BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA PERIKANAN

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA PERIKANAN Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu serta dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan penyelenggaraan Izin Usaha Perikanan, perlu diatur dan dijabarkan lebih lanjut pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati; b. bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah kewenangan Kabupaten yang sudah semakin terbatas potensinya perlu memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya sesuai persyaratan perundangundangan yang ada; c.

bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Perikanan;

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun C:\Users\User\AppData\Local\Temp\30-PENYELENGGARAAN SIUP PERIKANAN_BE040.doc

1

2009 Nomor 130, Tambahan Indonesia Nomor 5049);

Lembaran

Negara

Republik

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik); 9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.13/MEN/2004 tentang Pengendalian Nelayan Andon Dalam Rangka Pengelolaan Sumberdaya Ikan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.16/Men/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;

Nomor

:

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.03/Men/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.49/MEN/2011; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1986 Seri D Nomor 4);

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\30-PENYELENGGARAAN SIUP PERIKANAN_BE040.doc

2

16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 11); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 18); 19. Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Belitung Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Belitung Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 3); 20. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012 Nomor 1); MEMUTUSKAN : Memutuskan

: PERATURAN BUPATI USAHA PERIKANAN.

TENTANG

PENYELENGGARAAN

IZIN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Belitung. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung 3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung. 4. Bupati adalah Bupati Belitung. 5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung.


3

6. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat dengan KPTSP adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pelayanan Izin Usaha Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. 9. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan. 10. Setiap orang pribadi adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan termasuk koperasi. 11. Nelayan adalah orang yang matapencahariannya melakukan penangkapan ikan. 12. Nelayan kecil adalah orang yang matapencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari dengan menggunakan sebuah kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT). 13. Pembudi daya-ikan kecil adalah orang yang matapencahariannya melakukan budidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 14. Pengolah/pemasar ikan mikro adalah orang yang matapencahariannya melakukan usaha pengolahan/pemasaran hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 15. Nelayan Andon adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan daerah penangkapan yang selalu berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan atau berbasis sementara waktu atau dalam waktu yang relative lama di pelabuhan perikanan di luar daerah asal nelayan tersebut. 16. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) adalah Pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau Perusahaan Perikanan yang memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan usaha perikanan. 17. Pungutan Hasil Perikanan (PHP) adalah Pungutan yang dikenakan pada orang pribadi atau perusahaan perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang diperoleh. 18. Rencana usaha perikanan, yang selanjutnya disebut rencana usaha adalah dokumen yang berisi tahapan kegiatan dalam mewujudkan usaha perikanan. 19. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat C:\Users\User\AppData\Local\Temp\30-PENYELENGGARAAN SIUP PERIKANAN_BE040.doc

4

atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,mengolah, dan/atau mengawetkannya. 20. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan. 21. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan. 22. Wilayah Pengelolaan Perikanan Kabupaten adalah wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten dalam mengelola potensi sumberdaya ikan meliputi 4 (empat) mil yang dihitung dari pulau terluar. 23. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. 24. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. 25. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan ikan. 26. Satuan armada penangkapan ikan adalah kelompok kapal perikanan yang digunakan untuk menangkap ikan yang dioperasikan dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan , yang terdiri atas kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan, yang secara teknis dirancang untuk beroperasi optimal apabila dalam satu kesatuan sistim operasi penangkapan. 27. Kerjasama usaha adalah suatu sistim pengelolaan usaha bersama dibidang perikanan terpadu yang dilakukan antara perusahaan tangkap dengan usaha pengelolaan ikan untuk mencapai optimalisasi usaha melalui perjanjian kerjasama yang disyahkan oleh notaris 28. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkatt SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan/perorangan yang memiliki kapal dengan menggunakan sarana yang tercantum dalam izin tersebut. 29. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. 30. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\30-PENYELENGGARAAN SIUP PERIKANAN_BE040.doc

5

31. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat STPUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pembudidaya-ikan kecil, nelayan kecil atau usaha pengolah/ pemasar ikan mikro. 32. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lain yang digunakan untuk menangkap ikan. 33. Pendaftaran kapal perikanan adalah kegiatan pencatatan kapal perikanan yang dimuat dalam buku kapal perikanan. 34. Penandaan kapal perikanan adalah kegiatan untuk member tanda atau notasi pada kapal. 35. Buku kapal perikanan adalah buku yang memuat informasi hasil pendaftaran kapal perikanan yang berisi data kapal perikanan dan identitas pemilik serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan. 36. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal ikan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam izin usaha perikanan. 37. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha diluar yang tercantum dalam izin usaha perikanan. BAB II JENIS USAHA DAN JENIS PERIZINAN Bagian Kesatu Jenis Usaha Pasal 2 (1) Jenis Usaha Perikanan terdiri atas : a. Usaha perikanan tangkap; b. Usaha budidaya perikanan; c.

Usaha pengolah/pemasar hasil perikanan.

(2) Usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. Usaha Penangkapan ikan; b. Usaha Pengangkutan ikan; dan c.

Usaha Penangkapan dan pengangkutan ikan.

(3) Usaha perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. Usaha Pembudidayaan ikan di air tawar; b. Usaha Pembudidayaan ikan di air payau; dan c.

Usaha Pembudidayaan ikan di air laut.


6

(4) Usaha perikanan pengolah/pemasar hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. Usaha Pengolahan ikan; dan b. Usaha Pengumpulan/Pengiriman/Pemasaran ikan. Bagian Kedua Jenis Perizinan Pasal 3 (1) Izin usaha perikanan tangkap meliputi : a. Izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP; b. Izin kapal penangkapan ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan c.

