BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MADIUN,
Menimbang
: a. bahwa
dengan
telah
ditetapkannya
Peraturan
Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
- 2 -2
5.
-22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
2015
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 6.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
43
Tahun
2014
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ; 7.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2014 tentang
Dana
60
Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tantang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; 13. Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
49/PMK.07/2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1
Tahun
2015 tentang Desa; 16. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Madiun Nomor 2 Tahun
2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
- 3 -2
-3-
3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
BUPATI
PERATURAN
BUPATI
TENTANG MADIUN
PERUBAHAN
NOMOR
45
ATAS
TAHUN
2015
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Pemerintah Kabupaten
Madiun
yang
diundangkan
dalam
Berita
Daerah
Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 45 tanggal 28 Desember 2015 diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan
Pasal
10
ayat
(1)
diubah
sehingga
Pasal
10
selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Pasal 10 (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan melalui transfer secara bertahap melalui Bank yang ditunjuk, yaitu : a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh persen); dan b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen). (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Rekening Kas Umum Daerah. (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan ditentukan.
setelah
Desa
memenuhi
persyaratan
yang
- 4 -2
-4-
4
2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Pasal 13 (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui transfer Bank yang ditunjuk dari RKUD ke Rekening Kas Desa, sesuai dengan bulan pentahapan (2) Penyaluran Tahap 1 dilakukan setelah Bupati menerima : a. Peraturan Desa tentang APB Desa ; b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya ; dan c. Persyaratan lain yang ditentukan. (3) Penyaluran Tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa. (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh persen). (5) Penyaluran permohonan
Tahap
II
tidak
penyaluran,
memerlukan
kecuali
kelengkapan
Laporan
Realisasi
penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya ; (6) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan ke Bupati melalui Camat sebagai dasar rekomendasi penyaluran ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 18 A dan Pasal 18 B sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Pasal 18 A Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya / bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
- 5 -2
-5-
5
Pasal
18 B
(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati. (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat pada saat pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa Dari Bupati Kepada Camat se Kabupaten Madiun. (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa yang memastikan bahwa pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau
kegiatan
pembangunan
dan
pemberdayaan
masyarakat telah terpenuhi. 4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Pasal
21
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Camat. (2) Penyampaian
laporan
realisasi
penggunaan
Dana
Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun angaran sebelumnya ; dan b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I. (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan ke Camat paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berjalan. (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat melakukan rekapitulasi yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati paling lambat pada minggu kedua bulan Februari tahun berjalan.
- 6 -2
-6-
6
(5) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan ke Camat paling lambat akhir bulan Juni tahun anggaran berjalan. (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat
melakukan
rekapitulasi
selanjutnya
disampaikan
kepada Bupati paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. (7) Laporan
realisasi
penggunaan
Dana
Desa
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), (4) dan (6) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercamtum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. (8) Berdasarkan laporan realisasi dari Desa dan Kecamatan, Bupati melaporkan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Pasal
24
(1) Camat menghimpun laporan Dana Desa dari masing-masing desa
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
22
dan
menyampaikannya kepada Bupati (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercamtum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 6. Judul BAB X diubah sehingga Judul BAB X selengkapnya berbunyi sebagai berikut : BAB X PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SANKSI
Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 25 A sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- 7 -2
-7-
7 Pasal 25 A
(1) Dalam hal dari hasil pemantauan dan evaluasi Dana Desa, ditemukan Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), maka Bupati : a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tersebut; b. Meminta
aparat
pengawas
fungsional
daerah
untuk
melakukan pemeriksaan. (2) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30 % (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut. (4) Dalam hal Rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan
Desa
dicantumkan
tentang
dalam
Perubahan
Laporan
APB
Realisasi
Desa
atau
Anggaran
bagi
Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa. 7. Pasal 26 diubah seluruhnya sehingga Pasal 26 selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Pasal 26 (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal : a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3);
- 8 -2
-8-
8
b. Terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 A; dan/atau c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya. (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan. (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana
Desa
di
Rekening
Kas
Desa
tahun
anggaran
sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II. 8. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 26 A,dan Pasal 26 B, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Pasal 26 A (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda, dalam hal : a. Dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf a telah diterima ; dan b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) berlangsung sampai
dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa
- 9 -2
-9-
9
tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD. (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jendral Perimbangan Keuangan. (4) Bupati
memberitahukan
kepada
bersangkutan
mengenai
Dana
penyalurannya
sebagaimana
Kepala Desa
dimaksud
Desa
yang pada
yang
ditunda ayat
(3)
selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggarana berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya. (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa. (6) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan cara
daerah
menetapkan
tentang Peraturan
Perubahan Kepala
APBD
dengan
Daerah
tentang
perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD. (7) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke Rekening Kas Desa sampai akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan. (8) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa Tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berjalan. (9) Berdasarkan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri
- 10 -2
Keuangan
c.q.
- 10 -
10 Direktur
Jendral
Perimbangan
Keuanan
menyalurkan Dana Desa Tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat minggu kedua bulan September tahun berjalan. (10) Dalam
hal
Bupati
tidak
menyampaikan
permintaan
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dana Desa Tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalansebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN. Pasal 26 B (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1)
huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30 % (tiga puluh persen). (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya. (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
kepada
Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan. 9. Ketentuan
Pasal
27
ayat
(3)
dihapus
sehingga
Pasal
27
selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Pasal
27
(1) Desa yang belum menetapkan APB Desa dan pemenuhan persyaratan lainya maka Desa yang bersangkutan tidak dapat memproses penyaluran Dana Desa Tahap I. (2) Desa yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pencairan Dana Desa Tahap I, maka Desa yang bersangkutan tidak dapat memproses pencairan Dana Desa Tahap II. (3) Dihapus.
- 11 -2
- 11 -
11 Pasal
II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
peng-
undangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. Ditetapkan di Madiun Pada tanggal 26 April 2016 BUPATI MADIUN, ttd MUHTAROM Diundangkan di Madiun pada tanggal 26 April 2016 SEKRETARIS DAERAH ttd Ir. TONTRO PAHLAWANTO Pembina Utama Muda NIP. 19651110 199208 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 7 TAHUN 2016 SALINAN Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd WIDODO, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19611215 198903 1 006
