BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang :
a. bahwa Keputusan Kepala Daerah merupakan produk hukum daerah sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara pemerintah daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan daerah; b. bahwa untuk mewujudkan pembentukan Keputusan Kepala Daerah yang memenuhi asas Pembentukan dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan sebagai legalitas dan dasar kebijakan pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu diatur mengenai tata cara pembentukan Keputusan Kepala Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tanggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
2 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 );
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Bupati adalah Bupati Badung. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. 5. Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. 6. Keputusan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final. BAB II PENYUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI Pasal 2 (1) Kepala SKPD pemrakarsa menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3 (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum dan HAM untuk dilakukan koordinasi dalam rangka harmonisasi/sinkronisasi. (3) Kepala Bagian Hukum dan HAM mengembalikan dan memberikan paraf Koordinasi rancangan Keputusan Bupati yang telah diharmonisasi/sinkronisasi kepada SKPD pemrakarsa. (4) Setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya Kepala SKPD pemrakarsa mohon tanda tangan Bupati setelah mendapat paraf koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan Sekretaris Daerah. (5) Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat meminta penjelasan SKPD Pemrakarsa terhadap rancangan Keputusan Bupati yang diajukan bila diperlukan dan/atau mengembalikan rancangan Keputusan Bupati kepada SKPD Pemrakarsa untuk diperbaiki bila ada koreksi dan dikoordinasikan kembali kepada Kepala Bagian Hukum dan HAM. BAB III PERSYARATAN PENGAJUAN RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI Pasal 3 (1) Untuk efektivitas koordinasi dalam pengharmonisasian/sinkronisasi penyusunan Keputusan Bupati, maka pengajuan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), harus dilengkapi dengan : a. surat/nota dinas pengajuan rancangan Keputusan Bupati; b. rancangan Keputusan Bupati yang diajukan dengan diparaf koordinasi oleh Kepala SKPD; c. foto copy Keputusan Bupati sebelumnya terkait dengan program/kegiatan yang sama; d. foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan e. foto copy dokumen pendukung lainya. (2) Foto copy dokumen pendukung lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat meliputi peraturan teknis kegiatan, dokumen terkait dalam pengelolaan keuangan/barang daerah dan/atau dokumen yang dipersyaratkan.
4 BAB IV PENGESAHAN, PENOMORAN DAN AUTENTIFIKASI Pasal 4 (1) Penandatanganan Keputusan Bupati dilakukan oleh Bupati. (2) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan atas nama Bupati atau didelegasikan kepada : a. Wakil Bupati; b. Sekretaris Daerah; c. Kepala SKPD. (3) Penandatanganan Keputusan Bupati, oleh SKPD Pemrakarsa dibuat dalam rangkap 3 (tiga). Pasal 5 Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan kepada : a. Sekretaris Daerah; b. Kepala Bagian Hukum dan HAM; dan c. SKPD Pemrakarsa. Pasal 6 (1) Penomoran Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM. (2) Penomoran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi, yang terdiri dari Nomor, Kode Klasifikasi, HK, dan Tahun Penetapan yang masing-masing dibatasi dengan garis miring, dengan contoh sebagai berikut : Nomor/Kode Klasifikasi/HK/Tahun Penetapan (3) Kode Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut : a. kode klasifikasi 01 (kosong satu) untuk Sekretariat Daerah; b. kode klasifikasi 02 (kosong dua) untuk Dinas Daerah; c. kode klasifikasi 03 (kosong tiga) untuk Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; d. kode klasifikasi 04 (kosong empat) untuk SKPD selain sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perusahaan Daerah dan satuan kerja/unit kerja lainnya. Pasal 7 Penggandaan dan penyebarluasan Keputusan Bupati dilakukan oleh SKPD Pemrakarsa dan/atau Bagian Hukum dan HAM dan harus diautentifikasi oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM.
5 BAB V BENTUK NASKAH Pasal 8 (1) Penulisan Keputusan Bupati diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12 (dua belas) dan menggunakan kertas ukuran F4 berwarna putih serta jarak spasi 1 (satu) atau 1,5 (satu setengah) sesuai kebutuhan. (2) Bentuk naskah Keputusan Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Bupati diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 23 Oktober 2014 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 23 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014 NOMOR 69 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
6 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH Bentuk Keputusan Bupati
PROVINSI BALI KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR......./Kode Klasifikasi/HK/Tahun Penetapan TENTANG (Judul Keputusan Bupati) BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa.........................................................................; b. bahwa.........................................................................; c. dan seterusnya............................................................;
Mengingat
: 1. ...................................................................................; 2. ...................................................................................; 3. dan seterusnya...........................................................;
Menetapkan
:
KESATU
:
KEDUA
:
KETIGA
:
KEEMPAT
:
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
MEMUTUSKAN :
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal..................... BUPATI BADUNG, (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) Keputusan ini disampaikan Kepada : 1. ................................ . 2. ................................ . 3. dan seterusnya........ . BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