Izin kapal pengangkut ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.

(2) Izin usaha budidaya perikanan meliputi : a. Izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP; dan b. Izin Kapal Pengangkut Ikan hasil budidaya yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI. (3) Izin usaha perikanan pengolah/pemasar hasil perikanan meliputi izin Usaha Perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP pengumpulan/pengolahan/pemasaran ikan. (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikecualikan bagi nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil dan pengolah ikan mikro. (5) Nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil dan pengolah ikan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan kegiatan/usahanya wajib didaftarkan dan akan diberikan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan (STPUP) yang kedudukannya setingkat dengan SIUP. Bagian Ketiga Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Pasal 4 (1) Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Kewenangan Kabupaten wajib ditata dan dikendalikan oleh Bupati agar tetap lestari. (2) Pemanfaatan Sumber Daya Ikan oleh nelayan lokal dan nelayan Andon agar tetap lestari, wajib mengikuti aturan perundangundangan yang berlaku. (3) Dalam memanfaatkan Sumber Daya Ikan di kabupaten, nelayan Andon wajib bekerja sama dengan nelayan/pengusaha lokal dan hasil tangkapannya didaratkan di wilayah kabupaten. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\30-PENYELENGGARAAN SIUP PERIKANAN_BE040.doc

7

Bagian Keempat Kewenangan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Pasal 5 (1) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) kepada Kepala KPTSP. (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan SIPI dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (2) huruf b, serta Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan (STPUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Bagian Kelima Penunjukan Pejabat Penerbit Izin Pasal 6 Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berurut-turut, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk Pejabat di bawahnya untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan dalam menerbitkan izin. BAB III SYARAT-SYARAT PENERBITAN SIUP, SIPI DAN SIKPI Bagian Kesatu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pasal 7 (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berdomisili di wilayah Kabupaten, menggunakan kapal perikanan dengan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT, berpangkalan dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing, wajib memiliki SIUP. (2) Setiap orang yang melakukan usaha budidaya perikanan di wilayah Kabupaten serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai 4 (empat) mill laut, wajib memiliki SIUP. (3) Setiap orang yang melakukan usaha pengolahan dan/atau pemasaran hasil perikanan di wilayah kabupaten serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga asing, wajib memiliki SIUP. (4) Untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Bupati Up. Kepala KPTSP, dengan melampirkan : C:\Users\User\AppData\Local\Temp\30-PENYELENGGARAAN SIUP PERIKANAN_BE040.doc

8

a. rencana usaha; b. fotokopi NPWP, dengan menunjukkan aslinya; c.

fotokopi KTP penanggungjawab perusahaan/pemilik kapal/koperasi, dengan menunjukkan aslinya;

d. surat keterangan domisili usaha; e.

pas photo berwarna penanggungjawab perusahaan/pemilik kapal sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm;

f.

fotokopi akte pendirian perusahaan/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan tangkap dan disyahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang pengesahan hukum, dengan menunjukkan aslinya;

g. surat pernyataan dari penanggungjawab perusahaan atau pemilik kapal atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; h. surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku; dan i.

persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Bupati Up. Kepala KPTSP, dengan melampirkan : a. rencana usaha; b. fotokopi NPWP, dengan menunjukkan aslinya; c. fotokopi KTP penanggungjawab perusahaan/perorangan/ koperasi, dengan menunjukkan aslinya; d. surat keterangan domisili usaha; e. pas photo berwarna penanggungjawab perusahaan/ perorangan/ koperasi sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm; f.

fotokopi akte pendirian perusahaan/koperasi yang menyebutkan bidang usaha di bidang pembudidayaan ikan dan disyahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang pengesahan hukum, dengan menunjukkan aslinya;

g. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

peraturan

h. surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku. (6) Untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Bupati Up. Kepala KPTSP, dengan melampirkan : a. rencana usaha; b. fotokopi NPWP,dengan menunjukkan aslinya; c. fotokopi KTP penanggungjawab perusahaan/perorangan/ koperasi, dengan menunjukkan aslinya; d. surat keterangan domisili usaha; C:\Users\User\AppData\Local\Temp\30-PENYELENGGARAAN SIUP PERIKANAN_BE040.doc

9

e. pas photo berwarna penanggungjawab perusahaan/ perorangan/koperasi sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm; f.

fotokopi akte pendirian perusahaan/perorangan/ koperasi yang menyebutkan bidang pengolahan/pengumpulan/ pemasaran hasil perikanan yang disyahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang pengesahan hukum, dengan menunjukkan aslinya;

g. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan h. surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku. (7) Contoh format permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (8) Format SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (9) Untuk investor dari luar yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mempunyai kantor yang berdomisili di Kabupaten. Bagian Kedua Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Pasal 8 (1) Setiap orang yang berdomisili di Kabupaten yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap dengan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT, berpangkalan dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya serta tidak menggunakan modal dan/ atau tenaga kerja asing, wajib memiliki SIPI. (2) Untuk memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan melampirkan : a. fotokopi SIUP; b. fotokopi buku kapal menunjukkan aslinya;

atau

surat-surat

kapal,

dengan

c. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesanggupan untuk menjaga kelestarian dan memulihkan sumberdaya ikan serta bersedia mengisi laporan secara lengkap dan benar; dan d. daftar kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan serta jenis alat penangkapan ikan yang digunakan (untuk kapal penangkap ikan dalam satuan armada).


