BUPATI MADIUN
PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG
PENDIDIKAN GRATIS DAN MEKANISME PENGGALIAN SUMBANGAN SUKARELA DARI MASYARAKAT KATEGORI MAMPU DALAM IKUT MEMBANTU PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MADIUN
BUPATI MADIUN
Menimbang
: a.
bahwa sesuai dengan amanat Pasal 34 ayat (2) Undang – Undang
Nomor
20
Tahun
2003
tantang
Sistem
Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Wajib Belajar minimal pada jenjang Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya.
b.
bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah perlu adanya tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat berupa dana maupun sarana penunjang lainnya.
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pendidikan
Gratis
dan
Mekanisme
Penggalian
Sumbangan Sukarela dari Masyarakat Kategori Mampu dalam
ikut
membantu
pembiayaan
pendidikan
Kabupaten Madiun dengan Peraturan Bupati Madiun.
di
2
Mengingat
: 1.
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3.
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5.
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Pembagian Urusan Daerah,
Pemerintah
antara
Propinsi,
dan
Pemerintah,
Pemerintah
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
3 16. Keputusan
Menteri
Pendidikan
Nasional
Nomor
044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PENDIDIKAN GRATIS DAN MEKANISME PENGGALIAN SUMBANGAN SUKARELA
DARI
MASYARAKAT
KATEGORI
MAMPU
DALAM IKUT MEMBANTU PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MADIUN
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintah Pusat adalah Pemerintah;
2.
Pemerintah
Daerah
Pemerintahan
oleh
adalah
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
dan
Urusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4
3.
Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut daerah adalah Kabupaten Madiun;
4.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.
Bupati adalah Bupati Madiun;
6.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun;
7.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
8.
Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun;
9.
Dinas Pendidikan adalah Perangkat daerah Kabupaten Madiun yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan;
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah system pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, non formal dan informal dan pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Madiun; 11. Dewan Pendidikan adalah Lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur - unsur masyarakat, pemerhati pendidikan
dan
pakar
pendidikan
yang
bertugas
melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan pendidikan untuk diajukan kepada pemerintah Kabupaten Madiun dalam
rangka
perumusan,
pemantauan dan
penilaian tentang kebijakan pendidikan di Kabupaten Madiun; 12.
Komite Sekolah adalah lembaga yang dibenntuk dan diangkat dari unsur – unsur masyarakat, pemerhati pendidikan
dan
satuan
pendidikan,
yang
bertugas
merencanakan dan mengupayakan penyediaan sumber daya,
sarana
prasarana
pendidikan
pada
satuan
pendidikan yang diselenggarakan di Kabupaten Madiun; 13. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan dan bimbingan untuk mencapai kedewasaan bagi perannya dimasa sekarang dan masa yang akan datang; 14. Pendidikan melandasi
Dasar jenjang
adalah
jenjang
pendidikan
pendidikan
menengah,
yang
berbentuk
Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat;
5
15. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA),
Madrasah
Aliyah
(MA),
Sekolah
Menengah
Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat; 16. Pendidikan Gratis adalah penyelenggaraan pendidikan yang membebaskan biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan pendidikan atau pengelolaan pendidikan; 17. Visi pendidikan adalah gambaran wawasan kedepan tentang ciri – ciri ideal manusia yang didambakan sebagai hasil pembelajaran, pelatihan dan bimbingan; 18. Misi Pendidikan adalah seperangkat upaya dan tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi pendidikan; 19. Tujuan Pendidikan adalah paparan lebih rinci Visi dan Misi Pendidikan yang berisi ciri – ciri kualitatif produk pendidikan yang diharapkan sesuai jenis dan jenjang pendidikan; 20. Satuan Pendidikan adalah Lembaga Pelaksana Kegiatan Pembelajaran,
