BUPATI PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DISETOR PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PAKPAK AGRO LESTARI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang
: a. bahwa untuk meningkatkan daya saing guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global serta untuk mendukung perluasan ruang lingkup dan kegiatan usaha pada Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD.PAL) dan untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD.PAL) dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, pemerataan pembangunan daerah dan menambah pendapatan daerah maka perlu dilakukan Penyertaan Modal Disetor pada Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD. PAL); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Disetor Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat kepada Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari.
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 1
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
2
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; 16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD.PAL) (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 100). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPA BHARAT dan BUPATI PAKPAK BHARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DISETOR PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PAKPAK AGRO LESTARI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3
3. 4.
Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah di Kabupaten Pakpak Bharat; 5. Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari yang selanjutnya disingkat PD. PAL adalah Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; 6. Penyertaan Modal adalah Pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD. PAL); 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. 8. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham. 9. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemegang saham. 10. Modal Cadangan Diam (cadangan rahasia) adalah modal yang dicadangkan dari laba yang ditahan yang akan digunakan untuk keperluan diluar operasional perusahaan. 11. Alat-alat liquiditas adalah dana yang segera dapat dicairkan terdiri dari saham, deposito, investasi dalam bentuk surat utang negara (obligasi), dan lain-lain. 12. Kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui Anggaran Belanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1)
(2)
Maksud penyertaan modal disetor Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah untuk membiayai operasional program kerja Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD.PAL). Tujuan penyertaan modal disetor Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD.PAL). BAB III BENTUK Pasal 3
(1)
Penyertaan Modal disetor Pemerintah Kabupaten kepada Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD.PAL) dinyatakan dalam bentuk uang dan barang. 4
(2)
(3)
Dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Penyertaan Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. BAB IV JUMLAH Pasal 4
(1)
(2)
(3)
Jumlah Penyertaan Modal disetor Pemerintah Kabupaten kepada Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD.PAL) ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah). Pemenuhan Penyertaan Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dan dilakukan secara bertahap. Adapun tahap penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut : a. Tahap I Tahun 2015 sebesar Rp. 12. 500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah); b. Tahap II Tahun 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah); c. Tahap III Tahun 2017 sebesar Rp. 2. 500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Pasal 5
PD. PAL menerbitkan surat bukti penyertaan modal disetor daerah berupa sertifikat modal atas nama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. BAB V LABA YANG DITAHAN Pasal 6 (1) (2) (3)
Penerimaan daerah yang bersumber dari PD. PAL atas penyertaan modal disetor adalah pembagian laba . Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD dan Penjabaran APBD tahun berjalan. Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 7
Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal disetor Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
5
BAB VII PENGAWASAN Pasal 8 Pengawasan atas pelaksanaan, pengelolaan terhadap penyertaan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pengaturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak Pada tanggal 15 Oktober 201430 Ju li BUPATI PAKPAK BHARAT, dto REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak pada tanggal 15 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, dto HOLLER SINAMO PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19610508 198602 1 002
LEMBARAN DAERAH NOMOR 7
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2014
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 7
TAHUN 2014
TENTANG PENYERTAAN MODAL DISETOR PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PAKPAK AGRO LESTARI I. UMUM Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat bagi seluruh rakyat merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Dalam kaitan tersebut dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi daerah baik melalui regulasi sektoral maupun kepemilikan daerah terhadap unitunit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Penyertaan modal disetor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas kegiatan perekonomian, maka membawa pengaruh terhadap pembiayaan pemerintah daerah. Oleh karena itu dianggap perlu mengembangkan dan menggali sumber–sumber pendapatan asli daerah yang potensial sebagai upaya diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah, yang salah satunya melalui penyertaan modal daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal Daerah pada suatu Perusahaan milik daerah atau swasta. Penyertaan Modal Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 75, dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari perusahaan daerah yang dapat memberikan keuntungan dan nilai tambah bagi Pemerintah Daerah. Untuk maksud tersebut maka dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Disetor Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat kepada Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD. PAL).
7
II. PASAL DEMI PASAL Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 :
Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup
jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NOMOR 113
DAERAH
8
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
