BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 18 tanggal 30 Desember 2011 serta dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Usaha Perikanan, perlu diatur dan dijabarkan lebih lanjut pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati; b.

bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\29-PLKS RET IZIN USAHA PERIKANAN_B9175.doc

1

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 5. Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan


2

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah/ Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain; 15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 40/MEN/2003 tentang Kriteria Perikanan Skala Kecil dan Skala Besar di Bidang Usaha Penangkapan Ikan; 16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP. 60/MEN/2010 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.15/MEN/2008 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Berasal dari Pungutan Perikanan;


3

19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan untuk Perhitungan Hasil Perikanan; 20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per. 14/MEN/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 49/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 11); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 18); 25. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Belitung Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 15); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Belitung Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 3); 26. Peraturan Bupati Belitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Nomor 1 Tahun 2012);


4

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Belitung.

Kabupaten

adalah

Pemerintah

Kabupaten

3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung. 5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung. 6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung. 7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung. 8. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung. 9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung. 10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang peribadi atau Badan. 12. Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.


5

13. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran dikeluarkannya izin usaha perikanan berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapaan Ikan (SIPI), dan/ atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). 14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. 15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten. 16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 20. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) adalah Pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau Perusahaan Perikanan yang memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan/ atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di bidang penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan usaha perikanan 21. Pungutan Hasil Perikanan (PHP) adalah Pungutan yang dikenakan pada orang pribadi atau perusahaan perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang diperoleh. 22. Harga Patokan Ikan (HPI) adalah besaran nilai atau harga ikan dalam rupiah untuk perhitungan Pungutan Hasil Perikanan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan


6

dengan berpedoman pada harga rata-rata tertimbang ikan di pasar dalam negeri dan ekspor. 23. Produktivitas kapal adalah tingkat kemampuan kapal penangkap ikan untuk memperoleh hasil tangkapan ikan per tahun. 24. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT). 25. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 26. Pengolah ikan kecil (skala mikro) orang yang mata pencahariannya melakukan pengolahan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

BAB II PUNGUTAN PERIKANAN Pasal 2 (1) Pungutan Perikanan adalah Pungutan atas dikeluarkannya Izin Usaha Perikanan yang dikenakan bagi orang pribadi, koperasi atau perusahaan perikanan. (2) Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas : a. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP); dan b. Pungutan Hasil Perikanan (PHP). Pasal 3 (1) PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dikenakan pada saat orang pribadi, koperasi atau perusahaan perikanan mengajukan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) baru atau perubahan serta Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) baru atau perpanjangan. (2) Struktur dan besarnya tarif dasar retribusi izin usaha perikanan untuk PPP tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retibusi Perizinan Tertentu. (3) Besarnya PPP untuk kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan ditentukan berdasarkan rumusan tarif per Grosse Tonnage (GT) dikalikan ukuran GT kapal menurut jenis kapal perikanan yang digunakan.


7

(4) Besarnya PPP untuk kegiatan usaha budidaya perikanan diukur berdasarkan tarif per luas lahan dan jenis ikan yang dibudidayakan serta teknologi yang dipakai. (5) Besarnya PPP untuk kegiatan perikanan khusus diukur berdasarkan produktivitas yang dihasilkan. (6) Format rincian penghitungan PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam lampiran VI, lampiran VII dan lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4 (1) Penghitungan PHP terhutang untuk kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf d pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retibusi Perizinan Tertentu, ditetapkan sebesar 1 % (satu per seratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan HPI untuk Perusahaan ikan skala kecil dan 2,5% (dua setengah per seratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan HPI untuk Perusahaan Ikan skala besar. (2) Kriteria perusahaan perikanan skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. memiliki kapal penangkap ikan yang terbuat dari bahan kayu dan dibangun di dalam negeri; b. Grosse Tonnage (GT) kapal yang dimiliki, baik satu unit atau secara kumulatif tidak lebih dari 60 GT atau menggunakan mesin berkekuatan tidak lebih dari 180 DK (daya kuda); c.

