BUPATI BADUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1655); 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 4736); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1, Seri D Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang meyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besaran pokok retribusi yang terutang. 8. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun , persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lembaga lainnya, lembaga
4
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 12. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia. 13. Kartu Tanda Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat KTPS adalah identitas resmi penduduk tinggal sementara sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang berlaku terbatas yaitu tiga bulan dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali. 14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga. 15. Surat Keterangan Penduduk Pendatang Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat keterangan tinggal sementara yang diberikan kepada warga negara asing yang tinggal sementara sebagai pemegang KITAS. 16. Surat Keterangan Penduduk Pendatang Tetap yang selanjutnya disingkat SKPPT adalah surat keterangan tinggal tetap yang diberikan kepada warga negara asing yang tinggal tetap sebagai pemegang KITAP. 17. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kabupaten Badung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 18. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan dengan Undang – Undang sebagai Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI. 19. Orang Asing selanjutnya disingkat OA adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. (2) Objek Retribusi adalah pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terdiri dari: a. kartu tanda penduduk; b. kartu keterangan bertempat tinggal;
5
c. kartu identitas kerja; d. kartu penduduk sementara; e. kartu keluarga; dan f. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian. (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi yang menggunakan atau menikmati pelayanan Administrasi Kependudukan.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 3 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum. Pasal 4 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan biaya jasa penerbitan/ klasifikasi pencetakan kartu/akta yang diberikan/diterbitkan, meliputi : a. kartu tanda penduduk; b. kartu keterangan bertempat tinggal; c. kartu identitas kerja; d. kartu penduduk sementara ; e. kartu keluarga; dan f. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF Pasal 5 Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil didasarkan atas perhitungan biaya pencetakan, pengadministrasian dan pelayanan.
BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 6
6
(1) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut: a. penerbitan kartu tanda penduduk: 1. bagi WNI ....................................... Rp. 0,2. bagi OA ......................................... Rp. 200.000,b. penerbitan surat keterangan kependudukan: 1. bagi WNI ....................................... Rp. 25.000,2. bagi WNA ..................................... Rp. 100.000,c. kartu penduduk sementara: 1. lintas kabupaten dalam provinsi..... Rp. 100.000,2. lintas provinsi ................................ Rp. 200.000,d. penerbitan kartu keluarga: 1. bagi WNI ...................................... Rp. 0,2. bagi OA ......................................... Rp. 100.000,e. pencatatan dan penerbitan akta pengesahan anak: 1. bagi WNI ....................................... Rp. 50.000,2. bagi OA ......................................... Rp. 200.000,f. pencatatan dan penerbitan akta perubahan nama (ganti nama): 1. bagi WNI ....................................... Rp. 25.000,2. bagi OA ......................................... Rp. 200.000,g. pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan di dalam kantor: 1. bagi WNI ....................................... Rp. 50.000,2. bagi OA ......................................... Rp. 200.000,h. pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan di luar kantor: 1. bagi WNI ....................................... Rp. 100.000,2. bagi OA ......................................... Rp. 500.000,i. pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama, di dalam kantor dikenakan biaya: 1. bagi WNI ....................................... Rp. 100.000,2. bagi OA ......................................... Rp. 400.000,j. pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama, di luar kantor dikenakan biaya: 1. bagi WNI ....................................... Rp. 150.000,2. bagi OA ......................................... Rp. 600.000,k. kutipan akta perkawinan untuk kutipan akta yang kedua dan seterusnya dikenakan biaya: 1. bagi WNI ....................................... Rp. 50.000,2. bagi OA ......................................... Rp. 300.000,l. pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian : 1. bagi WNI ....................................... Rp. 75.000,2. bagi OA ......................................... Rp. 300.000,m. pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan
7
Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dikenakan biaya :
n.
o.
p.
q.
r.
s.
1. bagi WNI ....................................... Rp. 150.000,2. bagi OA .......................................... Rp. 500.000,kutipan akta perceraian untuk kutipan akta yang kedua dan seterusnya dikenakan biaya : 1. bagi WNI ....................................... Rp. 75.000,2. bagi OA ......................................... Rp. 400.000,pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian : 1. bagi WNI........................................ Rp. 0,2. bagi OA .......................................... Rp. 500.000,kutipan akta kematian untuk kutipan akta yang kedua dan seterusnya dikenakan biaya : 1. bagi WNI ....................................... Rp. 0,2. bagi OA ......................................... Rp. 300.000,kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak : 1. bagi WNI ....................................... Rp. 50.000,2. bagi OA ......................................... Rp. 300.000,salinan akta catatan sipil ( perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak) : 1. bagi WNI ....................................... Rp. 50.000,2. bagi OA ......................................... Rp. 200.000,surat keterangan bertempat tinggal bagi warga negara asing : 1. SKPPS .......................................... Rp. 200.000.2. SKPPT ........................................... Rp. 300.000,-
BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 7 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Badung.
BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 8 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
8
BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 9 (1) Setiap Wajib Retribusi wajib membayar retribusi. (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara tunai dan lunas. (3) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi daerah.
BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 10 Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB X PENAGIHAN Pasal 11 (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran. (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang. (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
9
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 12 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan surat teguran; dan b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pernyataan Wajib Retribusi masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Pasal 13 (1) Apabila hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, piutang retribusi dapat dihapus. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 14
10
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 15 (1) Setiap Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
11
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 1999 Nomor 7, Seri B Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2011. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 22 Desember 2010 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 22 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd.
KOMPYANG R SWANDIKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 NOMOR 13
12
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
I.
UMUM Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan Daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah Kabupaten khususnya Pemerintah Kabupaten Badung dalam hal pemungutan Retribusi. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Daerah Kabupaten perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1
13
Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 13
14
