1
BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN EKS TANAH BENGKOK KELURAHAN KABUPATEN MADIUN BUPATI MADIUN, Menimbang
:
a.
bahwa guna menunjang kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan Eks Tanah Bengkok Kelurahan di Kabupaten
Madiun,
maka
perlu
menetapkan
Pedoman
Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Pemerintah Kabupaten Madiun; b.
bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah serta meningkatkan daya guna dan hasil guna, dipandang perlu mengatur tata cara lelang dan pembagian uang hasil lelang Eks Tanah Bengkok Kelurahan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2012
tentang
Perbendaharaan Negara; 3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2 5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9
Tahun 2015
tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
73
Tahun
2005
tentang
Kelurahan; 7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kelurahan; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PENGELOLAAN EKS TANAH BENGKOK KELURAHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Madiun.
4.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
5.
Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Madiun.
6.
Lurah adalah Lurah dalam Wilayah Kabupaten Madiun.
7.
Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah kerja Kecamatan.
8.
Eks Tanah Bengkok adalah tanah yang berasal dari tanah bengkok , tanah bondo desa dan atau tanah yang dikuasai Desa dengan sebutan lainnya , yang desanya ditetapkan menjadi Kelurahan.
3 9.
Panitia sewa Eks Tanah Bengkok adalah Panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun.
10. Tim Pengawas sewa Eks Tanah Bengkok adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Madiun yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tugas Panitia sewa Eks Tanah Bengkok. 11. Sewa adalah pemanfaatan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu. BAB II PENGELOLAAN Pasal 2 (1)
Eks Tanah Bengkok/tanah bekas hak desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.
(2)
Eks Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tanah pertanian atau perkebunan yang sifatnya musiman yang semula menjadi sumber pendapatan desa.
(3)
Pengelolaan Eks Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
dengan
cara
sewa
garapan
melalui
metode
lelang
yang
pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Lelang untuk menetapkan pemenang lelang yang memberikan penawaran tertinggi. (4)
Jangka waktu Sewa garapan Eks Tanah Bengkok paling lama 1 (satu) tahun tidak terputus-putus terhitung sejak perjanjian sewa ditandatangani.
(5)
Jangka waktu sewa garapan Eks Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) jika telah berakhir , maka Eks Tanah Bengkok yang menjadi obyek tanah sewa harus diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Madiun tanpa syarat apapun.
(6)
Sewa
garapan
Eks Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) dilaksanakan setiap tahun dan dari pelaksanaan lelang hasilnya menjadi penerimaan daerah. (7)
Dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah , Panitia Lelang dalam setiap acara lelang mengupayakan harga yang sesuai dengan harga pasar dan wajar sesuai dengan keadaan dan kondisi tanah masing-masing Kelurahan.
(8)
Dalam hal pengelolaan Eks Tanah Bengkok diluar sewa garapan yaitu apabila dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah dan / atau Negara akan diatur tersendiri sesuai per Undang-Undangan yang berlaku.
4 Pasal 3 (1)
Dalam pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibentuk : a. Panitia Lelang; dan b. Pengawas Lelang.
(2)
Panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : a. Penasehat
: Camat
b. Ketua
: Lurah
c. Sekretaris
: Sekretaris Kelurahan
d. Bendahara
: Staf Kelurahan
e. Anggota (2 orang)
: Tokoh Masyarakat/Lembaga/Organisasi yang ada di Kelurahan
(3)
Panitia Lelang mempunyai tugas sebagai berikut : a. Mengadakan inventarisasi data Eks Tanah Bengkok yang akan menjadi obyek sewa garapan yang ada di wilayah Kelurahan bersangkutan. b. Melakukan penaksiran nilai harga lelang terhadap produktifitas atas Eks Tanah Bengkok yang akan di lelang dan harga taksiran merupakan batasan terendah dalam proses pelelangan. c. Menetapkan jadwal lelang, mendaftar peserta lelang, proses pelelangan, pengumumam pemenang lelang, penandatanganan Berita Acara hasil lelang, penandatanganan surat perjanjian. d. Menyetorkan semua hasil pelaksanaan lelang ke Kas Daerah Kabupaten Madiun. e. Melakukan tertib administrasi pelaksanaan lelang dengan membuat dan menyampaikan laporan kepada Bupati Madiun melalui Camat. f. Panitia lelang bertanggung jawab kepada Bupati Madiun.
(4)
Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (10)
dibentuk
dengan Keputusan Bupati , dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : a. Penasehat
: Sekretaris Daerah
b. Ketua
: Asisten Pemerintahan
c. Sekretaris
: Kepala Bagian Tata Pemerintahan
d. Anggota
:
1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2) Kepala Dinas Pendapatan 3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 4) Kepala Bagian Hukum 5) Pejabat teknis terkait
5 (5)
Tim Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut : a. Memberikan pembinaan , bimbingan , pengarahan dan pendampingan serta pengawasan kepada Panitia Lelang dalam proses pelaksanaan Lelang. b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Lelang yang dilaksanakan oleh Panitia Lelang. c. Mengambil keputusan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di lapangan selama pelaksanaan kegiatan Lelang sewa garapan Eks Tanah Bengkok. Pasal 4
(1)
Pelaksanaan
lelang
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
2
ayat
(3)
dilaksanakan secara umum terbatas. (2)
Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Aparat Pemerintah Kelurahan setempat; b. Penduduk Kelurahan setempat; dan c. Instansi atau lembaga berbadan hukum yang penggunaannya untuk penanaman tebu atau pertanian;
(3)
Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dinyatakan menang dalam lelang mempunyai hak untuk menyewa.