tidak mempekerjakan anak buah kapal (ABK) Warga Negara Asing; dan/atau

d. status perusahaan tidak berbadan hukum. (3) Kriteria perusahaan perikanan skala besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perusahaan perikanan yang tidak termasuk dalam kriteria perusahaan perikanan skala kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). (4) Produktivitas kapal penangkap ikan per Gross Tonnage (GT) per tahun ditetapkan berdasarkan perhitungan jumlah hasil tangkapan ikan per kapal dalam satu tahun dibagi besarnya GT kapal yang bersangkutan. (5) Format rincian penghitungan PHP Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Produktivitas Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan Harga Patokan Ikan (HPI), sebagaimana tercantum dalam lampiran IX, lampiran XI dan lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


8

Pasal 5 (1) Penghitungan PHP terhutang untuk kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retibusi Perizinan Tertentu, ditetapkan sebesar 1 % (satu per seratus) dikali harga jual seluruh ikan dilokasi untuk benih ikan yang berasal dari alam atau 0,5 % (setengah per seratus) dikali harga jual seluruh ikan dilokasi untuk benih ikan berasal dari Panti pembenihan (hatchery). (2) PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada setiap akhir semester I dan akhir semester II, atau pada setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, atau setiap akhir panen bagi jenis ikan yang masa pembudidayaan (pemeliharaannya) lebih atau kurang dari dari 6 (enam) bulan. (3) Rincian penghitungan PHP Budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 6 (1) Retribusi pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dikenakan bagi : a. nelayan kecil yang mempunyai sebuah kapal perikanan di bawah 5 (lima) GT; b.

pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudiaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu; dan

c.

pengolah ikan kecil dengan skala usaha mikro.

(2) Kriteria pembudiaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan kriteria pengolah ikan kecil dengan skala usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran XIII dan lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENERBITAN SKRD DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN Pasal 7 (1) Bentuk dan isi SKRD Retribusi Izin Usaha Perikanan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


9

(2) SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan diporporasi oleh DPPKAD dan ditandatangani oleh Kepala Dinas serta dicap Dinas/Kantor yang mengeluarkan Dokumen Izin tersebut BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 8 (1) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan melakukan pembayaran kepada Bendahara penerimaan berdasarkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dan menyetorkan ke tempat pembayaran memperoleh tanda bukti pembayaran berupa SSRD sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) Untuk penyetoran yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan, maka Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi : a. Lembar 1 untuk wajib retribusi (warna putih); b. Lembar 2 untuk DPPKAD (warna biru); c.

Lembar 3 untuk kuning); dan

Bendahara

Penerimaan

(warna

d. Lembar 4 untuk Dinas Teknis (warna merah). (4) Bendahara Penerimaan dalam waktu 1 x 24 Jam harus menyetor uang retribusi yang diterima ke Kas Daerah dengan Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana format contoh tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (5) Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut : a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugastugas bendahara penerimaan atas tanggungjawab bendahara yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Dinas; b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan yang dilakukan dengan Berita Acara serah terima;


10

c. apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan Bendahara Penerimaan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan Bendahara Penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan pengganti.

BAB V TATA CARA PENAGIHAN Pasal 9 (1) Pengeluaran surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(1)

(4) Penagihan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan STRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA CARA MENGANGSUR ATAU MENUNDA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 10 (1) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas. (2) Terhadap permohonan mengangsur atau menunda pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyampaikannya kepada Bupati Up. Tim Pendapatan Asli Daerah untuk dilakukan verifikasi. Pasal 11 (1) Pengangsuran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan dengan ketentuan :


11

a.

diangsur 2 (dua) tahap dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan; dan

b.

diangsur 3 (tiga) tahap dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

(2) Penundaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 12 (1) Wajib Retribusi Izan Usaha Perikanan dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas. (2) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyampaikannya kepada Bupati Up. Tim Pendapatan Asli Daerah untuk dilakukan verifikasi. Pasal 13 (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, guna kelancaran tugas maka Bupati melimpahkan wewenangnya kepada Tim Pendapatan Asli Daerah. (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Tim Pendapatan Asli Daerah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus memberikan jawaban diterima atau ditolak. (3) Pemberian pengangsuran, penundaan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

