BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG STANDART DAN TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MADIUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MADIUN, Menimbang :
bahwa
untuk
mewujudkan
tertib
administrasi
dan
pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah khususnya berupa Kendaraan
Dinas agar penggunaannya dapat lebih
berdaya guna dan berhasil guna serta dengan adanya ketentuan peraturan baru yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, perlu menetapkan Standart dan Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Peraturan Bupati Madiun. Mengingat :
1.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang - undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-peraturan Negara tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor Perbendaharaan Negara;
1
Tahun
2004
tentang
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Keprotokoleran;
Nomor
9
Tahun
2010
tentang
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
tentang
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
-27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Kabupaten Madiun adalah Pemerintah Kabupaten Madiun. 2. Bupati adalah Bupati Madiun. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
-34. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun selaku Pembantu Pengelola barang milik daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir 5. Kendaraan Dinas adalah setiap kendaraan bermotor yang merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Madiun, baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) atau lebih. 6. Kendaraan pool yang selanjutnya disebut pool adalah kendaraan operasional dinas yang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan tamu, karyawan atau kepentingan masyarakat. 7. Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas selanjutnya disingkat SPPKD adalah surat penunjukan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil atas pemakaian kendaraan dinas oleh pegawai yang bersangkutan. 8. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah tuntutan yang dikenakan kepada Pejabat Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil yang karena perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian daerah. 9. Pemakai adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk memakai kendaraan dinas sebagaimana tertuang dalam SPPKD. 10. Batasan Ruang Lingkup Kendaraan Dinas a. Kendaraan Dinas Perorangan Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan: 1) Bupati; 2) Wakil Bupati; dan 3) Sekretaris Daerah Kabupaten. b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran; c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.
-411. Tim Pengawas Penggunaan Kendaraan Dinas Tim yang dibentuk dari SKPD terkait yang bertujuan untuk mengawasi dan mengevalusi penggunaan kendaraan dinas.
BAB II STANDAR TUJUAN Pasal 2 (1) Standar tata cara penggunaan kendaraan dinas dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada SKPD dalam mengoperasionalkan kendaraan dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan serta dilaksanakan se-optimal mungkin agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. (2) Standarisasi pengadaan dan penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan : a. menyeragamkan jenis kendaraan dan memberikan batasan maksimal baik jenis maupun isi silinder sesuai dengan tingkat jabatannya; b. menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan ; c. meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat; d. meningkatkan kualitas hasil kerja; e. menunjang pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Madiun sesuai dengan visi dan misi SKPD masing-masing. BAB III +PENGADAAN KENDARAAN DINAS Pasal 3 (1) Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk yang mempunyai tugas dan fungsi kegiatan pengadaan kendaraan dinas yang didahului dari usulan dari RKBMD dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah serta ketersediaan aset kendaraan dan skala prioritas kebutuhan SKPD bersangkutan; (2) Kecuali pada ayat (1) yaitu untuk Kendaraan Operasional Khusus Kendaraan Roda 4 (empat) yaitu Ambulance, Pengangkut Sampah, Pemadam Kebakaran, Mobil PJU, Patwal dan Kendaraan Roda 2 (dua) meliputi Kendaraan Penyuluh KB dan Kesehatan, Patroli Jalan Raya dan Kendaraan
-5Operaional lainnya yang sejenis serta Pengadaan Kendaraan Dinas yang berasal dari dana Non APBD II yang Juklak dan Juknis diatur tersendiri; (3) Terkait dengan mekanisme dan teknis pengadaan kendaraan dinas akan diatur lebih lanjut.
BAB IV STANDART PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS Pasal 4 (1)
No.
