BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang: a. bahwa potensi terjadinya bencana selalu ada kapan dan dimana saja, baik yang ditimbulkan oleh alam atau karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai, dipandang perlu dilakukan penanganannya secara cepat, tepat dan terpadu melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan, rekonstruksi maupun rehabilitasi; b. bahwa Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Belitung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Belitung, dipandang perlu diubah dan disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 dan pedoman ketentuan penanggulangan bencana di daerah yang berlaku; c. bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 4 sampai dengan 6 Juli 2009 di Tanjungpandan Kabupaten Belitung direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan fungsi penanggulangan bencana di daerah tidak membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tetapi diwadahi dengan fungsi yang

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\27-SATLAK PB_1ACBE6.doc

1

bersesuaian dengan fungsi penanggulangan bencana yakni Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana; d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Belitung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);


2

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); 17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9);


3

22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 12); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Sekretaris daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Belitung. 5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB adalah Lembaga Pemerintah non Departeman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat BPBD Provinsi adalah perangkat daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana. 7. Satuan Pelaksana Penanganan Bencana Kabupaten Belitung yang selanjutnya disingkat Satlak PB adalah wadah yang bersifat non struktural bagi pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Belitung yang berada di bawah dan bertangungjawab langsung kepada Bupati. 8. Ketua Satlak PB adalah Ketua Satlak PB Kabupaten Belitung. 9. Sekretariat Satlak PB Kabupaten Belitung adalah Unsur pelaksana fungsi Satlak PB yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati. 10. Unit Operasional Penanganan Bencana yang selanjutnya disingkat Unit Ops PB adalah yang bersifat non struktural bagi pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan, pada saat dan sesudah terjadi bencana.


4

11. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Linmas adalah Organisasi Masyarakat yang berada di desa/ kelurahan, yang disiapkan dan dibekali pengatahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana guna mengurangi akibat bencana. 12. Pedoman Penanganan Bencana adalah acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, berkelanjutan dan tuntas oleh aparat Pemerintah Pusat dan Daerah bersama segenap komponen masyarakat yang dititik beratkan pada kemandirian dan swadaya aktif masyarakat secara berdayaguna dan berhasil guna. 13. Penanganan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi langkah-langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi (penjinakan) dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencaharian, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana dan prasarana umum/sosial pada saat terjadi bencana. 14. Penanganan Pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia maupun akibat konflik sosial, yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian/pemulangan dan pemindahan/relokasi. 15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor. 17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 18. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. 19. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 20. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.


5

21. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 22. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. 23. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 24. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 25. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. 26. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 27. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. 28. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 29. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. 30. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. 31. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.


6

32. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. 33. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. 34. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. 35. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. 36. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. 37. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 39. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 40. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati Belitung ini Penanganan Bencana Kabupaten Belitung.

dibentuk

Satuan

Pelaksana

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Satlak PB adalah, wadah yang bersifat non struktural bagi pelaksanaan Penanganan Bencana di Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati


7

(2) Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya Penanganan Bencana baik yang ditimbulkan oleh alam atau oleh ulah manusia yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan/ mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi. (3) Upaya Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) di daerah dilakukan secara berjenjang, yang meliputi : a. Bupati selaku Ketua Satlak PB bertanggungjawab mengkoordinasikan, memimpin dan mengendalikan organisasi struktural dan Non struktural dalam pelaksanaan Penanganan Bencana diwilayah Kabupaten melalui tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana. b. Camat selaku Ketua Unit Ops PB bertanggungjawab mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural dan Non struktural serta masyarakat dalam kegiatan Penanganan Bencana diwilayah Kecamatan mulai tahap sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana. c. Kepala Desa/ Lurah selaku Kepala Satuan Linmas Desa/ Kelurahan bertanggungjawab mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan Penanganan Bencana diwilayah Desa/ Kelurahan mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana. Pasal 4 Satlak PB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanganan bencana di daerah dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BPBD), yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satlak PB menyelenggarakan fungsi : a. memberikan penyuluhan, pelatihan, gladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan bencana di daerah; b. melaksanakan penanganan bencana secara langsung di daerah dengan memanfaatkan potensi kekuatan penanganan bencana, sarana prasarana yang ada di daerah; c. melakukan kerja sama operasi pelaksanaan penanganan bencana dengan Satlak PB yang terdekat; d. penerimaan dan penyaluran serta penanganan bencana di daerah;

pertanggungjawaban

bantuan

e. melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BPBD).


