BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR

4

TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALANG, Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman

Pembangunan

Desa,

maka

perlu

mengatur Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Bupati; Mengingat

:

1. Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

1950

tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

Tingkat

Undang-Undang Pembentukan

II

Surabaya

Nomor

12

dengan

Tahun

Daerah-daerah

Kota

mengubah

1950,

tentang

Besar

dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 2730); 2. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

G:\Rpjmdes\Pedoman Rpjmdes Dan Rkpdes.Doc

2 3. Undang-Undang Pemeriksaan

Nomor

15

Pengelolaan

Tahun dan

2004

tentang

Tanggung

Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Indonesia

Daerah

Tahun

(Lembaran

2004

Nomor

Negara 126,

Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang

Nomor

Pembentukan

12

Tahun

Peraturan

2011

tentang

Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5495); 8. Undang-Undang Pemerintahan Indonesia

Nomor

Daerah

Tahun

23

Tahun

(Lembaran

2014

Nomor

2014

Negara 244,

tentang Republik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 5679); 9. Undang-Undang

Nomor

30

Tahun

2O14

tentang

Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2O14

Nomor

292,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); G:\Rpjmdes\Pedoman Rpjmdes Dan Rkpdes.Doc

3 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia

Daerah

Tahun

(Lembaran

2005

Nomor

Negara 165,

Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan

Undang-Undang

Nomor

6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2014

Nomor

123,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2015

Nomor

157,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);


4 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja

Negara

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2015

tentang

Perubahan

atas

Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 20. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

111

Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2014

Nomor 2091); 21. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

112

Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 22. Peraturan Tahun (Berita

Menteri

Dalam

Negeri

2O14 tentang Pengelolaan Negara

Republik

Nomor

113

Keuangan

Desa

lndonesia

Tahun

2014

Nomor

114


Menteri

Dalam

Negeri

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2014


Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); G:\Rpjmdes\Pedoman Rpjmdes Dan Rkpdes.Doc

5 25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/E); 29. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 40/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 6 Seri C); 30. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 4/D); MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA. G:\Rpjmdes\Pedoman Rpjmdes Dan Rkpdes.Doc

6 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 3. Bupati adalah Bupati Malang. 4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan. 5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang

mengurus masyarakat

berwenang

urusan

untuk

mengatur

pemerintahan,

setempat

dan

kepentingan

berdasarkan

prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu dengan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Badan

Permusyawaratan

Desa,

yang

selanjutnya

disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat

yang

diselenggarakan

oleh

Badan

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. G:\Rpjmdes\Pedoman Rpjmdes Dan Rkpdes.Doc

7 11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya

disingkat

Musrenbang

Desa

adalah

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah

Desa,

diselenggarakan menetapkan

dan

oleh

prioritas,

unsur

masyarakat

Pemerintah

Desa

program,

kegiatan,

yang untuk dan

kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. 13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup

dan

kehidupan

untuk

sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat Desa. 14. Perencanaan tahapan

pembangunan

kegiatan

pemerintah

desa

yang

Desa

adalah

proses

diselenggarakan

dengan

melibatkan

oleh Badan

Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara Partisipatif

guna

pemanfaatan

dan

pengalokasian

sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. 15. Pembangunan pengelolaan

Partisipatif

pembangunan

adalah

suatu

di

dan

desa

sistem kawasan

perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan

kegotong-royongan

guna

mewujudkan

pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 16. Pemberdayaan

Masyarakat

mengembangkan

Desa

kemandirian

adalah

dan

upaya

kesejahteraan

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan

sumber

daya

melalui

penetapan

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 17. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan

data

mengenai

keadaan

obyektif

masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. G:\Rpjmdes\Pedoman Rpjmdes Dan Rkpdes.Doc

8 18. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa. 19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah. 22. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.


9 27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 28. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD

adalah

Organisasi

Perangkat

Daerah

di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. 29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan

Desa,

pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa.

30. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 31. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama

lain

adalah

lembaga

yang

dibentuk

oleh

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra

Pemerintah

Desa

dalam

memberdayakan

masyarakat. 32. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. 33. Penggalian gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa. 34. Musyawarah dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat dusun untuk menggali masalah,

potensi

dan

memilih

delegasi

dusun

ditingkat dusun. 35. Utusan atau perwakilan dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun. Pasal 2 (1) Pemerintah Pembangunan

Desa Desa

menyusun dengan

Perencanaan mengacu

pada

perencanaan pembangunan Daerah. G:\Rpjmdes\Pedoman Rpjmdes Dan Rkpdes.Doc

10 (2) Perencanaan

Pembangunan

Desa

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa

dengan

melibatkan

lembaga

kemasyarakatan

Desa. (3) Dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), difasilitasi oleh Camat dengan berkoordinasi dengan Perangkat

Daerah

yang

membidangi

urusan

pemberdayaan masyarakat dan Desa. (4) Fasilitasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengkoordinasi pendampingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Desa di wilayahnya. (5) Masyarakat

Desa

berhak

melakukan

pemantauan

terhadap proses perencanaan Pembangunan Desa. Pasal 3 Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup

bidang

penyelenggaraan

Pemerintahan,

pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (1) Perencanaan

pembangunan

Desa

disusun

secara

berjangka meliputi: a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) Penetapan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. G:\Rpjmdes\Pedoman Rpjmdes Dan Rkpdes.Doc

11 (3) RKP

Desa

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

huruf b, mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli Tahun Berjalan. (4) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa. Bagian Kedua Penyusunan RPJM Desa Paragraf 1 Umum Pasal 5 (1) Rancangan RPJM Desa memuat Visi dan Misi Kepala Desa,

Arah

Kebijakan

Pembangunan

Desa,

serta

Rencana Kegiatan yang meliputi bidang: a. penyelenggaraan Pemerintahan; b. pelaksanaan Pembangunan; c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan d. Pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. penetapan dan penegasan batas desa; b. pendataan desa; c. penyusunan Tata Ruang Desa; d. penyelenggaraan musyawarah desa; e. pengelolaan informasi desa; f.

penyelenggaraan perencanaan desa;

g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa; h. penyelenggaraan kerjasama antar desa; i.

pembangunan sarana dan prasarana kantor desa; dan

j.

kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

(3) Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: a. pembangunan,

pemanfaatan

dan

pemeliharaan

infrasruktur dan lingkungan desa antara lain: 1. tambatan perahu; 2. jalan pemukiman; 3. jalan

desa

antar

permukiman

ke

wilayah

pertanian; G:\Rpjmdes\Pedoman Rpjmdes Dan Rkpdes.Doc

12 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 5. lingkungan permukiman masyarakat desa; dan 6. infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.

b. pembangunan,

pemanfaatan

dan

pemeliharaan

sarana dan prasarana kesehatan antara lain: 1. air bersih berskala desa; 2. sanitasi lingkungan; 3. pelayanan kesehatan desa seperti Posyandu; dan 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai

kondisi desa. c. pembangunan,

pemanfaatan

dan

pemeliharaan

sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: 1. taman bacaan masyarakat; 2. pendidikan anak usia dini; 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan

lainnya sesuai kondisi desa. d. Pengembangan pembangunan,

usaha

ekonomi

pemanfaatan

produktif

dan

serta

pemeliharaan

sarana dan prasarana ekonomi antara lain: 1.

pasar desa;

2.

pembentukan dan pengembangan BUM Desa;

3.

penguatan permodalan BUM Desa;

4.

pembibitan tanaman pangan;

5.

penggilingan padi;

6.

lumbung desa;

7.

pembukaan lahan pertanian;

8.