10

(3) Contoh format permohonan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (4) Format SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Pasal 9 (1) Setiap orang yang berdomisili di Kabupaten yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan dengan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT, berpangkalan di wilayah administrasi Kabupaten serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing wajib memiliki SIKPI. (2) Untuk memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan melampirkan : a. fotokopi SIUP; b. fotokopi surat-surat kapal, dengan menunjukkan aslinya; c.

surat pernyataan bermaterai cukup tentang kesanggupan untuk menjaga kelestarian dan memulihkan sumber daya ikan serta bersedia mengisi laporan secara lengkap dan benar; dan

d. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Perusahaan bukan perusahaan perikanan yang mengoperasikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengangkutan ikan wajib memiliki SIKPI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. (4) Penerbitan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Contoh format permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (6) Format SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV TATA CARA PENERBITAN SIUP, SIPI DAN SIKPI


11

Pasal 10 (1) Kepala KPTSP, berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2), melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan menjadi milik pemberi izin. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik di lapangan. (4) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik dan pertimbangan teknis, mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar penerbitan atau penolakan Izin Usaha Perikanan. (5) Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan fisik usaha perikanan dengan data dokumen pemohon, maka harus dilakukan penyesuaian dengan hasil pemeriksaan fisik dan harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi izin. (6) Kepala KPTSP dan/atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Izin usaha Perikanan setelah Pemohon membayar PPP dan/atau PHP terlebih dahulu. BAB V MASA BERLAKU, PERUBAHAN, PERPANJANGAN DAN PERGANTIAN SIUP, SIPI DAN SIKPI Bagian Kesatu SIUP Paragraf 1 Masa Berlaku Pasal 11 SIUP berlaku selama orang pribadi, perusahaan dan koperasi melakukan usaha di bidang perikanan. Paragraf 2 Perubahan Pasal 12 (1) Perubahan SIUP dilakukan apabila terdapat : a. perubahan data administrasi koperasi; dan/atau

perusahaan/perorangan/

b. perubahan rencana usaha.


12

(2) Perubahan data administrasi perusahaan/perorangan/koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. NPWP; b. KTP Penanggungjawab dan/atau

perusahaan

atau

pemilik

kapal;

c. domisili Usaha. (3) Perubahan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. penambahan alokasi; b. pengurangan alokasi; c.

perubahan alat penangkapan ikan (bagi usaha perikanan tangkap); dan/atau

d. perubahan ukuran kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan. (4) Penambahan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan apabila telah merealisasikan seluruh alokasi yang tercantum dalam SIUP. (5) Pengurangan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atau berdasarkan permohonan yang diajukan setelah 1 (satu) tahun sejak SIUP diterbitkan atau SIUP tidak dapat direalisasikan seluruhnya 100 %(seratus persen) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak SIUP pertama kali diterbitkan, dengan menerbitkan SIUP baru dan mencabut SIUP lama. Pasal 13 (1) Perubahan SIUP hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SIUP, kecuali : a. perubahan data administrasi perusahaan/perorangan; dan/atau b. perubahan rencana usaha yang telah merealisasikan seluruh alokasi yang tercantum dalam SIUP. (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala KPTSP, dengan melampirkan : a. fotokopi SIUP yang akan dirubah; b. data administrasi atau rencana usaha yang baru; dan c.

surat pernyataan tentang kebenaran data yang disampaikan.

(3) Perubahan SIUP tidak dikenakan PPP, kecuali : a. perubahan alokasi; b. perubahan alat penangkapan ikan; dan c.

penambahan ukuran kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan


13

Paragraf 3 Penggantian Pasal 14 (1) Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang. (2) Permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala KPTSP dengan melampirkan SIUP asli dalam hal SIUP rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIUP hilang. Bagian Kedua SIPI Paragraf 1 Masa berlaku Pasal 15 SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun. Paragraf 2 Perubahan Pasal 16 (1) Perubahan SIPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI. (2) Perubahan SIPI dilakukan apabila terdapat perubahan : a. SIUP; b. spesifikasi kapal dan mesin; dan c.

penangkap ikan, meliputi dimensi, jenis

jenis dan/atau spesifikasi alat penangkapan ikan.

(3) Untuk melakukan perubahan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan melampirkan : a. jenis perubahan SIPI yang diminta; b. fotokopi SIUP; c.

fotokopi SIPI yang akan diubah; dan

d. fotokopi buku kapal penangkap ikan atau surat-surat kapal dengan menunjukkan aslinya. (4) Perubahan SIPI tidak dikenakan PHP, kecuali perubahan berupa: a. spesifikasi kapal penangkap ikan; dan b. perubahan jenis dan/atau spesifikasi alat penangkap ikan.


14

Paragraf 3 Perpanjangan Pasal 16 (1) Permohonan perpanjangan SIPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir. (2) Untuk melakukan perpanjangan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan melampirkan : a. fotokopi SIUP; b. fotokopi buku kapal perikanan atau surat-surat kapal dengan menunjukkan aslinya; dan c.

Log Book penangkapan ikan;

(3) SIPI perpanjangan berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlakunya SIPI sebelumnya. (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIPI tidak dilakukan perpanjangan, maka ketentuan perpanjangan SIPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIPI baru. (5) SIPI lama yang telah diperpanjang masa berlakunya dikembalikan kepada pemberi izin paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku SIPI. Paragraf 4 Penggantian Pasal 18 (1) Permohonan penggantian SIPI dapat diajukan apabila SIPI asli rusak atau hilang. (2) Permohonan penggantian SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pemberi SIPI dengan melampirkan SIPI asli dalam hal SIPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIPI hilang. (3) Pemberi SIPI menerbitkan SIPI pengganti sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap. Bagian Ketiga SIKPI Paragraf 1 Masa Berlaku Pasal 19 SIKPI berlaku selama 1 (satu) tahun.