BAB VIII PELAPORAN RETRIBUSI Pasal 14 (1) Kepala Dinas harus melaporkan setiap bulan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi hasil pelaksanaan pungutan retribusi kepada Bupati, dengan tembusan :


12

a. Up. Kepala DPPKAD Kabupaten Belitung; dan b. Up. Inspektur Kabupaten Belitung. (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikirim selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya. (3) Bentuk Laporan bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 15 (1) Bendahara Penerimaan wajib membukukan penerimaan dan penyetoran retribusi ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dengan dilengkapi Buku Kas Pembantu (BKP), sesuai jenis pungutan yang diterima. (2) Bendahara Penerimaan harus membubuhkan tulisan pada sampul depan Buku Kas Umum (BKU) sebagai tanda pengenal, menghitung dan membubuhkan nomor pada setiap lembar halaman di sudut kanan atas dan diparaf, serta membuat format halaman terakhir untuk catatan bagi pemeriksa. (3) Buku Kas Umum (BKU) ditutup pada setiap akhir bulan dan setiap 3 (tiga) bulan sekali dibuatkan Berita Acara. Pasal 16 (1) Bilamana tidak ada pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, jika dianggap perlu atau setidak-tidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuknya, melakukan pemeriksaan kas secara mendadak dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Register Penutupan Kas. (2) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Bupati : a. Up. Kepala DPPKAD Kabupaten Belitung; b. Up. Inspektur Kabupaten Belitung. (3) Bendahara Penerimaan atau Bendahara penerimaan Pembantu membubuhkan tandatangannya di sebelah kanan bawah pada Berita Acara Pemeriksaan Kas sedangkan Atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuknya wajib membubuhkan tandatangan disebelah kiri dengan penegasan kata ‘mengetahui/ menyetujui’.


13

(4) Pada saat Buku Kas Umum (BKU) ditutup karena adanya pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa serta diketahui dan disetujui oleh atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuknya dengan membuat catatan seperlunya pada halaman terakhir dari Buku Kas Umum (BKU) dan membubuhkan tanda tangannya. BAB X INSTANSI PELAKSANA Pasal 17 Instansi pelaksana pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung untuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Pengangkut Ikan (SIKPI) BAB XI KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 18 (1)

Ketentuan pelaksanaan dan petunjuk teknis pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Ketentuan pelaksanaan dan petunjuk teknis pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2012. Pasal 19

Hal-hal lain yang berhubungan dengan penetapan/ pembayaran/ penyetoran/ penagihan retribusi yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, agar dikoordinasikan/ dikonsultasikan kepada Kepala DPPKAD dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Belitung Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


14

Pasal 21 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 28 September 2012 BUPATI BELITUNG, Ttd. DARMANSYAH HUSEIN Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 28 September 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, Ttd. ABDUL FATAH BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2012 NOMOR 29


15

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN SKRD PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN IZIN USAHA PERIKANAN Jl.DOK, KELURAHAN KOTA (PERDA KAB BELITUNG NO. 18/2011) TANJUNGPANDAN Masa Retribusi : ............... Telp.(0719)21137, TANJUNGPANDAN Tahun : ................ Nama : ............................................................................................... Alamat : ............................................................................................... NPWRD : .............................................................................................. Tanggal Jatuh Tempo : No. Kode Rekening Jenis Retribusi Daerah

No. Urut

Jumlah Rp.

Jumlah Keseluruhan Dengan huruf PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan SKRD ini. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. Tanjungpandan,..............................Tahun ............ a.n. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabid ................................................ ub. Kasi..............................................,

untuk Ruang Teraan Kas Register/ Tanda Tangan Petugas Penerima

Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan

:

........................................ NIP. ................................. Penyetor, (.................................)

Nama Terang : ……………..……………..………............…………… Potong disini ………………………........…….............……………

NPWRD Nama Alamat

No. SKRD ............................. TANDA TERIMA : ............................................................................................................... : ............................................................................................................... : ................................................................................. .............................. Tanjungpandan,..............................Tahun ............ Penyetor, (.................................)

