1
BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 20 A TAHUN 2016 TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN BIAYA JASA UMUM PENUNJANG KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MADIUN, Menimbang
: a. bahwa
dalam
pemerintahan,
rangka dan
kelancaran
pembangunan
pelaksanaan serta
tertib
kegiatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah di Kabupaten Madiun, maka perlu menyusun Standar Honorarium dan Biaya Jasa Umum Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten Madiun. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
: 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang
Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana
telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.
3
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA
JASA
UMUM
STANDAR HONORARIUM DAN
PENUNJANG
KEGIATAN
PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2017. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun. 2. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan pihak yang terkait
dalam
perencanaan,
pengelolaan
keuangan
daerah
pelaksanaan,
penatausahaan,
meliputi pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. 3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai
dengan
uang
termasuk
didalamnya
segala
bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat
daerah
pada
Pemerintah
Daerah
selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 5. Pengguna
Anggaran
adalah
Pejabat
pemegang
kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 6. Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat
yang
diberi
kuasa
untuk
melaksanakan
sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 8. Pejabat Pelaksna Tehnis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan
4
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 9. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan , menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.
10. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membeyerkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 11. Staf Administrasi adalah staf yang bertugas penyelenggaraan kerja yang dilakukan
membantu proses
bersama-sama untuk
menapai tujuan yang telah ditetapkan meliputi
PNS dan Non
PNS. 12. Honorarium Penunjang Kegiatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang operasional suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. 13. Biaya jasa umum penunjang kegiatan adalah biaya/jasa yang dikeluarkan untuk menunjang suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. 14. Praktisi adalah orang yang ahli di suatu bidang tertentu, praktisi bukanklah guru, yang biasa disebut dengan sebutan “prof” atau “profesional”. 15. Pakar adalah seseorang yang telah menguasai bidangnya dengan sangat baik sehingga dapat memberikan respon yang sangat cepat. 16. Instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan. BAB II FUNGSI Pasal 2
Standar Honorarium dan Biaya Jasa umum Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten Madiun
adalah merupakan satuan biaya
yang berfungsi sebagai batas nilai paling tinggi (maksimal), baik
5
dalam penyusunan anggaran maupun pembayaran honorarium kepada pihak-pihak yang terkait pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2017. Pasal 3
Standar
honorarium
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
2
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Pasal 4 Biaya Jasa Umum Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. BAB III JADWAL DAN BESARAN Pasal 5 Honorarium diberikan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan kegiatan
maksimal 11 (sebelas) bulan. Pasal 6 Besaran Honorarium dan Biaya Jasa umum Penunjang Kegiatan dalam suatu Kegiatan ditetapkan lebih lanjut dengan : 1. Biaya Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan di Perangkat Daerah
dengan kegiatan yang bersifat strategis dan melibatkan
lintas sektoral ditetapkan dengan Keputusan Bupati ; 2. Biaya Honorarium susunan
Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan dengan
kepanitiaan/tim
di
internal
Perangkat
Daerah
ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran ; 3. Biaya Jasa Umum Penunjang Kegiatan di Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran :
6
BAB IV KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 7 Dalam 1 (satu) kegiatan tidak diperbolehkan adanya penerimaan ganda berupa honorarium dan uang lembur. Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 27
Tahun 2015 tentang Standar Honorarium
Penunjang Kegiatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor
27
Tahun
2015
tentang
Standar
Honorarium
Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
7
Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. Ditetapkan di Madiun pada tanggal 16 September 2016 BUPATI MADIUN, ttd. MUHTAROM Diundangkan di Madiun Pada Tanggal 16 September 2016 SEKRETARIS DAERAH ttd. Ir. TONTRO PAHLAWANTO Pembina Utama Muda NIP. 19651110 199208 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2016 NOMOR 20 A SALINAN Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd WIDODO, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19611215 18903 1 006
