BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 73 TAHUN 2010
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu disusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
2.
3.
4.
5.
-2-
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
-32.
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
3.
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
4.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.
Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
7.
Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
8.
Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran pajak terutang dari Wajib Pajak.
9.
Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.
10.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
11.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak
-4yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 12.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
13.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14.
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa denda dan/ atau bunga.
15.
Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16.
Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
17.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1)
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Pajak.
(2)
Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. prosedur pengisian formulir SSPD; b. prosedur pembayaran; c. prosedur penelitian SSPD; d. prosedur penagihan; e. prosedur pengurangan; f. Prosedur penetapan lebih bayar; dan g. prosedur pelaporan;
-5(3)
Prosedur pengisian formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tata cara pengisian formulir SSPD sebagai sarana pembayaran atau penyetoran pajak.
(4)
Prosedur pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD.
(5)
Prosedur penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan prosedur verifikasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung atas kebenaran, kejelasan dan kelengkapan SSPD dan dokumen pendukungnya.
(6)
Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan serangkaian tindakan penagihan oleh Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung berdasarkan STPD, SKPDKB/SKPDKBT, dan Surat Teguran yang telah jatuh tempo.
(7)
Prosedur pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak.
(8)
Prosedur penetapan lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan penetapan sebagai dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak karena yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang.
(9)
Prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan prosedur pelaporan realisasi penerimaan pajak dan akta pemindahan hak. Pasal 3
(1)
Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung menerapkan fungsi, meliputi: a. fungsi pendaftaran dan pendataan; b. fungsi penetapan; c. fungsi penagihan; d. fungsi data dan informasi; dan e. fungsi pembukuan dan pelaporan.
(2)
Fungsi pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melaksanakan penelitian lapangan atas kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD dan kelengkapan dokumen pendukungnya.
(3)
Fungsi penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan penelitian administrasi kebenaran
-6informasi yang tercantum dalam SSPD, kelengkapan dokumen pendukung SSPD, dan menetapkan SKPDKB/SKPDKBT. (4)
Fungsi penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas melakukan tindakan penagihan pajak dengan cara himbauan, teguran atau memperingatkan, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang penagihan yang telah disita.
(5)
Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas untuk mengelola database terkait obyek pajak.
(6)
Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan pajak berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.
BAB III SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BPHTB Bagian Kesatu Prosedur Pengisian Formulir SSPD Pasal 4 (1)
Wajib Pajak wajib menghitung dan mengisi SSPD.
(2)
Tata cara pengisian SSPD sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)
SSPD sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini terdiri dari : a. Lembar 1
: Untuk Wajib Pajak
b. Lembar 2
: Untuk PPAT sebagai arsip
c. Lembar 3 : Untuk Kepala Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran d. Lembar 4
: Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD
e. Lembar 5
: Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan sebagai arsip
f. Lembar 6
: Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada fungsi Pembukuan dan pelaporan
-7Bagian Kedua Prosedur Pembayaran Pasal 5 (1)
Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang dengan menggunakan SSPD.
(2)
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
(3)
Prosedur pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini .
Bagian Ketiga Prosedur Penelitian SSPD Pasal 6 (1)
Setiap pembayaran pajak wajib diteliti oleh Fungsi Pendaftaran dan Pendataan serta Fungsi Penetapan.
(2)
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD; b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD; dan c. penelitian lapangan.
(3)
Prosedur penelitian SSPD sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
Bagian Keempat Prosedur Penagihan Pasal 7 (1)
Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam STPD, SKPDKB, serta SKPDKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
(2)
Pajak terutang yang tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo mengikuti prosedur penagihan berikut : a. 7 (tujuh) hari sejak diterimanya STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
-8Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali oleh Wajib Pajak, diterbitkan surat himbauan; b. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan SPT, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan diterbitkan STPD; c. 3 x 7 (tiga kali tujuh) hari sejak diterimanya Surat Tagihan Pajak Daerah, diterbitkan Surat Teguran; d. 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya Surat Teguran diterbitkan Surat Paksa; e. 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diterbitkan Surat Paksa, diterbitkan Surat Pemberitahuan Melaksanakan Pelelangan (SPMP); f. 14 (empat belas) hari sejak Surat Pemberitahuan Melaksanakan Pelelangan (SPMP), dilaksanakan Pengumuman Lelang; g. 14 (empat belas) hari dilaksanakan Pelelangan. (3)
sejak Pengumuman Lelang
Prosedur penagihan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
Bagian Kelima Prosedur Pengurangan Pasal 8 Atas permohonan Wajib Pajak, dapat diberikan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam hal Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu : a. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak; b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum; c. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas Pemerintah; d. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS. e. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan
-9antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat
Bagian Keenam Prosedur Penetapan Lebih Bayar Pasal 9 (1)
Kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila : a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.
(2)
Prosedur penetapan lebih bayar sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketujuh Prosedur Pelaporan Pasal 10 (1)
Pelaporan pajak dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.
(2)
Pelaporan pajak bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan pajak sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasal 11
(1)
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan pajak berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT.
(2)
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan pajak dari Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(3)
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(4)
Prosedur pelaporan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dari Peraturan Bupati ini.
- 10 BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 29 Desember 2010 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 29 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 NOMOR 57