BUPATI BELITUNG, Ttd. ttd DARMANSYAH HUSEIN


16

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) RETRIBUSI USAHA PERIKANAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Jalan DOK Tanjungpandan Telp. (0719) 21137 TANJUNGPANDAN Nama Alamat

: :

NPWRD

:

SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) IZIN USAHA PERIKANAN (PERDA KAB BELITUNG NO. 18 TAHUN 2011) Tahun : ................

................................................................... ............................ ............................................................................................... ...............................................................................................

Menyetor Berdasarkan *) :

No.

SKRD STRD SKRDT SK Pembetulan SK Keberatan Lain – lain Masa Retribusi : ...................... Tahun : .................. No. Urut : ............ Kode Rekening Jenis Retribusi Daerah Jumlah Rp.

Jumlah Setoran Retribusi

Dengan huruf

Ruang untuk Teraan Kas Register/ Tanda Tangan Petugas Penerima

Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan

:

Nama Terang

:

Keterangan : *) Beri tanda √ pada kotak

Tanjungpandan,...............Tahun....... Penyetor, (.................................)

sesuai dengan ketetapan yang dimiliki.

Lembar 1 : Untuk wajib retribusi Lembar 2 : untuk DPPKAD Lembar 3 : Untuk Bendahara Penerima Lembar 4 : Untuk Dinas Teknis __________________________________________________________________________________________



17

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN CONTOH FORMAT SURAT TANDA SETORAN (STS) RETRIBUSI IMB PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

STS

DINAS /INSTANSI …………………………….

(SURAT TANDA SETORAN) IZIN USAHA PERIKANAN

Jalan ……………………………… Telp. (…………) TANJUNGPANDAN

STS Nomor

:

(PERDA KAB BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2011)

Tahun

: ................

Bank : ...................................... No. Rekening : ...................................... ...............................................................................................

Harap diterima uang sebesar .............................................................................................. ...... (dengan huruf) (..................................................................................... ............. .............................................................. ...................................) Dengan Rincian penerimaan sebagai berikut : No. Kode Rekening

Uraian Rincian Obyek

Jumlah Rp.

Jumlah Uang tersebut diterima pada tanggal ............................................. ............... Mengetahui : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, tanda tangan

tanda tangan (

nama lengkap ) NIP. ………………...

(

nama lengkap ) NIP. ………………...

(Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank)

Cara Pengisian : 1. 2. 3.

Kolom Kode Rekening diisi dengan kode rekening setiap rincian obyek pendapatan; Kolom Uraian Rincian Obyek diisi uraian nama rincian obyek pendapatan; Kolom Jumlah diisi nilai nominal penerimaan setiap rincian obyek pendapatan.

BUPATI BELITUNG, Ttd. DARMANSYAH HUSEIN


18

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN STRD PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN IZIN USAHA PERIKANAN Jalan DOK Tanjungpandan (PERDA KAB BELITUNG NO. 18/2011) Telp. (0719) 21137 Masa Retribusi : ............... TANJUNGPANDAN Tahun : ................

No. Urut

Nama : ............................................................................................... Alamat : ............................................................................................... NPWRD : .............................................................................................. Tanggal Jatuh Tempo : I. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : ................................................ II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi administrasi (Bunga 2 %) Rp. . 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 +2) Rp. Dengan huruf PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. Tanjungpandan,..............................Tahun ............ a.n. Kepala Dinas Kabid ................................. Ub. Kasi..........................,

……………..……………………..………............……………Potong disini……………………………........…….............…… NPWRD Nama Alamat

........................................ NIP. .................................

No. STRD ............................. TANDA TERIMA : ............................................................................................................... : ............................................................................................................... : ............................................................................................................... Tanjungpandan,..............................Tahun ............ Penyetor, (.................................)



