BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 18 tanggal 30 Desember 2011 serta dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diatur dan dijabarkan tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\31-PLKS RETRIBUSI IMB-ok_C2700.doc

1

4.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4247);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);


2

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain; 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedomam Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2007 tentang Pedomam Umum Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 11); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 18); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Belitung.


3

2.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.

3.

Bupati adalah Bupati Belitung.

4.

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat KPTSP adalah Kantor pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung.

5.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung.

6.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung.

7.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.

8.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.

Pemohon adalah setiap orang, Badan Hukum atau Usaha, Kelompok orang dan lembaga atau Organisasi yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Kabupaten dan untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada Pemerintah.

10. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah Izin yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada pemohon, untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. 11. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa angka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa sampul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 12. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagaian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan agama, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, maupun kegiatan khusus. 13. Indeks Terintegrasi atau terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi. 14. Merubah Bangunan Adalah kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung untuk merehabilitasi/ merenovasi bangunan gedungyang meliputi : perbaikan/perawatan, perubahan dan pengurangan.


4

15. Perubahan Izin mendirikan bangunan atau Izin Penggunaan Bangunan adalah pekerjaan merubah satu guna bangunan menjadi guna bangunan lain. 16. Balik Nama atau Pemisahan Izin Mendirikan Bangunan atau Izin pengguna bangunan adalah pekerjaan merubah kepemilikan IMB orang pribadi, badan hukum/usaha, kelompok orang, atau lembaga/ organisasi. 17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi, badan hukum/usaha, kelompok orang, atau lembaga/ organisasi. 18. Jasa Izin Tertentu adalah jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi, badan hukum/usaha, kelompok orang, atau lembaga/ organisasi. 19. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian IMB yang diberikan kepada orang pribadi, badan hukum/usaha, kelompok orang, atau lembaga/ organisasi. 20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, badan hukum/usaha, kelompok orang, atau lembaga/ organisasi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten. 22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.


5

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI IMB Pasal 2 (1)

Atas pemberian izin dalam penyelenggaraan bangunan gedung dipungut Retribusi.

(2)

Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan tertentu dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi, badan hukum/usaha, kelompok orang, atau lembaga/ organisasi, kecuali bangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(3)

Subjek retribusi adalah orang pribadi, badan hukum/usaha, kelompok orang, atau lembaga/ organisasi yang memperoleh izin dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

(4) Jenis kegiatan yang dikenakan Retribusi IMB meliputi : a.

pembangunan bangunan gedung baru dan/atau perluasan bangunan;

b.

rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung (meliputi perbaikan, perawatan, perubahan, pengurangan);

c.

pelestarian atau pemugaran cagar budaya;

d.

perubahan fungsi bangunan, pemecahan IMB, dan balik IMB; dan

e.

pembangunan prasarana bangunan rehabilitasi prasarana bangunan gedung.

gedung,

dan

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA RETRIBUSI IMB Pasal 3 (1)

Tingkat pengguna jasa didasarkan pada faktor penetapan bangunan gedung baru atauperluasan bangunan gedung, nilai bangunan rehabilitasi ataurenovasi bangunan gedung, nilai prasarana bangunan gedung baru dan nilai rehabilitasi prasarana bangunan gedung.

(2)

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian layanan perizinan IMB dengan menggunakan Indeks berdasarkan fungsi bangunan, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengecekan lapangan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.


6

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IMB Pasal 4 (1)

Struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung berdasarkan rumusan yang ditentukan sebagai berikut : a.

pembangunan bangunan gedung baru : HSbg;

L x Ii x 1, 00 x

b.

rehabilitasi/ renovasi bangunan gedung : L x li x Tk x HSbg;

c.

prasarana bangunan gedung: V x I x 1,00 x HSpbg;

d.

rehabilitasi prasarana bangunan gedung : V x I x Tk x HSpbg. Keterangan : L : Luas lantai bangunan gedung li : Indeks terintegrasi V : Volume/ Besaran (dalam satuan M2, M’ , M dan Unit) I : Indeks Tk : Tingkat kerusakan, ditentukan : 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang. 0,55 untuk tingkat kerusakan berat. HSbg : Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif) HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung 1, 00 : Indeks pembangunan baru

(2)

Komponen rumusan penghitungan dan nilai satuan tarif Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas : a.

tarif dasar satuan retribusi IMB;

b.

komponen retibusi untuk perhitungan besarnya retribusi IMB;

c.

indeks sebagai faktor pengali tarif satuan retribusi IMB;

d.

indeks terintegrasi terpadu perhitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung;

e.

indeks perhitungan besarnya prasarana bangunan gedung;

f.

daftar kode dan indeks penghitungan besarnya retribusi IMB; dan

g.

bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement) diatas/ bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum. Untuk bangunan gedung atau bagian gedung bangunan gedung ditetapkan Indeks pengali tambahan sebesar 1.30 untuk mendapatkan indeks terintregrasi.


retribusi

IMB

untuk

7

(3)

Tarif retribusi administrasi IMB meliputi : pembuatan salinan (duplikat) IMB yang hilang atau rusak ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per izin, dan untuk legalisasi IMB tidak dipungut biaya.