8

BAB IV ORGANISASI Bagian Pertama Satuan Pelaksana Penanganan Bencana Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Satlak PB terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua I; c. Wakil Ketua II; d. Sekretaris; e. Ketua Pelaksana Harian; f. Sekretaris Pelaksana Harian; g. Anggota, yang terdiri dari : 1. Unsur Dinas/ Instansi terkait; 2. Unsur TNI/ POLRI; 3. Palang Merah Indonesia; 4. Unsur Organisasi Profesi; 5. Unsur Dunia Usaha; 6. Tokoh Masyarakat dan Pakar; 7. Unsur Masyarakat lainnya/ LSM; (2) Susunan Keanggotaan dalam organisasi Satlak PB, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 7 (1) Untuk membantu Bupati selaku Ketua Satlak PB dibentuk : a. Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanganan Bencana (Rupusdalops PB), sebagai ruang data dan pusat informasi data serta pengendalian kegiatan Penanganan Bencana, yang dipimpin Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang menangani fungsi Linmas dengan dibantu oleh unsur TNI/POLRI, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan unsur lain yang terkait; b. Tim Reaksi Cepat (TRC), yang bertugas melakukan pendataan dan membuat perkiraan kebutuhan darurat secara tepat apabila terjadi bencana di wilayahnya, yang anggotanya terdiri atas unsur TNI/POLRI, Satuan Linmas, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan unsur lain yang terkait;


9

c. Satuan Tugas (Satgas) Satlak PB, sebagai organisasi kerangka yang disiapkan dari unsur Satlak PB dalam rangka membantu pelaksanaan Penanganan Bencana di wilayahnya, apabila Unit Operasi PB Kecamatan tidak mampu mengatasinya dan pembentukannya bersifat sementara. (2) Susunan Keanggotaan Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanganan Bencana (Rupusdalops PB), dan Tim Reaksi Cepat (TRC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Unit Operasi Penanganan Bencana Pasal 8 (1) Penanganan Bencana di wilayah Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Operasi Penanganan Bencana Kecamatan yang dipimpin oleh Camat. (2) Unit Ops PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penanganan Bencana di wilayahnya dengan berpedoman kepada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi (BPBD) dan Bupati selaku Ketua Satlak PB Kabupaten, yang meliputi tahap-tahap sebelum pada saat maupun sesudah terjadi bencana. (3) Susunan Keanggotan Unit Ops Penanggulangan Bencana sebagaimana tercantum dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut : a. Ketua

: Camat

b. Wakil Ketua I

: Danramil

c.

: Kapolsek

Wakil Ketua II

d. Sekretaris

: Sekretaris Camat

e. Pelaksana harian : Pejabat eselon IV pelaksana fungsi Linmas f.

Keanggotaan

: Unit-unit terkait dan Masyarakat/ LSM

(4) Pembentukan Unit Ops PB pada setiap Kecamatan ditetapkan oleh Camat selaku Ketua Unit Ops Penanggulangan Bencana. Bagian Ketiga Satuan Perlindungan Masyarakat Pasal 9 (1) Penanganan Bencana di wilayah Desa/ Kelurahan dilaksanakan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Desa/ Kelurahan


10

(2) Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. menyusun potensi Linmas dalam regu-regu pelaksana menurut kebutuhan Desa/ Kelurahan yang siap dikerahkan sewaktu-waku sesuai tugas dan fungsinya; b. mengerahkan potensi Linmas dalam Penanganan Bencana yang terjadi di wilayah Desa/ Kelurahan baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi bencana. (3) Kepala Desa/ Lurah mendorong swadaya masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan Penanganan Bencana, sehingga terwujud kemandirian dalam upaya pelaksanaan Penanganan Bencana. (4) Kepala Desa/ Lurah selaku Kepala Satuan Linmas Desa/ Kelurahan mengorganisir anggota Satuan Linmas di wilayahnya dalam 3 (tiga) Kelompok Lingkungan sebagai berikut : a. Kelompok Lingkungan Pemukiman; b. Kelompok Lingkungan Pekerjaan/Proyek/Obyek/Vital; dan c. Kelompok Lingkungan Pendidikan. (5) Untuk melaksanakan tugas Penanganan Bencana, masing-msing kelompok Lingkungan Satuan Linmas sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, dan huruf b, dan huruf c, dibentuk susunan dalam regu-regu sesuai dengan kebutuhan penugasan, dengan kekuatan masing-masing 10 (sepuluh) orang antara lain : a. Regu Deteksi Dini; b. Regu PPPK; c. Regu Tandu; d. Regu Evakuasi; e. Regu Dapur Umum; f. Regu Caraka; g. Regu Pencarian dan Penyelamatan; h. Regu Pionir; i.

Regu Pemadam Kebakaran; dan

j.

Regu Pengamanan;

(6) Pembentukan dan susunan keanggotaan dalam Kelompok Lingkungan dan Regu Satuan Linmas sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) pada setiap Desa dan Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah.