Pelatihan
dan
Bimbingan,
meliputi
pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah; 21. Mutu Pendidikan adalah seperangkat tolok ukur kinerja pendidikan meliputi masukan, proses, hasil, keluaran dan manfaat pendidikan; 22. Peserta Didik adalah siswa dan warga yang belajar di Kabupaten Madiun; 23. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan atau sumber belajar pada lingkungan belajar; 24. Evaluasi
Pendidikan
adalah
kegiatan
pengendalian,
penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan; 25. Pembiayaan Pendidikan adalah biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dan biaya pribadi peserta didik; 26. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan pendidikan;
untuk
menyelenggarakan
dan
mengelola
6
27. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana; 28. Keluarga
miskin
adalah
keluarga
yang
berdasarkan
pendataan yang dilakukan oleh pemerintah/sekolah dan kepadanya dinyatakan miskin dan diberikan kartu keluarga miskin; 29. Keluarga mampu adalah keluarga yang berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah/sekolah dan kepadanya dinyatakan mampu membantu pembiayaan penyelenggaraan pendidikan; 30. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disebut RSBI adalah tahapan penyelenggaraan sekolah Bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dimulai pada fase rintisan; 31. Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disebut SBI adalah penyelenggaraan pendidikan yang bertaraf nternasional
pada
jenjang
pendidikan
dasar
dan
menengah; BAB II MAKUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1)
Maksud diadakannya Kebijakan Pendidikan Gratis dan mekanisme sumbangan sukarela dari masyarakat mampu dalam pembiayaan Pendidikan di Kabupaten Madiun adalah memberikan layanan pendidikan gratis bagi seluruh peserta didik pada tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta memberikan pedoman dalam penarikan sumbangan dana yang telah disepakati dalam rapat pleno orang tua murid/wali peserta didik dan Komite Sekolah sesuai dengan kemampuan orang tua murid/wali peserta didik.
(2)
Adapun Tujuan adalah : a. Untuk
meringankan
beban
masyarakat
terhadap
pembiayaan pendidikan pada tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang bermutu. b. Untuk menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat Pendidikan Dasar dan beban biaya operasional sekolah
7 baik swasta maupun negeri. c. Untuk menggratiskan seluruh siswa SD/MI dan SMP/MTs Negeri terhadap biaya Operasional Sekolah, kecuali Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). d. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs swasta. e. Mengatur
mekanisme
sumbangan
sukarela
dari
masyarakat yang mampu dalam pembiayaan pendidikan di Kabupaten Madiun.
BAB III PENDANAAN DAN BIAYA PENDIDIKAN Pasal 3 (1)
Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
(2)
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; b. Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan c. Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
Pasal 4
(1)
Biaya pendidikan meliputi : a. Biaya satuan pendidikan. b. Biaya
penyelenggaraan
dan
atau
pengelolaan
pendidikan; c. Biaya pribadi peserta didik. (2)
Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a. Biaya investasi, yang terdiri atas : 1. Biaya investasi lahan pendidikan; 2. Biaya investasi selain lahan pendidikan; b. Biaya operasi, yang terdiri atas : 1. Biaya personalia; 2. biaya nonpersonalia; c. Bantuan biaya pendidikan;
8 d. Beasiswa. (3)
Biaya Penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. Biaya investasi, yang terdiri atas : 1. Biaya investasi lahan pendidikan; 2. Biaya investasi selain lahan pendidikan. b. Biaya operasi, yang terdiri atas : 1. Biaya personalia; 2. Biaya nonpersonalia.