(4)

Tarif retribusi perubahan fungsi bangunan atas IMB yang telah diterbitkan, ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari retribusi semula.

(5)

Tarif retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung yang nilainya tidak dapat dihitung dengan satuan, ditetapkan sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) dari harga rencana anggaran biaya.

(6)

Tarif retribusi Pemecahan IMB dan balik nama ditetapkan sebesar 1% (satu persen) per izin dari retribusi semula.

(7)

Contoh perhitungan Retribusi IMB berdasarkan struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB V BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENERBITAN SKRD DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN Pasal 5

(1)

Bentuk dan isi SKRD Retribusi IMB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana format contoh yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2)

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nomor urut. BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI IMB Pasal 6

(1)

Retribusi IMB yang terutang wajib dilunasi.

(2)

Pembayaran retribusi dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

(3)

Besarnya Retribusi IMB diberitahukan kepada pemohon izin secara tertulis.

(4)

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan bukti tanda terima.

(5)

Pembayaran Retibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pemberitahuan diterima pemohon.


8

(6)

Retribusi harus dibayar sebelum IMB diberikan.

(7)

Pemohon diberikan tanda terima Retibusi yang sah.

(8)

Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x 24 jam atau dalam waktu yang diatur oleh Bupati. Pasal 7

(1)

Wajib Retribusi IMB melakukan pembayaran kepada Bendahara penerimaan berdasarkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2)

Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dan menyetorkan ke tempat pembayaran memperoleh tanda bukti pembayaran berupa SSRD sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3)

Untuk penyetoran yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan, maka Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi : a.

Lembar 1

untuk wajib retribusi (warna putih);

b.

Lembar 2

untuk DPPKAD (warna biru);

c.

Lembar 3 dan

untuk Bendahara Penerimaan (warna kuning);

d.

Lembar 4 untuk Dinas atau Instansi yang ditunjuk untuk mengelola perizinan (warna merah).

(4)

Bendahara Penerimaan dalam waktu 1 x 24 Jam harus menyetor uang retribusi yang diterima ke Kas Daerah dengan Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5)

Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut : a.

apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggungjawab bendahara yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Kantor;

b.

apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan yang dilakukan dengan Berita Acara serah terima;

c.

apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan Bendahara Penerimaan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan


9

Bendahara Penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan pengganti. BAB VII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 8 (1)

Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3)

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(4)

Penagihan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan STRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB VIII TATA CARA MENGANGSUR ATAU MENUNDA PEMBAYARAN RETRIBUSI IMB Pasal 9

(1)

Wajib Retribusi IMB dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi kepada Bupati melalui Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk.

(2)

Terhadap permohonan mengangsur atau menunda pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor menyampaikannya kepada Bupati Up. Tim Pendapatan Asli Daerah untuk dilakukan verifikasi. Pasal 10

(1)

(2)

Pengangsuran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan dengan ketentuan : a.

diangsur 2 (dua) tahap dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan; dan

b.

diangsur 3 (tiga) tahap dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

Penundaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.


10

BAB IX TATA CARA DAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IMB Pasal 11 (1)

Wajib Retribusi IMB dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.

(2)

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan wewenangnya kepada Tim Pendapatan Asli Daerah untuk dilakukan verifikasi.

(3)

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pendapatan Asli Daerah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Tim PAD, harus memberikan jawaban diterima atau ditolak. Pasal 12

Pemberian pengangsuran, penundaan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13 (1)

Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (5) kepada pemohon dikenakan denda 1% (satu persen) untuk setiap keterlambatan dan paling tinggi 100 % (seratus persen) dari besarnya retribusi yang diperhitungkan.

(2)

Apabila dalam jangka waktu 100 (seratus) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) belum dilaksanakan oleh pemohon atau yang diberi kuasa, maka IMB tidak dapat diterbitkan atau dibatalkan.

(3)

Permohonan IMB yang diajukan pada saat proses pembangunan berjalan, dikenakan retribusi tambahan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya retribusi yang harus dibayar.

(4) Permohonan IMB yang diajukan setelah bangunan selesai dikerjakan, dikenakan retibusi tambahan sebesar 100 % (seratus persen) dari besarnya retribusi yang harus dibayar. (5)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan terhadap bangunan yang tidak melanggar standar teknis bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan dokumen rencana kota.


