indonesia Pusat. Penguatan media center dilakukan dengan memberikan tambahan bantuan perangkat media center kepada daerah-daerah yang sudah pernah diberikan bantuan dan memberikan bukti kinerja yang baik dalam pelaksanaan penyebaran informasi publik. Bentuk kinerja ditunjukkan dengan adanya laporan penggunaan media center oleh masyarakat. Tahun 2011 telah diberikan penguatan ke 20 lokasi, yaitu . Prov. Sumatera Selatan Prov. Sulawesi Barat, Prov. NAD, Prov. Gorontalo, Prov. Riau, Prov. Maluku, Kab.Jeneponto, Kab.Pare-Pare, Kab.Bojonegoro, Kab.Bima, Kab.Manokwari, Kab.Nunukan, Kab.Cilacap, Kab.Merauke Kab.Enrekang, Kab.Kuningan, Kota Pariaman, Kota Manado, Kota Metro, Kota Palembang. Tabel 26 Bantuan Media Center Tahun 2011   15 Lokasi Pembangunan 1. Prov. Papua Barat 2. Kab. Pidie Jaya 3. Pangkajene & Kepulauan (Pangkep) 4. Kab. Sumbawa Barat 5. Kota Tomohon 6. Kab. Bone Bolango 7. Kota Palu 8. Kab. Jepara 9. Kab.Nias 10. Kab.Morotai 11. Kab.Raja Ampat

B A B

20 Lokasi Penguatan 1. Prov. Sumatera Selatan 2. Prov. Sulawesi Barat 3. Prov. NAD 4. Prov. Gorontalo 5. Prov. Riau 6. Prov. Maluku 7. Kab.Jeneponto 8. Kab.Pare-Pare 9. Kab.Bojonegoro 10.Kab.Bima 11.Kab.Manokwari 12.Kab.Nunukan

III

77

15 Lokasi Pembangunan 12. Kab.Pinrang 13. Kab. Maluku Tenggara 14.Pesantren Al Hikam Depok 15 Palang Merah Indonesia Pusat.

20 Lokasi Penguatan 13.Kab.Cilacap 14.Kab.Enrekang 15.Kab. Merauke 16. Kab.Kuningan 17.Kota Pariaman 18.Kota Manado 19. Kota Metro 20. Kota Palembang

Gambar 09 Bantuan Media Center

Grafik Bantuan Media Center Tahun 2007 s.d 2011

2) Jumlah daerah yang mendapat Mobil Layanan Informasi Publik Dalam rangka mendukung kegiatan penyebaran informasi ke pelosok daerah di Indonesia, Direktorat Informasi dan Komunikasi Publik tahun anggaran 2011 memberikan bantuan mobil layanan informasi publik. Jumlah Provinsi, Kabupaten / Kota yang mendapat Bantuan Mobil Layanan Informasi Publik sebanyak 20 Kabupaten / Kota yakni; Kab.Lombok Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Karo, Kab. Enrekang, Kab. Pidi Jaya, Kab. Alor, Kab. Seruyan, Kab. Muko Muko, Kab. Agam, Kab. Raja Ampat, Kota Surakarta, Kota Ambon, Kota Kendari, Kota Ternate, Kota Gorontalo, Kota Singkawang, Kota Manado, Kota Palu, Kota Tual, Kota Tomohon.

B A B III

Gambar 10 Mobil Layanan Informasi Publik

78

3) Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Dalam rangka mendukung Desa Informasi yang dilengkapi dengan Radio Komunitas, Desa Dering dan Internet dilakukan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai pengelola Radio Komunitas tersebut. Pemberdayaan Kelompok Strategis KIM dalam Rangka Desa Informasi dilaksanakan di 30 Kabupaten yang meliputi 64 Kecamatan, sebagai berikut: Pidie, Aceh Besar, Natuna, Belu, Alor, Bengkalis, Rokan Ilir, Timor Tengah Utara, Kapuas Hulu, Pelelawan, Indragiri Hilir, Bengkayang, Malinau, Sanggau, Sambas, Nunukan, Kutai Barat, Asahan, Labuhan Batu Selatan, Tebing Tinggi, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Keerom, Merauke, Morotai, Kepualuan Talaud, Manokwari, Lombok Tengah, Pacitan, Halmahera Selatan. Monitoring dan Evaluasi Kelompok Strategis KIM dalam rangka Desa Informasi dan PKH yang dilaksanakan di 26 Lokasi yang meliputi: Bengkayang, Sanggau, Labuhan Batu Selatan, Pelelawan, Aceh Besar, Sebatik, Manokwari, Sambas, Kepulauan Talaud, Morotai, Maluku Tenggara Barat, Timor Tengah Utara, Natuna, Pontianak, Solok, Makassar, Palangkaraya, Palembang, Wonogiri, Lampung, Lebak, Cilacap, Brebes, Batam, Buleleng. Pemberdayaan Kelompok Pertunjukkan Rakyat di 2 Lokasi yang meliputi: Pekalongan dan Pontianak. 4) Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai bagian dari pembangunan system perlindungan sosial, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria rumah tangga sangat miskin yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan. Tujuannya adalah agar selain dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga keluarga sangat miskin dalam jangka pendek, PKH merupakan investasi sumber daya manusia agar generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Sementara itu Kementerian Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas pelaksanaan stratetegi komunikasi dan sosialisasi program pada semua tingkatan. Rencana aksi Melaksanakan Sosialisasi Program Keluarga Harapan-PKH di daerah. Sampai dengan 31 Desember 2011 telah dilakukan sosialisasi di 13 Provinsi yakni : a) Bali b) Kepulauan Riau c) Sulawesi Selatan d) Sumatera Selatan e) Jawa Tengah f) Banten g) Sulawesi Tengah h) Maluku Utara i) Sumatera Barat j) Kalimantan Tengah k) Kalimantan Barat l) BengkuluLampung

79

B A B III

Gambar 11 Kegiatan Sosialisasi PKH

5) Jumlah Forum Dialog Untuk mendorong media literasi. Hingga saat ini sudah dilakukan 6 kali kegiatan yaitu Forum dialog yang dilaksanakan di 6 lokasi: Tomohon, Banda Aceh, Semarang, Mataram, Gorontalo, Banjarmasin, Batam. 6) Jumlah Dialog Melalui LPP TVRI dan RRI Dalam rangka meningkatkan pengembangan dan pembinaan kemitraan lembaga komunikasi serta sebagai salah satu sarana diseminasi yang bertujuan untuk memperluas informasi tentang capaian program-program pemerintah telah dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI. Dari target 96 kali, telah dilaksanakan 94 kali kegiatan, yaitu dialog interaktif di TVRI dan RRI masing-masing sebanyak 47 paket pada sekmen Kabinet Indonesia Bersatu Menjawab, Ruang Publik, dan Kabinet Indonesia Bersatu di RRI. 7) Jumlah Forum Dialg Bakohumas Fasilitasi penyebaran informasi publik melalui Bakohumas yang telah dilaksanakan sebanyak 30 kali, yaitu Pelaksanaan Forum Bakohumas tahunan sebanyak 1 kali; Pelaksanaan forum Bakohumas regional sebanyak 3 kali (Surabaya, Bukittinggi, Ambon); Bimtek Pengelolaan Informasi sebanyak 4 kali (Bandung, Surakarta, Batam, Palembang); Warta Bakohumas sebanyak 10 kali dan Sekretariat Bakohumas sebanyak 12 kali. 8) Jumlah Aktivitas Peningkatan Citizen Journalism Sebagai sarana untuk meningkatkan citizen journalism telah dilaksanakan 1 kali focus group discussion (FGD) dari target sebanyak 5 kali yang dilaksanakan di Bogor.

B A B III

9) Jumlah Penyelenggaran Media Tradisional Dalam rangka pengelolaan dan penyediaan informasi kepada publik salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan penyebaran informasi publik langsung melalui peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi dengan menggelar pertunjukan rakyat Media Tradisional antara lain pertunjukan rakyat melalui pagelaran wayang golek dengan tema "Menuju Masyarakat Anti Korupsi" di Cirebon dan Dialog Interaktif melalui

80

Pagelaran Pertunjukan Rakyat Petta Puang dengan tema "Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi" tanggal 4 November 2011 di Makassar. Misi 2: Mewujudkan birokrasi layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi Sasaran 1: Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal S2.1 Tabel 27 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 (Misi2) NO (1) 1.

2.

3

4 5

6 7 8

INDIKATOR KINERJA SASARAN (2) Jumlah dokumen Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio (SPFR) dan Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF) yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan regulasi. Jumlah wilayah propinsi yang mendapatkan peningkatan sistem monitoring frekuensi radio (SMFR) yang terintegrasi dengan system pelayanan dan database perijinan frekuensi radio (SIMF) Jumlah personil Operator Radio Maritim, Konsesi dan Amatir yang berkualitas dan memenuhi standar internasional. Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Spektrum untuk implementasi TV Digital Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi Sumber Daya Spektrum Untuk Implementasi Broadband Wireless Access (BWA) Jumlah dokumen Implementasi Kebijakan Pentarifan Frekuensi Seluler dan Fixed Wireless Access (FWA) Jumlah dokumen Penggunaan kanal untuk keperluan komunitas radio trunking Jumlah dokumen Penyelesaian Penataan Pita Frekuensi 2.1 GHz (layanan 3G)

TARGET (3) 1 dokumen

REALISASI (4) 1 dokumen

% (5) 100

15 provinsi

15 provinsi

100

4000 personil

11.450 personil

286,25

1 dokumen

1 dokumen

100

2 dokumen

2 dokumen

100

9 dokumen

9 dokumen

100

1 dokumen

1 dokumen

100

1 dokumen

1 dokumen

100

1) Jumlah Dokumen Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio (SPFR) dan Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF) yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan regulasi. Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) merupakan bagian dari Sistem Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio (SPFR) yang telah dirancang pembangunannya dalam roadmap 2009 - 2013 dan bersifat integratif antara seluruh UPT Monitoring Frekuensi Radio dengan Pusat Monitoring Nasional (PMN) dan Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF) yang ada di kantor pusat Ditjen SDPPI di Jakarta. Sistem ini diadakan untuk meningkatkan kemampuan monitoring pengguna frekuensi dan mendeteksi

81

B A B III

sumber pancaran dalam rangka pemantauan kepadatan frekuensi, penanganan gangguan interferensi frekuensi serta mendeteksi pelanggaran penggunaan frekuensi. Roadmap Sistem Monitoring Frekuensi Radio sudah disahkan oleh Menkominfo menjadi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18/PER/M. KOMINFO/09/2011 tanggal 9 September 2011 tentang Pedoman pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio. Maksud tujuan peraturan adalah sebagai acuan utama dalam pengembangan pembangunan sistim monitor frekuensi radio secara nasional sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi monitoring handbook yang diterbitkan oleh ITU. Roadmap memuat Pengembangan Pembangunan Sistim Monitor Frekuensi Radio, Ketentuan Teknis Pembangunan Stasiun Monitor Frekuensi Radio, Pengawasan Dan Pengendalian Teknis. Sedangkan IT Masterplan Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF) sebagai pedoman pengembangan SIMF telah diselesaikan.  2) Jumlah wilayah propinsi yang mendapatkan peningkatan sistem monitoring frekuensi radio (SMFR) yang terintegrasi dengan system pelayanan dan database perijinan frekuensi radio (SIMF) Dengan semakin meningkatnya pengguna frekuensi radio di seluruh wilayah Indonesia maka dibutuhkan suatu sistem baru yang tidak hanya handal dan mutakhir namun juga harus dapat terintegrasi secara nasional dan dapat terintegrasi dengan database pengguna frekuensi radio (SIMF). Pembangunan SMFR telah diselesaikan di 15 (lima belas) provinsi sebagai berikut : a. Paket 1 : 3 stasiun tetap V/UHF di Semarang, Banten dan Pekanbaru b. Paket 2 : 2 stasiun tetap HF di Medan dan Samarinda c. Paket 3 : 10 (sepuluh) stasiun bergerak (Paket 3) di Bandung, Jakarta, Padang, Balikpapan, Gorontalo,Palembang, Yogyakarta, Semarang, pontianak dan palangkaraya 3) Jumlah personil Operator Radio Maritim, Konsesi dan Amatir yang berkualitas dan memenuhi standar internasional. (tunggu keputusan SDPPI) Pada tahun 2011 telah dihasilkan sebanyak 11.450 orang lulusan operator radio yang terdiri dari : a) IAR sebanyak 4644 orang, b) IKRAP sebanyak 2883 orang, c) REOR sebanyak 3839 orang dan d) SKOR sebanyak 84 orang atau 286,25 % 4) Jumlah Dokumen Perencanaan implementasi TV Digital

Sumber

B A B III

Daya

Spektrum

untuk

Telah ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana

82

Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini antara lain mengatur mengenai : a. Penggunaan pita frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran digital terrestrial pada pita frekuensi 478 - 694 MHz. b. Pemetaan kanal frekuensi. c. Penerapan teknik Single Frequency Network (SFN). 5) Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Sumber Daya Spektrum Untuk Implementasi Broadband Wireless Access (BWA) Telah diselesaikan dua implementasi BWA yaitu :

dokumen

yang a.

terkait

dengan

kebijakan

Implementasi netral teknologi BWA 2.3 GHz (untuk hasil seleksi BWA tahun 2009) dan b. Whitepaper rencana kebijakan BWA 2,3 GHz khususnya pada rentang pita frekuensi 2300-2360 MHz (untuk seleksi BWA tahun 2012)

6) Jumlah Dokumen Implementasi Kebijakan Pentarifan Frekuensi Seluler dan Fixed Wireless Access (FWA) Telah ditetapkan besaran BHP IPSFR tahun kedua bagi seluruh penyelenggara seluler dan FWA di pita frekuensi 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz melalui 9 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika 7) Jumlah Dokumen Penggunaan Kanal Untuk Keperluan Komunitas Radio Trunking Tingkat optimalisasi dan efisiensi penggunaan frekuensi untuk komunikasi radio trunking masih rendah. Hal ini ditandai dengan rendahnya prosentase penggunaan kanal untuk keperluan komunikasi radio trunking dibandingkan dengan jumlah kanal yang tersedia. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan optimalisasi alokasi spektrum frekuensi radio secara keseluruhan dan menata ulang alokasi spektrum frekuensi radio untuk layanan komunikasi radio trunking menjadi lebih efisien dan optimal, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2011 sedang menyusun suatu whitepaper tentang penggunaan frekuensi untuk komunikasi radio trunking pada pita 300 dan 400 MHz. Ditjen SDPPI menggunakan referensi utama (master reference) pengkanalan baru pada pengkanalan 25 kHz. Namun, terkait dengan perkembangan teknologi dan mendukung kebijakan penggunaan teknologi netral, Ditjen SDPPI menyampaikan 2 (dua) opsi pengkanalan untuk 12.5 kHz dan 6.25

83

B A B III

kHz dalam whitepaper ini yaitu On-channel channeling dan Offset channeling. 8) Jumlah Dokumen Penyelesaian Penataan Pita Frekuensi 2.1 Ghz (layanan 3G) Mengenai penataan kanal frekuensi radio untuk layanan 3G, Kementerian Kominfo dan BRTI beserta beberapa penyelenggara telekomunikasi, pada tanggal 6 Desember 2011 telah menyepakati mekanisme penyelesaian sebagai berikut : (1)

Diputuskan untuk melakukan optimalisasi blok 11 dan 12, yang dilakukan melalui proses seleksi / evaluasi untuk menentukan penyelenggara telekomunikasi layanan 3G yang nantinya berhak untuk mendapatkan alokasi blok 11 dan 12. 

(2)

Khusus untuk blok 2 dan blok 6 yang semula kosong atau belum ada yang dialokasikan, kemudian dikukuhkan keputusannya melalui Keputusan Menteri Kominfo No. 636/KEP/M.KOMINFO/12/2011 yang mengatur mengenai penetapan alokasi tambahan blok pita frekuensi radio untuk NTS dan HCPT.

(3)

Dengan demikian, alokasi ketika masa transisi saat ini adalah sebagai berikut: untuk uplink urutan alokasinya adalah sebagai berikut: blok 1 (telah dialokasikan untuk HCPT); blok 2 (NTS); blok 3 (NTS); blok 4 (Telkomsel), blok 5 (Telkomsel); blok 6 (HCPT); blok 7 (Indosat); blok 8 (Indosat); blok 9 (XL Axiata); blok 10 (XL Axiata); blok 11 (kosong/belum ada yang dialokasikan); dan blok 12 (kosong/belum ada yang dialokasikan). Demikian pula untuk downlink (sebagai pasangannya) urutan alokasinya adalah sebagai berikut: blok 1 (telah dialokasikan untuk HCPT); blok 2 (NTS); blok 3 (NTS); blok 4 (Telkomsel), blok 5 (Telkomsel); blok 6 (HCPT); blok 7 (Indosat); blok 8 (Indosat); blok 9 (XL Axiata); blok 10 (XL Axiata); blok 11 (kosong/belum ada yang dialokasikan); dan blok 12 (kosong/belum ada yang dialokasikan).

(4)

Tahapan optimalisasi blok 11 dan blok 12 dilakukan paling lambat akhir kuartal pertama tahun 2012, dan kemudian dilanjutkan dengan penataan menyeluruh yang mencakup rentang frekuensi radio blok 1 s/d. blok 12 yaitu 1920 – 1980 MHz (uplink) berpasangan dengan 2110 – 2170 MHz (downlink), dengan tujuan utama adalah agar setiap penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi 2.1 GHz mendapatkan alokasi blok-blok yang bersebelahan (contiguous).

 

Adapun mengenai rencana seleksi / evaluasi yang akan diadakan dalam waktu dekat ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Keputusan Menteri Kominfo dan Peraturan Menteri Kominfo yang khusus mengatur masalah peluang usaha dan atau yang berkaitan dengan tata cara seleksi / evaluasinya sebagai dasar hukum untuk mengadakan proses seleksi / evaluasi.

84

B A B III

Sasaran 2: Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi Tabel 28 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 (Misi 2) NO (1) 1 2 3

INDIKATOR KINERJA SASARAN

TARGET

REALISASI

%

(2)

(3) 70 %

(4) 73,4%

(5) 105%

9 Paket

9 paket

100

7,07

7,43

105

Prosentase peningkatan ketertiban penggunaan frekuensi radio dan standarisasi perangkat. Sosialisasi Inpres No.9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011(*) Indeks Persepsi Korupsi Kementerian Kominfo menurut KPK

Keterangan : (*) Dimonitor oleh UKP4

1) Prosentase peningkatan ketertiban penggunaan frekuensi radio dan standarisasi perangkat. Telah dilaksanakan pemantauan untuk keperluan monitoring, perencanaan, penetapan, perizinan (izin baru, izin perpanjangan, izin penggudangan) dan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio serta pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan perangkat pos dan informatika. Berdasarkan hasil pengawasan prosentase tingkat ketertiban penggunaan frekuensi radio dan standarisasi perangkat adalah 73,4 persen. 2) Jumlah sosialisasi Inpres No.9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 Sesuai dengan Inpres No. 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, Kemeterian Komunikasi dan Informatika mendapatkan tugas untuk melaksanakan sosialisasi kebijakan publik terkait upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di badan publik. Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran para penyelenggara di badan publik untuk menjalankan birokrasi yang bersih dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan badan publik. Sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui: a) 1 (satu) paket media luar ruang berupa 1 baliho dan 50 spanduk; b) 2 (dua) paket media tradisional : pelaksanaan pertunjukan rakyat melalui pagelaran wayang golek dengan tema "Menuju Masyarakat Anti Korupsi" di Cirebon dan Dialog Interaktif melalui Pagelaran Pertunjukan Rakyat Petta Puang dengan tema "Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi" tanggal 4 November 2011 di Makassar; c) 2 (dua) paket media cetak berupa 5000 Stiker dan 5000 poster yang telah dikirim ke : Kota Pangkalpinang, Cianjur, UIN Sunan Kalijaga, Cilacap, Belitong, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masing-masing Direktorat pada Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kem. Kominfo, dan instansiinstansi Pemerintah di pusat seperti Kem. Hukum dan HAM, Kem. Kesehatan; Kem. ESDM; Kem. BUMN; Kem. Sosial; Sekretariat Negara, Kemenko Kesra; Kem. Kelautan dan Perikanan; Kem. Dalam Negeri; Mahkamah Agung; Kem. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan

85

B A B III

Anak; Kem. Pertahanan; Kem. Pembangunan Daerah Tertinggal; Kem. Perhubungan; Kemenko Polhukam; Kem. Keuangan; Kem. Perdagangan; Kemenko. Perekonomian; Kemeneg RI; Kem. Luar Negeri; d) 2 (dua) paket media penyiaran:  Penyiaran melalui TVRI pada acara Bincang Malam pada tanggal 27 Juli 2011 dengan Tema :"Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi".  Dialog Interaktif di radio tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pencegahan Korupsi di KBR 68H tanggal 7 November 2011. e) 2 (dua) paket media tatap muka:  Forum Diskusi "Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Partisipatif dan Bebas Dari Korupsi Melalui Keterbukaan Informasi Publik" di Pare-Pare tanggal 9-10 Juni 2011. Foto pelaksanaan kegiatan terlampir.  Forum "Pengembangan Literasi Media Sebagai Penguatan Publik dalam Rangka Pemberantasan Korupsi" di Banjarmasin tanggal 21 Oktober. Foto pelaksanaan kegiatan terlampir f) Advertorial di surat kabar harian nasional “Media Indonesia” Senin 21 November 2011 di halaman 4 dengan judul “Pemberantasan korupsi mulai Usia Dini”; g) Sosialisasi/ publikasi mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui media online infopublik.org 3) Indeks Persepsi Korupsi Kementerian Kominfo menurut KPK Melalui penerapan pakta integritas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta transparansi pelayanan terhadap masyarakat telekomunikasi dan informatika, maka berdasarkan survey integritas KPK, Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2011 berada di rangking 9 dengan nilai indeks integritas adalah 7,43 dari rata-rata nilai indeks integritas nasional sebesar 6,31 dan rata-rata nilai indeks integritas instansi pusat 7,07, dengan rincian seperti tabel 29 berikut : Tabel 29 Sepuluh Instansi Pusat Dengan Indeks Integritas Tertinggi

B A B III

86

Sasaran 3: Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika Tabel 30 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 (Misi 2)  NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

(1) 1

(2)

(3) 1 dokumen

(4) 1 dokumen

(5) 100

WTP

WDP

-

75% 75 % 10

45 % 94.32 % 8

75 125.76 80%

2 3 4 5

Jumlah dokumen mutu ISO/IEC 17025 yang dapat diselesaikan sebagai pengakuan atas standar mutu pelayanan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Opini Hasil Audit BPK Prosentase (%) Laporan yang tepat waktu Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti Jumlah standar dan persyaratan teknis bidang pos dan informatika yang dapat diselesaikan

1) Jumlah dokumen mutu ISO/IEC 17025 yang dapat diselesaikan sebagai pengakuan atas standar mutu pelayanan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Telah diselesaikan kaji ulang terhadap Dokumen mutu ISO/IEC 17025 yang meliputi Panduan Mutu, Prosedur Kerja, Instruksi Kerja dan format Rekaman, dari Kaji Ulang terhadap dokumen sistem mutu telah dilakukan updatesesuai dengan assesment dari KAN. Hal tersebut sebagai pengakuan atas standar mutu pelayanan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi. 2) Opini Audit BPK Untuk mencapai target WTP Inspektorat Jenderal melakukan berbagai kegiatan pengawasan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya (antara lain asistensi dan advokasi), yang sesuai dengan peran baru APIP sebagai ”agen of Quality Assurence” kegiatan pengawasan Itjen lebih memiliki unsur pembinaan sehingga lebih dititik beratkan pada pengawasan yang bersifat preventif (pencegahan) dan direktif (pengawalan) dari pada yang bersifat reaktif/represif (penindakan). Kebijakan ini dipandang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja Satker secara keseluruhan. Seluruh kegiatan pengawasan itjen pada dasarnya dqapat memberi pengaruh yang positif terhadap upaya pencapaian target WTP, namun demikian memeng terdapat beberapa kegiatan yang secara khusus terarah kepada upaya peningkatan kualitas Laporan Keuangan Satker dan Kementerian beserta keseluruhan hal yang terkait, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi Opini BPK-RI. Kegiatan tersebut antara lain : - Wasgram (Pengawasan Program) - Reviu Laporan Keuangan Satker Semester I / Tahunan - Reviu laporan Keuangan Kementerian - Jasa Asisitensi Managemen BMN / khususnya Persediaan.

87

B A B III

- Monitoring Piutang BHP Frekuensi dan piutang lainnya, Detail Keseluruhan kegiatan Itjen adalah sebagai berikut : a. Kegiatan Inspeksi Umum dalam rangka pembinaan Satker/UPT di lingkungan Kemkominfo agar melaksanakan fungsinya secara hemat, efisien dan efektif. Dalam tahun 2011 Itjen melakukan kegiatan Inspeksi Umum sebagai bentuk pembinaan terhadap satuan-satuan kerja/UPT di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kegiatan Inspeksi Umum direncanakan terhadap 28 Satker/UPT dan terealisir sebanyak 30 Satker/UPT. Kegiatan ini secara kuantitas telah melampaui target (yaitu 107,14 %) dan dalam setiap kegiatan-kegiatan Inspeksi Umum yang dilakukan memiliki nilai tambah (value added) karena dalam kegiatan tersebut senantiasa juga sekaligus dilakukan peninjauan secara intensif ke proyek-proyek bantuan Kominfo di daerah (seperti bantuan PLIK, M-PLIK, CAP, M-CAP, dan Media Center). Capaian yang dihasilkan adalah berupa rekomendasi bagi Satker/UPT yang di-inspeksi mengenai perlunya dilakukan pembenahan/perbaikan sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku atas permasalahan/kondisi yang ditemu-kenali pada saat dilakukan inspeksi terhadap Satker/UPT tersebut. b. Kegiatan evaluasi terhadap Program Kerja Eselon I Kemkominfo. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam hal ini adalah Pengawasan Program (Wasgram) yang merupakan salah satu upaya Inspektorat Jenderal untuk melakukan evaluasi terhadap program kerja yang akan dilakukan oleh Satuan Kerja. Hasil dari Pengawasan Program akan menjadi pedoman bagi Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan selanjutnya. Kegiatan Pengawasan Program Tahun 2011 adalah kegiatan untuk memeriksa dan menilai kembali rancangan program kerja dan kegiatan tahun 2012 dari seluruh Satker di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam strukturnya yang baru, apakah sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing, tidak terjadi tumpang tindih program/kegiatan di antara Satker, serta didukung dengan penganggaran yang mencerminkan unsur 3 E (ekonomis, efisien, dan efektif). Wasgram ini bertujuan menyiapkan program dan rencana teknis kegiatan seluruh Satker yang selain sesuai dengan tupoksi masing-masing, tidak tumpang tindih dan didukung dengan rencana penganggaran yang lebih realistis, juga telah mengakomodir rencana-rencana pengembangan di sektor komunikasi dan informatika, khususnya dikaitkan dengan pencapaian visimisi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam struktur yang baru. Capaian yang dihasilkan adalah berupa rekomendasi bagi tiap-tiap Satker untuk melakukan perbaikan-perbaikan program kerja tahun 2012, antara lain melalui mekanisme revisi anggaran.

88

B A B III

c. Kegiatan Pemeriksaan, Monitoring, Evaluasi, dan Reviu terhadap Satuan Kerja/UPT di lingkungan Kemkominfo. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam hal ini adalah seluruh kegiatan pengawasan (audit, monitoring, reviu, konsultansi, evaluasi, dll) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, diluar Inspeksi Umum dan Pengawasan Program. Hingga akhir tahun 2011, Itjen pada dasarnya telah melaksanakan seluruh kegiatan ini berdasarkan program kerja yang telah disusun namun dalam pelaksanaannya terdapat juga pengalihan kegiatan dari yang direncanakan ke kegiatan pengawasan yang dianggap penting dan menjadi fokus perhatian pimpinan (diluar yang diprogramkan) yang perlu disikapi sebagai dinamika dari kegiatan Itjen. Dari segi kuantitas (frekuensi) kegiatan, capaian yang dihasilkan rata-rata telah melebihi target yang ditetapkan. Beberapa di antara kegiatan tersebut dapat dijelaskan sbb : (1) Monitoring Perangkat Penelitian Kegiatan Monitoring Perangkat Penelitian semula direncanakan 5 kali kegiatan namun dalam realisasinya hanya dapat dilaksanakan sebanyak 4 kali. Monitoring Perangkat Penelitian yang belum dilaksanakan yaitu di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT). Hal ini dikarenakan kegiatan Monitoring Perangkat Penelitian BBPPT telah diperiksa di kegiatan Reguler. Namun demikian, alokasi anggaran yang tersisa telah dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya. (2) Pemeriksaan Kinerja Layanan Publik Kegiatan Pemeriksaan Kinerja Layanan Publik yang semula akan dilaksanakan di Pusat maupun di Daerah dialihkan menjadi kegiatan Monitoring Piutang, yang dianggap lebih penting dan merupakan salah satu fokus perhatian pimpinan mengingat berdampak langsung terhadap opini BPK atas LK Kementerian (3) Monitoring Piutang BHP Frekuensi Kegiatan ini berasal dari pengalihan kegiatan Monitoring Penyelenggaraan Ujian Amatir Radio, Ujian SKOR, Ujian REOR dan Pemeriksaan Layanan Publik Daerah (Balai Uji) yang totalnya ditargetkan 10 lokasi. Dari ke-10 lokasi tersebut, 6 lokasi digunakan untuk kegiatan Pemeriksaan Layanan Publik di daerah serta Monitoring Piutang BHP Frekuensi, sedangkan 4 lokasi lainnya untuk kegiatan Monitoring Piutang BHP Frekuensi. Kegiatan monitoring piutang BHP Frekuensi merupakan salah satu kegiatan yang amat penting (menjadi fokus perhatian) dalam rangka membantu percepatan pencapaian target WTP Kementerian Komunikasi dan Informatika. (4) Pemeriksaan Khusus Meskipun selaku APIP Itjen lebih mengedepankan kegiatan pengawasan yang bersifat preventif dan direktif, namun Itjen juga harus tetap committed untuk menjalankan tugas pemeriksaannya

89

B A B III

yang bersifat represif. Untuk itu, dalam tahun 2011 Itjen selain melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Reguler Komprehensif terhadap seluruh Satker, juga telah melaksanakan beberapa pemeriksaan yang bersifat khusus (investigatif) terkait adanya beberapa permasalahan (kasus) di beberapa satker/UPT seperti : Riksus di Balmon Jayapura dan Pekanbaru terkait dengan masalah Kepegawaian/ SDM, Riksus di Balmon Merauke terkait dengan progress pembangunan pagar keliling, Riksus di BP3TI terkait dengan Proses Pengadaan Penyedia Jasa PLIK dan Pelaksananya, serta Riksus terhadap proses tender Program NIX (Nusantara Internet Exchange). (5) Monitoring Desa Berdering, Desa Pinter, dan PLIK Kegiatan ini seluruhnya terealisir di sebanyak 55 (lima puluh lima) lokasi. Jumlah ini jauh melebihi rencana/target semula di sebanyak 22 (duapuluh dua) lokasi karena dinilai menjadi fokus perhatian pimpinan. Dari ke-55 lokasi kegiatan yang telah dilaksanakan, 11 (sebelas) lokasi diantaranya adalah pemeriksaan PLIK yang merupakan tendem dari kegiatan pemeriksaan ICT di Yogya. (6) Monitoring PSO Dalam tahun 2011 kegiatan monitoring PSO yang semula direncanakan di sebanyak 5 (lima) lokasi tidak dilaksanakan dan dialihkan untuk melaksanakan kegiatan yang lebih penting serta menjadi fokus pimpinan (seperti Monitoring PLIK). (7) Pemeriksaan Tidak Terprogram Beberapa kegiatan yang sebelumnya tidak terprogram telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan pertimbangan urgensinya (menjadi fokus Kementerian) sehingga dianggap penting untuk dilakukan pemeriksaan, di antaranya adalah :  Pemeriksaan fisik M-PLIK dan pemanfaatannya;  Survey pendahuluan atas pelaksanaan Program NIX (Nusantara Internet Exchange) oleh BP3TI. (8) Monev atas pelaksanaan Bantuan Kegiatan Operasional Penyeberan Informasi Publik (BKOPIP) dan Bantuan Pembangunan/Penguatan Media Center (a)

Monev pelaksanaan BKOPIP Ini adalah kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dan pemanfaatan pemberian bantuan BKOPIP yang dilaksanakan oleh Badan Informasi Publik di tahun 2009-2010 kepada instansi pengelola infomasi publik di daerah-daerah. Dana BKOPIP tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan penyebaran informasi publik berupa dialog interaktif radio, dialog interaktif di TV, pertunjukan rakyat, forum tatap muka, pembuatan spanduk, dan penyebaran informasi publik melalui media on-line.

(b)

Monev atas bantuan Pembangunan/Penguatan Media Center

90

B A B III

Ini juga merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan pembangunan / penguatan Media Center yang dilaksanakan oleh Badan Informasi Publik kepada daerah dalam rangka memperkuat sarana pengelolaan komunikasi dan informasi publik berbasis teknologi yang (harus) dimiliki oleh daerah. Perangkat Media Center ini digunakan untuk menghimpun, mengelola, dan menyebarluaskan informasi dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi/Kab/Kota kepada masyarakat serta menampung umpan balik dari masyarakat atas kebijakan pemerintah. (9) Monev atas pemanfaatan bantuan Community Access Point (CAP) Ini merupakan kegiatan dalam rangka me-monitor dan meng-evaluasi pelaksanaan serta pemanfaatan pemberian bantuan perangkat Community Access Point yang dilaksanakan oleh Ditjen Aptel (sekarang Ditjen Aptika) kepada dinas-dinas infokom di daerah. Perangkat ini ada yang diinstall di satu tempat (CAP) dan ada juga yang di-install di kendaraan CAP (yaitu : M-CAP, singkatan dari Mobile Community Access Point). Seperti kepanjangannya, M-CAP difungsikan sebagai titik akses komunitas atau community access point yang sifatnya bergerak (mobile). Wujudnya adalah sebuah mobil dengan fasilitas : - Layanan internet mobile (Warnet) - Layanan telpon (Wartel) - Layanan Fax (kirim dan terima) - Billing system Wartel dan Warnet - Public Announcement (Pengeras suara/sound system) - Pemutaran video melalui LCD TV (Format, VCD, DVD dll) (10) Monev atas Pemanfaatan Bantuan ICT untuk IDC dan Sekolahsekolah di Yogyakarta Untuk mendukung pelaksanaan program nasional dalam pemanfaatan mutu pendidikan dibidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga (Dikpora) telah mencanangkan program Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan di Provinsi DI Yogyakarta atau dikenal dengan Information and Communication Technology Utilization for Educational Quality Enhancement Program (ICT-EQEP), program ini akan diimplementasikan di 500 sekolah yang terdiri 300 SD dan 200 SMP. Program ini meliputi penyediaan perangkat TIK, konten pembelajaran dan pelatihan bagi para guru untuk pengoperasian dan peningkatkan kompetensinya dalam bidang TIK . Program ini termasuk strategis dan menjadi fokus Kementerian. Oleh karena itu Inspektorat Jenderal sebagai unsur pengawasan internal

91

B A B III

memandang perlu melakukan “pengawalan” atas pelaksanaannya dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi. (11) Monev Rumah Kreatif Ini adalah kegiatan dalam rangka memonitor dan meng-evaluasi pemanfaatan atas program “Rumah Kreatif” yang dilaksanakan oleh Ditjen IKP dan Aptika berupa pembangunan gedung dan pengisiannya dengan perangkat TIK sebagai wadah pelatihan atau sosialisasi bagi komunitas masyarakat agar terbiasa menggunakan bisnis secara online. (12) Evaluasi GPOBA Global Partnership for Output Based Aid (GPOBA) atau “Bantuan dalam rangka Hubungan Mitra Global Berbasis Keluaran” adalah Pilot Project Pembangunan Pangkalan Akses Masyarakat (community access point) yang pendanaannya berasal dari hibah Bank Dunia. Proyek ini termasuk menjadi fokus Kementerian dalam rangka peningkatan akses komunikasi masyarakat khususnya di wilayah perdesaan, sehingga menjadi fokus kegiatan pengawasan Itjen untuk memastikan terlaksananya proyek ini dengan baik. (13) Evaluasi AKIP Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP-135/MPAN/2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Menteri Negara PAN No. B /No.B/1.3001/M-PAN04/2009 Perihal Kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat IV pada bulan Maret 2011 telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 unit Eselon I, yaitu Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, dan Inspektorat Jenderal dengan tujuan :  Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Unit Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika.  Menilai Akuntabilitas Kinerja Unit Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika.  Menilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika.  Memberikan saran tindak, rekomendasi dan perbaikan untuk peningkatan Unit Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja; dan Capaian Kinerja. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s/d 100 adalah sebagai berikut:

92

B A B III

Tabel 31. Komponen Penilaian INSPEKTORAT JENDERAL No. 1. 2. 3. 4. 5.

Komponen Yang Dinilai Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Kinerja Pencapaian Kinerja Nilai Hasil Evaluasi Predikat Penilaian

Bobot 35 20 15 10 20 100

Nilai 2010 12 11,59 6,7 6 15 51,29 CC

Tabel 32 Penilaian Terhadap Unit Kerja Eselon 1 BADAN LITBANG SDM No. 1. 2. 3. 4. 5.

No. 1. 2. 3. 4. 5.

Komponen Yang Dinilai Bobot Perencanaan Kinerja 35 Pengukuran Kinerja 20 Pelaporan Kinerja 15 Evaluasi Kinerja 10 Pencapaian Kinerja 20 Nilai Hasil Evaluasi 100 Predikat Penilaian SEKRETARIAT JENDERAL Komponen Yang Dinilai Bobot Perencanaan Kinerja 35 Pengukuran Kinerja 20 Pelaporan Kinerja 15 Evaluasi Kinerja 10 Pencapaian Kinerja 20 Nilai Hasil Evaluasi 100 Predikat Penilaian

Nilai 2010 17.07 10.76 6.15 7.60 10.005 51.69 CC Nilai 2010 12 11,57 7,5 6 15 52,07 CC

(14) Reviu Laporan Keuangan Semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2011 Dalam rangka mendukung upaya perolehan status WTP dengan cara memperbaiki kualitas Laporan Keuangan Kementerian, Inspektorat Jenderal pada tahun 2011 telah melaksanakan kegiatan Reviu atas laporan Keuangan Satker Semester I dan II Tahun Anggaran 2011. Reviu atas Laporan Keuangan (LK) pada hakekatnya bertujuan untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam LK Kementerian. Reviu LK Semester II yang telah dilakukan sementara ini adalah untuk periode laporan sampai dengan Oktober dan November 2011, sedangkan untuk LK Kementerian dan Eselon I dengan periode sampai Desember 2011 akan dilakukan pada akhir bulan Januari 2012.

93

B A B III

Jumlah LK Semester II dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang telah berhasil di reviu adalah sebanyak 50 (lima puluh) UAKPA sesuai dengan target kinerja. Dari ke 50 (lima puluh) UAKPA itu, sebanyak 23 (duapuluh tiga) UAKPA dilakukan reviu langsung di tempat kedudukan UAKPA. Sedangkan reviu LK Semester II dari 27 (duapuluh tujuh) UAKPA lainnya dilakukan di satu tempat yaitu di Balikpapan bersamaan dengan kegiatan penyusunan pra-LK Ditjen SDPPI. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari hasil reviu atas LK Semester II tersebut adalah sbb :  Penginputan BMN masih belum sesuai dengan dokumen sumber yang mengakibatkan terdapatnya kekurangan/kelebihan input pada akun-akun tertentu;  Penatausahaan BMN masih belum tertib seperti Daftar Barang Ruangan (DBR), Daftar Inventaris Lainnya (DIL) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) belum seluruhnya dibuat.  Penatausahaan Persediaan masih belum optimal sehingga saldo yang disajikan belum sesuai dengan fisik barang.  Masih terdapat kesalahan dalam penggunaan mata anggaran pencairan sehingga harus dilakukan koordinasi dengan KPPN untuk ralat SPM.  Belum dilakukan pencadangan atas piutang. (15) Monitoring Kegiatan Satker Salah satu kegiatan yang belum mencapai target adalah Monitoring kegiatan Satker pada Inspektorat IV, yakni dari target 32 (tigapuluh dua) kegiatan monitoring atas kegiatan Satker yang merupakan mitra kerja Inspektorat IV hanya teralisasi sebanyak 7 (tujuh) kegiatan. Hal ini disebabkan karena terdapat hal yang tidak diduga sebelumnya dimana pada pertengahan tahun 2011 penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka universal service obligation (USO) mendapat sorotan yang begitu tajam dari masyarakat (wasmas), sehingga Inspektorat Jenderal perlu menambah obyek pemeriksaan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi USO di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan monitoring kegiatan Satker pada Inspektorat IV akhirnya dialihkan untuk kegiatan monitoring penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka USO. (16) Pemeriksaan Reguler Komprehansif terhadap Satker lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

di

Pemeriksaan reguler komprehensif terhadap 52 satker dan UPT di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan nama kegiatan ”Pemeriksaan Kinerja Terhadap Penggunaan Dana APBN”. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemeriksaan Itjen yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun (reguler) untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Satker di lingkungan Kemkominfo telah didasarkan pada prinsip 3 E (ekonomis, efisien dan efektif) serta telah sesuai dengan program kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kegiatan ini adalah pemeriksaan kinerja dan oleh karenanya

94

B A B III

bersifat komprehensif, yang terdiri dari 4 aspek pemeriksaan, yaitu : operasional (pelaksanaan tupoksi), keuangan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Untuk tingkat eselon I, karena keterbatasan waktu yang ada maka Pemeriksaan Reguler Komprehensif belum dilakukan terhadap Satker Inspektorat Jenderal. Pemeriksaan Reguler Komprehensif Tahun 2011 terhadap Inspektorat Jenderal baru akan dilakukan pada bulan Januari/Februari 2012. Kegiatan ini menghasilkan produk berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang di dalamnya terdapat rekomendasi bagi masing-masing Satker atau UPT yang diperiksa untuk :  Menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan yang diperoleh tim pemeriksa;  Memperbaiki kelemahan-kelemahan administratif dan operasional dalam semua aspek sesuai temuan tim pemeriksa, dalam rangka peningkatan kinerja. 3) Prosentase Laporan yang Tepat Waktu Seluruh hasil kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal harus dituangkan dalam bentuk laporan. Pada dasarnya dalam hal ini terdapat 2 (dua) jenis laporan, yaitu : a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk kegiatan pengawasan yang berbentuk audit (pemeriksaan), baik untuk pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus (investigatif, dll); b. Laporan Pelaksanaan Tugas (Lapgas) untuk kegiatan pengawasan dalam bentuk lainnya (monitoring, evaluasi, dll). Dari seluruh kegiatan pengawasan, laporan yang tepat watu pada tahun anggaran 2011 ditargetkan sebesar 75 %, namun dalam pelaksanaannya baru mencapai 45 %. Beberapa hal yang menyebabkan masih adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan hasil pengawasan adalah sebagai berikut : -

padatnya kegiatan para auditor, khususnya di 3 (tiga) bulan teraklhir tahun anggaran 2011;

-

Sebagiab laporan masih dalam proses penyelesaian karena kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun;

-

Satker yang diperiksa lambat dalam memberikan tanggapan hasil pemeriksaan;

B A B

Belum adanya sangsi yang tegas terhadap Tim pemeriksa yang terlambat dalam pembuatan LHP

III

4) Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Kinerja terhadap penggunaan dana APBN yang ditindaklanjuti merupakan salah satu indikator dari terwujudnya sistem pengawasan yang dapat mencegah dan memberantas praktik KKN yang dalam hal ini merupakan salah satu sasaran yang ditetapkan Itjen

95

untuk mendukung sasaran Kementerian yaitu ”Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika”. Untuk mempercepat pelaksanaan tindaklanjut atas temuan-temuan hasil pemeriksaan Itjen terhadap penggunaan dana APBN, Inspektorat Jenderal sesuai dengan tupoksinya telah melaksanakan kegiatan Monitoring Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan (TLHP), yang pada tahun anggaran 2011 direncanakan pada 25 lokasi/UPT, dan telah teralisir pada sebanyak 23 lokasi/UPT (92 %) namun Anggaran untuk 25 lokasi sudah terserap. Capaian kinerja dari kegiatan ini antara lain nampak pada peningkatan penindaklanjutan temuan oleh Satker-satker serta menurunnya sisa temuan yang belum ditindaklanjuti dari tahun ke tahun seperti nampak dari tabel 33 berikut ini :   Tabel 33 Data temuan hasil pemeriksaan tahun 2005 s/d 2011 dan tindak lanjutnya Temuan Pemeriksaan Tindak Lanjut Saldo Tahun Anggaran JML Nilai (Rp) JML Nilai (Rp) JML Nilai (Rp) 2005 198 59.637.500 198 59.637.500 0 0 2006 302 44.844.635 302 44.844.635 0 0 2007 342 2.394.868.545 342 2.394.868.545 0 0 2008 268 31.878.939 268 31.878.939 0 0 2009 275 32.727.634 275 32.727.634 0 0 2010 395 105.878.383 377 105.878.383 18 0 2011 88 34.670.045 0 0 88 34.670.045 Total 1868 2.704.505.681 1762 2.669.835.636 106 34.670.045

Posisi sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 adalah sebagai berikut :  Temuan 483 senilai Rp 140.548.428, Telah selesai 377 senilai Rp. 105.878.383, Sisa saat ini 106 temuan senilai Rp. 34.670.045,Penjelasan :  Jumlah Pemeriksaan Kinerja terhadap penggunaan dana APBN yang ditindak lanjuti terhadap penggunaan dana APBN dari tahun 2005 s/d 2011 adalah sebanyak 1.868 temuan, yang terdiri atas temuan yang bersifat keharusan mengembalikan uang ke kas Negara dan temuan lainnya (administratif). Total temuan tahun 2005 – 2011 yang berupa pengembalian keuangan Negara adalah senilai Rp.2.704.505.681,Dari jumlah dan nilai temuan tahun 2005 – 2011 tersebut di atas, sampai dengan 31 Desember 2011 yang telah ditindaklanjuti adalah sebanyak 1.762 temuan (94,32%), dengan nilai Rp. 2.669.835.636,- (98,71%). Dari nilai tindak lanjut tersebut, termasuk di dalamnya penyelesaian seluruh temuan tahun anggaran 2005 senilai Rp.59.637.500,- dan tahun anggaran 2006 senilai Rp.44.844.635,- serta seluruh temuan tahun anggaran 2009 senilai Rp32.727.634,- pada posisi tahun 2011, sehingga temuan-temuan tahun 2005 dan 2009 bersaldo Rp. 0 ,- (nihil).

96

B A B III

 Dengan demikian sisa temuan hasil pemeriksaan kinerja terhadap penggunaan dana APBN per 1 Januari 2012 adalah sebanyak 106 temuan dengan nilai pengembalian keuangan Negara sebesar Rp.34.670.045,-. 5) Jumlah standar dan persyaratan teknis bidang pos dan informatika yang dapat diselesaikan Sebanyak 8 (delapan) Rinciannya adalah : a. b. c. d. e. f. g. h.

standar

telah

ditetapkan

menjadi

Perdirjen.