15

Paragraf 2 Perubahan Pasal 20 (1) Perubahan SIKPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIKPI. (2) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan : a. SIUP; b. spesifikasi kapal pengangkut ikan meliputi dimensi, jenis dan mesin; dan/atau c.

pelabuhan pangkalan dan/atau pelabuhan muat singgah.

(3) Untuk melakukan perubahan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan melampirkan : a. jenis perubahan SIKPI yang diminta; b. fotokopi SIUP; c.

fotokopi SIKPI yang akan diubah; dan

d. fotokopi buku kapal perikanan atau surat-surat kapal dengan menunjukkan aslinya. Pasal 21 (1) Perubahan SIKPI tidak dikenakan PPP, kecuali perubahan spesifikasi kapal. (2) SIKPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIKPI yang diubah. (3) Perubahan SIKPI bagi perusahaan bukan perusahaan perikanan yang mengoperasionalkan kapal antara 5 GT sampai dengan 10 GT untuk melakukan pengangkutan ikan mengikuti peraturan perundang-undangan. Paragraf 3 Perpanjangan Pasal 22 (1) Permohonan perpanjangan SIKPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir. (2) Untuk melakukan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan melampirkan : c.

fotokopi SIUP; dan

d.

fotokopi buku kapal menunjukkan aslinya;

atau

surat-surat

kapal,

dengan

(3) SIKPI perpanjangan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI sebelumnya.


16

(4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI tidak dilakukan perpanjangan, maka ketentuan perpanjangan SIKPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIKPI baru. (5) SIKPI lama yang telah diperpanjang masa berlakunya dikembalikan kepada pemberi izin paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku SIKPI. (6) Permohonan perpanjangan SIKPI bagi Perusahan bukan Perusahaan Perikanan yang mengoperasionalkan kapal 5 GT sampai dengan 10 GT untuk melakukan pengangkutan ikan dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir. (7) Perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 4 Penggantian Pasal 23 (1) Permohonan penggantian SIKPI dilakukan apabila SIKPI asli rusak atau hilang. (2) Permohonan penggantian SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pemberi izin dengan melampirkan SIKPI asli dalam hal SIKPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIKPI hilang. (3) Pemberi SIKPI menerbitkan SIKPI pengganti sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap. BAB VI PEMERIKSAAN FISIK USAHA PERIKANAN Pasal 24 (1) Pemeriksaan fisik usaha perikanan meliputi pemeriksaan fisik usaha perikanan tangkap, usaha perikanan budidaya dan usaha perikanan pengolahan/pemasaran hasil perikanan. (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemeriksa Fisik pada Dinas Kelautan dan Perikanan. (3) Pemeriksaan fisik usaha perikanan tangkap berupa pemeriksaan fisik kapal penangkap/pengangkut ikan serta pemeriksaan fisik alat penangkap ikan. (4) Pemeriksaan fisik usaha perikanan budidaya berupa pemeriksaan luas lahan, sarana prasarana budidaya, lokasi, produksi usaha, metode budidaya. (5) Pemeriksaan fisik usaha pengolahan/pemasaran hasil perikanan berupa pemeriksaan luas lahan, sarana prasarana pengolahan, proses pengolahan, lokasi, produksi usaha. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\30-PENYELENGGARAAN SIUP PERIKANAN_BE040.doc

17

(6) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan pada saat pembuatan dan/atau perubahan SIUP. (7) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada saat pembuatan, perpanjangan perubahan SIPI/ SIKPI.

(1)

ayat (3) dan/atau

(8) Biaya pelaksanaan pemeriksaan fisik usaha perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung. BAB VII KEWAJIBAN Pasal 25 (1) Setiap orang yang memiliki SIUP wajib : a. merealisasikan rencana usaha paling lama 2 (dua) tahun sejak SIUP diterbitkan; b. menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) setiap 3 (tiga) bulan kepada pemberi izin; dan c.

menyampaikan fotokopi bukti setor pajak tahunan kepada pemberi izin.

(2) Setiap orang yang memiliki SIPI wajib : a.

membawa SIPI penangkap ikan;

asli

pada

saat

mengoperasikan

kapal

b. mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan yang tercantum dalam SIPI; dan c.

menyampaikan laporan kegiatan penangkapan dan pembongkaran ikan setiap 3 (tiga) bulan kepada pemberi izin.

(3) Setiap orang yang memilik SIKPI wajib : a. membawa SIKPI asli pada saat mengoperasikan kapal pengangkut ikan; b. mendaratkan ikan yang diangkut pada pelabuhan yang tercantum dalam SIKPI; dan c.

menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan ikan setiap 3 (tiga) bulan kepada pemberi izin. BAB VIII PENGAWASAN Pasal 26

(1) Pengawasan perikanan.

usaha

perikanan

dilakukan

oleh

pengawas

(2) Pengawasan usaha perikanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


18

BAB IX SANKSI Pasal 27 (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa : a. peringatan/teguran tertulis; b. pembekuan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI; atau c.

pencabutan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI. Pasal 28

Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dikenakan pada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, Pasal 25 ayat (2) huruf b dan huruf c, atau Pasal 25 ayat (3) huruf b, dan huruf c. Pasal 29 (1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan, pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya, maka dikenakan sanksi pembekuan izin. (2) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 6 (enam) bulan sejak sanksi dijatuhkan. (3) Pemegang izin yang telah memenuhi kewajibannya sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sanksi pembekuan izin dicabut oleh pemberi izin. (4) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya. Pasal 30 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh pemberi izin.