11

(6) Bangunan gedung yang pada saat dimohon IMB setelah bangunan gedung selesai dikerjakan tidak sesuai dengan standar teknis bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan dokumen rencana kota, maka IMB tidak dapat diterbitkan. BAB XIII PELAPORAN RETRIBUSI Pasal 14 (1)

Kepala Dinas harus melaporkan setiap bulan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi hasil pelaksanaan pungutan retribusi kepada Bupati, dengan tembusan : a.

Up. Kepala DPPKAD Kabupaten Belitung;

b.

Up. Inspektur Kabupaten Belitung.

(2)

Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikirim selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

(3)

Bentuk Laporan bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB XIV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 15

(1)

Bendahara Penerimaan wajib membukukan penerimaan dan penyetoran retribusi ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dengan dilengkapi Buku Kas Pembantu (BKP), sesuai jenis pungutan yang diterima.

(2)

Bendahara Penerimaan harus membubuhkan tulisan pada sampul depan Buku Kas Umum (BKU) sebagai tanda pengenal, menghitung dan membubuhkan nomor pada setiap lembar halaman di sudut kanan atas dan diparaf, serta membuat format halaman terakhir untuk catatan bagi pemeriksa.

(3)

Buku Kas Umum (BKU) ditutup pada setiap akhir bulan dan setiap 3 (tiga) bulan sekali dibuatkan Berita Acara. Pasal 16

(1)

Bilamana tidak ada pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, jika dianggap perlu atau setidak-tidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuknya, melakukan pemeriksaan kas secara mendadak dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Register Penutupan Kas.


12

(2)

Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Bupati : a.

Up. Kepala DPPKAD Kabupaten Belitung;

b.

Up. Inspektur Kabupaten Belitung.

(3)

Bendahara Penerimaan atau Bendahara penerimaan Pembantu membubuhkan tandatangannya di sebelah kanan bawah pada Berita Acara Pemeriksaan Kas sedangkan Atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuknya wajib membubuhkan tandatangan disebelah kiri dengan penegasan kata ‘mengetahui/ menyetujui’.

(4)

Pada saat Buku Kas Umum (BKU) ditutup karena adanya pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa serta diketahui dan disetujui oleh atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuknya dengan membuat catatan seperlunya pada halaman terakhir dari Buku Kas Umum (BKU) dan membubuhkan tanda tangannya. BAB XV INSTANSI PELAKSANA Pasal 17

(1)

Instansi pelaksana pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung.

(2)

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Bangunan Gedung secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung. BAB XVI KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 18

Ketentuan pelaksanaan dan petunjuk teknis pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


13

Pasal 20 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 28 September 2012 BUPATI BELITUNG, Ttd. DARMANSYAH HUSEIN Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 28 September 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,

Ttd. ABDUL FATAH BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2012 NOMOR 31


14

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : 31 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN I.A. Tarif dasar/ satuan Retribusi Izin Mend irikan Bangunan No 1 1. 2.

JENIS BANGUNAN 2 Bangunan gedung Prasarana bangunan gedung a. kontruksi pembatas/ pengaman/penahan b. kontruksi penanda masuk c. kontruksi perkerasan d. kontruksi penghubung e. kontruksi kolam/ reservoir bawah tanah f. kontruksi menara non komersil (ketinggian) g. kontruksi menara komersil (ketinggian) h. kontruksi monumen i. kontruksi instalasi/gardu listrik j. kontruksi instalasi/gardu telephon k. kontruksi reklame/papan nama

SATUAN 3 m2

TARIF SATUAN 4 Rp. 10.000,-

m2 / unit m2 m2 / unit m2 M M M m2 m2 m2

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

m2

2.000,2.000,2.000,2.000,2.000,25.000,125.000,2.000,2.000,2.000,2.000,-

I.B. Tabel Komponen Untuk Penghitungan Besarnya Retribusi IMB : NO

JENIS KOMPONEN BIAYA

1.

Biaya penyelenggara bangunan gedung

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI

a. Bangunan gedung 1)

Pembangunan bangunan gedung baru

Luas BgxIndeks Terintregasix 1,00 x HSbg

2)

Rehabilitasi/renovasi

a) Rusak sedang


Bangunan gedung

b) Rusak berat


Pelestarian / pemugaran

a) Pratama


b) Madya


c) Utama


3)

b. Prasarana Bangunan gedung 1)

Pembangunan baru

2)

Rehabilitasi

CATATAN

: Indeks Terintegrasi HSbg Hspbg

Volume x Indeks x 1,00 x HSpbg a) Rusak sedang

Volume x Indeks x 0,45 x HSpbg

b) Rusak berat

Volume x Indeks x 0,65 x HSpbg

: hasil perkalian dari indeks – indeks parameter : Harga Retribusi Satuan bangunan gedung : Harga Retribusi Satuan Prasarana bangunan gedung

I.C.