19

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN TAHUN ANGGARAN …………………… BULAN …………………… PENERIMAAN NO

KODE REKENING

1

2

PENYETORAN UANG URAIAN

JUMLAH BULAN INI

JUMLAH BULAN YANG LALU

JUMLAH S/D. BULAN INI

K E T.

3

4

5

6

7

JUMLAH PENERIMAAN

NO

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH BULAN INI

8

9

10

11

JUMLAH BULAN YANG LALU

K E T.

13

14

12

JUMLAH PENYETORAN SISA SAMPAI DENGAN BULAN INI

Mengetahui, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung

Rp.

Tanjungpandan, ……………………. 20…. Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu

______________________ NIP. ………………………

______________________ NIP. ………………..........



JUMLAH S/D. BULAN INI

20

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN RINCIAN PENGHITUNGAN PUNGUTAN PENGUSAHA PERIKANAN (PPP) UNTUK USAHA PENANGKAPAN DAN PENGANGKUTAN KAPAL

NO

Nama Perusahaan

: ......................

Nama Kapal

: .......................

Penanggungjawab

: .......................

No. Permohonan

: ......................

Tanggal Permohonan

: ......................

JENIS KAPAL

UKURAN KAPAL (GT)

JUMLAH KAPAL

TARIF (RP./GT)

TAGIHAN PPP YANG DIKENAKAN (RP.)

Tanjungpandan,.................... Tahun 20... A.n. Kepala Dinas/ Kantor........... Kabid ......................................... Ub. Kasie .......................................

(......................................................) NIP ..................................... _______________________________________________________________________________________



21

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN RINCIAN PENGHITUNGAN PUNGUTAN PENGUSAHA PERIKANAN (PPP) UNTUK USAHA PEMBDIDAYAAN IKAN Nama Perusahaan

: ......................

Penanggungjawab

: .......................

No. Permohonan

: ......................

Tanggal Permohonan

: ......................

NO.

JENIS KOMODITI

SATUAN

JUMLAH

TARIF RETRIBUSI

Jumlah Denda Total Pembulatan


: : : :

Tanjungpandan,.................... Tahun 20... An. Kepala Dinas/ Kantor........... Kabid ......................................... Ub. Kasie .......................................

(......................................................) NIP .....................................

___________________________________________________________________________________________



22

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN RINCIAN PENGHITUNGAN PUNGUTAN PENGUSAHA PERIKANAN (PPP) UNTUK USAHA PENGOLAHAN/PENGIRIMAN/PEMASARAN IKAN Nama Perusahaan

:

......................

Penanggungjawab

:

.......................

No. Permohonan

:

......................

Tanggal Permohonan

:

......................

NO.

SKALA PERUSAHAAN


TARIF RETRIBUSI

Jumlah : Denda : Total : Pembulatan :

Tanjungpandan,.................... Tahun 20... An. Kepala Dinas/ Kantor........... Kabid ......................................... Ub. Kasie .......................................

(......................................................) NIP ..................................... ___________________________________________________________________________________________



23

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN RINCIAN PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP) USAHA PENANGKAPAN IKAN Nama Perusahaan Nama Kapal Penanggungjawab Nomor Permohonan Tanggal Permohonan Pembayaran PHP untuk Tahun HASIL TANGKAPAN

: : : : : :

PRODUKTIVITAS

TON/GT/TH

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... .......................

TON/TH

NAMA IKAN

JENIS TANGKAPAN *) PERSENTA JML (KG) SE (%)

HPI (RP./KG)

BESAR 2% KECIL 1%

TOTAL PHP (RP)

JUMLAH : DENDA : TOTAL: PEMBULATAN:

*) Jenis tangkapan tergantung pada peraturan perundang-undangan yang ada

Tanjungpandan,.............................. a.n. Kadin Kelautan dan Perikanan Kab. Belitung Kabid ................................................... Ub. Kasie ..........................................., (....................................................) NIP. ............................................



24

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN RINCIAN PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP) BUDIDAYA PERIKANAN

NO.