(4)
Penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar uang sewa dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
(5)
Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor kepada Pemerintah Kelurahan bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Sewa. Pasal 5
Penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilarang untuk : a.
menjual, menggadaikan , menukarkan, menghibahkan atau menyewakan kepada Pihak lain;
b.
membebani dan atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah tersebut sebagai tanggungan;
c.
mengubah fungsi peruntukan atas tanah; dan
d.
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati dan / atau peraturan yang berlaku.
6 BAB III TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN LELANG Pasal 6 (1)
Pengumuman lelang garapan Eks Tanah Bengkok ditempel pada papan pengumuman Kelurahan yang bersangkutan, dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang.
(2)
Peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mendaftarkan ke Panitia lelang sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.
(3)
Penawaran besarnya harga lelang dilaksanakan secara terbuka.
(4)
Panitia lelang membuat Berita Acara hasil pelaksanaan lelang untuk pemenang lelang dengan penawar harga tertinggi.
(5)
Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya akan dibuatkan surat perjanjian antara Lurah dan Pemenang lelang / penyewa mengetahui Camat setempat.
(6)
Berdasarkan Berita Acara dan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka diterbitkan Surat Keputusan pemenang lelang dengan Surat Keputusan Lurah setempat.
(7)
Nilai harga lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk biaya untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus ditanggung oleh pemenang lelang / penyewa.
(8)
Selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemenang lelang ditetapkan sebagai penyewa Eks Tanah Bengkok, maka penyewa wajib menyetorkan uang panjar sebesar 50 % dari harga sewa yang sudah ditetapkan kepada Panitia lelang sewa Eks Tanah Bengkok.
(9)
Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat melunasi seluruh harga sewa yang sudah disepakati, maka hasil lelang dinyatakan batal demi hukum dan uang panjar 50% sebagaimana dimaksdu pada ayat (6) tidak dapat dikembalikan dan menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.
(10) Dalam hal terjadi pembatalan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Panitia lelang mengadakan lelang kembali mulai dari proses awal. (11) Apabila ternyata dikemudian hari diketahui bahwa pemenang lelang / penyewa tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini , hak sebagai pemenang lelang dinyatakan batal demi hukum dan tidak berhak menuntut ganti rugi terhadap semua biaya yang telah dikeluarkan.
7 Pasal 7 Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) paling sedikit memuat : a.
identitas penyewa eks tanah bengkok;
b.
lokasi garapan eks tanah bengkok;
c.
hak dan kewajiban penyewa garapan eks tanah bengkok;
d.
harga sewa garapan eks tanah bengkok; dan
e.
jangka waktu perjanjian sewa garapan eks tanah bengkok;
BAB IV PENGGUNAAN HASIL PENGELOLAAN Pasal 8 (1)
Jumlah uang hasil pemenang lelang untuk sewa garapan Eks Tanah Bengkok harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah Kabupaten Madiun selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan lelang.
(2)
Jumlah uang hasil sewa Eks Tanah Bengkok
hasil pemenang lelang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan dipergunakan dan dialokasikan sebagai berikut: a. 15% digunakan untuk operasional kegiatan Panitia lelang; b. 85% untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan uraian : 1. 70% dikembalikan kepada Kelurahan yang bersangkutan untuk kegiatan Pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan; dan 2. 30% diatur penggunaannya oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan kesimbangan antar Kelurahan. (3)
Penggunaan hasil sewa garapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya operasional kegiatan Panitia lelang sewa garapan Eks Tanah Bengkok dan pembiayaan pembangunan kelurahan secara berimbang.
(4)
Penggunaan hasil sewa garapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus alokasi untuk Kelurahan dibuatkan usulan Rencana Kegiatan Anggaran.
(5)
Usulan
Rencana
Kegiatan
Anggaran
hasil
sewa
garapan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diusulkan pada saat penyusunan KUA PPAS Tahun Anggaran berikutnya.
8 Pasal 9 (1) Penggunaan
hasil
dari
Pengelolaan
Eks
Tanah
Bengkok
sebagimana
dimaksud dalam pasal 8 dituangkan pada Anggaran Benlanja Daerah pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) tahun anggaran berikutnya. (2) Proses Pelaksanaan anggaran sebgaimana dimasud dalam ayat (1) dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBK) BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Dengan berlakunya Peraturan bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tanun 2012 tentang pengelolaan tanah eks bengkok kelurahan dinyatakan dicabut tidak berlaku lagi. Pasal 11 Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerinthakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.
Ditetapkan di Madiun pada tanggal 7 Januari 2016 BUPATI MADIUN, ttd MUHTAROM