Indeks Faktor Pengali .................

15

I.C. Indeks Faktor Pengali Harga Satuan Retribusi IMB NO

TINGKAT PENGGUNA JASA

INDEKS

1. Bangunan Gedung a) Pembangunan bangunan gedung baru b) Rehabilitasi/Renovasi 1) rusak sedang 2) rusak Berat

1.00 0.45 0.65

c) Pelestarian/pemugaran 1) Pratama 2) Madya 3) Utama

0.65 0.45 0.30

2. Prasarana bangunan gedung a) Pembangunan baru b) Rehabilitasi/Renovasi 1) rusak sedang 2) rusak Berat

1.00 0.45 0.65

I.D. Indeks Terintegrasi Penghitungan Retribusi IMB (Untuk Bangunan Gedung) : FUNGSI Parameter 1

2

KLASIFIKASI

WAKTU PENGGUNAAN

Indeks

Paramater

Bobot

Parameter

Indeks

Parameter

Indeks

3

4

5

6

7

8

9

1.

Hunian

0,005/0,5

2.

Keagaman

3.

Usaha

4.

Sosial dan budaya

5.

Khusus

2.00

6.

Ganda/Campuram

4.00

1.

Kompleksitas

0,25

0,00 3.00 0,000/1,00

2.

3.

Permanensi

Resiko

0,20

0,15

Kebakaran

4.

5.

6.

7.

Jalan

Lokasi

Ketinggian

Kepemilikan

0.15

0.10

0.10

0.05

a.

Sederhana

0,40

1.

Sementara jangka pendek

0,40

b.

Tidak sederhana

0,70

2.

Sementara jangka

0,70

c.

Khusus

1,00

a.

Darurat

0,40

b.

Semi permanen

0,70

c.

Permanen

1,00

a.

Rendah

0,40

b.

Sedang

0,70

c.

Tinggi

1,00

a.

Jln. Artereli

1,00

b.

Jln. Kolektor

0.7

c.

Jln. Desa

0.5

d.

Jln. Setapak

0.4

a.

Renggang

0,40

b.

Sedang

0,70

c.

Padat

1,00

a.

Rendah

0,40

b.

Sedang

0,70

c.

Tinggi

1,00

a.

Negara/yayasan

0,40

b.

Perorangan

0,70

c.

Badan usaha swasta

1,00

Menengah 3.

Tetap

1,00

I.E. Tabel Indeks Terintregasi .....................


16

I.E. Tabel Indeks Terintregasi Penghitungan Retribusi IMB (Untuk Prasarana Bangunan Gedung) : NO

JENIS PRASARANA

BANGUNAN

PEMBANGUNAN BARU

RUSAK BERAT

RUSAK SEDANG

*)

Indeks

Indeks

Indeks

Indeks

1

2

3

4

5

6

7

1.00

0,65

0,45

0,00

1.00

0,65

0,45

0,00

1.00

0,65

0,45

0,00

1.00

0,65

0,45

0,00

1.00

0,65

0,45

0,00

1.00

0,65

0,45

0,00

1.00

0,65

0,45

0,00

1.00

0,65

0,45

0,00

1.00

0,65

0,45

0,00

1.

2. 3.

Konstruksi pembatas/

a.

Pagar

Penahan/Pengaman

b. c.

Tanggul/relaining wall Turap batas kavling/persil

a.

Gapura

b.

Gerbang

a.

Jalan

b. c.

Lapangan Upacara Lapangan Olah raga terbuka

a.

Jembatan

b.

Box culvert

a.

Kolam renang

b.

Kolam pengolahan air

c.

Resevoir dibawah tanah

a.

Menara antene

b.

Menara reservoir

c.

Cerobong

a.

Tugu

b.

Patung

a. b.

Instalasi listrik Instalasi telepon/komunikasi

c.

Instalasi pengolahan

a.

Billboard

b.

Papan iklan Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)

Kontruksi penanda masuk lokasi Kontruksi perkerasan

4.

Konruksi penghubung

5.

Kontruksi kolam/reesevoir bawah tanah

6.

Kontruksi menara

7.

Kontruksi monumem

8.

Konstuksi Instalasi/gardu

9.

Kontruksi reklame/papan nama

c.

CATATAN : 1. Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik negara. 2. Jenis kontruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan Bupati.

I.F. Daftar Kode Dan Indeks Penghitungan ...................


17

I.F. Daftar Kode Dan Indeks Penghitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan : NO

KODE

JENIS

1

2

1.

