BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MADIUN,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran BUMDesa dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Desa di Kabupaten Madiun serta menindaklanjuti Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, maka perlu mengubah untuk kedua kalinya Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Pedoman
Pelaksanaan
Dana
Desa
Pemerintah
Kabupaten Madiun ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
- 2 -2
-2-
2
4.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
2015
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 6.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
43
Tahun
2014
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ; 7.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2014 tentang
Dana
60
Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tantang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 ;
- 3 -2
14. Peraturan
-3-
3
Menteri
Keuangan
Nomor
49/PMK.07/2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1
Tahun
2015 tentang Desa; 17. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Madiun Nomor 2 Tahun
2015 tentang Keuangan dan Aset Desa; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI
MADIUN
NOMOR
45
TAHUN
2015
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Pemerintah Kabupaten
Madiun
yang
diundangkan
dalam
Berita
Daerah
Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 45 tanggal 28 Desember 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan
Pasal
17
ayat
(2)
diubah
sehingga
Pasal
17
selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Pasal (1)
17
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
16
ayat
(2)
untuk
penyelenggaraan
pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: a. pemenuhan kebutuhan dasar; b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- 4 -2
-4-
4
c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (2)
Prioritas
penggunaan
Masyarakat kemiskinan
Dana
Desa dan
Desa
terutama
peningkatan
untuk untuk
akses
Pemberdayaan penanggulangan
atas
sumber
daya
ekonomi, diantaranya dapat mencakup: a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa; b. mendukung
kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh
BUM Desa berupa modal awal, minimal 5% (lima per seratus) dari Dana Desa yang diterima oleh Desa; c. modal awal sebagaimana dimaksud huruf b adalah digunakan
untuk
pengembangan
usaha
dan
tidak
diperbolehkan untuk belanja pegawai karyawan BUM Desa dan administrasi yang secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa; d. penyertaan
modal
selanjutnya
diberikan
dengan
mempertimbangkan tingkat perkembangan BUM Desa yang bersangkutan dan tingkat kontribusinya terhadap Pendapatan
Asli
Desa
(PADesa)
berdasarkan
hasil
kesepakatan musyawarah Desa antara Pemerintah Desa dan BPD; e. mendukung kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya; f. pembentukan
dan
peningkatan
kapasitas
Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa; g. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; i. dukungan
terhadap
kegiatan
desa
dan
masyarakat
pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.
- 5 -2
-5-
5
Pasal
II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
peng-
undangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. Ditetapkan di Madiun Pada tanggal 15 Nopember 2016 BUPATI MADIUN,
MUHTAROM Diundangkan di Madiun pada tanggal 15 Nopember 2016 SEKRETARIS DAERAH ttd Ir. TONTRO PAHLAWANTO Pembina Utama Muda NIP. 19651110 199208 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 31 TAHUN 2016 SALINAN Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd WIDODO, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19611215 198903 1 006
