1
BUPATI MADIUN PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN DAN PENANDA TANGANAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN DI KABUPATEN MADIUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MADIUN, Menimbang
: a. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara
bijaksana
dengan
memperhatikan
kepentingan
generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis ; b. bahwa untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak
lingkungan
hidup,
kesehatan
manusia,
dan
makhluk hidup lainnya diperlukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; c. bahwa
untuk
memberikan
perlindungan
terhadap
lingkungan hidup agar tercipta lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, diperlukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, melalui penilaian dan pemeriksaan dokumen
lingkungan
hidup
serta
penerbitan
izin
lingkungan; d. bahwa dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, cepat dan tepat kepada masyarakat terhadap pemberian izin teknis oleh instansi terkait, perlu dilakukan langkah percepatan pelayanan; e. bahwa tugas pokok dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun telah diatur dengan ditetapkannya
2
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingungan Hidup Kabupaten Madiun; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Pelimpahan Kewenangan
Pemberian
Pembuangan
Limbah
dan
Cair,
Penandatanganan Izin
Penyimpanan
Izin Dan
Pengumpulan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Penerbitan Izin Lingkungan di Kabupaten Madiun. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan; 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah; MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN DAN PENANDA TANGANAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN DI KABUPATEN MADIUN. M e n e t a
3
p Pasal 1 k a Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: n 1. Daerah adalah Kabupaten Madiun. : 2. Bupati adalah Bupati Madiun. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah. 4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. 7. Izin Pembuangan Limbah Cair adalah 8. Izin Penyimpanan Sementara Dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah 9. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. 10.Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Madiun. 11.Instansi Pelayanan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Madiun adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perijinan satu pintu di Kabupaten Madiun. 12.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak lingkungan hidup. 13.Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah Keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal. 14.Rekomendasi UKL-UPL, adalah surat persetujuan terhadap suau Usaha dan/ atau kegiatan yang wajib UKL-UPL. 15.Pemrakarsa adalah setiap orang pribadi/ badan atau instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab atas suatu Usaha dan/ atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
4
16.Izin Usaha dan/ atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/ atau Kegiatan.
Pasal 2 Dengan
Peraturan
Penandatangan
ini,
Izin
dilimpahkan
Pembuangan
kewenangan
Limbah
Cair,
Pemberian
Izin
dan
Penyimpanan
Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Penerbitan Izin Lingkungan di Kabupaten Madiun dari Bupati Madiun kepada
Instansi
Pengelola
Lingkungan
Hidup
yaitu
Kepala
Kantor
Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun atau kepada Instansi Pengelola Pelayanan Perijinan Satu Pintu di Kabupaten Madiun.
Pasal 3 (1) Dalam melaksanakan kewenangan dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun atau Kepala Instansi Pengelola Pelayanan Perijinan Satu Pintu berkewajiban untuk : a. Melaksanakan proses Perizinan Pembuangan Limbah Cair Dan Penyimpanan
Sementara
dan
Pengumpulan
Limbah
Bahan
Berbahaya dan Beracun serta Penerbitan Izin Lingkungan; b. Menandatangani Penyimpanan
surat
izin
Sementara
pembuangan
dan
limbah
Pengumpulan
cair
Limbah
dan
Bahan
Berbahaya dan Beracun serta Penerbitan Izin Lingkungan; c. Memperhatikan
kelancaran
proses
perizinan
dalam
rangka
peningkatan pelayanan kepada masyarakat ; d. Melaporkan pelaksanaan kewajiban kepada Bupati Madiun secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu. (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun atau Kepala Instansi Pengelola Pelayanan Perijinan Satu Pintu tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5
Pasal 3 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.
Ditetapkan di pada tanggal
: Madiun : 28 Oktober 2016
BUPATI MADIUN, ttd MUHTAROM
Diundangkan di Madiun pada tanggal 28 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH ttd Ir. TONTRO PAHLAWANTO Pembina Utama Muda NIP. 19651110 199208 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 28 TAHUN 2016 SALINAN Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd WIDODO, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19611215 198903 1 006
