SALINAN
BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok; b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.
UndangUndang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. UndangUndang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
/srv/www/vhosts/releases/66/save/queued/3/2/a/32a976b61c1af767d4bbb93eafcb267c/i_e399f2b2e9258f57.doc
1
4. UndangUndang….
4. UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Bupati adalah Bupati Belitung. 3. Pemerintahan…. /srv/www/vhosts/releases/66/save/queued/3/2/a/32a976b61c1af767d4bbb93eafcb267c/i_e399f2b2e9258f57.doc
2
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. 7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. 8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 9. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan. 10. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciriciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masingmasing agama secara permanen. 11. Tempat…. /srv/www/vhosts/releases/66/save/queued/3/2/a/32a976b61c1af767d4bbb93eafcb267c/i_e399f2b2e9258f57.doc
3
11. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anakanak. 12. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara. 13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha. 14. Tempat Umum adalah suatu tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersamasama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat. 15. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR. 16. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersamasama untuk kegiatan masyarakat. 17. Pimpinan atau penanggungjawab KTR adalah orang atau badan yang karena jabatannya memimpin atau bertanggungjawab atas tempat atau fasilitas yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. 18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. 19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usahan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya. 20. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
BAB II /srv/www/vhosts/releases/66/save/queued/3/2/a/32a976b61c1af767d4bbb93eafcb267c/i_e399f2b2e9258f57.doc
4
BAB….
MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Penetapan KTR dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Pasal 3 Penetapan KTR bertujuan untuk: a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat; b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup; c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau; d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain. BAB III KAWASAN TANPA ROKOK Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah menetapkan KTR, meliputi : a.
fasilitas pelayanan kesehatan;
b.
tempat proses belajar mengajar;
c.
tempat anak bermain;
d.
tempat ibadah;
e.
angkutan umum;
f.
tempat kerja;
g.
tempat umum; dan
h.
tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Pimpinan atau Penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib menerapkan KTR. Pasal…. Pasal 5 /srv/www/vhosts/releases/66/save/queued/3/2/a/32a976b61c1af767d4bbb93eafcb267c/i_e399f2b2e9258f57.doc
5
KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan fasilitas dan/atau tempat yang dimiliki/dikuasai dan/atau izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 6 (1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar. (2) Pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus merokok. (3) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik; b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas; c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan d. jauh dari tempat orang berlalulalang. Pasal 7 (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib memasang tanda
larangan merokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (2) Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan pada lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca. (3) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut. BAB….
BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 8 /srv/www/vhosts/releases/66/save/queued/3/2/a/32a976b61c1af767d4bbb93eafcb267c/i_e399f2b2e9258f57.doc
6
Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib untuk: a. melakukan pengawasan internal pada KTR yang menjadi tanggung jawabnya; b. melarang semua orang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya; c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada KTR yang menjadi tanggung jawabnya; dan d. memasang tandatanda dan pengumuman “dilarang merokok” sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat tempat yang dipandang perlu dan mudah terlihat, mudah terbaca. Pasal 9 (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR. (2) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR. (3) Setiap orang dilarang menjual rokok kepada anakanak atau wanita hamil. (4) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 10 (1) Masyarakat dapat berperan serta dan aktif dalam mewujudkan KTR. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a.
Individu/perorangan;
b.
Kelompok;
c.
Badan Hukum atau Badan Usaha; dan
d.
Lembaga atau Organisasi. (3) Peran….
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan dengan cara: a. berperan aktif untuk tidak merokok didalam ruang atau /srv/www/vhosts/releases/66/save/queued/3/2/a/32a976b61c1af767d4bbb93eafcb267c/i_e399f2b2e9258f57.doc
7
rumah; b. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR; c. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan; d. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR; e. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan f. kegiatan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan KTR. BAB VI SATUAN TUGAS PENEGAK Pasal 11 (1) Dalam rangka untuk menegakkan KTR di Daerah dibentuk satuan tugas penegak KTR. (2) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari instansi terkait. (3) Pembentukan satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KTR sesuai dengan kewenangan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyebarluasan informasi melalui kegiatan sosialisasi di media cetak maupun elektronik; b. koordinasi…. b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat atau perkumpulan, tokoh agama dan tokoh masyarakat; c. merumuskan kebijakan untuk memberikan perlindungan /srv/www/vhosts/releases/66/save/queued/3/2/a/32a976b61c1af767d4bbb93eafcb267c/i_e399f2b2e9258f57.doc
8
kepada masyarakat dari pengaruh negatif asap rokok; dan d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. Pasal 13 (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan KTR sesuai dengan kewenangan. (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui: a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan KTR; dan b. ketaatan pimpinan atau penanggung jawab KTR terhadap ketentuan penyelenggaraan KTR. Pasal 14 (1) Bupati dapat mendelegasikan wewenang pembinaan dan pengawasan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing. (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 (1) Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, dan menjual rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa: a. b. c. d.
teguran lisan; peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; dan/atau pencabutan izin.
teguran….