Standar Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Jabatan. Jabatan
1
Ketua DPRD Kabupaten
2
Wakil Ketua DPRD Kabupaten
3
Jumlah
Jenis
(unit)
Kendaraan Sedan atau Minibus
2.500 cc
1 (satu)
Sedan atau Minibus
2.200 cc
Pejabat Eselon I
1 (satu)
Sedan atau Jeep
4
Pejabat Eselon II
1 (satu)
5
Pejabat Eselon III
1 (satu)
6
Pejabat Eselon IV
1 (satu)
Kapasitas / Isi Silinder (maksimal)
1 (satu)
2.700 cc
Sedan atau - Minibus 2.000 cc (bensin) - Minibus (solar) 2.500 cc - Minibus 1.600 cc (bensin) - Minibus (solar)
2.500 cc
Sepeda Motor
200 cc
Pasal 5 (1) Standar warna untuk kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan adalah warna hitam kecuali untuk ambulans, mobil pengangkut sampah, Mobil PJU, Pemadam Kebakaran, mobil patwal dan kendaraan dinas yang sumber dananya berasal dari Non APBD dengan petunjuk teknis khusus; (2) Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Dinas adalah warna
-6Merah dan Pemakaian plat nomor hitam atau duplikat resmi kepolisian untuk kendaraan dinas hanya diperuntukkan kendaraan perorangan dinas, kecuali atas persetujuan Bupati Madiun; (3) Identitas kendaraan dinas yang menjadi aset daerah, status kepemilikan harus atas nama Pemerintah Kabupaten Madiun Jalan Alun-alun Utara Nomor 1-3 Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan.
Pasal 6 Bupati Madiun mempunyai kewenangan dalam penetapan standar dan penggunaan kendaraan dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA CARA PENGGUNAAN Pasal 7 Setiap kendaraan dinas harus dicatat dalam Daftar Inventaris SKPD sebagai kekayaan Pemerintah Kabupaten Madiun. Pasal 8 Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan fungsinya dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu : a. Kendaraan perorangan dinas; b. Kendaraan dinas operasional; dan c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan. Pasal 9 (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) huruf a, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Kabupaten Madiun yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati. (2) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) huruf b, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Kabupaten Madiun yang dipergunakan oleh SKPD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait pelaksanaan tugas dinas seharihari secara rutin yang multi guna dan multi fungsi berupa sedan, jeep, station wagon, minibus, pickup, kendaraan bermotor roda 2 (dua). (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) huruf c, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah
-7Kabupaten. Madiun yang dipergunakan oleh SKPD untuk menunjang tugas teknis lapangan. Pasal 10 (1) Kendaraan Dinas hanya dipergunakan untuk kepentingan Dinas secara optimal dan efisien.
(2) Penetapan penunjukan pemakaian kendaraan dinas dilaksanakan dengan Keputusan Pengguna Barang dengan memperhatikan fungsi kendaraan. (3) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris SKPD / pejabat yang membidangi masalah sarana prasarana dan aset, menerbitkan SPPKD atas nama masing - masing calon pemakai kendaraan dinas, khusus Sekretariat Daerah SPPKD diterbitkan oleh masing-masing Asisten Sekretaris Daerah. (4) Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kendaraan dinas, apabila terjadi kerusakan, kecelakaan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan di luar ketentuan dinas, akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (5) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran A, sedangkan format SPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran B. Pasal 11 (1) Sebelum SPPKD untuk kendaraan Dinas Operasional diterbitkan, Calon Pemakai, kecuali untuk pool, diwajibkan memberikan Surat Pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan pemakaian kendaraan dinas di atas materai secukupnya dengan dilampiri : a. Foto copy SIM/KTP yang masih berlaku; b. SK Terakhir/Jabatan. (2) Format Surat Pernyataan Kesanggupan dari Calon Pemakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran C. Pasal 12 Pejabat Pemerintah/Aparatur Sipil Negara karena tugasnya hanya dapat memakai 1 (satu) unit Kendaraan Dinas roda 4 (empat) atau 1 (satu) unit Kendaraan Dinas roda 2 (dua).