pengelolaan usaha hutan desa;

9.

kolam ikan dan pembenihan ikan;

10. kapal penangkap ikan; 11. cold storage (gudang pendingin); 12. tempat pelelangan ikan; 13. kandang ternak; 14. instalasi biogas; 15. mesin pakan ternak; 16. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai

kondisi desa. e. pelestarian lingkungan hidup antara lain: 1. penghijauan; 2. pembuatan terasering; 3. pemeliharaan hutan bakau; G:\Rpjmdes\Pedoman Rpjmdes Dan Rkpdes.Doc

13 4. perlindungan mata air; 5. pembersihan daerah aliran sungai; 6. perlindungan terumbu karang; dan 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

(4) Bidang

Pembinaan

Kemasyarakatan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain: a. pembinaan lembaga kemasyarakatan; b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; c. pembinaan kerukunan umat beragama; d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga; e. pembinaan lembaga adat; f.

pembinaan

kesenian

dan

sosial

budaya

masyarakat; dan g. kegiatan lain sesuai kondisi desa. (5) Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain: a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; b. pelatihan teknologi tepat guna; c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD; d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: 1. kader Pemberdayaan masyarakat Desa; 2. kelompok usaha ekonomi produktif; 3. kelompok perempuan; 4. kelompok tani; 5. kelompok masyarakat miskin; 6. kelompok nelayan; 7. kelompok pengrajin; 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 9. kelompok pemuda; dan 10. kelompok lain sesuai kondisi desa. Pasal 6 (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

kondisi

dilaksanakan objektif

Desa

dengan dan

mempertimbangkan

prioritas

program

dan

kegiatan Daerah. (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: G:\Rpjmdes\Pedoman Rpjmdes Dan Rkpdes.Doc

14 a. pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa; b. penyelarasan

arah

kebijakan

perencanaan

pembangunan daerah; c. pengkajian keadaan desa; d. penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah Desa; e. penyusunan rancangan RPJM Desa; f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musrenbang Desa; dan g. penetapan RPJM Desa. Paragraf 2 Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Pasal 7 (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa. (2) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. Kepala Desa selaku Pembina; b. Sekretaris Desa selaku Ketua; c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, lembaga pemberdayaan

masyarakat,

kader

pemberdayaan

masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. (3) Jumlah

Tim

Penyusun

RPJM

Desa

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. (4) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan keterwakilan perempuan. (5) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pasal 8 Tim

Penyusun

RPJM

Desa

melaksanakan

kegiatan

sebagai berikut: a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah; b. pengkajian keadaan desa; c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.


15 Paragraf 3 Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Pasal 9 (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan terhadap

arah

kebijakan

pembangunan

Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a. (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1)

dilakukan

untuk

mengintegrasikan

program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa. (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

dengan

mendapatkan

mengikuti

informasi

sosialisasi

tentang

arah

dan/atau kebijakan

pembangunan Daerah. (4) Informasi

arah

sebagaimana

kebijakan

pembangunan

dimaksud

pada

Daerah

ayat

(3)

sekurang-kurangnya meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; b. Rencana Strategis SKPD; c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah; d. Rencana Detail Tata Ruang; dan e. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pasal 10 (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa. (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1),

penyelenggaraan Pembinaan

dikelompokkan pemerintahan,

kemasyarakatan,

dan

menjadi

bidang

Pembangunan, Pemberdayaan

masyarakat Desa. (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa. (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(3),

menjadi

lampiran

hasil

pengkajian keadaan desa. G:\Rpjmdes\Pedoman Rpjmdes Dan Rkpdes.Doc

16 Paragraf 4 Pengkajian Keadaan Desa Pasal 11 (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b. (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi obyektif desa. (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut: a. penyelarasan data desa; b. penggalian gagasan masyarakat; dan c. laporan hasil pengkajian keadaan desa. (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan

dalam

musyawarah

desa

dalam

rangka

penyusunan perencanaan pembangunan desa. Pasal 12 (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. pengambilan data dari dokumen data desa; b. pembandingan data desa dengan kondisi desa terkini. (2) Data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa. (3) Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data desa. (4) Format data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi

lampiran

laporan

hasil

pengkajian

keadaan desa. (5) Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada

ayat

musyawarah

(3),

menjadi

Desa

bahan

dalam

masukan

rangka

dalam

penyusunan

perencanaan pembangunan desa. G:\Rpjmdes\Pedoman Rpjmdes Dan Rkpdes.Doc

17 Pasal 13 (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa. (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),

menjadi

dasar

bagi

masyarakat

dalam

merumuskan usulan rencana kegiatan. (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2),

meliputi

pembangunan,

penyelenggaraan

pembinaan

pemerintahan,

kemasyarakatan,

dan

pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 14 (1) Penggalian Pasal

13,

gagasan

sebagaimana

dilakukan

secara

dimaksud

partisipatif

dalam dengan

melibatkan seluruh unsur masyarakat sebagai sumber data dan informasi. (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat

dilakukan

melalui

musyawarah

dusun

dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat. (3) Unsur

masyarakat

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (2), antara lain: a. tokoh agama; b. tokoh adat; c. tokoh masyarakat; d. tokoh pendidikan; e. kelompok tani; f. kelompok nelayan; g. kelompok perajin; h. kelompok perempuan; i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak; j. kelompok masyarakat miskin; dan/atau k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. (4) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat. G:\Rpjmdes\Pedoman Rpjmdes Dan Rkpdes.Doc

18 Pasal 15 (1) Penggalian

gagasan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 14, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah. (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. (3) Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka

meningkatkan

kualitas

hasil

penggalian

gagasan. (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa. Pasal 16 (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan

rencana

kegiatan

pembangunan

desa

berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan. (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa. Pasal 17 (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa. (2) Laporan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dituangkan dalam berita acara. (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen: a. data desa yang sudah diselaraskan; b. data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke desa; G:\Rpjmdes\Pedoman Rpjmdes Dan Rkpdes.Doc

19 c. data

rencana

program

pembangunan

kawasan

perdesaan; dan d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat. Pasal 18 (1) Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan desa. (2) Kepala

Desa

menyampaikan

laporan

kepada

BPD

setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

dalam

rangka

penyusunan

rencana

pembangunan Desa melalui musyawarah Desa. Paragraf 5 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa Pasal 19 (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan Kepala Desa. (2) Musyawarah

Desa

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa. Pasal 20 Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, membahas dan menyepakati sebagai berikut: a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa; b. rumusan

arah

kebijakan

pembangunan

Desa

yang

dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan c. rencana

prioritas

pemerintahan,

kegiatan

penyelenggaraan

pembangunan,

pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 21 (1) Hasil

kesepakatan

dalam

musyawarah

Desa,

dituangkan dalam berita acara. G:\Rpjmdes\Pedoman Rpjmdes Dan Rkpdes.Doc

20 (2) Hasil

kesepakatan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa. Paragraf 6 Penyusunan Rancangan RPJM Desa Pasal 22 (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),

dituangkan

dalam

format

rancangan

RPJM Desa. (3) Tim Penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa. Pasal 23 (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. (2) Tim

Penyusun

RPJM

Desa

melakukan

perbaikan

berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa

belum

menyetujui

rancangan

RPJM

Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrenbang Desa. Paragraf 7 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musrenbang Desa Pasal 24 (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan

untuk

membahas

dan

menyepakati

rancangan RPJM Desa. G:\Rpjmdes\Pedoman Rpjmdes Dan Rkpdes.Doc

21 (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti

oleh

Pemerintah

Desa,

BPD,

dan

unsur

masyarakat. (3) Unsur

masyarakat

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (2) antara lain: a. tokoh agama; b. tokoh adat; c. tokoh masyarakat; d. tokoh pendidikan; e. perwakilan kelompok tani; f. perwakilan kelompok nelayan; g. perwakilan kelompok perajin; h. perwakilan kelompok perempuan; i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan k. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa. (4) Hasil

kesepakatan

Musrenbang

Desa

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara. Paragraf 8 Penetapan dan perubahan RPJM Desa Pasal 25 (1) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan

hasil

kesepakatan

Musrenbang

Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa. (3) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang

RPJM

Desa

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (2). (4) Rancangan

peraturan

Desa

tentang

RPJM

Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.


