BUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MADIUN BUPATI MADIUN,
Menimbang
a.
bahwa
dalam
rangka
memenuhi
target
waktu
Percepatan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM)
di
Kabupaten
Madiun,
perlu
ditetapkan
Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial dan Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun ; b.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
dimaksud dalam huruf a,
sebagaimana
perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati ; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyuusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal ; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang
Petunjuk
Teknis
Penerapan Standart Pelayanan Minimal ;
Penyusunan
-2-
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007
tentang
Pedoman
Penyusunan
Rencana
Pencapaian Standart Pelayanan Minimal ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentangStandart Pelayanan Minimal ; 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ; 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.15/MEN/X/2010
tentang
Standart
Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan ; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsulitasi Penyusunan Standart Pelayanan Minimal.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
BIDANG
SOSIAL
DAN
KETENAGAKERJAAN PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MADIUN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Standar
Pelayanan
selanjutnya
disebut
Minimal SPM
Bidang
Bidang
Sosial
Sosial
yang adalah
ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial secara minimal. 2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang
selanjutnya
disebut
SPM
Bidang
Ketenagakerjaan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
3–
-
3. Penyandang
Masalah
selanjutnya
Kesejahteraan
disebut
PMKS
Sosial
adalah
yang
perorangan,
keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 4. Urusan
Wajib
pemerintahan pelayanan
Bidang yang
dasar
Sosial
berkaitan bidang
penyelenggaraannya
adalah dengan
sosial
diwajibkan
urusan hak
PMKS
oleh
dan yang
peraturan
perundang-undangan kepada Daerah. 5. Pelayanan
Dasar
Bidang
Sosial
adalah
jenis
pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosial. 6. Pelayanan Dasar
kepada masyarakat adalah jenis
pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi
kebutuhan
dasar
masyarakat
dalam
kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. 7. Indikator SPM Bidang Sosial adalah tolak ukur prestasi
kuantitatif
dan
kualitatif
yang
hendak
dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. 8. Indikator SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah tolak ukur
prestasi
kuantitatif
dan
kualitatif
yang
digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan bagi daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar. 9. Pemerintahan
Daerah
adalah
penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
-
4-
10. Pemerintah Daerah adalah
Bupati
dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. BAB II SPM BIDANG SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN DAERAH KABUPATEN MADIUN Bagian Kesatu SPM Bidang Sosial Pasal 2 (1) Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Madiun
menyelenggarakan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM bidang sosial yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target. (2) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaiamana
tercantum
dalam
Lampiran
Peraturan Bupati ini. Pasal 3 (1) Jenis
pelayanan
Pemerintah
yang
Daerah
diselenggarakan Kabupaten
oleh
Madiun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial di wilayah Kabupaten Madiun terdiri atas : a. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Kabupaten; b. penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kabupaten; c. penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala Kabupaten ; dan d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut
usia
tidak
potensial
terlantar
yang
berasal dari masyarakat rentan dan tidak
5-
-
mampu skala Kabupaten. (2) Pelaksanaan
program/kegiatan
bidang
sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Kabupaten; dan b. pelaksanaan
kegiatan
pemberdayaan
sosial
skala Kabupaten. (3) Penyediaan sarana prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. penyediaan
sarana
prasarana
panti
sosial
skala Kabupaten; dan b. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti
skala Kabupaten.
(4) Penanggulangan
korban
bencana
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. bantuan sosial bagi korban bencana
skala
Kabupaten; dan b. evakuasi korban bencana skala Kabupaten. (5) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari
masyarakat
rentan
dan
tidak
mampu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : a.
penyandang cacat fisik dan mental; dan
b. lanjut usia tidak potensial skala Kabupaten.
Pasal 4 Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Sosial
yang
ditetapkan
untuk
Kabupaten
Madiun
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap sejak ditetapkan
Peraturan
Menteri
Sosial
129/HUK/2008 sampai dengan Tahun 2015.
Nomor
-
6-
Bagian Kedua SPM Bidang Ketenagakerjaan Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan berdasarkan SPM bidang ketenagakerjaan. (2) SPM
bidang
dimaksud
ketenagakerjaan
pada
ayat
(1),
sebagaimana
merupakan
standar
pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator SPM, nilai SPM, batas waktu pencapaian, dan satuan kerja /lembaga penanggung jawab. (3) Pelayanan dasar SPM bidang ketenagakerjaan, sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
Peraturan Bupati ini.
BAB III PELAKSANAAN Pasal 6 (1) Penyelenggaraan
pelayanan
bidang
sosial
dan
ketenagakerjaan secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun. (2) Penyelenggaraan pelayanan dibidang sosial dan ketenagakerjaan sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi dibidangnya. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 7 Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang sosial dan ketenagakerjaan untuk pencapaian target sesuai SPM bidang sosial dan ketenagakerjaan dimaksud pada Pasal 2 dan 5, seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
-
7–
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati Madiun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar
setiap
pengundangan
orang
mengetahuinya,
Peraturan
Bupati
memerintahkan ini
dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. Ditetapkan di Madiun pada tanggal 30 Oktober 2013 BUPATI MADIUN,
ttd MUHTAROM
Diundangkan di Madiun pada tanggal 31 Oktober 2013 SEKRETARIS DAERAH
ttd Drs. SOEKARDI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19551111 197703 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2013 NOMOR 28
Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM u.b KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd WIDODO, S.H., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19550828 198611 1 001
LAMPIRAN
A. INDIKATOR STANDAR KABUPATEN MADIUN
No
1 1
2
JENIS PELAYANAN DASAR DAN SUB KEGIATAN 2 Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial a Pemberian . bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten b Pelaksanaan . kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten
Penyediaan sarana dan prasarana sosial a penyediaan . sarana dan prasarana panti sosial skala Kabupaten
b .
3
penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten
Penanggulangan korban bencana a Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten
PELAYANAN
: PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR : 26 Tahun 2013 TANGGAL : 30 Oktober 2013
MINIMAL
STANDAR PELAYANAN MINIMAL INDIKATOR NILAI
BIDANG
SOSIAL
BATAS WAKTU PENCAPAI AN
DAERAH
SATUAN KERJA/ LEMBAGA PENANGGU NG JAWAB 6
3
4
5
Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya
80%
20082015
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigra si
80%
20082015
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigra si
Persentase (%) panti sosial skala Kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
80%
20082015
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigra si
60%
20082015
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigra si
Persentase (%) korban bencana skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
80%
20082015
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigra si
KET.
7
1 b .
4
2 Evakuasi korban bencana skala Kabupaten
Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial ‘- Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten
2-
3 Persentase (%) korban bencana skala Kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasaran tanggap darurat
4 80%
5 20082015
6 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigra si
Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
40%
20082015
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigra si
7
- 3 B. INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
No.
1 1
2 Pelayanan Pelatihan Kerja
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
3
Pelayanan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pelayanan Kepesertaan Jamsostek
5
INDIKATOR
NILAI
BATAS WAKTU PENCAP AIAN
3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 2 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
4 75%
5 2016
60%
2016
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
60%
2016
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
70%
2016
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
50%
2016
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 1. Besaran Pemeriksaan Perusahaan
50%
2016
45%
2016
50%
2016
PELAYANAN DASAR
2
4
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pelayanan Pengawasan Ketenagakerja an
1
2. Besaran Pengujian Peralatan di perusahaan
SATUAN KERJA/ LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB 6 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
KET.
7