-8Pasal 13 (1) Kendaraan Dinas Operasional yang dipergunakan untuk pool serta Kendaraan Dinas Operasional khusus / lapangan, SPPKD diatasnamakan Sub Bagian yang menangani sarana dan prasarana pada SKPD. (2) Pengoperasian Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Sub Bagian yang menangani sarana dan prasarana pada SKPD dengan persetujuan atasan langsungnya. (3) Apabila dalam pengoperasian kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kerusakan, kecelakaan, kehilangan atas pemakaian di luar ketentuan dinas, maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab pejabat kepala sub bagian yang menangani sarana dan prasarana pada SKPD. (4) Kendaraan Dinas Operasional yang tidak dipergunakan untuk pool, SPPKD diatasnamakan masing-masing Pemakai. Pasal 14 (1) SPPKD berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. (2) SPPKD tidak berlaku apabila: a. Pemakai dimutasi ke jabatan lain atau SKPD lain; b. Pemakai telah pensiun; c. Pemakai meninggal dunia; d. Dicabut. (3) Dalam hal SPPKD sudah tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemakai wajib menyerahkan kendaraan dinas kepada Pengguna Barang apabila: a. Dimutasi ke jabatan lain atau SKPD lain, selambatIambatnya 1 (satu) minggu setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) Pemakai yang bersangkutan; b. Pensiun, selambat-Iambatnya 1(satu) minggu sebelum terhitung mulai tanggal (TMT) pensiun. (4) Apabila Pemakai meninggal dunia, maka Duda/Janda/Ahli Waris Pemakai harus menyerahkan kendaraan dinas yang dipakai kepada Pengguna selambat-Iambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal kematian (5) Apabila ketentuan pada ayat (3) dan dilaksanakan, maka akan ditindaklanjuti Pengawas Penggunaan Kendaraan Dinas.
(4) tidak oleh Tim
Pasal 15 (1) Pencabutan SPPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
-9ayat (2) huruf d dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang membidangi masalah sarana prasarana dan aset pada SKPD dengan cara menerbitkan Surat Penarikan Kendaraan Dinas yang menyatakan SPPKD dicabut. (2) Pencabutan SPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila: a. kendaraan dinas tidak pernah dipakai untuk keperluan dinas dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah menerima SPPKD; b. memindahtangankan kendaraan dinas pada orang lain yang tidak berhak; c. melanggar peraturan lalu lintas yang mengakibatkan tindak pidana. d. Lain-lain hal dengan dasar pertimbangan teknis oleh Pengelola Barang Milik Daerah. (3) Format Surat Penarikan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran D. Pasal 16 (1) Bagi Pemakai yang karena kelalaiannya terjadi kehilangan kendaraan dinas dan atau terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan dinas rusak, maka Pemakai: a. dikenakan TP-TGR sesuai perundangan yang berlaku;
ketentuan peraturan
b. tidak diperbolehkan memakai kendaraan dinas / mendapat SPPKD yang baru selama proses TP-TGR-nya belum selesai. (2) Terhadap kendaraan dinas yang telah hilang, dokumen kepemilikannya wajib dikembalikan kepada Bupati melalui Kepala BPKAD untuk diproses sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. Pasal 17 (1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani oleh: a. Peminjam pakai dan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. dasar perjanjian; c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian; d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan
- 10 jangka waktu; e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; f. hak dan kewajiban para pihak; dan g. persyaratan lain yang dianggap perlu.
Pasal 18 (1) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali; (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (3) Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir. (4) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses pinjam pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.
Pasal 19 Dalam rangka tertib penggunaan kendaraan dinas akan dibentuk Tim Pengawas Penggunaan Kendaraan yang terdiri dari satuan kerja teknis terkait dengan Surat Keputusan Bupati.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Hal-hal terkait dengan Pengelolaan kendaraan dinas yang yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- 11 -
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.