22 Pasal 26 (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal: a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b. terdapat

perubahan

Pemerintah,

mendasar

Pemerintah

atas

Provinsi,

kebijakan dan/atau

Pemerintah Daerah. (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 27 Format kegiatan penyusunan RPJM Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga Penyusunan RKP Desa Paragraf 1 Umum Pasal 28 (1) Pemerintah

Desa

menyusun

RKP

Desa

sebagai

penjabaran RPJM Desa. (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah. (3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli Tahun Berjalan. (4) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September Tahun Berjalan. (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.


23 Pasal 29 (1) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: a. penyusunan

perencanaan

pembangunan

Desa

melalui musyawarah Desa; b. pembentukan Tim Penyusun RKP Desa; c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa; d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; e. penyusunan rancangan RKP Desa; f. penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa; g. penetapan RKP Desa; h. perubahan RKP Desa; dan i. pengajuan daftar usulan RKP Desa. Paragraf 2 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa Pasal 30 (1) BPD

menyelenggarakan

musyawarah

Desa

dalam

rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menjadi pedoman bagi pemerintah

Desa

menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. (3) BPD

menyelenggarakan

musyawarah

Desa

sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni Tahun Berjalan. Pasal 31 (1) Musyawarah

Desa

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 30 melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa; b. menyepakati

hasil

pencermatan

ulang

dokumen

RPJM Desa; dan


24 c. membentuk

Tim

Verifikasi

sesuai

dengan

jenis

kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari warga masyarakat Desa. (3) Hasil

kesepakatan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1), dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa. Paragraf 3 Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Pasal 32 (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa. (2) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Kepala Desa selaku Pembina; b. Sekretaris Desa selaku Ketua; c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai sekretaris; dan d. Anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan

masyarakat,

kader

pemberdayaan

masyarakat desa, dan unsur masyarakat. (3) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. (4) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan keterwakilan perempuan. (5) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni Tahun Berjalan. (6) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Pasal 33 Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan tugas sebagai berikut: a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa. G:\Rpjmdes\Pedoman Rpjmdes Dan Rkpdes.Doc

25 Paragraf 4 Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa Pasal 34 (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang: a. pagu indikatif Desa; dan b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa. (2) Data

dan

informasi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1) diterima Kepala Desa paling lambat bulan Juli Tahun Berjalan. Pasal 35 (1) Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang meliputi: a. rencana dana desa yang bersumber dari APBN; b. rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah; c. rencana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan d. rencana bantuan keuangan dari

APBD Provinsi

dan/atau APBD Kabupaten Malang. (2) Tim Penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana

program/kegiatan

yang

masuk

ke

Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi: a. rencana kerja Pemerintah Daerah; b. rencana

program

dan

kegiatan

Pemerintah,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


26 (3) Hasil

pencermatan

ayat

(1)

sebagaimana

dituangkan

ke

dimaksud

pada

format

pagu

dimaksud

pada

dalam

indikatif Desa. (4) Hasil ayat

penyelarasan (2)

sebagaimana

dituangkan

ke

dalam

format

kegiatan

pembangunan yang masuk ke Desa. (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa. Pasal 36 (1) Bupati

menerbitkan

Kepala

Desa

surat

dalam

penyampaian

pemberitahuan

hal

informasi

terjadi pagu

kepada

keterlambatan indikatif

Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1). (2) Bupati

melakukan

kepada

Pemerintah

pelaksanaan dampak

pembinaan Desa

perencanaan

keterlambatan

dan

pendampingan

dalam

percepatan

pembangunan penyampaian

sebagai informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan. Paragraf 5 Pencermatan Ulang RPJM Desa Pasal 37 (1) Tim Penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1

(satu)

tahun

anggaran

berikutnya

sebagaimana

tercantum dalam dokumen RPJM Desa.


27 (2) Hasil

pencermatan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1), menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa. Paragraf 6 Penyusunan Rancangan RKP Desa Pasal 38 Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada: a. hasil kesepakatan musyawarah Desa; b. pagu indikatif desa; c. pendapatan asli desa; d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah; e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; f.

hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

g. hasil kesepakatan kerja sama antar Desa; dan h. hasil kesepakatan kerja sama Desa dengan pihak ketiga. Pasal 39 (1) Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan. (2) Pelaksana

kegiatan

sebagaimana

dimaksud

pada

dimaksud

pada

ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bendahara; dan d. Anggota pelaksana. (3) Pelaksana

kegiatan

sebagaimana

ayat (2) huruf d, wajib mengikutsertakan keterwakilan perempuan.


28 Pasal 40 (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian: a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga; d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari

Pemerintah,

Pemerintah

Provinsi,

dan/atau

Pemerintah Daerah; dan e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. (2) Pemerintah

Desa

dapat

merencanakan

pengadaan

tenaga ahli untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal

dari

warga

masyarakat

Desa,

dan

dapat

didukung dari SKPD yang membidangi pembangunan infrastruktur, dan/atau tenaga pendamping profesional. (4) Rancangan

RKP

Desa

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa. Pasal 41 (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. (2) Rencana

kegiatan

dan

Rencana

Anggaran

Biaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerja sama antar Desa, disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.


29 (3) Rencana

kegiatan

dan

Rencana

Anggaran

Biaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim Verifikasi. Pasal 42 (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah. (2) Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa. (4) Rancangan

daftar usulan

RKP Desa

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan Tim Penyusun RKP Desa. Pasal 43 (1) Tim Penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa. (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa. Pasal 44 (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43. (2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa untuk

melakukan

perbaikan

dokumen

rancangan

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


30 (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa. Paragraf 7 Penyelenggaraan Musrenbang Desa Pasal 45 (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan

untuk

membahas

dan

menyepakati

Desa

sebagaimana

rancangan RKP Desa. (2) Penyelenggaraan

Musrenbang

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada bulan Januari Tahun sebelumnya. (3) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti

oleh

Pemerintah

Desa,

BPD,

dan

unsur

masyarakat. (4) Unsur

masyarakat

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (2) terdiri atas: a. tokoh agama; b. tokoh adat; c. tokoh masyarakat; d. tokoh pendidikan; e. perwakilan kelompok tani; f. perwakilan kelompok nelayan; g. perwakilan kelompok perajin; h. perwakilan kelompok perempuan; i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan j. perwakilan kelompok masyarakat miskin. (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrenbang Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.


31 Pasal 46 (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan pembinaan

Desa,

pelaksanaan

kemasyarakatan,

pembangunan,

dan

pemberdayaan

masyarakat Desa. (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari: a. pagu indikatif Desa; b. pendapatan asli Desa; c. swadaya masyarakat Desa; d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan e. bantuan

keuangan

dari

Pemerintah

Provinsi,

dan/atau Pemerintah Daerah. (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat

(2), dirumuskan

berdasarkan

penilaian

terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: a. peningkatan

kapasitas

penyelenggaraan

pemerintahan Desa; b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; d. pengembangan

ekonomi

pertanian

berskala

produktif; e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; f. pendayagunaan sumber daya alam; g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa; h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat

Desa

berdasarkan

kebutuhan

masyarakat Desa; dan i. peningkatan

kapasitas

masyarakat

dan

lembaga

kemasyarakatan Desa.