KOMODITI

BERAT (KG)

HARGA JUAL DILOKASI (RP)

JUMLAH (RP)

BESARNYA RETRIBUSI (RP) *)

Jumlah : Denda : Total : Keterangan : *) 1 % x jumlah harga jual dilokasi apabila benih berasal dari penangkapan 0,5 % x jumlah harga jual dilokasi apabila benih berasal dari Panti Benih / Hatchery Tanjungpandan, .............................. a.n. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabid .......................................... Ub. Kasie ............................,

(............................................) NIP. ...................................



25

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN PRODUKTIVITAS KAPAL PENANGKAP IKAN *) NO

JENIS ALAT TANGKAP

HASIL TANGKAPAN

PRODUKTIVITAS KAPAL (TON/GT/TH)

1.

Pukat Ikan

Ikan

2,13

2.

Purse seine (pukat cicin) pelagis kecil

Ikan

1,28

3.

Purse sine (pukat cicin pelagis besar) a. Operasi kapal secara tunggal b. Operasi secara terpadu

Ikan Ikan

1,70 2,98

4.

Jala jatuh berkapal/Cats Nets

Ikan dan cumicumi

1,0

5.

a. b. c. d.

Ikan Cucut/pari Ikan Ikan

0,85 0,68 0,8 0,85

6.

Pancing Cumi/ Squid Jigging

Cumi-cumi

0,26

7.

Pancing Ulur/ hand line

Ikan

0,6

8.

Bubu

Ikan

0,51

9.

Bagan apung

Ikan, cumi-cumi

0,85

Ikan, Lainnya

0,85

Ikan

0,85

Gill Gill Gill Gill

Net Net Net Net

(Jaring Insang) Pantai (Jaring Insang) dasar (jaring insang) dasar (Jaring Insang) Oceanik

10.

Pukat labuh/Long Bag Set Net

11.

Payang

*) Keterangan : Produktivitas kapal dan komposisi hasil tangkapan berdasarkan Kepmen Kelautan dan Perikanan RI No. KEP. 60/MEN/2010



26

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN *) NO.

NAMA IKAN

RUPIAH (RP)

1

Cakalang

7.100

2

Tongkol

8.000

3.

Tenggiri bulat

9.000

4

Tenggiri papan

9.000

5.

Hiu, Cucut

4.600

6.

Marlin

12.800

7.

Meka

14.500

8.

Layang

4.900

9.

Selar Es

4.400

10.

Tembang ES

5.300

11.

Lemuru ES

5.100

12.

Kembung ES

7.600

13.

Alu-alu ES

5.700

14.

Tetengkek

3.300

15.

Sardine

4.400

16.

Bandeng

9.100

17.

Belanak

8.500

18.

Teri

9.800

19.

Golok-golok

3.300

20.

Kacangan

5.600

21.

Kuwe

22.

Talang-talang

6.600

23.

Manyung

8.100

24.

Layur

7.000

25.

Bawal putih

29.300

26.

Bawal hitam

24.400

27.

Kambing-kambing

7.700

28.

Gulamah/tigawaja

3.800

29.

Samge

4.600

30.

Ayam-ayam

5.800

31.

Kuro/senangin

34.000

32.

Ikan sebelah

11.100

33.

Ikan beloso

4.200

34.

Pari

5.000

35.

Kurisi

13.500

36.

Kerapu

18.100

37.

Petek/peperek

4.600

38.

Kerong-kerong

10.200

39.

Gerot-gerot

10.900


11.600

27

40.

Biji nangka

5.700

41.

Pisang-pisang

42.

Remang

43.

Baronang

19.400

44.

Lencam

11.600

45.

Kaci

13.100

46.

Kakap putih

20.700

47.

Kakap merah

25.000

48.

Bambangan

19.900

49.

Sawol/kakap batu

11.600

50.

Ekor kuning

51.

Teripang

52.

Tungku/napoleon

53.

Ikan lain-lain

2.700

54.

Kekerangan

3.900

55.

Ubur-ubur

4.500

56.

Cumi-cumi

15.400

57.

Sotong,gurita dll

14.500

58.

Udang jerbung

48.700

59.

Udang windu

48.200

60.

Udang putih

42.100

61.

Udang lain-lain

34.300

62.