Ditetapkan di Madiun Pada tanggal 4 Nopember 2016 BUPATI MADIUN,
ttd MUHTAROM Diundangkan di Madiun Pada tanggal 4 Nopember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN ttd. Ir. TONTRO PAHLAWANTO Pembina Utama Muda NIP. 19651110 199208 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 30 TAHUN 2016 SALINAN Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum ttd WIDODO, SH. M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19611215 198903 1 006
-1-
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR : 30 Tahun 2016 TANGGAL : 4 Nopember 2016
A. KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS
(KOP SKPD) KEPUTUSAN KEPALA (NAMA SKPD) KABUPATEN MADIUN NOMOR : 028/...... / .............. / 20... TENTANG PENUNJUKAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS KEPALA (NAMA SKPD) KABUPATEN MADIUN Menimbang :
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Madiun, perlu memberikan fasilitas kendaraan dinas operasional kepada Pegawai Negeri Sipil dengan menetapkan Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas dalam Keputusan Kepala (Nama SKPD) Kabupaten Madiun.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
-2-
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelelaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelelaan Barang Milik Negara/Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
MEMUTUSKAN : Menetapkan, PERTAMA : Menunjuk Pemakai Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan (Nama SKPD) Kabupaten Madiun kepada Pegawai Negeri Sipil dengan nama dan data kendaraan sebagaimana tersebut dalam Lampiran. KEDUA
: Atas pemakaian Kendaraan Dinas Operasional dimaksud, kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diwajibkan mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas (SPPKD).
KETIGA
: Menugaskan Sekretaris (Nama SKPD) / atasan langsung pejabat yang membidangi masalah sarana prasarana dan aset (khusus Sekretariat Daerah SPPKD diterbitkan oleh Kepala Bagian Umum) untuk menerbitkan SPPKD atas nama masing masing Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
-3-
KEEMPAT ditetapkan.
: Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal
Ditetapkan di Madiun Pada tanggal Kepala SKPD
Tembusan Kepada Yth : 1. Bupati Madiun; 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Madiun; 3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun; 4. Sdr. Atasan Langsung PNS yang bersangkutan; 5. Sdr. PNS yang bersangkutan.
4
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA (NAMA SKPD) KABUPATEN MADIUN TANGGAL NOMOR
No 1
Nama 2
: :
Jabatan
Merk / Type
Tahun
Warna
Nomor Polisi
Keterangan
3
4
5
6
7
8
Madiun, ......................................... KEPALA (NAMA SKPD)
........................... Pangkat NIP. ........................
5
B. SURAT PENUNJUKAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS (SPPKD) (KOP SKPD) SURAT PENUNJUKAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS Nomor : .................................................................................... Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : NIP : Jabatan
:
Alamat
:
Sekretaris (Nama SKPD) / Kepala Bagian di Rumah Sakit Umum Daerah yang membidangi masalah perlengkapan dan aset Kabupaten Madiun
MENUNJUK Pegawai Negeri Sipil dengan identitas sebagai berikut : Nama NIP
: :
Jabatan
:
Alamat
:
sebagai Pemakai/Penanggung jawab kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Madiun penggunaan ................ (Nama SKPD) dengan data kendaraan : No. Polisi
:
Jenis
:
Merk/Type
:
Tahun Pembuatan : No. Rangka : No. Mesin : 1. Pemakai kendaraan dinas dimaksud diwajibkan : a. Memelihara dan merawat kendaraan dinas dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai. b. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dimaksud sematamata hanya untuk keperluan dinas. c. Melaporkan kepada atasannya apabila dimaksud memerlukan perbaikan.
kendaraan
d. Bertanggung jawab terhadap kehilangan, kerusakan berat dan atau akibat kecelakaan. e. Menyerahkan/mengembalikan kepada Kepala SKPD, apabila terjadi mutasi keluar dari SKPD atau pensiun.