1000

BANGUNAN GEDUNG

1100

LINGKUP PEMBANGUNAN

1110

Pembangunan baru

1120 1121

INDEKS

3

Rehabilitasi/Renovasi Rehabilitasi/Renovasi sedang

KODE

JENIS

INDEKS

2

3

1

1.00

2000

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

2100

LINGKUP PEMBANGUNAN

2110

Pembangunan baru

1.00

0.45

2120

0.65

2121

Rehabilitasi sedang

0.45

2122

Rehabilitasi berat

0.65

2200

JENIS PRASARANA

1.00

1112

Rehabilitasi/Renovasi berat

1130

Pelestarian

1131

Pelestarian pratma

0.65

1132

Pelestarian madya

0.45

1133

Pelestarian utama

0.3

1200

FUNGSI

Rehabilitasi

Kontruksi Pembatas/

1210 1220 1240 1250 1260 1270

Hunian Keagamaan Usaha Sosial Khusus Campuran/Ganda

0.05/0.5 0 0.00 3.00 0.00/1.0 0 2.00 4.00

Penahan/pengaman 2211

Pagar

2212

Tanggul/retaining wall Turup batas kavling/persil

2213 2214 2220 2221

*** Kontruksi penanda masuk Gapura

2222

Gerbang

2223

***

2230

Kontruksi perkerasan

1300

KLASIFIKASI

1310

Kompleksitas

0.25

2231

Jalan

1311

Sederhana

0.40

2232

Lapangan parker

1312

Tidak sederhana

0.70

2233

Lapangan Upacara

1330

Risiko kebakaran

0.15

2224

Lapangan olah raga

1331

Rendah

0.40

1332

Sedang

0.70

2225

***

Tinggi

1.00

2240

Kontruksi penghubung

1340

ZONASI JALAN

2241

Jembatan

Jalan Setapak

0.40

2242

Box culvert

Jalan Desa

0.50

2243

0.70

2250

*** Kontruksi kolam/reservoir

1344 1345 1346 1350

Jalan Arteleri Jalan Utama Lokasi (Kepadatan bangunan

1.00

1351 1352 1353 1360 1361 1362 1363

1.00

Kolam renang

2252

kolam pengolahan air

Renggang

0.40

2253

Reservoir air bawah tanah

Sedang

0.70

2254

***

Padat Ketinggian bangunan gedung

1.00

2260

Konstruksi menara

0.10

2261

Rendah

0.40

2262

Menara reservoir

Sedang

0.70

2263

Cerobong

2264

***

1.00

Menara antenna

Tinggi

1.00

1370

Kepemilikan

0.45

2270

Kontruksi monument

1371

Negara/yayasan

0.40

2271

Tugu

1372

Perorangan

0.70

2272

Patung

1373

Badan usaha

1.00

*** 1400 WAKTU PENGGUNAAN


1.00

Bawah tanah 2251

Gedung

1.00

Terbuka

1333 1343

1.00

1.00

…………. 18

1400

WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG

1410 1420 1430

Sementara jangka pendek

0,40

Sementara jangka menengah

0,70

Tetap

1.00

2280

Kontruksi instalasi

2281

Instalasi listrik

2282

Instalasi telepon/

1.00

Komunikasi 2283

Instalasi pengolahan

2284

***

2290

Kontruksi reklame /

1.00

papan nama 2291

Billboard

2292

Papan Iklan

2293

Papan nama

2294

***

Catatan : Jenis kontruksi lainnya yang termasuk prasarana gedung ditetapkan Pemerintah

BUPATI BELITUNG, ttd.

DARMANSYAH HUSEIN


19

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN CONTOH PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB CONTOH : 1 Fungsi bangunan gedung Jenis Bangunan Nama Pemilik Alamat pemilik Lokasi bangunan

: : : : :

Hunian. Rumah Tempat Tinggal M. X Jalan Yos sudarso Jalan Yos Sudarso

A. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG 1. Luas lantai bangunan 2. Jumlah lantai

: 240,00 m 2 : 1 (satu) lantai

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG 1. Pagar 2. Waste water Treatmen

: 60,00 m 2 : 3,00 m 2

RETRIBUSI 1. Harga satuan Retribusi bangunan gedung 2. Harga satuan Retribusi Prasarana bangunan gedung  Pagar  Waste water treatmen

: Rp.10.000,- m 2 : Rp. 2.000,- m : Rp. 2.000,- m

2 2

B. PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB 1.

INDEKS PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI a. Daftar Indeks bangunan gedung yang dimaksud :

