BUPATI MADIUN
SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN MADIUN
BUPATI MADIUN,
Menimbang
: a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka Pasar Tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan ; b.
bahwa untuk membina pengembangan Industri dan Perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta norma – norma yang saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara Pemasok barang serta pengembang kemitraan dengan usaha kecil sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, Toko Modern dan Konsumen ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
Mengingat
:1
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
2
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ; 4. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ; 5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ; 6. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38 21) ; 7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) ; 8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 9. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) ; 10. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ; 11. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) ; 12. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743) ; 15. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
3
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ; 17. Peraturan
Menteri
DAG/PER/12/2008 Tradisional, 18. Peraturan
Perdagangan tentang
Republik
Pedoman
Indonesia
Nomor
53/M-
Penataan dan Pembinaan Pasar
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ; Menteri
Perdagangan
Republik
Indonesia
Nomor
46/M-
DAG/PER/9/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) ; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lambaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) ; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun Tahun 2011 Nomor 2 Seri E) ; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3 Seri C) ; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri D) ; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3 Seri D) ;
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN
BUPATI
MADIUN
TENTANG
PENATAAN
DAN
PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN MADIUN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Madiun. 2. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun. 3. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Madiun yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan menangani bidang Perijinan dengan Sistem Pelayanan Satu Atap.
4
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mal, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya. 5. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/ dikelola oleh Pedagang Kecil, Menengah, Swadaya Masyarakat atau Koperasi dengan Usaha Kecil, Modal Kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 6. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. 8. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan . 9. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya. 10. Pemasok adalah pelaku usaha yang teratur memasok barang kepeda Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha. 11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang, Perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi Kriteria Usaha Kecil. 12. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 13. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 14. Syarat Perdagangan (Trading Terms) adalah syarat – syarat dalam perjanjian kerja sama antara Pemasok dan Toko Modern/ Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk – produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
5
15. Izin Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun. 16. Izin Lokasi adalah apabila pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mempergunakan lahan lebih dari 10.000 meter persegi. 17. Izin Peruntukan adalah apabila pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mempergunakan lahan masih dalam keadaan tanah basah atau alih fungsi. 18. Peraturan Zonasi adalah ketentuan – ketentuan Pemerintah Kabupaten Madiun yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur – unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukannya sesuai dengan rencana rinci tata ruang. 19. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna. 20. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata – rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. 21. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 22. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. 23. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang
dan jasa untuk pengembangan
semua wilayah di tingkat nasional dengan
menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. 24. Sistem jaringan
jalan sekunder adalah merupakan sistem
jaringan jalan dengan
peranan
pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat didalam kawasan perkotaan.
BAB II PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN Bagian Pertama Penataan Pasar Tradisional Pasal 2 (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah, termasuk Peraturan Zonasinya di Kabupaten Madiun ; (2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
6
a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi ; b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.
Bagian Kedua Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 3 (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Madiun, termasuk Peraturan Zonasinya. (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut: a. Minimarket, kurang dari 400 m2 (empat ratus meter per segi); b. Supermarket, 400 m2 (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter per segi); c. Hypermarket, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter per segi); d. Department Store, lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi); e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter per segi). (3) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100 % (seratus persen) adalah : a. Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi); b. Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m2 (seribu dua ratus meter persegi); dan c. Departement Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m2 (dua ribu meter persegi). (4) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut: a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya; b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.
7
Pasal 4 (1) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selain Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan. (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan; b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; c. kepadatan penduduk; d. pertumbuhan penduduk; e. kemitraan dengan UMKM lokal; f. penyerapan tenaga kerja lokal; g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal; h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan j. tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus memperhitungkan : a. lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya; b. iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan Pasar Tradisional; c. aksesbilitas wilayah (arus lalu lintas); d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan e. perkembangan pemukiman baru. (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten. (5) Badan/Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan. (6) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat – syarat dalam mengajukan Surat Permohonan. (7) Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (8) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk Minimarket ;
8
(9) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan : a. kepadatan penduduk; b. perkembangan pemukiman baru; c. aksesbilitas wilayah (arus lalu lintas); d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko diwilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut. (10) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.
Pasal 5 (1) Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya. (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain. Pasal 6 (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder. (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan: a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan. (3) Supermarket dan Department Store: a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; b.tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan atau berdekatan dengan Pasar Tradisional. (4) Toko Modern / Minimarket dengan sistem jaringan berada di Ibu Kota Kecamatan, dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) yang berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dengan Pasar Tradisional. (5) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian lokal atau lingkungan (perumahan) dan menyesuaikan dengan zona peruntukannya menurut Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah.
9
Pasal 7 (1) Jam kerja Hypermarket, Department Store, Supermarket dan Toko Modern, adalah Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB. (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, adalah Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB.
Pasal 8 Toko Modern wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III KEMITRAAN USAHA Pasal 9 (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka. (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk : a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas, atau dikemas ulang (Repackging) dengan merek pemilik barang Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet di lokasi usaha Toko Modern. (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern. (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
Pasal 10 (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan. (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern. (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee)
10
(4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
BAB IV PERIZINAN Pasal 11 (1)
Untuk melakukan Usaha Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki : a. Izin Prinsip; b. Izin Lokasi; c. Izin Peruntukan; d. Izin Gangguan; e. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional ; f. SIUP untuk Toko Modern (Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket dan Perkulaan); g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); h. Tanda Daftar Gudang (TDG); i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
(2)
Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati Madiun.
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 (1)
Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
(2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Kabupaten wajib : a. mengupayakan sumber – sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ; b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional ; c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional ; d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
11
(3)
Dalam rangka pembinaan Toko Modern, Pemerintah Kabupaten Madiun membentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, untuk : a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Toko Modern ; b. mengawasi pelaksanaan kemitraan ; c. melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati.
BAB VI SANKSI Pasal 13 Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dikenakan sanksi secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin usaha dan / atau sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 (1)
Izin usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk Toko Modern berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(2)
Izin Pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(3)
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki Izin Usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(4)
Toko Modern yang telah memiliki Izin lokasi yang telah diterbitkan Pemerintah Kabupaten Madiun dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
(5)
Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
(6)
Toko Modern yang telah memiliki perizinan tetapi belum lengkap, setelah mengikuti Sosialisasi Peraturan Bupati agar segera melengkapi perizinan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
12
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.
Ditetapkan di Madiun pada tanggal 2 April 2012
BUPATI MADIUN,
ttd
MUHTAROM
Diundangkan di Madiun pada tanggal 2 April 2012 SEKRETARIS DAERAH ttd Drs. SOEKARDI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19551111 197703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2012 NOMOR 17/G3
SALINAN Sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH ttd
Drs. SOEKARDI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19551111 197703 1 005
