BUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN BUPATI M ADIUN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA BANTUAN PENDAMPINGAN KEGIATAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2013 BUPATI MADIUN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pendaftaran tanah, maka perlu adanya dana bantuan pendampingan pelaksanaan kegiatan
percepatan
Pendaftaran
Tanah
Proyek Operasi
Nasional Agraria di Kabupaten Madiun. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu Peraturan
Bupati
tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Bantuan Pendampingan Kegiatan
Percepatan
Pendaftaran
Tanah
Proyek
Operasi
Nasional Agraria di Kabupaten Madiun. Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
1
Tahun
2004
tentang
32
Tahun
2004
tentang
Keuangan Negara; 2. Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang
Nomor
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah
Pusat dan
Pemerintahan
Daerah; 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor 24
Tahun
1997
tentang
Nomor 58
Tahun
2005
tentang
Pendaftaran Tanah; 6. Peraturan
Pemerintah
Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
-2-
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pertanahan
Menteri
Negara
Nasional
Nomor
Agraria/Kepala 3
Tahun
1997
Badan tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kelurahan; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 18. Peraturan Bupati Madiun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
-3-
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
BUPATI
PENGELOLAAN
TENTANG
DANA
PEDOMAN
BANTUAN
TEKNIS
PENDAMPINGAN
KEGIATAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2013.
BAB I KETENTUAN UM UM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan
Daerah,
adalah
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Madiun. 4. Bupati adalah Bupati Madiun. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah
tertentu
yang
berwenang
untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dalam wilayah kerja Kecamatan.
-4-
8.
Pemerintahan
Desa
adalah
penyelenggaraan
pemerintahan
oleh
Pemerintah
Desa
urusan
dan
Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 11. Pendaftaran
tanah
dilakukan
oleh
adalah
rangkaian
pemerintah
secara
kegiatan
yang
terus-menerus,
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan,
pembukuan
dan
penyajian
serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan
daftar, mengenai bidang-bidang
tanah dan
satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 12. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran
tanah
yang
dilakukan
terhadap
objek
pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 maupun berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 13. Pendaftaran
tanah
secara sistematik
adalah
kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. 14. Pendaftaran
tanah
secara
sporadik
adalah
kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan atas permohonan pemilik tanah.
-5-
15. Prona adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. 16. Dana bantuan pendampingan Kegiatan Pendaftaran Tanah Proyek
Operasi
Nasional
Agraria
adalah
dana
yang
dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun untuk Desa/Kelurahan lokasi pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Proyek Operasi Nasional Agraria di Kabupaten Madiun, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
(1) Maksud dialokasikannya dana bantuan pendampingan kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Proyek Operasi Nasional Agraria kepada Desa dan/atau Kelurahan adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pendaftaran tanah bagi masyarakat dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan gratis. (2) Tujuan kegiatan
dialokasikannya dana bantuan
pendampingan
percepatan pendaftaran tanah Proyek Operasi
Nasional Agraria di Kabupaten Madiun adalah: a. untuk meningkatan pelayanan pendaftaran tanah bagi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu dalam rangka pengentasan kemiskinan. b. untuk
menunjang
biaya
pelaksanaan
kegiatan/operasional petugas desa/kelurahan dan biaya penyediaan
kelengkapan
administrasi
persyaratan
pensertipikatan tanah berupa surat-surat tanda bukti yuridis dan bukti fisik kepemilikan bidang tanah milik masyarakat. c. untuk
meminimalisir
sengketa pertanahan.
terjadinya
masalah
hukum
-6-
BAB III PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 3 Pelaksanaan dana bantuan pendampingan kegiatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria didasarkan atas prinsipprinsip: a. seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas. b. masyarakat berperan aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. c. seluruh
kegiatan
dapat
dipertanggungjawabkan
secara
administratif, teknis dan hukum. d. hasil
kegiatan
dapat diukur dan dapat dinilai
tingkat
keberhasilannya.
BAB IV SUMBER DANA Pasal 4 Sumber dana bantuan pendampingan Kegiatan Pendaftaran Tanah Proyek Operasi Nasional Agraria berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
BAB V BESARAN ALOKASI DANA BANTUAN PENDAMPINGAN Pasal 5
Besaran dana bantuan pendampingan pelaksanaan kegiatan percepatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria setiap bidang tanah sejumlah Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).