Nomor 55/DIRJEN/2011 (Tata Cara Penilaian QOS Jasa Teleponi Dasar) Nomor 138/DIRJEN/V/2011 (MSAG) Nomor 14/PER/MKOMINFO/04/2011 (Standar QOS Jasa ITKP) Nomor 201/DIRJEN/2011 (Encoder IPTV) Nomor 200/DIRJEN/2011 (IRD) Nomor 202/DIRJEN/2011 (STB IPTV) Nomor 195/DIRJEN/2011 (Video Conference) Nomor 537 / KEP.M.KOMINFO /10/ 2011 (Mutual Recognition Arrangement)

Sedangkan 2 (dua) standar teknis lainnya yaitu : a) SNI CISPR 14-2:2011 (Kompatibilitas elektromagnetik – Persyaratan untuk perlengkapan rumah tangga, peralatan kelistrikan dan apparatus yang sejenis – Bagian 2: Kekebalan – Standar produk rumah tangga dan sejenisnya masih dalam proses penetapan oleh Direktur jenderal SDPPI b) Persyaratan Teknis Transmisi Radio masih tahap perbaikan untuk dapat ditandatangani oleh Menkominfo. Misi 3: Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa Sasaran 1: Tersedianya layanan konten informasi mencerahkan dan memberdayakan masyarakat

yang

edukatif,

Tabel 34 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 (Misi 3)  NO (1) 1 2 3 4

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

(2)

(3) 3 paket

(4) 3 paket

(5) 100

833.945

833.945

100

22 instansi 200 sekolah

21 instansi 110 sekolah

95,5 55

Jumlah paket konten informasi publik yang siap pakai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah Jumlah Daftar Hitam yang telah dihimpun oleh Trust+ Positif Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Jumlah sekolah di 5 kab/kota DIY yang memiliki sistem e-learning (PHLN Utilization of ICT for Education Quality Enhancement)

B A B III

97

1) Jumlah paket konten informasi publik yang siap pakai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah Sesuai target yang ditetapkan, sudah dihasilkan 3 paket konten informasi, yaitu di bidang Polhukam, Perekonomian, dan Kesra, berupa buku, CD, leaflet, pamphlet, iklan layanan masyarakat, dan advertorial. Konten informasi tersebut disebarluaskan ke daerah, baik melalui pengiriman langsung ataupun melalui kegiatan pameran. 2) Jumlah Daftar Hitam yang telah dihimpun oleh Trust+ Positif Sistem TRUST+ positif merupakan suatu daftar referensi bersama web/situs yang bermuatan negatif yang menerapkan mekanisme kerja adanya server pusat yang akan menjadi acuan dan rujukan kepada seluruh layanan akses informasi publik (fasilitas bersama) serta menerima informasi-informasi atas fasilitas akses informasi publik untuk menjadi alat analisa dan profiling penggunaan internet di Indoensia. TRUST+ positif Sudah diterapkan di Kementerian Kominfo pada unit-unit kerja, CAP atau pusat komunitas berbasis internet lainnya, serta telah menjadi rujukan oleh beberapa operator layanan akses internet (ISP). TRUST+ positif memuat blacklist dari aduan konten sampai dengan bulan Desember 2011 sejumlah 834.061 domain dan URL. dengan rincian ditunjukan pada tabel 35. Tabel 35 Daftar Hitam Yang Dihimpun Trust+ Posisitf

31 Des 2010 Penambahan Jan 2011 Penambahan Feb 2011

Penambahan Juni 2011 Penambahan Juli 2011 Penambahan Agustus 2011 Penambahan September2011 Penambahan Oktober 2011 Penambahan Nov 2011 Penambahan Desember 2011 Akhir Desember 2011

Referensi Awal Pornografi Open Proxy Internasional 800.048 32.434 Penambahan Maret 2011 Penambahan April 2011 Penambahan Mei 2011 -

Pengaduan Masyarakat

Kajian Tim Kominfo

Total

438 88 22 29 16 72 7

181 66 29 32 27 0 13

833.101 154 51 61 43 72 18

30

25

55

9

31

39

102

24

126

(-) 1 -

-

24 164 109

17 21 7

40 185 116

800.044

32.434

1077

473

834.061

B A B III

3) Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Pemeringkatan Indeks Keamanan Informasi (KAMINFO) dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana instansi-instansi pemerintah

98

di Indonesia telah menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman di instansi mereka masing-masing serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik tersebut sebagaimana mestinya. Karena diharapkan dengan dilaksanakan kegiatan ini memberikan kontribusi fundamental dan memberikan dasar atau fondasi bagi terciptanya keamanan informasi di setiap instansi pemerintah. Adapun kegiatan pemeringkatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan evaluasi terhadap indeks keamanan informasi yang didapat dari kegiatan pengisian aplikasi indeks keamanan informasi yang telah dilakukan sebelumnya pada kegiatan bimbingan teknis keamanan informasi yang diselenggarakan beberapa kali di berbagai kota. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009. Hasil evaluasi indeks KAMINFO menggambarkan tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 dan peta area tata kelola keamanan sistem informasi di instansi pemerintah. Penilaian Indeks KAMINFO dilakukan dengan cakupan keseluruhan persyaratan pengamanan yang tercantum dalam standar ISO/IEC 27001:2009, yang disusun kembali menjadi 6 (enam) area di bawah ini : (1) Tata Kelola Keamanan Informasi. Bagian ini mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta instansi/fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi. (2) Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi. Bagian ini mengevaluasi kesiapan penerapan pengelolaan risiko keamanan informasi sebagai dasar penerapan strategi keamanan informasi. (3) Kerangka Kerja Keamanan Informasi. Bagian ini mengevaluasi kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja (kebijakan dan prosedur) pengelolaan keamanan informasi dan strategi penerapannya. (4) Pengelolaan Aset informasi. Bagian ini mengevaluasi kelengkapan pengamanan terhadap aset informasi, termasuk keseluruhan siklus penggunaan aset tersebut. (5) Teknologi dan Keamanan Informasi. Bagian ini mengevaluasi kelengkapan, konsistensi dan efektivitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi. (6) Peran TIK. Bagian ini mengevaluasi tingkat ketergantungan terhadap layanan TIK untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi instansi. Penilaian terhadap hasil isian indeks KAMINFO dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu asesmen dan verifikasi data yang telah diberikan/diisikan sebelumnya. Untuk tahun 2011 kegiatan ini dilaksanakan terhadap 21 instansi pemerintah yang berasal dari Kementerian dan Lembaga Negara yang berada di Pusat. Sebelum proses penilaian atau verifikasi dimulai, Instansi peserta terlebih dahulu mengumpulkan formulir pemeringkatan yang berisi ruang lingkup keamanan informasi yang terdapat pada instansi masing-masing. Kemudian instansi-instansi tersebut diundang untuk menghadiri tahap verifikasi data

99

B A B III

yang dilakukan oleh Tim penilai atau Tim Assessor yang berasal dari eksternal Kominfo yang merupakan ahli di bidang keamanan informasi dan telah memiliki sertifikat Lead Auditor ISO 27001. Tim Assessor dalam melakukan proses verifikasi data ini didampingi oleh Tim Assessor yang berasal dari internal Kominfo. Pada tahapan ini, Tim Assessor melakukan verifikasi terhadap data yang telah diisikan di aplikasi, dengan cara melakukan kajian administratif. Instansi peserta pemeringkatan diminta membawa dokumen-dokumen kelengkapan yang menunjukkan pemanfaatan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di instansi mereka masing-masing. Untuk menambah wawasan, Tim Penilai juga melakukan wawancara dengan instansi peserta untuk menjelaskan mengenai keberadaan dan pemanfaatan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di instansi masing-masing sesuai dengan aspek-aspek penilaian. Setelah kedua tahapan telah diselesaikan, Tim Penilai/Assessor melakukan rapat pembahasan untuk menilai dan mengkaji tingkat kelengkapan dan kematangan indeks KAMINFO dari semua instansi peserta. Pemeringkatan KAMINFO telah dilakukan di 21 instansi Pemerintah Pusat dan kegiatan ini akan diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Aplikasi Indeks Keamanan Informasi (KAMINFO) ini disosialisasikan dalam bentuk bimbingan teknis Indeks Keamanan Informasi. Pada tahun 2011 Bimbingan teknis Indeks Keamanan Informasi dilakukan di Malang, Yogyakarta, dan Bandung. Aplikasi ini telah digunakan oleh 50 instansi dimana terdapat 21 instansi yang telah mengikuti pemeringkatan indeks KAMINFO 4) Jumlah sekolah di 5 kab/kota DIY yang memiliki sistem e-learning (PHLN Utilization of ICT for Education Quality Enhancement) E-Learning Yogyakarta merupakan upaya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Provinsi DIY dengan menyediakan infrastruktur 300 SD dan 200 SMP berupa laboratorium komputer, jaringan informasi antar sekolah, materi ajar berbasis TIK, perangkat lunak bagi pengembangan materi ajar dan peningkatan kapasitas guru-guru untuk memberikan pembelajaran berbasis TIK . Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan anggaran dari bantuan load JICA yang bersifat multifungsi yang dilaksanakan dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Melalui kegiatan ini kualitas pendidikan serta pemerataan akses materi pendidikan di provinsi DIY dapat ditingkatkan dan digunakan sebagai model pemanfaatan TIK di sektor pendidikan di Indonesia. Sampai dengan tahun 2011 pemanfataan TIK untuk e-learning telah terbangung 190 sekolah. Sisanya yaitu 310 sekolah dari total 500 sekolah yang harus dibangun ditargetkan selesai tahun 2012.

100

B A B III

Sasaran 2: Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan konten informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat (S3.2) Tabel 36 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 (Misi 3) NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Jumlah provinsi yang mengikuti sosialisasi program INSAN Protoype CAP dan MCAP sebagai pusat layanan dan akses masyarakat Jumlah daerah yang telah terbentuk Relawan TIK

15

15

100

9 Unit (7 CAP dan 2 M-CAP) 14 daerah

9 Unit (7 CAP dan 2 M-CAP) 14 daerah

100

2 3

%

100

1) Jumlah Provinsi Yang Mengikuti sosialisasi program INSAN

Gambar 12. Logo INSAN

Program INSAN diselenggarakan dalam bentuk sosialisasi, roadshow dan forum diskusi dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Aktivitas tersebut juga didukung oleh para Relawan TIK. Pembentukan Relawan TIK dipandang perlu dalam rangka membangun sebuah jejaring sosial diantara tokoh pemuda, pelajar, mahasiswa sebagai generasi muda pengguna internet agar terbentengi dari pengaruh budaya global.

Media yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi INSAN antara lain media tatap muka, internet, televisi, radio, cetak, media luar ruang dan animasi. Disamping itu juga dilakukan kegiatan yang bersifat interaktif, seperti lomba game INSAN dan interaksi langsung dengan masyarakat di area publik seperti mall. Kegiatan sosialisasi INSAN telah dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga pemerintahan (Pusat & Daerah), dunia usaha, akademisi, media massa, dan komunitas masyarakat pada 33 provinsi di seluruh Indonesia, dengan peserta dari dunia pendidikan, pengelola warnet, dan masyarakat umum. Program INSAN merupakan konten utama dari program-program Kementerian Kominfo yang lain seperti CAP, M-CAP, PLIK, M-PLIK, W@rdes dan sebagainya. 2) Protoype CAP dan MCAP sebagai pusat layanan dan akses masyarakat (Tunggu APTIKA) Pada Tahun 2011 Ditjen Aptika membuat 7 prototype CAP dan 2 prototype M-CAP. Adapun prototype CAP diberikan kepada: Pemerintah Kabupaten Semarang dan Gambar 13 Protoype CAP dan MCAP

101

B A B III

Pemerintah Kabupaten Lingga (Kepri) untuk CAP Perdesaan, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Sumsel) untuk CAP Perempuan, serta Pemerintah Kabupaten Sekadau (Kalbar) dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT) untuk CAP Perbatasan serta 2 (dua) CAP untuk tuna netra di Jambi dan Surabaya. Sedangkan prototype M-CAP Tahun 2011 dibuat untuk daerah rawan bencana diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu dan M-CAP untuk perbatasan diberikan kepada Pemkab Keerom, Papua. Prototype ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain untuk membuat atau mengembangkan perangkat ICT tersebut. 3) Jumlah daerah yang telah terbentuk Relawan TIK Kelahiran Relawan TIK Indonesia dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemanfaatannya di berbagai aspek kehidupan. Relawan TIK Indonesia merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang mendasarkan diri pada upaya pengembangan pengetahuan, keterampilan/ilmu pengetahuan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi para anggota serta warga masyarakat lainnya. Organisasi ini dirintis sejak tanggal 9 Desember 2008 di Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian pertemuan. Di wilayah barat di Bangka Belitung, menghasilkan draf AD/ART; diwilayah tengah di Makasar menyempurnakan AD/ART, di Surabaya menghasilkan draf pengurus TIK Indonesia pusat. Puncaknya adalah pada acara Pengukuhan Relawan TIK Nasional di Bogor pada tanggal 4 Juli 2011 yang lalu. Para Relawan TIK yang dibentuk itu rata-rata juga mempunyai tujuan yang sama dengan Relawan TIK di Indonesia, yaitu :  Secara internal (mikro), memberikan kesempatan kepada anggota untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan individual maupun kerjasama kelompok guna menyelenggarakan tugas-tugas edukasi sosial, pemberdayaan maupun kegiatan insidentil.  Secara organisasional Relawan TIK diarahkan sebagai satuan yang mampu bereaksi cepat; bersikap cerdas, tanggap, bergerak cepat serta bertindak cermat dalam bertugas hingga tuntas menjalankan misi;  Secara nasional (makro) Relawan TIK diharapkan berkontribusi dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan, kemasyarakatan serta berperan dalam tugas kemanusiaan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan TIK bagi kemaslahatan masyarakat dan kemajuan bangsa Indonesia. Pembentukan Relawan TIK dipandang perlu dalam rangka membangun sebuah jejaring sosial diantara tokoh pemuda, pelajar, mahasiswa sebagai generasi muda pengguna internet agar terbentengi dari pengaruh budaya global. Sampai Tahun 2011, Relawan TIK sudah terbentuk di delapan propinsi yaitu Jawa Timur, Kalimantaan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan. Jumlah peserta pada forum-forum tersebut di atas masing-masing berjumlah 50

102

B A B III

orang. Selama Tahun 2011, jumlah pesrta FK5T adalah sejumlah 475 orang atau sebesar 178,57% dari target sebanyak 266 orang. Beberapa kegiatan Relawan TIK yang telah dilaksanakan seperti: Pameran TIK, penyelenggaraan sosialisasi, acara temu Blogger, BIMTEK (materi pembelajaran antara lain pembuatan email, searching/ browsing, mendownload file, aplikasi G-Talk, membuat blog, membuat video, dll) dan rangkaian kegiatan lainnya. Sasaran 3: Tercapainya peran-serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat Tabel 37 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 (Misi 3) NO (1)

INDIKATOR KINERJA (2)

TARGET (3)

REALISASI (4)

% (5)

1

Prosentase (%) Aktivitas Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (KIM, media tradisional, media komunitas) di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan tepat waktu Jumlah K/L yang mengikuti kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional (PPID) Jumlah Penyebaran Informasi Publik Langsung ke Masyarakat

65%

70%

108

15

51

340

10

11

110

2 3

1) Aktivitas Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (KIM, media tradisional, media komunitas) di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan tepat waktu Kegiatan utama adalah diseminasi informasi melalui pembinaan dan pengembangan kerjasama lembaga komunikasi dan profesi. Selain itu juga melaksanakan kerjasama dalam rangka peningkatan peran organisasi kemasyarakatan, profesi, dunia usaha, lembaga strategis lainnya sebagai penyebar informasi di seluruh wilayah Indonesia khususnya di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal (KIM, media tradisional, media komunitas, KNPI, Kadin, IDI, PWI, dll). Penguatan peran organisasi kemasyarakatan (KIM, media pertunjukan rakyat, media komunitas) dalam rangka pembangunan Desa Informasi di 64 wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, yaitu : Kec. Sigli dan Kec. Pidie, kec. Lhok nga dan kec. Leupung, kec. Bunguran tengah, selatan, utara dan barat, kec. Laenmanen dan kec. Tasefate barat, kec. Teluk mutiara dan kec. Alor barat laut, Kec. Bandar sekijang dan kec. Pangkalan kerinci, Kec.Tembilahan dan Kec.Tembilahan Hulu, kec. Ledo dan Kec. Lumar, kec. Sanggau ledo dan kec. Tujuh belas, kec.lumbis, kec. Sebuku, kec. Sebakung, Kec.Beduwai dan Kec. Noyan, kec. Teluk keramat dan kec. Sejangkung, Kab. Nunukan, kec.Kampung Rakyat dan Kec. Torgamba, Kec. Padang Hulu dan Kec.Rambutan, kec. Tanimbar Selatan

103

B A B III

dan Kec. Selaru, kec. Pulau – Pulau Aru dan Kec. Aru Selatan, Kec.Waris dan Kec.Arso, kec. Manokwari Utara dan Kec. Manokwari Timur, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Timur, Kec. Janapriya, Kec. Buntu Pane, Kec. Pacitan dan Kec. Pulau Bacan. Sehingga total pembentukan KIM hingga tahun 2011 sebanyak 80 KIM. 2) Jumlah K/L yang mengikuti kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional (PPID) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional adalah pelaksanaan advokasi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan K/L Pusat. Kementerian dan Lembaga yang sudah terbentuk PPID yaitu; Kemenko Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan RI,Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selain 14 PPID K/L juga telah terbentuk 37 tambahan PPID K/L sehingga total PPID berjumlah 51 PPID K/L Pusat yakni : Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kepolisian RI, Sekretariat Jenderal DPR RI, Dewan Pertimbangan Daerah Republik Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Arsip Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BKKBN, Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Intelijen Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Lembaga Sandi Negara, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi & UKM, Sekretariat Negara, Badan Standarisasi Nasional. Gambar 14 Rapat Pembinaan PPID

B A B III

104

3) Jumlah Penyebaran Informasi Publik Langsung ke Masyarakat Telah dilaksanakan 11 kegiatan penyebaran informasi publik langsung ke masyarakat. Kegiatan tersebut telah melebihi target yang ditetapkan sebanyak 10 kegiatan. Bentuk penyebaran informasi publik yang dimaksud adalah sosialisasi melalui pertunjukan rakyat media tradisional di berbagai lokasi, yaitu: Kota Padang, Kab. Agam, Manado (tema: ARF Direct), Rembang (tema: Hari Kartini), Jepara (Hardiknas & Harkitnas), Denpasar (Sosialissi PPKI 2011), Cilacap (Penanggulangan Kemiskinan), Yogyakarta (sosialisasi 1st ICT USO & conference 2011), Bangka Belitung (dalam rangka Sail Belitong), Makassar (Pemberantasan & Pencegahan tindak pidana Korupsi), dan Dumai (dalam rangka Hari Nusantara). Sasaran 4: Terwujudnya masyarakat informasi yang kritis, produktif, beradab, berdaya saing dan cinta tanah air Tabel 38 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 (Misi 3)   NO

INDIKATOR KINERJA SASARAN

TARGET

REALISASI

%

(1) 1.

(2)

(3)

(4)

3 paket

3 paket

(5) 100

Dokumen database nasional, sektoral dan regional mengenai informasi publik

1) Diseminasi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi dengan target indikator dari kegiatan ini yang pertama adalah penyusunan dokumen database nasional, sektoral, dan regional. Hingga saat ini sudah terbentuk 3 dokumen database nasional, sektoral, dan regional. Dokumen database nasional berisi kebijakan pemerintah di tingkat pusat, misalnya: ketahanan pangan, pemberantasan korupsi, dan sebagainya. Dokumen database sektoral berisi isu-isu terkait di bidang polhukam, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat.Dokumen database regional berisi kebijakan di tingkat daerah.Indikator lainnya adalah paket konten informasi publik yang siap pakai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai target yang ditetapkan, sudah dihasilkan 3 paket konten informasi, yaitu di bidang Polhukam, Perekonomian, dan Kesra, berupa buku, CD, leaflet, pamphlet, iklan layanan masyarakat, dan advertorial. Konten informasi tersebut disebarluaskan ke daerah, baik melalui pengiriman langsung ataupun melalui kegiatan pameran. Misi 4: Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan Sasaran 1: Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika

105

B A B III

Tabel 39 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 (Misi 4)   NO (1) 1. 2

3 4

INDIKATOR KINERJA SASARAN (2)

TARGET (3)

REALISASI (4)

% (5)

Jumlah Penelitian bidang Kominfo di Pusat dan Daerah Jumlah disain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan Jumlah Karya Riset Bidang Literasi dan Profesi Prosentase pemanfaatan karya riset bidang literasi dan profesi untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo

5

8

180

4

4

100

10 paket 25%

5 paket 15%

50 60

1) Jumlah Penelitian bidang Kominfo di Pusat dan Daerah Target Rencana sesuai dengan indikator pada RKP 2011 adalah 5 paket. Capaian yang terlaksana pada tahun 2011 untuk kegiatan ini telah tercapai 8 paket kegiatan yaitu (1). Pengembangan Model Pelayanan Informasi Publik dalam Implementasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi); (2). Penelitian Pemanfaatan Aplikasi e-Bussiness Untuk Meningkatkan Kualitas Produk dan Pemasaran Kerajinan Pada UKM di Daerah; (3). Penelitian Pemanfaatan Mobil CAP Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Daerah; (4). Penyusunan ICT White Paper Indonesia 2011; (5). Penelitian Mandiri : Studi Pemanfaatan Internet Sehat Untuk Pemberdayaan Masyarakat; (6). Penelitian Pola Kebutuhan Informasi Bagi Masyarakat Wilayah Tertinggal di Indonesia; (7). Kajian Keamanan Informasi (Studi Kelembagaan Computer Emergency Response Team (CERT) Nasional); dan (8). Kompetensi Pranata Humas Pemerintah Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik Kepada Masyarakat. 2) Jumlah disain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan Telah diselesaikan 4 disain subsistem perangkat mobile broadband yaitu : (1)

(2)

(3) (4)

Pengembangan Software LTE dan m-Wimax dengan target akhir Pra Prototype Software LTE/m-Wimax 16e-16m , yang dikerjakan oleh Tim ITB. Baseband Processing dan Digital Front End dengan target akhir Pra Prototype Chip Baseband m-Wimax/LTE , yang dikerjakan oleh Tim ITB. Pengembangan Antena m-BWA dengan target akhir Antena MIMO , yang dikerjakan oleh Tim UI. RF Module Mobile Broadband dengan target akhir RF-Module, yang dikerjakan olehTim LIPI.

3) Jumlah Karya Riset Bidang Literasi dan Profesi

B A B III

Target tahun 2011 adalah 10 paket. Pada Renja 2011, Badan Litbang hanya merencanakan 6 karya riset bidang literasi dan profesi dikarenakan anggaran yang tersedia. Capaian yang terlaksana pada tahun 2011 untuk kegiatan ini adalah 5 paket yaitu sedangkan 1 kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan beban kerja yang tinggi serta jumlah tenaga peneliti yang tersedia.

106

4) Prosentase pemanfaatan karya riset bidang literasi dan profesi untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo Target Rencana sesuai dengan indikator pada RKP 2011 untuk pemanfaatan karya riset bidang literasi dan profesi untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo adalah 15 persen. Selama 2011, belum ada karya riset yang menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan di bidang Kominfo. Kendala yang dihadapi adalah keterlambatan pelaksanaan penelitian sehingga hasil riset tidak dapat dijadikan sebagai sumber data atau memberi masukan dalam penyusunan kebijakan/regulasi di bidang Kominfo. Sasaran 2: Mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika Tabel 40 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 (Misi 4) NO (1) 1 2 3 4 5 6

INDIKATOR KINERJA SASARAN (2)

Jumlah peserta Bimtek CIO Jumlah peserta Bimtek Budaya dokumentasi Jumlah peserta pelatihan komunikasi publik Jumlah penerima beasiswa S2/S3 dalam dan luar negeri Jumlah standar kompetensi kerja bidang kominfo Jumlah SDM Kominfo yang bersertifikasi

TARGET (3) 500 orang

REALISASI (4) 824 orang

% (5) 165

500 orang

875 orang

175

500 orang

255 orang

51

300 beasiswa

211 beasiswa

70

10 paket

3 paket

30

1000

763 orang

76

1) Jumlah SDM yang mengikuti Program Pelatihan Chief Information Officer (CIO) Target Rencana sesuai dengan indikator pada RKP 2011 untuk jumlah peserta Bimtek CIO adalah 500 orang. Capaian yang terlaksana pada tahun 2011 untuk kegiatan ini adalah 824 peserta dengan 15 lokasi bimtek yaitu di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, DIY, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Maluku, Bengkulu, Sumatera Barat, Jambi, Banten, Lampung, Sumatera Utara, Bangka Belitung, dan Bali. 2) Jumlah SDM yang mengikuti Program Pelatihan Budaya Dokumentasi Target Rencana sesuai dengan indikator pada RKP 2011 untuk jumlah peserta Bimtek Budaya Dokumentasi adalah 500 orang. Capaian yang terlaksana pada tahun 2011 untuk kegiatan ini adalah 875 peserta dengan 16 lokasi bimtek yaitu di provinsi Jawa Tengah, Sumatera Barat, NAD, NTB, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, NTT, Kalimantan Tengah, Banten, Riau, Maluku Utara dan Papua.

B A B III

3) Jumlah SDM yang mengikuti Program Pelatihan komunikasi Publik Target Rencana sesuai dengan indikator pada RKP 2011 untuk jumlah peserta Pelatihan Komunikasi Publik adalah 500 orang. Capaian yang terlaksana pada tahun 2011 untuk kegiatan ini adalah 255 peserta melalui kegiatan Pelatihan TIK untuk UKM, Pelatihan/Workshop Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Masyarakat Bidang Kominfo "Kominfo Goes to Mall" Internet Sehat di Padang, Palembang dan Denpasar, Fasilitasi

107

Pendampingan Pusat Pelatihan TIK di Indonesia di Semarang, dan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dalam Mengembangkan Kemampuan Akses Informasi di Malang. Saat ini masih berlangsung Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dalam Mengembangkan Kemampuan Akses Informasi di Manado yang dilaksanakan pada tanggal 12-15 Desember 2011. 4) Jumlah SDM yang mengikuti Program Beasiswa S2 Negeri

Dalam & Luar

Target Rencana sesuai dengan indikator pada RKP 2011 untuk jumlah Penerima Beasiswa S2/S3 Dalam dan Luar Negeri adalah 300 orang. Pada tahun 2011, Badan Litbang SDM memberikan beasiswa S2 Dalam Negeri di bidang CIO dan Ilmu Komunikasi di 5 universitas yaitu UGM, UI, ITB, ITS, dan UNP kepada 159 orang dan beasiswa S2 Luar Negeri di bidang TIK dan terkait kepada 52 orang dengan tujuan Belanda, Jerman, Hongkong, Jepang, Korea Selatan dan Australia. Target tidak dapat dicapai dikarenakan anggaran sebesar Rp 9.4M yang berasal dari PNBP ex. Ditjen Postel tidak dapat digunakan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S418/MK.02/2011 Tanggal 25 Juli 2011. Permasalahan juga dihadapi dalam mempersiapkan mahasiswa yang akan diberangkatkan, khususnya untuk beasiswa luar negeri. Hai ini terkait dengan kalender akademik dan proses seleksi oleh universitas tujuan yang memakan waktu cukup lama. Pada tahun 2012, untuk mencapai target, Badan Litbang SDM akan meningkatkan jumlah beasiswa S2 Dalam Negeri melalui inisiasi kerjasama dengan beberapa universitas dan lebih memperhatikan kalender akademik di masing-masing universitas sehingga calon penerima beasiswa dapat diberangkatkan tepat waktu. 5) Jumlah Standar Kompetensi Kerja Bidang Kominfo Target Rencana sesuai dengan indikator pada RKP 2011 adalah 10 paket. Pada Renja 2011, Badan Litbang hanya merencanakan 3 Standar Kompetensi Kerja yaitu Standar Kompetensi Periklanan, Teknisi Fiber Optic, dan IT Service Management dikarenakan menyesuaikan dengan anggaran dan tenaga SDM yang tersedia. Kegiatan dilaksanakan oleh Puslitbang Literasi dan Profesi melalui kontraktual dengan pihak ketiga. Sampai saat ini proses penyusunan masih berlangsung, dengan demikian belum ada Standar Kompetensi Kerja Bidang Kominfo baru yang dihasilkan. 6) Jumlah peserta SDM Kominfo bersertifikasi Target Rencana sesuai dengan indikator pada RKP 2011 adalah 1000 orang. Capaian yang terlaksana pada tahun 2011 untuk kegiatan ini adalah 763 orang dengan rincian ditunjukan pada tabel 41 di bawah. Tabel 41 Daftar SDM Kominfo Bersertifikasi

Ujian Sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Budaya Dokumentasi Standar Kompetensi Kerja CIO Sertifikasi Kominfo Bidang Multimedia dari MMTC Yogyakarta

Jumlah Peserta 825 orang 775 orang 50 orang

B A B III

Peserta Lulus 508 orang 205 orang 50 orang

108

Ujian Sertifikasi Sertifikasi Internasional Keamanan Informasi (Systems Security Certified Practitioner/SSCP) TOTAL

Jumlah Peserta 26 orang

Peserta Lulus 0

1676 orang

763 orang

Kendala yang dihadapi dalam mempersiapkan SDM Kominfo yang bersertifikasi adalah SDM yang belum siap dalam mengikuti sertifikasi. Pada tahun 2012, Badan Litbang SDM akan memilih dan memperhatikan jenis ujian sertifikasi yang akan dipilih dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi SDM maupun anggaran yang ada. Sasaran 3: Mendorong berkembangnya industri komunikasi informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan

dan

Tabel 42 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 (Misi 4) NO (1) 1

2 3 4

INDIKATOR KINERJA SASARAN (2)

Jumlah Aplikasi Layanan di bidang e-Business (Aplikasi Portal Common Platform e-Commerce dan Aplikasi ePayment Engine) Penyelesaian penyusunan Grand Design dan Road Map Penyelenggaraan Penyiaran Jumlah Kabupaten yang memiliki sarana yang tersedia dalam rangka memfasilitasi komunitas UMKM Jumlah lokasi inkubator yang berkembang di bidang teknologi informatika

TARGET (3) 2

REALISASI (4) 2

% (5) 100

100%

100%

100

2 Kab

2 Kab

100

20 Lokasi

19 Lokasi

95

1) Jumlah Aplikasi Layanan di bidang e-Business (Aplikasi Portal Common Platform e-Commerce dan Aplikasi e-Payment Engine) (1)

Aplikasi Portal Common Platform e-Business E-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Dengan berkembangnya e-commerce di Indonesia maka pemerintah harus memikirkan strategi penerapan e-commerce yang sesuai dengan perkembangan di dunia sekaligus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Di Indonesia, terdapat keunikan tersendiri pada penerapan e-commerce, yaitu: a) Biasanya untuk produk yang ready dan harga yang standard misalnya perangkat elektronik, tiket pesawat atau tiket pertunjukan. b) Model pembayaran terpisah dari sistem e-commerce namun menggunakan sistem elektronik model lain seperti transfer account atau dengan pembayaran langsung di tempat penerima barang.

109

B A B III

Oleh karena itu perlu dibangun suatu model aplikasi e-commerce berbasis satu pintu dimana aplikasi e-catalog, e-order, e-supply chain dan e-payment berada dalam satu periode transaksi. Pembangunan Common Platform e-Commerce juga didesain untuk mengatasi masalah interoperabilitas atas keberagaman aplikasi-aplikasi e-commerce dengan standar teknologi yang berbeda-beda. Gambar. 15. Arsitektur Common Platform e-Commerce

(2)

Aplikasi e-Payment Engine Merupakan suatu sistem pembayaran secara elektronik yang terintegrasi dalam sistem e-Commerce berbasis Common Platform. Sistem ini akan menjadi sistem bersama dari para penjual/supplier atau penyelenggara e-commerce lain. Sistem e-payment ini memiliki link dan Trust penyelenggara keuangan seperti penyelenggara kartu kredit atau bank-bank dan penyelenggara e-payment e-commerce. Dengan adanya fasilitas e-Payment Engine yang akan terintegrasi dalam sistem e-Commerce berbasis Common Platform diharapkan memberikan layanan jaminan bagi semua pelaku UKM yang memanfaatkan transaksi melalui e-commerce.

2) Penyelesaian penyusunan Penyelenggaraan Penyiaran

Grand

Design

dan

Road

Map

Penyusunan roadmap penyiaran telah telah selesai disusun. Roadmap ini berisi tahapan-tahapan untuk pencapaian target jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk aspek-aspek sebagai berikut: a. Regulasi  Kondisi regulasi saat ini yang tidak/belum mampu mengakomodasi perkembangan industri dan teknologi penyiaran, penyelenggaraan penyiaran publik, permasalahan kepemilikan, pengaturan konten

110

B A B III

penyiaran, pemberdayaan industry kreatif, dan kewenangan antara Pemerintah dengan KPI.  Prospek dan target yang akan dicapai untuk mengatasi permasalahanpermasalahan di tersebut di atas (jangka pendek, menengah, panjang serta peran pemerintah dalam pencapaian target).  b. Perizinan  Kondisi proses perizinan saat ini yang melibatkan banyak pihak (KPI/KPID dan Pemda) mengakibatkan birokrasi yang panjang dan rumit, banyaknya lembaga-lembaga penyiaran yang bersiaran tanpa izin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jumlah pemohon izin yang terus masuk, lembaga penyiaran yang tidak didukung SDM yang professional serta sistem informasi manajemen perizinan yang tidak memadai, menyebabkan berbagai permasalahan di bidang perizinan penyiaran.  Prospek dan target yang akan dicapai untuk mengatasi permasalahanpermasalahan di tersebut di atas (jangka pendek, menengah, panjang serta peran pemerintah dalam pencapaian target). c. Teknologi  Kondisi teknologi saat ini dimana untuk penyiaran terrestrial masih menggunakan teknologi analog dan sesuai dengan perkembangan teknologi harus migrasi ke sistem penyiaran digital.  Prospek dan target yang akan dicapai untuk mengatasi permasalahanpermasalahan di tersebut di atas (jangka pendek, menengah, panjang serta peran pemerintah dalam pencapaian target). d. Jangkauan Siaran  Kondisi jangkauan siaran saat ini (LPP, LPS, LPK, dan LPB) serta permasalahan adanya blank spot di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan.  Prospek dan target yang akan dicapai untuk mengatasi permasalahanpermasalahan di tersebut di atas (jangka pendek, menengah, panjang serta peran pemerintah dalam pencapaian target). e. Kemampuan Ekonomi  Kondisi ekonomi untuk Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju untuk Penyelenggaraan Penyiaran.  Prospek dan target yang akan dicapai untuk mengatasi permasalahanpermasalahan di tersebut di atas (jangka pendek, menengah, panjang serta peran pemerintah dalam pencapaian target). 3) Jumlah sarana yang tersedia dalam rangka memfasilitasi komunitas UMKM Dilaksanakan Pembangunan Model Pusat Komunitas Kreatif untuk memfasilitasi UKM di daerah, dibangun sarana Pusat Layanan e-Bisnis dengan wujud berupa Pusat Komunitas Kreatif (PKK). Pusat Komunitas Kreatif merupakan fasilitas untuk meningkatkan pengetahuan, kreatifitas dan kemampuan komunitas kreatif di masyarakat setempat.

111

B A B III

Komunitas ini terdiri dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), LSM yang membina UMKM dan komunitas lain yang memegang peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu percepatan transformasi dari bisnis konvensional menjadi bisnis berbasis elektronik, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Adapun peran Pusat Komunitas Kreatif adalah sebagai : media pendidikan; media saluran informasi; media promosi; dan pendorong kerjasama kreatif. Aplikasi yang tersedia di Pusat Komunitas Kreatif antara lain terdiri dari: eUKM, perpustakaan digital dan kesehatan online. Pada Tahun 2011 Pembangunan pusat layanan e-Bisnis yang telah diimplementasikan yaitu di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lamongan. 4) Jumlah inkubator yang berkembang di bidang teknologi informatika Peran inkubator bisnis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diketahui dapat menciptakan lapangan kerja baru, menumbuhkan wirausaha baru, dan dapat menjadi wadah dalam berbagai inovasi dan kreatifitas TIK. Inkubator sejatinya adalah organisasi yang menyediakan infrastruktur dan pelayanan yang menaikkan nilai tambah suatu usaha. Secara operasional dalam rangka pengembangan wirausaha baru yang mandiri, inkubator memberikan bantuan pendidikan dan pelatihan yang didukung oleh fasilitas dan akses teknologi, manajemen, pasar, modal, serta informasi secara umum maupun spesifik. Pada tahun 2011 Ditjen Aptika menargetkan berkembangnya inkubator di bidang teknologi informatika pada 20 (dua puluh) lokasi.Koordinasi program inkubator bisnis TIK pada 19 lokasi sebagai berikut : ICT Center Baros (Cimahi), PT INTI, STT Telkom, IM Telkom, IT Telkom, UI, Universitas Gunadarma, Universitas Trisakti, Universitas Mercubuana, Universitas Bina Nusantara, Universitas Multimedia Tangerang, Universitas Diponegoro Semarang, Unissula Semarang, Universitas Semarang, UGM (Yogyakarta), STIMIK Amikom Yogyakarta, Universitas Brawijaya Malang, ITS Surabaya dan Unsri Palembang. Inkubator yang telah dibangun oleh Ditjen Aptika sejak tahun 2009 yaitu Inkubator Inovasi Telematika Bandung (I2TB) telah membina dan memfasilitasi 7 (tujuh) tenant sampai dengan Tahun 2011. Tenant tersebut adalah PT. AcintyaRupa Karya Nayaga (produk animasi), Metric Design (Mobile Application), Nightspade IT Consulting (produk software), Kojo Anima(animasi), GITS IT Solution(Sistem Aplikasi Informasi), Flashlab (games), Synmedia (Iklan&Brand Identity Service).Pada Desember 2011 telah dilakukan evaluasi tenant dan telah meluluskan 4 (empat) tenant.

112

B A B III

Sasaran 4: Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh-kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal Tabel 43 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 (Misi 4) NO (1) 1

INDIKATOR KINERJA SASARAN (2)

Jumlah karya Indonesia ICT Award (INAICTA)

TARGET (3)

REALISASI (4)

% (5)

817 karya

817 karya

100

1) Jumlah karya Indonesia ICT Award (INAICTA) INAICTA adalah ajang lomba karya cipta bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tahunan yang berskala nasional. Diselenggarakannya INAICTA didasari oleh kenyataan bahwa kurangnya perhatian dan apresiasi terhadap karya cipta anak bangsa di bidang TIK. Dengan hadirnya INAICTA diharapkan karya-karya kreatif TIK lokal dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan memberikan peluang karya TIK Indonesia mengambil bagian dalam arena regional dan global. Setiap tahun dalam pelaksanaan acara INAICTA dilakukan serangkaian acara yang dapat memberikan eksposur signifikan terhadap kreasi TIK terbaik dari anak bangsa, baik kepada industri maupun kepada masyarakat luas. Di tahun 2011 peserta INAICTA terdiri dari siswa, mahasiswa, individu dan perusahaan. INAICTA 2011 bertema “Memanfaatkan Kreativitas Digital untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional” dan melombakan 2 (dua) Kategori Utama yaitu Kategori Professional dan Kategori Student. Kategori-kategori tersebut terdiri dari : . Gambar 16. Penyelenggaraan ICT Award (INAICTA)

B A B III

113

No. 1

Kategori Professional e-Business : manufacturing, logistics, supplychain e-Business : Retail, Finance e-Business : Services Industrial/Embedded Application e-Government : Implementation (public services) e-Government : Application e-Inclusion

No. 1

10

e-Learning & e-Education : Content e-Learning & e-Education : Learning Management Systems Security

11 12 13 14 15 16

Research and Development Mobile Games Mobile Application & Advertising Digital Content : Digital Audio Digital Content : Digital Animations Digital Content : Digital Video Games

2 3 4 5 6 7 8 9

Kategori Student SD : Applications

2 3 4 5

SD : Maze Solving Robot SMP : Applications SMP : Obstacle Robot SMP : Maze Solving Robot

6 7

SMA/K : Application SMA/K : Obstacle Robot

8 9

SMA/K : Maze Solving Robot Perguruan Tinggi : Application

10

Perguruan Tinggi : Digital Audio Visual, Animasi Perguruan Tinggi : Digital Interactive Media Applicative Robot Exhibition

11 12

Sebanyak 905 karya dilombakan dan 228 tim robot dipertandingkan. Pemenang INAICTA 2011 : 18 Winners, 14 Merit dan 6 Special Mention. Tidak ada winner pada kategori : e-Government (Application, Security, Mobile Applications & Advertising). Misi 5: Memperjuangkan kepentingan nasional komunikasi dan informatika dalam sistem pasar global Sasaran 1: Mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasi dan informatika nasional agar mampu bersaing di dunia internasional Tabel 44 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 (Misi 5) NO (1)

INDIKATOR KINERJA SASARAN (2)

1 Jumlah kegiatan Pengelolaan dan Peningkatan High Availability SePP 2 Jumlah diterbitkannya dokumen untuk standarisasi Alat dan Perangkat TIK 3 Jumlah kategori yang dimenangkan Indonesia dalam Asia Pasific Information and Communications Technology Award (APICTA) 4 Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti ICT Pura

TARGET (3) 13 Keg

REALISASI (4) 13 Keg

% (5) 100

7 dokumen

7 dokumen

100

4

4

100

165

165

100

114

B A B III

1) Pengelolaan dan Peningkatan High Availability SePP Sebagai Unit Layanan Publik (e-Services) yang melayani Instansi pemerintah dan Penyedia Barang/Jasa pengguna SePP, Pusat Pengadaan Elektronik (PPE) adalah unit kerja yang bertugas untuk mengelola aplikasi SePP dalam menjaga ketersediaan dan tercapainya high availability SePP. Di tahun 2011 telah melaksanakan 13 kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dan peningkatan high availability SePP. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran pengelolaan dan peningkatan high availability SePP tersebut antara lain Peningkatan Jaringan Online (Bandwidth); Pengadaan Peralatan Pendukung High Availability; Pengembangan Aplikasi SePP interaktif versi Desktop; Pendampingan re-Sertifikasi ISO 9001:2008; Pengembangan website SePP; Pengembangan website e-Announcement; Pengembangan Server dan data recovery center; Pengembangan Penerapan ISO 9001:2008; Pengembangan Penerapan ISO 27001:2005; Pengembangan Keamanan Sistem dan Jaringan; Pengembangan Database SePP; Pengembangan penerapan helpdesk; dan Koordinasi Penerapan SePP 2) Jumlah diterbitkannya dokumen untuk standarisasi Alat dan Perangkat TIK Untuk standarisasi, telah diterbitkan sebanyak 5.009 sertifikat (hingga pertengahan Desember 2011). Akan halnya peraturan standar dan persyaratan teknis bidang pos dan informatika yang telah ditetapkan adalah: a) Perdirjen No. 55/DIRJEN/2011 tentang Tata Cara Penilaian QoS Jasa Teleponi Dasar); b) Perdirjen No. 138/DIRJEN/2011 tentang MSAG; c) Peraturan Menteri Kominfo No. 14/PER/M.KOMINFO/4/2011 tentang Standar Kualitas Layanan Jasa ITKP; d) Perdirjen No. 201/DIRJEN/2011 tentang Encoder IPTV; e) Perdirjen No. 200/DIRJEN/2011 tentang IRD; f) Perdirjen No. 201/DIRJEN/2011 tentang STB IPTV; g) Perdirjen No. 195/DIRJEN/2011 tentang Video Conference. Sedangkan dukungan penelitian produk telekomunikasi untuk membuat pra prototipe produk mobile BWA yang terdiri dari 4 sub sistem perangkat adalah sebagai berikut: a) Pengembangan software LTE dan m-Wimax dengan target akhir Pra Prototype Software LTE / m-Wimax 16e – 16m, yang dikerjakan oleh tim dari ITB; b) Baseband Processing dan Digital Front End dengan target akhir Pra Prototype Chip Baseband m-Wimax/LTE, yang dikerjakan oleh tim dari ITB; c) Pengembangan Antena m-BWA dengan target akhir Antena MIMO, yang dikerjakan oleh tim dari UI; d) RF Module Mobile Broadband dengan target akhir RF-Module, yang dikerjakan oleh tim dari LIPI.

115

B A B III

3) Asia Pasific Information and Communications Technology Award (APICTA) Adalah forum pemberian penghargaan tertinggi bagi pemenang lomba kreatifitas dan inovasi piranti lunak yang dibuat oleh perorangan, atau perusahaan teknologi informasi dan komunikasi di kawasan Asia Pasifik. Peserta yang menjadi wakil Indonesia untuk APICTA 2011 mendapatkan coachingyang dilaksanakan di Jakarta dan Bandung. Hasilnya ada 4 (empat) kategori yang berhasil dimenangkan oleh peserta dari Indonesia dalam ajang APICTA 2011 di Pattaya, Thailand. Merit Award (1)

Sekolah Menengah Pertama Intan Permata Hati Surabaya dengan produk “Suroboyo” untuk kategori Secondary Student Project

(2)

Institut Teknologi Bandung, dengan produk “Virtual Pet” untuk kategori Tertiary Student Project

(3)

Institut Teknologi Telkom dengan produk “Sparkins: Read-Write System for Blind People” untuk kategori Tertiary Student Project

Winner Award DreamBender (Institut Teknologi Telkom), dengan produk “Isara” untuk kategori e-Inclusions and e-Community. 4) ICT Pura ICT Pura yaitu gerakan bersama seluruh komponen bangsa dalam memetakan, mengukur, dan mengapresiasi kota-kota dan kabupatenkabupaten di nusantara terkait dengan kesiapan yang bersangkutan dalam memasuki era digital. Istilah ICT Pura berkaca pada keberhasilan pemerintah Indonesia dalam memperkenalkan konsep penghargaan “Adipura” – yang diberikan kepada daerah otonom yang dianggap berhasil mengelola lingkungan yang bersih dan sehat. ICT pura berarti “Kota TIK” atau “Digital City” – sebuah kota yang berhasil mengelola TIK dengan baik sehingga memberikan kontribusi manfaat yang signifikan terhadap pengembangan masyarakatnya. Program ICT Pura dirancang untuk memenuhi sejumlah obyektif utama, yaitu sebagai berikut:  Mengetahui tingkat kesiapan setiap kota dan kabupaten yang ada di NKRI dalam menghadapi era ekonomi digital yang dimulai pada tahun 2015;  Mengukur besaran gap riil antara target dan kondisi sebenarnya pada setiap kota dan kabupaten yang ada di NKRI agar dapat disusun strategi nasional untuk mempercepat mengatasinya; dan  Memberikan motivasi, dukungan, apresiasi, dan insentif yang diperlukan bagi kota dan kabupaten yang secara serius bekerja keras mempersiapkan diri dalam menghadapi era masyarakat digital melalui beragam program pembangunan dan penerapan TIK di wilayahnya masing-masing.

116

B A B III

Tahun 2011 adalah merupakan pertama kalinya Program ICT Pura dilaksanakan dan sebanyak 5 Kabupatebn/Kota per 33 Pronvinsi diikutsertakan - sekitar 30% dari daerah otonom. Sesuai dengan prinsip yang digunakan pemetaan akan diperluas dari tahun ke tahun hingga seluruh wilayah di Indonesia dilibatkan dalam Program ICT Pura. Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan ICT Pura adalah sebagai berikut: a. Utama, yaitu Kabupaten/Kota yang meraih nilai indeks ICT Pura tertinggi (posisi 9 besar dalam urutan abjad): (1) Kota Banda Aceh (2) Kota Cimahi (3) Kota Denpasar (4) Kota Malang (5) Kota Medan (6) Kota Surabaya (7) Kota Surakarta (8) Kabupaten Sragen (9) Kota Yogyakarta b. Madya, yaitu Kabupaten/Kota yang meraih nilai indeks ICT Pura tertinggi kedua (posisi 9-18 dalam urutan abjad): (1) Kota Bandung (2) Kabupaten Bengkulu Selatan (3) Kota Bogor (4) Kota Lhokseumawe (5) Kota Madiun (6) Kota Pariaman (7) Kota Pekalongan (8) Kabupaten Sleman (9) Kota Tangerang c. Muda Special Achievement Award, yaitu Kabupaten/Kota yang berdasarkan pengelompokan terhadap jumlah penduduk dan luas wilayah mencatat nilai tertinggi (diluar penerima Utama dan Madya). (1) Kabupaten Banjar (2) Kota Belitung (3) Kota Jayapura (4) Kabupaten Kutai Kertanegara (5) Kabupaten Maros (6) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (7) Kota Pematang Siantar (8) Kabupaten Rejang Lebong (9) Kabupaten Sumbawa

117

B A B III

Sasaran 2: Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri bidang komunikasi dan informatika Tabel 45 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 (Misi 5) NO (1)

INDIKATOR KINERJA SASARAN (2)

1

Jumlah lokasi Sosialisasi dan Bimtek dalam rangka meningkatkan Angka pertumbuhan industri dan penggunaan free and open source software (FOSS)

TARGET (3) 19

REALISASI (4) 19

% (5) 100

1) Angka pertumbuhan industri dan penggunaan free and open source software (FOSS) Telah dilaksanakan Sosialisasi FOSS Nasional di Bali untuk mendorong institusi-institusi pemerintah secara nasional agar segera melakukan migrasi FOSS. Juga di laksanakan sosialisasi yang dilaksanakan di : Pekanbaru, Pontianak, Denpasar, Solo, Kupang, Temanggung, Blitar, Bogor, Jambi, Sorong, Banjarmasin, Kubu Raya, Bengkayang, Bekasi. Selain itu juga dilakukan Bimbingan Teknis helpdesk FOSS) bagi instansi pemerintah di Medan, Jakarta, Surakarta, Bali dan Sulawesi Tenggara. Dukungan teknis juga melalui web site, pencetakan buku panduan dan pembutan cd. Dukungan lain juga tersedia secara online berupa website FOSS (http:fossid.web.id ), sehingga pengguna dapat berkonsultasi secara online dan mengunduh aplikasi open source dengan mudah. Sasaran 3: Meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perjanjian internasional di bidang komunikasi dan informatika Tabel 46 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 (Misi 5) NO (1)

INDIKATOR KINERJA SASARAN (2)

TARGET (3)

REALISASI (4)

% (5)

1

Jumlah dokumen tentang keberhasilan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mempertahankan regulasi dan kebijakan nasional sektor Kominfo dalam Sidang Internasional terkait penggunaan local konten, band frekuensi radio strategis bagi Indonesia, dan penyelenggaraan perposan nasional Prosentase (%) Peran serta Kominfo dalam mensukseskan Indonesia sebagai Keketuan ASEAN tahun 2011.