Kode

Jenis

1110 Pembangunan Baru

Indeks

Klasifikasi

1,00

1200 FUNGSI 1212 Rumah tempat tinggal

0,50

1300 KLASIFIKASI 1310 Kompleksitas 1311 Sederhana

0,15

2211

Pagar

2250

Kontruksi kolam

2254

Waste w ater treatmen

1,00 1,00 1,00

0,11

0,10

0,07

0,10

0,04

0.05

0,04

0,40

1370 Kepemilikan 1372 Perorangan

Kontruksi pembatas/penahan/pengaman

0,70

1360 Ketinggian Bangunan 1362 1 Lantai

0,20

2210

0,70

1350 Lokasi bangunan 1352 Sedang

0,20

Indeks

Pembangunan baru

1,00

1330 Resiko Kebakaran 1332 Sedang

0,10

Jenis

2110

0,40

1320 Permanensi 1323 Permanen

0,25

Kode

0,70 Jumlah

0,56

1400 WAKTU PENGGUNAAN 1430 Tetap

1,00

b. Indeks terintegrasi Bangunan gedung (Fungsi x Klasifikasi x Waktu penggunaan) It = 0,50 x 0,56x 1.00 =0,28 2. PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung 1000 Bangunan Gedung 240.00 x 0,28 x1.00 x Rp. 10.000,= Rp. 672.000,2000 Prasarana Bangunan gedung 221 Pagar 60.00 x 1.00 x Rp. 2.000,= Rp 120.000,2254 Waste Water Treakme 50.00 x 1.00 x Rp. 2.000,= Rp. 100.000,b. Jumlah Retibusi yang harus dibayar = Rp. 892.000,Terbilang : Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah.

CONTOH : 2 ……………


20

CONTOH : 2 Fungsi bangunan gedung Jenis Bangunan Nama Pemilik Alamat pemilik Lokasi bangunan

: : : : :

Hunian. Rumah Tempat Tinggal M.X Jalan Yos sudarso Jalan Yos Sudarso

A. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG 1. Luas lantai bangunan : 240,00 M2 2. Jumlah lantai : 2 Lantai PRASARANA BANGUNAN GEDUNG 1. Pagar 2. Waste water Treatmen

: 60,00 M2 : 5,00 M2

RETRIBUSI 1. Harga satuan Retribusi bangunan gedung 2. Harga satuan Retribusi Prasarana bangunan gedung  Pagar  Waste water treatmen

: Rp. 10.000,: Rp. 2.000,: Rp. 2.000,-

M2

M2 M2

B. PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB 1. INDEKS PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI a. Daftar Indeks bangunan gedung yang dimaksud : b. Indeks terintegrasi Bangunan gedung ( Fungsi x Klasifikasi x Waktu penggunaan ) It = 0,50 x 0,760 x 1.00 = 0,38 2. PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

1000

BANGUNAN GEDUNG

1000

LINGKUP PEMBANGUNAN

Kode

Jenis


Perkalian

Indeks

Klasifikasi

1,00

1200 FUNGSI 1212 Rumah tempat tinggal

0,50

1300 KLASIFIKASI 1310 Kompleksitas 1312 Tidak sederhana

0,11

0,10

0,10

0,10

0,07

0.05

0,04

Indeks

2110

Pembangunan baru

2210


2211

Pagar

2250

Kontruksi kolam

2254


1,00 1,00 1,00

0,70


0,15

Jenis

1,00

1360 Ketinggian Bangunan 1363 Sedang (2-3)lantai

0,20

LINGKUP PEMBANGUNAN

0,70

1350 Lokasi bangunan 1352 padat

0,20

2100 Kode

1,00

1338 Resiko kebakaran 1332 Sedang

0,18


0,70


0,25

2000

0,70 Jumlah

0,760


1,00

a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung 1000 Bangunan Gedung 240.00 x 0,38 x1.00 x Rp. 10.000,2000 Prasarana Bangunan gedung 221 Pagar 60,00 x 1.00 x Rp. 2.000,2254 Waste Water Treakme 5,00 x 1.00 x Rp. 2.000,b. Jumlah Retibusi yang harus dibayar Terbilang : Satu Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah.

= Rp. 912.000,= Rp 120.000,= Rp.

10.000,-

= Rp. 1.042.000,-

CONTOH. 3 ……………..


21

CONTOH. 3 Fungsi bangunan gedung Jenis Bangunan Nama Pemilik Alamat pemilik Lokasi bangunan

: : : : :


: 270,00 M2 : 3 Lantai

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG 1. Pagar 2. Waste water Treatmen RETRIBUSI 1. Harga satuan Retribusi bangunan gedung 2. Harga satuan Retribusi Prasarana bangunan gedung  Pagar  Waste water treatmen

Usaha. Toko xxx Jalan Yos sudarso Jalan Yos Sudarso

: 90,00 M2 : 7,00 M2 : Rp. 10.000,: Rp. 2.000,: Rp. 2.000,-

M2

M2 M2

B. PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB 1. INDEKS PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI a. Daftar Indeks bangunan gedung yang dimaksud :