(4)
Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi : a. Biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas : 1. Gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan; 2. Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan; 3. Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan; 4. Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru; 5. Tunjangan
fungsional
atau
subsidi
tunjangan
fungsional bagi guru; 6. Tunjangan profesi bagi guru; 7. Tunjangan khusus bagi guru; 8. Maslahat tambahan bagi guru; b. Biaya
personalia
penyelenggaraan
dan
atau
pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas : 1. Gaji pokok; 2. Tunjangan yang melekat pada gaji; 3. Tunjangan struktural bagi pejabat struktural; 4. Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional;
Pasal 5 (1)
Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah, baik lahan maupun selain lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja modal dan atau
belanja
barang
sesuai
peraturan
perundang-
undangan. (2)
Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas dan atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja
9 pegawai dan atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan. (3)
Pengeluaran operasi personalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dibiayai melalui belanja pegawai, belanja barang atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
(1)
Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mendanai investasi dan atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)
Pemerintah dapat memberikan hibah kepada daerah atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)
Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah
kepada
masyarakat
atau
sebaliknya,
untuk
kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundangundangan.
Pasal 7
Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran Pemerintah, dan yang merupakan tanggung
jawab
anggaran
Pemerintah
Pemerintah
Daerah
Daerah
dialokasikan
sesuai
dengan
dalam sistem
penganggaran dalam perundang-undangan. BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Pasal 8 (1)
Pemerintah
Daerah
bertanggung
jawab
terhadap
pendanaan biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan bagi sekolah
yang diselenggarakan
oleh
Pemerintah Daerah sampai terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. (2)
Pendanaan sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjadi Sekolah Bertaraf Internasional dan atau berbasis keunggulan lokal, selain dibiayai oleh
10 Pemerintah Daerah, pendanaan tambahan dapat juga bersumber dari masyarakat, bantuan pihak lain yang tidak mengikat, dan atau sumber lain yang sah. (3)
Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan biaya non personalia sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
BAB V TANGGUNG JAWAB PESERTA DIDIK, ORANG TUA, DAN ATAU WALI PESERTA DIDIK Pasal 9 (1)
Peserta didik bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya pribadi dan biaya operasional peserta didik, seperti uang saku, buku tulis, alat-alat tulis, dan lain-lainnya sampai terpenuhinya kebutuhan peserta didik, dan atau prestasi / kualitas pribadi peserta didik.
(2)
Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan, dan atau sebagian biaya operasional pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi Bertaraf Internasional, dan atau berbasis keunggulan lokal adalah juga termasuk tanggung jawab orang tua/ wali peserta didik.
(3)
Biaya pribadi peserta didik ( murid/ siswa ) yaitu biaya personal yang meliputi biaya pendidikan, LKS dan seragam yang harus dikeluarkan oleh peserta didik ( murid/ siswa ) untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan menjadi tanggung jawab orang tua/ wali murid dan atau masyarakat.
BAB VI PRINSIP PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN Pasal 10 Prinsip Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah yang
terkait
dengan
Pendidikan
Dasar 9
Tahun
harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a.
Bantuan Operasional Sekolah harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun.
b.
Tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak
11 mampu membayar iuran/ pungutan yang dilakukan oleh sekolah. c.
Anak lulusan sekolah tingkat SD/ MI harus melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMP/MTs.
d.
Kepala Sekolah harus mengelola dana secara transparan dan akuntabel serta setiap tahun melaporkan penggunaan dana tersebut kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.
e.
Tidak menghalangi peserta didik, orang tua atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah.
BAB VII PENDIDIKAN GRATIS Pasal 11 (1)
SD/MI/SDLB membebaskan
dan
SMP/MTs/SMPLB
biaya
satuan
Negeri
pendidikan
dan
wajib biaya
penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan kepada seluruh siswanya. (2)
SMA/MA dan SMK/MAK baik negeri maupun swasta wajib membebaskan
sumbangan
pelaksanaan
pendidikan
bulanan kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin. (3)
Untuk mengganti sumbangan pelaksanaan pendidikan bulanan yang seharusnya ditanggung oleh siswa yang berasal dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bantuan khusus siswa miskin yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan dengan dasar perhitungan jumlah siswa miskin yang dibebaskan sumbangan setiap bulannya.
Pasal 12
SD
dan
SMP
Negeri
yang
sebagian
kelasnya
menyelenggarakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan atau Sekolah yang Bertaraf Internasional (SBI) serta melaksanakan program keunggulan lokal wajib membebaskan biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin yang terdapat di kelas RSBI dan/ atau SBI.