BAB V TATA KERJA Pasal 10


11

(1) Satlak PB mengadakan rapat Koordinasi secara berkala sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-wakru sesuai dengan keperluan, dalam rangka untuk : a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penanganan bencana yang antara lain meliputi tata cara penyaluran/ penggunaan bantuan beserta pengawasan dan pertanggungjawabannya; b. menetapkan kebijakan dan langkah-langkah bagi penyelesaian masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana; c. menyelesaikan permasalahan yang timbul sehubungan dengan dampak penanganan bencana; dan d. mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penanganan bencana. (2) Dalam melaksanakan kegiatan penanganan bencana Satlak PB harus selalu berkoordinasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (3) Satlak PB menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu. (4) Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, dilaksanakan dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BAB VI PEMBIAYAAN DAN BANTUAN Pasal 11 (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dibebankan kepada : a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung untuk Penanganan Bencana yang berskala Nasional; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


12

Kabupaten Belitung untuk Penanganan Bencana yang berskala Provinsi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung untuk Penanganan Bencana yang berskala Kabupaten; (2) Dalam rangka meringankan beban penderitaan korban bencana baik yang berskala nasional, provinsi dan kabupaten maka pemerintah kabupaten dapat menerima bantuan yang berasal dari swadaya masyarakat, bantuan luar negeri, maupun sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat. Pasal 12 (1) Segala bantuan yang diberikan oleh masyarakat bagi penanganan bencana dapat diberikan langsung kepada korban bencana melalui Bupati selaku Ketua Satlak PB. (2) Segala Bantuan dari luar negeri yang diberikan bagi penanganan bencana dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan dapat diberikan langsung kepada korban bencana dalam hal keadaan yang sangat mendesak. Pasal 13 Pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perudangundangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Belitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2010


13

BUPATI BELITUNG, ttd DARMANSYAH HUSEIN Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd ABDUL FATAH BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2010 NOMOR 27 anjungpandan pada tanggal

2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, MULGANI BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2010 NOMOR 6


14

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : 27 TAHUN 2010 TANGGAL : 27 Desember 2010 SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK PB) KABUPATEN BELITUNG a. Ketua

: Bupati Belitung.

b. Wakil Ketua I

: Komandan Kodim 0414 Belitung.

c. Wakil Ketua II

: Kepala Kepolisian Resort Belitung.

d. Sekretaris

: Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.

e. Ketua Pelaksana Harian

: Wakil Bupati Belitung

f. Sekretaris Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Belitung g. Anggota : 1. Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Belitung 2. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung 3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung 4. Unsur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung 5. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung 6. Unsur Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung 7. Unsur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung 8. Unsur Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung 9. Unsur Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung 10. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung 11. Unsur Dinas Kebersihan, Pasar, dan Pertamanan Kabupaten Belitung 12. Unsur Dinas PPKAD Kabupaten Belitung 13. Unsur RSUD Kabupaten Belitung 14. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Belitung 15. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Belitung 16. Unsur Bagian Umum dan Perlengkapan Setda. Kabupaten Belitung 17. Unsur Bagian Humas Setda. Kabupaten Belitung 18. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung 19. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung 20. Unsur Polres Belitung 21. Unsur Kodim 0414 Belitung 22. Unsur Lanud Tanjungpandan 23. Unsur Pos AL Mindanau 24. Unsur Kecamatan se-Kabupaten Belitung 25. Unsur PMI Cabang Belitung 26. Unsur Organisasi Profesi Kabupaten Belitung 27. Unsur Dunia Usaha di Kabupaten Belitung 28. Unsur Tokoh Masyarakat dan Pakar Kabupaten Belitung 29. Unsur Masyarakat lainnya/LSM 30. Unsur Forum Koordinasi SAR Daerah (FKSD) Kabupaten Belitung 31. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Belitung. BUPATI BELITUNG, ttd

DARMANSYAH HUSEIN LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : 27 TAHUN 2010


15

TANGGAL : 27 Desember 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN RUANG PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (RUPUSDALOPS) PADA SATLAK PB KABUPATEN BELITUNG I. Ketua

: Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Belitung

II. Anggota : 1. Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Belitung; 2. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung; 3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung; 4. Unsur Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Belitung; 5. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Belitung; 6. Unsur Bagian Humas Setda Kabupaten Belitung; 7. Unsur Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Belitung; 8. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung; 9. Unsur TNI/POLRI; 10. PMI Cabang Belitung; 11. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Belitung.

BUPATI BELITUNG, ttd

DARMANSYAH HUSEIN


16

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : 27 TAHUN 2010 TANGGAL : 27 Desember 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) PADA SATLAK PB KABUPATEN BELITUNG I. Ketua

: Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Belitung

II. Anggota : 1. Unsur TNI/POLRI 2. Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Belitung; 3. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung; 4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung; 5. Unsur Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Belitung; 6. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Belitung; 7. Unsur Bagian Humas Setda Kabupaten Belitung; 8. Unsur Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Belitung; 9. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung; 10. PMI Cabang Belitung; 11. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Belitung.

BUPATI BELITUNG, ttd

DARMANSYAH HUSEIN


17

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BELITUNG

Recommend Documents