BUPATI MADIUN PROPINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2014 2012 TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN MADIUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MADIUN, Menimbang
: a.
b.
c.
Mengingat
:
bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Madiun semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Madiun;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1050 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 5. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang - undangan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2008 Nomor 8 Seri E); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 4 Seri E); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2008 Nomor 9 Seri E).
3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN dan BUPATI MADIUN, MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG LAHAN BERKELANJUTAN KABUPATEN MADIUN.
PERTANIAN
PANGAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten MADIUN. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Madiun. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan. 7. SKPD Lingkup Pertanian adalah SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian. 8. Dinas adalah SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura. 9. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. 10. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. 11. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah. 12. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang. 13. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
4
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. 23.
24.
25.
26. 27.
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Insentif adalah pemberian penghargaan yang diprioritaskan kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalih fungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Madiun untuk periode 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Madiun untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2013-2018. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Madiun untuk periode 1 (satu) tahun. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun.
5
BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 (1) (2)
Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya ketahanan pangan; Sasaran Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah : a. meningkatkan fungsi lahan pertanian tanaman pangan; b. memberikan arah kepada SKPD, Badan Hukum dan atau perorangan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan dan atau kegiatan. c. memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani. BAB III LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Pasal 3
(1) (2) (3)
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk budidaya pertanian. Di dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan kegiatan alih fungsi lahan selain budidaya pertanian. Dalam hal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dialihkan untuk fungsi lain termasuk yang menyangkut kepentingan umum, maka wajib bagi yang melakukan pengalihan untuk mengganti lahan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 4 (1)
(2) (3)
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari : a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengacu ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk lahan yang tertuang dalam peta spacial LP2B sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Lahan Pertanian yang tidak termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan yang berada di sepanjang : a. Jalan Nasional dan/atau propinsi 300 meter dari tepi jalan; b. Jalan Kabupaten 150 meter dari tepi jalan; c. Jalan Desa 50 meter dari tepi jalan.
6
BAB IV PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Bagian Pertama Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 5
(1) (2)
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b seluas 21.587 ha yang berada di 14 Kecamatan. Ketentuan mengenai rincian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Insentif Pasal 6
(1)
(2)
(3)
Insentif diberikan kepada pemilik Lahan pada lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa : a. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan; b. Pengembangan infrastruktur pertanian; c. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul; d. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; e. Fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian; f. Jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik; dan/atau g. Penghargaan bagi petani berprestasi. Dalam hal terjadi bencana alam baik berupa kekeringan, banjir, maupun serangan organisme pengganggu tanaman dalam suatu hamparan dengan intensitas lebih dari 80% (delapan puluh persen), akan diberikan bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; Dalam hal pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 7 Dalam hal Pembinaan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah berwenang : a. melakukan sosialisasi; b. melakukan pemberian insentif; dan c. melakukan pengendalian.
7
Pasal 8 (1) (2)
(3)
Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi kegiatan pemanfaatan, pengawasan dan penertiban; Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral melalui Tim Teknis Penetapan dan Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 9 (1)
(2)
(3)
(4)
Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
8
BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 10 (1)
(2)
Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah); Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun. Ditetapkan di Madiun Pada tanggal 8 Agustus 2014 BUPATI MADIUN,
ttd MUHTAROM Diundangkan di Madiun pada tanggal 11 September 2014 SEKRETARIS DAERAH ttd Drs. SOEKARDI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19551111 197703 1 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd WIDODO,SH,M.Si
9
Pembina Tingkat I NIP. 19611215 198903 1 006
10
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 11TAHUN 20142 TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN I.
UMUM Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial", oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk pemerintah, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tujuan diterbitkannya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianyalahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkanperlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upayaupaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan marginal. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kamandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.