5 dokumen

3

100

100%

100%

100

2

1) Keberhasilan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mempertahankan regulasi dan kebijakan nasional sektor Kominfo dalam Sidang Internasional terkait penggunaan local konten, band frekuensi radio strategis bagi Indonesia, dan penyelenggaraan perposan nasional (1)

Komitmen Perdagangan Jasa TIK pada fora Multilateral Pada fora Multilateral Indonesia menyampaikan komitmen antara lain : a) UPU dengan undang-Undang Pos No. 36 tahun 2009

118

B A B III

b) WTO Local konten BWA (dengan adanya keberatan dari anggota WTO terhadap penggunaan local konten pada penyelenggaraan BWA sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Infromatika No. 7 tahun 2009 c) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatikan No. 37 tahun 2006 tentang persatelitan (2)

Komitmen Perdagangan Jasa TIK pada fora Regional Pada fora regional, Indonesia telah menyampaikan komitmennya di sidang – sidang perundingan perdagangan bidang jasa dengan negara – negara anggota ASEAN maupun negara mitra wicara ASEAN. Beberapa komitmen yang telah disampaikan antara lain: a) Schedule of Commitment (SoC) Indonesia pada AFAS Paket 8 Pada perdagangan jasa sektor TIK, Indonesia telah menyampaikan komitmennya dalam bentuk SoC pada AFAS 8. Komitmen ini dilakukan dengan meningkatkan offer Indonesia menjadi 70% pada sub-sektor tertentu dibawah sektor Computer Related Services (CRS) dan Telekomunikasi. Peningkatan posisi tawar (offer) ini dilakukan sesuai komitmen bersama ASEAN pada ASEAN Economic Blueprint yang menetapkan bahwa sektor dibawah PIS (Priority Integrated Sectors) yaitu Kesehatan, Pariwisata, dan TIK (teknologi informasi & komunikasi) harus memenuhi treshold AFAS yaitu membuka market access sebanyak 70%. Pemenuhan kenaikan threshold AFAS 8 ini dilakukan dengan mekanisme penaikan komitmen seminal mungkin terhadap jasa – jasa telekomunikasi dan CRS. b) Schedule of Commitment (SoC) Indonesia pada ASEAN – India Trade Negotiation Committee Pada Sidang negosiasi perdagangan jasa antara ASEAN - India Indonesia telah menyampaikan posisi tawar (offer) kepada India merujuk perundingan negosiasi tingkat ASEAN AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) Paket 4. Indonesia juga telah menyampaikan bahwa Indonesia belum akan menaikan komitmen sector computer related services (CRS) sampai Indonesia dikiranya siap untuk membuka lebih terhadap sector ini. Hal ini dilakukan untuk menjawab desakan India agar negara ASEAN termasuk Indonesia dapat menawarkan hal sama ke India yaituu membuka seluruhnya sector CRS.

2) Peran serta Kominfo dalam mensukseskan Indonesia sebagai Keketuan ASEAN tahun 2011. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-16 di Hanoi Vietnam pada 8 s.d. 9 April 2010 telah menetapkan Indonesia sebagai Ketua ASEAN Tahun 2011. Berdasarkan Pasal 31 dan 32 Piagam ASEAN (UU No. 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations), sebagai Ketua ASEAN Tahun 2011, Indonesia berkewajiban untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke18 dan KTT ASEAN ke-19 dan KTT terkait lainnya. Tema Keketuaan

119

B A B III

Indonesia untuk ASEAN Tahun 2011 adalah “ASEAN Community in A Global Community of Nations”. Penyelenggaraan rangkaian KTT ke-18 telah dilaksanakan pada tanggal 4 – 8 Mei 2011 di Jakarta. Sedangkan, KTT ke19 hingga penyerahan Keketuaan ASEAN tahun 2012 telah dilaksanakan dari tanggal 13 – 19 November 2011 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) dan Bali International Convention Center (BICC) di kompleks Bali Tourism Development Center, Nusa Dua, Bali. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2011, Menteri Komunikasi dan Informatika ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Bidang Media dan Hubungan Masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan KTT ASEAN ke - 19 dan KTT Terkait lainnya, Panitia Bidang Media dan Hubungan Masyarakat telah melaksanakan serangkaian kegiatan publikasi serta fasilitasi pelayanan media. Tujuan dari Publikasi dan Fasilitasi Pelayanan Media tersebut adalah: (1) Mengoptimalkan pemberitaan media, baik media cetak, elektronik, luar ruang, dijital maupun tradisional, mengenai 19th ASEAN Summit and Related Summits (Opportunity to See or OTS); (2) Meningkatkan keterlibatan masyarakat luas (people outreach) tentang peran Keketuaan Indonesia untuk ASEAN 2011 (Opportunity to Involve or OTI) Gambar 17 Media Center KTT Ke-18 di Jakarta

B A B III Pada tanggal 17-19 November 2011 Seluruh rangkaian tugas bidang Media dan Hubungan Masyarakat telah dilaksanakan dengan baik dan sukses, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan negara ASEAN beserta delegasi masing-masing menghadiri KTT ASEAN yang ke-19. KTT tersebut dihadiri oleh 10 Kepala Negara ASEAN dan 8 Mitra Wicara ASEAN yaitu Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Jepang, Rusia, China, India, dan Korea Selatan.

120

Pelaksanaan KTT dapat terlaksana dengan baik berkat bantuan dan dukungan dari mitra kerja, baik Pemerintah maupun partisipasi dari masyarakat, di pusat dan daerah. Adapun kegiatan Bidang Humas dan Media pada KTT ASEAN ke-18 dan ke19 laporan selengkapnya tertuang dalam Lampiran 1.1. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik juga melaksanakan kegiatan yang sifatnya mendesak dan harus dilaksanakan antara lain ; menyelenggarakan konfrensi pers “Sail Wakatobi”, konfrensi pers “Cemaran pada Susu Formula”. Gambar 18 Penyelenggaraan Konferensi Pers

Sasaran 4: Membangun pencitraan positif negara Indonesia di mata Internasional Tabel 47 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 (Misi 5) NO (1)

INDIKATOR KINERJA SASARAN (2)

1 Jumlah Kerjasama dengan lembaga : a) Multilateral, b) Bilateral, c) Regional, Yang efektif

TARGET (3)

REALISASI (4)

% (5)

4 6 7

4 6 7

100 % 100 % 100 %

1) Jumlah Kerjasama dengan lembaga multilateral, bilateral, dan regional yang efektif Kegiatan Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi Internasional memiliki 4 (empat) indikator kinerja. (1) Indikator pertama adalah pelaksanaan kerjasama layanan informasi dengan lembaga media asing, kantor berita, perwakilan negara asing, organisasi lembaga internasional, masyarakat asing. Dari target 5 paket, yang terealisasi adalah 4 paket kegiatan, yaitu Kunjungan Jurnalistik wartawan asing dan lokal ke Denpasar dalam rangka sosialisasi Keketuaan Indonesia ASEAN; Pelaksanaan pertukaran budaya oleh Kelompok Informasi Masyarakat Indonesia dengan Malaysia; Chief Editor Meeting terkait Keketuaan Indonesia ASEAN; dan Dialog dengan TKI di Hongkong bekerjasama dengan Dompet Dhuafa dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial.

121

B A B III

(2) Indikator kedua adalah pengelolaan komunikasi publik dan layanan informasi publik untuk masyarakat asing yang terdiri dari 5 paket kegiatan yaitu Pembuatan Handbook of Indonesia 2011; Pembuatan dan penerbitan Friends of Indonesia; Pencetakan pamphlet dan leaflet terkait Keketuaan ASEAN; Pembuatan dan penayangan PSA; serta Advertorial. (3) Indikator selanjutnya adalah pelaksanaan diseminasi/penyebaran informasi publik langsung ke masyarakat asing dan telah dilakukan 3 kegiatan sesuai target yang ditetapkan, yaitu pelaksanaan forum dialog di Mesir, Belanda, dan Korea Selatan. (4) Indikator terakhir adalah Jumlah Kerjasama dengan lembaga multilateral, bilateral, dan regional yang efektif. Hingga saat ini belum ada MoU yang dihasilkan, namun demikian bentuk kerjasama lainnya yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan Joint Performance Art antara Indonesia dengan Singapura. Matrik Kinerja Kegiatan Kerjasama Bidang MUltilateral WTO (World Trade Organization)  Pengaturan domestik/domestic regulations, pembahasan draft/konsep peraturan di WTO) sebagaimana diatur pada artikel 6 GATS (General Agreement on Trade in Services)  IMR (International Mobile Roaming) charges yang tinggi UPU (Universal Postal Union) Kerjasama Exchange Program Kurikulum antara Politeknik dan UPU ITU (International Telecommunication Union) Kerjasama dengan negara2 ITU dalam hal tarif, interkoneksi, dan interferensi frekuensi WSIS (World Summit Information Society) Implementasi WSIS khususnya yang terkait dengan ICT UNIDROIT (United Nation – International Institute for the Unification of Private Law) Mengkaji kemungkinan penyatuan hukum privat (perdata) khususnya hokum perdagangan internasional (commercial law) termasuk pengaturan bendabenda angkasa (satelit). Kegiatan Kerja Sama Indonesia sebagai Proponent Country di Fora Regional pada forum Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) Dalam meningkatkan kerjasama tingkat ASEAN, Indonesia melalui Kerjasama Indonesia di fora Regional telah menyampaikan beberapa program kerja / proyek yang telah disetujui untuk didukung pelaksanaannya oleh ASEAN maupun Mitra Wicaranya seperti Jepang, Korea. Adapun keluaran dari program kerja / proyek dimaksud dapat dijadikan referensi ataupun rekomendasi kebijakan negara – negara anggota ASEAN. Beberapa program kerja Indonesia yang telah dilaksanakan pada forum ASEAN dimaksud antara lain: (1)

Dissemination Tsunami Alert System using Virtual Phone Proyek ini dikembangkan untuk mencari alternatif dari sistem layanan telekomunikasi yang dirancang untuk menghadapi kelemahan dari

122

B A B III

penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi konvensional khususnya menyangkut aspek ekonomi. Dalam penggunaannya, VIPO memiliki karakteristik layanan dengan biaya investasi murah dan terminal access yang terjangkau untuk digunakan di daerah pedalaman. (2)

Strategic ASEAN Policy : Promoting and Dissemating Green ICT Action Proyek ini dilakukan untuk menanggapi isu climate change dan perlindungan lingkungan yang dihasilkan dari GHG (Green House Gasses) emisi dari penggunaan TIK. Berdasarkan hal tersebut maka negara ASEAN bersepakat untuk membuat proyek yang menghasilkan rekomendasi dari implementasi Green TIK. 3 (tiga) strategi yang dihasilkan dari proyek ini adalah green of ICT (membangun highefficiency, green BTS dan data center, serta membangun dan menggunakan infrastruktur dan produk ramah lingkungan), green by ICT (mengoptimalkan sistem TIK dan pengembangan green system, mempromosikan dan meningkatkan penggunaan green aplication) dan aksi pendukung lainnya.

(3)

ASEAN Internet Exchange Proyek ini bertujuan untuk membuat panduan dan kerangka pembangunan ASEAN Internet Exchange, serta membuat rekomendasi untuk implementasi yang efektif, terjangkau dan berkapasitas tinggi untuk jaringan AIX diantara negara - negara anggota ASEAN untuk digunakan layanan elektronik antara e-government, e-commerce, dan e-society.

Kegiatan Kerja Sama Indonesia sebagai Proponent Country di Fora Regional pada forum Asia Pacific Telecommunity (APT) Dalam meningkatkan kerjasama tingkat APT, Indonesia melalui Kerjasama Regional telah menyampaikan beberapa program kerja / proyek yang telah disetujui untuk didukung pelaksanaannya oleh APT. Adapun keluaran dari program kerja / proyek dimaksud dapat dijadikan referensi ataupun rekomendasi kebijakan negara – negara anggota APT. Beberapa program kerja Indonesia yang telah diusulkan pada forum APT dimaksud antara lain: (1)

Exploration of ICT's Potential in Peatland Environmental Conservation to Address Climate Change. Proyek ini merupakan feasibility study untuk membangun sistem monitoring jarak jauh menggunakan ICT di daerah terpencil. Sistem monitoring jarak jauh yang menggunakan ICT tersebut memonitor bendungan dan lahan gambut sehinggi para peneliti dapat melihat visual image dan mendapatkan informasi dari jarak jauh yaitu data center di Universitas Palangka Raya tentang tingkat air.

(2)

Promoting Agricultural Commodity Market through the Implementation of Mobile Marketplace. Proyek ini bertujuan untuk menstimulasi para petani didaerah pedalaman untuk menggunakan TIK yang berisi informasi dan content yang dibutuhkan melalui layanan aplikasi mobile. Proyek ini juga akan memfinalisasi dokumen yang berisi spesifikasi design dan sistem yang dibutuhkan untuk aplikasi mobile marketplace.

123

B A B III

(3)

Emergency Broadband Access Network for Disaster Relief in Indonesia Phase-2 Emergency Broadband Access Network for Disaster Relief ini merupakan proyek yang dikembangkan menggunakan EBAN mesh networking (EBAN M-Net), peningkatan EBAN Sky Station, aplikasi telemedecine, dan memperluas penggunaan EBAN, serta menyebarkan konsep dari sistem EBAN badan penanggulangan bencana didaerah-daerah Indonesia.

Peran Aktif Indonesia pada Fora Regional Didalam keikutsertaan Indonesia pada fora – fora kawasan regional, Indonesia telah berperan aktif sebagai Chairman/Chair pada sidang – sidang sebagai berikut : (1) Asia Pacific Telecommunication and ICT Development Forum (ADF). (2) ASEAN Telecommunication Senior Officials’ Meeting Joint Working Group and Dialogue Partners’, dan; (3) ASEAN Telecommunication Regulators’ Council. Matrik Kinerja Kegiatan Kerjasama Bidang Bilateral Nota Kesepahaman dan atau setingkat hasil kesepakatan yang telah dicapai dan ditandatangai selama tahun 2011. (1)

Arrangement dan Agreed Minutes RI – Korea Utara ditandatangani tanggal 25 Maret 2011 di Pyongyang, Korea Utara. Kerjasama di bidang ICT, penyiaran dan Media

(2)

MoU antara Balitbang SDM dengan PT. Huawei. ditandatangani tanggal 13 April 2011 di Jakarta

(3)

Agreed Minutes WLTF (Working Level Task Force) ke-1 antara RI – Korea ditandatangani tanggal 18 Mei 2011di Bali

(4)

Record of Discussion Sub Committee on Communication and Information pada saat Persidangan Joint Border Committee (JBC) antara Indonesia dan Papua Nugini ditandatangani tanggal 23 Juni 2011 di Batam, Indonesia.

(5)

MoU antar Balitbang Kominfo dengan ETRI (Electronic and Telecommunication Research Institute) ditandatangani tanggal 24 Juni 2011 di Seoul, Korea Selatan

(6)

MoU PT. Pos Indonesia dengan Pos Iran ditandatangani tanggal 28 Juni 2011 di Ulaanbaatar, Mongolia, pada saat penyelenggaraa AsiaPacific Postal Union Executive Council

B A B

(7)

Agreed Minutes WLTF (Working Level Task Force) ke-2 antara RI – Korea ditandatangani tanggal 24 Oktober 2011, di Seoul, Korea Selatan

III

Hasil kesepakatan frekuensi perbatasan dan bidang informasi adalah sebagai berikut : (1)

9th Trilateral Tecnical Coordination Meeting, pertemuan di tingkat administrasi telekomunikasi antara Indonesia, Malaysia dan Singapura, telah disepakati beberapa hal yang tertuang dalam minutes of meeting, a.l :

124

(2)

(3)

(4)

(5)

a)

Penyelesaian Penggunaan frekuensi 790 - 880 untuk co-chanel antara system CDMA 200 dengan EGSM melalui Long Term Study.

b)

Koordinasi penggunaan kanal 40 untuk Digital TV diwilayah Batam/Bintan, Singapura dan Johor Baru

c)

Koordinasi penggunaan BWA di 2.3 GHz dan 3.3 GHz - 3.4 GHz

d)

Pembahasan AWF 700 MHz Band Plan

Joind Border Committee ke-28 antara Indonesia dengan Papua Nugini, telah disepakati beberapa hal yang tertuang dalam Record of Discussion antara lain : a)

Mengaktifkan kembali Communication

Sub-Committee

on

Information

b)

Indonesia mengusulkan Term of Reference koordinasi pengguna frekuensi di perbatasan.

(ToR)

and untuk

Information Communication Joint Committee (ICJC) ke-2 antara Indonesia dan Singapura, pertemuan setingkat eselon 1, telah disepakati beberapa hal yang tertuang dalam Minutes of Meeting, antara lain : a)

Melanjutkan kerjasama dibidang informasi antara Indonesia dengan Singapura, antara lain co-Production dan Joint Performance Art .

b)

Saling tukar menukar informasi terkait dengan standarisasi perangkat telekomunikasi maupun aplikasi infomatika antara Indonesia dan Singapura.

c)

Kerjasama dalam bentuk conten exchange berupa feature dan informasi kebudayaan.

Joint Communication Committee (JCC) ke-9, pertemuan di level administrasi telekomunikasi Indonesia dan Malaysia, telah menyepakati beberapa hal yaitu : a)

Pembahasan interferensi broadcasting di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia terutama di wilayah Kalimantan.

b)

Koordinasi parameter teknis untuk perbatasan Indonesia dengan Malaysia.

c)

Pembahasan Long Term Study penggunaan frekuensi 790 - 880 MHz untuk system CDMA 2000 dan sistem ESGM.

B A B

d)

Koordinasi penggunaan frekuensi 380 - 430 MHz dan 450 - 480 MHz untuk di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia.

III

e)

Koordinasi frekuensi 2,5 GHz untuk penggunaan stasiun bumi dan BWA.

pemancar

di

daerah

Border Communication Committee Meeting (BCCM) ke-12, pertemuan di level administrasi telekomunikasi Indonesia dan Singapura, telah menyepakati beberapa hal yang tertuang dalam Minutes of Meeting, antara lain :

125

a)

Koordinasi penggunaan frekuensi 380 - 430 MHz dan 450 - 480 MHz untuk di wilayah perbatasan Batam/Bintan dan Singapura.

b)

Koordinasi penggunaan frekuensi 1,9 GHz.

c)

Indonesia mempresentasikan penggunaan frekuensi 6,5 GHz dan 10,5 GHz diwilayah perbatasan.

d)

Koordinasi frekuensi 2,5 GHz untuk penggunaan stasiun bumi dan BWA.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2011 Pagu Anggaran tahun 2011, Kemenkominfo mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 3.508.369.138.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (Pendamping dan Non Pendamping) sebesar Rp 885.296.197.000,- (25,23%), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 2.558.457.941.000,- (72,92%), dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp 64.615.000.000,- (1,84%). Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2010 sebesar Rp 2.889.688.303.000,maka telah terjadi peningkatan sebesar Rp 618.680.835.000,- (21,41%). Pagu Anggaran tahun 2011 dialokasikan ke masing-masing Unit Eselon I (7 Unit Kerja Eselon I) yaitu (1) Sekretariat Jenderal sebesar Rp 217,05 milliar; (2) Inspektorat Jenderal Rp 19,83 milliar; (3) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Rp 789,15 milliar; (4) Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Rp 1.918,17 milliar; (5) Ditjen Aplikasi Informatika Rp 184,74 milliar; (6) Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Rp 220,65 milliar; dan (7) Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Rp 159,78 milliar. Alokasi anggaran pada Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika dibedakan menjadi (a) Alokasi anggaran Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika sebesar Rp 324 milliar; dan (b) Badan Layanan Umum-Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BLU-BP3TI) sebesar Rp 1.594 milliar. Sehingga komposisi anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Unit Eselon I sebesar Rp 1.914.653.738.000,- (54,57%) dan BLU-BP3TI sebesar Rp 1.593.715.400.000,- (45,43%). Secara rinci, alokasi dan realisasi anggaran eselon I dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 48 Realisasi Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Menurut Unit Organisasi Eselon I Tahun 2011  No.

Unit Organisasi

1 2 3

Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ditjen Aplikasi Informatika Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian

4

5 6 7

Realisasi S/D 31 Desember 2011 (dalam rupiah) PAGU Realisasi % Sisa 217.048.792.000 189.500.726.117 87,31 27.548.065.883 19.833.500.000 18.920.123.028 95,39 913.376.972 789.150.469.000 614.636.760.915 77,89 174.513.708.085

B A B

% 12,69 4,61 22,11

III 1.918.171.233.000

1.577.476.661.346

82,24

340.694.571.654

17,76

183.738.900.000

164.113.314.885

89,32

19.625.585.115

10,68

220.648.762.000

210.582.248.865

95,44

10.066.513.135

4,56

159.777.482.000

139.635.303.802

87,39

20.142.178.198

12,61

126

No.

Unit Organisasi

PAGU

Realisasi S/D 31 Desember 2011 (dalam rupiah) Realisasi % Sisa

%

dan Pengembangan SDM TOTAL

3.508.369.138.000

2.914.865.138.958

83,08

593.503.999.042

16,92

Dari tabel di atas, realisasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2011 sebesar 83,08%. Penyerapan anggaran ini berbanding lurus dengan pelaksanaan kinerja yang secara menyeluruh telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hal ini, maka terdapat sisa anggaran sebesar 16,92%. Sisa anggaran ini didalamnya terkandung muatan kebijakan penghematan anggaran, namun demikian penghematan anggaran harus tetap memperhatikan mutu dari capaian kinerja. Berdasarkan prosentase realisasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika menurut Satuan Kerja Eselon I dapat dilihat pada Tabel 44. Penyerapan anggaran selama tahun 2011 tertinggi adalah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dengan prosentase sebesar 95,44%. Sebaliknya, yang terkecil adalah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dengan prosentase sebesar 77,89%. Namun perlu diperhatikan besar kecilnya prosentase penyerapan anggaran tergantung dari besaran angka mutlak dari anggaran Satuan Kerja. Laporan Realisasi Anggaran yang menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2011 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2011 secara rinci, dapat dilihat pada tabel berikut.   Tabel 49 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (DIPA) TA 2011 dan 2010 (dalam ribu rupiah) 31 Desember 2011 Anggaran Pendapatan Hibah

Negara

dan

Realisasi

31 Desember 2010 Anggaran

Realisasi

8.520.447.902

11.187.354.706

9.037.160.930

12.866.607.349

Belanja Rupiah Murni

867.351.824

780.948.643

743.787.420

673.852.358

Belanja Pinjaman LN

56.115.000

53.767.289

183.169.310

112.628.331

Belanja RM Pendamping Belanja PNBP Belanja BLU Belanja Hibah LN Belanja Hibah Langsung LN JUMLAH

10.792.000

9.454.816

19.581.000

8.564.052

972.429.832

712.532.445

505.846.737

443.142.659

1.591.983.500

1.353.862.694

1.433.103.836

959.958.091

8.500.000

3.338.481

4.200.000

1.369.357

1.196.982.000,00

959.104.310,00

0

0

3.508.369.138

2.914.863.475

2.889.688.303

2.199.514.850

B A B III

Reviu atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Komunikasi dan Informatika berupa neraca yang menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

127

Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki jumlah Aset sebesar Rp 9.041.017.643.154,yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 5.809.634.612.174,00,- Aset Tetap sebesar Rp 3.095.313.697.419,- dan Aset Lainnya sebesar Rp 136.069.333.561,-. Sedangkan Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp 6.047.000.908.227,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp 2.994.016.734.927,yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar (Rp 237.366.296.053,-) dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 3.231.383.030.980,-. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 disajikan pada tabel berikut: Tabel 50 Ringkasan Neraca TA 2011 dan 2010   Tanggal Neraca

(dalam rupiah)

Uraian

Aset Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainnya Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi

31 Desember 2011

31 Desember 2010

9.041.017.643.154,00 5.809.634.612.174,00 3.095.313.697.419,00 136.069.333.561,00 6.047.000.908.227,00 6.047.000.908.227,00 2.994.016.734.927,00

7.512.137.220.744,00 4.619.527.307.036,00 2.801.425.024.308,00 91.184.889.400,00 1.995.307.944,00 1.995.307.944,00 7.510.141.912.800.00

Nilai kenaikan/ (penurunan) 1.528.880.422.410,00 1.190.107.305.138,00 293.888.673.111,00 44.884.444.161,00 6.045.005.600.283,00 6.045.005.600.283,00 (4.516.125.177.873,00)

(237.366.296.053,00) 3.231.383.030.980,00

4.617.531.999.092,00 2.892.609.913.708,00

(4.854.898.295.145,00) 338.773.117.272,00

Untuk melihat efektifitas program dalam mencapai sasaran, sangat terkait dari cerminan serapan anggaran yang digunakan sebagai sumber daya keuangan. Pada tahun 2011, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki 8 (delapan) program, yakni program – program yang terdapat dalam Kontrak Kinerja tahun 2011. Sementera itu, pada tahun 2010 sebanyak 11 (sebelas) program. Penurunan jumlah program yang dilaksanakan merupakan akibat dari reorganisasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada tabel di bawah ini, disajikan dalam bentuk prosentase realisasi anggaran menurut program yang terdapat dalam kontrak kinerja selama tahun 2011 yang menunjukkan penyerapan anggaran rata-rata diantara angka 87%. Tahun 2011, Penyerapan anggaran tertinggi Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat pada Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik. Penyerapan anggaran kedua terbesar adalah Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi Dan Informatika. Sementara itu, penyerapan anggaran terkecil terdapat pada Program Pengelolaan Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika.

128

B A B III

Tabel 51 Realisasi Anggaran Menurut Program Tahun 2011 No. 1

2

3

4 5 6 7 8

Program Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi Dan Informatika Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi Dan Informatika Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi Dan Informatika Program Pengelolaan Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika Program Penyelenggaraan Pos Dan Informatika Program Pengembangan Aplikasi Informatika Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik Program Penelitian Dan Pengembangan SDM Kominfo TOTAL

Realisasi S/D 31 Desember 2011 (dalam rupiah) PAGU Realisasi % 209.048.792.000

182.916.267.692

87,50

8.000.000.000

6.584.458.425

82,31

19.833.500.000

18.920.123.028

95,39

789.150.469.000

614.636.760.915

77,89

1.918.171.233.000

1.577.476.661.346

82,24

183.738.900.000

164.113.314.885

89,32

220.648.762.000

210.582.248.865

95,44

159.777.482.000

139.635.303.802

87,39

3.508.369.138.000

2.914.865.138.958

83,08

B A B III

129

BAB IV PENUTUP

Sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh institusi Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap seluruh lini aktifitas. Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku instansi pemerintah yang sebagian besar aktifitasnya lebih berorientasi pada kegiatan yang bersifat pelayanan, menyadari benar bahwa kinerja sektor komunikasi dan informatika mengalami banyak tantangan. Termasuk tantangan dalam mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, hal-hal penunjang lain seperti peningkatan kemampuan teknis baik aparat dan pelaku telekomunikasi sehingga mampu meningkatkan kinerja sektor komunikasi dan informatika. Berdasarkan rencana strategis Kementerian komunikasi dan informatika 2010-2014, telah ditetapkan 18 (delapan belas) sasaran dan 28 kegiatan yang capaian kinerjanya telah diuraikan pada Bab 3. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2011, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Bahkan untuk indikator kinerja utama (IKU) Prosentase jangkauan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan Negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi daerah blank spot rata-rata telah tercapai sebesar 113,16% yang terdiri dari Desa Dering, jaringan backbone serap optik, jaringan broadband, Desa Informasi yang dilengkapi dengan Radio Komunitas, Desa Punya Internet (Pinter), Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), dan Mobil-PLIK (M-PLIK). Begitu juga dengan IKU Prosentase aktivitas penyebaran informasi public langsung kepada masyarakat rata-rata kinerjanya telah melebihi target hingga mencapai 103% yang terdiri dari pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Tradisional. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran dengan hasil yang dicapai dalam hitungan rata-rata adalah melewati perkiraan target sasaran, dengan nilai hampir 100 persen. Walaupun rata-rata pencapaian sasaran meraih hasil yang baik, namun belum semua indikator menunjukkan hasil sebagaimana yang ditargetkan. Ada beberapa sasaran yang capaiannya sesuai dan bahkan melampaui target, namun beberapa sasaran lainnya masih perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, serta penganggaran agar menjadi lebih baik pada tahun-tahun berikutnya. Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika tentunya dikaitkan juga dengan upaya Menteri Komunikasi dan Informatika yang secara bersamaan menetapkan program prioritas yang dapat menjadikan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai core dalam

130

B A B IV

penguatan perekonomian nasional melalui sektor Komunikasi dan Informatika. Permasalahan dalam pencapaian kinerja kualitatif ini adalah dalam pemilihan prioritas, sehingga dampak yang dicapai dari suatu pelaksanaan program, dapat menggerakkan institusi lain (khususnya dunia usaha), sehingga terjadi proses berantai, misalnya dalam peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan para stakeholders. Laporan Akuntabilitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting berkaitan dengan kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2011. Metode kuantitatif, penetapan indikator kinerja, serta analisis deskriptif terhadap hasil capaian diharapkan dapat membantu mengarahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukkan terhadap kesempurnaan LAKIP ini. Dengan demikian, laporan akuntabilitas ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.

B A B IV

131

 

  PENET TAPAN KINERJ JA TAHUN2011 1 KEMENTERIAN KOMUNIKAS SI DAN INFORMATIKA

m pem merintahan yan ng efektif, transparan, dan aku untabel serta b berorientasi pad da hasil, yang bertanda Dalam rangka mewujudkan manajemen tangan t di bawa ahini: Nama Jabatan J

: Tifatul Sembiring : Menteri Komunikasi dan Inforrmatika

Pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini d dalam rangka mencapai m targe et kinerja jangka j meneng gah seperti yang g telah ditetapkkan dalam doku umen perencana aan. Keberhasilan dan kegaga alan pencapaian n target kinerja tersebut menjadi tanggu ungjawab kami.

Jakarta,

April 2011

Menteri Komun nikasi danInform matika

Tifatu ul Sembiring

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran

S1.1

S1.2

S1.3

S2.1

S2.2

S2.3

S3.1

: :

KementerianKomunikasidanInformatika 2011

Sasaran Strategis (1) Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektifdan efisien

Indikator Kinerja (2) Jumlah Desa Dering per SSL

Target (3) 33.259

Program (4) Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Penyelesaian penyusunan Draft materi RUU Multimedia (KonvergensiTelematika) sebagaipengganti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi KebijakanKeamananInformasi

1 paketdoku men

PenyelenggaraanPosdanInforma tika

1 RPM

JumlahdokumenPermenPenyelenggaraanPenyia ran TV Digital Jumlahkonteninformasi yang diterima, dimanfaatkandandikembangkanolehPemdadanL embagaSosial Prosentase target PNBP dariBiayaHakPenggunaan (BHP) Frekuensi radio dansertifikasialat/ perangkat Telekomunikasi yang dapatdicapai Terselenggaranya layanan pos, Prosentasepeningkatanketertibanpenggunaanfre komunikasi dan informatika yang kuensi radio danstandarisasiperangkat profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi Tersedianya standar alat dan standar Jumlahdokumenmutu ISO/IEC 17025 yang mutu layanan serta mekanisme dapatdiselesaikansebagaipengakuanatasstandar pengawasan yang akuntabel pada mutupelayananBalaiBesarPengujianPerangkat layanan pos, komunikasi dan Telekomunikasi informatika OpiniHasil Audit BPK

1 dokumen

PengembanganAplikasiInformati ka PenyelenggaraanPosdanInform atika PengembanganInformasidanKo munikasiPublik

Tersedianya layanan konten informasi Jumlahpaketkonteninformasipublik yang yang edukatif, mencerahkan dan siappakaidandimanfaatkanolehPemerintahdaera

3 paket

Tersedia dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakatIndonesia dalam kerangka NKRI Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal

3 paket

100%

PengelolaanSumberDayadanP erangkatPosdanInformatika

70%

PengelolaanSumberDayadanP erangkatPosdanInformatika

1 dokumen

PengelolaanSumberDayadanP erangkatPosdanInformatika

WTP

PengawasandanPeningkatanAk untabilitasAparatur PengembanganInformasidanKo munikasiPublik

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sasaran Strategis (1) memberdayakan masyarakat S3.2 Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan konten informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat S3.3 Tercapainya peran-serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat S3.4 Terwujudnya masyarakat informasi yang kritis, produktif, beradab, berdaya saing dan cinta tanah air S4.1 Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika S4.2 Mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika S4.3 Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan S4.4. Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh-kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal S5.1 Mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasi dan informatika nasional agar mampu bersaing di dunia internasional

Target (3)

Program (4)

15 lokasi

PengembanganInformasidanKo munikasiPublik

Jumlahaktivitaspeningkatanperanorganisasikema syarakatansebagaipenyebarinformasi (KIM, media tradisional, media komunitas) di wilayahperbatasandandaerahtertinggal yang dilaksanakantepatwaktu.

60 lokasi

PengembanganInformasidanKo munikasiPublik

Jumlahpeserta workshop untukliterasimasyarakatumum

600 orang

PengembanganAplikasiInformati ka

JumlahKaryaRisetbidangKomunikasidanInformati ka di masing-masingwilayahkerja

56 paket

PenelitiandanPengembanganK omunikasidanInformatika

Prosentase SDM Kominfo yang memilikiSertifikasiStandarKompetensiKerjaBidan gKominfo Jumlah Aplikasi Layanan di bidang e-Business (Aplikasi Portal Common Platform e-Commerce dan Aplikasi e-Payment Engine)

60% dari 1000 orang 2 Aplikasi

PenelitiandanPengembanganK omunikasidanInformatika

Indikator Kinerja (2) h Jumlah Media Center lengkapdanberfungsisesuaistandar di Provinsi/ Kabupaten/ Kota di daerahterluar/ Terdepan/ PascaKonflik.

TIK

Nilai rata-rata e-Government Nasional

Jumlah karya Indonesia ICT Award (INAICTA)(

PengembanganAplikasiInformati ka

2.3

PengembanganAplikasiInformati ka

20 lokasi

PengembanganAplikasiInformati ka

LAMPIRAN PENETAPAN N KINERJA TAH HUN 2011 KEM MENTERIAN KO OMUNIKASI DA AN INFORMATIKA

S5.2

S5.3

S5.4

S Sasaran Strategis (1) Mendo orong rasa cinta c tanah air a melalui penggunaan produk dala am omunikasi da an negeri bidang ko atika informa Mening gkatkan posisi tawar Indonessia dalam perjanjian internasional i di an informatika bidang komunikasi da

Indikator Kinerja (2)) Angkapertu umbuhanindusttridanpengguna aanopen source

Prosentase ekeberhasilanK KementerianKom munikasi danInforma atikadalammem mpertahankanregulasida nkebijakannasional sector KominfodalamSidangInterrnasionalterkaitpenggun b frekuens si radio aan local konten, band agi In ndonesia, strategisba danpenyele enggaraanperp posannasional Memba angun pencitraa an positif negara JumlahKerj rjasamadenganlembaga mu ultilateral, Indone esia di mata Inte ernasional bilateral, da an regional yan ng efektif

Target (3) 1 15%

Program m (4) embanganAplikkasiInformati Penge ka

100%

Duku unganManajeme endanLayan anTeknislainnya

5 paket

Duku unganManajeme endanLayan anTeknislainnya

aran Kementeria anKomunikasidanInformatikaT Tahun 2011 : Rp p. 3.450.272.40 00.000,Jumlah Angga

Jakarta,

April 2011

M MenteriKomunik kasidanInforma atika,

TifatulSembiring

PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 SE EKRETARIAT JENDERAL J

 

m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Basuki Yusuf Iskandar : Sekretaris Jen nderal Kemente erian Komunikas si dan Informatiika

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Tifatul Sembiring : Menteri Komunikasi dan Inforrmatika n langsung piha ak pertama Selaku atasan

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhassilan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, ormatika Menteri Komunikasi dan Info

Tifa atul Sembiring

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Sekrettaris Jenderal

Basuki Y Yusuf Iskandar

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Unit Organisasi Eselon 1 Tahun Anggaran

: :

Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika 2011

Sasaran Strategis (1) Terlaksananya peningkatan koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan kementerian. (M2.S2.3) Terlaksananya peningkatan pembinaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik negara (M2.S2.2) Terlaksananya peningkatan pengelolaan kepegawaian dan penataan organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (M2.S2.2) Terlaksananya peningkatan koordinasi perumusan dan penanganan hukum di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (M2.S2.3) Terlaksananya layanan administrasi dan tatalaksana kerjasama nasional maupun internasional bidang Informasi dan Komunikasi yang efektif dan efisien (M5.S5.3)

Terlaksananya layanan komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien. (M3.S3.4) Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha, Perlengkapan, Rumah Tangga serta Persuratan dan Kearsipan Kementerian yang efektif dan Efisien. (M3.S3.4)

Indikator Kinerja (2) Persentase (%) dokumen perencanaan program, anggaran, dan laporan Kementerian yang terselesaikan tepat waktu;

Target (3) 100%

Prosentase kasus TP/TGR yang telah diselesaikan

100%

Penyusunan konsep Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk diserahkan ke Kementerian PAN dan RB Jumlah dokumen konsep usulan Kelembagaan UPT Kominfo ke menPAN Persentase (%)kenaikan pangkat dan golongan Pegawai Di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diproses dan tepat waktu Prosentase Penanganan dan Penyelesaian Kasus Hukum di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Prosentase Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Bidang Komunikasi dan Informatika Prosentase MoU kerjasama Multilateral dan Bilateral yang ditandatangani sesuai jadwal Persentase (%) Keberhasilan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mempertahankan regulasi dan kebijakan nasional sektor Kominfo Dalam Sidang Internasional terkait penggunaan lokal konten, band frekuensi radio strategis bagi Indonesia, penyelenggaraan perposan nasional Prosentase tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada PPID Database Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Internal Kementerian

1 dokumen 4 dokumen 100% 70% 100%

80% 100%

100% 1 unit

AN PENETAPAN KINERJA TA AHUN 2011 SEK KRETARIAT JE ENDERAL KEM MENTERIAN KO OMUNIKASI DA AN INFORMATIKA LAMPIRA

Sasaran Strategis (1) Peningkatan pelayanan, p peng gelolaan, pengembanga an dan pemanfa aatan data dan informasi serta a sarana teknik k telematika. (M2.S2.3) Terlaksananya a peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan pegawai (M4.S S4.2)

Indikattor Kinerja (2) Jumlah h sistem layanan n data dan inforrmasi yang dike embangkan dan n dimanfa aatkan (e-DIPA A, e-SIMPATIK, e-CPNS,e-Das shboard & ICT

Jumlah h pelaksanaan pendidikan p dan pelatihan struk ktural, fungsiona al, dan teknis dalam d lingkup Kementerian K Ko omunikasi dan Informatika

Target (3) 4 software

22

Jumlah J Anggarran Program Du ukungan Manaje emen dan Laya anan Teknis Lainnya : Rp. 207.052.400.000

Menteri Komunikasi dan Info ormatika

J Kemen nterian Komunikasi dan Inform matika Sekretaris Jenderal

Tifa atul Sembiring

Basuki Yusuf Iskandarr

PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 BIRO PERENC CANAAN

 

m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Hedi M. Idris : Kepala Biro Pe erencanaan

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Basuki Yusuf Iskandar : Sekretaris Jenderal Kementerrian Komunikas si dan Informatik ka n langsung piha ak pertama Selaku atasan

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Sekrretaris Jenderal

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Kepala Biiro Perencanaan

Basuk ki Yusuf Iskanda ar

Hed di M. Idris

AN PENETAPAN KINERJA TA AHUN 2011 SEK KRETARIAT JE ENDERAL KEM MENTERIAN KO OMUNIKASI DA AN INFORMATIKA LAMPIRA Unit Organisasi Eselon 2 Tahun T Anggara an

: :

Biro Perenccanaan 2011

Sasaran Stra ategis (1) Terlaksananya a peningkatan koordinasi k penyusunan re encana program m, kegiatan dan n anggaran, sertta evaluasi dan penyusunan la aporan kementerian.

Indika ator Kinerja (2) ntase (%) dokumen perencana aan program, anggaran, dan la aporan Persen Kemen nterian yang terrselesaikan tepat waktu; Persen ntase (%) Bimte ek penyusunan Program, angg garan, evaluasi dan d laporan Kementerian yang terlaksana. Persen ntase (%) kegia atan monitoring dan evaluasi p pelaksanaan pro ogram secara a periodik.

Target (3) 100% 100% 100%

aran Koordinasi Penyusunan Program, P Kegiattan dan Anggarran, Lintas Sekttoral dan Daera ah serta Evaluas si dan Laporan Jumlah Angga Kementerian Komunikasi K dan n Informatika: R Rp. 6.582.300.00 00

Jakarta,,

Maret 2011 1

Sekretaris s Jenderal Kementerian Komunikasi dan Inforrmatika

Kepala B Biro Perencanaa an

Basuki Yusuf Iskand dar

He edi M. Idris

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 BIRO KEP PEGAWAIAN DAN D ORGANISASI m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Sri Cahaya Kh hoironi : Kepala Biro Ke epegawaian da an Organisasi

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Basuki Yusuf Iskandar : Sekretaris Jen nderal Kemente erian Komunikas si dan Informatiika Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Sekrretaris Jenderal

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Ke epala Biro Kepegawaian dan Organisasi O

Basuk ki Yusuf Iskanda ar

Sri Cah haya Khoironi

AN PENETAPAN KINERJA TA AHUN 2011 SEK KRETARIAT JE ENDERAL KEM MENTERIAN KO OMUNIKASI DA AN INFORMATIKA LAMPIRA Unit Organisasi Eselon 2 Tahun T Anggara an

: :

Biro Kepega awaian dan Org ganisasi 2011

Sasaran Stra ategis (1) Terlaksananya a peningkatan pengelolaan p kepegawaian dan d penataan organisasi o Kementerian Komunikasi K dan n Informatika

Indika ator Kinerja (2) Penyu usunan konsep Reformasi Birokrasi Kementerrian Komunikassi dan Inform matika untuk dise erahkan ke Kem menterian PAN dan RB Persen ntase updating data pegawai Kominfo K yang a akurat Jumlah dokumen kon nsep usulan Kellembagaan UPT T Kominfo ke MenPAN M

Target (3) 1 dokumen

Persen ntase peningka atan jumlah peja abat fungsional Kominfo yang sesuai s denga an kompetensi Persen ntase kenaikan pangkat dan golongan pegaw wai di lingkungan Kemen nterian Komunikasi dan Inform matika yang diprroses dan tepatt waktu Persen ntase penyusun nan Analisis Jab batan Kemente erian Kominfo se esuai Perme en No. 17 Tahun 2010 Persen ntase penyelesaian dokumen peraturan/regullasi tentang Polla Karier Pegaw wai Kementerian n Kominfo

100%

100% 4 dokumen

100% 50% 100%

aran Kegiatan Koordinasi K Pemb binaan Kepega awaian dan Penataan Organisa asi Kementerian n Komunikasi dan Informatika : Jumlah Angga Rp. 12.484.000.000 Jakarta a,

Maret 2011

Sek kretaris Jendera al Kementerian Komunikasi K dan Informatika

K Kepala Biro Kep pegawaian dan Organisasi

Basuki Yusuf Iskand dar

Sri Cahaya Khoironi

PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 BIRO KEUANGAN

 

m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Bambang Sigit Nugroho : Kepala Biro Ke euangan

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Basuki Yusuf Iskandar : Sekretaris Jen nderal Kemente erian Komunikas si dan Informatiika Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Sekrretaris Jenderal

Basuk ki Yusuf Iskanda ar

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Kepala B Biro Keuangan

Bambang g Sigit Nugroho o

AN PENETAPAN KINERJA TA AHUN 2011 SEK KRETARIAT JE ENDERAL KEM MENTERIAN KO OMUNIKASI DA AN INFORMATIKA LAMPIRA Unit Organisasi Eselon 2 Tahun T Anggara an

: :

Biro Keuang gan 2011

Sasaran Stra ategis (1) Terselenggara anya pengelolaa an sumber daya a komunikasi da an informatika yang y optimal

Indika ator Kinerja (2) ntase Laporan Keuangan K dan Laporan L Barang g Milik Negara yang y Persen berhassil disusun tepat waktu dan sessuai dengan Sta andar Akuntanssi Pemerrintah (SAP) Persen ntase inventarissasi registrasi da an pemutakhira an data BMN Jumlah Bimtek penattausahaan administrasi keuang gan dan BMN Persen ntase kasus TP P/TGR yang tela ah diselesaikan

Target (3) 100%

Prosen ntase penyelesa aian tindak lanju ut temuan hasil pemeriksaan dari d Badan Pemerriksa Keuangan (BPK) Persen ntase Penyelesa aian laporan Rea alisasi Anggaran, Laporan mon nev barang dan jasa serta laporan Monev PNBP yang berhasil disusun d tepat waktu w

100%

100% 11 100%

100%

aran Kegiatan Koordinasi Pe embinaan dan Pengelolaan Keuangan K dan Penatausahaa an Barang Miliik Negara Kem menterian Jumlah Angga Komunikasi da an Informatika Rp. R 31.353.342.000 Jakarta,,

Maret 2011 1

Sek kretaris Jendera al

Kepala Biro Keuangan n

Basuki Yusuf Iskand dar

Bamban ng Sigit Nugroho o

PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 BIRO HUK KUM

 

m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: D. Susilo Hartono : Kepala Biro Hukum

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Basuki Yusuf Iskandar : Sekretaris Jen nderal Kemente erian Komunikas si dan Informatiika Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Sekrretaris Jenderal

Basuk ki Yusuf Iskanda ar

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Kepala a Biro Hukum

D. Su usilo Hartono

AN PENETAPAN KINERJA TA AHUN 2011 SEK KRETARIAT JE ENDERAL KEM MENTERIAN KO OMUNIKASI DA AN INFORMATIKA LAMPIRA Unit Organisasi Eselon 2 Tahun T Anggara an

: :

Biro Hukum 2011

Sasaran Stra ategis

Indika ator Kinerja (1) (2) Terlaksananya a peningkatan koordinasi k perum musan Prosen ntase Penanga anan dan Peny yelesaian Kasu us Hukum di Lingkungan L dan penangan nan hukum di lin ngkungan Kemen nterian Komunikasi dan Inform matika Kementerian Komunikasi K dan n Informatika Prosen ntase Koordinasi Penyusu unan Kebijakan dan Regula asi Bidang Komun nikasi dan Inforrmatika Prosen ntase Dokume entasi Peraturran Perundang g-undangan da an Produk Hukum m Bidang Komu unikasi dan Informatika Prosen ntase Hasil Monitoring, Evaluasi E dan Penelaahan Peraturan Perund dang-undangan n Bidang Komunikasi dan Inforrmatika secara periodik

Target (3) 70% 80% 100% 80%

aran Kegiatan Koordinasi Pe erumusan Pera aturan Perunda ang-undangan dan Bantuan Hukum Kemen nterian Komuniikasi dan Jumlah Angga Informatika ; Rp R 8.406.100.00 00 Jakarta,,

Maret 2011 1

Sek kretaris Jendera al Kementerian Komunikasi K dan Informatika

Kepala Biro Hukum

Basuki Yusuf Iskand dar

D. Su usilo Hartono

PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 BIRO UMUM

 

m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Cecep Ahmed d Feizal : Kepala Biro Umum

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Basuki Yusuf Iskandar : Sekretaris Jen nderal Kemente erian Komunikas si dan Informatiika Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Sekrretaris Jenderal

Basuk ki Yusuf Iskanda ar

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Kepala a Biro Umum

Cecep Ahmed Feizal

AN PENETAPAN KINERJA TA AHUN 2011 SEK KRETARIAT JE ENDERAL KEM MENTERIAN KO OMUNIKASI DA AN INFORMATIKA LAMPIRA Unit Organisasi Eselon 2 Tahun T Anggara an

: :

Biro Umum 2011

Sasaran Stra ategis (1) Terlaksananya a Pelayanan Ta ata Usaha, Perlengkapan,, Rumah Tangg ga serta Persura atan dan Kearsipan n Kementerian yang y efektif dan n Efisien.

