BUPATI MADIUN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA BANTUAN PENDAMPINGAN KEGIATAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2012 BUPATI MADIUN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka percepatan pendaftaran tanah, maka perlu adanya dana bantuan pendampingan pelaksanaan kegiatan percepatan Pendaftaran Tanah Proyek Operasi Nasional Agraria di Kabupaten Madiun. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Bantuan Pendampingan Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Proyek Operasi Nasional Agraria Di Kabupaten Madiun.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kelurahan. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2 16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. 17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. 18. Peraturan Bupati Madiun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN PENDAMPINGAN KEGIATAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN MADIUN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Madiun. 4. Bupati adalah Bupati Madiun. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dalam wilayah kerja Kecamatan. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 11. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuansatuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidangbidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
- 3 -
12. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 maupun berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 13. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. 14. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan atas permohonan pemilik tanah. 15. Prona adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. 16. Dana bantuan pendampingan Kegiatan Pendaftaran Tanah Proyek Operasi Nasional Agraria adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun untuk Desa/Kelurahan lokasi pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Proyek Operasi Nasional Agraria di Kabupaten Madiun, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud dialokasikannya dana bantuan pendampingan kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Proyek Operasi Nasional Agraria kepada Desa dan/atau Kelurahan adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pendaftaran tanah bagi masyarakat dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan gratis. (2) Tujuan dialokasikannya dana bantuan pendampingan kegiatan percepatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria di Kabupaten Madiun adalah: a. untuk meningkatan pelayanan pendaftaran tanah bagi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu dalam rangka pengentasan kemiskinan. b. untuk menunjang biaya pelaksanaan kegiatan/operasional petugas desa/kelurahan dan biaya penyediaan kelengkapan administrasi persyaratan pensertipikatan tanah berupa surat-surat tanda bukti yuridis dan bukti fisik kepemilikan bidang tanah milik masyarakat. c. untuk meminimalisir terjadinya masalah hukum, sengketa pertanahan. BAB III PRINSIP PENGELOLAAN Pasal 3 Pelaksanaan dana bantuan pendampingan kegiatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria didasarkan atas prinsip-prinsip: a. seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas. b. masyarakat berperan aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. c. seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. d. hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
- 4 -
BAB IV SUMBER DANA Pasal 4 Sumber dana bantuan pendampingan Kegiatan Pendaftaran Tanah Proyek Operasi Nasional Agraria berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun. BAB V BESARAN ALOKASI DANA BANTUAN PENDAMPINGAN Pasal 5 Besaran dana bantuan pendampingan pelaksanaan kegiatan percepatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria setiap bidang tanah sejumlah Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah). BAB VI MEKANISME PENYALURAN DANA Pasal 6 (1) Pengajuan dana bantuan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat. (2) Pengajuan dana bantuan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi Camat. (3) Besaran plafon alokasi dana bantuan pendampingan untuk masing-masing Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 7 (1) Penyaluran dana dilaksanakan melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun. (2) Pengambilan dana dilaksanakan di Kantor Kas Wilayah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah setempat oleh Bendahara Desa/Kelurahan dengan surat tugas dari Kepala Desa/Kelurahan setelah mendapat rekomendasi Camat. (3) Bendahara Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari unsur Perangkat Desa/Kelurahan yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan. (4) Bendahara Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuka rekening atas nama Pemerintah Desa/Kelurahan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kantor Kas Wilayah setempat. BAB VII PENGGUNAAN DANA PENDAMPINGAN KEGIATAN PRONA Pasal 8 Alokasi dana bantuan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk: a. biaya pengadaan Patok Batas. b. biaya pengadaan Materai. c. biaya operasional desa/kelurahan. d. biaya pengadaan alat tulis kantor dan foto copy. e. biaya pengadaan makan minum rapat.
- 5 BAB VIII PENGELOLAAN Pasal 9 (1) Dana bantuan pendampingan pelaksanaan kegiatan percepatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria merupakan salah satu sumber pendapatan desa/kelurahan. (2) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di desa dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sedangkan di Kelurahan dituangkan dalam Program Penggunaan Keuangan Kelurahan. (3) Pengelolaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Pasal 10 Kepala Desa/Kelurahan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa/kelurahan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan dana bantuan pendampingan pelaksanaan kegiatan percepatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria. Pasal 11 Kegiatan percepatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 Pelaksanaan pengeloaan dana bantuan pendampingan kegiatan percepatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Pasal 13 (1) Penerimaan dan pengeluaran dana bantuan pendampingan kegiatan percepatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. (2) Setiap pengeluaran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat bukti Pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Bendahara Desa/Keluarahan melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana bantuan kegiatan percepatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria dengan melampirkan bukti-bukti kepada Kepala Desa/Kelurahan dan selanjutnya dilaporkan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan. BAB IX INDIKATOR KEBERHASILAN Pasal 14 Keberhasilan penggunaan dana bantuan pendampingan kegiatan percepatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria dapat diukur dari: a. kegiatan yang didanai sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes dan Program Keuangan Kelurahan. b. daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan. c. besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin. d. terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa. e. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa/Kelurahan tersebut.
- 6 -
BAB X PELAPORAN Pasal 15 (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka untuk pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan dana bantuan pendampingan kegiatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. dana yang diterima dan penggunaannya. b. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana. c. masalah yang dihadapi. d. hasil akhir penggunaan dana bantuan pendampingan kegiatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Pasal 16 Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang yaitu: a. Kepala Desa/Kelurahan menyampaikan laporan kepada Camat secara periodik setiap bulan. b. Camat menyampaikan laporan Desa/Kelurahan kepada Bupati.
rekapitulasi
dari
seluruh
laporan
tingkat
BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana bantuan pendampingan kegiatan percepatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria; Pasal 18 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, evaluasi dan konsultasi. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menitikberatkan pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan pendampingan kegiatan percepatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria. BAB XII PENUTUP Pasal 19 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. Ditetapkan di Madiun pada tanggal 1 Maret 2012 BUPATI MADIUN, ttd MUHTAROM
BUPATI MADIUN PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA BANTUAN PENDAMPINGAN KEGIATAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2012 I. UMUM Pendaftaran tanah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Proyek Operasi Nasional Agraria merupakan upaya percepatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah sampai dengan menengah. Untuk kelancaran kegiatan dimaksud pada objek pendaftaran tanah harus tersedia bukti-bukti fisik dan/atau bukti-bukti yuridis atas kepemilikan suatu bidang tanah. Sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan serta melindungi hak atas tanah bagi masyarakat, maka untuk membantu penyediaan persyaratan admnistrasi berupa bukti fisik dan/atau bukti yuridis kepemilikan atas bidang tanah dalam rangka kegiatan percepatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria dan agar penyelenggaraannya dapat berjalan secara transparan, akuntabel dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan gratis tanpa membebani biaya apapun kepada masyarakat disediakan dana pendampingan kegiatan percepatan pendaftaran tanah Proyek Operasi Nasional Agraria yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas.
- 2 -
Pasal 8 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Biaya operasional desa/kelurahan dipergunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas.