19

BAB X USAHA PERIKANAN SKALA KECIL Bagian Kesatu Pemberdayaan Usaha Perikanan Skala Kecil Pasal 31 (1) Pemerintah Daerah perikanan skala kecil.

berkewajiban

memberdayakan

usaha

(2) Usaha perikanan skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari; nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil dan pengolah ikan mikro. (3) Nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil dan pengolah ikan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kegiatannya diatur dengan ketentuan sebagai berikut : a. wajib mendaftarkan kegiatannya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan; b. Nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil maupun pengolah ikan mikro yang telah mendaftar, akan diberikan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan (STPUP) dan wajib setiap tahun melaporkan kegiatannya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan; c.

Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan berkedudukan sederajat dengan SIUP;

d. Dalam mendapatkan STPUP sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak dipungut biaya. (4) Format STPUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (5) Kriteria kegiatan pembudi daya-ikan kecil dan pengolah ikan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran VII dan lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Syarat-syarat Penerbitan STPUP Pasal 32 Untuk memiliki STPUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, setiap nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil dan pengolah/pemasar ikan mikro wajib mengajukan permohonan ke Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan melampirkan : a. rencana usaha; b. fotokopi KTP pemilik usaha, dengan menunjukkan aslinya; c. surat keterangan domisili usaha; C:\Users\User\AppData\Local\Temp\30-PENYELENGGARAAN SIUP PERIKANAN_BE040.doc

20

d. pas photo berwarna penanggungjawab usaha sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm; e. surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku; dan f.

persyaratan lainnya sesuai perundang-undangan.

dengan

ketentuan

peraturan

BAB XI PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN Pasal 33 (1) Kapal perikanan milik orang, koperasi atau Perusahaan Perikanan yang berdomisili di wilayah Kabupaten yang berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT untuk kegiatan usaha perikanan, wajib didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia. (2) Pendaftaran kapal dan penandaan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. (3) Biaya pelaksanaan penandaan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 (1) SIUP yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan harus diperbaharui sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. (2) SIPI, dan SIKPI yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.


21

Pasal 36 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 28 September 2012 BUPATI BELITUNG, Ttd. DARMANSYAH HUSEIN Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 28 September 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, Ttd. ABDUL FATAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2012 NOMOR 30


22

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA PERIKANAN CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SIU-Perikanan Kepada Yth. : Bupati Belitung Up. Kepala KPTSP Kabupaten Belitung di Tanjungpandan.

Nomor : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan SIUP Usaha Penangkapan/Budidaya/ Pengolahan/Pengumpulan/ Pengiriman Ikan Yang BertandaTangan di bawah ini : 1. Nama : 2. Jabatan dalam Perusahaan/Koperasi: 3. Nama Perusahaan/Koperasi : 4. Alamat : 5. Nomor telepon/HP :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan / Perubahan* SIUP …………… Guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan, dengan ini kami lampirkan: - Rencana Usaha (selama 2 tahun kedepan) - Fotocopy NPWP - Fotocopy akte pendirian perusahaan - Fotocopy KTP - Pas photo berwarna merah ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 4 lembar - Surat Keterangan domisili usaha - Pernyataan bermeterai mengenai kesediaan menjaga kelestarian SDI a. Bagi usaha budidaya ikan dan pengolahan ikan ditambahkan persyaratan : - Izin Lokasi dari Pemda - UKL/UPL atau AMDAL bagi usaha perikanan budidaya/ pengolahan) b. -

Bagi usaha penangkapan ikan ditambahkan persyaratan : Fotocopy Gross Akte/ Surat ukur Fotocopy Surat Laut/ Pas Tahunan Fotocopy Sertifikat Kelaikan Kapal/ Keselamatan Kapal

c. Investasi Modal sendiri Pinjaman

: Rp. …………………………………….. : Rp. …………………………………….. : Rp. ……………………………………..

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dipertimbangkan dan saya bersedia mematuhi peraturan yang berlaku, atas perhatian serta persetujuan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Tanjungpandan,

20…..

Pemohon,

*) coret yang tidak perlu

(…………………………………………………….)

BUPATI BELITUNG, Ttd. DARMANSYAH HUSEIN


23

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA PERIKANAN CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SIPI/ SIKPI Kepada Yth. : Bupati Belitung Up. Kepala DKP Kabupaten Belitung di Tanjungpandan.

Nomor : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan SIPI/ SIKPI/ Pendaftaran Kapal/ Cek Fisik Kapal Yang BertandaTangan di bawah ini : 1. Nama 2. Jabatan dalam Perusahaan/Koperasi 3. Nama Perusahaan/Koperasi 4. Alamat 5. Nomor telepon/HP

: : : : :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan/Perpanjangan/ Perubahan*) : 1. Surat Izin Penangkapan Ikan 2. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan 3. Pendaftaran kapal 4. Cek Fisik Kapal Guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan, kami lampirkan **) Fotocopy SIUP Asli SIPI / SIKPI (untuk Perpanjangan/ Perubahan) Fotocopy SIPI /SIKPI untuk Pendaftaran Kapal Fotocopy Gross Akte / Surat ukur Fotocopy Surat Laut / Pas Tahunan Fotocopy Sertifikat Kelaikan Kapal / Keselamatan Kapal Fotocopy Surat Tanda Kapal Perikanan Fotocopy KTP Fotocopy Kartu Keluarga (untuk kapal< 5 GT) Pernyataan bermeterai mengenai kesediaan menjaga kelestarian SDI dan mengikuti aturan yang berlaku Foto Kapal Fotocopy Surat Izin Berlayar terakhir A.