1000

BANGUNAN GEDUNG

1000

LINGKUP PEMBANGUNAN

Kode

Jenis


Perkalian

Indeks

Klasifikasi

1,00

1200 FUNGSI 1212 Usaha

3,00


0,11

0,10

0,10

0,10

0,07

0.05

0,04

Jenis

Indeks

2110

Pembangunan baru

2210


2211

Pagar

2250

Kontruksi kolam

2254


1,00 1,00 1,00

0,70


0,15

Kode

1,00


0,20

LINGKUP PEMBANGUNAN

0,70


0,20

2100

1,00

1330 Resiko kebakaran 1332 sedang

0,18


0,70


0,25

2000

0,70 Jumlah

0,760


1,00

b. Indeks terintegrasi Bangunan gedung ( Fungsi x Klasifikasi x Waktu penggunaan ) It = 3,00 x 0,760 x 1.00 = 2,28 2. PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung 1000 Bangunan Gedung 270.00 x 2,28 x 1.00 x Rp.10.000,2000 Prasarana Bangunan gedung 221 Pagar 60,00 x 1.00 x Rp. 2.000,2254 Waste Water Treakme 5,00 x 1.00 x Rp. 2.000,b. Jumlah Retibusi yang harus dibayar Terbilang : Tiga Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah.


= Rp. 3.078.000,= Rp = Rp.

120.000,10.000,-

= Rp. 3.208.000,CONTOH. 4 .............

22

CONTOH. 4 Fungsi bangunan gedung Jenis Bangunan Nama Pemilik Alamat pemilik Lokasi bangunan

: : : : :


: 240,00 M2 : 2 Lantai

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG 3. Pagar 4. Waste water Treatmen

Ganda. Apartemen xxx Jalan Yos sudarso Jalan Yos Sudarso

: 60,00 M2 : 5,00 M2

RETRIBUSI 3. Harga satuan Retribusi bangunan gedung : Rp. 10.000,- M 2 4. Harga satuan Retribusi Prasarana bangunan gedung  Pagar : Rp. 2.000,- M2  Waste water treatmen : Rp. 2.000,- M2 B. PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB 1. INDEKS PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI a. Daftar Indeks bangunan gedung yang dimaksud :

1000

BANGUNAN GEDUNG

1000

LINGKUP PEMBANGUNAN

Kode

Jenis


Perkalian

Indeks

Klasifikasi

1,00

1200 FUNGSI 1212 Ganda

4,00


0,11

0,10

0,10

0,10

0,07

0.05

0,04

Jenis

2110

Pembangunan baru

2210


2211

Pagar

2250

Kontruksi kolam

2254


Indeks 1,00 1,00 1,00

0,70


0,15

Kode

1,00


0,20

LINGKUP PEMBANGUNAN

0,70


0,20

2100

1,00

1330 Resiko kebakaran 1332 Sedang

0,18


0,70


0,25

2000

0,70 Jumlah

0,760


1,00

b. Indeks terintegrasi Bangunan gedung ( Fungsi x Klasifikasi x Waktu penggunaan ) It = 4,00 x 0,760 x 1.00 = 3,04 2. PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung 1000 Bangunan Gedung 240.00 x 3,04 x 1.00 x Rp.10.000,2000 Prasarana Bangunan gedung 2211 Pagar 60,00 x 1.00 x Rp. 2.000,2254 Waste Water Treakme 5,00 x 1.00 x Rp. 2.000,b. Jumlah Retibusi yang harus dibayar Terbilang : Tujuh Juta Empat Rtaus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah.


= Rp. 7.296.000,= Rp = Rp.

120.000,10.000,-

= Rp. 7.426.000,-

23

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN CONTOH FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS /INSTANSI ……………………………. Jalan ……………………………… Telp. (…………) TANJUNGPANDAN Nama Alamat

: :

NPWRD Tanggal jatuh tempo

: :

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) Masa Retribusi : ............... Tahun : ................

............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................

: Masa Retribusi : ...................... Tahun : .................. Kode Rekening Jenis Retribusi Daerah

No.

No. Urut

(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) IZIN MENIDIRIKAN BANGUAN (PERDA KAB BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2011)

Jumlah Rp.

Jumlah Ketetapan P0kok Retribusi Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan Jumlah keselurhan : ............................................................................................................................................

Dengan huruf PERHATIAN : 1 2.

Harap penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara Penerimaan ...................................... Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat paling lama 14 hari setelah SKR diterima atau ( tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai Peraturan yang berlaku Tanjungpandan,..............................Tahun ............ a.n. Kepala Dinas/Instansi ........................ Kepala Seksi .........., ........................................ NIP. .................................

……………..……………………..………............…………… Potong disini……………………………........…….............…………… No. URUT

.............................

