BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan, dan untuk menegaskan pelaksanaan Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintahan Desa dan Lurah dalam membantu pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipasif di Desa dan Kelurahan;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Badung tentang Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung nomor 3);
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.
Pasal 1 Jenis Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan, meliputi : a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan lain; b. Lembaga Adat; c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; d. Karang Taruna, dan e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
Pasal 2 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
3
Pasal 3 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakusd dalam Pasal 2 mempunyai fungsi : a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasilhasil pembangunan secara partisipasif; e. penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat; dan f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup. . Pasal 4 Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah Desa dan Lurah.
Pasal 5 Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas : a. penampung dan penyalur aspirasi/pendapat masyarakat kepada pemerintah desa/kelurahan serta menyelesaikan pesrselisihan yang menyangkut hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat; b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaankebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah;
Pasal 6 (1) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c mempunyai tugas untuk membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
4 (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. menyusun rencana kerja PKK desa/kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten Badung; b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati; c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati; d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khusunya keluarga untuk meningkatan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan; e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja; g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang terkait dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan; h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat; i. melaksanakan tertib administrasi; dan j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
Pasal 7 Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas : a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksnakan program PKK; dan b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.
Pasal 8 Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
Pasal 9 Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas : a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial; b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
5 c.
d. e. f.
g.
h. i. j. k. l.
penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan; penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya; penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial generasi muda; penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya; penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.
Pasal 10 (1) Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Bupati Badung.
Pasal 11 Susunan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan terdiri dari : a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bendahara; d. Seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan
6 Pasal 12 Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai hak : a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa/Lurah atas penyelenggaraan pemerintahan. b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa/Lurah atas pelaksanaan pembangunan. c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa/Lurah atas pembinaan kemasyarakatan. d. mendapat tunjangan operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Desa/Kelurahan Pasal 13 Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai kewajiban : a. memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat; b. mengamalkan Pancasila dan UUD 1945; c. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. membina partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; e. menggali, mengembangkan, menggerakkan dan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat; f. membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat. Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pegundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Badung pada tanggal 6 Nopember 2008 BUPATI BADUNG ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Badung Pada tanggal 6 Nopember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. I WAYAN SUBAWA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008 NOMOR 44
