BUPATI PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA

BUPATI PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, perlu diatur Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran; 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.71/MenhutII/2008 tentang Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM.72 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan; 14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana. MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

2

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.

17.

18. 19. 20. 21.

Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat; Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat; Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan; Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas; Pakaian Dinas Harian, yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang dipakai dalam menjalankan tugas sehari-hari; Pakaian Dinas Upacara, yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian yang dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan jabatan camat dan upacara hari-hari besar lainnya; Pakaian Sipil Harian, yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian yang dipakai dalam menjalankan tugas tertentu; Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian yang dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, untuk acara-acara tertentu dan dipakai pada malam hari; Pakaian Sipil Lengkap, yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau kunjungan ke luar negeri; Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipakai untuk menjalankan operasional lapangan; Pakaian Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian Linmas adalah pakaian yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil pada harihari tertentu; Pakaian Dinas Khusus, yang selanjutnya disebut PDH Khusus adalah pakaian yang dipakai oleh SKPD/Bidang yang membidangi pekerjaan/tugas khusus yang telah diatur melalui peraturan secara langsung ditingkat pusat atau peraturan kementerian lainnya; Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian Korpri adalah pakaian yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil pada Upacara Hari Besar, Upacara Resmi Kenegaraan dan pada tanggal 17 setiap bulannya; Kelengkapan Pakaian Dinas adalah Kelengkapan Pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas; Papan nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang; Tanda pengenal adalah atribut yang dipakai untuk mengetahui identitas pegawai; Pin Jabatan adalah atribut khusus yang hanya dipakai oleh pejabat struktural.

3

BAB II PAKAIAN DINAS Bagian Pertama Jenis Pakaian Dinas Pasal 2 (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari : a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari : 1. PDH Warna Khaki; 2. PDH Batik Pakpak; 3. PDH Baju Adat Pakpak; 4. PDH Camat; 5. PDH Khusus. b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU. (2) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aparatur juga menggunakan pakaian Korpri dan pakaian Linmas. Pasal 3 Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pakaian seragam yang berfungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai dalam melaksanakan tugas Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 4 (1)

PDH warna Khaki terdiri dari : a. PDH Pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut: 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; 2. Celana panjang warna khaki; 3. Lencana KORPRI, Pin Jabatan, papan nama, nama Kementrian Dalam Negeri, nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, logo daerah, dan tanda pengenal; 4. Kerah leher baju berdiri terbuka, dua buah saku tertutup di atas sebelah kiri dan kanan; 5. Ikat pinggang nilon berlogo KORPRI, kaos kaki hitam dan sepatu kulit hitam. b. PDH Wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; 2. Rok 10 cm dibawah lutut warna khaki; 3. Lencana KORPRI, Pin Jabatan, papan nama, nama Kementrian Dalam Negeri, nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, logo daerah, dan tanda pengenal; 4. Kerah leher baju rebah dan terbuka (model) jas, satu buah saku terbuka di atas sebelah kiri, dua buah saku tertutup di bawah sebelah kiri dan kanan; 4

5. Sepatu kulit bertutup (pantovel) warna hitam, tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm. c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. d. Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna disesuaikan dengan warna pakaian dinas. (2)

PDH Batik Pakpak terdiri dari : a. Untuk pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : 1. Kemeja batik pakpak lengan pendek dan celana panjang warna gelap; 2. Kerah leher berdiri dan terbuka, satu buah saku terbuka di sebelah atas kiri, , dan kancing tujuh buah; 3. Lencana KORPRI, Pin Jabatan, papan nama dan tanda pengenal; 4. Kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam. b. PDH Batik Pakpak untuk wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : 1. Baju batik pakpak lengan 7/8, rok 10 (sepuluh) cm dibawah lutut, warna gelap; 2. Kerah leher model jas, tidak bersaku; 3. Lencana KORPRI, Pin Jabatan, papan nama dan tanda pengenal; 4. Sepatu kulit tertutup (pantovel), warna gelap, dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm. c. Pakaian batik untuk wanita berjilbab menyesuaikan; d. Jilbab/kerudung disesuaiakan dengan warna pakaian batik dan motif polos.