-7BAB VI MEKANISME PENYALURAN DANA
Pasal 6 (1) Pengajuan
dana bantuan
dimaksud dalam Pasal
pendampingan
sebagaimana
5 dilakukan oleh Pemerintah
Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat. (2) Pengajuan dimaksud
dana bantuan
pendampingan
pada
terlebih
ayat
(1)
sebagaimana
dahulu
mendapat
rekomendasi Camat. (3) Besaran plafon alokasi dana bantuan pendampingan untuk masing-masing
Desa/Kelurahan
ditetapkan
dengan
Keputusan Bupati. Pasal 7 (1) Penyaluran dana dilaksanakan melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun. (2) Pengambilan dana dilaksanakan di Kantor Kas Wilayah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah setempat oleh Bendahara Desa/Kelurahan dengan surat tugas
dari
Kepala
Desa/Kelurahan
setelah
mendapat
rekomendasi Camat. (3) Bendahara Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)
dari
unsur
Perangkat
Desa/Kelurahan
yang
diangkat dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan. (4) Bendahara Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)
membuka
rekening
atas
nama
Pemerintah
Desa/Kelurahan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kantor Kas Wilayah setempat.
-8BAB VII PENGGUNAAN DANA PENDAMPINGAN KEGIATAN PRONA
Pasal 8 Alokasi dana bantuan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk: a. biaya pengadaan Patok Batas; b. biaya pengadaan Materai; c. biaya operasional desa/kelurahan; d. biaya pengadaan alat tulis kantor dan foto copy; e. biaya pengadaan makan minum rapat. BAB VIII PENGELOLAAN
Pasal 9 (1) Dana
bantuan
pendampingan
pelaksanaan
kegiatan
percepatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria
merupakan
salah
satu
sumber
pendapatan
desa/kelurahan. (2) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di desa
dituangkan
dalam Peraturan
Desa tentang
Anggatan Pendapatan dan Belanja Desa sedangkan di Kelurahan
dituangkan
dalam
Program
Penggunaan
Keuangan Kelurahan. (3) Pengelolaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi desa terpisahkan
dari
merupakan bagian yang tidak pengelolaan keuangan desa dalam
APBDes. Pasal 10 Kepala
Desa/Kelurahan
sebagai
pemegang
kekuasaan
pengelolaan keuangan desa/kelurahan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan dana bantuan pendampingan pelaksanaan kegiatan percepatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria.
-9Pasal 11 Kegiatan percepatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria harus direncanakan, dilaksanakan
dan
dievaluasi
secara transparan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Pasal 12 Pelaksanaan pengeloaan dana bantuan pendampingan kegiatan percepatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Pasal 13 (1) Penerimaan
dan
pengeluaran
dana
bantuan
pendampingan kegiatan percepatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria dicatat dalam Buku Kas Umum dan
Buku
Kas Pembantu
sesuai
ketentuan
peraturan yang berlaku. (2) Setiap
pengeluaran
dana
bantuan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat bukti Pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Bendahara Desa/Keluarahan melaporkan penerimaan dan pengeluaran
dana
pendaftaran
tanah
dengan
bantuan Proyek
melampirkan
Desa/Kelurahan
dan
kegiatan
percepatan
Operasi
Nasional
Agraria
bukti-bukti
kepada
Kepala
dilaporkan
kepada
selanjutnya
Camat untuk mendapatkan pengesahan. BAB IX INDIKATOR KEBERHASILAN Pasal 14 Keberhasilan
penggunaan
dana
bantuan
pendampingan
kegiatan pendaftaran tanah (PRONA) dapat diukur dari: a. kegiatan yang didanai sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan
dalam
APBDes
dan
Program
Keuangan
Kelurahan. b. daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan. c. besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin. d. terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa.
-10e. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa/Kelurahan tersebut. BAB X PELAPORAN Pasal 15 (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka untuk pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan
dana
bantuan
pendampingan
kegiatan
percepatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. dana yang diterima dan penggunaannya. b. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana. c. masalah yang dihadapi. d. hasil akhir penggunaan dana bantuan pendampingan kegiatan percepatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria. Pasal 16 Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan secara ber-jenjang yaitu: a. Kepala
Desa/Kelurahan
menyampaikan
laporan
kepada
Camat secara periodik setiap bulan. b. Camat menyampaikan laporan rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat Desa/Kelurahan kepada Bupati.
BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana bantuan pendampingan kegiatan percepatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria.
-11Pasal 18 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, evaluasi dan konsultasi. (2) Pengawasan
sebagaimana
menitikberatkan menjamin
pengawasan
pencapaian
pelaksanaan,
dimaksud yang
sasaran
penatausahaan
dalam
mengarah
dalam
dan
Pasal
17
untuk
perencanaan,
pertanggungjawaban
keuangan dana bantuan pendampingan kegiatan percepatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria. BAB XII PENUTUP Pasal 19 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.
Ditetapkan di Madiun pada tanggal 30 Mei 2013
BUPATI MADIUN,
ttd M UHTAROM