Lobster

70.500

63.

Rajungan

29.200

64.

Kepiting

45.200

10.900 9.200

6.400 40.000 460.000

*) Harga berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/MDAG/PER/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan untuk Perhitungan Hasil Perikanan BUPATI BELITUNG, Ttd. ttd DARMANSYAH HUSEIN


28

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN HITUNGAN NILAI KUMULATIF PARAMETER SKALA USAHA PENGOLAHAN PERIKANAN *)

Parameter

Bobot (B)

Omset

Aset

Jumlah Tenaga Kerja

25

20

20

Status Hukum dan Perizinan

10

Penerapan Teknologi

10

Teknis dan Manajerial

15

Indikator Parameter

Skala Usaha (S)

Nilai (BxS)/5

< 100 juta / thn 100- 1 M / thn >1 M- 3 M / thn > 3 M – 5 M / thn > 5 M / thn tdk dipisahkan dg kekayaan keluarga, < 100 jt. 100 juta – 1 M >1M–5M > 5 M – 10 M > 10 M - < 10 orang - 11 – 19 orang - 20 – 49 orang - 50 – 100 orang - > 100 orang - Tidak berbadan hukum - Berbadan hukum - Berbadan hukum dan mempunyai Izin - Manual - Semi mekanik - Mekanik - Belum memiliki SKP - Memiliki SKP - Memiliki SKp dan sertifikat PMMT/HACCP

1 2 3 4 5 1

5 10 15 20 25 4

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 5

8 12 16 20 4 8 12 16 20 2 6 10

1 3 5 1 3 5

2 6 10 3 9 15

-

Keterangan : Nilai kumulatif skala usaha pengolahan hasil perikanan : a.

Usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro memiliki nilai kumulatif parameter skala usaha antara 20-44;

b.

Usaha pengolahan hasil perikanan skala kecil memiliki nilai kumulatif parameter skala usaha antara 45-69;

c.

Usaha pengolahan hasil perikanan skala menengah memiliki nilai kumulatif parameter skala usaha antara 70-89;

d.

Usaha pengolahan hasil perikanan skala besar memiliki nilai kumulatif parameter skala usaha antara 90-100;

*) Bedasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

BUPATI BELITUNG, Ttd Ttd. DARMANSYAH HUSEIN


29

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN KEGIATAN USAHA OLEH PEMBUDIDAYA IKAN KECIL YANG TIDAK DIKENAKAN PUNGUTAN *) 1. Usaha pembudidayaan ikan di air tawar : a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar; b. Pembesaran dengan areal lahan di : 1) Kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar; 2) Kolam air deras tidak lebih dari 5 ( lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m; 3) Keramba jaring apung (KJA) tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x ( 7 X 7 x 2,5 m); 4) Keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m 2. Usaha pembudidayaan ikan di air payau : a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar ; b. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar. 3. Usaha pembudidayaan ikan di laut : a. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar; b. pembesaran : 1) Ikan bersirip : a) Kerapu Bebek/ Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m/ kantong, kepadatan antara 300 – 500 ekor per kantong; b) Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m/ kantong kepadatan antara 300 – 500 ekor per kantong; c) Kakap putih dan baronag serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba Jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m/ kantong, kepadatan antara 300 – 500 ekor per kantong.

2) Rumput laut dengan menggunakan metode : a) Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m; b) Rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit,1 rakit berukuran 5 x 2,5 m; c) Long line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha; 3) Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m/unit. 4) Kerang hijau dengan menggunakan : a) Rakit apung 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m; b) Rakit tancap 30 unit dengan ketentuan 1 unit 4 x 4 m; c) Long line 10 unit ukuran 100 meter. 5) Abalone dengan memakai : a) Kurungn pagar (pencuture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5 m; b) Keramba jaya apung (5 mm) 60 unit dengan ketantuan 1x1x1 meter.

*) Keterangan : berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : PER. 12/MEN/2007

BUPATI BELITUNG, Ttd Ttd. DARMANSYAH HUSEIN


30

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Recommend Documents