(3)

PDH Baju Adat Pakpak terdiri dari : a. Untuk pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : 1. Baju Adat Pakpak lengan panjang warna hitam dengan motif yang telah ditentukan dan celana panjang warna hitam; 2. Kerah leher model shanghai, satu buah saku terbuka di sebelah atas kiri, dua buah saku di bawah sebelah kiri dan kanan, dan kancing tiga buah; 3. Lencana KORPRI, Pin Jabatan, papan nama dan tanda pengenal; 4. Kaos kaki dan sepatu kulit serasi dengan pakaian. b. Untuk wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : 1. Baju Adat Pakpak lengan panjang warna hitam dengan motif yang telah ditentukan, rok 10 (sepuluh) cm dibawah lutut, warna hitam; 2. Tidak berkerah, tidak bersaku; 3. Lencana KORPRI, Pin Jabatan, papan nama dan tanda pengenal; 4. Sepatu kulit tertutup (pantovel), warna serasi dengan pakaian, dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm. c. Pakaian PDH Baju Adat Pakpak untuk wanita berjilbab menyesuaikan; d. Jilbab/kerudung disesuaikan dengan warna pakaian baju adat pakpak dan motif polos.

(4)

PDH Camat terdiri dari : a. PDH Camat untuk pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : 1. Kemeja lengan pendek, bahu berlidah, warna khaki; 2. Celana panjang warna khaki; 3. Lencana KORPRI, Pin Jabatan, Pin Jabatan Camat, Tanda Jabatan Camat, papan nama, nama Kementrian Dalam Negeri, nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, logo daerah, Mutz, dan tanda pengenal; 4. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu semua warna hitam; 5

b.

c. d.

PDH Camat Wanita : 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; 2. Rok 10 cm dibawah lutut warna khaki; 3. Lencana KORPRI, Pin Jabatan, Pin Jabatan Camat, Tanda Jabatan Camat, papan nama, nama Kementrian Dalam Negeri, nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, logo daerah, Mutz, dan tanda pengenal; 4. Sepatu kulit tertutup (pantovel) warna hitam, dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm. PDH Camat wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna disesuaikan dengan warna pakaian dinas. Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian Pasal 6

(1)

(2)

(3) (4)

PSH untuk Pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama; b. Kerah leher berdiri dan terbuka; c. Tiga saku, satu saku terbuka di atas kiri dan dua saku tertutup di bawah kanan dan kiri serta kancing lima buah; d. Lencana KORPRI, Pin Jabatan, papan nama, tanda pengenal, dan tanda jabatan bagi camat; e. Kaos kaki dan sepatu kulit serasi dengan pakaian. PSH untuk wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. Jas lengan pendek dan rok 10 cm di bawah lutut warna sama; b. Kerah leher berdiri dan terbuka; c. Tiga saku, satu saku terbuka di atas kiri dan dua buah saku terbuka di bawah kanan dan kiri serta kancing lima buah; d. Lencana KORPRI, Pin Jabatan, papan nama, tanda pengenal, dan tanda jabatan bagi camat; e. Sepatu kulit tertutup (pantovel) warna serasi dengan pakaian, dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm. PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna disesuaikan dengan warna pakaian. Pasal 7

Bagi pejabat struktural Eselon IV/a ke atas dan petugas protokol, dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH. Bagian Keempat Pakaian Sipil Resmi Pasal 8 (1) PSR untuk pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama; b. Kerah leher berdiri dan terbuka; c. Tiga saku, satu saku terbuka di atas kiri dan dua saku tertutup di bawah kanan dan kiri serta kancing lima buah;

6

d. Lencana KORPRI, Pin Jabatan, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan bagi camat; e. Peci Hitam, Kaos kaki dan sepatu kulit warna serasi dengan pakaian. (2) PSR untuk wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. Jas lengan panjang dan rok 10 cm di bawah lutut, warna sama; b. Kerah leher berdiri dan terbuka; c. Tiga saku, satu saku terbuka di atas kiri dan dua saku tertutup di bawah kanan dan kiri serta kancing lima buah; d. Lencana KORPRI, Pin Jabatan, papan nama, tanda pengenal, dan tanda jabatan bagi camat; e. Sepatu kulit tertutup (pantovel) warna serasi dengan pakaian, dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm. (3) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan; (4) Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna disesuaikan dengan warna pakaian. Bagian Kelima Pakaian Sipil Lengkap Pasal 9 (1) PSL untuk pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. Jas lengan panjang warna gelap dan celana panjang warna sama; b. Kerah leher rebah dan terbuka; c. Kemeja panjang dengan dasi, warna serasi dengan jas; d. Tiga saku, satu saku terbuka di atas kiri dan dua saku tertutup di bawah kanan dan kiri; e. Kaos kaki dan sepatu kulit warna serasi dengan pakaian. f. Peci Hitam dan Pin Jabatan. (2) PSL untuk wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. Jas lengan panjang warna gelap dan rok warna sama dengan jas 10 cm dibawah lutut; b. Kerah leher rebah dan terbuka; c. Kemeja panjang dengan dasi, warna serasi dengan jas; d. Tiga saku, satu saku terbuka di atas kiri dan dua saku tertutup di bawah kanan dan kiri; e. Sepatu kulit tertutup (pantovel) warna serasi dengan pakaian, dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm. f. Pin Jabatan (3) PSL Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. (4) Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna disesuaikan dengan warna pakaian. Bagian Keenam Pakaian Dinas Lapangan Pasal 10 (1) PDL Pria dan Wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. Baju lengan panjang berlidah bahu dan celana panjang warna sama; b. Sepatu kulit warna hitam. c. Lencana KORPRI, Pin Jabatan, papan nama, tanda pengenal dan topi lapangan. (2) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. 7