12
BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN Pasal 13 Dalam rangka mensukseskan kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Madiun, masyarakat tetap dapat berperan dalam pembiayaan pendidikan yang diselenggarakan di SD/ SDLB, SMP/ SMPLB, dan SMA/ SMK baik negeri maupun swasta.
Pasal 14
(1)
SD/ SDLB, SMP/ SMPLB, SMA/ SMALB dan SMK Swasta dalam memungut pembiayaan pendidikan dari orang tua/ wali murid terlebih dahulu harus mengetahui Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten
Madiun
untuk
selanjutnya
mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Bupati. (2)
Untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan permohonan tertulis, Berita Acara hasil rapat, daftar hadir, dan notula hasil rapat.
(3)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh sekolah, dengan persetujuan yayasan penyelenggara pendidikan
dan
disampaikan
Komite
kepada
Sekolah,
Bupati
untuk
Madiun
selanjutnya
melalui
Dinas
Pendidikan Kabupaten Madiun.
BAB IX MEKANISME SUMBANGAN SUKARELA MASYARAKAT MAMPU Bagian Pertama Sumbangan Dana Peningkatan Mutu Pendidikan SD, SMP dan SMA/ SMK Negeri Pasal 15 (1)
SD, SMP, SMA/ SMK Negeri yang karena gagasan dari pemangku
kepentingan
pendidikan
sehingga
menyelenggarakan kegiatan dalam rangka peningkatan pemberian
layanan
bersangkutan,
pendidikan
sedangkan
biaya
di
sekolah
yang
operasional
guna
mendukung kegiatan dimaksud tidak dapat dipenuhi dari
13 dana BOS (untuk SD/SDLB dan SMP/ SMPLB) dan BKSM (untuk SMA dan SMK), maka orang tua/ wali murid dan pemangku
kepentingan
lainnya
dapat
memberikan
sumbangan dana atas kekurangan dana tersebut tanpa syarat. (2)
Dalam menentukan besarnya sumbangan dana yang dibutuhkan dimaksud
dan
cara
pembayarannya
pada
ayat
(1)
dilakukan
sebagaimana dengan
cara
musyawarah antara pihak sekolah, orang tua/ wali murid, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu rapat/ musyawarah yang dihadiri oleh pihak sekolah (kepala sekolah/ guru), orang tua/ wali murid, Komite Sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya. (3)
Besarnya bantuan dan cara pembayaran yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh orang tua/ wali murid dan/ atau pemangku kepentingan yang memberikan sumbangan.
(4)
Pengelolaan dana yang bersumber dari orang tua/ wali murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Komite Sekolah yang pertanggungjawabannya disampaikan dalam suatu rapat pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang dihadiri oleh pihak sekolah (kepala sekolah/ guru), Komite Sekolah, orang tua/ wali murid, dan pemangku kepentingan lainnya.
(5)
Bukti
pelaksanaan
rapat/
musyawarah
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan rapat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan : a. Berita Acara/ keputusan rapat pleno anggota Komite Sekolah. b. Susunan pengurus Komite Sekolah. c. Daftar hadir rapat pleno. d. Notulen hasil rapat. e. Program
kerja
Komite
Sekolah
dan
Rencana
Anggarannya. f. Data siswa miskin yang dibebaskan dari sumbangan tersebut. (6)
Dana yang bersumber dari orang tua/ wali murid pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan
14 dan Belanja Sekolah (RAPBS).
Bagian Kedua Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) / Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) Pasal 16 (1)
SD
dan
SMP
Negeri
yang
sebagian
kelasnya
menyelenggarakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan atau Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), diperbolehkan mendapatkan bantuan sumbangan dana dari orang tua/ wali murid, dan/ atau pemangku kepentingan lainnya. (2)
Dalam menentukan besarnya sumbangan dana yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak sekolah, orang tua/ wali murid, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu rapat/ musyawarah yang dihadiri oleh pihak sekolah (kepala sekolah/ guru), orang tua/ wali murid yang berasal dari kelas dimaksud, Komite Sekolah dan pemangku kepentingan lainnya.