Terlaksananya a rehabilitasi ge edung dan renovvasi sarana dan pra asarana

Indika ator Kinerja (2) ntase Layanan Ketatausahaan n yang tepat wa aktu Persen

Target (3) 100%

Persen ntase Layanan Penyediaan Ke elengkapan Rum mah Tangga Jumlah Bimtek Penattaan Surat Men nyurat dan Kearrsipan

100% 3 (tiga)

Database Inventarisa asi Sarana dan Prasarana Pela ayanan Internal nterian Kemen Persen ntase Pelaksana aan Renovasi Ge edung

1 (satu)

Persen ntase Pelaksan naan Renovasi Ruang R Kerja Pe egawai

100%

100%

ggaran Kegiata an Koordinasi Pe embinaan dan Pengelolaan Ad dministrasi, Pen ngadaan Barang/Jasa serta Pe elayanan Penun njang 1. Jumlah Ang Pelaksanaa an Tugas Keme enterian Komun nikasi dan Inform matika : Rp. 36..096.400.000 2. Jumlah Ang ggaran Kegiata an Pelaksanaan n pembangunan n dan rehabilitas si sarana dan prasarana Keme enterian Komun nikasi dan Inform matika : Rp. 8000.0 000.000 Jakarta,, kretaris Jendera al Sek Kementerian Komunikasi K dan Informatika

Basuki Yusuf Iskand dar

Maret 2011 1

Kepalla Biro Umum

Cecep Ahmed Feizal

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 PUSAT DAT TA DAN SARA ANA INFORMA ATIKA m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Yan Riyanto : Kepala Pusat Data dan Saran na Informatika

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Basuki Yusuf Iskandar : Sekretaris Jen nderal Kemente erian Komunikas si dan Informatiika Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Sekrretaris Jenderal

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Kep pala Pusat Data a dan Sarana In nformatika

Basuk ki Yusuf Iskanda ar

Yan Riyanto

AN PENETAPAN KINERJA TA AHUN 2011 SEK KRETARIAT JE ENDERAL KEM MENTERIAN KO OMUNIKASI DA AN INFORMATIKA LAMPIRA Unit Organisasi Eselon 2 Tahun T Anggara an

: :

Pusat Data dan Sarana Infformatika 2011

Sasaran Stra ategis (1) Peningkatan kkualitas Layanan n TIK Kementerian Komunikasi da an Informatika

Indika ator Kinerja (2) Rata-rrata HIT yang mengakses m Web bsite Kementeriian Komunikasi dan Inform matika

Target (3) 910.000 hit

Jumlah Aplikasi yang g dikembangkan n (e-DIPA, e-SIM MPATIK,e-CPN NS, eboard & ICT) Dashb

4

aran Kegiatan Pelayanan, Pengelolaan, P Pe engembangan, dan Pemanfa aatan Data dan n Informasi se erta Sarana Infformatika Jumlah Angga Kementerian Komunikasi K dan n Informatika : R Rp. 10.393.500..000

Jakarta,,

Maret 2011 1

Sek kretaris Jendera al Kementerian Komunikasi K dan Informatika

Ke epala Pusat Datta dan Sarana Informatika

Basuki Yusuf Iskand dar

Ya an Rianto

PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 PUSAT KERJASAMA K IN NTERNASIONA AL

 

m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Ikhsan Baidiru us : Kepala Pusat Kerjasama Inte ernasional

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Basuki Yusuf Iskandar : Sekretaris Jen nderal Kemente erian Komunikas si dan Informatiika Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Sekrretaris Jenderal

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Kepala K Pusat Ke erjasama Intern nasional

Basuk ki Yusuf Iskanda ar

Ikhsa an Baidirus

AN PENETAPAN KINERJA TA AHUN 2011 SEK KRETARIAT JE ENDERAL KEM MENTERIAN KO OMUNIKASI DA AN INFORMATIKA LAMPIRA Unit Organisasi Eselon 2 Tahun T Anggara an

: :

Pusat Kerjasama Internasio onal 2011

Sasaran Stra ategis (1) Terlaksananya a layanan penye ediaan data dan n informasi yang g transparan da an akuntabel.

Indika ator Kinerja (2) Persen ntase MoU kerjasama Multilate eral dan Bilateral yang ditanda atangani sesuai jadwal Persen ntase (%) fasilittasi penyelesaia an masalah perrbatasan antar negara n terkaitt dengan masalah Frekuensi ra adio Persen ntase (%) keberhasilan Kemen nterian Komunikkasi dan Inform matika dalam mempertahank kan regulasi dan kebijakan nas sional sector Ko ominfo asional terkait penggunaan local konten, band d frekuensi, dalam Sidang Interna s bagi In ndonesia, penye elenggaraan pe erposan nasiona al radio strategis

Target (3) 80% 100% 100%

aran kegiatan Pelayanan Ketattalaksanaan dan n Administrasi Kpenyeleerjasa K ama Internasion nal Kementerian n Komunikasi da an Jumlah Angga Informatika: Rp. 14.451.000.0 000

Jakarta,,

Maret 2011 1

Sek kretaris Jendera al Kementerian Komunikasi K dan Informatika

K Kepala Pusat K Kerjasama Intern nasional

Basuki Yusuf Iskand dar

Ikhssan Baidirus

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 PU USAT INFORM MASI DAN HUB BUNGAN MASY YARAKAT m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Gatot Sulistian ntoro Dewa Bro oto : Kepala Pusat Informasi dan Hubungan H Masy yarakat

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Basuki Yusuf Iskandar : Sekretaris Jen nderal Kemente erian Komunikas si dan Informatiika Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Sekrretaris Jenderal

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Kepala Pusat Informassi dan Hubunga an Masyarakat

Basuk ki Yusuf Iskanda ar

Gatot Sulistiantoro Dewa Broto

AN PENETAPAN KINERJA TA AHUN 2011 SEK KRETARIAT JE ENDERAL KEM MENTERIAN KO OMUNIKASI DA AN INFORMATIKA LAMPIRA Unit Organisasi Eselon 2 Tahun T Anggara an

: :

Pusat Inform masi dan Hubun ngan Masyarakat 2011

Sasaran Stra ategis (1) Terlaksananya a layanan komu unikasi dan informasi publik yang efe ektif dan efisien n.

Indika ator Kinerja (2) Jumlah Promosi, siarran pers dan Pu ublikasi Kepada a Publik Secara Langsung

Target (3) 7 kali

Persen ntase Promosi, siaran pers, dan Publikasi Ke epada Publik Melalui Media Persen ntase tanggapa an atas pertanya aan-pertanyaan n yang disampa aikan kepada PPID Persen ntase penyusun nan dokumen hasil h analisis berita dan opini pu ublik di lingkun ngan internal da an eksternal Ke emenkominfo

100% 100% 100%

aran Kegiatan Pelayanan Info ormasi, Promosi, Penyediaan n Akses Inform masi dan Dokum mentasi Kemen nterian Komuniikasi dan Jumlah Angga Informatika : Rp. R 7.263.200.000

Jakarta,,

Maret 2011 1

Sek kretaris Jendera al Kementerian Komunikasi K dan Informatika

Kepala a Pusat Informa asi dan Hubunga an Masyarakat

Basuki Yusuf Iskand dar

Gatot Sulisttiantoro Dewa Broto B

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN P PE EGAWAI m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: M. Basmi Sarm man : Kepala Pusat Pendidikan dan n Pelatihan Peg gawai

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Basuki Yusuf Iskandar : Sekretaris Jen nderal Kemente erian Komunikas si dan Informatiika Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Sekrretaris Jenderal

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Kepala a Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Basuk ki Yusuf Iskanda ar

M. Ba asmi Sarman

AN PENETAPAN KINERJA TA AHUN 2011 SEK KRETARIAT JE ENDERAL KEM MENTERIAN KO OMUNIKASI DA AN INFORMATIKA LAMPIRA Unit Organisasi Eselon 2 Tahun T Anggara an

: :

Pusat Pendidikan dan Pela atihan Pegawai 2011

Sasaran Stra ategis (1) Terlaksananya a peningkatan la ayanan pendidiikan dan pelatihan pegawai

Indika ator Kinerja (2) Jumlah Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Peg gawai Struktura al, onal dan teknis s Dalam Lingkup p Kementerian Komunikasi dan fungsio Inform matika Persen ntase (%) Pega awai Peserta Diklat Fungsionall yang Dimanfaatkan Sesua ai Dengan Hasil Diklat

Target (3) 22

100%

aran Kegiatan Pelaksanaan P dan Pengembang gan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Keme enterian Komunikasi dan Inform matika : Jumlah Angga Rp. 11.559.200.000

Jakarta,,

Maret 2011 1

Sek kretaris Jendera al Kementerian Komunikasi K dan Informatika

Kepala Pusat Pendid dikan dan Pelatihan Pegawai

Basuki Yusuf Iskand dar

M. Ba asmi Sarman

PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 SEK KRETARIAT DE EWAN PERS

 

m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Kusmadi : Sekretaris Dew wan Pers

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Basuki Yusuf Iskandar : Sekretaris Jen nderal Kemente erian Komunikas si dan Informatiika Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Sekrretaris Jenderal

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Sekretarris Dewan Pers

K Kusmadi Basuk ki Yusuf Iskanda ar

AN PENETAPAN KINERJA TA AHUN 2011 SEK KRETARIAT JE ENDERAL KEM MENTERIAN KO OMUNIKASI DA AN INFORMATIKA LAMPIRA Unit Organisasi Eselon 2 Tahun T Anggara an

: :

Sekretariat Dewan Pers 2011

Sasaran Stra ategis (1) Tersedianya sarana dan pras sarana penduku ung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugass Dewan Pers

Indika ator Kinerja (2) Persen ntase fasilitasi pengaduan p bida ang pers yang terselesaikan t Jumlah kegiatan peniingkatan peran Dewan Pers

Target (3) 75% 61 dokumen d

aran Kegiatan Dukungan D Mana ajemen dan Duk kungan Teknis Lainnya Dewan n Pers : Rp. 17.760.000.000 Jumlah Angga

Jakarta,,

Maret 2011 1

Sek kretaris Jendera al Kementerian Komunikasi K dan Informatika

Sekreta aris Dewan Pers s

Basuki Yusuf Iskand dar

K Kusmadi

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 SEKRETARIA AT KOMISI PEN NYIARAN INDO ONESIA m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Oemar Edi Pra abowo : Sekretaris Kom misi Penyiaran Indonesia

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Basuki Yusuf Iskandar : Sekretaris Jen nderal Kemente erian Komunikas si dan Informatiika Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Sekrretaris Jenderal

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha S Sekretaris Komis si Penyiaran Ind donesia

Basuk ki Yusuf Iskanda ar

Oemarr Edi Prabowo

AN PENETAPAN KINERJA TA AHUN 2011 SEK KRETARIAT JE ENDERAL KEM MENTERIAN KO OMUNIKASI DA AN INFORMATIKA LAMPIRA Unit Organisasi Eselon 2 Tahun T Anggara an

: :

Sekretariat Komisi Penyiarran Indonesia 2011

Sasaran Stra ategis (1) Tersedianya dukungan d teknis s dan manajeme en dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugass KPI Pusat

Indika ator Kinerja (2) Terlak ksananya pemutakhiran peratu uran KPI sesuai dengan peruba ahan peratu uran perundang-undangan dan n perkembangan norma-norma a yang berlak ku dalam masya arakat

Target (3) 2 Peraturan KPI

Meningkatnya jumlah h waktu pengaw wasan isi siaran televisi

15 jam perhari 11 stasiun TV 10% dari tahun s sebelumnya

Menurrunnya jumlah teguran t terhada ap lembaga pen nyiaran

Meningkatnya pengaduan masyarak kat terhadap isi siaran

aran Rp. 27.900 0.000.000 Jumlah Angga

Jakarta a, Sek kretaris Jendera al Kementerian Komunikasi K dan Informatika

Maret 201 11

Sekretaris Kom misi Penyiaran Indonesia

20% dari tahun s sebelumnya

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 SEKRETAR RIAT KOMISI IN NFORMASI PU USAT m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Bambang Hardi Winata : Sekretaris Kom misi Informasi P Pusat

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Basuki Yusuf Iskandar : Sekretaris Jen nderal Kemente erian Komunikas si dan Informatiika Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Sekrretaris Jenderal

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Sekretaris Komisi Informasi Pusat P

Basuk ki Yusuf Iskanda ar

Bambang Hardi Winata a

AN PENETAPAN KINERJA TA AHUN 2011 SEK KRETARIAT JE ENDERAL KEM MENTERIAN KO OMUNIKASI DA AN INFORMATIKA LAMPIRA Unit Organisasi Eselon 2 Tahun T Anggara an

: :

Sekretariat Komisi Informasi Pusat 2011

Sasaran Stra ategis (1) Tersedianya dukungan d teknis s dan manajeme en dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugass asi (KI) Pusat Komisi Informa

Indika ator Kinerja (2) Persen ntase penyelesaian sengketa informasi i publik k

Target (3) 80%

Persen ntase (%) bada an publik yang melaksanakan m k ketentuan keterrbukaan inform masi publik Jumlah kegiatan pela aksanaan progra am pengemban ngan peran dan n uatan Kelembag gaan Komisi Infformasi Pengu

aran Rp. 13.416 6.700.000 Jumlah Angga

Jakarta,, Sek kretaris Jendera al Kementerian Komunikasi K dan Informatika

Basuki Yusuf Iskand dar

Maret 2011 1

Sekretaris Ko omisi Informasi Pusat

Bamban ng Hardi Winata a

80% 1 paket 12

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 DIRE EKTORAT JENDERAL SUMB BER DAYA DAN N PERANGKAT T POS DAN INF FORMATIKA m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Dr. Muhamma ad Budi Setiawan, M. Eng : Plt. Direktur Je enderal Sumber Daya dan Perrangkat Pos dan n Informatika

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Ir. Tifatul Sembiring : Menteri Komunikasi dan Inforrmatika n langsung piha ak pertama Selaku atasan

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhassilan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, ormatika Menteri Komunikasi dan Info

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Plt. Direkturr Jenderal Sumb P Pos dan d ber Daya dan Perangkat Infformatika

Ir. Tiffatul Sembiring

Dr. D Muhammad Budi Setiawan, M. Eng

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA Unit Organisasi Eselon 1 Tahun Anggaran

: :

Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika 2011

Sasaran Strategis (1)

Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal S.2.1.

Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi S.2.2. Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika S.2.3.

Indikator Kinerja (2) Prosentase target PNBP dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio dan Sertifikasi Alat / Perangkat Telekomunikasi yang dapat dicapai Jumlah dokumen Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio (SPFR) dan Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF) yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan regulasi. Jumlah wilayah propinsi yang mendapatkan peningkatan sistem monitoring frekuensi radio (SPFR) yang terintegrasi dengan system pelayanan dan database perijinan frekuensi radio (SIMF) Jumlah personil Operator Radio Maritim, Konsesi dan Amatir yang berkualitas dan memenuhi standar internasional. Jumlah regulasi menyeluruh mengenai Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR) Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Spektrum untuk implementasi TV Digital Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Spektrum Untuk Implementasi Broadband Wireless Access (BWA) Jumlah dokumen Perencanaan Kebijakan Penggunaan Frekuensi Untuk Penyelenggaraan Trunking Digital Jumlah paket Implementasi Kebijakan Pentarifan Frekuensi Seluler dan Fixed Wireless Access (FWA) Jumlah sertifikat alat dan perangkat pos dan informatika yang dapat diselesaikan dalam 1 minggu Prosentase Peningkatan ketertiban penggunaan frekuensi radio dan standardisasi perangkat

Target (3)

70 persen

Jumlah standar dan persyaratan teknis bidang pos dan informatika yang dapat diselesaikan Jumlah jenis pelayanan baru yang ditambahkan dalam jenis pelayanan pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi

10 dokumen 3 jenis layanan

100 % 2 dokumen 5 propinsi 4000 personil 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 paket 50 sertifikat

LAMPIRAN L PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 2 DIREKTO ORAT JENDERA AL SUMBER DAYA D DAN PER RANGKAT POS S DAN INFORM MATIKA Sasaran Stra ategis (1)

Mendorong tum mbuhnya iklim penelitian p dan pengembangan di bidang kom munikasi dan 4.1. informatika S.4

Indika ator Kinerja (2) Jumlah h dokumen muttu ISO/IEC 17025 yang dapat diselesaikan se ebagai pengakuan atas stand dar mutu pelaya anan Balai Besar Pengujian Pe erangkat Teleko omunikasi

Target (3) 1 dokumen d

Jumlah h dokumen ped doman untuk pe erhitungan ketid dakpastian alat ukur yang dapat diselesaikan se ebagai acuan ak kurasi pengujian pada Balai Be esar Pengu ujian Perangkat Telekomunikas si

8 dokumen d

Jumlah h disain subsisttem perangkat mobile m broadba and yang dihasilkan 4 disain

Jumlah Anggaran gelolaan Sumbe er Daya dan Perangkat Pos da an Informatika : Program Peng

Rp. 789 9.150.469.000,Jakarta,

Maret 2011

Menteri Kom munikasi dan Infformatika

Plt. Direkturr Jenderal Sum mber Daya dan Perangkat P Pos dan Informatika

Ir. TIFA ATUL SEMBIRIING

Dr. MUHAMMAD M B BUDI SETIAWAN, M. Eng

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 SEK KRETARIAT DITJEN SUMBE ER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFO ORMATIKA m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Farida Dwi. Ca ahyarini : Sekretaris Ditjen Sumber Dayya dan Perangk kat Pos dan Info ormatika

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Dr. Muhamma ad Budi Setiawan, M. Eng : Plt. Direktur Je enderal Sumberr Daya dan Perrangkat Pos dan n Informatika Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Plt. Direkttur Jenderal Sumber Daya dan n Perangkat Pos s dan I Informatika

Dr. Muhamma ad Budi Setiawan, M. Eng

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Sekretaris S Ditjen Sumber Daya a dan Perangka at Pos dan Inforrmatika

Farida D Dwi. Cahyarini

LAMPIRAN L PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 2 DIREKTO ORAT JENDERA AL SUMBER DAYA D DAN PER RANGKAT POS S DAN INFORM MATIKA Unit U Organisasi Eselon 2 Tahun T Anggara an

: :

Sekretariat D Direktorat Jenderal Sumber Da aya dan Perang gkat Pos dan In nformatika 2011

Sasaran Stra ategis (1) Terselenggara anya pengelolaa an sumber daya a komunikasi dan informatika ya ang optimal S.2 2.1.

Indika ator Kinerja (2) Jumlah h dokumen pela aksanaan anggaraan dan pena atausahaan PN NBP

Target (3) 1 paket

Jumlah h dokumen Perrencanaan, Data a, Pelaporan da an Evaluasi Jumlah h dokumen pera aturan perunda angan, penyeles saiaan dan pencegahan kasus hukum bidang SDPPI Jumlah h dokumen sara ana dan prasarana perkantora an, penatausaha aan dan pening gkatan kualitas SDM

1 paket 1 paket 1 paket

Jumlah Anggaran an teknis lainnya a : Rp. 257.8 811.457.000,Kegiatan Layanan administrasi dan dukunga

Jakarta,

Maret 2011

Plt. Direk ktur Jenderal Su umber Daya dan n Perangkat Po os dan Informatika

Sekretaris D Direktorat Jenderal Sumbe er Daya dan Pe erangkat Pos da an Informatika

D BUDI SETIAW WAN, M. Eng Dr. MUHAMMAD

Dra. D FARIDA D DWI CAHYARIINI, MM

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 DIREKTOR RAT STANDAR RISASI PERAN NGKAT POS DA AN INFORMAT TIKA m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Ir. Lolly Amalia a Abdullah, M.S Sc : Direktur Stand darisasi Perangkat Pos dan Infformatika

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Basuki Yusuf Iskandar : Sekretaris Jen nderal Kemente erian Komunikas si dan Informatiika Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Plt. Direkttur Jenderal Sumber Daya dan n Perangkat Pos s dan I Informatika

Dr. Muhamma ad Budi Setiawan, M. Eng

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Direktur Standarisasi Perangkat P Pos dan d Informatika

Ir. Lolly Ama alia Abdullah, M.Sc M

LAMPIRAN L PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 2 DIREKTO ORAT JENDERA AL SUMBER DAYA D DAN PER RANGKAT POS S DAN INFORM MATIKA Unit U Organisasi Eselon 2 Tahun T Anggara an

: :

Direktorat Standarisasi Perrangkat Perangkat Pos dan Infformatika 2011

Sasaran Stra ategis (1) Terselenggara anya pengelolaa an sumber daya a komunikasi dan informatika ya ang optimal S.2 2.1.

Indika ator Kinerja (2) Prosen ntase pencapaian target PNBP P dari Sertifikassi Alat/Perangka at Teleko omunikasi

Target (3)

Terselenggara anya layanan po os, komunikasi dan informatika yan ng profesional dan d memiliki integritas mora al yang tinggi S.2.2. Tersedianya sttandar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme m pen ngawasan yang g akuntabel pada a layanan pos, komunikasi dan n informatika S.2.3. Mendorong tum mbuhnya iklim penelitian p dan pengembangan di bidang kom munikasi dan 4.1. informatika S.4

h sertifikat alat dan perangkat pos dan informatika yang dapa at Jumlah diseles saikan dalam 1 minggu

50 s sertifikat

h standar dan persyaratan p teknis bidang pos dan informatika a yang Jumlah dapat diselesaikan

10 dokumen d

Jumlah h disain subsisttem perangkat mobile m broadba and yang dihasilkan

100 %

4 disain

Jumlah Anggaran etapan dan Pen ngembangan Standarisasi Pera angkat dan Layanan Pos dan Informatika I Rp p. 22.173.391.0 000,Kegiatan Pene

Plt. Direk ktur Jenderal Su umber Daya dan n Perangkat Po os dan Informatika

Dr. MUHAMMAD D BUDI SETIAW WAN, M. Eng

Jakarta, Maret 2011 Direkturr Standarisasi P Perangkat Pos dan d Informatika a

Irr. LOLLY AMALIA ABDULLA AH, M.Sc

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 DIRE EKTORAT PENATAAN SUMB BER DAYA DAN N PERANGKAT T POS DAN INFORMATIKA m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Dr. Ir. Titon Dutono, D M. Eng : Direktur Penattaan Sumber Daya dan Perang gkat Pos dan In nformatika

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Dr. Muhamma ad Budi Setiawa an, M. Eng : Plt. Direktur Je enderal Sumber Daya dan Perrangkat Pos dan n Informatika Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Plt. Direkttur Jenderal Sumber Daya dan n Perangkat Pos s dan I Informatika

Dr. Muhammad Budi Setiawa an, M. Eng

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Direktur D Penataa an Sumber Dayya dan Perangk kat Pos dan Info ormatika

Dr. Ir. Titon Dutono, M. Eng

LAMPIRAN L PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 2 DIREKTO ORAT JENDERA AL SUMBER DAYA D DAN PER RANGKAT POS S DAN INFORM MATIKA Unit U Organisasi Eselon 2 Tahun T Anggara an

: :

Direktorat Penataan Sumbe er Daya dan Pe erangkat Pos da an Informatika 2011

Sasaran Stra ategis (1)

Terselenggara anya pengelolaa an sumber daya a komunikasi dan informatika ya ang optimal S.2 2.1.

Indika ator Kinerja (2) h dokumen Perrencanaan Sum mber Daya Spek ktrum untuk imp plementasi Jumlah TV Dig gital Jumlah h Perencanaan Sumber Daya Spektrum Untu uk Implementas si Broadb band Wireless Access A (BWA) Jumlah h Perencanaan Kebijakan Pen nggunaan Freku uensi Untuk Penyelenggaraan Tru unking Digital Jumlah h paket Implem mentasi Kebijaka an Pentarifan Frekuensi Selule er dan Fixed Wireless W Acces ss (FWA)

Target (3) 1 dokumen d 1 dokumen d 1 dokumen d 1 paket

Jumlah Anggaran R Aloka asi Spektrum Fre ekuensi : Kegiatan Perencanaan dan Rekayasa

Rp p. 21.189.960.0 000,Jakarta,

Maret 2011

Plt. Direk ktur Jenderal Su umber Daya dan n Perangkat Po os dan Informatika

Direktorat Penataan P Sumb ber Daya dan Perangkat P Pos dan d Informatika

Dr. MUHAMMAD D BUDI SETIAW WAN, M. Eng

Dr. Ir. TITON N DUTONO, M. M Eng

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 DIR REKTORAT OPERASI SUMBE ER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INF FORMATIKA m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Dr. Muhamma ad Budi Setiawa an, M. Eng : Direktur Opera asi Sumber Dayya dan Perangk kat Pos dan Info ormatika

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Dr. Muhamma ad Budi Setiawa an, M. Eng : Plt. Direktur Je enderal Sumber Daya dan Perrangkat Pos dan n Informatika Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Plt. Direkttur Jenderal Sumber Daya dan n Perangkat Pos s dan I Informatika

Dr. Muhammad Budi Setiawa an, M. Eng

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha D Direktur Operas si Sumber Daya a dan Perangka at Pos dan Inforrmatika

D Muhammad Budi Setiawan, M. Eng Dr.

LAMPIRAN L PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 2 DIREKTO ORAT JENDERA AL SUMBER DAYA D DAN PER RANGKAT POS S DAN INFORM MATIKA Unit U Organisasi Eselon 2 Tahun T Anggara an

: :

Direktorat O Operasi Sumberr Daya dan Pera angkat Pos dan n Informatika 2011

Sasaran Stra ategis (1)

Terselenggara anya pengelolaa an sumber daya a komunikasi dan informatika ya ang optimal S.2 2.1.

Indika ator Kinerja (2) ntase pencapaian target PNBP P dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Prosen Radio Jumlah h personil Operrator Radio Marritim, Konsesi dan Amatir yang g berkua alitas dan meme enuhi standar in nternasional. Jumlah h regulasi meny yeluruh mengen nai Sertifikasi K Kecakapan Operator Radio (SKOR R) Jumlah h regulasi tenta ang Kurikulum dan d silabus ujian n negara REOR R

Target (3) 100 % 4000 p personil 1 regulasi 1 regulasi

Jumlah Anggaran ksanaan Layanan Pemanfaata an Sumber Daya Pos dan Inforrmatika Kegiatan Pelak

: Rp. 29.531.983.000 0,Jakarta,

Maret 2011

Plt. Direk ktur Jenderal Su umber Daya dan n Perangkat Po os dan Informatika

Direktur Operasi Sumber Daya a dan Perangka at Pos dan Informatika

Dr. MUHAMMAD D BUDI SETIAW WAN, M. Eng

Dr. MUHAMMAD B BUDI SETIAWA AN, M. Eng

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 DIREKT TORAT PENGE ENDALIAN SUM MBER DAYA DAN D PERANGK KAT POS DAN INFORMATIKA A m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Ir. Tulus Raha ardjo, MSEE : Direktur Penge endalian Sumber Daya dan Pe erangkat Pos da an Informatika

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Dr. Muhamma ad Budi Setiawa an, M. Eng : Plt. Direktur Je enderal Sumber Daya dan Perrangkat Pos dan n Informatika Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Plt. Direkttur Jenderal Sumber Daya dan n Perangkat Pos s dan I Informatika

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Direktur Pen ngendalian Sum mber Daya dan Perangkat P Pos dan Infformatika

Dr. Muhamma ad Budi Setiawan, M. Eng

Ir. Tulus Rahardjo, MSEE E

LAMPIRAN L PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 2 DIREKTO ORAT JENDERA AL SUMBER DAYA D DAN PER RANGKAT POS S DAN INFORM MATIKA Unit U Organisasi Eselon 2 Tahun T Anggara an

: :

Direktorat Pengendalian Su umber Daya dan Perangkat Po os dan Informattika 2011

Sasaran Stra ategis (1)

Terselenggara anya pengelolaa an sumber daya a komunikasi dan informatika ya ang optimal S.2 2.1.

Terselenggara anya layanan po os, komunikasi dan informatika yan ng profesional dan d memiliki integritas mora al yang tinggi S.2.2.

Indika ator Kinerja (2) h wilayah propin nsi yang menda apatkan peningkatan sistem monitoring m Jumlah frekuensi radio (SPFR R) yang terinteg grasi dengan syystem pelayanan dan databa ase perijinan fre ekuensi radio (S SIMF) Jumlah h Roadmap Pen ngembangan Sistem S Monitorin ng Frekuensi Ra adio yang menga akomodasi perk kembangan tekn nologi Terben ntuknya sistem online perizinan spektrum frek kuensi melalui rrevitalisasi SIMF Jumlah h Roadmap pen ngembangan sy ystem informasi manajemen frrekuensi yang dapat d mengakom modasi perkem mbangan teknolo ogi. Prosen ntase peningkatan ketertiban penggunaan p fre ekuensi radio da an standar perang gkat pos dan infformatika.

Target (3) 5 propinsi 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 7 persen 70

Jumlah Anggaran gendalian Pema anfaatan Sumbe er Daya Pos da an Informatika dan d Kegiatan Pelaksanaan P Mo onitoring, Valida asi dan Penertib ban Kegiatan Peng Pemanfaatan Sumber S Daya Pos P dan Informa atika : Rp. 436.151.547.000,Jakarta a,

Maret 2011

Plt. Direk ktur Jenderal Su umber Daya dan n Perangkat Po os dan Informatika

Direktur Pe engendalian Sumber Daya dan n Perangkat Pos s dan nformatika In

D BUDI SETIAW WAN, M. Eng Dr. MUHAMMAD

Ir. TULUS RAHARDJO, MSEE M

LAMPIRAN L PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 2 DIREKTO ORAT JENDERA AL SUMBER DAYA D DAN PER RANGKAT POS S DAN INFORM MATIKA Unit U Organisasi Eselon 2 Tahun T Anggara an

: :

Balai Besar Pengujian Pera angkat Telekom munikasi 2011

Sasaran Stra ategis (1) Tersedianya sttandar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme m pen ngawasan yang g akuntabel pada a layanan pos, komunikasi dan n informatika S.2.3.

Indika ator Kinerja (2) h jenis pelayana an baru yang ditambahkan dalam jenis pelaya anan pada Jumlah Balai Besar B Pengujian n Perangkat Te elekomunikasi Jumlah h dokumen muttu ISO/IEC 17025 yang dapat diselesaikan se ebagai pengakuan atas stand dar mutu pelaya anan Balai Besar Pengujian Pe erangkat Teleko omunikasi Jumlah h dokumen ped doman untuk pe erhitungan ketid dakpastian alat ukur yang dapat diselesaikan se ebagai acuan ak kurasi pengujian pada Balai Be esar Pengu ujian Perangkat Telekomunikas si

Jumlah Anggaran ksanaan Layanan Pengujian d dan Kalibrasi Pe erangkat Pos da an Informatika : Rp. 22.292.131.000,Kegiatan Pelak Jakarta,

Maret 2011

Plt. Direk ktur Jenderal Su umber Daya dan n Perangkat Po os dan Informatika

Kepa ala Balai Besar Pengujian Tele ekomunikasi

D BUDI SETIAW WAN, M. Eng Dr. MUHAMMAD

Drs. BAM MBANG SUSEN NO

Target (3) 3 jenis l layanan 1 dokumen d 8 dokumen d

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 BALAI BESA AR PENGUJIAN N TELEKOMUN NIKASI m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Drs. Bambang g Suseno : Kepala Balai Besar B Pengujian n Telekomunika asi

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Dr. Muhamma ad Budi Setiawa an, M. Eng : Plt. Direktur Je enderal Sumber Daya dan Perrangkat Pos dan n Informatika Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Plt. Direkttur Jenderal Sumber Daya dan n Perangkat Pos s dan I Informatika Dr. Muhamma ad Budi Setiawan, M. Eng

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Kepa ala Balai Besar Pengujian Tele ekomunikasi

mbang Suseno Drs. Bam

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 DIREKTORA AT JENDERAL PENYELENGG GARAAN POS DAN INFORMA ATIKA m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Syukri Batuba ara : Direktur Jende eral Penyelengg garaan Pos dan n Informatika

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Ir. Tifatul Sembiring : Menteri Komunikasi dan Inforrmatika n langsung piha ak pertama Selaku atasan

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhassilan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, ormatika Menteri Komunikasi dan Info

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Direktur Je enderal Penyelenggaraan Pos s dan Informatik ka

Ir. Tiffatul Sembiring

Syukkri Batubara

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA Unit Organisasi Eselon 1 Tahun Anggaran

: :

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika 2011

Sasaran Strategis (1) Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia (S1.1)

Terselenggaranya layananpos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien (S1.2)

Indikator Kinerja (2) Jumlah Desa Dering per SSL Jumlah PLIK Jumlah M-PLIK di Kabupaten Jumlah titik radio komunitas di daerah perbatasan dan daerah terpencil Jumlah titik layanan (Point of Presence) IX nasional Jumlah titik layanan (Point of Presence) IX internasional Jumlah penyelesaian draft rancangan peraturan pelaksanaan UU No 38 Tahun 2009 tentang Pos Penyelesaian penyusunan draft materi RUU Multimedia (Konvergensi Telematika) Sebagai Pengganti UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Jumlah kajian RPP dari RUU Multimedia (Konvergensi Telematika) Jumlah dokumen hasil analisa pemanfaatan teknologi TIK untuk menunjang perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi Jumlah draft regulasi pentarifan dan interkoneksi penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi

Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan (S4.3)

Target (3) 33.259 5.748 1.907 60 titik 25 provinsi 4 provinsi 1 draft 1 paket dokumen 1 paket dokumen 1 paket dokumen 1 paket dokumen

Jumlah dokumen panduan migrasi menuju IPv6

1 paket dokumen

Prosentase penanganan pelanggaran kepatuhan terhadap regulasi penyelenggaraan pos dan informatika yang sudah berizin

70%

Prosentase evaluasi terhadap penyelenggaraan pos

70%

Prosentase evaluasi terhadap penyelenggaraan telekomunikasi Prosentase evaluasi terhadap penyelenggaraan penyiaran yang sudah berizin Prosentase pencapaian PNBP terhadap penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran Jumlah finalisasi roadmap penyiaran

70% 40%

Jumlah izin penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi yang diterbitkan

65 IPP

100% 1 dok

LAMPIRAN PENETAPAN P K KINERJA TAHUN 2011 DIRE EKTORAT JEN NDERAL PENY YELENGGAR RAAN POS DAN INFORMAT TIKA Sasaran Strate egis (1) Terse edia dan terseba arnya informasii yang factual da an berim mbang keseluruh h pelosok dan laapisan masyarakat Indonesia dalam kerrangka NKRI (S1.3)

Indiikator Kinerja (2) Jum mlah dokumen finalisasi f RPP pe enggabungan LP PP RRI dan TVR RI Jum mlah dokumen finalisasi f regulassi ICT Fund di In ndonesia

Target (3) 1 dokumen 1 dokumen

Jum mlah dokumen Permen P penyelenggaraan Penyiiaran TV digital

1 dokumen

Terse elenggaranya la ayanan pos, kom munikasi dan infformatika yang professional da an memiliki inteegritas moral yan ng tinggi 2) (S2.2 Meng gembangkan sisstem komunikassi dan informatik ka yang mend dorong tumbuh--kembangnya kkreatifitas dan in novasi berda asarkan kearifan n lokal (S4.4)

ggaraan Sistem Informasi Manaajemen Pelayan nan Fassilitasi Penyeleng Pen nyelenggaraan Penyiaran P (SIMP P3) untuk mend dukung PNBP pe erijinan Jum mlah Fasilitasi ke egiatan Desa Informasi Jum mlah user internet nasional yang dimonitoring

1 paket sistem 60 Desa 50 juta user

Jumlah Anggaran Program Penyele enggaraan Pos dan Informatika a: Rp. 1.918.171 1.233.000,00 Jaka arta,

Maret 20 011

Menteri Komu unikasi dan Info ormatika

Direktur Jenderal Pen nyelenggaraan Pos dan Informa atika

Ir. Tiffatul Sembiring

S Syukri Batubara

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 SEKRETAR RIAT DITJEN PENYELENGGA P ARAAN POS DAN D INFORMATIKA m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Sutarman, S.H H. : Sekretaris Ditjen Penyelengg garaan Pos dan Informatika

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Syukri Batubara : Direktur Jende eral Penyelengg garaan Pos dan n Informatika Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Direkturr Jenderal Peny yelenggaraan Po os dan Informattika

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Sekretaris s Ditjen Penyele enggaraan Pos dan Informatik ka

Syukri Batubara

Suta arman, S.H.

LAMPIRAN PENETAPAN P K KINERJA TAHUN 2011 DIRE EKTORAT JEN NDERAL PENY YELENGGAR RAAN POS DAN INFORMAT TIKA Unit Organisasi O Eselo on 2 Tahun n Anggaran

: :

Sekretariat Direkto orat Jenderal Pe enyelenggaraan n Pos dan Inform matika 201 11

Sassaran Strategis (1) Terse edianya Layana an Administrasi dan Dukungan Tekn nis Direktorat Je enderal (S2.2)

Indikator Kinerja (2) Terselenggaranya Sistem In nformasi Manaje emen Pelayana n Penyelengga araan Penyiaran n (SIMP3) untukk mendukung P NBP perijinan Jumlah Fasilitasi Kegiatan Desa D Informasi Prosentase fasilitasi f advoka asi bantuan dan penanganan hu ukum dibidang pos dan inforrmatika Jumlah laporran pengelolaan n keuangan yan ng akuntabel

Jumlah Anggaran Kegiatan Dukung gan Manajemen n dan Teknis Lainnya: Rp. 174.828.716.000,-

Jakarta, Direktur Jenderal Penyelenggaraan P Pos dan Informa atika

Syukri B Batubara

Ma ret 2011

Sekkretaris Direktorrat Jenderal Penyele enggaraan Pos dan Informatika a

Sutarman, S.H.

Target (3) 1 paket sistem 60 Desa 70% 9 Dokumen n

PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 DIREK KTORAT TELE EKOMUNIKASI

 

m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Ir. Bonnie M. Thamrin T Wahid, M.T. : Direktur Telek komunikasi

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Syukri Batubara : Direktur Jende eral Penyelengg garaan Pos dan n Informatika Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Direkturr Jenderal Penyelenggaraan Po os dan Informattika

Syukri Batubara

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Direktur T Telekomunikasi

Ir. Bonnie M. T Thamrin Wahid, M.T.

LAMPIRAN PENETAPAN P K KINERJA TAHUN 2011 DIRE EKTORAT JEN NDERAL PENY YELENGGAR RAAN POS DAN INFORMAT TIKA Unit Organisasi O Eselo on 2 Tahun n Anggaran

: :

Dirrektorat Telekom munikasi 201 11

Sassaran Strategis (1) Tersu usunnya regulasi dibidang pen nyelenggaraan jasa dan jaringan tellekomunikasi dii era konv vergensi (S1.2)

Indikator Kinerja (2) Penyelesaian n penyusunan draft d materi RUU U Multimedia (K Konvergensi Telematika) Sebagai S Pengganti UU No. 36 Tahun 1999 Te entang Telekomunikkasi Jumlah kajian RPP dari RUU U Multimedia (K Konvergensi Tel ematika) Jumlah doku umen hasil analisa pemanfaatan n teknologi TIK untuk menunjang perumusan kebijakan k dibida ang penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunika asi Jumlah draft regulasi pentarrifan dan interko oneksi penyelen nggaraan jasa dan jaringan telekkomunikasi Jumlah doku umen panduan migrasi m menuju IPv6

Terca apainya layanan n perijinan sesu uai dengan stand dar ISO (S1.2)

Prosentase pemenuhan p perrmohonan ijin prrinsip jasa dan jjaringan telekomunika asi sesuai dengan standar ISO terutama ijin prrinsip dari jumla ah permohonan ijin prinsip yang g masuk Prosentase SKLO S (Surat Ke eterangan Layakk Operasi) yang g dikeluarkan dibawah 56 hari h kerja (sesua ai dengan keten ntuan di KM 21 th. 2002 dan KM M1 th. 2010) unttuk setiap permo ohonan ULO (U Uji Laik Operasi)) dari jumlah permohonan ULO yang mas suk

Jumlah Anggaran Kegiatan Dukung gan Manajemen n dan Teknis Lainnya: Rp. 174.828.716.000,-

Direktur Jenderal Penyelenggaraan P Pos dan Informa atika

Syukri B Batubara

Jakarta, Ma ret 2011 munikasi Direktur Telekom D

Ir. Bonnie M. Thamrin n Wahid, M.T.

Target (3) 1 paket n dokumen 1 paket dokumen n 1 paket dokumen n 1 paket dokumen n 1 paket dokumen n 10%

10%

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 DIREKTORAT TELEKOM MUNIKASI KHU USUS, PENYIA ARAN PUBLIK,, DAN KEWAJIIBAN UNIVERS SAL m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Ir. Woro Indah h Widiastuti : Direktur Telek komunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kew wajiban Univers sal

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Syukri Batubara : Direktur Jende eral Penyelengg garaan Pos dan n Informatika Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Peny yelenggaraan Po os dan Informatika

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Direktur Teleko omunikasi Khusus, Penyiaran Publik, P dan Kew wajiban U Universal

Syukri Batubara

Ir. Woro Indah I Widiastutti

LAMPIRAN PENETAPAN P K KINERJA TAHUN 2011 DIRE EKTORAT JEN NDERAL PENY YELENGGAR RAAN POS DAN INFORMAT TIKA Unit Organisasi O Eselo on 2 Tahun n Anggaran

: :

Dirrektorat Telekom munikasi Khusus, Penyiaran Pu ublik dan Kewajiban Universal 201 11

Sassaran Strategis (1) Terca apainya layanan n permohonan p perijinan telek komunikasi khussus pemerintah dan non peme erintah (S1.3) Meniingkatnya pemb berdayaan telekkomunikasi khus sus dan penyiara an tv digital (S1.3) Tersu usunnya regulasi dibidang tele komunikasi khus sus dan LPP (S1 1.3)

Indikator Kinerja (2) Jumlah izin penyesuaian p telekomunikasi kh husus pemerinta ah Jumlah izin penyesuaian p telekomunikasi kh husus non peme erintah

Target (3) 20 izin 25 izin

Prosentasi Lokasi Desa Derring, Desa Pinte er dan PLIK yan ng dievaluasi Prosentasi ke ehadiran Peserrta kegiatan sossialisasi Implem mentasi Penyiara an TV digital Jumlah doku umen finalisasi Regulasi R ICT Fu und di Indonesia a Jumlah doku umen Permen Penyelenggaraan n Penyiaran TV V Digital Jumlah doku umen finalisasi RPP R Penggabun ngan LPP RRI d dan TVRI

50% 100%

Jumlah Anggaran Rp. R 28.195.605.0 000,-

Jakarta, Direktur Jenderal Penyelenggaraan P Pos dan Informa atika

Syukri B Batubara

Ma ret 2011

Direkktur Telekomuniikasi Khusus, Penyiaran n Publik dan Ke ewajiban Univers sal

Ir. Woro Indah W Widiastuti

1 1 1

PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 DIR REKTORAT PE ENYIARAN

 

m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Dra. Agnes Widiyanti W : Direktur Penyiiaran

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Syukri Batubara : Direktur Jende eral Penyelengg garaan Pos dan n Informatika Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Direktora at Jenderal Peny yelenggaraan P Pos dan Informa atika

Syukri Batubara

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Direktur Penyiaran

Dra. Ag gnes Widiyanti

LAMPIRAN PENETAPAN P K KINERJA TAHUN 2011 DIRE EKTORAT JEN NDERAL PENY YELENGGAR RAAN POS DAN INFORMAT TIKA Unit Organisasi O Eselo on 2 Tahun n Anggaran

: :

Dirrektorat Penyiarran 201 11

Sassaran Strategis (1) Tersu usunnyaKebijakkan, Regulasi untuk meniingkatkan kuanttitas dan kualita as peny yelenggaraan pe enyiaran (S4.3)

Terpenuhinya permiintaan perizinan n dibidang peny yelenggaraan pe enyiaran (S4.3)

Indikator Kinerja (2) Jumlah finalisasi kebijakan / regulasi di bida ang penyiaran: n pelaporan data a penyiaran ‐ Tata cara perubahan ‐ Tata cara pengajuan n keberatan sanksi administrasii ‐ Tata cara penyeleng ggaraan penyiarran LPK Jumlah finalisasi roadmap penyiaran p Jumlah draftG Grand Design penyiaran p yang disetujui stakeh holder Jumlah izin penyelenggaraa p an penyiaran rad dio dan televisi yyang diterbitkan n Prosentase peserta p edukasii kebijakan penyyiaran

Jumlah Anggaran Rp R 25.056.000.000,Jakarta, Direktur Jenderal Penyelenggaraan P Pos dan Informa atika

Syukri B Batubara

Ma ret 2011

Direktur Penyyiaran

Dra. Agnes W Widiyanti

Target (3) 3 dok

1 dok 1 dok 65 IPP 100%

PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 DIREKTORA AT POS

 

m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: M. Ingrid Rosw witha Panjaitan,S.H. : Direktur Pos

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Syukri Batubara : Direktur Jende eral Penyelengg garaan Pos dan n Informatika Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Direkturr Jenderal Penyelenggaraan Po os dan Informattika

Syukri Batubara

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Dirrektur Pos

M. Ingrid Rosw witha Panjaitan n,S.H.

LAMPIRAN PENETAPAN P K KINERJA TAHUN 2011 DIRE EKTORAT JEN NDERAL PENY YELENGGAR RAAN POS DAN INFORMAT TIKA Unit Organisasi O Eselo on 2 Tahun n Anggaran

: :

Dirrektorat Pos 11 201

Sassaran Strategis (1) Tersu usunnya peratu uran pelaksanaa an UU No. 38 Tahu un 2009 tentang g Pos (S1.2)

Meniingkatnya pelayyanan jasa pos tterhadap masy yarakat (S1.2) Terpenuhinya permiintaan perijinan dibidang Jasa Titipa an (S1.2)

Indikator Kinerja (2) Jumlah penyyelesaianperaturran pelaksanaan UU No 38 Ta hun 2009 tentang Pos

Targ get (3)) 11 peratu uran

Jumlah Kajia an Tata Kelola Prangko P Dengan n Berlakunya Un ndang-undang Nomor 38 Ta ahun 2009 Tentang Pos Jumlah Kajia an Pemetaan Pe enyelenggaraan n Kewajiban Pellayanan Umum Pos di Wilaya ah Terpencil Ind donesia Jumlah Veriffikasi Terhadap Pelaksanaan Program P PSO Jumlah LPU layanan pos un niversal yang dim monitoring dan dievaluasi di Wilayah Terp pencil di Indonesia JumlahPema antauanLayanan nPosDalamRan ngkaLebaran, N atal danTahunBa aru Jumlah Pelap poranEvaluasi Potensi P Produkssi Perposan JumlahDesainPrangkoTahun 2011 Jumlah Albu um Prangko Indonesia Tahun 2010 2 Jumlah penyyelenggaraan ed dukasi Implementasi Pengembang ganFilateliNasio onal Jumlah kegia atan Forum Koo ordinasi Pembin naan Penyeleng garaan Industri Perposan Jumlah Ijin Penyelenggara P Jasa J Titipan yan ng dikeluarkan

1 laporan n

Jumlah Anggaran Rp. R 31.353.342.0 000,Jakarta,

M Maret 2011

Direktur Jenderal Penyelenggaraan P Pos dan Informa atika

Direktu ur Pos

Syukri B Batubara

M.. Ingrid Roswith ha Panjaitan,S.H H.