32 Pasal 47 (1) Hasil

kesepakatan

Musrenbang

Desa

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45, dituangkan dalam berita acara. (2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan

hasil

kesepakatan

Musrenbang

Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa. (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang

RKP

Desa

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (3). (5) Rancangan

Peraturan

Desa

tentang

RKP

Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa. Paragraf 8 Perubahan RKP Desa Pasal 48 (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal: a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b. terdapat

perubahan

Pemerintah,

mendasar

Pemerintah

atas

Provinsi,

kebijakan dan/atau

Pemerintah Daerah. (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:


33 a. berkoordinasi

dengan

pemerintah

daerah

yang

mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus; b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan. (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan dimaksud

mendasar pada

atas

ayat

(1)

kebijakan huruf

b,

sebagaimana Kepala

Desa

melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah; b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah; c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan. Pasal 49 (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan

secara

khusus

untuk

kepentingan

pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48. (2) Penyelenggaraan

Musrenbang

Desa

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa

khusus

dan/atau

terjadinya

perubahan

mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).


34 (3) Hasil

kesepakatan

sebagaimana

dalam

dimaksud

Musrenbang

pada

ayat

(1),

Desa

ditetapkan

dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan. (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa. Paragraf 9 Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa Pasal 50 (1) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui Camat. (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan. (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),

menjadi

musyawarah

materi

pembahasan

perencanaan

di

pembangunan

dalam tingkat

Kecamatan dan tingkat Daerah. (4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh

Pemerintah

Desa

setelah

diselenggarakannya

musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan pada tahun anggaran berikutnya. (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Desa paling lambat bulan Juli Tahun anggaran berikutnya. Pasal 51 Format kegiatan Penyusunan RKP Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. G:\Rpjmdes\Pedoman Rpjmdes Dan Rkpdes.Doc

35 BAB III PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Pasal 52 (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa. (3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui

swakelola

Desa,

kerja

sama

antar

Desa

dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga. (4) Kepala

Desa

pelaksanaan

mengoordinasikan pembangunan

Desa

persiapan

dan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa dengan Peraturan Desa. Pasal 53 Pedoman

pelaksanaan

pembangunan

Desa

termasuk

petunjuk teknis atau tata cara pengadaan barang/jasa di Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 54 (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka: a. RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan

sampai

dengan

berakhir

masa

berlakunya; b. RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2016, dan untuk selanjutnya wajib direviu serta disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini. G:\Rpjmdes\Pedoman Rpjmdes Dan Rkpdes.Doc

36 (2) Kepala Desa yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Penjabat Kepala Desa atau Kepala Desa Antar Waktu wajib melanjutkan RPJM Desa sampai berakhir masa jabatannya. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 55 Peraturan

Bupati

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan. Agar

setiap

pengundangan

orang

mengetahuinya,

Peraturan

memerintahkan

Bupati

ini

dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. Ditetapkan di Malang pada tanggal 11 Februari 2016 Pj. BUPATI MALANG, TTD. HADI PRASETYO Diundangkan di Malang pada tanggal 11 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH TTD. ABDUL MALIK Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D


1 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A.

Contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

KABUPATEN MALANG KEPUTUSAN KEPALA DESA ………. NOMOR: ……./……./KEP/…………./20….. TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN ….. KEPALA DESA ………., Menimbang

:

bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Desa ………. Tahun ….., dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Malang Nomor ….. Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ………. tentang Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun …..;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; G:\RPJMDes\Lampiran RPJMDes.docx

2 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintal Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 13. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

112

Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 14. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

113

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; G:\RPJMDes\Lampiran RPJMDes.docx

3 15. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

114

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 16. Peraturan

Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 17. Peraturan

Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Pedoman

Tata

Tertib

dan

Mekanisme

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 18. Peraturan

Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; 19. Peraturan

Daerah

Kabupaten

Malang

Nomor

7

Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 21. Peraturan Daerah Nomor ……. Tahun …… tentang Desa; 22. Peraturan Daerah Nomor ….. Tahun …. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun; 23. Peraturan Bupati Malang Nomor …. tentang

Pedoman

Tahun ……

Penyusunan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa; MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KESATU

:

Tim

Penyusunan

Menengah

Desa

Rencana Tahun

Pembangunan …..

dengan

Jangka susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan

dari

Keputusan Kepala Desa ini.

G:\RPJMDes\Lampiran RPJMDes.docx

4 KEDUA

:

tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut: a. melakukan penyelarasan arah Kebijakan Pembangunan Daerah; b. melakukan pengkajian keadaan Desa; c. menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; d. menyempurnakan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disesuaikan dengan hasil Musrenbang Desa; dan e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

KETIGA

:

Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ….. .

KEEMPAT

:

Keputusan Kepala tanggal ditetapkan.

Desa

ini

mulai

berlaku

sejak

Ditetapkan di .......... pada tanggal .................... KEPALA DESA ……….,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: Yth. Sdr. 1. Camat ……….; 2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa ……….; 3. Yang bersangkutan.

…..…………………………….


5 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ………. NOMOR: ……/ ……/KEP/………../20…… TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN ….. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN ….. NO

NAMA

JABATAN DALAM TIM

JABATAN DALAM KEDINASAN

1.

Pembina

Kepala Desa

2.

Ketua

Sekretaris Desa

3.

Sekretaris

Ketua Lembaga Masyarakat Desa

4.

Anggota

Perangkat Desa

5.

Anggota

Lembaga Kemasyarakatan Desa

6.

Anggota

Kader Desa

7.

Anggota

……………

Pemberdayaan

Ketahanan

Masyarakat

KEPALA DESA …………… ,

…..…………………………….


6 B.

Contoh Format Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan masuk ke Desa DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG YANG AKAN MASUK KE DESA

Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi No

: : : :

……………………………… ……………………………… Malang Jawa Timur

Program

Kegiatan

1 1

2 Program A

3 Kegiatan A1 Kegiatan A2

2

Program B

Kegiatan B1 Kegiatan B2

3

Program C

Kegiatan C1 Kegiatan C2

4

Program D

Kegiatan D1 Kegiatan D2

Mengetahui, KEPALA DESA ………….,

…..…………………………….

SKPD Pengelola Program/Kegiatan

Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)

Volume

Satuan

Pagu Dana

4

5

6

7

8

Desa ………., tgl/bln/thn KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA ………….,

…..…………………………….


7 C.

Format Data Desa 1. Contoh Format Daftar Sumber Daya Alam DAFTAR SUMBER DAYA ALAM DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9.

: : : :

………………………….. ………………………….. MALANG JAWA TIMUR

Uraian Sumber Daya Alam

Volume

Satuan

Material Batu Kali dan Kerikil Pasir Urug Lahan Tegalan Lahan Persawahan Lahan Hutan Sungai Tanaman Perkebunan: Cengkeh, Lada, Kopi Air Terjun Dan seterusnya ….

m3 m3 Ha Ha Ha Bh Ha Bh

Mengetahui, KEPALA DESA ……….,

Desa ………., tgl/bln/thn KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA …………..,

…..…………………………….

…..…………………………….

Keterangan: Di isi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, data pendidikan dan lain-lain yang relevan. D = SDA dalam Desa. K = SDA terkait Kawasan Perdesaan Wilayah Antar Desa.