(3) Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna disesuaikan dengan warna pakaian. (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur sesuai dengan kondisi teknis operasional dilapangan. Bagian Ketujuh Pakaian Dinas Upacara Pasal 11 (1) PDU untuk Camat Pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. Kemeja lengan panjang warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda warna kuning emas; b. Celana panjang warna putih; c. Topi warna hitam berlogo Garuda; d. Pin Jabatan, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, e. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih. (2) PDU Camat Wanita : a. Kemeja lengan panjang warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda warna kuning emas; b. Rok warna putih 10 (sepuluh) cm dibawah lutut; c. Topi warna hitam berlogo Garuda; d. Pin Jabatan, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan, dan tanda pangkat upacara; e. Sepatu kulit tertutup (pantovel) warna putih, dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm. (3) PDU Camat Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. (4) Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna disesuaikan dengan warna pakaian Bagian Kedelapan Pakaian KORPRI Pasal 12 (1) Pakaian KORPRI untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. Kemeja Batik KORPRI, kerah leher berdiri dan terbuka, lengan panjang dengan manset, saku terbuka 1 (satu) buah diatas sebelah kiri, kancing 5 (lima) buah tertutup; b. Celana panjang warna biru tua (dongker); c. Lencana KORPRI, Pin Jabatan, papan nama dan tanda pengenal; d. Peci warna hitam polos untuk pimpinan SKPD dan topi KORPRI untuk Eselon III ke bawah; e. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua warna hitam. (2) Pakaian KORPRI untuk wanita,menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. Blouse Batik Korpri, kerah leher tidur dan terbuka, lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, saku terbuka 2 (dua) buah disebelah kiri dan kanan bawah tertutup, kancing blouse 4 (empat) buah;

8

b. Peci warna hitam polos untuk pimpinan SKPD dan topi KORPRI untuk Eselon III ke bawah c. Rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut warna biru tua (dongker); d. Lencana KORPRI, Pin Jabatan, papan nama dan tanda pengenal; e. Sepatu kulit (pantovel) warna hitam, dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm. (3) Pakaian KORPRI wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. (4) Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna putih. Bagian Kesembilan Pakaian Linmas Pasal 13 (1) Pakaian Linmas untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau muda; b. Celana panjang warna hijau muda; c. Topi lapangan untuk PNS pria berwarna hijau muda dengan bordir benang emas lambang Linmas ditengah bagian depan, pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) bagi pejabat struktural eselon II, lambang padi dan kapas (single) bagi pejabat struktural eselon III; d. Ikat pinggang dari nilon berwarna hitam; e. Sepatu rendah dari kulit pakai tali, warna hitam, kaos kaki hitam. f. Pin Jabatan. (2) Pakaian Linmas untuk Wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. Baju berwarna hijau muda, kerah rebah, berlidah bahu, lengan pendek, Saku 2 buah pakai tutup, kancing baju 4 buah; b. Rok 10 cm di bawah lutut berwarna hijau muda denga 2 (dua) lipatan dibagian perut menggunakan flui dibagian belakang; c. Topi lapangan untuk PNS wanita berwarna hijau muda dengan bordir benang emas lambang Linmas ditengah bagian depan, pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) bagi pejabat struktural eselon II, lambang padi dan kapas (single) bagi pejabat struktural eselon III; d. Ikat pinggang dari nilon berwarna hitam; e. Sepatu rendah dari kulit, warna hitam, kaos kaki hitam. (3) Pakaian Linmas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. (4) Jilbab/kerudung disesuaikan dengan warna pakaian Linmas, dengan model dan motif polos. Bagian Kesepuluh Model Pakaian Dinas Pasal 14 Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