1 dokume en 330 Kpc L LPU 330 Kpc L LPU 1 laporan n 1 laporan n 3 desain 300 eksempar 4 lokasi 5 lokasi 25 ijin

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 DIR REKTORAT PEN NGENDALIAN POS DAN INF FORMATIKA m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Rd. Susanto, S.E., S MMBAT : Direktur Penge endalian Pos da an Informatika

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Syukri Batubara : Direktur Jende eral Penyelengg garaan Pos dan n Informatika Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Peny yelenggaraan Po os dan Informatika

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Dire ektur Pengenda alian Pos dan In nformatika

Syukri Batubara

Rd. Susan nto, S.E., MMBA AT

LAMPIRAN PENETAPAN P K KINERJA TAHUN 2011 DIRE EKTORAT JEN NDERAL PENY YELENGGAR RAAN POS DAN INFORMAT TIKA Unit Organisasi O Eselo on 2 Tahun n Anggaran

: :

Dirrektorat Pengen ndalian Pos dan Informatika 201 11

Sassaran Strategis (1) Meniingkatnyakepatu uhan penyeleng ggara pos dan inform matika terhadap p kebijakandanrregulasi (S1.2)

Indikator Kinerja (2) Prosentase penanganan p pelanggaran kepa atuhan terhadap p regulasi penyelengga araan pos dan in nformatika yang g sudahberizin Prosentase evaluasi e terhada ap penyelengga araan pos Prosentase evaluasi e terhada ap penyelengga araan telekomun nikasi Prosentase evaluasi e terhada ap penyelengga araan penyiaran n yang sudah berizin Prosentase pencapaian p PNB BP terhadap pe enyelenggaraan pos, telekomunika asi, dan penyiarran

Jumlah Anggaran Rp. R 23.256.047.0 000,-

Jakarta,

Ma ret 2011

Direktur Jenderal Penyelenggaraan P Pos dan Informa atika

Direktur Pengendalian P Po os dan Informattika

Syukri B Batubara

nto R. Susan

Target (3) 70% 70% 70% 40% 100%

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 BALAI PENYEDIA DA AN PENGELOL LA PENDANAA AN TELEKOMU UNIKASI DAN IINFORMATIKA A m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: H. Santoso : Kepala Balai Penyedia P dan Pengelola P Penda anaan Telekom munikasi dan Infformatika

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Syukri Batubara : Direktur Jende eral Penyelengg garaan Pos dan n Informatika Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Peny yelenggaraan Po os dan Informatika

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Kepala Balai Penyedia dan Pe engelola Penda anaan Telekomu unikasi dan Informatika

Syukri Batubara

H. Santoso

LAMPIRAN PENETAPAN P K KINERJA TAHUN 2011 DIRE EKTORAT JEN NDERAL PENY YELENGGAR RAAN POS DAN INFORMAT TIKA Unit Organisasi O Eselo on 2 Tahun n Anggaran

: :

Balai Penyedia da an Pengelola Pe embiayaan Telekomunikasi dan n Informatika (B BPPPTI) 201 11

Sassaran Strategis (1) Terca apainya pemera ataan penyeleng ggaraan infras struktur, akses layanan l telekom munikasi dan inform matika (S1.1) Terw wujudnya jasa la ayanan internet exchange (IX) untuk k traffik nasiona al dan internasio onal (S1.1)

Indikator Kinerja (2) Jumlah Desa a Dering per SS SL Jumlah PLIK K Jumlah M-PL LIK di Kabupate en Jumlah titik radio r komunitas di daerah perbatasan dan dae erah terpencil Jumlah titik la ayanan (Point of o Present) IX na asional Jumlah titik la ayanan (Point of o Present) IX in nternasional

Jumlah Anggaran Rp. R 1.593.715.40 00.000,-

Jakarta,

Ma ret 2011

Direktur Jenderal Penyelenggaraan P Pos dan Informa atika

PPTI Kepala BPP

Syukri B Batubara

H. Santosso

Target (3) 33.259 5.748 1.907 60 titik 25 provinsi 4 provinssi

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 D DIREKTORAT JENDERAL J AP PLIKASI INFOR RMATIKA m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Ashwin Sason ngko : Direktur Jende eral Aplikasi Info ormatika

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Tifatul Sembiring : Menteri Komunikasi dan Inforrmatika Selaku atasan langsung pihakk pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, ormatika Menteri Komunikasi dan Info

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha D Direktur Jenderral Aplikasi Inforrmatika

Tifa atul Sembiring

Ashwin Sasongko

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA Unit Organisasi Eselon 1 Tahun Anggaran

: :

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 2011

Sasaran Strategis (1) Tersedianya kebijakan dan regulasi bidang aplikasi dan pendayagunaan Informatika (M1.S1) (M1.S12)

Tersedianya acuan pembinaan dan pengembangan aplikasi informatika meliputi masterplan, blueprint, dan peta jalan (roadmap)bidang TIK (M1.S2) (M1.S12)

Indikator Kinerja (2) Jumlah RUU (RUU Perubahan UU ITE dan RUU TiPiTi) yang selesai dibahas di tingkat Kementerian dan Lembaga

Target (3) 2 RUU

Jumlah RPP PITE (RPP amanat dari UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE)

1 RPP

Blueprint kebijakan pengembangan dan pembinaan industri Informatika Jumlah Regulasi di bidang e-Business (RPM tentang e-Commerce dan RPM tentang Pemeringkatan e-Business)

2 RPM

Kebijakan keamanan informasi

1 RPM

Jumlah kebijakan di bidang e-Government Terselanggaranya fasilitasi dan proses edukasi yang meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi secara sehat, aman, handal dan terpercaya(M2.S1) (M3.S32)

Terselenggaranya proses penegakkan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik (M2.S2) (M2.S12)

1 Dokumen

1 Permen dan 2 SE Menteri

Jumlah peserta sosialisasi Internet Sehat dan Aman (INSAN)

1200 orang

Jumlah karya Indonesia ICT Award (INAICTA)

1000 karya

Jumlah peserta forum komunikasi, kordinasi, kolaborasi dan kerjasama komunitas TIK

866 orang

Jumlah protoype CAP dan MCAP sebagai pusat layanan dan akses masyarakat

8 prototype

Jumlah instansi pemerintah yang mengikuti kegiatan pemeringkatan indeks KAMI

20 Instansi

Prosentase penanganan kasus/insiden di bidang TIK

100%

Prosentase penanganan perkara dan penegakan hukum dunia cyber (UU ITE)

100%

Terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan Nilai rata-rata e-Government Nasional e-Government secara efektif, efisien, transparan

2.3

LAMP PIRAN PENET TAPAN KINER RJA TAHUN 20 011 DIREKTORAT JENDER RAL APLIKASI INFORMATIK KA Sassaran Strategis (1) dan akuntabel a (M3.S S1) (M4.S44)

Indikator Kinerja K (2) Jumlah sekolah di lima Kab//Ko di DIY yang g memiliki sistem m e-Learning

Target (3) 20 00 sekolah

Jumlah K/L/P Pemda yang me enerapkan Siste em Informasi Ma anajemen TKI

7 instansi Pemda

Terw wujudnya layana an e-business ya ang aman, muda ah, murah, hand dal dan terperca aya di masy yarakat baik ling gkup domestik m maupun intern nasional (M3.S2 2) (M4.S43)

Prosentase layanan e-busin ness bagi komun nitas UKM

40%

Prosentase Pengelolaan P dan Peningkatan High H Availabilityy SePP

100%

Terse elenggaranya fa asilitasi dan pem mbinaan dalam prose es transformasi menuju masya arakat informasi terma asuk transforma asi masyarakat UMKM menuju e-UM MKM (M3.S3) (M M4.S43)

Jumlah saran na yang tersedia dalam rangka a memfasilitasi kkomunitas UMK KM

1 Unit

Jumlah Aplikkasi Layanan di bidang e-Business (Aplikasi Po ortal Common Platform P e-Commerce e dan Aplikasi e-Payment Engin ne)

2 Aplikasi

Jumlah inkub bator yang berkembang di bida ang teknologi infformatika

20 lokasi

Terse elenggaranya pembinaan p masyyarakat inform masi untuk massyarakat wilayah h dan masy yarakat khusus (M3.S4) (M3.S3 32)

Jumlah workkshop TIK untuk k literacy masyarakat umum

Terse elenggaranya fa asilitasi dan pem mbinaan indus stri aplikasi inforrmatika nasiona al (M3.S5) (M5.S S52)

Angka pertum mbuhan industri dan pengguna aan open source e

Jumlah Anggaran Program Pengem mbangan Aplikasi Informatika : Rp. 188.738.90 00.000,-

Me enteri Komunika asi dan Informatika

Jakarta, Maret 2011 D Direktur Jendera al Aplikasi Inform matika

] Ir. Tifatul S Sembiring

Ashwin n Sasongko

6 workshop

15%

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 SEKRETA ARIAT DIREKT TORAT JENDE ERAL APLIKAS SI INFORMATIK KA m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Djoko Agung Harijadi H : Sekretaris Dire ektorat Jendera al Aplikasi Inform matika

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Dr. Ir. Ashwin Sasongko S, M M.Sc. : Direktur Jende eral Aplikasi Info ormatika Selaku atasan langsung pihakk pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Aplikasi Infformatika

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Sekreta aris Direktorat JJenderal Aplikasi Informatika

Ashw win Sasongko S

Djoko A Agung Harijadi

LA AMPIRAN PENETAPAN KIN NERJA TAHUN N 2011 DIREK KTORAT JEND DERAL APLIKA ASI INFORMA ATIKA Unit Organisasi O Eselo on 1 Tahun n Anggaran

: :

Sekretariat Ditjen Aplikasi Informa atika 201 11

Sassaran Strategis (1) Terse edianya kebijakkan dan regulas i bidang aplikasi dan pendayyagunaan Inform matika (M1.S1)

Terse elenggaranya kemitraan k nasion nal dan intern nasional bidang g aplikasi inform matika (M4.S1)

Indikator Kinerja (2) Jumlah RUU U (RUU Perubah han UU ITE dan n RUU TiPiTi) ya ang selesai dibahas di tin ngkat Kementerrian dan Lembag ga Jumlah RPP PITE (RPP am manat dari UU No o.11 Tahun 200 08 Tentang ITE E) Bimbingan Teknis T penerapa an UU ITE kepa ada aparat pene egak hukum dan n masyarakat. Jumlah workkshop/FGD/seminar dibidang ap plikasi informatiika Jumlah partiisipasi dalam fo orum kemitraan nasional dan in nternasional bida ang aplikasi informatika

Jumlah Anggaran Kegiatan Dukung gan Manajemen n dan Dukungan n Teknis Lainnya a Ditjen APTIKA A : Rp. 38.810.9 938.000,Jakarta, Dire ektur Jenderal A Aplikasi Informattika,

Ashwin S Sasongko

M Maret 2011

Sekrretaris Ditjen Ap plikasi Informatik ka,

Djoko Agung g Harijadi

Targe et (3) 2 RUU U  P  1 RPP 9 Lokaasi  2 kali 10 Forrum

PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 DIRE EKTORAT E-GO OVERNMENT

 

m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Herry Abdul Aziz A : Direktur e-Gov vernment

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Ashwin Sason ngko : Direktur Jende eral Aplikasi Info ormatika Selaku atasan langsung pihakk pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Aplikasi Infformatika

Ash hwin Sasongko

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Direktur e-Government

Herryy Abdul Aziz

LAMP PIRAN PENET TAPAN KINER RJA TAHUN 20 011 DIREKTORAT JENDER RAL APLIKASI INFORMATIK KA Unit Organisasi O Eselo on 1 Tahun n Anggaran

: :

Dirrektorat E-Gove ernment 201 11

Sassaran Strategis (1) Terse edianya kebijakkan dan regulas i bidang aplikasi dan pendayyagunaan inform matika (M1.S1)

Indikator Kinerja (2) Jumlah Kebijjakan/Panduan//Pedoman di bid dang e-Governm ment

Terw wujudnya penyellenggaraan dan n pengelolaan e-Go overnment secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel a (M3.S S1)

Jumlah K/L /Pemda yang menerapkan Siste em Informasi M Manajemen TKI

Terse elenggaranya fa asilitasi dan pro oses edukasi yang g meningkatkan kemampuan m masyarakat dalam m memanfaatka an teknologi info ormasi (M2.S1)

Terselenggaranya fasilitasi dan d proses edukasi yang meni ngkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaattkan teknologi in nformasi (M2.S1) Jumlah sekolah di lima Kab//Ko di DIY yang g memiliki sistem m e-Learning

Nilai rata-rata a e-Governmen nt Nasional

Target (3) '1 Peraturan Menteri dan 2 Surat Edaran Menteri 7 instanssi Pemda 2.3

Jumlah Anggaran Kegiatan Pembin naan dan Penge embangan e-Go overnment : Rp. 83.178.962.000,Jakarta,

Ma ret 2011

Dire ektur Jenderal A Aplikasi Informattika,

ernment, Direktur e-Gove

Ashwin S Sasongko

Herry Abdull Aziz

200 sekolah 200 sekolah

PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 DIR REKTORAT E-BUSINESS

 

m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Azhar Hasyim : Direktur e-Bus siness

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Ashwin Sason ngko : Direktur Jende eral Aplikasi Info ormatika Selaku atasan langsung pihakk pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Aplikasi Infformatika

Ash hwin Sasongko

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Direktu ur e-Business

Azh har Hasyim

LAMP PIRAN PENET TAPAN KINER RJA TAHUN 20 011 DIREKTORAT JENDER RAL APLIKASI INFORMATIK KA Unit Organisasi O Eselo on 1 Tahun n Anggaran

: :

Dirrektorat E-Busin ness 201 11

Sassaran Strategis (1) Terse edianya kebijakkan dan regulas i bidang aplikasi dan pendayyagunaan Inform matika (M1.S1)

Indikator Kinerja (2) Jumlah Regu ulasi di bidang e-business e (RPM M tentang e-Co mmerce dan Da ata Privacy serta a RPM tentang Pedoman P Peme eringkatan e-bu siness )

Terw wujudnya layana an e-business ya ang aman, muda ah, murah, hand dal dan terperca aya di masy yarakat baik ling gkup domestik m maupun intern nasional (M3.S2 2)

Prosentase layanan e-busin ness bagi komun nitas UKM

Terse elenggaranya fa asilitasi dan pem mbinaan dalam prose es transformasi menuju masya arakat informasi terma asuk transforma asi masyarakat UMKM menuju e-UM MKM (M3.S3) Terse elenggaranya fa asilitasi dan pro oses edukasi yang g meningkatkan kemampuan m masyarakat dalam m memanfaatka an teknologi info ormasi secara seha at, aman, handal dan terpercaya a(M2.S1)

40%

Hasil Pemeriingkatan e-busin ness Indonesia pada tingkatan n provinsi di pulau Jawa Prosentase Pengelolaan P dan Peningkatan High H Availabilityy SePP

6 Provinssi 100% 1 Unit

Tersedianya Sarana Prasara ana di bidang e-business Tersedianya Aplikasi Layana an di bidang e-B Business (Aplika asi Portal Comm mon Platform e-Commerce dan Aplikasi A e-Paym ment Engine) Prosentase Penanganan P Jumlah aduan kon nten negatif yan ng ditindaklanjutti

Jumlah Anggaran Kegiatan Pembin naan dan Pengembangan e-Bisnis: Rp. 12.50 03.000.000,Jakarta,

Target (3) 2 RPM

Ma ret 2011

Dire ektur Jenderal A Aplikasi Informattika,

Direktur e-Bussiness,

Ashwin S Sasongko

Azhar Hassyim

2 Aplikassi 100 %

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 DIREKTORAT T PEMBERDAY YAAN INFORM MATIKA m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Mariam F. Barrata : Direktur Pemb berdayaan Inforrmatika

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Ashwin Sason ngko S. : Direktur Jende eral Aplikasi Info ormatika Selaku atasan langsung pihakk pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Aplikasi Infformatika

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Direktur Pemberdayaan Inform matika

Ashw win Sasongko S.

Maria am F. Barata

LA AMPIRAN PENETAPAN KIN NERJA TAHUN N 2011 DIREK KTORAT JEND DERAL APLIKA ASI INFORMA ATIKA Unit Organisasi O Eselo on 1 Tahun n Anggaran

: :

Dirrektorat Pemberrdayaan Informa atika 201 11

Sassaran Strategis (1) Terse elenggaranya fa asilitasi dan pro oses edukasi yang g meningkatkan kemampuan m masyarakat dalam m memanfaatka an teknologi info ormasi secara seha at, aman, handal dan terpercaya a (M2.S1)

Terw wujudnya masya arakat informasi yang kritis, produ uktif, beradab, berdaya b saing d dan cinta tanah air

Terse elenggaranya pembinaan p masyyarakat inform masi untuk massyarakat wilayah h dan masy yarakat khusus.. (M3.S4)

Indikator Kinerja (2) Jumlah masyyarakat yang iku ut serta dalam forum f sosialisassi Internet Sehatt dan Aman

Targe et (3) ng / 12  1000 oran lokassi 

Jumlah proto otipe CAP dan MCAP M sebagai pusat p layanan a akses masyarak kat

8 prototipe

Jumlah kecamatan yang me endapat layanan n akses internett melalui CAP GPOBA Jumlah Relaw wan TIK sebaga ai agent of chan nge untuk penin ngkatan e-literac cy di masyaraka at

222 2 kecama atan 266 Rela awan TIK di 9 llokasi kegiattan tingka at nasional dan region nal 200 ora ang

Jumlah pese erta workshop TIK untuk Penga arusutamaan Ge ender Jumlah pese erta pemuda yan ng mengikuti pe embelajaran dijittal konten Jumlah pese erta sosialisasi konten k dijital kultural kreatif

Jumlah Anggaran Kegiatan Pembin naan dan Penge embangan TIK untuk u Pemberda ayaan Masyarakat : Rp. 26.540 0.000.000,Jakarta,

M Maret 2011

Dire ektur Jenderal A Aplikasi Informattika,

Direktur Pemberdayyaan Informatika,

Ashwin S Sasongko

Mariam F.. Barata

100 ora ang 200 ora ang

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 DIRE EKTORAT PEM MBERDAYAAN N INDUSTRI INF FORMATIKA Dalam rangka mewujudkan m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Isa Anshary : Direktorat Pem mberdayaan Ind dustri Informatik ka

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Ashwin Sason ngko : Direktur Jende eral Aplikasi Info ormatika Selaku atasan langsung pihakk pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Aplikasi Infformatika

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Dire ektur Pemberda ayaan Industri In nformatika

Ash hwin Sasongko

Isa a Anshary

LA AMPIRAN PENETAPAN KIN NERJA TAHUN N 2011 DIREK KTORAT JEND DERAL APLIKA ASI INFORMA ATIKA Unit Organisasi O Eselo on 1 Tahun n Anggaran

: :

Dirrektorat Pemberrdayaan Industrri Informatika 201 11

Sassaran Strategis (1) Terse elanggaranya fa asilitasi dan pro oses edukasi yang g meningkatkan kemampuan m masyarakat dalam m memanfaatka an teknologi info ormasi secara seha at, aman, handal dan terpercaya a(M2.S1) Terse elenggaranya fa asilitasi dan pem mbinaan indus stri aplikasi inforrmatika nasiona al (M3.S5)

Indikator Kinerja (2) Jumlah karya a kreatif anak ba angsa di bidang g TIK melalui IN NAICTA

Angka pertum mbuhan industri dan pengguna aan open source e Jumlah inkub bator yang berkembang di bida ang teknologi infformatika Jumlah bluep print kebijakan pengembangan p dan pembinaan n industri Informatika.

Jumlah Anggaran Kegiatan Pembin naan, Pengembangan dan Kem mitraan Industri Informatika : Rp p. 9.602. 000.00 00,Jakarta,

M Maret 2011

Dire ektur Jenderal A Aplikasi Informattika,

Direktur Pemberdayaan n Industri Inform matika,

Ashwin S Sasongko

Isa Ans hyary

Targe et (3) 1000 kaarya 

15% % 20 lokasi 1 dokum men

PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 DIREKTO ORAT KEAMAN NAN INFORMA ASI

 

m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Bambang Heru Tjahjono : Direktur Keam manan Informasi

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Ashwin Sason ngko : Direktur Jende eral Aplikasi Info ormatika Selaku atasan langsung pihakk pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Aplikasi Infformatika

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Direktur Keamanan Inform masi

Ash hwin Sasongko

Bambang g Heru Tjahjono o

LA AMPIRAN PENETAPAN KIN NERJA TAHUN N 2011 DIREK KTORAT JEND DERAL APLIKA ASI INFORMA ATIKA Unit Organisasi O Eselo on 1 Tahun n Anggaran

: :

Dirrektorat Keaman nan Informasi 201 11

Sassaran Strategis (1) Terse elenggaranya fa asilitasi dan pro oses edukasi yang g meningkatkan kemampuan m masyarakat dalam m memanfaatka an teknologi info ormasi (M.2, S.1)

Terse elenggaranya proses p penegaka an hukum di bidan ng informasi dan n transaksi elekktronik (M.2, S.2) Terse elenggaranya kemitraan k nasion nal dan Internasional bidang g aplikasi inform matika (M.4, S.1) Terse edianya acuan pembinaan dan n peng gembangan aplikasi informatika a meliputi mastterplan, blueprin nt, dan peta jala an (roadmap) bidan ng TIK (M.1, S.2 2) Terw wujudnya layana an e-Business yyang aman, muda ah, murah, hand dal dan terperca aya di masy yarakat baik ling gkungan domesstik maupun intern nasional (M.3, S.2) S

Indikator Kinerja (2) Jumlah entita as yang menggu unakan aplikasii keamanan info ormasi

Targe et (3) 45 entiitas

Jumlah instansi pemerintah yang mengikutii kegiatan peme eringkatan Indek ks Keamanan In nformasi (KAMI)

20 insta ansi

Jumlah prose entase kasus ya ang selesai ditangani

100% %

16 kegia atan Jumlah kegia atan cyber patro ol yang dilaksan nakan Jumlah Ranccangan Peratura an Menteri (RPM M) dan Surat Ed daran Menteri bidang keam manan informasi

Jumlah penyyelenggara sertiffikasi elektronikk yang terdaftar di Kementerian n Komunikasi dan d Informatika

Jumlah Anggaran Kegiatan Pembin naan dan Penge embangan Siste em Keamanan Informasi Elektro onik : Rp. 18.10 04.000.000,Jakarta,

M Maret 2011

Dire ektur Jenderal A Aplikasi Informattika,

D Direktur Keaman nan Informasi,

Ashwin S Sasongko

Bambang Herru Tjahjono

2 RPM d dan 1 Surat Ed daran

1 penyelenggara

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 DIREKTO ORAT JENDER RAL INFORMA ASI DAN KOMU UNIKASI PUBLIK m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Drs. Freddy H. Tulung., M.U.A A. : Direktur Jende eral Informasi dan Komunikasi Publik

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Ir. Tifatul Sembiring : Menteri Komunikasi dan Inforrmatika n langsung piha ak pertama Selaku atasan

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, ormatika Menteri Komunikasi dan Info

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Direktur Jenderal Inforrmasi dan Komunikasi Publik

Ir. Tiffatul Sembiring

Drs. Freddy H. Tulung., M.U U.A.

LAM MPIRAN PENETAPAN KINE ERJA TAHUN N 2011 DIREKT TORAT JEND DERAL INFORMASI DAN KO OMUNIKASI PUBLIK P sasi Eselon 1 Unit Organis Tahun Angga aran

: :

Direktora at Jenderal Inforrmasi dan Komu unikasi Publik 2011

Sasaran Strategis S (1)) Tersedia da an tersebarnya informasi yang faktual dan berimba ang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakatt dalam kerangk ka NKRI (M1;S1 1.3)

Ind dikator Kinerja (2) mlah Konten Info ormasi yang ditterima, dimanfa aatkan dan dikembangkan Jum oleh h Pemda dan Lembaga Sosial Jum mlah akses aparratur Pemda da an masyarakat tterhadap media a center

Target (3) 3 paket 10.000 hit

Pen ningkatan Nilai Indeks kebebas san pers di Indo onesia

10%

Jum mlah pemanfaattan media publik oleh masyara akat Jum mlah konten yan ng disediakan oleh o pemerintah h yang sesuai de engan kea arifan lokal Jum mlah kerjasama dengan lembaga kemasyarakkatan yang dilakksanakan sec cara efisien dan efektif

140.000 orang 3 paket 60 lokasi

ggaran Program m Pengembanga an Informasi da an Komunikasi Publik P Kemente erian Komunikasi dan Informattika : Rp.160.74 45.437.000,Jumlah Ang Jakarrta,

Alternatif 1 

Maret 20 011

Menteri Komunikasi K dan Informatika

Direk ktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi K Pub blik Komunikasi dan n Informatika, Kementerian K

Irr. Tifatul Sembirring

Drs. Fred ddy H. Tulung., M.U.A.

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 SE EKRETARIAT D DIREKTORAT JENDERAL IN NFORMASI DAN N KOMUNIKAS SI PUBLIK m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Drs. Ismail Ch hawidu, M.Si : Sekretaris Ditjen Informasi da an Komunikasi Publik

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Drs. Freddy H. Tulung., M.U.A A. : Direktur Jende eral Informasi dan Komunikasi Publik Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Direk ktur Jenderal Infformasi dan Komunikasi Publik k

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Sekreta aris Ditjen Inforrmasi dan Komu unikasi Publik

Drs. Fredd dy H. Tulung., M M.U.A.

Drs. Ismail Chawidu, M.S Si

LAM MPIRAN PENETAPAN KINE ERJA TAHUN N 2011 DIREKT TORAT JEND DERAL INFORMASI DAN KO OMUNIKASI PUBLIK P sasi Eselon 2 Unit Organis Tahun Angga aran

: :

Sekretariat Direktorat Je enderal Informasi dan Komunik kasi Publik 2011

Sasaran Strategis S (1)) Terlaksanan nya Layanan Ad dministrasi dan Dukungan T Teknis

Ind dikator Kinerja (2) Jum mlah Dokumen Renstra yang memiliki m target yang y jelas dan tterukur Jum mlah fasilitasi pe enyusunan pera aturan perundangan

Target (3) 1 dok.

Jum mlah kegiatan penguatan Prana ata Humas me engenai kehuma asan dan keb bijakan/peratura an perundangan n bidang Komun nikasi dan Informatika (selleksi, bimtek, se eminar) Jum mlah laporan tah hunan yang ses suai dengan SA AI dan peraturan n peru undangan lainn nya (lakip, laptah, lap triwulan, lap bmn, lap ke euangan) Jum mlah monitoring dan evaluasi yang y tepat waktu dan sesuai pe eraturan peru undangan (1 dit 1 keg/minggu x 4 minggu x 5 dit x 12 bln) Ketersediaan sarana dan prasara ana perkantoran n sesuai kebutuhan

3 paket

5 laporan 240 kali 12 bulan

ggaran Kegiatan n Dukungan Ma anajemen dan Dukungan D Tekn nis Lainnya Ditje en Informasi da an Komunikasi Publik. P : Jumlah Ang Rp. 47.107..042.000,Jakarrta,

Maret 20 011

Direktur Jendera al Informasi dan Komunikasi Pu ublik Kementerian n Komunikasi da an Informatika,

Sekretaris Direktorat Jend deral Informasi dan Komunikasi Publik

Drs. Freddy F H. Tulun ng, MUA

Drs. Is smail Cawidu, M.Si M

Alternatif 1 

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 DIREKTORAT KEMITRA AAN KOMUNIK KASI m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Dra. James Pa ardede, MM : Direktur Kemittraan Komunika asi, Ditjen IKP

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Drs. Freddy H. Tulung., M.U.A A. : Direktur Jende eral Informasi dan Komunikasi Publik Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Direk ktur Jenderal Infformasi dan Komunikasi Publik k

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Direktur Kemitraan n Komunikasi, Ditjen D IKP

Drs. Fredd dy H. Tulung., M M.U.A.

Dra. Jame es Pardede, MM M

LAM MPIRAN PENETAPAN KINE ERJA TAHUN N 2011 DIREKT TORAT JEND DERAL INFORMASI DAN KO OMUNIKASI PUBLIK P sasi Eselon 2 Unit Organis Tahun Angga aran

: :

Direktora at Kemitraan Ko omunikasi 2011

Sasaran Strategis S (1)) Terselengga aranya Pengem mbangan Kemitraan Lembaga Komunikasi K (M3; S3.3)

Ind dikator Kinerja (2) Jum mlah aktivitas pe eningkatan pera an organisasi ke emasyarakatan n sebagai pen nyebar informas si (KIM, media tradisional, med dia komunitas) d di wilayah perb batasan dan da aerah tertinggal yang dilaksana akan tepat wakttuPersentase aktivitas peningkattan peran organ nisasi kemasyarakatan sebaga ai penyebar ormasi (KIM, me edia tradisional,, media komunitas) di wilayah perbatasan info dan n daerah tertinggal yang dilaksanakan tepat w waktu Jum mlah aktivitas ya ang efektif untuk mendorong media m literasi

9 kali

Jum mlah koordinasi dengan lembag ga penyiaran publik TVRI dan RRI

96 kali

Jum mlah fasilitasi pe enyebaran inforrmasi publik me elalui Bakohuma as yang tepat wak ktu dan akuntab bel Jum mlah aktivitas un ntuk peningkata an citizen journa alism

36 kali

ggaran Kegiatan n Pembinaan da an Pengemban ngan Kemitraan Lembaga Kom munikasi. : Rp. 2 24.592.260.000,Jumlah Ang Jakarrta,

Maret 20 011

Direktur Jendera al Informasi dan Komunikasi Pu ublik Kementerian n Komunikasi da an Informatika,

Direktur K Kemitraan Kom munikasi

Drs. Freddy F H. Tulun ng, MUA

Dr. Ja ames Pardede, MM

Alternatif 1 

Target (3) 60 lokasi

5 kali

PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 DIREKT TORAT KOMUN NIKASI PUBLIK K

 

m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Drs. Supomo., MM : Direktur Komu unikasi Publik , Ditjen Informas si dan Komunika asi Publik

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Drs. Freddy H. Tulung., M.U.A A. : Direktur Jende eral Informasi dan Komunikasi Publik Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Direk ktur Jenderal Infformasi dan Komunikasi Publik k

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha D Direktur Komunikasi Publik , Ditjen Informasi dan d Komunikas si Publik

Drs. Fredd dy H. Tulung., M M.U.A.

Drs. S Supomo., MM

LAM MPIRAN PENETAPAN KINE ERJA TAHUN N 2011 DIREKT TORAT JEND DERAL INFORMASI DAN KO OMUNIKASI PUBLIK P sasi Eselon 2 Unit Organis Tahun Angga aran

: :

Direktora at Komunikasi Publik P 2011

Sasaran Strategis S (1)) Terselengga aranya Pengem mbangan Kebija akan Komunikasii Nasional (M3; S3.4)

Ind dikator Kinerja (2) Jum mlah kebijakan, regulasi dan sttandarisasi di biidang komunika asi dan info ormasi publik un ntuk mendukung g masyarakat in nformasi Jum mlah advokasi pembentukan p Pejabat Pengelo ola Informasi dan Dok kumentasi (PPID) di lingkungan K/L Pusat Jum mlah Dokumen Grand G Design Pengelolaan P ko onten dan strate egi pen nyebaran Inform masi Jum mlah Dokumen Grand G Design Media M Centre

ggaran Pembina aan dan Pengembangan Kebijakan Komunika asi Nasional. : Rp. R 16.364.697.000,Jumlah Ang Jakarrta,

Maret 20 011

Direktur Jendera al Informasi dan Komunikasi Pu ublik Kementerian n Komunikasi da an Informatika,

Direktu ur Komunikasi Publik P

Drs. Freddy F H. Tulun ng, MUA

Drs s. Supomo, MM M

Alternatif 1 

Target (3) 3 paket 15 K/L 1 dok. 1 dok.

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 DIREKTORA AT PENGELOLA AAN MEDIA PUBLIK m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Drs. Sadjan, M.Si M : Direktur Penge elolaan Media P Publik, Ditjen IK KP

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Drs. Freddy H. Tulung., M.U.A A. : Direktur Jende eral Informasi dan Komunikasi Publik Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Direk ktur Jenderal Infformasi dan Komunikasi Publik k

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Direk ktur Pengolahan Media Publik, Ditjen IKP

Drs. Fredd dy H. Tulung., M M.U.A.

Drs. S Sadjan, M.Si

LAM MPIRAN PENETAPAN KINE ERJA TAHUN N 2011 DIREKT TORAT JEND DERAL INFORMASI DAN KO OMUNIKASI PUBLIK P sasi Eselon 2 Unit Organis Tahun Angga aran

: :

Direktora at Pengelolaan Media M Publik 2011

Sasaran Strategis S (1)) Terlaksanan nya Peningkata an Peran Media a Publik (M3; S3.2)

Ind dikator Kinerja (2) Jum mlah Media Cen nter lengkap dan berfungsi sessuai standar di Pro ovinsi/Kabupaten/Kota di daera ah terluar/ Terde epan/ Pasca Ko onflik. Jum mlah Media Cen nter yang diperk kuat di Provinsi//Kabupaten/Kotta

ggaran Kegiatan n Pelayanan Infformasi Kenega araan Melalui Media M Publik : Rp. R 24.928.946.0 000,Jumlah Ang Jakarrta,

Maret 20 011

Direktur Jendera al Informasi dan Komunikasi Pu ublik Kementerian n Komunikasi da an Informatika,

Direktur Pe engelolaan Med dia Publik

Drs. Freddy F H. Tulun ng, MUA

Drs s. Sadjan, M.Sii.

Alternatif 1 

Target (3) 15 Lokasi 20 Lokasi

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 DIREK KTORAT PENG GOLAHAN DAN N PENYEDIAAN INFORMASI m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Drs. Bambang g Wiswalujo, MP PA : Direktur Pengo olahan dan Pen nyediaan Inform masi Ditjen Inforrmasi dan Komu unikasi Publik

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Drs. Freddy H. Tulung., M.U.A A. : Direktur Jende eral Informasi dan Komunikasi Publik Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Direk ktur Jenderal Infformasi dan Komunikasi Publik k

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Direktur Pe engolahan dan Penyediaan Infformasi Ditjen IK KP

Drs. Fredd dy H. Tulung., M M.U.A.

Drs. Bamban ng Wiswalujo, MPA M

LAM MPIRAN PENETAPAN KINE ERJA TAHUN N 2011 DIREKT TORAT JEND DERAL INFORMASI DAN KO OMUNIKASI PUBLIK P sasi Eselon 2 Unit Organis Tahun Angga aran

: :

Direktora at Pengolahan dan d Penyediaan n Informasi 2011

Sasaran Strategis S (1)) Tersedianya a Konten Inform masi Publik yang g Beragam da an Berkualitas yang y Bersifat M Mendidik, Mencerahka an, dan Membe erdayakan Masyyarakat Dalam Rang gka NKRI (M3; S3.1)

Ind dikator Kinerja (2) mlah Dokumen database d nasio onal, sektoral da an regional men ngenai Jum info ormasi publik Jum mlah paket konten informasi pu ublik yang siap pakai dan dima anfaatkan oleh Pem merintah Daerah Jum mlah analisis da an pengelolaan umpan balik ya ang tepat waktu dan dim manfaatkan oleh pimpinan (1 an nalisis/hari) Jum mlah aktivitas pe enyebaran Inforrmasi Publik lan ngsung ke masy yarakat sesuai rencana.

ggaran Kegiatan n Pengelolaan d dan Penyediaan Informasi : Rp p.18.632.160.00 00,Jumlah Ang Jakarrta,

Maret 20 011

Direktur Jendera al Informasi dan Komunikasi Pu ublik Kementerian n Komunikasi da an Informatika,

Direktur Pengolah han dan Penyediaan Informasi

Drs. Freddy F H. Tulun ng, MUA

Drs. Bam mbang Wiswalujo, MPA

Alternatif 1 

Target (3) 3 paket 3 paket 300 analisis 10 keg

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 DIR REKTORAT LA AYANAN INFORMASI INTERN NASIONAL m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Drs. Erlangga Masdiana, M.S Si : Direktur Layan nan Informasi In nternasional, Diitjen IKP

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Drs. Freddy H. Tulung., M.U.A A. : Direktur Jende eral Informasi dan Komunikasi Publik Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Direk ktur Jenderal Infformasi dan Komunikasi Publik k

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Direkturr Layanan Inform masi Internasio onal, Ditjen IKP

Drs. Fredd dy H. Tulung., M M.U.A.

Drs. Erlangg ga Masdiana, M.Si M

LAM MPIRAN PENETAPAN KINE ERJA TAHUN N 2011 DIREKT TORAT JEND DERAL INFORMASI DAN KO OMUNIKASI PUBLIK P sasi Eselon 2 Unit Organis Tahun Angga aran

: :

Direktora at Layanan Inforrmasi Internasio onal 2011

Sasaran Strategis S Ind dikator Kinerja (1)) (2) Jum Terlaksana dan terciptanya a pencitraan po ositif mlah kerjasama layanan inform masi dengan lem mbaga2 media asing, a kantor onesia di mata Internasional (M M5; S5.4) beriita, perwakilan negara asing, organisasi o lemb baga internasion nal, Negara Indo mas syarakat asing, Jum mlah pengelolaa an komunikasi publik p dan layan nan informasi p publik untuk mas syarakat asing Jum mlah Diseminas si/penyebaran in nformasi publik langsung ke masyarakat asin ng Jum mlah Kerjasama a dengan lemba aga multilateral, bilateral, dan regional r yang efek ktif ggaran Kegiatan n Pengembangan Kemitraan Pelayanan P Inforrmasi Internasio onal. : Rp. 19.84 40.332.000,Jumlah Ang Jakarrta,

Maret 20 011

Direktur Jendera al Informasi dan Komunikasi Pu ublik Kementerian n Komunikasi da an Informatika,

Direktur Layan nan Informasi In nternasional

Drs. Freddy F H. Tulun ng, MUA

Drs. Ade E Erlangga Masdia ana, M.Si

Alternatif 1 

Target (3) 5 paket

5 paket 3 keg 5 Paket

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 BADAN PE ENELITIAN DAN N PENGEMBANGAN SUMBE ER DAYA MANUSIA m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Aizirman Djusan, M.Sc., Econ n. : Kepala Badan n Penelitian dan n Pengembanga an SDM

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Ir. Tifatul Sembiring : Menteri Komunikasi dan Inforrmatika n langsung piha ak pertama Selaku atasan

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhassilan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, ormatika Menteri Komunikasi dan Info

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Kepala Badan Penelitia an dan Pengem mbangan SDM

Ir. Tiffatul Sembiring

Aizirman Dju usan, M.Sc., Ec con.

LAMP PIRAN PENET TAPAN KINER RJA TAHUN 20 011 BADAN PE ENELITIAN DA AN PENGEMB BANGAN SDM M Unit Organisasi Eselon 1 U T Tahun Anggaran

: :

Badan Penellitian dan Penge embangan Sum mber Daya Manu usia 2011

Sasaran Strate egis * (1) Meningkatnya e-Literasi Masyyarakat (M4 : S4 4.2) Meningkatnya Profesionalisme e SDM Bidang Kominfo (M4 : S4.2)

Meningkatnya Ketersediaan Data D dan Informa asi Tentang Komin nfo(M4 : S4.1)

Indikato or Kinerja (2) ( Prosenttase (%) Masya arakat yang Mem miliki e-Literasi Setelah S Mengikkuti Pelatiha an di BPPTIK da an PUSTIKNAS S Prosenttase (%) SDM Kominfo K yang Memiliki M Sertifika asi Standar Kom mpetensi Kerja Bidang Kominfo Prosenttase (%) Pesertta Bimbingan Te eknis Budaya Dokumentasi D yan ng Menjadi Pelaksana PP PID Prosenttase (%) Pesertta Bimbingan Te eknis CIO yang Menjadi Tim Te erkait PPID Jumlah Paket Data dan n Informasi tenttang Komunikassi dan Informatikka

Jumlah Anggarran Program Pe enelitian dan Pe engembangan Sumber S Daya Manusia:: Rp. 158.580.500.000 J Jakarta,

Mare et 2011

Menteri Komunikasi dan Info ormatika

Kep pala Badan Litb ang SDM,

Ir. Tifatul Sembiring

Aizirman Dju usan

Target (3) 70% dari 3000 orang 60% dari 1000 orang 20% dari 750 o orang 10% dari 750 o orang 56 Paket

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 SEKRET TARIAT BADAN N PENELITIAN N DAN PENGEM MBANGAN SD DM m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Drs. Sunarno : Sekretaris Bad dan Penelitian d dan Pengembangan SDM

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Aizirman Djusan, M.Sc., Econ n. : Kepala Badan n Penelitian dan n Pengembanga an SDM Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Kepalla Badan Penellitian dan Penge embangan SDM M

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Sekretaris s Balitbang SDM M

Aizirman Djusan, D M.Sc., E Econ.

Drss. Sunarno

LAMP PIRAN PENET TAPAN KINER RJA TAHUN 20 011 BADAN PE ENELITIAN DA AN PENGEMB BANGAN SDM M Unit Organisasi Eselon 2 U T Tahun Anggaran

: :

Sekretariat B Badan Litbang SDM S 2011

Sasaran Strattegis (1) Terlaksananya a layanan admin nistrasi dan dukungan tekn nis

Indikato or Kinerja (2) ( Persenttase (%) Renstrra dan Rencana a Tahunan yang g Memiliki Targe et dan Sasaran n yang Jelas da an Terukur Jumlah Monitoring dan n Evaluasi

Target (3) 40%

Persenttase (%) Lapora an Tahunan yan ng Sesuai Dengan SAI Persenttase (%) Peratu uran Perundangan yang Akunta able dan Telah Disingk kronkan dan Dih harmonisasikan Keterse ediaan Sarana dan d Prasarana Perkantoran P Persenttase (%) Jumlah h Sosialisasi/Pu ublikasi Karya Riset R Keterse ediaan SDM yan ng Memadai

100% 40%

Jumlah Anggarran Program Pe enelitian Dan Pe engembangan Komunikasi K Dan n Informatika : Rp. R 19.906.006.000 J Jakarta,

Mare et 2011

Kepala Badan Penellitian dan Penge embangan SDM M

Sekrretaris Badan Littbang SDM

Aizzirman Djusan

o Sunarno

2 kali

50% 5 kali 60%

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 PUSAT PENEL LITIAN DAN PE ENGEMBANGA AN SUMBER DAYA D DAN PER RANGKAT POS S DAN INFORM MATIKA m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Drs. Baringin Batubara., B MM : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya a dan Perangka at Pos dan Inforrmatika

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Aizirman Djusan, M.Sc., Econ n. : Kepala Badan n Penelitian dan n Pengembanga an SDM Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Kepalla Badan Penellitian dan Penge embangan SDM M

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Kapuslitbang Sumber Daya d dan Perangkat Pos dan Inform matika

Aizirman Djusan, D M.Sc., E Econ.

Drs. Baring gin Batubara., MM M

LAMP PIRAN PENET TAPAN KINER RJA TAHUN 20 011 BADAN PE ENELITIAN DA AN PENGEMB BANGAN SDM M Unit Organisasi Eselon 2 U T Tahun Anggaran

: :

Pusat Peneli tian dan Pengembangan Sumb ber Daya Perangkat Pos dan In nformatika 2011

Sasaran Strattegis (1) Tersusunnya Laporan L Penelitiian Bidang Sum mber Daya dan Pera angkat Pos dan Informatika

Indikato or Kinerja (2) ( Jumlah Karya Riset Bid dang Sumber Daya D dan Perang gkat Pos dan Informa atika

Target (3) 5

Jumlah Anggarran Kegiatan Pe enelitian dan Pe engembangan Sumber S Daya da an Perangkat Pos dan Informattika : Rp. 5.308 .488.000,-

J Jakarta,

Mare et 2011

Kepala Badan B Litbang S SDM

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan a Perangkat Poss dan n Sumber Daya Informatikka

Aizzirman Djusan

Baringin Batu ubara

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 PUSAT PENELITIAN D DAN PENGEMB BANGAN PENY YELENGGARA AAN POS DAN N INFORMATIK KA m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Dra. Siti Meiningsih, M.Sc. : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan In nformatika

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Aizirman Djusan, M.Sc., Econ n. : Kepala Badan n Penelitian dan n Pengembanga an SDM Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Kepalla Badan Penellitian dan Penge embangan SDM M

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Kepala K Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggara aan Pos dan Informatika

Aizirman Djusan, D M.Sc., E Econ.

Meiningsih, M.S Sc Dra. Siti M

LAMP PIRAN PENET TAPAN KINER RJA TAHUN 20 011 BADAN PE ENELITIAN DA AN PENGEMB BANGAN SDM M Unit Organisasi Eselon 2 U T Tahun Anggaran

: :

Pusat Peneli tian dan Pengembangan Penyelenggaraan Po os dan Informatika 2011

Sasaran Strattegis (1) Tersusunnya Laporan L Penelitiian Bidang Penyelenggara aan Pos dan Infformatika

Indikato or Kinerja (2) ( Jumlah Karya Riset Bid dang Penyeleng ggaraan Pos da an Informatika

Target (3) 5

Jumlah Anggarran Kegiatan Pe enelitian dan Pe engembangan Penyelenggaraa P an Pos dan Inforrmatika : Rp. 4.112.920.000

J Jakarta, Kepala Badan B Litbang S SDM

Aizzirman Djusan

Mare et 2011

K Kepala Pusat Pe enelitian dan Pe engembangan P Penyelenggaraa an Pos dan Informatika

gsih Siti Meining

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 AT PENELITIAN DAN PENGE EMBANGAN AP PLIKASI INFOR RMATIKA DAN N INFORMASI D DAN KOMUNIK KASI PUBLIK PUSA Dalam rangka mewujudkan m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Drs. Selamatta a Sembiring., M M.Si : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Inform matika dan Info ormasi dan Kom munikasi Publik

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Aizirman Djusan, M.Sc., Econ n. : Kepala Badan n Penelitian dan n Pengembanga an SDM Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Kepalla Badan Penellitian dan Penge embangan SDM M

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Kepala Pusat Pe enelitian dan Pe engembangan Aplikasi A Informa atika dan Informasi dan n Komunikasi Publik P

Aizirman Djusan, D M.Sc., E Econ.

Drs. Selamattta Sembiring., M.Si

LAMP PIRAN PENET TAPAN KINER RJA TAHUN 20 011 BADAN PE ENELITIAN DA AN PENGEMB BANGAN SDM M Unit Organisasi Eselon 2 U T Tahun Anggaran

: :

Pusat Peneli tian dan Pengembangan Aplika asi Informatika, Informasi dan Komunikasi K Pub blik 2011

Sasaran Strattegis (1) Tersusunnya Laporan L Penelitiian Bidang Aplikkasi Informatika, Infformasi dan Kom munikasi Publikk

Indikato or Kinerja (2) ( dang Aplikasi In nformatika, Inforrmasi dan Komu unikasi Jumlah Karya Riset Bid Publik

Target (3) 7

Jumlah Anggarran Kegiatan Pe enelitian dan Pe engembangan Aplikasi A Informatika, Informasi dan d Komunikasi Publik : Rp. 4. 536.840.000 J Jakarta,

Mare et 2011

Kepala Badan B Litbang S SDM

Kepala Pusat Penelitian da an Pengembang gan Aplikasi A Informa atika, Informasi d dan Komunikasi Publik

Aizzirman Djusan

mbiring Selamatta Sem

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 USAT PENELIT TIAN DAN PEN NGEMBANGAN N LITERASI DA AN PROFESI SDM KOMUNIKA ASI DAN INFO ORMATIKA PU Dalam rangka mewujudkan m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Drs. Hanif Hoe esin : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi P SDM Ko omunikasi dan Informatika

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Aizirman Djusan, M.Sc., Econ n. : Kepala Badan n Penelitian dan n Pengembanga an SDM Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Kepalla Badan Penellitian dan Penge embangan SDM M

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan n Literasi dan Profesi P matika SDM Komunikasi dan Inform

Aizirman Djusan, D M.Sc., E Econ.

H Hoesin Drs. Hanif

LAMP PIRAN PENET TAPAN KINER RJA TAHUN 20 011 BADAN PE ENELITIAN DA AN PENGEMB BANGAN SDM M Unit Organisasi Eselon 2 U T Tahun Anggaran

: :

Pusat Peneli tian dan Pengembangan Litera asi dan Profesi SDM S Kominfo 2011

Sasaran Strattegis (1) Tersusunnya Laporan L Penelitiian Bidang Literrasi dan Profesi Terlaksananya a Bimbingan Tekknis di Pusat Penelitian dan Pengembangan n Profesi dan Literasi SDM Kominfo K

Indikato or Kinerja (2) ( Jumlah Karya Riset Bid dang Literasi da an Profesi

Target (3) 6 Paket

Jumlah Peserta Bimtekk Budaya Dokum mentasi Jumlah Peserta Bimtekk Komunikasi Publik Jumlah Penerima Beassiswa S2/S3 Da alam dan Luar Negeri N Jumlah Peserta Bimtekk CIO Jumlah SDM Komunika asi dan Informa atika yang Berse ertifikasi

350 Orang g 500 Orang g 263 beasisw wa 550 Orang g 1000 Orang

J Jumlah Anggara an Kegiatan Penelitian dan Pen ngembangan Literasi dan Profe esi, serta Penge embangan SDM M Komunikasi da an Informatika : Rp. 55.328.435 5.000 J Jakarta,

Mare et 2011

Kepala Badan B Litbang S SDM

Kepala Pusat Penelitian da an Pengembang gan Literasi dan Profesi SD DM KOMINFO

Aizzirman Djusan

Hanif Hoessin

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 BALAI BE ESAR PENGKA AJIAN DAN PE ENGEMBANGA AN KOMUNIKA ASI DAN INFOR RMATIKA MED DAN m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Waladdin Siag gian : Kepala Balai Besar B Pengkajia an dan Pengem mbangan KOMIN NFO Medan

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Aizirman Djusan, M.Sc., Econ n. : Kepala Badan n Penelitian dan n Pengembanga an SDM Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Piha ak Kedua, Kepala Badan B Penelitia an dan Pengem mbangan SDM

Maret 2011 Jakarta, Pertama, Pihak P Kepa ala Balai Besar Pengkajian dan n Pengembang gan KOMINFO Medan M

Aizirman Dju usan, M.Sc., Eccon.