8 2. Contoh Format Daftar Sumber Daya Manusia DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI

: : : :


No

Uraian Sumber Daya Manusia

1.

Penduduk dan Keluarga a. Jumlah penduduk laki-laki b. Jumlah penduduk perempuan c. Jumlah keluarga Sumber penghasilan utama penduduk a. Pertanian, perikanan, perkebunan b. Pertambangan dan penggalian c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll) d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan e. Angkutan, pergudangan, komunikasi f. Jasa g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll) Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan a. Lulusan S-1 keatas b. Lulusan SMA c. Lulusan SMP d. Lulusan SD e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah Dan seterusnya ….

2.

3.

4.

Jumlah

Satuan Orang Orang Keluarga Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

Orang Orang Orang Orang Orang

Mengetahui, KEPALA DESA ………..,


…..…………………………….

…..…………………………….

Keterangan: Di isi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, data pendidikan dan lain lain yang relevan. D = SDA dalam Desa. K = SDA terkait Kawasan Perdesaan Wilayah Antar Desa. G:\RPJMDes\Lampiran RPJMDes.docx

9 3. Contoh Format Daftar Sumber Daya Pembangunan DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI

: : : :


No

Uraian Sumber Daya Pembangunan

1.

Aset Prasarana Umum a. Jalan b. Jembatan c. Dan seterusnya … Aset Prasarana Pendidikan a. Gedung PAUD b. Gedung TK c. Gedung SD d. Gedung SMP e. Taman Pendidikan Al-Quran Aset Prasarana Kesehatan a. Posyandu b. Polindes c. Mandi Cuci Kakus d. Sarana Air Bersih e. Dan seterusnya … Aset Prasarana Ekonomi a. Pasar Desa b. Dan seterusnya … Kelompok Usaha Ekonomi Produktif a. Jumlah Kelompok Usaha b. Jumlah Kelompok Usaha yang Sehat c. Dan seterusnya … Aset Berupa Modal a. Total Aset Produktif b. Total Pinjaman Masyarakat c. Dan seterusnya … Dan seterusnya ….

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Jumlah

Satuan Km Bh

Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh

Bh

Kelompok Kelompok

Rp. Rp.


Desa ………., tgl/bln/thn KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA ……….,

…..…………………………….

…..…………………………….


10 4. Contoh Format Daftar Sumber Daya Sosial Budaya DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI No

: : : :


Uraian Sumber Daya Sosial Budaya

Jumlah

Satuan



…..…………………………….

…..…………………………….

Keterangan: Sumber Daya Sosial di isi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan gotong royong, peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/festival seni budaya lainnya.


11 D.

Contoh Format Sketsa Desa

A. POTRET/SKETSA DESA POTENSI

B.

DAFTAR MASALAH DAN DARI POTRET/ SKETSA DESA

No 1.

Masalah Tanggul jebol

Potensi

sungai Batu

di

RW.

01 Tenaga

RT. 02 sepanjang 50 Meter 2.

5 (lima) Anak balita Posyandu di

RW.

01 Bidan Desa

menderita

gizi

buruk 3.

15

(lima

belas) Komite sekolah

Anak Usia Dini di Guru TK RW.

01

belum

mendapatkan : Sungai

pelayanan

: Jalan desa

pendidikan

: Jalan lingkungan

4.

: Rumah

banyak

: Tempat Ibadah

VVV

: Sawah

FFF

: Ladang : Hutan

700 Batu

Meter di RW. 01 Tenaga

: Posyandu

: Sekolah

Desa Pasir

sepanjang

: RTM

SDN

Jalan

berlubang

dan becek 5.

TPQ AL Hidayah 5 Guru tidak berjalan aktif

6.

Lahan

Gedung

sawah Kelompok Tani

seluas 5 Hektar di RW.

01

RT.

01

sering gagal panen karena

serangan

hama 7.

Dan seterusnya …


12

E. Contoh Format Kalender Musim a. GAMBAR KALENDER MUSIM Masalah Kegiatan Keadaan

Kemarau

Musim Hujan

Pancaroba

Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul

Banjir

x

xxx

x

Penyakit Diare

x

Paceklik

x

xx

xxx

x

xxx

x

xx

Banyak Kondangan

x

Panen Raya Hama Tanaman

x

xx x

xxx

xx

x

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM No

Masalah

1

Pada musim penghujan di RW. 01/ RT. 03 sering tergenang banjir yang mengakibatkan 30 (tiga puluh) rumah terendam Pada musim pancaroba terdapat 12 (dua belas) warga RW. 1/ RT. 02 terserang penyakit diare

2

3

Potensi Batu Pasir Tenaga Posyandu Bidan Desa

Pada musim kemarau terjadi paceklik Lumbung Desa (kelangkaan beras)


13 F. Contoh Format Bagan Kelembagaan b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA a. KELEMBAGAAN DESA

PKK

RW

No

Lembaga

1.

Pemerintahan Desa

BPD

Masy Pemdes Simpan Pinjam

RT Paguyub an Kelompok Tani

2.

Masalah Administrasi Pemerintahan Desa belum rapi

Terjadi kekosongan perangkat sebanyak 2 (dua) formasi Bendahara Desa belum menguasai SDM managemen keuangan dengan baik Badan Hubungan Permusyawaratan Badan Daerah Permusyawaratan Daerah dengan Pemdes dan SDM masyarakat belum berjalan secara optimal Kemampuan Badan Permusyawaratan Desa dalam Sumber Daya Manusia pembahasan Peraturan Desa masih lemah Dan seterusnya ..

Potensi Adanya itikad baik dari perangkat

Sumber Daya Manusia Sumer Daya Manusia

Sumber Daya Manusia


14 G. Contoh Format Daftar Gagasan Dusun/Kelompok DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK ………. DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : PROVINSI :


No

Gagasan Kegiatan

1. 2.

Rehabilitasi Gedung Posyandu Pembangunan jaringan irigasi

3.

Pelatihan tata boga

Lokasi Prakiraan Satuan Kegiatan Volume RT. 01 1 Unit RT. 02 dan 1.200 Meter RT. 03 RT. 01 dan 15 Orang RT. 02

Penerima Manfaat Laki-laki Perempuan 35 40 100 125 5

10

A-RTM 27 90 9

Dan seterusnya …


Desa ………., tgl/bln/thn KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA …………….,

…..…………………………….

…..…………………………….

Keterangan: A-RTM: Anggota Rumah Tangga Miskin. G:\RPJMDes\Lampiran RPJMDes.docx

15 H. Contoh Format Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI No I

II

III

IV

: : : :


Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang

Rencana Lokasi Kegiatan

Penerima Manfaat Prakiraan Satuan Volume Laki-laki Perempuan A-RTM

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Kegiatan penetapan dan penegasan batas desa 2. Kegiatan pendataan desa 3. Dan seterusnya … Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. Kegiatan pemeliharaan jalan 2. Kegiatan pembangunan irigasi 3. Dan seterusnya … Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1. Kegiatan pembinaan PKK 2. Pelaksanaan Siskamling 3. Dan seterusnya … Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Kegiatan pelatihan tata boga 2. Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna 3. Dan seterusnya …


……………………….

Desa ………., tgl/bln/thn KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA ………,

................................................... G:\RPJMDes\Lampiran RPJMDes.docx

16 I. Contoh Format Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, di Desa ………. Kecamatan ………. Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, pada: Hari dan Tanggal Jam Tempat

: ……………………………………………. : ……………………………………………. : …………………………………………….