9

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas Pasal 15 Atribut Pakaian Dinas terdiri dari : a. Tutup Kepala; b. Tanda Pangkat; c. Tanda Jabatan; d. Pin Jabatan; e. Lencana KORPRI; f. Tanda Jasa; g. Papan Nama; h. Nama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; i. Lambang Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; j. Ikat Pinggang; k. Tanda Pengenal. Bagian Kedua Tutup Kepala Pasal 16 Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari : a. Topi Linmas terbuat dari bahan kain berwarna hijau muda; b. Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam; c. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; d. Topi Lapangan; e. Topi Korpri terbuat dari bahan dasar beludru warna biru dongker; f. Peci terbuat dari bahan dasar beludru warna hitam polos. Bagian Ketiga Tanda Pangkat Pasal 17 (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku camat; (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Tanda pangkat harian terbuat dari bahan kain dan logam, warna kuning emas; b. Tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam; (3) Tanda pangkat dipakai diatas bahu kiri dan kanan. Bagian Keempat Tanda Jabatan Pasal 18 (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam menunjukkan tingkat dalam status selaku camat; (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam; (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan. 10

Pasal

15

huruf

c

Bagian Kelima PIN Jabatan Pasal 19 (1) PIN Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dipakai oleh para pejabat struktural pada semua jenis pakaian dinas; (2) PIN Jabatan sebagaimana pada ayat (1) terbuat dari bahan logam dengan ketentuan sebagai berikut : a. Untuk eselon II atau Pimpinan Tinggi Pratama menggunakan logam berwarna kuning emas; b. Untuk eselon III atau administrator menggunakan logam berwarna perak; c. Untuk eselon IV atau Pengawas menggunakan logam berwarna perunggu. (3) PIN Jabatan berbentuk oval dan terdapat lambang daerah di tengahnya; (4) PIN Jabatan di gunakan di dada sebelah kanan 1 (satu) cm di atas papan nama. Bagian Keenam Lencana KORPRI Pasal 20 (1) (2) (3)

Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL; Lencana KORPRI sebagaimana pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain; Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri. Bagian Ketujuh Tanda Jasa Pasal 21

(1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Pita Tanda Jasa; b. Bintang Tanda Jasa. (3) Tanda Jasa dipakai sesuai dengan jenis pakaian dinasnya; (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa. Bagian Kedelapan Papan Nama Pasal 22 (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g menunjukkan nama seseorang tanpa mencantumkan gelar akademis; (2) Papan nama dipakai di dada kanan 1 cm diatas saku; 11

(3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Bahan dasar ebonite/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir hitam untuk PDL. Bagian Kesembilan Nama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Pasal 23 (1) Nama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h menunjukkan tempat kerja. (2) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT. Bagian Kesepuluh Lambang Daerah Kabupaten Pasal 24 (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas daerah; (2) Lambang Daerah Kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu; (3) Lambang Daerah Kabupaten Pakpak Bharat berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Bagian Kesebelas Ikat Pinggang Pasal 25 Ikat pinggang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j yaitu : 1. Ikat pinggang biasa terbuat dari bahan nilon warna hitam; 2. Kepala ikat pinggang biasa terbuat dari bahan logam warna kuning emas dengan logo KORPRI. 3. Ikat pinggang Linmas terbuat dari bahan nilon warna hitam; 4. Kepala ikat pinggang Linmas terbuat dari bahan logam dengan lambang Perlindungan Masyarakat berwarna kuning emas. Bagian Keduabelas Tanda Pengenal Pasal 26 (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k untuk mengetahui identitas seorang pegawai; (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas; (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