TANDA TERIMA NAMA ALAMAT NPWRD

: ............................................................................................................... : ............................................................................................................... : ............................................................................................................... Tanjungpandan,..............................Tahun ............ Yang menerima, (.................................)

BUPATI BELITUNG, ttd.

DARMANSYAH HUSEIN


24

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN CONTOH FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) RETRIBUSI IMB

SSRD

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

(SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)

DINAS /INSTANSI ……………………………. Jalan ……………………………… Telp. (…………) TANJUNGPANDAN

Nama Alamat

RETRIBUSI IMB (PERDA KAB BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2011) Tahun : ................

: ............................................................................................... : ............................................................................................... : ...............................................................................................

NPWRD

Menyetor Berdasarkan *) :

No.

SKRD STRD SKRDT SK Pembetulan SK Keberatan Lain – lain : Masa Retribusi : ...................... Tahun : .................. No. Urut : ..................... Kode Rekening Jenis Retribusi Daerah Jumlah Rp.

Jumlah Setoran Retribusi Dengan huruf

Ruang untuk Teraan Kas Register/ Tanda Tangan Petugas Penerima

Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan

:

Nama Terang

:

Tanjungpandan,..........................Tahun ........ Penyetor,

(.................................)

Keterangan : *) Beri tanda √ pada kotak

sesuai dengan ketetapan yang dimiliki. BUPATI BELITUNG, Ttd. DARMANSYAH HUSEIN


25

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN CONTOH FORMAT SURAT TANDA SETORAN (STS) RETRIBUSI IMB

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS /INSTANSI ……………………………. Jalan ……………………………… Telp. (…………) TANJUNGPANDAN

STS Nomor

:

STS (SURAT TANDA SETORAN)

RETRIBUSI IMB (PERDA KAB BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2011) Tahun : ................

Bank : ............................................. No. Rekening : ............................................. ...............................................................................................

Harap diterima uang sebesar ............................................................................................................................................ (dengan huruf) (............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................) Dengan Rincian penerimaan sebagai berikut : No. Kode Rekening

Uraian Rincian Obyek

Jumlah Rp.

Jumlah Uang tersebut diterima pada tanggal ............................................................ Mengetahui : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu,

tanda tangan

tanda tangan

( nama lengkap ) NIP. ………………...

( nama lengkap ) NIP. ………………...

(Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank) Cara Pengisian : 1. Kolom Kode Rekening diisi dengan kode rekening setiap rincian obyek pendapatan; 2. Kolom Uraian Rincian Obyek diisi uraian nama rincian obyek pendapatan; 3. Kolom Jumlah diisi nilai nominal penerimaan setiap rincian obyek pendapatan.

BUPATI BELITUNG, Ttd. DARMANSYAH HUSEIN


26

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN CONTOH FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS /INSTANSI ……………………………. Jalan ……………………………… Telp. (…………) TANJUNGPANDAN

STRD

No. Urut

(SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH)

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (PERDA KAB BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2011)

Masa Retribusi : ............... Tahun : ................

Nama : ............................................................................................... Alamat : ............................................................................................... NPWRD : .............................................................................................. Tanggal Jatuh Tempo : I. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : ................................................ II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi administrasi (Bunga .....) Rp. . 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 +2) Rp. Dengan huruf PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat waktu paling lama14 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar sesuai Peraturan yang berlaku. i. Tanjungpandan,..............................Tahun ............ a.n. Kepala Dinas Kepala Seksi .........., ........................................ NIP. ................................. ……………..……………………..………............…………… Potong disini……………..............………………........…….............…………… No. STRD

.............................

TANDA TERIMA NPWRD Nama Alamat

: ............................................................................................................... : ............................................................................................................... : ............................................................................................................... Tanjungpandan,..............................Tahun ............ Penyetor, (.................................)

BUPATI BELITUNG, Ttd. DARMANSYAH HUSEIN


27

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN FORMAT LAPORAN RELISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI IMB TAHUN ANGGARAN …………………… BULAN ……………………

PENERIMAAN PENYETORAN UANG No

Kode Rekening

Uraian

Jumlah Bulan ini

1

2

3

4

JUMLAH PENERIMAAN

Mengetahui, Kepala Dinas/ Intansi. ……………………….. ______________________ NIP. ………………………

Jumlah Bulan yang lalu 5

Jumlah s/d. Bulan ini 6

Keterangan

No

Kode Rekening

Uraian

Jumlah Bulan ini

7

8

9

10

11

Jumlah Bulan yang lalu 12

JUMLAH PENYETORAN SISA SAMPAI DENGAN BULAN INI

Jumlah s/d. Bulan ini 13

Keterangan 14

Rp.

Tanjungpandan, ……………………. 20…. Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu ______________________ NIP. ………………………

BUPATI BELITUNG, ttd. DARMANSYAH HUSEIN


28

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Recommend Documents