Data Kapal : -

Nama Kapal Nama Kapal Sebelumnya Tempat/Nomor Register Tonase Kotor Tonase Bersih Tanda Selar Tipe Kapal DimensiKapal (PxLxD) Merk Mesin / PK Nomor seri mesin Jumlah ABK Tempat Pembangunan Kapal Tahun Pembangunan Bahan Utama Kapal Jumlah dan Kapasitas Palka

: .................................................................. : .................................................................. : .................................................................. : .................................................................. : .................................................................. : .................................................................. : .................................................................. : .................................................................. : .................................................................. : .................................................................. : .................................................................. : .................................................................. : .................................................................. : .................................................................. : ..................................................................

B. Daerah Usaha : a. b. c.

Daerah Penangkapan : Pelabuhan Pangkalan : Daerah pengumpul/pengangkutan : C. Alat tangkap yang digunakan ………………….


24

C. Alat tangkap yang digunakan : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. D.

-

Nama Alat Tangkap Jumlah potong /piece/unit Risa tas / tinggi Bubu Panjang jaring/Bubu Lebar jarring/Bubu Lebar mata jaring/Bubu Lebar mata kantong/terkecil Panjang sayap Ukuran Mata Kail Lain-lain

Investasi Modal sendiri Pinjaman

: : : : : : : : : :

cm cm m

: Rp. …………………………………….. : Rp. …………………………………….. : Rp. ……………………………………..

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dipertimbangkan dan saya bersedia mematuhi peraturan yang berlaku, atas perhatian serta persetujuan Bapak kami ucapkan terimakasih. Tanjungpandan,

20… Pemohon,

(……………………………….) *) coret yang tidakperlu **) disesuaikan dengan jenis permintaan



25

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA PERIKANAN

FORMAT SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIU-Perikanan)

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Jalan Dok Kelurahan Kota Tanjungpandan /Fax. (0719) 21137 ___________________________________________________________________________________ SURAT IZIN USAHA PERIKANAN Nomor : ……………………… PERUSAHAAN

REFERENSI

NAMA PERUSAHAAN :

SURAT PERMOHONAN SIUP

ALAMAT :

NOMOR :

NO. TELEPON :

TANGGAL :

NO. FAX ;

JENIS KEGIATAN

EMAIL : NPWP :

DAERAH USAHA

NO. AKTA PERUSAHAAN : NAMA PENANGGUNG JAWAB :

MASA BERLAKU IZIN

NO. KTP PENANGGUNG JAWAB : SURAT IZIN USAHA PERIKANAN INI BERLAKU SAMPAI DENGAN TANDA TANGAN :

CATATAN TANJUNGPANDAN, ……………….2012 a.n. BUPATI BELITUNG, DISTRIBUSI COPY

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NAMA NIP

: :

JABATAN : Apabila ada data atau informasi dan/atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/ atau tidak abash yang dinyatakan oleh Instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini dicabut.

LAMPIRAN IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP ................................


26

LAMPIRAN IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP NOMOR

:

TANGGAL

:

NO.

JENIS KAPAL PERIKANAN

UKURAN KAPAL (GT)

JUMLAH KAPAL

DAERAH PENANGKAPAN WILAYAH KOORDINAT

PELABUHAN MUAT SINGGAH

PELABUHAN PANGKALAN

Tanjungpandan, ………………… a.n. BUPATI BELITUNG, KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(……………………………………..)

Dasar : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per. 49/MEN/2011 tentang Perubahan atas Permen Kelautan dan Perikanan No. Per. 14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap

LAMPIRAN IZIN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA/ ......................... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\30-PENYELENGGARAAN SIUP PERIKANAN_BE040.doc

27

LAMPIRAN IZIN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA/ PENGOLAHAN/PEMASARAN NOMOR

:

TANGGAL

:

JENIS KEGIATAN USAHA*)

JENIS IKAN

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

TITIK

LUAS

KOORDINAT

USAHA

TAHAP PRODUKSI 1. PEMBENIHAN 2. PEMBESARAN 3. PEMANENAN TAHAP PENGOLAHAN 1. PENANGAN HASIL 2. PENGOLAHAN 3. PENGAWETAN 4. PENYIMPANAN 5. PENDINGINAN TAHAP PEMASARAN 1. PENGUMPULAN 2. PENAMPUNGAN 3. PEMUATAN 4. PENGANGKUTAN 5. PENYALURAN 6. PEMASARAN

Tanjungpandan, ………………… a.n. BUPATI BELITUNG, KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(……………………………………..) *) Mencantumkan jenis kegiatan yang ada Dasar

: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per. 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan



28

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA PERIKANAN

FORMAT SURAT TANDA PENDAFTARAN USAHA PERIKANAN (STPUP)

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Jalan Dok Kelurahan Kota Tanjungpandan /Fax. (0719) 21137 ___________________________________________________________________________________ SURAT TANDA PENDAFTARAN USAHA PERIKANAN (STPUP) Nomor : ...................................... Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perijinan Tertentu dan Peraturan Bupati Nomor : ...... Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Perikanan, dengan ini memberikan STPUP kepada : 1. 2. 3. 4.