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh Kepala Dusun, wakil dari Kelompok, Warga Dusun, Tokoh Masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah: 1. 2. 3. 4.

………….; ………….; ………….; Dan seterusnya …. .

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui, KEPALA DESA …………..

Desa…………, tgl/bln/thn KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA ………..,

…..…………………………….

…..…………………………….


17 J. Contoh Format Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

: : : :

……………………………………………. ……………………………………………. Malang Jawa Timur

I.

Latar Belakang, (Contoh): Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDesa dan RKPDesa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Desa,maka kualitas RPJMDesa dan RKPDesa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II.

Tujuan, (Contoh): Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat: a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung Barat; b. Pengkajian potensi Desa; c. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa; d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi; e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat.

III.

Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa, (Contoh): Pengkajian keadaan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

IV.

Pendekatan dan Metode, (Contoh): Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa).

V.

Alat Kaji dan Instrumen, (Conto)h: Alat kaji yang digunakan adalah Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan.

VI.

Proses Pelaksanaan, (Contoh): a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten; b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas; c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa; d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan;


18 e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat. VII. Hasil 1. Data Desa yang sudah diselaraskan. 2. Data rencana program pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa. 3. Data rencana program pembangunan kawasan Perdesaan. 4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat. VIII. Rencana Tindak Lanjut Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan Pembangunan Desa.

Mengetahui, KEPALA DESA …………..

Desa…………, tgl/bln/thn KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA …………..,

…..…………………………….

…..…………………………….


19 K. Contoh Format Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa melalui Musyawarah Desa, telah diadakan Musyawarah Desa di Desa ………. Kecamatan ………. Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, maka pada hari ini: Hari dan Tanggal : ……………………….. Jam : ……………………….. Tempat : ……………………….. yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musyawarah Desa ini adalah: A. Materi ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… . B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber Pimpinan Musyawarah : ………………………. dari …………………… Notulen : ………………………. dari …………………… Narasumber :1. …………………….dari ……………………. 2. ……………………. dari …………………… 3. Dan seterusnya. Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yaitu: ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… . Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

penuh

Mengetahui, KEPALA DESA …………..,

Desa …..……., tgl/bln/thn KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ….,

…..…………………………….

…..…………………………….

WAKIL MASYARAKAT

…..…………………………….


20 L. Contoh Format Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN …… - ……. DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI

: : : :

………………………………………… ………………………………………… MALANG JAWA TIMUR

Bidang / Jenis Kegiatan No Bidang

1 I

2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3 a b c d e

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

Lokasi (RT/ RW/ Dusun)

4

5

6

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Volume

Sasaran/ Manfaat

7

8

Thn 1

Thn 2

Thn 3

Thn 4

Thn 5

Thn 6

9

10

11

12

13

14

Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Jumlah

Sumber

Swakelola

15

16

17

Kerja sama Antar Desa

Kerja sama Pihak Ketiga

18

19

Jumlah Per Bidang 1 II

Pembangunan Desa

a b c d e Jumlah Per Bidang 2

III

Pembinaan Kemasyarakatan

a b c d e G:\RPJMDes\Lampiran RPJMDes.docx

21 Bidang / Jenis Kegiatan No Bidang

1 IV

2 Pemberdayaan Masyarakat

3

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

Lokasi (RT/ RW/ Dusun)

4

5

6

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Volume

Sasaran/ Manfaat

7

8

Thn 1

Thn 2

9

10

Thn 3

Thn 4

Thn 5

Thn 6

11 12 13 14 Jumlah Per Bidang 3

Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Jumlah

Sumber

Swakelola

15

16

17

Kerja sama Antar Desa

Kerja sama Pihak Ketiga

18

19

a b c d e Jumlah Per Bidang 4 JUMLAH TOTAL

Mengetahui KEPALA DESA ………….,

…..……………………………

Desa ………………., tgl/bln/thn TIM PENYUSUN RPJM DESA ………,

…..…………………………….


22

M. Contoh Format Berita Acara Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa ………. Kecamatan ……….Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa, maka pada hari ini: Hari dan Tanggal : ……………………….. Jam : ……………………….. Tempat : ……………………….. telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana daftar terlampir. Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah sebagai berikut: 1. …………………………; 2. …………………………; 3. …………………………; 4. Dan seterusnya. Hasil kegiatan berupa rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana terlampir. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui KEPALA DESA ………,

Desa …………., tgl/bln/thn KETUA TIM PENYUSUNAN RPJM DESA ………..,

…..……………………………

…..……………………………


23 N. Contoh Sistematika Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Secara umum Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan mengacu sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA 1.1 Sejarah Desa 1.1.1

Asal usul Desa

1.1.2

Sejarah KepemimpinanDesa

1.2 Sejarah Pembangunan Desa 1.3 Keadaan Demografi 1.4 Kondisi Sosial 2.4.1

Pendidikan

2.4.2

Kesehatan

2.4.3

Kesejahteraan Sosial

1.5 Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 2.5.1


2.5.2

Struktur Pemerintahan Desa

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

BAB IV

VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA, PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 4.1 Visi 4.2 Misi 4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa 4.4 Arah Kebijakan Keuangan Desa 4.4.1. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa 4.4.2

Arah Kebijakan Belanja Desa

4,4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa BAB V

INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

BAB VI

PENUTUP


24

O.

Contoh Format Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Desa BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA Berkaitan dengan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa ………. Kecamatan ……….. Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur pada: Hari dan Tanggal : ……………………….. Jam : ……………………….. Tempat : ……………………….. telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah: A. Materi …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………… . B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber Pimpinan Musyawarah : ……………………. dari ………………...…… Notulen : ……………………. dari ………………...…… Narasumber :1. …………….....dari ………………………… 2. …………………. dari ……………………… 3. Dan seterusnya . Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yaitu: 1. ……………………………; 2. ……………………………; 3. ……………………………; 4. ……………………………; 5. Dan seterusnya . G:\RPJMDes\Lampiran RPJMDes.docx

25 Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa …....……., tgl/bln/thn KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ……….,

KEPALA DESA ……….,

…..……………………………

…..…………………………….

WAKIL MASYARAKAT

…..……………………………


26 P.

Contoh Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

KEPALA DESA .................. KABUPATEN MALANG PERATURAN DESA ………. NOMOR ….. TAHUN ….. TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ………. TAHUN ….. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA …………… , Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten; b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, konsideran menimbang ini terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa; c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b, konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ………. Tahun ………. ;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah UndangUndang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah lstimewa Yogykarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); G:\RPJMDes\Lampiran RPJMDes.docx

27 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); G:\RPJMDes\Lampiran RPJMDes.docx

28

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja

Indonesia

Negara

Tahun

(Lembaran

2014

Negara

Nomor

168,

Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 14. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2014


Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

112

Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 16. Peraturan

Menteri

Tahun

2014

tentang

(Berita

Negara

Dalam

Negeri

Pengelolaan

Republik

Nomor

113

Keuangan

Desa

Indonesia

Tahun

2014


Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

114


Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2014


Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); G:\RPJMDes\Lampiran RPJMDes.docx

29 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934); 21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E); 23. Peraturan Daerah Nomor ….. Tahun …. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun … Nomor … Seri …); 24. Peraturan Bupati Malang Nomor …. Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun … Nomor … Seri …); MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DESA ………. TAHUN ….. . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah Desa ………. (nama Desa). 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah ………. (nama Desa). G:\RPJMDes\Lampiran RPJMDes.docx

30

3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 5. Daerah adalah Kabupaten Malang. 6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 7. Bupati adalah Bupati Malang. 8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 9. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. G:\RPJMDes\Lampiran RPJMDes.docx