Waladdin Siagian

LAMP PIRAN PENET TAPAN KINER RJA TAHUN 20 011 BADAN PE ENELITIAN DA AN PENGEMB BANGAN SDM M Unit Organisasi Eselon 1 U T Tahun Anggaran

: :

Balai Besar P Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan d Informatika Medan 2011

Sasaran Strattegis (1) Tersusunnya Laporan L Penelitiian di Wilayah K Kerja BBPPKI Medan n Terlaksananya a Bimbingan Tekknis di Wilayah Kerja BBPPKI Medan n

Indikato or Kinerja (2) ( Jumlah Karya Riset Bid dang KOMINFO O di Wilayah Kerja BBPPKI Med dan Jumlah Peserta Bimtekk Budaya Dokum mentasi dan Se ertifikasi Jumlah Peserta Bimtekk CIO dan Sertiffikasi

Target (3) 4 150 100

Jumlah Anggarran Kegiatan Pe enelitian dan Pe engembangan Komunikasi K dan Informatika : Rp. R 6.923.853.00 00

J Jakarta,

Mare et 2011

Kepala Badan B Litbang S SDM

Kepala Balai Besar Peng gkajian dan Pen ngembangan KO OMINFO Medan n

Aizzirman Djusan

agian Waladdin Sia

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENG GEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORM MATIKA MAKAS SSAR m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Tulus Subardjono : Kepala Balai Besar B Pengkajia an dan Pengem mbangan KOMIN NFO Makassar

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Aizirman Djusan, M.Sc., Econ n. : Kepala Badan n Penelitian dan n Pengembanga an SDM Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Kepalla Badan Penellitian dan Penge embangan SDM M

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Kepala Balai Besar Pengkajiian dan Pengem mbangan KOMIINFO M Makassar

Aizirman Djusan, D M.Sc., E Econ.

Tulus Subardjono

LAMP PIRAN PENET TAPAN KINER RJA TAHUN 20 011 BADAN PE ENELITIAN DA AN PENGEMB BANGAN SDM M Unit Organisasi Eselon 1 U T Tahun Anggaran

: :

Balai Besar P Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan d Informatika Makassar 2011

Sasaran Strattegis (1) Tersusunnya Laporan L Penelitiian di Wilayah K Kerja BBPPKI Makas ssar Terlaksananya a Bimbingan Tekknis di Wilayah Kerja BBPPKI Makas ssar

Indikato or Kinerja (2) ( Jumlah Karya Riset Bid dang Literasi da an Profesi di Wilayah Kerja BBP PPKI Makass sar Jumlah Peserta Bimtekk Budaya Dokum mentasi (4 Loka asi) Jumlah Peserta Bimtekk CIO (2 Lokasi)

Target (3) 4 paket 250 Orang g 100 Orang g

Jumlah Anggarran Kegiatan Pe enelitian dan Pe engembangan Komunikasi K dan Informatika : Rp. R 7.187.712.00 00

J Jakarta,

Mare et 2011

Kepala Badan B Litbang S SDM

Kepala Balai Besar Pengkkajian dan Peng embangan KOM MINFO Makasssar

Aizzirman Djusan

djono Tulus Subard

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 PUSAT T TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKA ASI NASIONAL L m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Fadhilah Math har : Kepala Pusat Teknologi Inforrmasi dan Komu unikasi Nasiona al

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Aizirman Djusan, M.Sc., Econ n. : Kepala Badan n Penelitian dan n Pengembanga an SDM Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Kepalla Badan Penellitian dan Penge embangan SDM M

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Kepala Pusa at Teknologi Infformasi dan Komunikasi Nasio onal

Aizirman Djusan, D M.Sc., E Econ.

Fadh hilah Mathar

LAMP PIRAN PENET TAPAN KINER RJA TAHUN 20 011 BADAN PE ENELITIAN DA AN PENGEMB BANGAN SDM M Unit Organisasi Eselon 1 U T Tahun Anggaran

: :

Pusat Tekno logi Informasi dan Komunikasi Nasional 2011

Sasaran Strattegis (1) Terselenggaranya pelatihan TIK T untuk meningkatkan e-Literasi di PU USTIKNAS

Indikato or Kinerja (2) ( Jumlah Peserta Diklat Teknologi Inform masi dan Komu unikasi di PUST IKNAS

Target (3) 1500 Orang

Jumlah Anggarran Kegiatan Pe elatihan dan Pe engembangan Teknologi T Inform masi dan Komun nikasi : Rp. 4.458.298.000

J Jakarta,

Mare et 2011

Kepala Badan B Litbang S SDM

Kep pala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikas si Nasional

Aizzirman Djusan

athar Fadhilah Ma

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 SEK KOLAH TINGG GI MULTIMEDIA A (MMTC) YOG GYAKARTA m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Gati Gayatri : Kepala Sekola ah Tinggi Multi M Media (MMTC) Yogyakarta

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Aizirman Djusan, M.Sc., Econ n. : Kepala Badan n Penelitian dan n Pengembanga an SDM Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Kepalla Badan Penellitian dan Penge embangan SDM M

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Kepala Se ekolah Tinggi M Multi Media (MM MTC) Yogyakartta

Aizirman Djusan, D M.Sc., E Econ.

Ga ati Gayatri

LAMP PIRAN PENET TAPAN KINER RJA TAHUN 20 011 BADAN PE ENELITIAN DA AN PENGEMB BANGAN SDM M Unit Organisasi Eselon 1 U T Tahun Anggaran

: :

Sekolah Ting ggi Multi Media (MMTC) Yogyakarta 2011

Sasaran Strattegis (1) Terselenggaranya Pendidikan n & Pelatihan bid dang Penyiaran, KIP P, Animasi, audio visual, dan multi media.

Indikato or Kinerja (2) ( Jumlah lulusan Pendid dikan & Pelatiha an Diploma IV bidang b Penyiara an kedinas san Jumlah lulusan Pendid dikan & Pelatiha an Diploma IV bidang b KIP kedin nasan Jumlah peserta Pendid dikan & Pelatiha an Diploma IV bidang penyiaran n swadan na Jumlah peserta Pendid dikan & Pelatiha an Diploma IV bidang animasi sswadana Jumlah peserta Diklat Pendek P (vocatio onal training) an nimasi kedinasa an Jumlah peserta Diklat Pendek P (vocatio onal training) audio visual dan multi media swadana s

Target (3) 95%

95% 826 orang g 35 orang 60 orang 96 orang

Jumlah Anggarran Kegiatan Pe endidikan dan P Pelatihan Multi Media M : Rp. 25.3 396.000.000

J Jakarta,

Mare et 2011

Kepala Badan B Litbang S SDM

Ketua K Sekolah Tinggi T Multi Med dia (MMTC) Yog gyakarta

Aizzirman Djusan

Gati Gayattri

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 BALAI PENGKAJIAN N DAN PENGEM MBANGAN KO OMUNIKASI DA AN INFORMATIKA JAKARTA A Dalam rangka mewujudkan m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Haris Setiadi : Plt. Balai Peng gkajian dan Pen ngembangan Komunikasi dan Informatika Jak karta

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Aizirman Djusan, M.Sc., Econ n. : Kepala Badan n Penelitian dan n Pengembanga an SDM Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pih hak Kedua, Kepala Badan Penelitiian dan Pengem mbangan SDM

Maret 2011 Jakarta, Pihak Pertama, Plt. Balai B Pengkajia an dan Pengembangan K Komunikasi dan Informatika Jak karta

Aizirman Djusan, M.Sc., Ec con.

Haris s Setiadi

LAMP PIRAN PENET TAPAN KINER RJA TAHUN 20 011 BADAN PE ENELITIAN DA AN PENGEMB BANGAN SDM M Unit Organisasi Eselon 1 U T Tahun Anggaran

: :

Balai Pengka ajian dan Penge embangan Komunikasi dan Info ormatika Jakarta a 2011

Sasaran Strattegis (1) Tersusunnya Laporan L Penelitiian di Wilayah K Kerja BPPKI Jakarta

Indikato or Kinerja (2) ( Jumlah Karya Riset Bid dang Komunika asi dan Informatika di Wilayah K Kerja BPPKI Jakarta J

Target (3) 5 paket

Jumlah Anggarran Kegiatan Pe enelitian dan Pe engembangan Komunikasi K dan Informatika : Rp. R 3.310.000.00 00

J Jakarta,

Mare et 2011

Kepala Badan B Litbang S SDM

Plt. Kepa ala Balai Pengkkajian dan Peng gembangan KOM MINFO Jakarta

Aizzirman Djusan

adi Haris Setia

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 BALAI PENGKAJIAN N DAN PENGEM MBANGAN KO OMUNIKASI DA AN INFORMATIIKA BANDUNG G m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Ramon Kaban n : Plt. Kepala Ba alai Pengkajian dan Pengemba angan Komunikasi dan Informa atika Bandung

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Aizirman Djusan, M.Sc., Econ n. : Kepala Badan n Penelitian dan n Pengembanga an SDM Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Kepalla Badan Penellitian dan Penge embangan SDM M

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Plt. Kepala Balai B Pengkajian n dan Pengemb bangan Komuniikasi dan Inform matika Bandung g

Aizirman Djusan, D M.Sc., E Econ.

Ram mon Kaban

LAMP PIRAN PENET TAPAN KINER RJA TAHUN 20 011 BADAN PE ENELITIAN DA AN PENGEMB BANGAN SDM M Unit Organisasi Eselon 1 U T Tahun Anggaran

: :

Balai Pen ngkajian dan Pe engembangan Komunikasi K dan Informatika Bandung 2011

Sasaran Strattegis (1) Tersusunnya Laporan L Penelitiian di Wilayah K Kerja BPPKI Bandun ng

Indikato or Kinerja (2) ( Jumlah Karya Riset Bid dang Komunika asi dan Informatika di Wilayah K Kerja BPPKI Bandung

Target (3) 5 paket

Jumlah Anggarran Kegiatan Pe enelitian dan Pe engembangan Komunikasi K dan Informatika : Rp. R 3.506.000.00 00

J Jakarta,

Mare et 2011

Kepala Badan B Litbang S SDM

Plt. Kepa ala Balai Pengka ajian dan Penge embangan KOM MINFO Bandung g

Aizzirman Djusan

ban Ramon Kab

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 BALAI PE ENGKAJIAN DAN D PENGEMB BANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA A YOGYAKAR RTA m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Eka Handayan ni : Plt. Kepala Ba alai Pengkajian dan Pengemba angan Komunikasi dan Informa atika Yogyakartta

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Aizirman Djusan, M.Sc., Econ n. : Kepala Badan n Penelitian dan n Pengembanga an SDM Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Kepalla Badan Penellitian dan Penge embangan SDM M

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Plt. Kepala Balai B Pengkajian n dan Pengemb bangan Komuniikasi dan Inform matika Yogyakarrta

Aizirman Djusan, D M.Sc., E Econ.

Eka Handayani

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 BADAN PE ENELITIAN DAN N PENGEMBANGAN SUMBE ER DAYA MANUSIA m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Baharuddin Do ollah : Plt. Kepala Ba aial Pengkajian dan Pengemba angan Komunikasi dan Informa atika Surabaya

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Aizirman Djusan, M.Sc., Econ n. : Kepala Badan n Penelitian dan n Pengembanga an SDM Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Kepalla Badan Penellitian dan Penge embangan SDM M

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Plt. Kepala Baial B Pengkajian n dan Pengemb bangan Komuniikasi dan Inform matika Surabay ya

Aizirman Djusan, D M.Sc., E Econ.

Baharruddin Dollah

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 BADAN PE ENELITIAN DAN N PENGEMBANGAN SUMBE ER DAYA MANUSIA m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Zulkurnain : Plt. Kepala Ba aial Pengkajian dan Pengemba angan Komunikasi dan Informa atika Banjarmassin

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Aizirman Djusan, M.Sc., Econ n. : Kepala Badan n Penelitian dan n Pengembanga an SDM Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Kepalla Badan Penellitian dan Penge embangan SDM M

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Plt. Kepala Baial B Pengkajian n dan Pengemb bangan Komuniikasi dan Informa atika Banjarmas sin

Aizirman Djusan, D M.Sc., E Econ.

Zu ulkurnain

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 BADAN PE ENELITIAN DAN N PENGEMBANGAN SUMBE ER DAYA MANUSIA m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Drs. Ricky H. Paat : Plt. Kepala Ba aial Pengkajian dan Pengemba angan Komunikasi dan Informa atika Manado

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Aizirman Djusan, M.Sc., Econ n. : Kepala Badan n Penelitian dan n Pengembanga an SDM Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Kepalla Badan Penellitian dan Penge embangan SDM M

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Plt. Kepala Baial B Pengkajian n dan Pengemb bangan Komuniikasi dan Inforrmatika Manado o

Aizirman Djusan, D M.Sc., E Econ.

Drs. R Ricky H. Paat

 

LAMP PIRAN PENET TAPAN KINER RJA TAHUN 20 011 BADAN PE ENELITIAN DA AN PENGEMB BANGAN SDM M Unit Organisasi Eselon 1 U T Tahun Anggaran

: :

Balai Pengka ajian dan Penge embangan Komunikasi dan Info ormatika Yogyakkarta 2011

Sasaran Strattegis (1) Tersusunnya Laporan L Penelitiian di Wilayah K Kerja BPPKI Yogyak karta

Indikato or Kinerja (2) ( Jumlah Karya Riset Bid dang Komunika asi dan Informatika di Wilayah K Kerja BPPKI Yogyakarta Y

Target (3) 4 paket

Jumlah Anggarran Kegiatan Pe enelitian dan Pe engembangan Komunikasi K dan Informatika : Rp. R 3.875.000.00 00

J Jakarta,

Mare et 2011

Kepala Badan B LitbangS SDM

Plt. Kepala a Balai Pengkajian dan Pengem mbangan KOMINFO Yogyakartta

Aizzirman Djusan

Eka Handayyani

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 BALAI PENGKAJIAN P DAN PENGEM MBANGAN KOM MUNIKASI DAN N INFORMATIK KA SURABAYA A m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Baharuddin Do ollah : Plt. Kepala Ba alai Pengkajian dan Pengemba angan Komunikasi dan Informa atika Surabaya

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Aizirman Djusan, M.Sc., Econ n. : Kepala Badan n Penelitian dan n Pengembanga an SDM Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Kepalla Badan Penellitian dan Penge embangan SDM M

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Plt. Kepala Balai B Pengkajian n dan Pengemb bangan Komuniikasi dan Inform matika Surabay ya

Aizirman Djusan, D M.Sc., E Econ.

Baharruddin Dollah

LAMP PIRAN PENET TAPAN KINER RJA TAHUN 20 011 BADAN PE ENELITIAN DA AN PENGEMB BANGAN SDM M Unit Organisasi Eselon 1 U T Tahun Anggaran

: :

Balai Pengka ajian dan Penge embangan Komunikasi dan Info ormatika Suraba aya 2011

Sasaran Strattegis (1) Tersusunnya Laporan L Penelitiian di Wilayah K Kerja BPPKI Surabay ya

Indikato or Kinerja (2) ( Jumlah Karya Riset Bid dang Komunika asi dan Informatika di Wilayah K Kerja BPPKI Surabaya

Target (3) 4 paket

Jumlah Anggarran Kegiatan Pe enelitian dan Pe engembangan Komunikasi K dan Informatika : Rp. R 3.109.474.00 00

J Jakarta,

Mare et 2011

Kepala Badan B Litbang S SDM

Plt. Kepala Balai Pengka ajian dan Penge embangan KOM MINFO Surabaya a

Aizzirman Djusan

Dollah Baharuddin D

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 BALAI PE ENGKAJIAN DA AN PENGEMB BANGAN KOMU UNIKASI DAN INFORMATIKA A BANJARMAS SIN m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Zulkurnain : Plt. Kepala Ba alai Pengkajian dan Pengemba angan Komunikasi dan Informa atika Banjarmassin

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Aizirman Djusan, M.Sc., Econ n. : Kepala Badan n Penelitian dan n Pengembanga an SDM Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Kepalla Badan Penellitian dan Penge embangan SDM M

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Plt. Kepala Balai B Pengkajian n dan Pengemb bangan Komuniikasi dan Informa atika Banjarmas sin

Aizirman Djusan, D M.Sc., E Econ.

Zu ulkurnain

LAMP PIRAN PENET TAPAN KINER RJA TAHUN 20 011 BADAN PE ENELITIAN DA AN PENGEMB BANGAN SDM M Unit Organisasi Eselon 1 U T Tahun Anggaran

: :

Balai Pengka ajian dan Penge embangan Komunikasi dan Info ormatika Banjarmasin 2011

Sasaran Strattegis (1) Tersusunnya Laporan L Penelitiian di Wilayah K Kerja BPPKI Banjarm masin

Indikato or Kinerja (2) ( Jumlah Karya Riset Bid dang Komunika asi dan Informatika di Wilayah K Kerja BPPKI Banjarmasin

Target (3) 4 paket

Jumlah Anggarran Kegiatan Pe enelitian dan Pe engembangan Komunikasi K dan Informatika : Rp. R 3.109.474.00 00

J Jakarta,

Mare et 2011

Kepala Badan B Litbang S SDM

Plt. Kepala a Balai Pengkajian dan Pengem mbangan KOMIN NFO Banjarmassin

Aizzirman Djusan

n Zulkurnain

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 BALAI PE ELATIHAN DAN N PENGEMBAN NGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOM MUNIKASI BEK KASI Dalam rangka mewujudkan m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Wiryanta : Plt. Kepala Ba alai Pelatihan da an Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi K Bekkasi

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Aizirman Djusan, M.Sc., Econ n. : Kepala Badan n Penelitian dan n Pengembanga an SDM Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Kepalla Badan Penellitian dan Penge embangan SDM M

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Plt. P Kepala Bala ai Pelatihan dan n Pengembanga an Teknologi Informasi dan Kom munikasi Bekasii

Aizirman Djusan, D M.Sc., E Econ.

W Wiryanta

LAMP PIRAN PENET TAPAN KINER RJA TAHUN 20 011 BADAN PE ENELITIAN DA AN PENGEMB BANGAN SDM M Unit Organisasi Eselon 1 U T Tahun Anggaran

: :

Balai Pelatiha an dan Pengem mbangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bekasi 2011

Sasaran Strattegis (1) Terselenggaranya pelatihan TIK T untuk meningkatkan e-Literasi di BP PPTIK

Indikato or Kinerja (2) ( Jumlah Peserta Diklat Teknologi Inform masi dan Komu unikasi di BPPTIIK

Target (3) 1500 Orang

Jumlah Anggarran Kegiatan Pe elatihan dan Pe engembangan Teknologi T Inform masi dan Komun nikasi: Rp. 5.035 5.000.000

J Jakarta,

Mare et 2011

Kepala Badan B Litbang S SDM

P Kepala Balai Pelatihan dan Pengembangan Plt. ormasi dan Kom munikasi n Teknologi Info Bekasi

Aizzirman Djusan

a Wiryanta

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 BALAII PENGKAJIAN N DAN PENGEMBANGAN KO OMUNIKASI DA AN INFORMAT TIKA MANADO O m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Drs. Ricky H. Paat : Plt. Kepala Ba alai Pengkajian dan Pengemba angan Komunikasi dan Informa atika Manado

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Aizirman Djusan, M.Sc., Econ n. : Kepala Badan n Penelitian dan n Pengembanga an SDM Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, Kepalla Badan Penellitian dan Penge embangan SDM M

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Plt. Kepala Balai B Pengkajian n dan Pengemb bangan Komuniikasi dan Inforrmatika Manado o

Aizirman Djusan, D M.Sc., E Econ.

Drs. R Ricky H. Paat

LAMP PIRAN PENET TAPAN KINER RJA TAHUN 20 011 BADAN PE ENELITIAN DA AN PENGEMB BANGAN SDM M Unit Organisasi Eselon 1 U T Tahun Anggaran

: :

Balai Pengka ajian dan Penge embangan Komunikasi dan Info ormatika Manad do 2011

Sasaran Strattegis (1) Tersusunnya Laporan L Penelitiian di Wilayah K Kerja BPPKI Manado o

Indikato or Kinerja (2) ( Jumlah Karya Riset Bid dang Komunika asi dan Informatika di Wilayah K Kerja BPPKI Manado

Target (3) 3 paket

Jumlah Anggarran Kegiatan Pe enelitian dan Pe engembangan Komunikasi K dan Informatika : Rp. R 3.477.000.00 00

J Jakarta,

Mare et 2011

Kepala Badan B Litbang S SDM

Plt. Kepa ala Balai Pengka ajian dan Penge embangan KOM MINFO Manado

Aizzirman Djusan

aat Ricky H. Pa

PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 INS SPEKTORAT JENDERAL J

 

m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Agung Widjaja adi S., SIP, MM : Inspektur Jend deral Kementerrian Komunikasi dan Informatik ka

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Ir. Tifatul Sembiring : Menteri Komunikasi dan Inforrmatika n langsung piha ak pertama Selaku atasan

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhassilan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, ormatika Menteri Komunikasi dan Info

Ir. Tiffatul Sembiring

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Inspekktur Jenderal

Agung Widjjajadi S., SIP, MM M

LA AMPIRAN PEN NETAPAN KINE ERJA TAHUN 2011 INSPEK KTORAT JEND DERAL Unit Organisasi O Eselo on 1 Tahun n Anggaran

: :

Insspektorat Jenderal 11 201

Sassaran Strategis (1) S2.3 Tersedianya sttandar alat dan standar mutu layan nan serta mekan nisme pengawa asan yang akun ntable pada laya anan Pos, Komu unikasi dan Informatika

Indikator Kinerja (2)

Targe et (3) WTP P 75% %

Opini Hasil Audit A Bpk Persentase (%) ( Laporan yan ng Tepat Waktu u Persentase (%) ( Rekomenda asi Hasil Pengaw wasan yang Dittindaklanjuti

75% %

Jumlah Anggaran Program Pengaw wasan dan Peningkatan Akunta abilitas Aparaturr Kementerian Komunikasi K dan n Informatika : Rp. R 19.833.500.0 000,Jakarta,

M Maret 2011

Me enteri Komunika asi dan Informatika

Inspektur JJenderal asi dan Informa Kementerian Komunika atika,

Ir. Tifatul S Sembiring

A Agung Widjajad i S., SIP, MM

  PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 SEKRETAR RIAT INSPEKT TORAT JENDERAL m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Drs. Sofyan Ta anjung, M.Si : Sekretaris Insp pektorat Jenderral

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Agung Widjaja adi S., SIP, MM : Inspektur Jend deral Kementerrian Komunikasi dan Informatik ka Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, pektur Jenderal Insp

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Sekretaris In nspektorat Jend deral

Agung Widjajadi W S., SIP,, MM

Drs. Sofya an Tanjung, M.S Si

LA AMPIRAN PEN NETAPAN KINE ERJA TAHUN 2011 INSPEK KTORAT JEND DERAL Unit Organisasi O Eselo on 1 Tahun n Anggaran

: :

Sekretariat Inspek ktorat Jenderal 201 11

Sassaran Strategis (1) Terla aksananya layan nan administrassi dan duku ungan teknis lain nnya di lingkung gan Inspektorat Jend deral

Indikator Kinerja (2) Persentase Renstra R dan Rencana Tahunan n yang memiliki sasaran dan target yang je elas dan terukur Persentase laporan tahunan n yang sesuai dengan SAI dan peraturan perundangan n lainnya Jumlah kegia atan evaluasi prrogram kerja sattker di lingkung an Kementerian n Kominfo Persentase pengaduan p mas syarakat yang diadministrasikan n dan ditindaklanjutti Persentase kegiatan k pembin naan terhadap unit-unit u kerja dii lingkungan Kementerian n Kominfo yang dilakukan oleh pimpinan Itjen Persentase penyelesaian p SO OP Itjen yang harus di susun/d disempurnakan Jumlah kegia atan peningkata an kapasitas SD DM Pengawasan n Persentase Tingkat T kepuasa an terhadap kettersediaan saran na dan prasarana perkantoran sesuai kebutuhan Persentase Laporan L tindakla anjut atas temuan pengawasan n APIP dan APE EP yang terselessaikan tepat wa aktu Persentase ketersediaan k da atabase pengaw wasan yang mem madai

Jumlah Anggaran Kegiatan Dukung gan Manajemen n dan Dukungan n Teknis Lainnya a : Rp. 12.094.4 430.000,Jakarta,

Ma ret 2011

Inspekturr Jenderal Keme enterian Komuniikasi dan Inform matika,

Sekkretaris Inspekto orat Jenderal

Agung Widjaja adi S., SIP, MM

D Sofyan Tanjjung, M.Si Drs.

Target (3) 75% 75% 1 Kali 75% 75% 60% 6 Paket 75% 75% 75%

PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 INSPEKTOR RAT I

 

Dalam rangka mewujudkan m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Drs. Sunaryo, MM : Inspektur I

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Agung Widjaja adi S., SIP, MM : Inspektur Jend deral Kementerrian Komunikasi dan Informatik ka Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, pektur Jenderal Insp

Agung Widjajadi W S., SIP,, MM

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Inspektur I

Drs. Sunaryo, S MM

LA AMPIRAN PEN NETAPAN KINE ERJA TAHUN 2011 INSPEK KTORAT JEND DERAL Unit Organisasi O Eselo on 1 Tahun n Anggaran

: :

Insspektorat I 11 201

Sassaran Strategis (1) Terla aksananya Peng gawasan Terhadap Pelaksanaan Tugass di Lingkungan Ditjen Sumber Daya a dan Perangkat Pos dan Inform matika

Indikator Kinerja (2) Persentase laporan kegiatan n pengawasan dengan d sasaran n di Lingkungan n Ditjen Sumbe er Daya dan Pe erangkat Pos da an Informatika ya ang tepat waktu u Persentase penyelesaian p tin ndak lanjut atas hasil wasmas d di Lingkungan Ditjen Sumbe er Daya dan Pe erangkat Pos da an Informatika ya ang tepat waktu u Persentase penyelesaian p tin ndak lanjut atas hasil pemeriksa aan BPK, BPKP P, dan Itjen kem menterian Komu unikasi dan Inforrmatika yang te epat waktu

Jumlah Anggaran Kegiatan Pengaw wasan Terhadap p Pelaksanaan Tugas di Lingku ungan Ditjen Su umber Daya dan n Perangkat Pos dan Informatika : Rp. 3.1 168.290.000,Jakarta,

Ma ret 2011

Inspekturr Jenderal Keme enterian Komuniikasi dan Inform matika,

Inspektu r I

Agung Widjaja adi S., SIP, MM

o, MM Drs. Sunaryo

Target (3) 75% 75% 75%

PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 INSPEKTOR RAT II

 

Dalam rangka mewujudkan m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: R. Suparyono, M,Si : Inspektur II

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Agung Widjaja adi S., SIP, MM : Inspektur Jend deral Kementerrian Komunikasi dan Informatik ka Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, pektur Jenderal Insp

Agung Widjajadi W S., SIP,, MM

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Ins spektur II

R. Sup paryono, M,Si

LA AMPIRAN PEN NETAPAN KINE ERJA TAHUN 2011 INSPEK KTORAT JEND DERAL Unit Organisasi O Eselo on 1 Tahun n Anggaran

: :

Insspektorat II 11 201

Sassaran Strategis (1) Terla aksananya Peng gawasan Terhadap Pelaksanaan Tugass di Lingkungan Ditjen Peny yelenggaraan Pos dan Informattika

Indikator Kinerja (2) Persentase laporan kegiatan n pengawasan dengan d sasaran n di Lingkungan n Ditjen Penye elenggaraan Pos s dan Informatikka yang tepat w waktu Persentase penyelesaian p tin ndak lanjut atas hasil wasmas d di Lingkungan Ditjen Penye elenggaraan Pos s dan Informatikka yang tepat w waktu Persentase penyelesaian p tin ndak lanjut atas hasil pemeriksa aan BPK, BPKP P, dan Itjen kem menterian Komu unikasi dan Inforrmatika yang te epat waktu

Jumlah Anggaran Kegiatan Pengaw wasan Terhadap p Pelaksanaan Tugas di Lingku ungan Ditjen Pe enyelenggaraan n Pos dan Inform matika : Rp. 1.136.230.000,1 Jakarta,

Ma ret 2011

Inspekturr Jenderal Keme enterian Komuniikasi dan Inform matika,

Inspekturr II

Agung Widjaja adi S., SIP, MM

R. Suparyono, S..Sos, M.Si

Target (3) 75% 75% 75%

PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 INSPEKTOR RAT III

 

m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Drs. Hj. Yusmani Soegeng, M MM : Inspektur III

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Agung Widjaja adi S., SIP, MM : Inspektur Jend deral Kementerrian Komunikasi dan Informatik ka Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, pektur Jenderal Insp

Agung Widjajadi W S., SIP,, MM

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Insspektur III

Drs. Hj. Yusm mani Soegeng, MM

LA AMPIRAN PEN NETAPAN KINE ERJA TAHUN 2011 INSPEK KTORAT JEND DERAL Unit Organisasi O Eselo on 1 Tahun n Anggaran

: :

Insspektorat III 11 201

Sassaran Strategis (1) Terla aksananya Peng gawasan Terhadap Pelaksanaan Tugass di Lingkungan Ditjen Aplikasi Informatika dan Ditje en Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator Kinerja (2) Persentase laporan kegiatan n pengawasan dengan d sasaran n di lingkungan Ditjen Aplikasi Informatika dan Ditjen Inform masi dan Komun nikasi Publik yang tepat waktu Persentase penyelesaian p tin ndak lanjut atas hasil wasmas d di lingkungan Ditjen Aplikasi Informatika dan Ditjen Inform masi dan Komun nikasi Publik yang tepat waktu Persentase penyelesaian p tin ndak lanjut atas hasil pemeriksa aan BPK, BPKP P, dan Itjen kem menterian Komu unikasi dan Inforrmatika yang te epat waktu

Target (3) 75%

75%

75%

Jumlah Anggaran Kegiatan Pengaw wasan Terhadap p Pelaksanaan Tugas di Lingku ungan Ditjen Ap plikasi Informatikka dan Ditjen In nformasi dan Komunikasi Publik : Rp. 1.104.130.000,Jakarta, Ma ret 2011 Inspekturr Jenderal Keme enterian Komuniikasi dan Inform matika,

Inspekturr III

Agung Widjaja adi S., SIP, MM

oegeng, MM Drs. Hj. Yusmani So

PENETA APAN KINERJ JA TAHUN 2011 INSPEKTOR RAT IV

 

m ma anajemen peme erintahan yang efektif, transpa aran, dan akunta abel serta berorientasi pada hasil, kami yang Dalam rangka mewujudkan bertanda tanga an di bawah ini: Nama Jabatan J

: Drs. Akmam Amir, A M.Kom : Inspektur IV

Selanjutnya S dis sebut pihak perttama Nama Jabatan J

: Agung Widjaja adi S., SIP, MM : Inspektur Jend deral Kementerrian Komunikasi dan Informatik ka Selaku atasan n langsung piha ak pertama

Selanjutnya S dis sebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20 011 ini berjanji akan mewujud dkan target kine erja tahunan se esuai lampiran perjanjian ini dalam d rangka mencapai m target t kinerja ja angka menenga ah seperti yang g telah ditetapk kan dalam doku umen perencan naan. Keberhas silan dan kegag galan pencapaia an target kinerja tersebutt menjadi tangg gung jawab piha ak pertama. Pihak kedua ak kan memberika an supervisi yang diperlukan serta s akan mellakukan evaluasi akuntabilitass kinerja terhadap capaian kin nerja dari perjanjian ini da an mengambil tindakan yang d diperlukan dalam m rangka pemb berian pengharg gaan dan sankssi.

Pihak Kedua, pektur Jenderal Insp

Agung Widjajadi W S., SIP,, MM

Maret 2011 Jakarta, ak Pertama, Piha Ins spektur IV

Drs. Akma am Amir, M.Kom m

LA AMPIRAN PEN NETAPAN KINE ERJA TAHUN 2011 INSPEK KTORAT JEND DERAL Unit Organisasi O Eselo on 1 Tahun n Anggaran

: :

Insspektorat IV 11 201

Sassaran Strategis (1) Terla aksananya peng gawasan di lingkkungan Sekretariat Jenderall, lnspektorat Je enderal dan Bada an Penelitian da an Pengembang gan SDM

Indikator Kinerja (2) Persentase laporan kegiatan n pengawasan dengan d sasaran n di lingkungan Sekretariat Jenderal, lnspek ktorat Jenderal dan d Badan Pene elitian dan Pengembang gan SDM yang tepat t waktu Persentase penyelesaian p tin ndak lanjut atas hasil wasmas d di lingkungan Sekretariat Jenderal, lnspek ktorat Jenderal dan d Badan Pene elitian dan Pengembang gan SDM yang tepat t waktu Persentase penyelesaian p tin ndak lanjut atas hasil pemeriksa aan BPK, BPKP P, dan Itjen kem menterian Komu unikasi dan Inforrmatika yang te epat waktu

Target (3) 75%

75%

75%

Jumlah Anggaran Kegiatan Pening katan Pengawa asan Terhadap Pelaksanaan P Tu ugas di Lingkungan Sekretariatt Jenderal, lnspe ektorat Jendera al, dan Badan B Penelitia an dan Pengemb bangan SDM : Rp. R 2.330.420.0 000,Jakarta,

Ma ret 2011

Inspekturr Jenderal Keme enterian Komuniikasi dan Inform matika,

Inspekturr IV

Agung Widjaja adi S., SIP, MM

D Akmam Am ir, M.Kom Drs.

 

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 SEKRETARIAT JENDERAL Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran

: Sekretariat Jenderal : 2011

Sasaran Strategis (1) Terlaksananya peningkatan koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan kementerian. (M2.S2.3)

Indikator Kinerja (2) Persentase (%) dokumen perencanaan program, anggaran, dan laporan Kementerian yang terselesaikan tepat waktu;

Target (3) 100%

Terlaksananya peningkatan pembinaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik negara (M2.S2.2)

Prosentase kasus TP/TGR yang telah diselesaikan

100%

Uraian Capaian (4) Semester I : ► Dari 7 (tujuh) dokumen perencanaan program dan anggaran yang telah diselesaikan sebanyak 5 (lima)/71% terdiri dari : Dokumen Renja Kemkominfo, RKP 2012, Indikator Kinerja Utama (IKU) 2011, Penetapan Kinerja (PK) 2011, Penyusunan RKA-K/L 2012 Pagu Definitif. 2 (dua) dokumen perencanaan program, anggaran & laporan yang sedang dalam proses finalisasi adalah Review Renstra 2012 (selesai pertengahan Desember), DIPA 2012 (selesai akhir Desember) ► Laporan Tahunan (LAPTAH) 2010, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kesekjenan & Kementerian 2010, laporan Triwulan I, II berdasarkan PP No. 39/2006, penyusunan Nota Keuangan & Pidato Kenegaraan 2012, laporan status B03, B06, B09 capaian Inpres No. 3/2010. Inpres No. 14/2011, Inpres No. 9/2011, laporan hasil RADIN & RAKORDA. Semester II : Laporan Triwulan III berdasarkan PP No. 39/2006, DIPA 2012, laporan Review Renstra 2012 Anggaran (DIPA) di bintang karena menunggu pengesahan DPR Semester I : Pada tahun 2011 kasus yang diselesaikan oelh Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebanyak 29 kasus. 1. Telah ditetapkan SKTM dan telah dilunasi 5 kasus 2. Telah ditetapkan SKTM dan dalam proses mengangsur 9 kasus 3. 4 kasus merupakan temuan hasil pemerikasaan Itjen dan BPK 4. 11 kasus dalam proses penetapan yang harus diselesaikan pada tahun 2011 1). 4 (empat) kasus atas hasil pemeriksaan (Itjen dan BPK) telah ditangani oleh Inspektorat Jenderal 2). 11 (sebelas) kasus yang belum ditetapkan telah dilakukan pemanggilan untuk proses penetapan pembebanan ganti rugi

Keterangan (5) Semester I : -

Semester I :

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 SEKRETARIAT JENDERAL Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2)

Target (3)

Uraian Capaian (4) Semester II : Pada semester II Tahun 2011 kasus yang diselesaikan oleh Tim penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebanyak 11 kasus.

Keterangan (5)

Penyelesaian 11 kasus yang belum diselesaikan merupakan kontrak kinerja, dengan rincian sebagai berikut : ● 3 kasus hilangnya barang inventaris telah ditenukan ● 1 kasus telah ditetapkan SKTM dan telah selesai pelunasan ● 6 kasus telah ditetapkan SKTM dan dalam proses mengangsur ● 1 kasus telah ditetapkan Surat Penetapan Pembebanan Ganti Rugi dan dalam proses mengangsur Catatan : Sebagai kontrak kinerja tahun 2011 dari target yang harus diselesaikan sebanyak 11 kasus telah diselesaikan oleh Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dengan prosentase 8/8*100% = 100% Dari 11 kasus yang ditangani oleh Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) telah diselesaikan 100% Terlaksananya peningkatan pengelolaan kepegawaian dan penataan organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (M2.S2.2)

Jumlah dokumen konsep usulan Kelembagaan UPT Kominfo ke menPAN

4 dokumen

Semester I : Perkembangan tindak lanjut Usulan Kelembagaan UPT sebagai berikut : a. UPT BPRTIK :Sedang dilakukan penyempurnaan dan perpanjangan MOU antara Kominfo dengan UINPembahasan dilakukan pada tanggal 16 November 2011 b. UPT ID-SIRTII :1) Telah diselesaikannya kajian naskah akademis pembentukan UPT IDSIRTI2) Dirjen PPI telah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Sekda Pemprov DKI Jakarta untuk pembentukan Balai Pengelola ID-SIRTII dengan surat nomor 639/DJPPI/KOMINFO/10/2011 tanggal 18 Oktober 2011 c. UPT BLU BPPPTI menjadi BLU Fungsional :1) Kajian naskah akademis telah diselesaikan2) Pemenuhan persyaratan menjadi BLU Fungsional d. UPT MMTC : 1) Pengajuan MMTC untuk perubahan status menjadi Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta karena lulusan MMTC sejak tahun 2001 terancam tidak diakui2) Hasil konsultasi Kepala MMTC dengan Dirjen Dikti bahwa disarankan untuk melanjutkan proses perubahan menjadi Sekolah Tinggi dengan pengaturan:a. Akademisi menjadi tanggung jawab Ditjen Diktib. Manajemen menjadi tanggung jawab Kominfo (anggaran / SDM)3) MMTC sudah mengirim kajian akademisnya untuk menjadi Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta

Semester I :

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 SEKRETARIAT JENDERAL Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2)

Target (3)

Uraian Capaian (4) Semester II : Perkembangan tindak lanjut Usulan Kelembagaan UPT sebagai berikut : a). UPT BPRTIK : Sedang dilakukan penyempurnaan dan perpanjangan MOU antara Kominfo dengan UIN Pembahasan dilakukan pada tanggal 16 November 2011 b). UPT ID-SIRTII : 1) Telah diselesaikannya kajian naskah akademis pembentukan UPT ID-SIRTI 2) Dirjen PPI telah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Sekda Pemprov DKI Jakarta untuk pembentukan Balai Pengelola ID-SIRTII dengan surat nomor 639/DJPPI/KOMINFO/10/2011 tanggal 18 Oktober 2011 3) Direktorat Jenderal PPI telah melakukan pembahasan dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan tanggal 15 Desember 2011

Keterangan (5)

Belum mendapatkan penetapan Rekomendasi dari Gubernur DKI c). UPT BLU BPPPTI menjadi BLU Fungsional : 1) Kajian naskah akademis telah diselesaikan 2) Pemenuhan persyaratan menjadi BLU Fungsional UPT BLU BPPPTI menjadi BLU Fungsional : Melalui Surat A.n. Menteri Komunikasi dan Informatika Sekretaris Jenderal Nomor 451/M.KOMINFO/11/2011 tanggal 30 Nopember 2011 Perihal Usulan Perubahan Struktur Organisasi BP3TI d). UPT MMTC :Peningkatan Status Kelembagaan Diklat Ahli Multi Media (MMTC) Yogyakarta menjadi Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" telah dilampirkan : 1) Proposal pengembangan kelembagaan STMM “MMTC” Yogyakarta2) Statuta STMM “MMTC” Yogyakarta3) Rencana strategis (RENSTRA) STMM “MMTC” Yogyakarta Tahun 2011-20154) Rencana induk Pengembangan (RIP) STMM “MMTC” Yogyakarta Tahun 2011-20155) Kurikulum dan Tenaga Pengajar STMM “MMTC” Yogyakarta6) Daftar Mahasiswa kedinasan dan swadana Tahun 20117) Sertifikasi Akreditasi BAN-PT Tahun 2010 dan 2011Di sampaikan surat Menteri Komunikasi dan Informatika kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang tembusan disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara RI, Menteri PAN dan RB, Dirjen DIKTI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor 01/M/KOMINFO/1/2012 tanggal 3 Januari 2012 perihal Usulan Peningkatan status Kelembagaan Diklat Ahli Multi Media (MMTC) Yogyakarta menjadi Sekolah Tinggi Multi Media Persentase (%)kenaikan pangkat dan golongan Pegawai Di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diproses dan tepat waktu

100%

Semester I : KP Periode 1 April 2011 sebanyak 255 usulan : 1) 250 usulan memenuhi syarat (98,4%) 2) 5 Usulan tidak memenuhi syarat (1, 6%) KP Periode 1 Oktober 2011 sebanyak 181 usulan 1) 178 usulan memenuhi syarat (98,4%) 2) 3 usulan tidak memenuhi syarat (1,6%) dan sedang diupayakan kelengkapannya untuk diusulkan per 1 Oktober 2011 1) 1 usulan, belum 1 tahun dalam jabatan

Semester I :

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 SEKRETARIAT JENDERAL Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2)

Target (3)

Uraian Capaian (4) 2) Sedang diupayakan kelengkapannya untuk diusulkan per 1 Oktober 2011

Keterangan (5)

3 usulan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, belum mengikuti ujian penyesuaian ijazah Semester II : KP Periode 1 Oktober 2011 sebanyak 222 usulan : 1) 216 usulan memenuhi syarat (97,3 %) 2) 6 usulan tidak memenuhi syarat (2,7 %)

Terlaksananya peningkatan koordinasi perumusan dan penanganan hukum di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (M2.S2.3)

Prosentase Penanganan dan Penyelesaian Kasus Hukum di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

70%

Semester I : Untuk laporan kemajuan penanganan dan penyelesaian kasus hukum dilingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang terdiri dari kasus perdata, kasus pidana, dan kasus tata usaha negara yaitu : A. Kasus Hukum Perdata Penanganan dan penyelesaian kasus hukum perdata berjumlah 10 kasus :a. Penanganan dan Penyelesaian Kasus Tanah di Sukmajaya, Depok.Dengan Putusan PK No. 588 Perkara telah selesai (inkracht), dimana Kementerian Kominfo dikalahkan, dan untuk menghambat eksekusi pihak lawan, Kementerian Kominfo melakukan upaya hukum yaitu:- Mengajukan PK atas PK No. 588 dan sampai saat ini masih dalam proses di Mahkamah Agung.- Selain hal itu, Kementerian Kominfo mengajukan gugatan baru kepada pihak lawan di Pengadilan Negeri Bogor.b. Penanganan dan Penyelesaian Kasus Tanah Duren Tiga, Pasar Minggu.Kasus ini telah dimenangkan oleh Kementerian Kominfo dan dinyatakan sebagai satu-satunya pemilik tanah yang sah dan dilindungi oleh hukum. Adapun perkembangan saat ini adalah :- upaya pemasangan papan nama Kementerian Kominfo.- dilakukan pemagaran dilokasi.- mengajukan alas hak berupa berupa sertifikat tanah atas nama Kementerian Kominfo ke BPN Jakarta Selatan.- pelaksanaan tersebut dikoordinasikan oleh Biro Umum. c. Penanganan dan Penyelesaian Kasus Tanah Mampang Prapatan. Kasus ini masih dalam tingkat banding karena di tingkat pertama Kementerian Kominfo dikalahkan, dan untuk itu Kementerian Kominfo meminta bantuan hukum kepada Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam menangani kasus ini. d. Penanganan dan Penyelesaian Kasus Tanah Cisalak, Cimanggis, Depok. Kasus ini masih dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penggugat, karena di tingkat pertama pihak Kementerian Kominfo dimenangkan. Saat ini perkara masih menunggu proses pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung. e. Penanganan dan Penyelesaian Kasus Tanah Medan Belawan. Kasus Perdata antara Drs. Ahmad Fauzi melawan Kementerian Kominfo dimana telah diputus tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, bahwa Kementerian Kominfo telah dikalahkan, namun belum diperoleh salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung. Selanjutnya, Kementerian Kominfo berencana mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. f. Penanganan dan Penyelesaian Kasus Perdata di Medan. Kasus ini diajukan oleh Vicentius Setara Go dkk. atas tanah yang letaknya di Medan Belawan KM 7,9 milik Kementerian Kominfo, dan pada putusan tingkat pertama Kementerian Kominfo dimenangkan. Adapun pihak lawan mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Medan, namun gugatan lawan tidak dapat diterima/ditolak.

Semester I : -

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 SEKRETARIAT JENDERAL Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2)

Target (3)

Uraian Capaian (4) g. Penanganan dan Penyelesaian Kasus Perdata No. 102/Pdt.G/2011/PN.JKT PST.Gugatan diajukan oleh DR. Hinca IP Pandjaitan SH., MH atas kasus pembiaran dan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan dan penegakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kasus ini telah selesai karena para pihak sepakat melakukan perdamaian.h. Penanganan dan Penyelesaian Kasus Perdata Nomor 10/PDT.G/2011/PN. MDN.Gugatan ini diajukan oleh A. Moeis Thalib di Pengadilan Negeri Medan mengenai pengurasan pulsa telepon selular milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I (PT. Indosat, Tbk), dan Menteri Kominfo turut Tergugat II. Kasus ini telah selesai karena pihak Penggugat tidak mengajukan banding dalam putusan sela oleh Pengadilan Negeri Medan.i. Penanganan dan Penyelesaian Kasus perdata Nomor 209/PDT.G/2011/PN.JKT-Sel.Gugatan ini diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Wartelkom Indonesia (APWI) mengenai tagihan airtime wartel masa transisi periode bulan April tahun 2005 sampai dengan berlakunya tarif interkoneksi bulan Desember tahun 2006. Kasus ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. j. Penanganan dan Penyelesaian Kasus Perdata Nomor 156/PDT.G/2011/PN.JKT-PST. Gugatan ini diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Wartelkom Indonesia (APWI) mengenai tagihan airtime wartel masa transisi periode bulan April tahun 2005 sampai dengan berlakunya tarif interkoneksi bulan Desember tahun 2006. Kasus ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. k. Penanganan dan Penyelesaian Kasus Perdata Nomor 351.Pdt.G/2011/PN.JKT Sel. Gugatan ini diajukan oleh Denny A.K., SH, Ketua LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia mengenai Perbuatan Melawan Hukum berupa Kebohongan Publik yang dilakukan oleh Tergugat I (PT. First Media), Tergugat II (PT. Link Net), Tergugat III (PT. Berca Hardaya Perkasa), Tergugat IV (PT. Berca Global Access), dan Turut Tergugat I (Menteri Kominfo). Kasus ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. B. Kasus Hukum Pidana Penanganan dan penyelesaian kasus pidana berjumlah 2 (dua) kasus, dan hal ini terkait dengan Perkara Perdata tentang tanah Sukmajaya, Depok sebagaimana pada perkara Nomor 161/PDT.G/1997/PN.BGR : a. Kasus Pidana Nomor 139/Pid/B/2008/PN.BGR. Perkara pidana ini dengan terdakwa Abdul Karim dan Admin (anggota Pepabri Sukmajaya, Depok) mengenai pemalsuan surat dari Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta. Pada kasus ini, pihak Kementerian Kominfo mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan putusan kedua terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun kurungan. Perkembangan selanjutnya, terpidana Abdul Karim meninggal dunia, sedangkan terpidana Admin dalam keadaan sakit, oleh karena itu hingga saat ini eksekusi belum dapat dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bogor.