11
Laju peningkatan jumlah rumah tangga petani di Provinsi Jawa Timur tidak sebanding dengan luas penguasaan lahan. Rata-rata luas kepemilikan lahan bagi petani adalah 0,30 Ha. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya jumlah petani gurem dan buruh tani (tuna kisma) di Provinsi Jawa Timur. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan. Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Madiun serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan sistem irigasi yang baik. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 ayat 1 Cukup jelas. ayat 2 Yang dimaksud dengan "budidaya pertanian pangan " adalah meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan rakyat. ayat 3 Cukup jelas. Pasal 4 ayat 1 Cukup jelas. ayat 2 Cukup jelas. ayat 3 1. Jalan Nasional sebagai jalan arteri primer : yaitu Ruas Nganjuk - Mejayan - Ngawi. 2. Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer yaitu : Ruas Mejayan - Madiun Maospati - Ngawi. 3. Jalan propinsi sebagai jalan kolektor primer yaitu : Ruas Madiun - Ponorogo. 4. Jalan strategis nasional yaitu : Ruas Madiun - Ponorogo. 5. Jalan kabupaten sebagai jalan lokal primer meliputi ruas : Nganjuk - Madiun - Ponorogo (Jalan Lingkar Wilis/Ngadipono) Sawahan (Nganjuk) - Gemarang - Saradan - Pilangkenceng - Sekar (Bojonegoro). Dolopo - Krandegan - Gorang-gareng (Kabupaten Magetan). Bulu - Kenongorejo - Sekar (Kabupaten Bojonegoro). Mejayan - Klecorejo- Wonorejo - Kebonagung - Tawangrejo - Batok (kawasan panas bumi) - Cermo - Randualas - Kare - Kuwiran - Wungu - Karangrejo - Mojopurno Sidorejo - Dagangan - Kepet - Sareng (kawasan panas bumi) - Geger - Slambur. Slambur - Geger - Kepet - Dagangan - Sidorejo - Mojopurno - Nglanduk - Dimong Kebonagung - Balerejo - Kedungjati - Pacinan - Simo - Muneng - Krebet Kenongorejo - Bulu - Sekar (Kabupaten Bojonegoro). Demangan (Kota Madiun) - Putat - Sambirejo - Kedondong - Rejosari - Mojorejo Tambakmas - Ponorogo.
12
6. Jalan kota, meliputi : Ruas lingkar perkotaan Mejayan. 7. Jalan lingkungan, meliputi : Ruas di lingkungan permukiman dan ruas yang menghubungkan antar permukiman di seluruh kecamatan. Pasal 5 ayat 1 Yang dimaksud dengan 14 Kecamatan adalah seluruh Kecamatan di Kabupaten Madiun kecuali Kecamatan Mejayan. ayat 2 Cukup jelas. Pasal 6 ayat 1 Yang dimaksud dengan "pemberian insentif" adalah prioritaskan pada lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. ayat 2 Penentuan Kriteria Penilaian Bencana Alam A. 1 2 3 4
Klasifikasi Penilaian Kekeringan Klasifikasi Gejala Ringan - Ujung daun tanaman mengering Sedang - Bagian yang mengering berkembang sampai mencapai ¼ panjang daun Berat - > ¼ s/d 2/3 daun mengering Puso - Seluruh tanaman mengering/ mati
B. Klasifikasi Penilaian Banjir Klasifikasi Gejala 1. Terkena - Umur tanaman < 2 bulan, tergenang < 3 hari - Umur tanaman > 2 bulan, tergenang sampai tidak menunjukan kerusakan fisik 2. Puso - Umur tanaman < 2 bulan, tergenang < 3 hari dan menunjukan kerusakan fisik - Umur tanaman > 2 bulan, tergenang sampai menunjukan gejala kematian B. 1 2 3 4 D 1 2 3 4
Klasifikasi Serangan – serangan Hama Klasifikasi Ringan Sedang Berat Puso
-
Gejala Apabila derajat serangan < 25 % Apabila derajat serangan > 25 - <50% Apabila derajat serangan > 50 - < 90 % Apabila derajat serangan > 90 %
Klasifikasi Serangan Jenis Penyakit Klasifikasi Ringan Sedang Berat Puso
ayat 3 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas.
Gejala -
Apabila derajat serangan < 11 % Apabila derajat serangan > 11 - <25% Apabila derajat serangan > 25 - < 75 % Apabila derajat serangan > 75- 100 %
13
Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas.