31 16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah

tahunan

yang

dilaksanakan

secara

partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah). 17. Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan Rencana

tersebut, Kerja

sebagai

Satuan

dasar

Kerja

penyusunan

Perangkat

Daerah

Kabupaten. 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana

penyelenggaraan

pelaksanaan

pemerintahan

pembangunan

Desa,

Desa,

pembinaan

kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa. 19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana

penyelenggaraan

pelaksanaan

Pemerintahan

pembangunan,

Desa,

pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 20. Kondisi

Obyektif

menggambarkan

Desa

situasi

adalah yang

ada

kondisi di

yang

Desa,

baik

mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun

sumber

mempertimbangkan,

daya antara

lainnya, lain,

serta keadilan

dengan gender,

pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal,

pelestarian

lingkungan

hidup,

pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal. G:\RPJMDes\Lampiran RPJMDes.docx

32 21. Anggaran

Pendapatan

selanjutnya

disingkat

dan APB

Belanja Desa

Desa

adalah

yang

rencana

keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk

membiayai

penyelenggaraan

pelaksanaan

pemerintahan,

pembangunan,

pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana dalam

perimbangan Anggaran

yang

diterima

Pendapatan

Kabupaten/Kota

setelah

dan

dikurangi

Kabupaten/Kota Belanja

Daerah

Dana

Alokasi

Khusus. 24. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, perkembangan

prasarana kemajuan

dan dan

sarana,

permasalahan

serta yang

dihadapi di desa. 25. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa. 26. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat

terlaksana

dan

berhasil

dengan

baik atau

merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien. BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pasal 2 (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ………. Tahun ….. disusun dengan sistematika sebagai berikut: G:\RPJMDes\Lampiran RPJMDes.docx

33 BAB I

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Dasar Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM DESA 2,1

Sejarah Desa

2.2

Sejarah Pembangunan Desa

2.3

Keadaan Demografi

2.4

Kondisi Sosial 2.4.1 Pendidikan 2.4.2 Kesehatan 2.4.3 Kesejahteraan Sosial

2.5. Lembaga

Kemasyarakatan

Desa

Dan

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 2.5.1 Lembaga Kemasyarakatan Desa 2.5.2 Struktur Pemerintahan Desa BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA BAB IV VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 4.1 Visi 4.2 Misi 4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa 4.4 Arah Kebijakan Keuangan Desa 4.4.1. Arah

Kebijakan

Pengelolaan

Pendapatan Desa 4.4.2 Arah Kebijakan Belanja Desa 4,4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa BAB V INDIKASI

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA BAB VI PENUTUP (2) Sistematika

sebagaimana

dimaksud pada

ayat

(1)

merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa

untuk

penyusunan

Rencana

Pembangunan

Jangka Menengah Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. G:\RPJMDes\Lampiran RPJMDes.docx

34 Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ….. merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan 6 (enam) Tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah

Desa

yang

merupakan

penjabaran

dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 6

Rencana kegiatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dapat diadakan perubahan apabila: (1) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau (2) terdapat

perubahan

mendasar

atas

kebijakan

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.


35 BAB III PENUTUP

Pasal 7

Peraturan

Desa

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa. Ditetapkan di ………. pada tanggal …………… KEPALA DESA ………. ,

……………………………….. Diundangkan di ………. pada tanggal …………… SEKRETARIS DESA ……….,

……………………………….. Lembaran Desa ………. Tahun ….. Nomor …… Seri …..

Pj. BUPATI MALANG,

TTD. HADI PRASETYO


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

PEDOMAN KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA A.

Contoh Format Berita Acara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Melalui Musyawarah Desa BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA Berkaitan dengan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa ………. Kecamatan ………. Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur pada: Hari dan Tanggal : ……………………….. Jam : ……………………….. Tempat : ……………………….. telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah: A. Materi …………………………………………………………………………………………… ……………………….. . B. Pimpinan Musyawarah Pimpinan Musyawarah Notulen Narasumber

dan Narasumber : ……………………........dari …………………….. : …………..……............dari ……...................... : 1. ………………..…….dari ………………...…… 2. ……………….……. dari ……………………… 3. Dan seterusnya.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa, yaitu: 1. …………… . 2. …………… . 3. Dan seterusnya. G:\RPJMDes\Lampiran RKPDes.docx


KEPALA DESA …….,

Desa ………………., tgl/bln/thn KETUA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA …..,

…..…………………………….

…..…………………………….

WAKIL MASYARAKAT,

…..…………………………….

B.

Contoh Format Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa

KABUPATEN MALANG KEPUTUSAN KEPALA DESA ………. NOMOR: ……./……./KEP/…………/20….. TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ….. KEPALA DESA ………., Menimbang

:

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Desa ………. Tahun ….., maka perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun …..; b. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, konsideran menimbang ini maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ………. tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun …… .

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor Keuangan Negara;

17

Tahun

2003

tentang

G:\RPJMDes\Lampiran RKPDes.docx

3 2. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 6. Undang-Undang Pemerintahan

Nomor

Daerah

23

Tahun

sebagaimana

2014

tentang

beberapa

kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan

Undang-Undang

Nomor

6

Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun

2014

tentang

Peraturan

Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 10. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaar Keuangan Daerah; 11. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

54

Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; G:\RPJMDes\Lampiran RKPDes.docx

4 13. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan; 22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 23. Peraturan Daerah Nomor ….. Tahun …. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2020; 24. Peraturan Bupati Malang Nomor …. Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa; MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KESATU

:

Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ….. dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini. G:\RPJMDes\Lampiran RKPDes.docx

5 KEDUA

:

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun …..; b. melakukan pengkajian keadaan Desa; c. melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ….. kepada Kepala Desa; dan d. mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ….. kepada masyarakat.

KETIGA

:

Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ….. .

KEEMPAT

:

Keputusan Kepala tanggal ditetapkan.

Desa

ini

mulai

berlaku

pada

Ditetapkan di ………. Pada tanggal …………….….. KEPALA DESA………,

…..………………………… Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: Yth. Sdr. 1. Camat ……….; 2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa ……….; 3. Yang bersangkutan.


6 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ………. NOMOR: ….. /…… /KEP/……./…… TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN …..

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN …..

1.

JABATAN DALAM TIM Pembina

JABATAN DALAM KEDINASAN Kepala Desa

2.

Ketua

Sekretaris Desa

3.

Sekretaris

Ketua

NO

NAMA

Lembaga

Ketahanan

Masyarakat Desa 4.

Anggota

Perangkat Desa

5.

Anggota


6.

Anggota

Kader Pemberayaan Masyarakat Desa

7.

Dan seterusnya …

KEPALA DESA ……….,

…..………………………..


7 C.

Contoh Format Pagu Indikatif Desa PAGU INDIKATIF DESA Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

No

I

: : : :


Indikatif Program/ Kegiatan Desa

Dana Desa (APBN)

Sumber Dana Indikatif Dana Bantuan Alokasi Bagian Keuangan Dana Pajak Desa APBD APBD dan (ADD) Prov Kab Retribusi

Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Desa 1. Kegiatan A 2. Kegiatan B 3. Dan seterusnya …

II

Bidang Pembangunan Desa 1. Kegiatan A 2. Kegiatan B 3. Dan seterusnya …

III

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1. Kegiatan A 2. Kegiatan B 3. Dan seterusnya …

IV

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Kegiatan A 2. Kegiatan B 3. Dan seterusnya … Desa ………………., tgl/bln/thn KETUA TIM PENYUSUN RKP DESA ………..,

…..…………………………….


8

D.