6
2. Pemakai kendaraan dinas dimaksud dilarang : a. Meminjamkan kendaraan dinas dimaksud kepada pihak lain. b. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dinas dimaksud untuk keperluan lain selain keperluan dinas. c. Menjadikan kendaraan dinas dimaksud sebagai jaminan utang. d. Membiarkan kendaraan dinas dimaksud tidak terpelihara (ditelantarkan), diletakkan di lokasi yang tidak aman atau kurang terlindung. 3. Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan dimaksud, sehingga apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan di luar ketentuan dinas, akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Madiun, ... ... ... ... .... ... ...
Kepala Bagian Umum / Sekretaris SKPD / pejabat yang membidangi masalah sarana prasarana dan aset Kabupaten Madiun
(...... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .)
Tembusan : Yth. Sdr. ................................
7
C. SURAT PERNYATAAN
SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : NIP : Pekerjaan / Jabatan
:
Alamat Rumah
: MENYATAKAN
1. Bahwa saya bersedia menggunakan dan mengoperasikan kendaraan dinas semata-mata hanya untuk keperluan dinas. 2. Bahwa saya bersedia memelihara dan merawat kendaraan dinas dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai dan saya tidak akan menuntut ganti rugi apapun ataupun biaya pengganti atas segala biaya yang telah saya keluarkan berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas dimaksud. 3. Bahwa saya bersedia menyerahkan/mengembalikan kepada SKPD melalui Sekretarisl Kepala Bagian di Rumah Sakit Umum Daerah yang membidangi masalah perlengkapan dan aset, apabila terjadi mutasi keluar dari SKPD atau pensiun 4. Bahwa saya bersedia bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa kendaraan dinas dimaksud berupa kehilangan, kerusakan dan atau akibat kecelakaan. 5. Bahwa apabila saya dalam pemakaian kendaraan dimaksud tidak mentaati ketentuan Penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Madiun, maka bersedia diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadi periksa dan untuk dipergunakan seperlunya. Madiun, .......................
Yang Membuat Pernyataan
......................................... NIP. .................................
8
D. SURAT PENARIKAN KENDARAAN DINAS (KOP SKPD) Nomor : 028/ ...... / ..... /... Sifat : Segera Lampiran : Perihal : Penarikan Kendaraan Dinas.
Madiun, ............ 20... Kepada Yth. Sdr. ......................... di MADIUN
Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya penggunaan kendaraan dinas operasional (Nama SKPD) Kabupaten Madiun, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor .... Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, pada Pasal 10 ayat (3) ditegaskan bahwa bagi pengguna kendaraan dinas yang sudah purna tugas (pensiun) atau dimutasi ke jabatan lain atau SKPD lain selambatlambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal pensiun atau sejak Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) harus menyerahkan kendaraan yang digunakannya. 2. Berdasarkan daftar buku inventaris Pemerintah Kabupaten Madiun, salah satu kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) yang belum dikembalikan adalah dengan data sebagai berikut : Merk/Tipe
: ... ... ... ... ... ... ... ... .
No. Rangka : ... ...... ...... ...... .... No. Mesin
: ...... ... ...... ... .......
Tahun
: .........................
Warna
: ... ... ... ... ... ... ... ... .
No. Polisi
: ...... ......... ..........
Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara mengembalikan kendaraan dinas dimaksud kepada (Nama SKPD) Kabupaten Madiun melalui Kepala Bagian Umum / Sekretaris / Kepala Bagian di Rumah Sakit Umum Daerah yang membidangi masalah perlengkapan dan aset, paling lambat ............ (1 (satu) hari sejak surat ini diterbitkan). Dengan diterbitkannya Surat Penarikan Kendaraan Dinas ini, maka Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas (SPPK D) atas nama Saudara Nomor ...... tanggal.... dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. KEPALA (NAMA SKPD)
...........................
9
TIM PENGAWAS : 1. INSPEKTORAT 2. DISHUB 3. SATPOL PP 4. BAGIAN HUKUM 5. BAGIAN UMUM 6. BAGIAN ASET (BPKAD)
