BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa berdasarkan Bab VIII pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan hanya dapat terwujud apabila didukung oleh Uraian Tugas yang pasti, baku, sebagai landasan/pedoman yang mengikat unit kerja;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Badung tentang Uraian Tugas Kecamatan;
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2 4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS KECAMATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 6. Camat adalah Kepala Kecamatan. 7. Sekretariat Kecamatan adalah unsur staf Pemerintah Kecamatan yang dikepalai oleh seorang Sekretaris yang selanjutnya disingkat Sekcam.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung terdiri dari : a. Camat; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub. Bagian Umum. 2. Sub. Bagian Kepegawaian. 3. Sub. Bagian Keuangan. c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; f. Seksi Sosial; g. Seksi Pelayanan Umum.
BAB IV URAIAN TUGAS Pasal 4 Camat mempunyai tugas : a. menyusun langkah kegiatan Kecamatan berdasarkan data dan program kerja Kecamatan dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja; b. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas;
4
c. memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan pemerintah Kecamatan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran hasil kerja; d. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier; e. menetapkan pelaksanaan urusan pemerintah, pemerintahan Desa atau Kelurahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan; f. menyelenggarakan pembinaan terhadap pemerintahan Desa atau Kelurahan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan; g. menyelenggarakan kordinasi atas kegiatan instansi Vertikal, antar instansi Vertikal dengan perangkat daerah dan antar instansi Vertikal lainnya dalam wilayah Kecamatan; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan; i. membuat laporan kegiatan Kecamatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. Camat bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 5 (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas : a. menyusun langkah kegiatan Sekretariat Kecamatan berdasarkan data dan program Sekretariat dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja; b. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas; c. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran hasil kerja; d. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier; e. menyusun rencana pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaannya; f. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, kelengkapan dan rumah tangga serta urusan ketatausahaan; g. melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat pemerintah Kecamatan;
5
h. melakukan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Pemerintahan di Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah yang terpadu; i. melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk serta memonitor perkembangan penyelenggaraan pemerintahan; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan; k. membuat laporan kegiatan Sekretariat Kecamatan sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekcam yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Camat.
Pasal 6 Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan.
Pasal 7 (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan
6 ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan mengurus surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dokumentasi, ketata laksanaan, kepustakaan, informasi serta hubungan kemasyarakatan, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan gedung, alat-alat dan peralatan kantor serta inventaris; h. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; j. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Seksi melalui Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; g. melakukan penilain terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian; i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
7 k. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Seksi melalui Sekcam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. menyusun langkah teknik operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas; d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan yang berlaku; g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil-hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; h. menyiapkan bahan pengurusan rencana anggaran pendapatan dan belanja kecamatan, pengurusan pembukuan administrasi keuangan; i. melaksanakan perhitungan pembendaharaan;
anggaran,
verifikasi
serta
mengurus
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; l. membuat laporan tahunan atau saat diperlukan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertangungjawab kepada Sekcam.
8
Pasal 8 (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas : a. menyusun langkah kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan data dan program Sekretariat Kecamatan dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja; b. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas; c. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran; d. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang tercapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier; e. melakukan urusan pemerintahan dan pemerintahan Desa / Kelurahan; f. mengumpulkan, mensistemasikan dan menganalisa data dibidang pemerintahan umum dan pemerintahan Desa / Kelurahan; g. memberi bimbingan, petunjuk dan mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; h. melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; i. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi peraturan dan perundangundangan; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan; k. membuat laporan kegiatan Seksi Pemerintahan sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
Pasal 9 (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas : a. menyusun langkah kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan data dan program Sekretariat Kecamatan dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja;
9 b. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan tuntas; c. memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran hasil kerja; d. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier; e. mengumpulkan, mensisteminasikan dan menganalisa data dibidang sosial politik, ketentraman dan ketertiban, dan Linmas; f. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan ketertiban wilayah, linmas, ketentraman, idiologi negara dan politik dalam negeri; g. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah pembinaan idiologi dan politik dalam negeri; h. melakukan pengendalian serta mengevaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, idiologi negara, kesatuan bangsa, masyarakat, kewarganegaraan serta ketertiban dan ketentraman; i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pada atasan; j. membuat laporan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
Pasal 10 (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas : a. menyusun langkah kegiatan Seksi Pemberdayaan Desa berdasarkan data dan program Sekretariat Kecamatan dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja; b. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang dan permasalahaannya agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan tuntas; c. memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran hasil kerja; d. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
10 e. merencanakan dan menyusun program pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi, pembangunan pada umumnya serta lingkungan hidup; f. memperisapkan bahan-bahan kegiatan pembangunan, perekonomian dan produksi serta lingkungan hidup; g. mengadakan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan, perekonomian, produksi dan kepariwisataan, lingkungan hidup, kebersihan serta pembinaan pemberdayaan perempuan; h. mengevaluasi hasil-hasil kegiatan pembangunan masyarakat desa secara keseluruhan; i. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan; j. membuat laporan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
Pasal 11 (4) Seksi Sosial mempunyai tugas : a. menyusun langkah Seksi Sosial berdasarkan data dan program Sekretariat Kecamatan dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja; b. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas; c. memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran hasil kerja; d. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang di capai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier; e. merencanakan dan menyusun program dan pelayanan dan bantuan sosial, pemuda, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat; f. mempersiapkan bahan-bahan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pemuda, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat; g. mengadakan pembinaan terhadap kegiatan pemuda, olah raga, kehidupan beragama, kependidikan dan kebudayaan, pelayanan dan bantuan sosial serta kesehatan masyarakat;
11 h. mengevaluasi hasil-hasil kegiatan kepemudaan, olah raga, kehidupan beragama, pendidikan dan kebudayaan, pelayanan dan bantuan sosial serta kesehatan masyarakat; i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan; j. membuat laporan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
Pasal 12 (5) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas : a. menyusun langkah kegiatatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan data dan program Sekretariat Kecamatan dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja; b. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas; c. memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran hasil kerja; d. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier; e. menyiapkan bahan penyusunan program kependudukan; f. menyiapkan bahan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil; g. mengadakan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan kependudukan, kebersihan dan perijinan; h. mengevaluasi hasil kegiatan kependudukan, kebersihan dan perijinan; i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan; j. membuat laporan kegiatan Seksi Pelayanan Umum sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. (6) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Camat.
12 BAB V TATA KERJA Paragraf 1 Umum Pasal 13 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekcam dan para Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi; (2) Setiap Pimpinan organisasi dalam lingkungan Kecamatan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; (3) Setiap pimpinan organisasi dilingkungan Kecamatan wajib melaksanakan pengawasan melekat.
Paragraf 2 Pelaporan Pasal 14 (1) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib di olah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya; (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, apabila dipandang perlu tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Paragraf 3 Hubungan kerja Pasal 15 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh pimpinan satuan kerja bawahannya dan dalam rangka pembinaan kepada bawahannya masingmasing mengadakan rapat berkala; (2) Masing-masing pejabat dilingkungan Sekretariat Kecamatan melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal dan horizontal.
13 Paragraf 4 Hal Mewakili Pasal 16 Apabila Camat berhalangan dalam waktu tertentu Sekcam melakukan tugastugas Camat sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 17 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati; (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin seorang Sekcam yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat; (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Camat. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Badung Nomor 81 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Badung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pegundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Badung pada tanggal 17 September 2008 BUPATI BADUNG ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Pada tan Diundangkan di Badung Pada tanggal 17 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. I WAYAN SUBAWA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008 NOMOR 31