Keterangan (5)

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 SEKRETARIAT JENDERAL Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2)

Target (3)

Uraian Capaian (4) b. Kasus Pidana Nomor 140/Pid/B/2008/PN.BGR.Perkara pidana ini dengan terdakwa Udje S. (anggota Pepabri Sukmajaya, Depok) mengenai pemalsuan surat dari Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta. Pada kasus ini, pihak Kementerian Kominfo mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan putusan terdakwa Udje S. dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun kurungan. Kasus ini belum bisa dieksekusi karena terpidana sampai saat ini belum dapat diketahui keberadaannya. Perkembangan terakhir, terpidana Udje S. dan terpidana Admin mengajukan Peninjauan Kembali (PK) melalui Pengadilan Negeri Bogor, dan telah dilakukan beberapa kali sidang dengan tidak dihadiri pemohon PK.Menurut informasi terakhir dari Pengacara Kementerian Kominfo, terpidana Udje S. dan terpidana Admin telah mencabut permohonan PK tersebut. C. Kasus Hukum Tata Usaha Negara Penanganan dan penyelesaian kasus Tata Usaha Negara berjumlah 7 (tujuh) kasus: a. Penanganan dan penyelesaian perkara TUN Nomor 37/G/2009/PTUN-JKT. Gugatan PT. Corbec Communication kepada Menteri Kominfo tentang kewajiban untuk menerbitkan Surat Penetapan Kode Akses. Pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Menteri Kominfo sebagai pihak yang dimenangkan. Namun dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Menteri Kominfo sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dan ternyata sebagai pihak yang dikalahkan. Atas dasar putusan kasasi tersebut, Menteri Kominfo telah mengajukan PK ke Mahkamah Agung dan kasus ini masih dalam proses. b. Penanganan dan penyelesaian perkara TUN Nomor 166/G/2008/PTUN-JKT. Gugatan PT. Radio Suara Harapan Semesta kepada Menteri Kominfo atas diterbitkannya Surat Menteri Kominfo Nomor: 162A/M.KOMINFO/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Penolakan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan Putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memenangkan Menteri Kominfo. Adapun berdasarkan putusan tersebut, pihak Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dan hingga saat ini masih menunggu putusan kasasi yang diajukan oleh Penggugat.

Keterangan (5)

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 SEKRETARIAT JENDERAL Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2)

Target (3)

Uraian Capaian (4) c. Penanganan dan penyelesaian perkara TUN Nomor 122/G/2008/PTUN-JKT.Gugatan PT. Wireless Telecom Universal kepada Menteri Kominfo atas diterbitkannya Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 201/KEP/M.KOMINFO/05/2010; Nomor: 202/KEP/M.KOMINFO/05/2010; Nomor: 203/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tentang Penyelenggaraan jaringan Tetap Lokal Berbasis PACKET SWITCH yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband). Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memenangkan Menteri Kominfo, dan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Menteri Kominfo dikalahkan. Berdasarkan putusan tersebut, Menteri Kominfo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan saat ini masih dalam proses.d. Penanganan dan penyelesaian perkara TUN Nomor 124/G/2010/PTUN.JKT.Gugatan PT. Internux kepada Menteri Kominfo atas diterbitkannya Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 202/KEP/M.KOMINFO/05/2010; Nomor: 201/KEP/M.KOMINFO/05/2010; dan Nomor: 199/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tentang Penyelenggaraan jaringan tetap Lokal Berbasis PACKET SWITCH. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Menteri Kominfo dikalahkan. Berdasarkan putusan tersebut, Menteri Kominfo berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun berdasarkan perkembangan terakhir, ada upaya kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian perdamaian. e. Penanganan dan penyelesaian perkara TUN Nomor 61/G/2010/PTUN.JKT. Gugatan PT. Radio Suara Harapan Semesta, Batam kepada Dirjen Postel (Tergugat I) dan PT. Radio Suara Marga Semesta (Tergugat Intervensi) mengenai penerbitan Surat Ijin Stasiun Radio (ISR) kepada PT. Radio Suara Marga Semesta. Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Menteri Kominfo dikalahkan. Berdasarkan putusan tersebut, Menteri Kominfo mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan pada saat ini masih dalam proses. f. Penanganan dan penyelesaian perkara TUN Nomor 86/G/2010/PTUN.MDN. Gugatan PT. Radio Pelangi Lintas Nusa di Medan kepada Menteri Kominfo atas diterbitkannya Keputusan Menteri Kominfo tentang Ijin Penyelenggaraan Penyiaran dan Keputusan Menteri Kominfo tentang Peng Off Air kan Perangkat Pemancar yang dimiliki oleh PT. Radio Pelangi Lintas Nusa. Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Menteri Kominfo dikalahkan. Berdasarkan putusan tersebut, Menteri Kominfo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. g. Penanganan dan penyelesaian perkara TUN Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT. Gugatan PT. Smart Telecom kepada Menteri Kominfo atas diterbitkannya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 43 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2006, yang pada intinya mengenakan/membebankan tarif BHP frekuensi radio kepada PT. Smart Telecom yang disamakan dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD. Kasus ini masih dalam proses persidangan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Jumlah penanganan kasus hukum di Biro Hukum sampai dengan minggu kedua bulan November 2011 berjumlah 20 (duapuluh) kasus, dan kemajuannya sangat tergantung dari berjalannya proses di peradilan (kendali bukan di Kementerian Kominfo).

Keterangan (5)

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 SEKRETARIAT JENDERAL Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2)

Target (3)

Uraian Capaian (4) Semester II : Untuk laporan kemajuan penanganan dan penyelesaian kasus hukum dilingkungan Kementerian dan Informatika, yang terdiri dari kasus perdata, kasus pidana, dan kasus tata usaha negara yaitu : A. Kasus Hukum Perdataa Penanganan dan penyelesaian Kasus Tanah di Sukmajaya, Depok, dengan Putusan PK No. 588 Perkara telah selesai (inkracht), dimana Kementerian Kominfo dikalahkan, dan untuk menghambat eksekusi pihak lawan, Kementerian Kominfo melakukan upaya hukum yaitu: Mengajukan PK atas PK No. 588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004. berkas perkara PK telah dikirim dari PN. Bogor ke Mahkamah Agung tanggal 21 September 2011.Mengajukan gugatan perdata baru kepada Samin CS. terdaftar di PN. Depok No. 165/Pdt.G/2011/PN, DPK, tanggal 28 Oktober 2011.- Saat ini masih dalam Proses Mediasi, kemungkinan penanganannya berlanjut sampai tahun 2012 b. Penanganan dan penyelesaian Kasus Tanah Duren Tiga, Pasar Minggu Kasus ini telah dimenangkan oleh Kementerian Kominfo dan dinyatakan sebagai satu-satunya pemilik tanah yang sah dan dilindungi oleh hukum. Adapun perkembangan saat ini adalah : 1. upaya pemasangan papan nama Kementerian Kominfo 2. dilakukan pemagaran di lokasi 3. mengajukan alas hak berupa sertifikat tanah atas nama Kementerian Kominfo ke BPN Jakarta Selatan 4. pelaksanaan tersebut dikoordinasikan oleh Biro Umum c. Penanganan dan penyelesaian Kasus Tanah Mampang Prapatan Kasus ini masih dalam tingkat banding karena di tingkat pertama Kementerian Kominfo dikalahkan, dan untuk itu Kementerian Kominfo meminta bantuan hukum kepada Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam menangani kasus ini saat ini perkaranya dalam proses tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, (PT. DKI Jakarta) dengan No. 447/Pdt/2011/PT.DKI.JKT Sehingga, saat ini menunggu proses di tingkat PT. DKI Jakarta.

Keterangan (5) Semester II :

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 SEKRETARIAT JENDERAL Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2)

Target (3)

Uraian Capaian (4) d. Penanganan dan penyelesaian Kasus Tanah Cisalak, Cimanggis Depok Kasus ini masih dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penggugat, karena di tingkat pertama pihak Kementerian Kominfo dimenangkan. Saat ini perkara masih menunggu proses pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung dan penanganannya berlanjut sampai dengan tahun 2012 e. Penanganan dan penyelesaian Kasus Tanah Medan Belawan Kasus Perdata antara Drs. Ahmad Fauzi melawan Kementerian Kominfo dimana telah diputus tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, bahwa Kementerian Kominfo telah dikalahkan, namun belum diperoleh salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung. Selanjutnya, Kementerian Kominfo berencana mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung dan penanganannya berlanjut sampai dengan tahun 2012 f. Penanganan dan penyelesaian Kasus Perdata Tanah Medan BelawanKasus ini diajukan oleh Vicentius Setara Go dkk. atas tanah yang letaknya di Medan Belawan KM 7,9 milik Kementerian Kominfo, dan pada putusan tingkat pertama Kementerian Kominfo dimenangkan. Adapun pihak lawan mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Medan, namun Putusan PT. Medan menyatakan gugatan lawan tidak dapat diterima/ditolak, namun Putusan PN. Medan yang memenangkan Kementerian Kominfo dibatalkan. Dengan adanya Putusan PN. Medan tersebut Kementerian Kominfo mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.g. Penanganan dan Penyelesaian Kasus Perdata No.102/Pdt.G/2011/PN.JKT PSTGugatan diajukan oleh DR. Hinca IP Pandjaitan SH., MH atas kasus pembiaran dan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan dan penegakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kasus ini telah selesai karena para pihak sepakat melakukan perdamaian h. Penanganan dan Penyelesaian Kasus Perdata Nomor 10/PDT.G/2011/PN. MDN Gugatan ini diajukan oleh A. Moeis Thalib di Pengadilan Negeri Medan mengenai pengurasan pulsa telepon selular milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I (PT. Indosat, Tbk), dan Menteri Kominfo turut Tergugat II. Kasus ini telah selesai karena pihak Penggugat tidak mengajukan banding dalam putusan sela oleh Pengadilan Negeri Medan i. Penanganan dan Penyelesaian Kasus perdata Nomor 209/PDT.G/2011/PN.JKT-Sel Gugatan ini diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Wartelkom Indonesia (APWI) mengenai tagihan airtime wartel masa transisi periode bulan April tahun 2005 sampai dengan berlakunya tarif interkoneksi bulan Desember tahun 2006. Kasus ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Acara sidang tahap Duplik dari Tergugat II).

Keterangan (5)

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 SEKRETARIAT JENDERAL Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2)

Target (3)

Uraian Capaian (4) j. Penanganan dan Penyelesaian Kasus Perdata Nomor 156/PDT.G/2011/PN.JKT-PST Gugatan ini diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Wartelkom Indonesia (APWI) mengenai tagihan airtime wartel masa transisi periode bulan April tahun 2005 sampai dengan berlakunya tarif interkoneksi bulan Desember tahun 2006. Kasus ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Acara sidang Duplik dari Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I) k. Penanganan dan Penyelesaian Kasus Perdata Nomor 351.Pdt.G/2011/PN.JKT Sel Gugatan ini diajukan oleh Denny A.K., SH, Ketua LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia mengenai Perbuatan Melawan Hukum berupa Kebohongan Publik yang dilakukan oleh Tergugat I (PT. First Media), Tergugat II (PT. Link Net), Tergugat III (PT. Berca Hardaya Perkasa), Tergugat IV (PT. Berca Global Access), dan Turut Tergugat I (Menteri Kominfo). Kasus ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan B. Kasus Hukum PidanaPenanganan dan penyelesaian kasus hukum pidana berjumlah 2 kasus :a. Kasus Pidana Nomor 139/Pid/B/2008/PN.BGRPerkara pidana ini dengan terdakwa Abdul Karim dan Admin (anggota Pepabri Sukmajaya, Depok) mengenai pemalsuan surat dari Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta, pada Putusan PN. Bogor para Terdakwa dibebaskan selanjutnya, pihak Kementerian Kominfo mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan putusan kedua terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun kurungan. Perkembangan selanjutnya, terpidana Abdul Karim meninggal dunia, sedangkan terpidana Admin dalam keadaan sakit, oleh karena itu hingga saat ini eksekusi belum dapat dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bogor. b. Kasus Pidana Nomor 140/Pid/B/2008/PN.BGR Perkara pidana ini dengan terdakwa Udje S. (anggota Pepabri Sukmajaya, Depok) mengenai pemalsuan surat dari Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta pada Putusan PN Bogor para terdakwa dibebaskan, selanjutnya pihak Kementerian Kominfo mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan putusan terdakwa Udje S. dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun kurungan. Kasus ini belum bisa dieksekusi karena terpidana sampai saat ini belum dapat diketahui keberadaannya. Perkembangan terakhir, terpidana Udje S. dan terpidana Admin mengajukan Peninjauan Kembali (PK) melalui Pengadilan Negeri Bogor, dan telah dilakukan beberapa kali sidang dengan tidak dihadiri pemohon PK. Menurut informasi terakhir dari Pengacara Kementerian Kominfo, terpidana Udje S. dan terpidana Admin telah mencabut permohonan PK tersebut dan telah dikeluarkan Penetapan PN. Bogor tentang Pencabutan PK tersebut.

Keterangan (5)

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 SEKRETARIAT JENDERAL Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2)

Target (3)

Uraian Capaian (4) C. Kasus Hukum Tata Usaha Negara Penanganan dan penyelesaian kasus hukum pidana berjumlah 8 kasus : a. Penanganan dan penyelesaian perkara TUN Nomor 37/G/2009/PTUN-JKT Gugatan PT. Corbec Communication kepada Menteri Kominfo tentang kewajiban untuk menerbitkan Surat Penetapan Kode Akses. Pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Menteri Kominfo sebagai pihak yang dimenangkan. Namun dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Menteri Kominfo sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dan ternyata sebagai pihak yang dikalahkan. Atas dasar putusan kasasi tersebut, Menteri Kominfo telah mengajukan PK ke Mahkamah Agung dan kasus ini masih dalam proses. b. Penanganan dan penyelesaian perkara TUN Nomor 166/G/2008/PTUN-JKT. Gugatan PT. Radio Suara Harapan Semesta kepada Menteri Kominfo atas diterbitkannya Surat Menteri Kominfo Nomor: 162A/M.KOMINFO/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Penolakan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan Putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memenangkan Menteri Kominfo. Atas putusan tersebut, pihak Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dan hingga saat ini masih menunggu putusan kasasi yang diajukan oleh Penggugat. c. Penanganan dan penyelesaian perkara TUN Nomor 122/G/2008/PTUN-JKT.Gugatan PT. Wireless Telecom Universal kepada Menteri Kominfo atas diterbitkannya Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 201/KEP/M.KOMINFO/05/2010; Nomor: 202/KEP/M.KOMINFO/05/2010; Nomor: 203/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tentang Penyelenggaraan jaringan Tetap Lokal Berbasis PACKET SWITCH yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband). pada Putusan Tingkat PTUN Jakarta telah memenangkan Menteri Kominfo, penggugat mengajukan banding ke PT.TUN DKI Jakarta, pada tanggal 16 Agustus 2011 telah diputus oleh PT.TUN DKI Jakarta dimana amar putusan pada intinya menguatkan Putusan PTUN Jakarta (Menteri Kominfo dimenangkan)d. Penanganan dan penyelesaian perkara TUN Nomor 124/G/2010/PTUN.JKTGugatan PT. Internux kepada Menteri Kominfo atas diterbitkannya Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 202/KEP/M.KOMINFO/05/2010; Nomor: 201/KEP/M.KOMINFO/05/2010; dan Nomor: 199/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tentang Penyelenggaraan jaringan tetap Lokal Berbasis PACKET SWITCH. Pada Putusan tingkat PTUN Jakarta, tanggal 2 Desember 2010, pihak PT. Internux dimenangkan. Atas putusan tersebut, Kementerian Kominfo mengajukan Banding ke PT. TUN DKI Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus 2011 telah diputus oleh PT.TUN DKI Jakarta dimana amar putusan pada intinya menguatkan Putusan PTUN (Kementerian Kominfo dikalahkan). Atas putusan tersebut, Kementerian Kominfo akan mengajukan upaya Kasasi di Mahkamah Agung. Perkembangan terakhir telah dilakukan perdamaian dimana, Menteri kominfo mencabut kasasi di MA. (dengan telah dilakukan perdamaian Kasus telah Selesai) e. Penanganan dan penyelesaian perkara TUN Nomor 61/G/2010/PTUN.JKT Gugatan PT. Radio Suara Harapan Semesta, Batam kepada Dirjen Postel (Tergugat I) dan PT. Radio Suara Marga Semesta (Tergugat Intervensi) mengenai penerbitan Surat Ijin Stasiun Radio (ISR) kepada PT. Radio Suara Marga Semesta. Dalam putusan PTUN Jakarta, Menteri Kominfo dikalahkan. Atas putusan tersebut, Menteri Kominfo mengajukan banding di PT. TUN DKI Jakarta dan saat ini masih dalam proses tingkat Banding

Keterangan (5)

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 SEKRETARIAT JENDERAL Sasaran Strategis (1)

Terlaksananya layanan administrasi dan tatalaksana kerjasama nasional maupun internasional bidang Informasi dan Komunikasi yang efektif dan efisien (M5.S5.3)

Indikator Kinerja (2)

Target (3)

Prosentase Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Bidang Komunikasi dan Informatika

100%

Prosentase MoU kerjasama Multilateral dan Bilateral yang ditandatangani sesuai jadwal

80%

Uraian Capaian (4) f. Penanganan dan penyelesaian perkara TUN Nomor 86/G/2010/PTUN.MDN. Gugatan PT. Radio Pelangi Lintas Nusa di Medan kepada Menteri Kominfo atas diterbitkannya Keputusan Menteri Kominfo tentang Ijin Penyelenggaraan Penyiaran dan Keputusan Menteri Kominfo tentang Peng Off Air kan Perangkat Pemancar yang dimiliki oleh PT. Radio Pelangi Lintas Nusa. Dalam putusan PTUN Medan, dan PT. TUN Medan, Menteri kominfo dikalahkan. Atas putusan tersebut, Menteri Kominfo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung melalui PTUN Medan. (Dalam Proses Tingkat Kasasi) g. Penanganan dan penyelesaian perkara TUN Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT.Gugatan PT. Smart Telecom kepada Menteri Kominfo atas diterbitkannya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 43 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2006, yang pada intinya mengenakan/membebankan tarif BHP frekuensi radio kepada PT. Smart Telecom yang disamakan dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD. Kasus ini masih dalam proses persidangan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartah. Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 195/G/2011/PTUN-JKTGugatan PT. Smartfren Telecom Tbk, yang diajukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika RI, atas dikeluarkannya Keputusan Menteri kominfo No. 352/KEP/M.KOMINFO/08/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang penetapan besaran waktu pembayaran biaya hak pengguna frekuensi radio tahun kedua (Y2) untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas pada pita frekuensi radio 800 Mhz – 8 Telecom Tbk (surat Keputusan Objek sengketa), Putusan PTUN Jakarta pada tanggal 27 Desember 2011, Menteri Kominfo dikalahkan, diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan Banding/tidak Semester I : - Menjadi salah satu anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dari BPHN - Menyusun Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kominfo Semester II : Semester II : Menyiapkan Draft Keputusan Menteri Kominfo tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Porduk Hukum (JDIH) dilingkungan Kementerian Kominfo Semester I : Ditandatangani 1 (satu ) buah MoU antara Indonesia dengan Iran dibidang Pos pada bulan Juli 2011, ditandatangani persetujuan Indonesia dengan Republik Demokrat Korea (Korea Utara) bulan Maret 2011dibidang informasi, terselesaikan draft MoU Indonesia dengan Azerbazain, China, Myanmar, Vietnam, Korea Selatan dan Malaysia dibidang ICT, Komunikasi dan penyiaran MoU masih dalam proses pembahasan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait Semester II : Kerjasama yang telah ditanda tangani antara lain : tanggal 25 Maret 2011 Arrangement dan Agreed Minutes RI-Korea Utara di Pyongyang, tanggal 13 April 2011 MOU antara Balitbang SDM dan PT. Huawei di Jakarta, pada tanggal 18 Mei 2011 Agreed Minutes WLTF (Working Level Task Force) ke I antara Indonesia - Korea Selatan di Bali, tanggal 23 Juni 2011 Record of Discusiion Sub Committee on Communication and Information pada saat persidangan Joint Border Committee (JBC) antara Indonesia dan papua Nugini di Batam, tanggal 24 Juni 2011 MOU antara Balitbang Kemenkominfo dengan Electronic and Telecommunication Research Institue di Seoul, tanggal 28 Juni 2011 MoU PT. Pos Indonesia dan Pos Iran di Ulaanbaatar, Mongolia, Tanggal 24 Oktober 2011 Agreed Minutes (Working Level Task Force) ke-2 antara Ri dan Korea Selatan di Seoul.

Keterangan (5)

Semester I : Semester II : -

Semester I :

Semester II : -

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 SEKRETARIAT JENDERAL Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2) Persentase (%) Keberhasilan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mempertahankan regulasi dan kebijakan nasional sektor Kominfo Dalam Sidang Internasional terkait penggunaan lokal konten, band frekuensi radio strategis bagi Indonesia, penyelenggaraan perposan nasional

Target (3) 100%

Uraian Capaian (4) Semester I : 1. Pembahasan dan penetapan dan posisi Indonesia pada setiap sidang-sidang yang terkait dengan penggunaan frekuensi dan pemanfaatan teknologi di bidang ICT khususnya yang terkait dengan kebijakan yang berlaku di Indonesia. Sidang-sidang pada forum WTO, ITU, dan UPU yaitu : a. WTO : Sidang WTO Council, Sidang Committee on Specific Commitments, dan perundingan Bilateral dan atau Plurilateral. b. ITU : Stdy Group ITU-T, ITU-R, dan ITU-D; Working Party ITU-T, ITU-R dan ITU-D; WRC, TSAG, TDAG, ITU Council. d. UPU : Council of Administration; Postal Conference. 2. Mempertahankan kebijakan dan regulasi nasional yang telah ditetapkan di sektor telekomunikasi/ICT, dan mengupayakan agar kebijakan dan regulasi tersebut tetap sejalan (comply) dan tidak bertentangan dengan semangat liberalisasi perdagangan bidang jasa di WTO. Kebijakan dan regulasi yang mewajibkan prosentasi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi calon mitra asing yang akan masuk dan beroberasi di Indonesia, Upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan secara bijaksana ketentuan khusus dan fleksibilitas dalam GATS - WTO yang memperbolehkan Indonesia sebagai negara berkembang (khususnya) untuk : a. Membuka sektor lebih sedikit; b. Melakukan liberalisasi pada masing-masing modes yang terbatas; c. Perluasan akses pasar secara bertahan; d. (Berhak) memperoleh bantuan teknis dan akses kepada teknologi dari negara mitra; melalui forum perundingan-perundingan WTO, baik yang diselenggara secara bilateral dan atau plurilateral. 1. Pembahasan posisi Indonesia untuk setiap sidang terus dilakukan dan disesuaikan dengan kegiatan sidang yang akan dihadiri 2. Kebijakan dan posisi Indonesia akan terus dipertahankan, dan terus mengupayakan masukan dari para pelaku/penyelenggara jasa telekomunikasi (ICT).

Keterangan (5) Semester I :

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 SEKRETARIAT JENDERAL Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2)

Target (3)

Uraian Capaian (4) Semester II : 1. Tambahan dan penetapan posisi Indonesia pada setiap sidang-sidang yang terkait dengan perdagangan jasa telekomunikasi/ICT, penggunaan dan pemanfaatn teknologi di bidang ICT, serta penyelenggaraan pos khususnya yang terkait dengan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah RI. Sidang-sidang dimaksud adalah WTO, ITU dan UPU, yaitu : a. WTO : 1. Sidang Council for Trade in Service (CTS) 2. Sidang Committee on Specific Commitments (CSC); 3. Sidang Working Party on GATS Rules (WP GR); 4. Sidang Working Party on Domestic Regulations (WP DR); serta 5. Perundingan-perundingan Bilateral dan Plurilateral yang diselenggarakan diantara sidangsidang tersebut diatas. Di luar sidang-sidang dan perundingan-perundingan yang disebutkan di atas, pada tahun 2011 telah diselenggarakan pula pertemuan khusus (dedicated sessions) diantara anggota WTO untuk membahas isu-isu tertentu yang dipandang perlu diagendakan dan di tangani tersendiri. Pertemuan dan agenda khusus tersebut meliputi : 1) Pembahasan tentang mahal dan tingginya biaya International Mobile Roaming (IMR); dan, 2) Masa depan program E-Commerce dalam agenda WTO/GATS b. ITU : Stdy Group ITU-T, ITU-R, dan ITU-D; Working Party ITU-T, ITU-R dan ITU-D; WRC, TSAG, TDAG, ITU Council. : c. UPU : 1) Sidang Council of Administrasions; dan, 2) Sidang Postal Operation Council. 2. Mempertahankan kebijakan dan regulasi nasional yang telah ditetapkan di sektor telekomunikasi/ICT dan sektor pos, serta mengupayakan agar kebijakan dan regulasi tersebut tetap sejalan (comply) dan tidak bertentangan dengan semangat liberalisasi perdagangan bidang jasa di WTO. Misalnya kebijakan dan regulasi yang mewajibkan prosentase penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi calon mitra asing yang akan masuk dan beroperasi di Indonesia, dalam hal ini adalah mitra asing yang telah melalui dan memenangkan proses tenter (bidding). Upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan secara bijaksana ketentuan khusus dan fleksibilitas dalam GATS/WTO yang memperbolehkan Indonesia sebagai negara berkembang (khususnya) untuk : a. Membuka sektor lebih sedikit; b. Melakukan liberalisasi pada masing-masing modes yang terbatas; c. Perluasan akses pasar (market access) secara bertahan; dan, d. (Berhak) memperoleh bantuan teknis dan akses kepada teknologi dari negara mitra; melalui forum perundingan-perundingan WTO, baik yang diselenggarakan secara Bilateral dan atau plurilateral 3. Terpilihnya Indonesia sebagai Chaiman pertama Sidang APT Development Forum (ADF), 4. Telah tersusunya pedoman dan panduan Delri pada sidang ASEAN - India Trade Negotiation Commitee, dan Working Group on Sevices yang di-table-kan pada Schedule of Commitment Indonesia pada sidang tersebut 5. Telah tersusunnya Chapter on Service pada ASEAN - Jepang Comprehensive Economic Partnership Sub-Commitee on Service (AJCEP-SCS). 6. Tercapainya komitmen Indonesia pada ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) Paket 8 sesuai dengan ASEAN Economic Council Blueprint dengan merujuk peraturan dan regulasi Indonesia yang berlaku dengan tujuan meningkatkan investasi nasional dengan tetap melindungi kepentingan dan kebutuhan industri telekomunikasi dalam negeri. 7. Terselesaikannya proyek-proyek ASEAN yang diberikan kepada Indonesia yaitu : a. Green ICT, b. Studying on Dynamic Women on ICT in ASEAN Member states c. Engaging ASEAN in the Trial of Security Models for Voip Based SIP Implementaion, d. ASEAN Internet Exchange AIX), e. Policy Research for Goverment Roles on ICT Sectors

Keterangan (5) 2Semester II : -

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 SEKRETARIAT JENDERAL Sasaran Strategis (1) Terlaksananya layanan komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien. (M3.S3.4)

Indikator Kinerja (2) Prosentase tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada PPID

Target (3) 100%

Uraian Capaian (4) Semester I : Sampai dengan bulan Oktober jumlah informasi publik yang diminta berjumlah 491 informasi, dari jumlah tersebut sudah dipenuhi 448, ditolak 10 dan masih dalam proses sebanyak 28 informasi publik, capaian kinerja sampai dengan Oktober adalah 93,28% Semester II : Permintaan Informasi Publik dari pemohon kepada PPID selama Semester II (Juli s.d Desember 2011) berjumlah 466 permintaan.

Keterangan (5) Semester I : Semester II : -

Dari jumlah 466 permintaan informasi publiksebanyk 458 permintaan sudah dipenuhi sedangkan 6 permintaan ditolak karena informasi tersebut tidak dikuasai, dan 2 permintaan informasi masih dalam proses. Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha, Perlengkapan, Rumah Tangga serta Persuratan dan Kearsipan Kementerian yang efektif dan Efisien. (M3.S3.4)

Database Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Internal Kementerian

1 unit

Prosentase informasi publik yang dapat dipenuhi adalah sebesar 98,28%. Semester I : -Laporan BMN Semester 1 telah selesai -Proses Penyusunan Laporan BMN dan Persediaan Biro Umum dan Sekretariat Jenderal Semester 2 -Penghapusan kendaraan dinas roda 4 (1 Unit sudah selesai, 4 Unit menunggu proses lelang dari KPKNL, Kemenkeu), Penghapusan barang inventaris PIH, Penghapusan Lift -Proses usulan penghapusan barang inventaris di lingkungan eselon 1 sekretariat jenderal telah disampaikan ke DJKN Kementerian Keuangan -Update database kendaraan dinas roda 4 - Penyelesaian temuan BPK: 1.Hibah tahun 2004 di 10 (sepuluh) SKPD Kabupaten/Kota Sudah Selesai di proses dengan terbitnya SK Menteri Keuangan. 2.Izin hibah dari Menteri Keuangan atas hibah Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan di Propinsi Maluku dan Maluku Utara -Koordinasi dengan DJKN Kementerian Keuangan melalui Biro Keuangan Kementerian Kominfo -Koordinasi dengan DJKN Kementerian Keuangan melalui Biro Keuangan Kementerian Kominfo -Penyerahan Kendaraan Dinas Dengan berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Satuan Kerja Lain Semester II : -Persiapan Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Persediaan Eselon 1 Sekretariat Jenderal Semester 2 dan Laporan BMN Tahun 2011 - Serah Terima Kendaraan Dinas roda 4 di lingkungan Sekretariat Jenderal (termasuk Dewan Pers dan KIP),Balitbang SDM, dan Ditjen IKP - Proses persiapan penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4 dan 6 (sampai usulan ke KPKNL Jakarta V) - Serah terima Hibah Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan di Propinsi Maluku dan Maluku Utara - Serah Terima Gedung dari Sekretariat Jenderal kepada Biro Umum - Proses permohonan izin penghapusan barang inventaris di lingkungan Eselon 1 Sekretariat Jenderal, Ditjen IKP, Inspektorat Jenderal, Ditjen PPI dari DJKN Kementerian Keuangan

Semester I :

Semester II : -

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 SEKRETARIAT JENDERAL Sasaran Strategis (1) Peningkatan pelayanan, pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi serta sarana teknik telematika. (M2.S2.3)

Terlaksananya peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan pegawai (M4.S4.2)

Indikator Kinerja (2) Jumlah sistem layanan data dan informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan (e-DIPA, e-SIMPATIK, e-CPNS,e-Dashboard & ICT

Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis dalam lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika

Target (3) 4 software

22

Uraian Capaian (4) Semester I : a. Dari target sebanyak 4 aplikasi yang dapat dikembangkan, 11 aplikasi dapat dikembangkanb. Aplikasi yang telah selesai dikembangkan (6 aplikasi), yaitu: - Web Portal Kominfo Telah digunakan oleh pegawai Kominfo dan masyarakat. - Intra Kominfo Telah digunakan oleh pegawai Kominfo - Sistem Informasi Hilal Telah digunakan untuk pengamatan Hilal 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1432 H / 2011 M, dan pengamatan gerhana bulan total pada bulan Juni 2011 - e-Seleksi Telah digunakan untuk Perekrutan Calon Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi BRTI tahun 2011 - e-Audit Telah disosialisasikan - Registrasi Jurnalis Tidak terimplementasi karena pendaftaran jurnalis acara Kebangkitan Nasional 20 Mei 2011 diserahkan ke Kemendiknas c. Aplikasi yang masih dalam pengembangan (5 aplikasi), yaitu: - e-Dipa Sekarang dalam tahap uji coba, perbaikan dan penyempurnaan - Dashboard ICT Sekarang dalam tahap pengujian akhir, perbaikan dan penyempurnaan - Uji Publik Dalam tahap pengembangan - Kontak (pengaduan online) Sekarang dalam tahap pengujian akhir, perbaikan dan penyempurnaan. - e-Disposisi Dalam tahap pengembangan d. Pengembangan e-Simpatik dilakukan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi (saat ini masih dalam pengerjaan vendor Biro Kepegawaian dan Organisasi). Pusat Data dan Sarana Informatika membantu membuat rancangan sistemnya. Semester II : a. Aplikasi yang telah selesai dikembangkan yang semula 5 (lima) aplikasi menjadi 6 (enam) aplikasi, yaitu : - e-Dipa Selesai dan sudah digunakan PDSI - Dashboard ICT Selesai dan sudah digunakan di PDSI - Uji Publik Selesai dan siap digunakan - e-Kontak Selesai dan siap digunakan - e-Disposisi Selesai dan siap digunakan - Crawler Data Tidak Terstruktur Selesai dan sudah digunakan di PDSI b. Perangkat Video Conference Untuk Pimpinan Kementerian (9 unit), yaitu : Menteri, Sekjen, Dirjen SDPPI, Dirjen PPI, Dirjen Aptika, Dirjen IKP, Irjen dan Kepala Badan Litbang SDM, dan Kepala PDSI c. Pengadaan 4 Server untuk peningkatan Data center Semester I : Jumlah diklat yang sudah dilaksanakan s/d Oktober 19 Diklat. Terdiri dari: 1.) Diklat Barang dan Jasa angk.1; 2.) Diklat Reviu Keuangan; 3) Diklat SAP; 4.) Diklat SPIP; 5.) Diklat barang dan jasa ank.2; 6.) Diklat Prajab gol.III angk 1; 7.) Diklat Prajab Gol III angk 2; 8.) Diklat Prajab Gol III angk 3; 9.) Diklat Prajab Gol III angk 4; 10.) Prajab Gol III angk 5; 11.) Diklat Prajab Gol III angk 6; 12.) Diklat Keamanan Data; 13.) Diklat Pranata Humas; 14.) Diklat PIM III; 15.) Diklat PIM 4; 16.) Diklat TOC; 17.) Diklat Manajemen Media Center; 18.) Diklat Keamanan Data; 19.) Diklat Auditor Tingkat Ahli. Semester II : Jumlah diklat yang sudah dilaksanakan s/d Semester II 23 Diklat. Terdiri dari : 1.) Diklat Barang dan Jasa angk.1; 2.) Diklat TOC; 3) Diklat Auditor Tingkat Ahli;

Keterangan (5) Semester I : -

Semester II : -

Semester I : -

Semester II : -

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 SEKRETARIAT JENDERAL Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2)

Target (3)

Uraian Capaian (4) 4) Diklat Manajemen Media Center; 5) Diklat Sertifikasi Auditor Tingkat Ahli; 6) Diklat Prajab gol.III angk 1; 7) Diklat Prajab Gol III angk 2; 8) Diklat Keamanan Data; 9) Diklat Prajab Gol III angk 3; 10) Diklat Prajab Gol III angk 4; 11) Diklat SAP; 12) Diklat Kepemimpinan Tk. 3; 13) Diklat Reviu Laporan Keuangan; 14) Diklat Prajabatan Gol. III angk. V; 15) Diklat Prajabatan Gol. III angk. VI; 16) Diklat Pranata Humas; 17) Diklat Prajabatan Gol. II; 18) Diklat SPIP; 19) Diklat Kepemimpinan Tk. IV; 20) Diklat Sertifikasi barang/Jasa Pemerintah II; 21) Diklat Prajabatan Gol. III Angk. VII; 22) Diklat Kewirausahaan; 23) Diklat Kewidyaiswaraan.

 

Keterangan (5)

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran

: Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika : 2011

  Sasaran Strategis (1) Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal S.2.1.

Indikator Kinerja

Target

(2) Prosentase target PNBP dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio dan Sertifikasi Alat / Perangkat Telekomunikasi yang dapat dicapai

(3) 100%

Jumlah dokumen Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio (SPFR) dan Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF) yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan regulasi.

2 dokumen

Uraian Capaian (4) Semester I : Hingga tanggal 4 Juli 2011 jumlah penerimaan PNBP dari BHP Frekuensi dan Sertifikasi sebesar Rp. 2.505.445.721.926,- (29,4 %) dari target sebesar Rp. 8.511.223.197.673,Semester II : Sampai dengan 27 Desember 2011, jumlah penerimaan PNBP BHP Frekuensi Radio sebesar Rp. . 8.742.363.355.106,- atau 103,32 % dari target 2011 sebesar Rp. Rp. 8.461.222.697.673,- sedangkan Pencapaian PNBP dari sertifikasi sampai bulan Desember Rp.63.388.186.073,- (126,78%) dari target PNBP 2011 sebesar Rp.50.000.500.000,- ( Total penerimaan PNBP dari keduanya adalah Rp. 8.805.751.541.179 (103,46 %) dari target sebesar Rp. 8.511.223.197.673,- ) Semester I : • Roadmap SPFR sedang dalam proses Legal Drafting untuk penyusunan rancangan kepmen di Bagian Hukum Ditjen SDPPI • Roadmap SIMF dalam tahap penyusunan oleh pihak 3, direncanakan akan selesai pada bulan November. Semester II : Telah diselesaikan pembangunan SMFR di 5 Propinsi (15 kota) Telah diselesaikan pembangunan SMFR. Sebagai berikut: a. Paket 1 : 3 stasiun tetap V/UHF di Semarang, Banten dan Pekanbaru b. PAket 2 : 2 stasiun tetap HF di Medan dan Samarinda c. Paket 3 :10 stasiun bergerak di Bandung, Jakarta, Padang, Balikpapan, Gorontalo,Palembang, Yogyakarta, Semarang, pontianak dan palangkaraya.

Jumlah wilayah propinsi yang mendapatkan peningkatan sistem monitoring frekuensi radio (SPFR) yang terintegrasi dengan system pelayanan dan database perijinan frekuensi radio (SIMF)

Jumlah personil Operator Radio Maritim, Konsesi dan Amatir yang berkualitas dan memenuhi standar internasional.

5 propinsi

4000 personil

Dengan demikian apabila paket 3 dihitung, maka jumlah propinsi yang mendapatkan pembangunan SMFR ada 13 Propinsi sedangkan target hanya 5 propinsi Semester I : Terdiri dari 3 paket pekerjaan yaitu : • Paket 1 : Stasiun Tetap V/UHF • Paket 2 : Stasiun bergerak V/UHF • Paket 3 : Tetap HF Ketiga paket sudah dalam tahap pelaksanaan yaitu memasuki tahap pengadaan perangkat. Semester II : - Telah diselesaikan pembangunan SMFR di 5 Propinsi (15 kota) - Telah diselesaikan pembangunan SMFR. Sebagai berikut: a. Paket 1 : 3 stasiun tetap V/UHF di Semarang, Banten dan Pekanbaru b. PAket 2 : 2 stasiun tetap HF di Medan dan Samarinda c. Paket 3 :10 stasiun bergerak di Bandung, Jakarta, Padang, Balikpapan, Gorontalo,Palembang, Yogyakarta, Semarang, pontianak dan palangkaraya. Dengan demikian apabila paket 3 dihitung, maka jumlah propinsi yang mendapatkan pembangunan SMFR ada 13 Propinsi sedangkan target hanya 5 propinsi Semester I : Jumlah Ijin yang diterbitkan pada tahun 2011 hingga bulan Juni adalah IAR : 3678, REOR : 2103, SKOR : 84 dan IKRAP : 2103. Jumlah keseluruhan 7967 orang (192,43 %) Semester II : Pada tahun 2011 telah dihasilkan sebanyak 11.450 orang lulusan operator radio yang terdiri dari : IAR sebanyak 4644 orang, IKRAP sebanyak 2883 orang, REOR sebanyak3839 orang dan SKOR sebanyak 84 orang atau 286,25 %

Keterangan (5)

Target Tercapai

Target Tercapai

Target Tercapai

Target Tercapai

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA Sasaran Strategis (1)

Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi S.2.2.

Indikator Kinerja

Target

Uraian Capaian

Keterangan

(2) Jumlah regulasi menyeluruh mengenai Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR)

(3) 1 dokumen

(5)

Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Spektrum untuk implementasi TV Digital

1 dokumen

(4) Semester I : Materi teknis sudah diselesaikan, saat ini dalam penyusunan Legal Drafting Rancangan Keputusan Menteri dengan Bagian Hukum Ditjen SDPPI Semester II : Penyusunan Permenkominfo tentang SKOR, posisi saat ini sudah diselesaikan draft Permen oleh Bagian Hukum, selanjutnya akan dikirim ke Biro Hukum untuk proses penetapan. (Diperkirakan pada Bulan Desember dapat ditetapkan oleh Menkominfo) Semester I : Dokumen RPM telah selesai dan sedang dalam rencana konsultasi publik Semester II : Telah ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini antara lain mengatur mengenai : a) Penggunaan pita frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran digital terrestrial pada pita frekuensi 478 - 694 MHz. b) Pemetaan kanal frekuensi. c) Penerapan teknik Single Frequency Network (SFN). Semester I : Pada frekuensi 2.3GHz sedang dibahas penetapan kebijakan baru. Pada frekuensi 2.5GHz sedang dalam tahap penyusunan white paperPada frekuensi 3.3 Ghz sedang dalam persiapam evaluasi hasil proses migrasi. Semester II : Telah diselesaikan dua dokumen yang terkait dengan kebijakan implementasi BWA yaitu : a. Implementasi netral teknologi BWA 2.3 GHz (untuk hasil seleksi BWA tahun 2009) dan b. Whitepaper rencana kebijakan BWA 2,3 GHz khususnya pada rentang pita frekuensi 2300-2360 MHz (untuk seleksi BWA tahun 2012) Semester I : Sedang dalam tahap penyusunan white paper Semester II : Telah tersusun suatu whitepaper tentang penggunaan frekuensi untuk komunikasi radio trunking pada pita 300 dan 400 MHz. Semester I : Sudah diselesaikan Rancangan Keputusan Menteri tentang BHP Pita Frekuensi Seluler dan FWA Semester II : Telah ditetapkan besaran BHP IPSFR tahun kedua bagi seluruh penyelenggara seluler dan FWA di pita frekuensi 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz melalui 9 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Semester I : Sampai dengan bulan Juni 2011 jumlah sertifikat alat dan perangkat pos dan informatika yang dapat diselesaikan sebanyak 2315 sertifikat Semester II : Sampai dengan bulan Desember 2011 jumlah sertifikat alat dan perangkat pos dan informatika yang dapat diselesaikan sebanyak 4.486 sertifikat (107 berkas per minggu) / 187,5% Semester I : Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, diketahui bahwa tingkat kepatuhan terhadap sertifikasi perangkat di beberapa pusat perdagangan perangkat Indonesia telah melebihi 70 % Semester II : Hasil pengawasan yang di lakukan oleh UPT di seluruh Indonesia, bahwa tingkat kepatuhan terhadap penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebesar 64,9%

Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Spektrum Untuk Implementasi Broadband Wireless Access (BWA)

1 dokumen

Jumlah dokumen Perencanaan Kebijakan Penggunaan Frekuensi Untuk Penyelenggaraan Trunking Digital Jumlah paket Implementasi Kebijakan Pentarifan Frekuensi Seluler dan Fixed Wireless Access (FWA)

1 dokumen

Jumlah sertifikat alat dan perangkat pos dan informatika yang dapat diselesaikan dalam 1 minggu

50 sertifikat

Prosentase Peningkatan ketertiban penggunaan frekuensi radio dan standardisasi perangkat

1 paket

70 persen

Target Tidak tercapai

Target Tercapai

Target Tercapai

Target Tidak tercapai

Target Tercapai

Target Tercapai

Target Tidak tercapai

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA Sasaran Strategis (1) Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika S.2.3.

Indikator Kinerja (2) Jumlah standar dan persyaratan teknis bidang pos dan informatika yang dapat diselesaikan

Jumlah jenis pelayanan baru yang ditambahkan dalam jenis pelayanan pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Jumlah dokumen mutu ISO/IEC 17025 yang dapat diselesaikan sebagai pengakuan atas standar mutu pelayanan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Target

Uraian Capaian

Keterangan

(3) 10 dokumen

(4) Semester I : Pencapaian standar dan persyaratan teknis bidang pos dan informatika yang dapat diselesaikan sampai dengan bulan Juni 2011 adalah 3 (tiga) Peraturan Dirjen yang telah ditandatangani dan 4 (empat) Peraturan Dirjen dalam tahap konsultasi publik Semester II : 7 standar telah ditetapkan menjadi Perdirjen. Rinciannya adalah : 1. Nomor 55/DIRJEN/2011 (Tata Cara Penilaian QOS Jasa Teleponi Dasar) 2. Nomor 138/DIRJEN/V/2011 (MSAG) 3. Nomor 14/PER/MKOMINFO/04/2011 (Standar QOS Jasa ITKP) 4. Nomor 201/DIRJEN/2011 (Encoder IPTV) 5. Nomor 200/DIRJEN/2011 (IRD) 6. Nomor 202/DIRJEN/2011 (STB IPTV) 7. Nomor 195/DIRJEN/2011 (Video Conference)

(5)

3 jenis layanan

1 dokumen

Target Tidak tercapai

Sedangkan sisanya yaitu 9 standar dan persyaratan teknis bidang pos dan informatika masih dalam proses. Perkembangan capaiannya hingga November adalah : - 6 dalam Proses Penandatangan Dirjen - 2 dalam Proses Legal Drafting - 1 dalam Proses Konsultasi Publik Semester I : Akan dilakukan pengadaan Perangkat pengujian yaitu : • Bandpass dan Bandstop Filter • WLAN Test • DVB modulator Proses pengadaan barang / jasa untuk penyediaan layanan ini adalah dalam tahap penyusunan HPS Semester II : Telah tersedia Perangkat Pengujian antara lain : a. Bandpass dan Bandstop Filter; b. WLAN Test, dan; c. DVB Modulator. Seluruh perangkat pengujian tersebut telah dikirim oleh pihak ketiga, perangkat pengujian tersebut digunakan untuk menambah ruang lingkup pengujian pada Laboratorium Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi. Semester I : Telah dilakukan evaluasi terhadap kegiatan laboratorium agar dokumen sistem mutu sesuai dengan prasyarat dari KAN,yaitu : Panduan Mutu, Prosedur Kerja, Instruksi Kerja dan format Rekaman Semester II : Telah diselesaikan kaji ulang terhadap Dokumen mutu ISO/IEC 17025 yang meliputi Panduan Mutu, Prosedur Kerja, Instruksi Kerja dan format Rekaman, dari Kaji Ulang terhadap dokumen sistem mutu telah dilakukan updatesesuai dengan assesment dari KAN. Hal tersebut sebagai pengakuan atas standar mutu pelayanan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Target Tercapai

Target Tercapai

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA Sasaran Strategis (1)

Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika S.4.1.

Indikator Kinerja (2) Jumlah dokumen pedoman untuk perhitungan ketidakpastian alat ukur yang dapat diselesaikan sebagai acuan akurasi pengujian pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Jumlah disain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan

Target

Uraian Capaian

Keterangan

(3) 8 dokumen

(4) Semester I : Hingga Juni 2011 telah diselesaikan 5 dokumen perhitungan ketidakpastian alat ukur (62,5 %) dari target yaitu : 1. Alat Ukur Spectrum Analyzer Advantest R3371A SN 85060066 ED untuk pengujian WLAN 2. Alat ukur Spectrum Analyzer Anritzu MS 2724 B. NS 102265 untuk pengujian Bluetooth3. alat ukur Frequency Counter, HP 53132A. SN 3546AO2283MI untuk pengujian pemancar radio siaran4. Alat ukur Bluetooth Tester Tescom R 3000C untuk pengujian Bluetooth5. alat ukur Signal Analyzer, Advantest R 3681, SN. E171829 untuk pengujian WLAN Semester II : Telah diselesaikan 8 dokumen perhitungan Ketidakpastian alat ukur (100 %) dari target yaitu : 1. Alat Ukur Spectrum Analyzer Advantest R3371A SN 85060066 ED untuk pengujian WLAN 2. Alat ukur Spectrum Analyzer Anritzu MS 2724 B. NS 102265 untuk pengujian Bluetooth 3. Alat ukur Frequency Counter, HP 53132A. SN 3546AO2283MI untuk pengujian pemancar radio siaran 4. Alat ukur Bluetooth Tester Tescom R 3000C untuk pengujian Bluetooth 5. Alat ukur Signal Analyzer, Advantest R 3681, SN. E171829 untuk pengujian WLAN 6. Alat ukur Spectrum Analyzer Advantest 3371 untuk pengujian WLAN 7. Penyusunan ketidakpastian kalibrasi spectrum analyzer untuk : a. Parameter DC Voltage b. Parameter AC Voltage c. Parameter DC Current d. Parameter AC Current e. Parameter DC Resistor 8. Alat ukur Spectrum Analyzer Anritsu MS 2724 B Semester I : Capaian tim program dukungan penelitian dan pengembangan produk telekomunikasi adalah sampai dengan tahap menyatukan presepsi ketentuan spesifikasi sistem untuk memudahkan integrasi perangkat antar tim ke depan, perancangan blok diagram sistem, serta perancangan alogaritma masing-masing sub sistem Semester II : Telah diselesaikan 4 disain subsistem perangkat mobile BWA yang terdiri dari 4 subsistem perangkat sebagai berikut, yaitu : a. Pengembangan Software LTE dan m-Wimax dengan target akhir Pra Prototype Software LTE/m-Wimax 16e-16m , yang dikerjakan oleh Tim ITB.