12

Pasal 27 (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan kertas dibungkus laminating plastik (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran : a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto, dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm. Pasal 28 Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari : a. Bagian Depan : 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian warna khaki; 2. Lambang Departemen Dalam Negeri atau Lambang Daerah; 3. Nama Instansi atau Nama Pemerintah Daerah; 4. Nama Komponen atau Unit Organisasi. b. Bagian Belakang : 1. Nama pegawai; 2. Nomor Induk Pegawai; 3. Nama jabatan struktural; 4. Golongan darah; 5. Alamat kantor/instansi; Pasal 29 (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai. (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari : a. Warna merah untuk pejabat eselon II atau Pimpinan Tinggi Pratama; b. Warna biru untuk pejabat eselon III atau Administrator; c. Warna hijau untuk pejabat eselon IV atau Pengawas; d. Warna orange untuk pegawai non eselon/fungsional umum atau Pelaksana; e. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional tertentu; BAB IV JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS Pasal 30 (1) PDU digunakan dalam pelantikan dalam jabatan camat dan upacara harihari besar lainnya. (2) PSH digunakan oleh Pejabat Struktural Eselon II dan Pejabat Fungsional Tertentu golongan IV/a ke atas serta petugas protokol dalam menjalankan tugas tertentu. (3) PSR digunakan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu kehormatan baik dalam maupun luar negeri, untuk acara-acara tertentu dan dipakai malam hari. (4) PSL digunakan untuk menghadiri upacara resmi kenegaraan, upacara hari besar, kunjungan resmi ke luar negeri dan atau acara resmi lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. (5) PDL digunakan dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

13

Pasal 31 Jadwal penggunaan pakaian dinas selain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. Pasal 32 (1) Pemerintah Daerah dapat memakai logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pakaian Dinas; (2) Pemakaian dan penempatan logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan memperhatikan Estetika. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 33 Bupati dapat menghunjuk Pejabat lain untuk melakukan Pembinaan, Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dan Pemberian Sanksi bagi PNS yang melanggar peraturan ini. Pasal 34 Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Polisi Kehutanan, Penyuluh Kehutanan, Petugas Kebersihan, dan Petugas Medis/ParaMedis, menggunakan pakaian dinas khusus beserta atributnya sesuai dengan peraturan perundangundangan. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35 Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka seluruh Pegawai Negeri Sipil dijajaran Pemerintah Daerah wajib mematuhi ketentuan ini dan melakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan. BAB VII PENUTUP Pasal 36 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

14

Ditetapkan di Salak pada tanggal 11 Agustus 2015 BUPATI PAKPAK BHARAT, dto REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak pada tanggal 11 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, dto Drs.HOLLER SINAMO,MM Pembina Utama Muda NIP.196105081886021002 BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2015 NOMOR

15

Lampiran Bharat Nomor Perihal

A.

NO

I

Peraturan

Bupati

Pakpak

: 24 Tahun 2015 : Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Jadwal Pemakaian Pakaian Dinas PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat HARI

PAKAIAN

1.

Senin

Linmas

2.

Senin

PDH Warna Khaki

3

Selasa

PDH Warna Khaki

4

Rabu

PDH Warna Khaki

5

Kamis

PDH Baju Adat Pakpak

6

Jum’at

PDH Batik Pakpak

16

KETERANGAN PEMAKAIAN Hanya dipakai oleh PNS di SKPD yang menangani urusan Perlindungan Masyarakat Dipakai semua SKPD, kecuali Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Polisi Kehutanan, dan Petugas Medis/ParaMedis, menggunakan PDH khusus sesuai aturan yang berlaku Dipakai semua SKPD, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Polisi Kehutanan, dan Petugas Medis/ParaMedis, menggunakan PDH khusus sesuai aturan yang berlaku Dipakai semua SKPD, kecuali Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Polisi Kehutanan, dan Petugas Medis/ParaMedis, menggunakan PDH khusus sesuai aturan yang berlaku Dipakai semua SKPD, kecuali Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Pemadam Kebakaran, Polisi Kehutanan, dan Petugas Medis/ParaMedis, menggunakan PDH khusus sesuai aturan yang berlaku Dipakai semua SKPD, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Pemadam Kebakaran, Polisi Kehutanan, dan Petugas Medis/ParaMedis, menggunakan PDH khusus sesuai aturan yang berlaku

B.

Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Pada Acara Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

No

Pakaian

1

PDU

2

Korpri

3

PSL

4

PSR

5

PSH

6

PDL

Keterangan Dipakai pada pelantikan jabatan camat dan upacara hari-hari besar lainnya. Dipakai pada setiap tanggal 17 setiap bulannya, upacara hari besar, upacara resmi kenegaraan, dan acara yang berkaitan dengan Korpri kecuali Satpol PP dan Dinas Hubkompar yang melaksanakan tugas operasional/lapangan. Dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pakpak Bharat, bertugas keluar negeri. Dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, untuk acaraacara tertentu dan dipakai pada malam hari, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pakpak Bharat. Dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu bagi Eselon IV/a keatas dan petugas protokol. Dipakai untuk menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis.

BUPATI PAKPAK BHARAT, dto REMIGO YOLANDO BERUTU

17