Nama Pemilik usaha Alamat Bidang Usaha Kegiatan *)

: : :

a. Kegiatan Penangkapan Ikan : - Daerah Penangkapan : - Nama Kapal : - Nama Nakhoda : - No. Pas Kapal : - Grosse Tonnage (GT) : - Bahan Kapal : - Mesin yang digunakan : - Alat Tangkap : - Jenis & alat bantu Penangkapan ikan : - Jumlah ABK : b. Kegiatan Pembudidayaan ikan/ Pengolahan/Pengumpulan/Pemasaran ikan : - Desa : - Kecamatan : - Kabupaten : - Tanda Bukti Kepemilikan : Tanjungpandan, ................................ Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung (..........................................) *) Coret yang tidak perlu

(Halaman Belakang) ..........


29

(Halaman Belakang)

PEMBERITAHUAN 1. 2. 3.

4.

5. 6.

Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan (STPUP) ini agar diperpanjang apabila batas waktunya telah berakhir. Untuk perpanjangan kembali wajib diharapkan dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Surat Izin ini berakhir. Apabila ada perubahan usaha baik lokasi, penambahan/pengurangan usaha, alat tangkap/ kapal, agar dilaporkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung untuk dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Pada sa'at perpanjangan STPUP ini, diharapkan Pemegang Izin ini mengurus sendiri secara langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung dengan membawa STPUP yang sudah habis masa berlakunya. Melaporkan hasil kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung. STPUP dicabut bila : Pemegang STPUP meninggal dunia; Tidak merealisasikan kegiatannya selama 2 (dua) tahun; STPUP dipindahtangankan kepada orang lain tanpa izin dari pemberi izin;

PERHATIAN : (untuk Usaha Perikanan Tangkap) a. STPUP Usaha Perikanan Tangkap ini wajib dibawa pada waktu melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. b. Dilarang menggunakan alat tangkap di luar ketentuan STPUP ini c. Dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak, bahan beracun, listrik dan alat lainnya yang mengancam sumberdaya lainnya. d. Dilarang mengadakan penangkapan ikan di daerah suaka serta menangkap satwa yang dilindungi. e. Apabila STPUP hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung dengan menyebutkan alasan-alasannya untuk memperoleh STPUP yang baru.



30

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA PERIKANAN FORMAT SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) Das ar

:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nom or. PER 49/MEN/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nom or PER. 14/MEN/2011 Tentang Us aha Perikanan Tangkap

SIPI-OK

SIPI-OK

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN NO : 523.3/016/DKP-SIPI/2012

PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN/PERORANGAN ALAMAT

:

NO. TELP

:

-

NO. FAX

:

-

REFERENSI

:

SAHRUZI

NO. SIUP-K TANGGAL SIUP-K

: 523.3/004/KPTSP/2012 : 19 APRIL 2012

JL. TANJUNG KELAYANG, RT 026/RW 009 DESA TANJUNG BINGA, KEC.SIJUK

SURAT PERMOHONAN SIPI-OK NOMOR : : TANGGAL 16 APRIL 2012

IDENTITAS KAPAL

1

NAMA KAPAL

:

KM. BINTANG BERLIAN

2

TEMPAT & NO.REGISTRASI / NO GROSS AKTE TEMPAT & TANDA SELAR

:

TANJUNG PANDAN &

3

NO. 001

:

DAERAH PENANGKAPAN

TANJUNG PANDAN / A.12 NO. 001

4 5 6 7

NAMA PANGGILAN ASAL KAPAL NEGARA ASAL PEMBUATAN KAPAL

: : : :

-

Terlampir

TANJUNG PANDAN INDONESIA

TANJUNGPANDAN/2005 JENIS KAPAL/ALAT PENANGKAP IKAN

JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN

DAERAH PENANGKAPAN TERLARANG

:

BUBU

Jalur III SPESIFIKASI KAPAL

PELABUHAN PANGKALAN

1 2 3 4 5

BERAT KOTOR BERAT BERSIH MERK MESIN KEKUATAN MESIN NO SERI MESIN

: : : : :

MITSUBISHI 4D31

6

BAHAN KAPAL

:

KAYU

5 -

GT NT

TANJUNG PANDAN

PK NO. 467324

CATATAN

MASA BERLAKU IZIN

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL : 26 APRIL 2012 SAMPAI DENGAN TANGGAL : 25 APRIL 2013

DISTRIBUSI COPY 1

Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kep.Babel

2

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3

PPN Tanjungpandan

4

Pertinggal

TANJUNG PANDAN, 26 APRIL 2012 An. PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NAMA NIP JABATAN

:

Ir. TONI HA. BATUBARA, SE, MT

: :

19630318 199003 1 003

KEPALA DINAS

Apabila ada data / atau inform as i dan / atau dokum en pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikem udian hari terbukti tidak benar dan / atau tidak abs ah yang dinyatakan oleh ins tans i yang berwenang m enerbitkan dokum en ters ebut, m aka izin ini dicabut dan retribus i yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kem bali.

AC 006 001



31

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA PERIKANAN FORMAT SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) Das ar

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER 49/MEN/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 14/MEN/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap

:

SIKPI-OK

SIKPI-OK

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN NO : 523.3/002/DKP-SIKPI/2012

PERUSAHAAN

REFERENSI

NAMA PERUSAHAAN/PERORANGAN

NO. SIUP-K TANGGAL SIUP-K

:

: :

523.3/006/KPTSP/2012 12 JUNI 2012

A DAHLIA

ALAMAT

:

NO. TELP NO. FAX

: :

PULAU GERSIK, RT 008/RW 002, DESA PULAUSURAT PERMOHONAN SIKPI-OK GERSIK KECAMATAN SELAT NASIK

-

NOMOR TANGGAL

: :

24 MEI 2012

IDENTITAS KAPAL

1 2

: :