(5)

4 disain

b. Baseband Processing dan Digital Front End dengan target akhir Pra Prototype Chip Baseband m-Wimax/LTE , yang dikerjakan oleh Tim ITB. c. Pengembangan Antena m-BWA dengan target akhir Antena MIMO , yang dikerjakan oleh Tim UI. d. RF Module Mobile Broadband dengan target akhir RF-Module, yang dikerjakan olehTim LIPI. Sedangkan Pengembangan perangkat Wimax 802.16d dengan target akhir Pra Prototype Wimax 802.16d (bottom Up). Pada saat ini sampai dengan penyusunan sistem dan metodologi pengukuran

 

Target Tercapai

Target Tercapai

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika : 2011

Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran

  Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1) Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia (S1.1)

(2) Jumlah Desa Dering per SSL

Target (3) 33,259

Uraian Capaian

Keterangan

(4)

(5)

Semester I : 28,856 (86,76%) Semester II : 30.385 (91%)

Jumlah PLIK

5,748

Semester I : 5,105 (88,81%) Semester II : 5.636 (98,05%)

Jumlah M-PLIK di Kabupaten

1,907

Jumlah titik layanan (Point of Presence) IX nasional

60 titik

4 provinsi

Jumlah penyelesaian draft rancangan peraturan pelaksanaan UU No 38 Tahun 2009 tentang Pos

1 draft

Penyelesaian penyusunan draft materi RUU Multimedia (Konvergensi Telematika) Sebagai Pengganti UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

1 paket dokumen

Jumlah kajian RPP dari RUU Multimedia (Konvergensi Telematika)

1 paket dokumen

Target Tidak Tercapai

Semester I : Semester II : Penyusunan Dokumen Tender IIX

Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien (S1.2)

Target Tidak Tercapai

Semester I : Progress Fisik NIX di 5 kota, yaitu : Medan (55%), Palembang (37%), Makassar (51%), Jayapura (63%),Ternate (38%). Jadi total 48,8% Semester II : Realisasi Pembangunan Fisik Minggu ke-2 September : Medan (100%), Palembang (100%), Surabaya (100%), Denpasar (100%), Balikpapan (100%), Makasar (100%), Jayapura (90%) dan Ternate (80%).

Jumlah titik layanan (Point of Presence) IX internasional

Target Tidak Tercapai

Semester I : Semester II : 64 (106,6%)

25 provinsi

Target Tidak Tercapai

Semester I : Sedang dalam Pembuatan Karoserinya, Agustus akan mulai disebar. Semester II : 846 (44%)

Jumlah titik radio komunitas di daerah perbatasan dan daerah terpencil

Target Tidak Tercapai

Target Tidak Tercapai

Semester I : Pembahasan di Intern Kominfo Semester II : Untuk Draft masih dalam proses Harmonisasi di Kemenhukham, mengalami kendala karena banyaknya materi teknis yang berkaitan dengan Kementerian lain yg perlu dibahas lagi Semester I : Harmonisasi Terakhir dengan Kumham Judul diganti dengan RUU Telekomunikasi Semester II : Terjadinya perubahan materi dan judul dalam RUU Konvergensi Telematika, sehingga banyak materi teknis yang direvisi

Target Tidak Tercapai

Target Tidak Tercapai

Semester I : Semester II : Untuk kajian RPP dari RUU multimedia menunggu pembahasan draft RUU multimedia selesai

Target Tidak Tercapai

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2)

Target 1 paket dokumen

Jumlah dokumen panduan migrasi menuju IPv6

1 paket dokumen

Prosentase evaluasi terhadap penyelenggaraan pos

Prosentase evaluasi terhadap penyelenggaraan telekomunikasi

Keterangan

(4)

(5)

(3)

Jumlah dokumen hasil analisa pemanfaatan teknologi TIK untuk menunjang perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi Jumlah draft regulasi pentarifan dan interkoneksi penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi

Prosentase penanganan pelanggaran kepatuhan terhadap regulasi penyelenggaraan pos dan informatika yang sudah berizin

Uraian Capaian Semester I : Semester II : Untuk dokumen hasil analisa pemanfaatan teknologi TIK masih dalam proses penyusunan

1 paket dokumen

70%

70%

70%

Prosentase evaluasi terhadap penyelenggaraan penyiaran yang sudah berizin

40%

Prosentase pencapaian PNBP terhadap penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran

100%

Target Tidak Tercapai

Semester I : sedang disusun RPM-nya Semester II : Untuk draft regulasi pentarifan dan interkoneksi sudah tersusun draftnya tahun 2010 yang lalu, untuk RPM Faktor Pengurang dan Denda masih dilakukan Uji Publik Semester I : Sudah dilakukan sosialisasi di Bandung dan Jakarta Semester II : telah dilaksanakan seminar dalam mensosialisasikan IPv6 di Yogyakarta pada bulan Mei selanjutnya sedang dilaksanakan assesment dan sosialisasi dilingkungan pemerintah. Pada Desember dilaksanakan Konferensi IPv6 di Bali Semester I : Dari 37 Lokasi (22 lokasi intensifikasi, updating data, dan penyusunan/revisi peratutan bidang PNBP dan 15 lokasi penertiban pos dan telekomunikasi) baru 10 Lokasi (10 lokasi intensifikasi, updating data, dan penyusunan/revisi peratutan bidang PNBP) yang tercapai Semester II : dari target 37 Lokasi (22 lokasi intensifikasi, updating data, dan penyusunan/revisi peraturan bidang PNBP dan 15 lokasi penertiban pos dan telekomunikasi) sudah 34 Lokasi (21 lokasi intensifikasi, updating data, dan penyusunan/revisi peratutan bidang PNBP dan 13 lokasi penertiban pos dan telekomunikasi) yang tercapai Semester I : Dari Target Monev 26 Lokasi (21 lokasi Monev dan 5 Lokasi Temu Wicara Pos) baru 10 Lokasi (8 lokasi Monev dan 2 Lokasi Temu Wicara Pos) yang tercapai Semester II : dari Target 26 Lokasi (21 lokasi Monev dan 5 Lokasi Temu Wicara Pos) sudah 27 Lokasi (21 lokasi Monitoring Pos, 9 lokasi Evaluasi Pos dan 6 Lokasi Temu Wicara Pos) yang tercapai Semester I : Dari target 36 Lokasi (21 lokasi evaluasi kinerja operasi, 4 lokasi monev iklan, 5 lokasi pengukuran kinerja jasa) baru 8 lokasi evaluasi kinerja operasi yang tercapai Semester II : dari target 30 Lokasi (21 lokasi evaluasi kinerja operasi, 4 lokasi monev iklan, 5 lokasi pengukuran kinerja jasa) sudah 36 (21 lokasi evaluasi kinerja operasi, 6 lokasi monev iklan dan 9 lokasi pengukuran kinerja jasa) yang tercapai Semester I : Dari target 36 Lokasi (21 lokasi evaluasi kinerja operasi, 4 lokasi monev iklan, 5 lokasi pengukuran kinerja jasa) baru 8 lokasi evaluasi kinerja operasi yang tercapai Semester II : dari target 40 Lokasi (30 lokasi Monev dan 10 lokasi bimtek) sudah 42 Lokasi (30 lokasi Monev dan 12 lokasi bimtek) yang tercapai Semester I : Sudah tercapai Rp.311,629,128,947.15 (52.41%) dari target Rp.594,606,826,000 Semester II : target sudah tercapai semuanya Rp.600.963.709.640,72 dari target PNBP Rp.594,633.826.061,00

Target Tercapai

Target Tidak Tercapai

Target Tercapai

Target Tercapai

Target Tercapai

Target Tercapai

Target Tercapai

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA Sasaran Strategis (1) Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan (S4.3)

Indikator Kinerja (2) Jumlah finalisasi roadmap penyiaran

Uraian Capaian

Keterangan

(4)

(5)

(3) 1 dok

Semester I : Akhir tahun diharapkan sudah final Semester II : Untuk roadmap penyiaran diharapkan akhir tahun sudah mencapai target

Jumlah izin penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi yang diterbitkan

Tersedia dan tersebarnya informasi yang factual dan berimbang keseluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI (S1.3)

Target

Jumlah dokumen finalisasi RPP penggabungan LPP RRI dan TVRI

65 IPP

1 dokumen

Semester I : IPP Radio = 1354 IPP IPP TV = 408 IPP Semester II : Radio: IPP Prinsip 72 IPP Penyesuaian 58 IPP Tetap 30 TV: IPP Prinsip 74 IPP Penyesuaian 25 IPP Tetap 11 Semester I : Terus diadakan rapat baik antara Kemkominfo dengan pihak LPP RRI dan TVRI maupun dengan DPR-RI Semester II : ● Finalisasi RPP tentang LPP menunggu revisi terhadap UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ● Kedua LPP tidak setuju dengan dilakukannya penggabungan sehingga menyebabkan terhambatnya proses penggabungan ● Perlu dicari bentuk kelembagaan untuk kedua LPP agar komply dengan peraturan berlaku.

Jumlah dokumen finalisasi regulasi ICT Fund di Indonesia

Jumlah dokumen Permen penyelenggaraan Penyiaran TV digital

1 dokumen

1 dokumen

Target Tidak Tercapai

Target Tercapai

Target Tidak Tercapai

Semester I : Masih dilakukan kajian untuk menajamkan penggunaan model bisnis STIMULUS Semester II : ● Permen kominfo No.21 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT Fund) telah ditetapkan tanggal 12 Oktober 2011 ● Dasar pemanfaatan ICT Fund Perpres Nomor 56 Th.2011 jo Perpres No.13 Th.2010 ● Permen Keuangan tentang Viability Gap Fund (VGF) dalam proses Kementerian Keuangan Semester I : Sedang dibahas internal di Kominfo Semester II : Sudah melalui tahapan konsultasi publik. Menunggu RPM masterplan frekuensi TV Digital yang sedang dilakukan konsultasi publik

Target Tidak Tercapai

Target Tidak Tercapai

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA Sasaran Strategis (1) Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi (S2.2)

Indikator Kinerja (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) untuk mendukung PNBP perijinan Jumlah Fasilitasi kegiatan Desa Informasi

Target (3) 1 paket sistem

60 Desa

Uraian Capaian

Keterangan

(4)

(5)

Semester I : Pengadaan sudah selesai, tinggal pemasangan Semester II : Untuk SIMP3 sudah dilakukan pemasangan, sedang dilakukan uji coba Semester I : Sedang dilakukan Survey bekerjasama dengan Ditjen IKP yang melakukan Bimtek untuk menentukan lokasi Desa Informasi. Semester II : Sudah diresmikan secara sukses semuanya pada bulan Desember ini oleh Bapak Menteri Kominfo di 5 (lima) lokasi pusat peresmian; Lombok Tengah, Asahan, Pacitan, Kiroom, dan Halmahera Selatan

Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuhkembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal (S4.4)

 

Jumlah user internet nasional yang dimonitoring

50 juta user

Target Tercapai

Target Tercapai

Semester I : Semester II : ● telah dipasang 40 sensor (alat monitor) di 40 penyelenggara NAP baru sehingga bisa termonitor hampir 90% traffic internet nasional dari target 50 juta user ● telah dilaksanakan pelelangan pekerjaan penambahan sensor ID-SIRTII ● beberapa operator melakukan koneksi peer to peer yang tidak bisa termonitor oleh perangkat monitoring ID-SIRTII ● Saat ini sedang disusun konsep pembentukan UPT ID-SIRTII

Target Tidak Tercapai

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran

: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika : 2011

  Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Uraian Capaian

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Jumlah RUU (RUU Perubahan UU ITE dan RUU TiPiTi) yang selesai dibahas di tingkat Kementerian dan Lembaga

2 RUU

Semester I : - RUU Perubahan UU ITE sudah selesai dibahas di tingkat kementerian dan sudah dikirim ke KemkumHAM untuk diharmonisasi dengan surat nomor 103/M.KOMINFO/03/2011 tanggal 17 Maret 2011 perihal Penyampaian Naskah RUU Perubahan UU ITE. Menunggu harmonisasi dari KemkumHAM Semester II : RUU Perubahan UU ITE dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Telah selesai di bahas di tingkat Kementerian Kominfo bersama Tim antar Kementerian/Lembaga Semester I : - Pembahasan RUU TiPITI tidak dilanjutkan. Berdasarkan hasil rapat dengan pakar hukum (Pidana, Perdata dan Cyber) di Bandung, bahwa UU ITE dipandang cukup sebagai instrumen hukum yang mengatur permasalahan TIK. Perkembangan tindak pidana cyber dapat diakses di dalam Perubahan UU ITE. Semester II : RUU TiPiTi ditunda RUU TiPiTi disiapkan untuk melengkapi kekurangan UU ITE dalam rangka Aksesi European Convention on Cybercrime berdasarkan dengan hasil rapat dengan pakar hukum (pidana, perdata dan cyber di Bandung), dipandang bahwa aksesi European CoC tidak perlu dilanjutkan karena dianggap sudah tidak memadai lagi. Indonesia telah mengajukan usulan agar ITU menginisiasi Convention on Cybercrime tingkat dunia. Semester I : RPP PITE sudah diharmonisasi di KemkumHAM tanggal 14 Juli 2011 dan terdapat beberapa usulan penyempurnaan dari pemangku kepentingan dan usulan dimaksud sudah diakomodir atau dimasukan dalam RPP PITE untuk selanjutnya segera dikirim ke KemkumHAM untuk proses selanjutnya. Menunggu proses pengajuan Menteri Hukum dan HAM ke Sekneg Semester II : RPP PITE sudah diharmonisasi di KemkumHAM tanggal 14 Juli 2011 dan terdapat beberapa usulan penyempurnaan dari pemangku kepentingan dan usulan dimaksud sudah diakomodir atau dimasukan dalam RPP PITE. Hasil pembahasan Tim antar Kementerian telah disampaikan kembali ke Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 11 Agustus 2011. KemKumHAM mengundang harmonisasi lagi pada tanggal 28 Desember 2011

Tersedianya kebijakan dan regulasi bidang aplikasi dan pendayagunaan Informatika (M1.S1) (M1.S12)

Jumlah RPP PITE (RPP amanat dari UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE)

Tersedianya acuan pembinaan dan pengembangan aplikasi informatika meliputi masterplan, blueprint, dan peta jalan (roadmap)bidang TIK (M1.S2)

Blueprint kebijakan pengembangan dan pembinaan industri Informatika

Jumlah Regulasi di bidang e-Business (RPM tentang eCommerce dan RPM tentang Pemeringkatan e-Business)

1 RPP

1 dokumen

2 RPM

Target Tercapai

Target Tercapai

Semester I : Dalam proses Semester II : - Blue print model pola kemitraan industri informatika Indonesia - Blue print kebijakan pengembangan pembinaan industri informatika Dalam proses pembahasan, dijadwalkan selesai akhir Desember 2011 Semester I : Sedang disiapkan draft RPM tentang e-Commerce dan RPM tentang Pemeringkatan e-Business. Semester II : Telah disiapkan RPM tentang: - RPM e-Commerce - RPM tentang Pedoman Pemeringkatan e-Business - RPM SOP Trust + Positif

Target Tidak Tercapai

Target Tidak Tercapai

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2) Kebijakan keamanan informasi

Jumlah kebijakan di bidang e-Government

Terselanggaranya fasilitasi dan proses edukasi yang meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi secara sehat, aman, handal dan terpercaya(M2.S1)

Jumlah peserta sosialisasi Internet Sehat dan Aman (INSAN)

Jumlah peserta forum komunikasi, kodinasi, kolaborasi dan kerjasama komunitas TIK

Target

Uraian Capaian

Keterangan

(3)

(4)

(5)

1 RPM

Semester I : 2 (dua) buah Surat Edaran (SE) Menkominfo Semester II : - SE Menkominfo No. 04 Tahun 2011 tentang Kegiatan Transaksi Elektronik Melalui Layanan Internet oleh Orang atau Badang Hukum Indonesia. - SE Menkominfo No. 05 Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik - SE Menkominfo Nomor 06/SE/M.KOMINFO/08/2011 tentang Penggunaan Jasa Akses Internet Secara Sehat dan aman Pada Institusi Penyelenyelenggaraan Negara Semester I : 3 (tiga) buah draft RPM terkait keamanan informasi Semester II : - RPM tentang Penerapan Pengamanan Aplikasi Berbasis Web - RPM tentang Pengiriman Informasi Elektronik Promosi (Spam) Semester I : - Surat Edaran Nomor : 01/ SE/M.KOMINFO/02/2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara - Surat Edaran Nomor:07/SE/M.KOMINFO/10/2011 tentang Pemeringkatan e-Government Semester II : - Surat Edaran Nomor : 01/ SE/M.KOMINFO/02/2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara - Surat Edaran Nomor:07/SE/M.KOMINFO/10/2011 tentang Pemeringkatan e-Government Semester I : - Draft Peraturan Menteri tentang Nama Domain .go.id dalam proses pembahasan Semester II : - Draft Peraturan Menteri tentang Nama Domain .go.id dalam proses pembahasan Semester I : Kegiatan sosialisasi Internet Sehat dan Aman s.d 28 Juni 2011 telah dilakukan di 29 lokasi antara lain : Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Padang, Bengkalis, Musirawas, Jambi, Palembang, balikpapan, Lampung, Makassar, Pontianak, Pandeglang, Jayapura, Bandung, serang, Solo, Depok, Sukabumi, Palangkaraya, Manado. Dengan peserta berjumlah 3515 orang. Semester II : Kegiatan sosialisasi Internet Sehat dan Aman dilaksanakan di 49 lokasi di provinsi: Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY Jogyakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua dengan peserta berjumlah 5900 orang Semester I : Jumlah peserta forum komunikasi, kordinasi, kolaborasi dan kerjasama komunitas TIK Pelaksanaan workshop F5KT tingkat nasional dilaksanakan tanggal 4-7 Juli 2011 dengan agenda pembentukan dan pengukuhan pengurus FK5T tingkat nasional. Diikuti oleh 95 peserta terdiri dari perwakilan relawan TIK daerah, komunitas TIK, perwakilan Kementerian Kominfo, dan undangan dari K/L lainnya. Jumlah peserta forum komunikasi, kodinasi, kolaborasi dan kerjasama komunitas TIK di 9 (sembilan) lokasi regional dan nasional dengan target Desember 2011 : 266 peserta dan belum di laporkan Semester II : Pelaksanaan workshop F5KT tingkat nasional dilaksanakan tanggal 4-7 Juli 2011 dengan agenda pembentukan dan pengukuhan pengurus FK5T tingkat nasional. Diikuti oleh 95 peserta terdiri dari perwakilan relawan TIK daerah, komunitas TIK, perwakilan Kementerian Kominfo, dan undangan dari K/L lainnya. Jumlah peserta forum komunikasi, kodinasi, kolaborasi dan kerjasama komunitas TIK di 9 (sembilan) lokasi regional dan nasional

1 Permen dan 2 SE Menteri

1200 orang

266 orang di 9 lokasi tingkat regional dan nasional

Target Tercapai

Target Tercapai

Target Tidak Tercapai

Target Tercapai

Target Tidak Tercapai

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3) 8 prototype

Terselenggaranya proses penegakkan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik (M2.S2)

Jumlah protoype CAP dan MCAP sebagai pusat layanan dan akses masyarakat Jumlah instansi pemerintah yang mengikuti kegiatan pemeringkatan indeks KAMI Prosentase penanganan kasus/insiden di bidang TIK

Prosentase penanganan perkara dan Penegakan hukum dunia cyber ( UU ITE)

Terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan e-Government secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel (M3.S1)

Nilai rata-rata eGovernment Nasional

20 Instansi

Uraian Capaian

Keterangan

(4)

(5)

Semester I : Telah diselesaikan 2 (dua) prototype CAP dari 7 prototype CAP dan 1 protorype M-CAP siap untuk di serahterimakan Semester II : Telah di selesaikan 7 prototype CAP dan 2 prototype M-CAP. Semester I : 21 instansi telah mengikuti pemeringkatan indeks KAMI Semester II : Terdapat 21 instansi telah mengikuti pemeringkatan indeks KAMI

100%

100%

2.3

Target Tercapai

Semester I : Persentase Kasus di bidang TIK yang ditangani dan penegakan hukum dunia cyber (UU ITE) mencapai persentase 60-75% dengan rincian 3 kasus. 1 (satu) kasus pornografi dihentikan karena laporan ditarik oleh pelapor. 1 (satu) kasus data interference (penambahan Nama Domain) pengiriman SPDP ke Kejakgung dan pemberkasan dan 1 (satu) kasus hacking website kominfo: penyidikan Semester II : Telah ditangani tiga kasus dari 3 kasus yang masuk yaitu: kasus pornografi, kasus data interference, dan kasus hacking website Semester I : 60 – 75 % dari target 3 kasus : 1 kasus dihentikan (laporan ditarik) 1 kasus akan masuk kejaksaan 1 kasus sudah mulai dilakukan penyidikan Semester II : Telah ditangani tiga kasus dari 3 kasus yang masuk yaitu : kasus pornografi , kasus data interference, dan kasus hacking website Semester I : Sampai dengan bulan Juni 2011, Direktorat e-Goverment telah melaksanakan Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) sebagai berikut : - Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Tingkat Provinsi, yang diikuti oleh 25 Provinsi dengan nilai rata-rata = 2.11 (Kategori Kurang) - Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Instansi Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, hanya diikuti oleh 19 Kab/Kota dari 33 Kab/Kota dengan nilai ratarata = 1.40 (Kategori Sangat Kurang) - Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Instansi Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, yang diikuti oleh 14 Kab/Kota dari 15 Kab/Kota dengan nilai ratarata = 1.48 (Kategori Sangat Kurang) - Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Instansi Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jambi, yang diikuti oleh 10 Kab/Kota dari 11 Kab/Kota dengan nilai rata-rata = 1.69 (Kategori Kurang) - Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Instansi Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur, yang diikuti oleh 31 Kab/Kota dari 38 Kab/Kota dengan nilai rata-rata = 1.86 (Kategori Kurang) - Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Instansi Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, hanya diikuti oleh 5 Kab/Kota dari 14 Kab/Kota dengan nilai ratarata = 1.48 (Kategori Sangat Kurang) Semester II : Nilai PeGI untuk: - Tingkat Kementerian : 2,5 - Tingkat Provinsi : 2,4 - Tingkat Kab/Ko : 2,0 Jadi rata-ratanya : 2,3

Target Tercapai

Target Tidak Tercapai

Target Tidak Tercapai

Target Tercapai

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2) Jumlah sekolah di lima Kab/Ko di DIY yang memiliki sistem eLearning

Terwujudnya layanan e-business yang aman, mudah, murah, handal dan terpercaya di masyarakat baik lingkup domestik maupun internasional (M3.S2)

Prosentase layanan ebusiness bagi komunitas UKM

Prosentase Pengelolaan dan Peningkatan High Availability SePP

Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan dalam proses transformasi menuju masyarakat informasi termasuk transformasi masyarakat UMKM menuju e-UMKM (M3.S3) (M4.S43)

Jumlah sarana yang tersedia dalam rangka memfasilitasi komunitas UMKM

Target (3) 200 sekolah

40%

100%

1 unit

Uraian Capaian

Keterangan

(4)

(5)

Semester I : Jumlah Sekolah yang telah memiliki sistem e-learning sebanyak 110 sekolah, sedangkan untuk 90 sekolah sedang dalam tahap implementasi (dalam proses penyelesaian) Semester II : Jumlah Sekolah yang telah memiliki sistem e-learning sebanyak 110 sekolah, sedangkan untuk 90 sekolah sedang dalam tahap implementasi (dalam proses penyelesaian) Semester I : Capaian : 20%, Adapun hal-hal yang telah dilakukan antara lain: 1. Lelang Implementasi aplikasi model supply chain untuk e-UKM 2. Lelang Penyusunan Model Interoperabilitas dan Interkonektivitas Common Platform eCommerce3. FGD tentang Kesiapan, Penerapan, dan Peningkatan Aplikasi Layanan Common Platform, e-Supply Chain dan Cross Border sebanyak 2 kali 4. FGD tentang Harmonisasi Penerapan Aplikasi dan Cross Border antara pelaku usaha besar dan UKM sebanyak 2 kali 5. Advokasi kepada UKM di daerah dalam penerapan aplikasi e-Business di 15 Lokasi 6. Di bulan Juli terlaksana 4 FGD lanjutan dan ditargetkan sampai bulan September terlaksana 10 FGD. Semester II : Telah dicapai 100% dari target dengan kegiatan: 1. Telah disiapkan Aplikasi model supply chain untuk e-UKM 2. Telah disusun Model Interoperabilitas dan Interkonektivitas Common Platform e Commerce 3. FGD tentang Kesiapan, Penerapan, dan Peningkatan Aplikasi Layanan Common Platform, e-Supply Chain dan Cross Border 4. FGD tentang Harmonisasi Penerapan Aplikasi dan Cross Border antara pelaku usaha besar dan UKM 5. Advokasi kepada UKM di daerah dalam penerapan aplikasi e-Business Semester I : Capaian : 52,41%, adapun sub-sub kegiatan yang telah terlasana antara lain: 1. Lelang Peningkatan Jaringan Online; 2. Lelang Pengadaan barang pendukung High Availability SePP; 3. Lelang Pengembangan Aplikasi SePP Versi Desktop; 4. Pengelolaan Pengembangan Website SePP;5. Pengelolaan Pengembangan Website eAnnouncement; 6. Pengelolaan Pengembangan Server dan Data Center; 7. Pengembangan Penerapan ISO 9001:2008; 8. Koordinasi Penerapan dan Pemanfaatan SePP di 12 Lokasi. Semester II : Telah diselesaikan : Peningkatan Jaringan Online; Pengadaan barang pendukung High Availability SePP; Pengembangan Aplikasi SePP Versi Desktop; Pengelolaan Pengembangan Website SePP; Pengelolaan Pengembangan Website e-Announcement; Pengelolaan Pengembangan Server dan Data Center; Pengembangan Penerapan ISO 9001:2008; dan Koordinasi Penerapan dan Pemanfaatan SePP. Semester I : Capaian : 30%, Adapun kegiatan yang telah terlaksana adalah: 1. Lelang Pengadaan Peralatan Pengembangan Model Sarana Pusat Komunitas Kreatif 2. Instalasi Sarana dan Prasarana pusat komunitas Kreatif 3. Rencana diresmikan bulan Oktober 2011

Target Tidak Tercapai

Target Tercapai

Target Tercapai

Target Tercapai

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Jumlah Aplikasi Layanan di bidang eBusiness (Aplikasi Portal Common Platform eCommerce dan Aplikasi e-Payment Engine)

2 Aplikasi

Terselenggaranya pembinaan masyarakat informasi untuk masyarakat wilayah dan masyarakat khusus (M3.S4) (M3.S34)

Jumlah workshop TIK untuk literacy masyarakat umum

600 orang

Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan industri aplikasi informatika nasional (M3.S5) (M5.S51) dan (M5.S52)

Jumlah karya Indonesia ICT Award (INAICTA)

1000 karya

Jumlah inkubator yang berkembang di bidang teknologi informatika

20 lokasi

Uraian Capaian

Keterangan

(4)

(5)

Semester II : Telah di launching 1 unit Pusat Sarana Komunitas Kreatif di Lamongan pada tanggal 26 Oktober 2011. Semester I : Capaian 40%, Adapun kegiatan yang telah terlaksana sbb: 1. Lelang Pembangunan Aplikasi Sistem Portal dan Fasilitasi Infrastruktur Common Platform e-Commerce; 2. Lelang Pengembangan Aplikasi Sistem e-Payment Engine; 3. di bulan September dijadwalkan Survey Implementasi untuk Jakarta, dan Jawa Timur. Semester II : Telah selesai dibangun 2 aplikasi yaitu: Aplikasi Sistem Portal dan Fasilitasi Infrastruktur Common Platform e-Commerce dan Aplikasi Sistem e-Payment Engine.

Target Tercapai

Semester I : Semester II : Workshop TIK untuk literacy masyarakat umum telah dilaksanakan di 6 (enam) lokasi dengan jumlah peserta lebih dari 100 orang per lokasi. Semester I : Telah diselenggarakan INAICTA 2011 dengan hasil: 1756 karya didaftarkan, 817 karya dilombakan dan 200 tim robot dipertandingkan. Semester II : Telah diselenggarakan INAICTA 2011 dengan hasil: 817 karya dilombakan dan 219 tim robot dipertandingkan. Semester I : Jumlah Inkubator yang berkembang di bidang teknologi informatika bukan hanya implementasi dari Ditjen Aplikasi Informatika saja tetapi ada Stakeholder yang membuat sendiri program sejenis. Semester II : Telah dilakukan pembinaan dan kerjasama antara lain dengan : I2TB; ICT Center Baros (Cimahi); ITB; PT.INTI; Uninsula (Semarang); Amikom (Jogja); STT Telkom; IT Telkom; IM Telkom; Binus; Unsri Palembang; Gunadarma; Trisakti; Bakri Telkom; UMN; UI; Undip; UGM; Blindspot Advisory; East Ventures. Target Lokasi Inkubator yang dibangun tidak hanya dilaksanakan oleh Dit PII namun ada juga yang dilaksanakan oleh mitra kerjasama antara lain: BUMN, Swasta dan Perguruan Tinggi. Dit. PII berperan sebagai Fasilitator terhadap pembangunan Inkubatar yang dimaksud.

Target Tercapai

Target Tercapai

Target Tercapai

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja

Target

Uraian Capaian

Keterangan (5)

(2)

(3)

(4)

Angka pertumbuhan industri dan penggunaan open source

15%

Semester I : - Pada 4 April 2011 telah ditetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor SNI ISO/IEC 26300:2011 yaitu tentang Teknologi Informasi – Format Dokumen Terbuka untuk Aplikasi Perkantoran V1.0. Standar Nasional tersebut diharapkan dapat lebih mengokohkan pemanfaatan open source di Indonesia. Dengan format dokumen terbuka, suatu berkas dokumen digital memiliki jaminan dapat bertahan lama dan dapat dibuka tanpa harus menggunakan piranti lunak yang terikat suatu vendor. - Pada tanggal 9 Juni 2011 telah dilakukan Sosialisasi FOSS Nasional di Bali yang bertujuan untuk mendorong institusi-institusi pemerintah secara nasional agar segera melakukan migrasi FOSS sebelum tenggat waktu 31 Desember 2011 sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran MENPAN Nomor : SE/02/M/PAN/3/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Free/Open Source Software (FOSS) yang berlisensi bebas dan legal, serta sebagai sarana sharing pengalaman migrasi FOSS. Sosialisasi Nasional ini dilakukan karena ternyata masih banyak instansi-instansi daerah yang tidak mengerti Surat Edaran tersebut. Kegiatan ini juga telah didukung kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis FOSS di instansi-instansi daerah sepanjang 2011 baik di tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota antara lain di Pekanbaru, Jambi, Banjarmasin, Solo. Beberapa kegiatan yang sedang dan akan dilakukan dalam rangka implementasi migrasi software ilegal ke software legal antara lain: • Penanaman kesadaran pentingnya penggunaan piranti lunak legal di kalangan instansi pemerintahan • Pelatihan FOSS berkala bagi pengguna khususnya di pemerintahan untuk membiasakan pengguna dalam menggunakan FOSS • Melakukan migrasi perangkat lunak tidak legal ke perangkat lunak legal • Penyediaan helpdesk sebagai dukungan teknis bagi pengguna di lingkungan pemerintahan • Pengembangan produk FOSS oleh pemerintah Indonesia sendiri yang memiliki standar tertentu sehingga masalah teknis seperti driver printer khususnya bisa diminimalisir. Pemberdayaan komunitas open source di masyarakat sehingga FOSS dapat lebih memasyarakat di Indonesia Semester II :Telah dilakukan beberapa kegiatan: - Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor SNI ISO/IEC 26300:2011 tentang Teknologi Informasi-Format Dokumen Terbuka untuk Aplikasi Perkantoran V1.0. - Sosialisasi FOSS Nasional di Bali untuk mendorong institusi-institusi pemerintah secara nasional agar segera melakukan migrasi FOSS. - Penyelenggaraan Indonesia Open Source Award (IOSA) sebagai bentuk apresiasi implementasi FOSS di instansi pemerintah. - Dukungan teknis (helpdesk FOSS) bagi instansi pemerintah di Medan, Jakarta, Surakarta, Bali dan Sulawesi Tenggaara. Dukungan teknis juga melalui web site, pencetakan buku panduan dan pembutan cd. Kegiatan Sosialisasi dilakukan di : Pekanbaru, Pontianak, Denpasar, Solo, Kupang, Temanggung, Blitar, Bogor , Jambi, Sorong, Banjarmasin, Kubu Raya, Bengkayang, Bekasi. Untuk menerapkan FOSS secara luas juga telah dilaksanakan instalasi FOSS di sejumlah Plik dan M-CAP

 

Target Tidak Tercapai

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran

: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik : 2011

  Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Uraian Capaian

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tersedia dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat dalam kerangka NKRI (M1;S1.3)

Jumlah Konten Informasi yang diterima, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh Pemda dan Lembaga Sosial

3 paket

Jumlah akses aparatur Pemda dan masyarakat terhadap media center

10.000 hit

Semester I : 3 paket : 1. Paket Bid. Polhukam: buku, dvd,dialog interaktif 2. Bid. Perekonomian: buku, dvd, baliho, stiker, spanduk, leaflet 3. Bid. Kesra: buku, leaflet, dvd, stiker Semester II : 3 (tiga) paket 1. Paket Bid. Polhukam: buku, dvd,dialog interaktif 2. Bid. Perekonomian: buku, dvd, baliho, stiker, spanduk, leaflet 3. Bid. Kesra: buku, leaflet, dvd, stiker Semester I : 35.674 hit Jumlah pengunjung yang mengakses website Kominfo Newsroom (http://infopublik.kominfo.go.id) Semester II : 35.674 Jumlah pengunjung yang mengakses website Kominfo Newsroom (http://infopublik.kominfo.go.id)

Peningkatan Nilai Indeks kebebasan pers di Indonesia

Jumlah pemanfaatan media publik oleh masyarakat

 

10%

140.000 orang

Semester I : Indeks Kebebasan Pers Indonesia 2010: 52 (peringkat 107) Indeks Kebebasan Pers Indonesia 2011: 53 (peringkat 108) Terjadi penurunan peringkat (-) 1% dari tahun lalu Semester II : - 1% Indeks Kebebasan Pers Indonesia 2010: 52 (peringkat 107) Indeks Kebebasan Pers Indonesia 2011: 53 (peringkat 108) Terjadi penurunan peringkat dari tahun lalu Semester I : - orang Semester II : - orang

Jumlah konten yang disediakan oleh pemerintah yang sesuai dengan kearifan lokal

3 paket

Jumlah kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif

60 lokasi

Semester I : 3 paket yaitu Pergelaran rakyat di bidang Polhukam, Perekonomian, dan Kesra Semester II : 3 paket Pergelaran rakyat di bidang Polhukam, Perekonomian, dan Kesra

Target Tidak Tercapai

Target Tercapai

Target Tidak Tercapai

Target Tidak Tercapai

Target Tidak Tercapai

Semester I : Pelaksanaan sosialisasi penguatan kelembagaan KIM di 54 lokasi Desa Informasi Semester II : 54 lokasi Jumlah pelaksanaan sosialisasi penguatan kelembaagaan KIM di lokasi Desa Informasi

Target Tidak Tercapai

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran

: Badan Penelitian dan Pengembangan SDM : 2011

  Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Uraian Capaian

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Prosentase (%) Masyarakat yang Memiliki e-Literasi Setelah Mengikuti Pelatihan di BPPTIK dan PUSTIKNAS

70% dari 3000 orang

Semester I : -S.d bulan Juni 2011 telah menyelenggarakan pelatihan dengan 1.338 orang, dengan rincian di BPPTIK Bekasi berjumlah (635) orang, dan di BPRTIK Tangerang (PUSTIKNAS) berjumlah (703) orang. -BPPTIK Bekasi telah menyelenggarakan pelatihan dengan 635 peserta, yang terdiri dari 269 peserta (diselenggarakan oleh BPPTIK) sedangkan 366 peserta (diselenggarakan oleh BPPTIK bekerjasama dengan stakeholders). -BPPRTIK Tangerang (PUSTIKNAS) telah melaksanakan 16 kegiatan pelatihan dengan total peserta 703 orang. Semester II : - Pada semester II BPPTIK Bekasi telah menyelenggarakan beberapa jenis pelatihan dengan peserta 1.165 orang, yang terdiri dari 202 peserta (diselenggarakan oleh BPPTIK) sedangkan 963 peserta (diselenggarakan oleh BPPTIK bekerjasama dengan stakeholders). - Pada semester II BPRTIK Ciputat (PUSTIKNAS) telah menyelenggarakan beberapa jenis pelatihan/workshop dengan peserta 2.663 orang peserta. Pelatihan dilaksanakan bekerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan dan mengundang pegawai institusi pemerintah, karyawan swasta, pekerja industri, pelajar dan mahasiswa. Selain itu dikembangkan pula 13 aplikasi untuk mendukung kinerja operasional kinerja BPRTIK Ciputat. Semester I : -25 Peserta Sertifikasi SSCP ( IT Security International). -50 Peserta Sertifikasi Bidang Keahlihan Multimedia yang Berbasis SKKNI. Kegiatan dilaksanakan di Yogyakarta bekerjasama dengan LSP Telamatika Jakarta. Semester II : - Standar Kompetensi Kerja yaitu SKKNI Bidang Periklanan, SKKNI Teknisi Fiber Optic, SKKNI IT Service Management dan Updating RSKKNI Bidang Programmer Komputer, sehingga capaian kinerja SKKNI adalah (capaian 100%). - Standar Kompetensi Kerja Budaya Dokumentasi dengan peserta 875 orang lulus 508 orang. - Standar Kompetensi Kerja CIO 775 orang peserta dengan kelulusan 205 orang. - Sertifikasi Kominfo Bidang Multimedia yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Multimedia "MMTC" Yogyakarta dengan 50 orang peserta dengan kelulusan 50 orang. - Sertifikasi Internasional Keamanan Informasi (Systems Security Certified Practitioner/SSCP) dengan peserta 26 orang, dan dari jumlah peserta tersebut tidak ada yang lulus.

Meningkatnya e-Literasi Masyarakat (M4 : S4.2)

Meningkatnya Profesionalisme SDM Bidang Kominfo (M4 : S4.2)

Prosentase (%) SDM Kominfo yang Memiliki Sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Bidang Kominfo

Prosentase (%) Peserta Bimbingan Teknis Budaya Dokumentasi yang Menjadi Pelaksana PPID

60% dari 1000 orang

20% dari 750 orang

Sampai dengan semester II, TA 2011 telah melaksanakan Pelatihan dan Sertifikasi bidang CIO, Pelatihan Bimtek Budaya Dokumentasi, Standar Kompetensi Kerja SKKNI, bidang Multimedia dan Sertifikasi Internasional Keamanan Informasi dengan Jumlah kelulusan dari semua kegiatan ini adalah 763 orang. Semester I : Telah melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Budaya Dokumentasi di 8 lokasi (Semarang, Mataram, Balikpapan, Bukit Tinggi, Banda Aceh, Pontianak, Makassar dan Manado), dengan total peserta 444 orang.

Semester I :

Semester II :

Semester I :

Semester II :

Semester I :

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Uraian Capaian (4) Semester II : Telah melaksanakan Bimbingan teknis dan sertifikasi Budaya Dokumentasi di 8 Lokasi (1.Kendari, 2.Pangkalpinang, 3.Kupang, 4.Palangkaraya, 5.Serang, 6.Pekanbaru, 7.Ternate dan 8.Irian Jaya), dengan total peserta 440 orang.

Prosentase (%) Peserta Bimbingan Teknis CIO yang Menjadi Tim Terkait PPID

Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Tentang Kominfo(M4 : S4.1)

Jumlah Paket Data dan Informasi tentang Komunikasi dan Informatika

10% dari 750 orang

56 Paket

Keterangan

Sampai dengan semester II, TA 2011 telah melaksanakan Pelatihan Budaya Dokumentasi di 16 lokasi di seluruh Indonesia dengan Jumlah Total peserta 875 orang. Semester I : Telah melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi CIO di 8 lokasi (Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bengkulu, Pontianak, Makassar dan Ambon) dengan total peserta 404 orang. Semester II : Telah melaksanakan Bimbingan teknis dan sertifikasi CIO di 7 Lokasi (1.Padang, 2.Jambi, 3.Serang, 4.Lampung, 5.Parapat, 6.Pangkalpinang dan 7.Denpasar) dengan total peserta 419 orang. Sampai dengan semester II, TA 2011 telah melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi CIO di 15 lokasi di seluruh Indonesia dengan Jumlah Total peserta 824 orang. Semester I : -1 penelitian telah diselesaikan. Yaitu Penelitian Mandiri : "Studi Pemanfaatan Internet Sehat untuk Pemberdayaan Masyarakat" - 54 penelitian sedang berjalan, baik - Pengumpulan Data Lapangan, Tabulasi, persiapan Penyusunan Laporan Akhir, Laporan Sementara, dan Revisi Laporan Akhir. Semester II : Telah dilaksanakan dan diselesaikan beberapa Studi/ Kajian/Penelitian yang bersifat Mandiri maupun yang bersifat kebijakan yaitu : Kajian Mandiri Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Studi Penggunaan Frekuensi Untuk Keperluan Dinas Maritim, Studi Standar Kualitas Layanan Pada Era Konvergensi, Studi Pemenuhan Kualitas Layanan Kepada Pengguna Frekuensi Radio, Studi Optimalisasi Jaringan Infrastruktur TIK di Indonesia, Kajian Mandiri Bidang Sumber Daya dan Standarisasi Pos dan Informatika, Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian di Lingkungan Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penelitian Pemanfaatan Mobil CAP Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Daerah, Pengembangan Model Pelayanan Informasi Publik dalam Implementasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi), Kegiatan Penelitian/Studi/ Kajian dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan jumlah paket ketersediaan data dan informasi tentang kominfo sejumlah 56 paket dokumen. Kajian Kompetensi Pranata Humas Pemerintah Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik Kepada Masyarakat, Penelitian Pemanfaatan Aplikasi e-Business Untuk Meningkatkan Kualitas Produk dan Pemasaran Kerajinan pada UKM di Daerah, Kajian Keamanan Informasi (Studi Kelayakan Computer Emergency Response Team/ CERT) Nasional, Penyusunan ICT White Paper Indonesia 2011, Studi Pemanfaatan Internet Sehat Untuk Pemberdayaan Masyarakat, Lokakarya Pengembangan Kompetensi Penelitian dan Pengembangan SDM Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Studi Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pos, Studi Sikap Konsumen Untuk Memilih dan Menggunakan Layanan Telekomunikasi, Studi Perilaku Perusahaan Penyedia Jasa Penyiaran dalam Menetapkan Produk dan Harga Produk, Studi Regulasi Penyiaran yang Mendukung Produk Konten Lokal, Penyusunan Indikator Komunikasi dan Informatika Tahun 2011, Kajian Mandiri Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kajian Penelitian Mandiri tentang Studi Profil Pengguna Internet dan Studi Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pembuatan Sistem Informasi Data Survei Akses dan Pengguna TIK Rumah Tangga & Individu, Penelitian Penggunaan Media Digital di Kalangan Anak & Remaja, Penelitian Mandiri tentang Tingkat Literasi Masyarakat Perkotaan Terhadap Media Massa, Penelitian tentang Kajian Indikator Kinerja Kominfo Dalam Rangka Reformasi

(5) Semester II :

Semester I :

Semester II :

Semester I :

Semester II :

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Uraian Capaian

Keterangan

(4)

(5)

Birokrasi, Penelitian Literasi TIK Terhadap Perubahan Pola Kerja Masyarakat, Penelitian Indikator Pemetaan dan Pengembangan SDM Profesi Bidang Komunikasi, Penelitian Pemetaan dan Modul Keamanan Informasi, Kajian Indikator Bidang Komunikasi dan Media di Indonesia, Kesiapan Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Implementasi UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pemetaan Kelompok Informasi Masyarakat, Penelitian Mandiri 12 penelitian : (Analisis Komunikasi Budaya Dalam Mengatasi Konflik Sosial di Kabupaten Sambas, Tingkat Kebutuhan Masyarakat Dalam Penerapan Pelayanan Publik Satu Atap Berbasis Web, Pola Pencarian Informasi Publik Melalui RRI Sibolga bagi Masyarakat Kota Sibolga, Potensi Media Cetak Lembaga Komunitas Sebagai Penyebarluasan Informasi Publik , Pemanfaatan Media Internet Untuk Promosi Wisata Secara Online Dalam Upaya Mengembangkan Industri Pariwisata di Kabupaten Samosir, Pemanfaatan Sarana Pusyantif Dalam Penyampaian Informasi di Provinsi Aceh, Pola Pencarian Informasi Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat Melalui M-CAP di Kabupaten Tanah Datar, Studi Pemanfaatan Internet Sebagai Kredibilitas Sumber Informasi Bagi Masyarakat Daerah Perbatasan, Tanggapan Pengguna Informasi Publik (LSM) Terhadap Ketersediaan Informasi Publik Pada Badan Publik di Daerah, Penggunaan Media Massa Lokal Dalam Memperoleh Informasi Guna Peningkatan Pengetahuan Kearifan Lokal Masyarakat di Daerah Perbatasan, Tanggapan Masyarakat Pengelola Radio Terhadap Interferensi RRI Batam, Pola Penggunaan Internet di Kalangan Remaja di Daerah Perbatasan, Penggunaan Teknologi Informasi Di Kalangan Aparatur Pemerintah Dalam Mendukung Kinerja Pegawai pada SKPD di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, Kesiapan Badan Publik Di Era Keterbukaan Informasi Publik (Implementasi Pemberlakuan UU No.14 Tahun 2008 Di Kota Makassar dan Kota ParePare), Literasi Media Pada Anak Di Daerah Perbatasan (Survey di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur), Studi Implementasi Desa Informasi (Studi Kasus Desa Silawan, Kec. Tasifetotimur, Kabupaten Belu Prov. NTT), Kebijakan Pemerintah Kota Palopo Dalam Mengembangkan Wireless LAN (Local Area Network) di Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Penelitian Studi Partisipasi Politik Masyarakat Melalui Media Baru, Penelitian Studi Pola Aktifitas Komunikasi Pengguna Internet Melalui Situs Jejaring Sosial, Penelitian Studi Interkoneksi di Lingkungan Instansi Pelayanan Publik Bidang Informasi dan Dokumentasi, Penelitian Kajian Indikator Bidang Komunikasi dan Media di Indonesia, Penerbitan Jurnal Ilmiah Studi Komunikasi dan Media, Kajian penyusunan indikator TIK, Kajian Isu Publik, Penyusunan Data Kewilayahan Pos, Telekomunikasi dan Komuniasi yang memanfaatkan ICT, Penelitian Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Penelitian tentang Kajian Bidang Komunikasi dan Media di Pemda, Penelitian Tentang Kesiapan Penyelenggara Program Siaran dalam Menghadapi Penyiaran Digital. Penelitian Sikap PNS Terhadap Jejaring Sosial Melalui Internet, Penelitian Implementasi Kebijakan Tentang Pelayanan Publik, Kajian Indikator Bidang Kominfo,Penelitian Apresiasi Masyarakat Terhadap Isi Siaran Televisi Berbasis Lokal. Seminar Riset Desain, Penelitian Pemanfaatan Siaran Radio Dalam Memperoleh Informasi Publik, Penelitian Terhadap Tayangan Kekerasan Pada Televisi, Penelitian Pemanfaatan TIK Oleh UKM Untuk Pengembangan Usahanya, Indikator Bidang Komunikasi Dan Media Di Indonesia Penelitian Kebutuhan Informasi Pengunjung Galeri Internet BPPKI Manado, Penelitian Pemanfaatan TI Bagi Ekonomi Kelautan (Masyarakat Bahari), Kajian Indikator TIK di provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

 

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 INSPEKTORAT JENDERAL Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran

: INSPEKTORAT JENDERAL : 2011

  Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Uraian Capaian

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

S2.3 Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntable pada layanan Pos, Komunikasi dan Informatika

Opini Hasil Audit Bpk

WTP

Semester I : WDP (Wajar Dengan Pengecualian) Semester II : WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

Persentase (%) Laporan yang Tepat Waktu

75%

Semester I : 80% Semester II : 90%

Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

75%

Target Tidak Tercapai

Target Tercapai

Semester I : Dari laporan yang tepat waktu sebanyak 80% tersebut, seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Sedangkan laporan yang tidak tepat waktu sebanyak 20% belum selesai di tindaklanjuti. Secara kuantitatif per 12 Agustus 2011 : Temuan sebanyak 376 temuan dengan nilai Rp94.958.008. • Telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 318 temuan senilai Rp63.913.387 dan • sisa saat ini yg belum ditindaklanjuti sebanyak 58 temuan senilai Rp 31.044.621 Target Tercapai Semester II : Dari laporan yang tepat waktu sebanyak 90% tersebut, seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Sedangkan sisanya sebanyak 10% belum selesai di tindaklanjuti. Posisi per 27 Desember 2011 adalah sebagai berikut : • Temuan 438 senilai Rp 108.728.383 • Telah selesai 377 senilai Rp 105.878.383 • Sisa saat ini 61 temuan senilai Rp 2.850.000

 

                                                     

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta – 10110 INDONESIA