BAB IX PEMBIAYAAN /srv/www/vhosts/releases/66/save/queued/3/2/a/32a976b61c1af767d4bbb93eafcb267c/i_e399f2b2e9258f57.doc
9
Pasal 16 (1) Pembiayaan fasilitas penunjang dalam rangka pelaksanaan KTR
pada tempat umum atau tempat kerja milik pemerintah daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), pembiayaan
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan KTR yang meliputi biaya pembinaan, pengawasan, serta penegakan hukum pada KTR yang dimiliki atau dikuasasi atau ijinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah.
BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 17 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini. (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum terkait dengan pelanggaran ketentuan KTR; d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
e. melakukan….
e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan dan/atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR; dan f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.
/srv/www/vhosts/releases/66/save/queued/3/2/a/32a976b61c1af767d4bbb93eafcb267c/i_e399f2b2e9258f57.doc
10
BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat
(3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). (2) Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, menjual,
dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (3) Setiap badan yang mempromosikan, mengiklankan, dan/atau
menjual rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar
ketentuan Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) merupakan pelanggaran.
BAB….
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.
/srv/www/vhosts/releases/66/save/queued/3/2/a/32a976b61c1af767d4bbb93eafcb267c/i_e399f2b2e9258f57.doc
11
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 21 Oktober 2016 BUPATI BELITUNG,
Ttd.
SAHANI SALEH Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 21 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,
Ttd.
KARYADI SAHMINAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.8/2016) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 8 TAHUN 2016
/srv/www/vhosts/releases/66/save/queued/3/2/a/32a976b61c1af767d4bbb93eafcb267c/i_e399f2b2e9258f57.doc
12
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
I.
UMUM Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin. Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5 (lima) juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 (sepuluh) juta kematian pada tahun 2020, dengan 70% (tujuh puluh perseratus) kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke3 di dunia setelah China dan India. Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain disekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (main stream) yang mengandung 25% (dua puluh lima perseratus) kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (side stream) yang mengandung 75% (tujuh puluh lima perseratus) kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik). Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang terkandung dalam rokok bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum. Perlindungan…. Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok orang lain (perokok pasif) perlu dilakukan mengingat risiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar asap rokok. Perokok pasif juga terkena penyakit lainnya seperti perokok antara lain penyakit jantung iskemik yang disebabkan oleh asap rokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak
/srv/www/vhosts/releases/66/save/queued/3/2/a/32a976b61c1af767d4bbb93eafcb267c/i_e399f2b2e9258f57.doc
13
ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka bersentuhan dengan perokok aktif. Tidak ada batas aman untuk pemaparan asap rokok orang lain. Bahaya asap rokok orang lain dihadapi antara lain, bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orangorang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asthma serta menyebabkan asthma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan, kelahiran prematur dan kematian. Bayi dan anakanak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain akan menderita sudden infant death syndrome, Infeksi Saluran Pernafasan Bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan yang orang tuanya tidak merokok. Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak Selain…. terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan. Kesehatan merupakan hak manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok juga harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari
/srv/www/vhosts/releases/66/save/queued/3/2/a/32a976b61c1af767d4bbb93eafcb267c/i_e399f2b2e9258f57.doc
14
kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya. UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Pasal 115 ayat (2) mengatur bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Kawasan tanpa rokok, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep dari peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di kawasan tanpa rokok. Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembagalembaga pemerintah dan nonpemerintah, untuk melindungi hakhak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok. Guna menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang maka diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung mauapun tidak langsung terhadap kesehatan. Berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Kawasan Tanpa Rokok.
II.
PASAL DEMI PASAL
II. PASAL….
Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 /srv/www/vhosts/releases/66/save/queued/3/2/a/32a976b61c1af767d4bbb93eafcb267c/i_e399f2b2e9258f57.doc
15
Ayat (1) Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi: rumah sakit, rumah bersalin, klinik/poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, laboratorium, posyandu, apotik dan tempat pelayanan kesehatan lainnya. Tempat proses belajar mengajar meliputi: sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan latihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan tempat kursus. Tempat anak bermain meliputi: kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak Kanak. Tempat ibadah meliputi: masjid/mushola/surau/langgar, gereja, vihara, klenteng, dan pura. Angkutan umum meliputi: bus umum, taksi, angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan sekolah dan bus angkutan karyawan, angkutan antar kota, dan angkutan air. Tempat kerja meliputi: perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, industri, dan bengkel. Tempat umum meliputi: pasar modern, tempat hiburan, hotel, restoran, bandar udara, pelabuhan, terminal, dan tempat sarana olah raga. Tempat lain: tempat tertentu yang dimanfaatkan bersamasama untuk kepentingan masyarakat. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7
Pasal….
Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. /srv/www/vhosts/releases/66/save/queued/3/2/a/32a976b61c1af767d4bbb93eafcb267c/i_e399f2b2e9258f57.doc
16
Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 25
/srv/www/vhosts/releases/66/save/queued/3/2/a/32a976b61c1af767d4bbb93eafcb267c/i_e399f2b2e9258f57.doc
17