3

NAMA KAPAL TEMPAT & NO.REG. / NO GROSS AKTE TEMPAT & TANDA SELAR

4 5 6 7

NAMA PANGGILAN ASAL KAPAL NEGARA ASAL PEMBUATAN KAPAL

: : : :

KM. INTAN PERMATA

PELABUHAN

TANJUNG PANDAN &

NO. 823

:

TANJUNG PANDAN

J.26 NO. 823 TANJUNG PANDAN

-

SPESIFIKASI KAPAL

1 2 3

6

BERAT KOTOR BERAT BERSIH TEMPERATUR RUANG PENYIMPANAN IKAN MERK MESIN KEKUATAN MESIN NO SERI MESIN

7

RUANG PENYIMPANAN IKAN

8

a JUMLAH b KAPASITAS BAHAN KAPAL

4 5

PELABUHAN PANGKALAN

:

TANJUNGPANDAN

PELABUHAN MUAT / SINGGAH

:

TANJUNGPANDAN

PELABUHAN TUJUAN

:

BANGKA BELITUNG,

PULAU GERSIK

:

5

: : : : : : : : :

-

GT NT C

0

PONTIANAK, JAKARTA,

MITSUBISHI

LAMPUNG

PK -

UNIT M3

KAYU MASA BERLAKU IZIN

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL : 12 JUNI 2012 SAMPAI DENGAN TANGGAL : 11 JUNI 2013 CATATAN

JUMLAH ABK

:

4 ORANG

TANJUNGPANDAN, 12 JUNI 2012 An. PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DISTRIBUSI COPY 1

Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kep. Babel

2

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3

PPN Tanjungpandan

4

Pertinggal

NAMA NIP JABATAN

: Ir. TONI HA. BATUBARA, SE, MT : 19630318 199003 1 003

: KEPALA DINAS

Apabila ada data atau inform as i dan / atau dokum en pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikem udian hari terbukti tidak benar dan / atau tidak abs ah yang dinyatakan oleh ins tans i yang berwenang m enerbitkan dokum en ters ebut,m aka izin akan dicabut dan

AC 07 001



32

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA PERIKANAN HITUNGAN NILAI KUMULATIF PARAMETER SKALA USAHA PENGOLAHAN PERIKANAN *) Parameter

Omset

Bobot (B)

Indikator Parameter -

25

Aset

Jumlah Tenaga Kerja

Status Hukum dan Perizinan Penerapan Teknologi

Teknis dan Manajerial

20

-

< 100 juta / thn 100- 1 M / thn >1 M- 3 M / thn > 3 M – 5 M / thn > 5 M / thn tdk dipisahkan dg kekayaan keluarga, < 100 jt. 100 juta – 1 M >1M–5M > 5 M – 10 M > 10 M < 10 orang 11 – 19 orang 20 – 49 orang 50 – 100 orang > 100 orang

Skala Usaha (S)

Nilai (BxS)/5

1 2 3 4 5

5 10 15 20 25

1

4

2 3 4 5

8 12 16 20

1 2 3 4 5

4 8 12 16 20

20

-

10

- Tidak berbadan hukum - Berbadan hukum - Berbadan hukum dan mempunyai Izin

1 3 5

2 6 10

10

- Manual - Semi mekanik - Mekanik

1 3 5

2 6 10

15

- Belum memiliki SKP - Memiliki SKP - Memiliki SKp dan sertifikat PMMT/HACCP

1 3 5

3 9 15

Keterangan : Nilai kumulatif skala usaha pengolahan hasil perikanan : a. Usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro memiliki nilai kumulatif parameter skala usaha antara 20-44; b. Usaha pengolahan hasil perikanan skala kecil memiliki nilai kumulatif parameter skala usaha antara 45-69; c. Usaha pengolahan hasil perikanan skala menengah memiliki nilai kumulatif parameter skala usaha antara 70-89; d. Usaha pengolahan hasil perikanan skala besar memiliki nilai kumulatif parameter skala usaha antara 90-100; *) Bedasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan



33

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA PERIKANAN KEGIATAN USAHA OLEH PEMBUDIDAYA IKAN KECIL YANG TIDAK DIKENAKAN PUNGUTAN *) 1. Usaha pembudidayaan ikan di air tawar : a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar; b. Pembesaran dengan areal lahan di : 1) Kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar; 2) Kolam air deras tidak lebih dari 5 ( lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m; 3) Keramba jaring apung (KJA) tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x ( 7 X 7 x 2,5 m); 4) Keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m 2. Usaha pembudidayaan ikan di air payau : a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar ; b. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar. 3. Usaha pembudidayaan ikan di laut : a. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar; b. pembesaran : 1) Ikan bersirip : a) Kerapu Bebek/ Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m/ kantong, kepadatan antara 300 – 500 ekor per kantong; b) Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m/ kantong kepadatan antara 300 – 500 ekor per kantong; c) Kakap putih dan baronag serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba Jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m/ kantong, kepadatan antara 300 – 500 ekor per kantong. 2) Rumput laut dengan menggunakan metode : a) Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m; b) Rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit,1 rakit berukuran 5 x 2,5 m; c) Long line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha; 3) Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m/unit. 4) Kerang hijau dengan menggunakan : a) Rakit apung 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m; b) Rakit tancap 30 unit dengan ketentuan 1 unit 4 x 4 m; c) Long line 10 unit ukuran 100 meter. 5) Abalone dengan memakai : a) Kurungn pagar (pencuture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5 m; b) Keramba jaya apung (5 mm) 60 unit dengan ketantuan 1x1x1 meter. *) Keterangan : berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : PER. 12/MEN/2007



34

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA PERIKANAN

Recommend Documents