(3)
Besarnya sumbangan dana yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh orang tua/ wali murid dan/ atau pemangku kepentingan yang memberikan sumbangan.
(4)
Pengelolaan dana yang bersumber dari orang tua/ wali murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi
kewenangan
Komite
Sekolah
pertanggungjawabannya disampaikan dalam suatu
yang rapat
pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang dihadiri oleh pihak sekolah (kepala sekolah/ guru), Komite Sekolah, orang tua/ wali murid, dan pemangku kepentingan lainnya. (5)
Bukti
pelaksanaan
rapat/
musyawarah
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan rapat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan : a. Berita Acara/ keputusan rapat pleno anggota Komite Sekolah. b. Susunan pengurus Komite Sekolah. c. Daftar hadir rapat Komite Sekolah.
15 d. Notulen hasil rapat. e. Program
kerja
Komite
Sekolah
dan
rencana
anggarannya. (6)
Dana yang bersumber dari orang tua/ wali murid dan/ atau pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus
dimasukkan
dalam
Rencana
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
Bagian Ketiga Sekolah Dasar (SD) / Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta Pasal 17 Sekolah Dasar (SD) / Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta dalam memungut biaya pendidikan kepada orang tua/ wali murid didasarkan kebutuhan secara keseluruhan dengan dikurangi jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah yang bersangkutan.
Bagian Keempat Legalisasi Ijin Penarikan Sumbangan Dana Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar (SD) / Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Pasal 18 (1)
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dalam memungut sumbangan dana dari orang tua/ wali murid harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pengesahan sumbangan dana peningkatan mutu pembelajaran dari partisipasi orang tua/ wali murid peserta didik SD, SMP, SMA/ SMK.
(2)
Untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun yang harus disertai dengan :
a. Surat permohonan tertulis kepada Permohonan
Ijin
Penarikan
Bupati perihal
Sumbangan
Dana
Peningkatan Mutu Pembelajaran yang ditandatangani
16 oleh Ketua Komite, Kepala Sekolah, Camat setempat dan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun. b. Program
kerja
Komite
Sekolah
dan
rencana
Anggarannya. c. Berita Acara/ keputusan rapat pleno anggota Komite Sekolah. d. Susunan Pengurus Komite Sekolah. e. Daftar hadir rapat Komite Sekolah. f. Notulen hasil rapat. g. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). h. Data siswa miskin yang dibebaskan dari iuran tersebut. (3)
Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun merekap permohonan Ijin
Penarikan
Sumbangan
Dana
Peningkatan
Mutu
Pembelajaran dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri untuk diterbitkan Keputusan Bupati secara kolektif, tiap satu tahun sekali. (4)
Keputusan Bupati tentang Ijin Penarikan Sumbangan Dana Peningkatan Mutu Pembelajaran dari Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibitidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) Negeri yang sudah mendapatkan persetujuan tersebut disampaikan ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditindaklanjuti/ dilaksanakan.
Bagian Kelima PELAPORAN Pasal 19 (1)
Dalam kurun waktu satu tahun Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibitidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) Negeri yang mendapatkan Ijin Penarikan
Sumbangan
Dana
Peningkatan
Mutu
Pembelajaran harus melaporkan kegiatannya dalam bentuk laporan penerimaan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, setiap triwulan/ semester/ tahun
17 ke Dinas Pendidikan. (2)
Dinas Pendidikan melaporkan hasil rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20
Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini juga berlaku terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan diluar pembinaan Pemerintah Daerah. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.
Ditetapkan di Madiun pada tanggal 25 Juni 2009
BUPATI MADIUN
ttd
H. MUHTAROM, S.Sos