Contoh Format Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Masuk Ke Desa DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG YANG AKAN MASUK KE DESA Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi No

: : : :


Asal Program/ Kegiatan

1

Dari Pemerintah Pusat (APBN)

2

Dari Pemerintah Provinsi

3

Dari Pemerintah Kabupaten

4

Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Dan seterusnya …

5

Nama Program/Kegiatan

Prakiraan Pagu Anggaran

Prakiraan Pelaksana

Desa ………………., tgl/bln/thn KETUA TIM PENYUSUN RKP DESA ……….,

…..…………………………….


9 E.

Contoh Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa di Desa ………. Kecamatan ………. Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa, maka pada hari ini : Hari dan Tanggal : ……………………….. Jam : ……………………….. Tempat : ……………………….. telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir. Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut: 1. ………………………………………………………………………. 2. ………………………………………………………………………. 3. ………………………………………………………………………. 4. Dan seterusnya … Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui KEPALA DESA ………,

Desa ………………., tgl/bln/thn KETUA TIM PENYUSUN RKP DESA ……….,

…..…………………………….

…..…………………………….


10 F.

Contoh Sistematika Rancangan RKP Desa Secara umum Rancangan RKP Desa disusun dengan mengacu sistematika sebagai berikut: BAB I


BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN 2.1 Kebijakan Pendapatan Desa 2.2 Kebijakan Belanja Desa 2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya 3.2 Permasalahan Pembangunan BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten,Provinsi dan Pusat 4.3. Pagu Indikatif Desa Masing-Masing Bidang BAB V PENUTUP Lampiran-lampiran


11 G.

Contoh Format Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ….. DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI

: : : :

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

Bidang/Kegiatan No

Bidang

I

Penyelenggaraan Pemdes

II

Pembangunan Desa

III


IV

Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan

Biaya Lokasi

Mengetahui KEPALA DESA …………….,

…..…………………………….

Vol

Sasaran/ Manfaat

Waktu Pelaksanaan

Jml

Sumber

Pola Pelaksanaan Kerjasama Kerjasama Swakelola Antar Pihak Desa Ketiga

Rencana Pelaksana Kegiatan

Desa ………………., tgl/bln/thn TIM PENYUSUN RKP DESA ………….,

…..…………………………….


12 H.

Contoh Format Berita Acara Penyusunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

RKP

Desa

Melalui

BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa ………. Kecamatan ………. Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur pada: Hari dan Tanggal

: ………………………..

Jam

: ………………………..

Tempat

: ………………………..

telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dihadiri

oleh

Kepala

Desa,

unsur

Perangkat

Desa,

Badan

Permusyawaratan Desa, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah: A. Materi …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………… . B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber Pimpinan Musyawarah

: ……………………. dari ………………………

Notulen

: ……………………. dari ………………………

Narasumber

: 1. …………………. dari ……………………… 2. …………………. dari ……………………… 3. Dan seterusnya.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa

hal

yang

berketetapan

menjadi

kesepakatan

akhir

dari

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa, yaitu: 1. …………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………… 3. …………………………………………………………………………………… 4. …………………………………………………………………………………… 5. Dan seterusnya … G:\RPJMDes\Lampiran RKPDes.docx


KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ……,

Desa ………………., tgl/bln/thn KEPALA DESA ………,

…..……………………………. …..……………………………. WAKIL MASYARAKAT,

…..…………………………….

I.

Contoh Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa

KEPALA DESA ……….... KABUPATEN MALANG PERATURAN DESA ………. NOMOR ….. TAHUN …… TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ………. TAHUN ……. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ………., Menimbang

:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;


14 b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, konsideran menimbang ini terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa; c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ………. Tahun ….; Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogykarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


15 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); G:\RPJMDes\Lampiran RKPDes.docx

16 11. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

13

Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 13. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 14. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

112

Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 15. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

113

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara

Republik

lndonesia

Tahun

2014


Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

114


Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2014


Menteri

Tertinggal,

dan

Desa,

Pembangunan

Transmigrasi

Republik

Daerah Indonesia

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 18. Peraturan

Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Pedoman

Tata

Tertib

dan

Mekanisme

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 19. Peraturan

Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

2016

(Berita

Negara

Republik

Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1934); G:\RPJMDes\Lampiran RKPDes.docx

17 20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan

(RPJPD)

Kabupaten

Jangka

Malang

Panjang

Tahun

Daerah

2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E); 21. Peraturan Tahun

Daerah

2008

Daerah

Kabupaten

tentang

(Lembaran

Malang

Perencanaan Daerah

Nomor

7

Pembangunan

Kabupaten

Malang

Tahun 2008 Nomor 4/E); 22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan

(RPJPD)

Kabupaten

Jangka

Malang

Panjang

Tahun

Daerah

2005-2025

(Lembaran Daerah KabupatenMalang Tahun 2008 Nomor 3/E; 23. Peraturan Daerah Nomor ….. Tahun …. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten

(Lembaran

Daerah

Malang

Kabupaten

Tahun

2016-2020

Malang

Tahun

…

Nomor … Seri …); 24. Peraturan Bupati Malang Nomor …. Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

Desa

Dan

Rencana

Kerja

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun … Nomor … Seri …); MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN

DESA

TENTANG

RENCANA

KERJA

PEMERINTAH DESA ………. TAHUN …..; Pasal 1 (1)

Rencana Kerja Pemerintah Desa ………. Tahun ….. disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I


BAB II

GAMBARAN

UMUM

KEBIJAKAN

KEUANGAN 2.1 Kebijakan Pendapatan Desa G:\RPJMDes\Lampiran RKPDes.docx

18 2.2 Kebijakan Belanja Desa 2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya 3.2. Permasalahan Pembangunan

BAB IV

RENCANAPROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat 4.3. Pagu Indikatif Desa Masing-Masing Bidang

BAB V

PENUTUP

Lampiran-lampiran (2)

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ….. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 2 Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ….. merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun ….. . Pasal 3 RKP Desa dapat diubah dalam hal: a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b. Terdapatperubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, PemerintahDaerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten. Pasal 4 G:\RPJMDes\Lampiran RKPDes.docx

19

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Daerah dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 5 Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran ….. . Pasal 6 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa........ pada tanggal ……… KEPALA DESA ……….,

…..……………………………. Diundangkan di ………. pada tanggal …………… SEKRETARIS DESA ……….,

…..……………………………. Lembaran Desa ………. Tahun ….. Nomor …… Seri …..


20 J.

Contoh Format Daftar Usulan RKP Desa DAFTAR USULAN RKP DESA TAHUN …..

DESA

:

………………………………

KECAMATAN

:

………………………………

KABUPATEN

:

MALANG

PROVINSI

:

JAWA TIMUR

Bidang/Program/Kegiatan

No

Bidang 1

Program/ Kegiatan

Lokasi

Volume

Sasaran/ Manfaat

Prakiraan Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Jumlah

Sumber

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah Per Bidang 1 2

Pembangunan Desa

Jumlah Per Bidang 2

3


Jumlah Per Bidang 3 4

Pemberdayaan


21

Bidang/Program/Kegiatan

No

Bidang Masyarakat

Program/ Kegiatan

Lokasi

Volume

Sasaran/ Manfaat

Prakiraan Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Jumlah

Sumber

Jumlah Per Bidang 4 JUMLAH TOTAL

Mengetahui KEPALA DESA …………,

…..…………………………….

Desa …………………, tgl/bln/thn KETUA TIM PENYUSUN RKP DESA ……….,

…..…………………………….

Pj. BUPATI MALANG,

TTD. HADI PRASETYO


BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents