BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional serta guna mendukung kelancaran pelaksanaan Strategi Pengarusutamaaan Gender agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Badung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Badung;
Mengingat
: 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahaan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (ILO Convention No. 111 Concerning Dicrimination in Respect of Employment and Occupation) (Lembaran Negara Republik
4
Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836); 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahu 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119 / PMK.02 / 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 ;
4
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BADUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung . 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki – laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 5. Pengarusutamaan Gender adalah salah satu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah. 6. Kesetaraan Gender adalah Kesamaan kondisi bagi laki- laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. 7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki- laki dan perempuan. 8. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah Rencana yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan , Ruang lingkup, Kebijakan, Program dan Indikator Kegiatan.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dibentuknya Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Badung adalah sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan dan Keadilan melalui pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dan lembaga Kemasyarakatan lainnya.
4
Pasal 3 Tujuan dibentuknya
Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan
Gender Kabupaten Badung adalah untuk memberikan panduan terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas Kebijakan Pembangunan Daerah bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang berperspektif gender dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing – masing.
BAB III SISTEMATIKA RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD PUG)
Pasal 4 (1)
(2)
Sistematis RAD PUG Kabupaten Badung, terdiri dari : BAB I
: PENDAHULUAN
BAB II
: ANALISA SITUASI
BAB III
: ARAH KEBIJAKAN
BAB IV
: RENCANA AKSI DAERAH PUG
BAB V
: PENUTUP
Isi serta uraian RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
4
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 8 Juni 2010 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 8 Juni 2010 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG ttd. I KETUT MARTHA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 NOMOR 20
4
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR
:
29 TAHUN 2010
TANGGAL
:
8 JUNI 2010
TENTANG :
PEDOMAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN
GENDER
KABUPATEN BADUNG. BAB I PENDAHULUAN a.
Latar Belakang Secara geografis, wilayah Pemerintahan Kabupaten Badung terletak antara 80 14,
20” – 80 50‟ 48” Lintang Selatan dan 1150 26‟ 16‟‟ Bujur Timur. Bentuk wilayahnya tergolong unik karena menyerupai sebilah keris melintang ditengah pulau Bali, yang selanjutnya menjadi Lambang Daerah Kabupaten Badung. Pada ujung keris ( Badung Utara berdiri Pura Pucak Mangu ) yang dipercaya oleh masyarakat Badung membawa kesuburan dan ketentraman. Sedangkan pada “Dangan” atau pegangan keris ( Badung Selatan
terdapat “Pura Uluwatu” yang dipercaya memiliki kekuatan magis untuk
melindungi dan mensejahterakan masyarakat Badung Kabupaten Badung merupakan salah satu dari 9 (sembilan ) Kabupaten dan Kota yang terdapat di Provinsi Bali, dengan luas wilayah 418.52 Km2 ( 7,43 % dari luas pulau Bali ) dan terbagi menjadi 6 ( enam ) Wilayah Kecamatan. Dari 6 Kecamatan di wilayah Kabupaten Badung, Kecamatan Petang memiliki wilayah yang paling luas yaitu 115 Km2 ( 27,48 5 ), sedangkan Kecamatan Kuta merupakan Kecamatan dengan wilyah terkecil dengan luas 17,52 Km2 ( 4,19 % ). Penduduk Kabupaten Badung, selama dua tahun menunjukkan jumlah yang terus bertambah pada tahun 2007, jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk (SP 2007) tercatat sebesar 377.480 jiwa dan tahun 2008 betambah menjadi sebesar 383.880 jiwa yang terdiri dari dari 192.914 ribu laki – laki dan 190.966 ribu perempuan dan pada tahun 2009 bertambah sebesar 430.777 jiwa yang terdiri dari 216.658 laki-laki dan 214.119 perempuan. Pembangunan Daerah yang telah dicapai selama ini salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi komponen pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan keluarga. Indikasi keberhasilan adalah capaian
Indeks
Pembangunan Manusia ( IPM ) Kabupaten Badung yang terus mengalami peningkatan dari 73,64 pada tahun 2007 menjadi 74,12 di tahun 2008. Berbagai upaya pembangunan yang selama
ini diarahkan untuk peningkatan
kualitas sumberdaya manusia, baik laki – laki maupun perempuan, ternyata belum dapat memberikan akses, kontrol dan manfaat yang setara bagi laki – laki maupun perempuan, bahkan belum cukup efektif dalam memperkecil kesenjangan yang ada.
4
Hal ini menunjukkan bahwa hak – hak perempuan untuk memperoleh manfaat secara optimal belum terpenuhi, karena belum termanfaatkannya kapasitas sumber daya manusia secara penuh. Disadari bahwa keberhasilan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat serta tergantung dari peran serta laki – laki dan perempuan sebagai pelaku pembangunan. Kesenjangan gender masih ditemukan di berbagai bidang pembangunan, hal ini disebabkan karena kondisi dan posisinya yang kurang menguntungkan dibanding laki – laki. Seperti rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya keterampilan, kesehatan, sehingga peran, fungsi dan kontrol dalam mengakses sumber daya pembangunan sangat terbatas. Di Kabupaten Badung sampai dengan tahun 2008 masih terdapat perempuan yang menunjukkan resiko KEK. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan relatif rendah 40,48 persen dibanding dengan laki – laki(86,1) persen. Dibidang politik, meskipun Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Namun hasil pemilu tahun 2004 dan tahun 2009 masih menunjukan rendahnya keterwakilan perempuan, di DPRD Kabupaten Badung hanya 1 Orang dan rendahnya keterlibatan perempuan dalam jabatan publik dapat dilihat dari rendahnya prosentase perempuan PNS yang menjabat sebagai Eselon I, II Kenyataan tersebut pada gilirannya telah mendorong pihak pemerintah daerah berupaya untuk menghindari program pembangunan mensyaratkan partisipasi seluruh komponen masyarakat sebagai sumberdaya pembangunan, baik penduduk laki – laki maupun perempuan. Langkah strategis ditempuh dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Dengan dasar itu Pemerintah Kabupaten Badung menjadikan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi pembangunan yang merata, setara dan berkeadilan. Pemahaman strategi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan
perlu
diimplementasikan dalam setiap kegiatan pembangunan di Kabupaten Badung. Untuk mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender ( PUG ), maka diperlukan dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutaman Gender ( RAD PUG ) secara terinci dapat dipetakan skala prioritas strategi Pengarusutamaan Gender dengan melakukan beberapa tahapan. Tahap pertama, inisiasi dan legalisasi prasyarat Pengarusutamman Gender ( 2007 ), merupakan tahap inisiasi yang diwujudkan dengan penguatan penggalangan dan kerjasama, penguatan managerial pemantapan aturan dan pembelajaran bagi pimpinan dan focal point di setiap SKPD. Tahap kedua, pelaksanaan ( executing ) dan pemantapan ( 2008 – 2010 ), merupakan pembangunan Kelembagaan dan Pemberdayaan Gender secara teknis dan terukur . Tahap ketiga, pengembangan ( development ) merupakan tahap pembangunan yang sistematis yang dilakukan secara terus menerus dari mulai
4
tahap pertama dan kedua, tahap ketiga ini merupakan kegiatan yang secara horizontal dan vertikal, merupakan koreksi dan penyempurnan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender secara efektif, perwujudan sistem dan tatanan sosial kemasyarakatan serta perwujudan pembangunan kesetaran antara laki – laki dan perempuan sebagai pemetik manfaat dari setiap pembangunan yang dilaksanakan serta menampilkan kinerja yang terukur, terakuntabilitas secara periodik yang dapat dilaporkan dalam setiap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD ) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) Bupati dalam setiap tahunnya. Dari seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat mewujudkan keberhasilan secara kuantitatif dan kualitatif dan memperhatikan aspirasi masyarakat ( laki – laki dan perempuan ). Sehingga strategi pembangunan yang dilakukan dapat mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki – laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan. Adapun lahirnya dokumen RAD PUG Kabupaten Badung dimotivasi oleh : 1. Masukan dan Rekomedasi dari para pemangku kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagai hasil dari kajian efektifitas strategi Pengarusutamaan Gender. 2. Masukan dari stakeholders ( pemangku kepentingan ) untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender. Diharapkan dapat mendorong mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender. 3. Sebagai strategi dalam memudahkan koordinasi, pemantauan dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. 4. Masukan / pemikiran para anggota legislatif dan mitra terkait dalam perwujudan Kesetaraan dan Keadilan Gender ( KKG ). 5. Mempercepat tujuan dan program prioritas pembangunan Daerah .
b.
Tujuan RAD PUG . Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ( RAD PUG )
bertujuan untuk : 1. Mengkaji efektivitas pelaksanaan stratagi pengarusutamaan gender secara lebih kongkrit dan terarah untuk menjamin agar laki-laki dan perempuan memperoleh akses, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat dalam pembangunan yang berkontribusi pada terwujudnya kesetaraan serta keadilan gender. 2. Membuat panduan dalam menyusun kebijakan dan program dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pada setiap tahap pembangunan. 3. Mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi pembangunan.
4
4. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan berprinsip pada nilai – nilai anti kekerasan di semua aspek kehidupan. 5. Mengupayakan perubahan kebijakan dan implementasinya agar sensitif dan responsif terhadap persoalan gender terutama persoalan kekerasan terhadap perempuan.
C.
Ruang Lingkup 1. Substansi a. RAD
PUG
pedoman
bagi
SKPD,
dan
lembaga
terkait
dalam
penyelenggaran kegiatan yang responsif gender b. Fokus pada perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi c. Pelaksanaan Program, kegiatan dan akuntabilitas kinerja dalam PUG 2. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Adanya semua pihak yang berkepentingan dengan persoalan Pengarusutamaan Gender di Pemerintahan Daerah (eksekutif, legislatif, yudikatif), dan masyarakat lainnya 3. a. Semua SKPD yang bertanggung jawab kepada Bupati. b. Instansi Vertikal c. Perguruan Tinggi dan d. Lembaga Swadaya Masarakat D.
Landasan Hukum 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan 2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Aset Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Tambahan Lembaran Negara
4
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara / Lembaga dan penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Kabupaten Badung
BAB II ANALISA SITUASI
A.
Profil Gender di Kabupaten Badung 1. Penduduk Tabel I Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kab. Badung Tahun 2007, 2008, 2009 Kecamatan
2007
2008
Laki
Pr
Laki
Pr
Jumlah
Laki
Pr
Jumlah
Petang
14.234
14.080
28.314
14.248
14.089
28.337
14.980
14.668
29.648
Abiansemal
39.414
39.537
78.951
40.163
40.352
80.515
45.344
45.509
490.853
Mengwi
52.588
53.243
105.831
53.382
54.157
107.539
56.046
55.888
111.934
Kuta Utara
29.480
28.963
58.443
29.805
29.278
59.083
34.784
34.227
69.011
Kuta
19.833
18.709
38.542
19.987
18.946
38.933
24.662
23.725
48.387
Kuta Selatan
34.206
33.193
67.399
35.329
34.144
69.473
40.842
40.102
80.944
189.755
187.725
377.480
192.914
190.966
383.880
216.658
214.119
430.777
Jumlah
Jumlah
2009
Sumber : BPMD dan Pemdes Kab. Badung Tahun 2009
Secara nasional, pada tahun 2007, jumlah penduduk Indonesia sudah lebih dari 200 juta jiwa. Sedangkan penduduk Kabupaten Badung pada tahun 2007 bertambah menjadi sebesar 377.480 dan pada tahun 2008 menjadi 383.880 Yang terdiri dari 192.914 laki –laki dan perempuan 190.966 dan pada tahun 2009 menjadi 430.777 yang terdiri dari 216.658 Laki-laki dan 214.119 perempuan. Tabel II Jumlah Penduduk Usia Produktif (15 – 59 h) Menurut Jenis Kelamin Kab. Badung Tahun 2007, 2008 No 1
Kecamatan Kecamatan Petang
Laki –Laki 7.267
Perempuan 4.349
Jumlah 11.616
4 2
Kecamatan Abiansemal
23.884
15.471
39.355
3
Kecamatan Mengwi
23.779
16.325
40.104
4
Kecamatan Kuta Utara
11.727
8.374
20.101
5
Kecamatan Kuta
5.953
4.117
10.070
6
Kecamatan Kuta Selatan
8.541
6.037
14.578
Jumlah
81.151
54.673
135.824
Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Tahun 2009
Usia Produktif seseorang adalah periode saat usia 15 sampai 60 tahun. Angka nasional untuk prosentase penduduk usia produktif adalah sekitar 60 persen dari total penduduk. Jumlah penduduk perempuan usia produktif hampir sama dengan jumlah penduduk laki – laki usia produktif Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang cendrung bertambah setiap tahun dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban apabila kualitasnya rendah. Ketersediaan data penduduk dengan berbagai ciri latar belakangnya seperti jenis kelamin, ciri-ciri sosial budaya, dan penyebaran sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Karena tujuan pembangunan bukan bertumpu pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata namun upaya meningkatkan kualitas SDM.
Tabel III Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin Kab. Badung tahun 2007, 2008, 2009 Kecamatan
2007 Laki
Pr
2008 KK
2009
Laki
Pr
KK
Laki
Pr
KK
Petang
14.234
14.080
6.982
14.248
14.089
7.020
14.980
14.668
7.773
Abiansemal
39.414
39.537
21.497
40.163
40.352
21.855
45.344
45.509
23.911
Mengwi
52.588
53.243
24.625
53.382
54.157
24.853
56.046
55.888
26.660
Kuta Utara
29.480
28.963
13.913
29.805
29.278
14.420
34.784
34.227
16.267
Kuta
19.833
18.709
8.749
19.987
18.946
9.025
24.662
23.725
11.083
Kuta Selatan
34.206
33.193
15.144
35.329
34.144
16.704
40.842
40.102
19.746
Jumlah
189.755
187.725
377.480
90.910
192.914
190.966
216.658
214.119
105.440
Sumber : BPMD dan Pemdes Kab. Badung Tahun 2009
Secara nasional terdapat sekitar 12,6 persen dari rumah tangga di Indonesia kepala rumah tangganya adalah perempuan. Di Kabupaten Badung pada tahun 2007 terdapat 7.51 persen rumah tangga, perempuan menjadi kepala rumah tangga. Banyak faktor penyebab, mengapa perempuan menjadi kepala rumah tangga antara lain suami meninggal, bekerja di luar daerah dalam waktu yang relatif lama atau suami sakit.
4
2. Pendidikan Tabel IV Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 44 Tahun di Kabupaten Badung tahun 2007, 2008 No.
Kecamatan
2007
2008
Keterangan
1
Kecamatan Petang
204
204
Pengentasan
2
Kecamatan Abiansemal
794
794
Buta Aksara
3
Kecamatan Mengwi
229
229
4
Kecamatan Kuta Utara
23
-
5
Kecamatan Kuta
-
-
6
Kuta Selatan
-
-
1.250
1.250
Jumlah
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Badung Tahun 2009 Pada Tahun 2007, pendidikan penduduk relatif membaik. Angka melek huruf penduduk Badung usia 15-44 tahun, tahun 2007 sebesar 96,78 persen naik menjadi 98,55 pada tahun 2008. Dilihat dari akses kepelayanan pendidikan atau partisipasi pendidikan anak, khususnya usia pendidikan dasar (7-15 tahun) setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Ini berarti ada peningkatan dalam pembangunan pendidikan perspektif pemerataan pendidikan, dimana Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 712 tahun (usia SD) telah meningkat dari 98,97 % pada tahun 2006 menjadi 98,99 % pada tahun 2008. APS anak usia 13-15 tahun (usia SLTP) juga menunjukkan peningkatan dari 94,03 % pada tahun 2006 menjadi 96,84 % pada tahun 2008. Demikian pula untuk anak usia 16-18 tahun meskipun angkanya semakin mengerucut dibanding kelompok anak usia dibawahnya, juga telah meningkat dari 77,36 % pada tahun 2006 menjadi 78,44 % pada tahun 2008. Partisipasi anak perempuan usia 13-15 tahun lebih rendah dibandingkan partisipasi sekolah anak laki-laki pada usia yang sama. Kesenjangan tahun 2006 ke 2008 nampak semakin membesar terjadi pada partisipasi sekolah tingkat SLTA (16-18 tahun). Hal tersebut menunjukkan bahwa anak perempuan semakin jauh tertinggal dalam hal partisipasi sekolah pada tingkat SLTA dibanding anak laki-laki. 3. Kesehatan Tabel V Persentase Angka kematian Bayi tahun 2000 – 2005,2007,2008 Tahun
Angka Bayi Meninggal
persentase
2000
48
7,34 %
2001
55
8,70 %
2002
45
7,40 %
2003
28
4,10 %
2004
36
5,25 %
2005
32
4,72 %
2007
51
6,85 %
2008
54
7,22 %
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Badung Tahun 2009
4
Angka kematian bayi adalah indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistim pelayanan kesehatan di masyarakat, karena dapat dipandang sebagai sebagai output dari upaya peningkatan kesehatan secara keseluruhan. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Badung dari tahun 2000 Ke tahun 2005 menunjukkan penurunan yang akan berkorelasi positif terhadap meningkatnya angka harapan hidup. Penurunan angka kematian bayi yang berdampak langsung terhadap meningkatnya usia harapan hidup merupakan kredit point dalam menimbang keberhasilan pembangunan kesehatan. Angka kematian bayi pada tahun 2007 ke tahun 2008 mengalami kenaikan
Tabel VI Persentase Kelahiran Balita yang ditolong Dokter / Paramedis Tahun 2000 – 2008 TAHUN
PERSENTASE
2000
48,98 %
2001
98,3 %
2002
86,3 %
2003
91,4 %
2004
89,7 %
2005
87,3 %
2007
92,69 %
2008
94,98 %
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Badung Tahun 2009
Persalinan yang ditolong tenaga medis terkait erat dengan upaya menurunkan angka kematian bayi dan kematian ibu. Walaupun pergeraknnya lambat namun secara pasti proporsinya menunjukkan peningkatan dari tahun 2007 mencapai 92,69 % dan tahun 2008 meningkat menjadi 94,98 %. Hal ini menunjukan adanya perhatian masyarakat akan pentingnya pemanfaatan tenaga medis . Tabel VII Persentase Rumah Tangga yang memiliki air bersih tahun 2000 -2005,2007,2008 TAHUN
PEDESAAN
PERKOTAN
2000
88,57 %
95,15 %
2001
89,10 %
93,97 %
2002
91,02 %
94,40 %
2003
92,86 %
94,91 %
2004
91 %
91 %
2005
92,94 %
95,56 %
2007
93,15 %
96,25 %
2008
94,56 %
96,79 %
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Badung Tahun 2009
4
Lingkungan fisik dan kesehatan lingkungan dapat dijadikan indikator untuk menilai derajat kesehatan masyarakat disamping indikasi tingkat kesejahteraannya. Yang penting untuk menjadi perhatian adalah akses terhadap air bersih dan sehat, dan akses terhadap sanitasi. Ketersediaan air bersih adalah kebutuhan pokok manusia sebagai konsumsi air minum, memasak, mandi dan mencuci. Pada tahun 2007 daerah pedesaan yang memiliki air bersiha sekitar 93,15 % rumah tangga dapat akses air bersih, meningkat menjadi 94,56 % rumah tangga pada tahun 2008. kemudahan memperoleh air bersih akan mengurangi beban kerja bagi kaum perempuan dalam urusan rumah tangga. Tabel VIII Persentase Rumah Tangga yang memiliki Mandi Cuci Kakus ( MCK ) TAHUN
PERSENTASE
2000
84,54 %
2001
96,53 %
2002
79,20 %
2003
84,82 %
2004
100 %
2005
89,33 %
2007
98,9 %
2008
93,14 %
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Badung Tahun 2009 Rumah Tangga yang mempunyai akses sanitasi semakin membaik. Pada tahun 2000 sekitar 84,54 % persen rumah tangga yang memiliki Mandi Cuci Kakus (MCK), meningkat menjadi 93,14 % persen pada tahun 2008. keberadaan fasilitas tersebut juga memberikan manfaat bagi kaum perempuan.
4. Ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah prosentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yaitu 15 tahun keatas. Pada umumnya angka prosentase TPAK lebih besar pada laki-laki, dibanding pada perempuan. Hal ini merupakan gejala normal masyarakat di Indonesia. Laki-laki bekerja mencari nafkah keluarga, sedang sebagian besar perempuan pada posisi sekedar membantu. TPAK Perempuan Kabupaten Badung mengalami peningkatan dari 57,03 pada tahun 2006 menjadi 58.78 pada tahun 2007. Angka Partisipasi Angkatan Kerja perempuan tahun 2008 juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2007.
4
Tabel IX Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jenis Kelamin
2005
2006
2007
1
2
3
4
Laki
77,39
80,97
80,11
Perempuan
57,03
58,78
62,74
Laki + Perempuan
66,37
70,43
71,57
Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Badung Tahun 2009
5. Politik Pada sektor publik terutama di bidang politik kesenjangan gender masih nampak di berbagai aspek seperti di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Keterlibatan laki – laki dan perempuan di lembaga legislatif, khususnya pada keanggotaan DPRD Kabupaten Badung tampak sangat timpang gender. Dari hasil pemilihan umum terakhir ( 2009 ) dominasi laki – laki dalam keanggotaan DPRD sangat menonjol ( 97,5 % ) berbanding ( 2,5 % ) bahkan dari enam Kecamatan yang ada di Kabupaten Badung, hanya satu Kecamatan yaitu Kecamatan Kuta yang mempunyai wakil anggota DPRD Perempuan. Tabel X Data Anggota Legislatif di Kabupaten Badung hasil pemilu 2009 No.
Nama Parpol
Perempuan
Laki-laki
Total
1.
Golkar
0
11
11
2.
PDI-P
1
13
14
3.
Hanura
0
1
1
4.
PNBKI
0
2
2
5.
P. Demokrat
0
9
9
6.
PPIB
0
1
1
7.
PNI- Marhenisme
0
1
1
Jumlah
1
39
40
Sumber : KPU Kab. Badung Tahun 2009
Tabel XI Perbandingan prosentase perempuan yang menjadi anggota legislatif di Kabupaten Badung pada Pemilu 2009, sebagai berikut : No. 1.
Kabupaten Badung
Perempuan
%
Laki-laki
%
1
2,5
39
97,5
Sumber : KPU Kab. Badung Tahun 2009
Total 100 %
4
6. Pemerintahan Tabel XII Di bidang Pemerintahan, jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Badung menurut jenis kelamin Tahun 2007 No.
B.
Jabatan
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
%
%
Laki-laki
Perempuan
1.
Eselon II
27
1
28
96,3 %
3,7 %
2.
Eselon III
116
25
141
80 %
20 %
3.
Eselon III
438
171
609
70 %
30 %
Kemajuan yang dicapai Pembangunan Kabupaten Badung menunjukkan peningkatan dari tahun 2007 s.d
tahun 2008. IPM tahun 2007 sebesar 73,64 meningkat menjadi 74,12 pada tahun 2008. meningkatnya IPM selama periode 2007 – 2008 tidak terlepas dari makin membaiknya kinerja pemerintah yang ditunjukkan oleh peningkatan komponen dasar IPM yaitu angka harapan hidup, melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil perkapita. Dukungan
dan
perhatiam
yang
berarti
yang
ditunjukkan
pemerintah
dalam
mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender antara lain 1. Meningkatnya jumlah staf dan pejabat pemerintah yang mengikuti program peningkatan kapasitas dalam rangka Impelementasi Strategi PUG; 2. Ketersediaan Data Statistik Gender; 3. Dibangunnya mekanisme kelembagaan PUG di lembaga pemerintah pemerintah kabupatenBadung; 4. Meningkatnya alokasi dana dalam rangka percepatan PUG; 5. Startegi PUG merupakan proses teknis sekaligus politis; 6. Starategi PUG bukan tujuan tetapi alat untuk mencapai tujuan; Salah satu titik tolak implementasi strategi PUG dalam penyusunan program pembangunan adalah memahami adanya kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. C.
Aspek Kelembagaan yang mendukung PUG 1. Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat Daerah Kabupaten Badung yang didalamnya terdapat Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang membawahi 3 Bagian dan 9 Sub Bagian. Salah satu Bagiannya terdiri dari : Bagian Adminitrasi Kesejahteraan rakyat , yang membawahi Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Sub Bagian Sosial dan Tenaga Kerja Sub Bagian Pendidikan, Pemuda , dan Olahraga
4
2. Terbentuknya Focal Point dan POKJA PUG Telah terbitnya Keputusan Bupati Badung Nomor 3226/03/Hk/2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Unit Kerja ( Focal Point ) Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Badung tertanggal 18 September 2008, Keputusan Bupati Badung Nomor 1026/03/Hk/2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja ( POKJA ) Pengarusutamaan Gender dii Kabupaten Badung tertanggal 13 Mei 2009 dan Perubahan atas Keputusan Bupati Badung Nomor 1026/03/Hk/2009 tentang Pembentukan Kelompok kerja ( POKJA ) Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Badung tertanggal 19 Agustus 2009 D.
Penganggaran Untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan di
Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Badung telah memberikan perhatian yang positif dengan anggaran pemberdayaan perempuan tahun 2007 sebesar Rp. 1.394.025.600 dan tahun anggaran 2008 Rp.1.179.303.027. E.
Permasalahan yang dihadapi 1. Persoalan strategi komunikasi yang kurang memadai dalam pemahaman kesadaran tentang kesetaraan gender, sehingga sosialisasi tentang PUG belum dilakukan dengan tepat karena kemampuan penyelenggara program masih relatif rendah. 2. Perangkat Daerah yang memiliki urusan dan tupoksi dalam Pemberdayaan Perempuan belum maksimal akrena sampai saat secara kelembagaan dan struktural diemban oleh setingkat eselon III (Kabag.) padahal beban pekerjaannya dimungkinkan ditingkatkan perannya dan dipegang oleh setingkat eselon II. 3.
Sistimatika konsep akuntabilitas PUG secara sistimatis dan terkoordinasi dengan baik belum ada, sehingga setiap tahunnya sasaran, tujuan, program dan pelaksanaan evaluasi PUG belum dilaksanakan.
4. Strategi Komunikasi Informasi dan Edukatif PUG di Kabupaten Badung perlu ditingkatkan melalui penerbitan dokumen, famplet „press release‟ dan pemanfaatan „event‟ penting dan strategis. 5. Program pengembangan kapasitas (Capasity Building) belum sepenuhnya diterima oleh para Pejabat Eksekutif dan Legeslatif dan Masyarakat. 6. Media di daerah belum memandang PUG sebagai isu menarik untuk diekspose dan disosialisasikan.
4
F.
Hambatan dan Peran SKPD dalam Melaksanakan Startegi SKPD 1. Kurangnya komitmen focal point yang ada di setiap SKPD untuk mengimplementasikan kebijakan PUG. 2. Belum dibuatnya Rencana aksi daerah PUG Kabupaten Badung yang mewadahi isu pokok dan kerangka pembangunan PUG. 3. Adanya beberapa rekomendasi dan tindak lanjut dari rapat Koordinasi Pemberdayaan yang belum dapat dilaksanakan.
G.
Upaya mempercepat implementasi strategi di Kabupaten Badung 1. Pendekatan reguler (regulasi Approach) dengan cara : a. Pendalaman aturan tentang PUG. b. Pendalaman materi tentang PUG. c. Pembekalan Kelembagaan PUG. d. Sosialisasi PUG kepada Pemangku Kebijakan.
2. Pendekatan Ad Hocresi dengan membentuk : a. Focal Point di setiap SKPD. b. Focal Point pada Lembaga Legislatif. c. Focal Point pada Lembaga Yudikatif. d. Focal Point di Lembaga Pendidikan. e. Membentuk di LSM. f. Membentuk panitia-panitia kecil untuk Sosialisasi PUG. g. Melaksanakan kegiatan secara masal. h. Pendekatan laporan secara berkala dan umpan balik (feed back) dari hasil analisis laporan ke setiap pelaksana kegiatan PUG dan Penanggung Jawab PUG di SKPD.
4
BAB III ARAH KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Dalam rangka mewujudkan RAD-PUG secara efektif dan efesien maka perlu ditetapkan suatu perencanaan matang yang berjangka menengah dan pendek termasuk komitmen dalam melaksanakan sistem perencanaan yang baik dan bisa memacu SKPD dalam melaksanakan perencanaan yang ditetapkan. Karena PUG bukan merancang program khusus perempuan maka yang harus dilakukan adalah merancang program dengan penerima manfaat laki-laki dan perempuan, program dirancang sedemikian rupa sehingga keduanya bisa berpartisipasi, mengakses mendapatkan manfaat dan memiliki kontrol yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Kebijakan khusus untuk kelompok perempuan sebagai upaya percepatan mengurangi kesenjangan gender. Komponen dari perencaaan yang menjadi visi dan misi, berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2006 – 2010 adalah : “ Melangkah Bersama Membangun Badung Berdasarkan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat Adil Sejahtera dan Ajeg “ Maka Visi dan Misi Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kabupaten Badung ditetapkan sembilan Misi Pembangunan sebagai berikut : 1. Meningkatkan srada dan bhakti masyarakat terhadap ajaran agama, serta eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di era kekinian 2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Badung. 3. Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat 4. Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan 5. mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat 6. Mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa ( good governance and clean government ) 7. Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah 8. Mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang sesuai funsi wilayahnya 9. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
4
1. Strategi a. Mengintegrasikan persfektif gender dalam semua aspek pembangunan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi KIE dan advokasi di setiap SKPD. b. Pemberdayaan aparatur pemerintah, stakeholders dan masyarakat dalam implementasi startegi PUG. c. Peningkatan kapasitas dan kualitas focal point di SKPD dan Lembaga lainnya. d. Mengupayakan
adanya
Pusat
Data
dan
Informasi
Gender
untuk
mempermudah implementasi PUG. e. Mengorganisasikan lembaga-lembaga yang memiliki kepedulian dan memiliki mandat dalam menjalankan strategi PUG. f. Mengalokasikan anggaran dalam penatausahaan dan implementasi strategi PUG. 2. Skala Prioritas Strategi PUG a. Tahap Instalasi, legalisasi dan pembelajaran prasyarat PUG b. Tahap pelaksanaan (executing) dan pemantapan c. Tahap Pengembangan (development) 3. Kebijakan a. peningkatan komitmen bersama dalam penerapan strategi PUG pada kegiatan pembangunan Kabupaten Badung. b. Adanya komitmen dan akuntabilitas dari pimpinan. c. Adanya kebijakan yang menyatakan secara eksplisit mengenai kesetaraan gender. d. Adanya penanggung jawab untuk Pengarusutamaan gender. e. Penguatan kelembagaan strategis yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional. f. Mewujudkan strategi PUG melalui perencanaan berdasarkan analisis gender dan data terpilah yang diimplementasikan pada program dan pengendalian yang terarah. g. Penerapan akuntabilitas terhadap pelaksanaan kegiatan yang berbasis strategi PUG. h. Tersedianya pakar analisis gender. i. Tersedianya sumber dan instrumen gender.
4
4. Program a. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. b. Penguatan kelembagaan PUG dan Anak. c. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. d. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. e. Optimalisasi kebijakan kesejahteraan rakyat daerah. f. Semua program di SKPD yang memberikan pelayanan (service point) kepada masyarakat (laki-laki dan perempuan). 5. Indikator Keberhasilan a. Adanya data terpilah di setiap SKPD. b. Bertambahnya pelayanan publik secara prima kepada masyarakat (laki-laki dan perempuan) setara dan adil oleh SKPD dan lembaga lainnya. c. Semakin kecilnya kesenjangan gender. d. Adanya peningkatan Angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia), IPG ( Indeks Pembangunan Gender) dan GEM (Gender Empowerment Measure).
4
BAB IV RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PUG Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD) Kabupaten Badung sebagaimana tertuang dalam matrik sebagai berikut: Aspek Rencana Aksi Daerah 1 1.Membangun komitmen antar pemangku kebijakan akan pentingnya strategi PUG dalam pembanguna n daerah
2.memperkuat lembaga PP untuk mampu menjalakan fungsi
Kebijakan dan Sasaran
Program
Kegiatan
2 Peningkatan komitmen bersama dalam penerapan strategi PUG pada kegiatan pembanguna n kabupaten Badung
3 Keserasian kebijakan peningkata n kualitas anak dan perempuan
4 Advokasi dan pendampinga n tentang RAD PUG di kabupaten Badung
Tolok Ukur Keberhasilan
Unsur Terkait
Penanngung Jawab
6 SKPD Kabupaten Badung, DPRD Kabupaten Badung
7 Tahap Inisiasi KPP, Bappeda litbang
Perumusan Adanya Kebijakan dan komitmen sinkronisasi bersama dan anggran keberpihakan Program PP anggaran pada program PP
Tim anggaran Pemerintah Daerah dan Tim anggaran DPRD
Bappeda litbang, Bagian Keuangan KPP Badung
Lokakarya Terjadinya dimensi kesepahaman gender dlm terhadap berbagai pembangunan kebijakan da yang program responsif prioritas gender pembangunan daerah
SKPD Kab. Badung
KPP dan Bappeda litbang
Pelatihan analisis gender di SKPD Kab. Badung
SKPD Kab. Badung
Kantor PP
Penyususan Tersedianya pedoman Pug buku (JobDesc, pedoman juknis, Juklak, jukang )
KPP,Bappeda litbang, Diskes, Disosnaker, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi dan Adminitrasi Pembangunan
Kantor PP
Melakukan konsultasi dan koordinasi publik dlm pelaksanaan kegiatan PUG
SKPD Kab. Badung
Kantor PP
Memfasilitasi Adanya usulan jaring aspirasi kegiatan dari masyarakat masyarakat untuk usulan yang anggaran responsif responsif gender gender
PKK, BPMD dan Pemdes, Bappeda litbang, dan KPP
Kantor PP
Pembentukan Pocal Point dan Pokja di SKPD Kab. Badung
Semua SKPD Kabupaten Badung
Tahap inisiasi KPP, dan Bappeda Litbang
5 1.adanya Komitmen dari setiap pimpinan SKPD,DPRD Kabupaten badung, Masyarakat
Skala Prioritas 8 Tahp 1 Inisiasi, legalisasi dan pembelaja ran
2.adanya pendampinga n dari SKPD Kab. Badung dan Masyarakat
Penguatan kelembagaan strategis yang di dukung oleh
Penguatan kelembagaa n Pug dan Anak
Meningkatnya ketrampilan analisis gender
Terjadinya kesepahaman dalam pelaksanaan strategi PUG dan Program PP
Terbentuknya Focal point dan pokja di tiap SKPD Kab. Badung
Tahap 2 pelaksana an dan Pemantap an
4 fasilitasi, advokasi, koordinasi, dan monev implementasi strategi PUG
3.membangun mekanisme Pelaksanaan strategi PUG
4.membangun kinerja dan akuntabilitas program yang responsif gender
sumberdaya manusia yang profesional dan sumberdaya yang memadai
Mewujudkan Srategi PUG melalui perencanaa,I mplementasi dan pengendalian yang terarah
Penerapan Akuntabilitas dan kinerja terhadap pelaksanaan program yang berbasis strategi PUG
Peningkata n peran serta kesetaran gender dalam pembangun an
Peningkata n peran serta dan kesetaran gender dalam pembangun an
Membentuk jaringan kerja permanen di instansi Vertikal Kab. Badung
Terbentuknya Pokja di Instansi Vertikal
KPP, Bappeda Litbang, Diskes, Disdik pemuda, olahraga dan instansi vertikal
KPP, Bappeda Litbang
Memperkuat kelembagaan dan tata laksana yang menangani PP dan PUG
Adanya SOTK setingkat Eselon II
KPP, Bagian Organisasi dan tata laksana
Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Capasity building bagi lembaga – lembaga yang menangani gender
Pemahaman KSA gender yang konpherensif di tiap lembaga dan Pemerintahan
Semua SKPD , BKB dan KS
Badan Kepegawaia n Daerah, pendidikan, dan Pelatihan
Membangun sistem informasi gender
Adanya sistem jaringan informasi gender
KPP, Dinas Perhubungan, komunukasi, dan informatika
KPP, Dinas Perhubungan komunikasi, dan informatika
Membuat juknis khusus PUG dlm perencanaan pembangunan
Adanya Juknis tentang perencanaan PUG
SKPD Kab. Badung
Bappeda Litbang, KPP
Menyelenggar aka Rakor PP dan Pug di Kab. Badung
Terselenggran ya Rakor tahunan
SKPD Kab. Badung
KPP
Penelitian disparitas gender di kab. Badung
Adanya data terpilah Kuantitatif dan kualitatif sebagai data Base
BPS Kab. Badung
KPP
Kajian Pelaksanaan PUG
Adanya informasi pelaksanaan PUG
Semua SKPD di Kab. Badung
KPP
KPP, Bappeda litbang,
KPP, Bappeda litbang,
PP
Monitoring 1.tersusunnya dan evaluasi laopran pelaksanaan kinerja PUG strategi PUG masuk dalam lakip, LKPJ Bupati Badung
Tahap 2 pelaksana an dan pemantap an
Tahap 2 pelaksana an dan pemantap an Tahap 3 pengemba ngan
2.adanya umpan balik hasil monev pelaksanaan PUG Menyusun laporan IPM
Adanya terpilah statistik terpadu
data dan
KPP, Bappeda Litbang
KPP, Bappeda Litbang
Menyusun laporan Tahunan hasil pelaksanaan PUG kepada i Meneg PP melalui BP3A Prov. Bali dan Bupati Badung
Adanya laporan khusus pelaksanaan PUG di Kab. Badung
KPP, Bappeda litbang,
KPP, Bappeda litbang
4
BAB V PENUTUP Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ( RAD PUG ) memiliki arti yang sangat
penting
untuk
membantu
tugas
Bupati
dalam
melaksanakan
tugas
penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, kelembagaan dan tata laksana serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan strategi pengarusutamaan gender dan aksinya baik di lingkungan perangkat daerah dan memberikan pendampingan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ( RAD PUG ) sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan Daerah Kabupaten Badung. Oleh karena itu, Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ( RAD PUG ) Kabupaten Badung merupakan pedoman Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah yang dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kabupaten Badung 2010-2014, memuat visi, misi tujuan, sasaran dan strategis (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan strategi pengarusutaman gender di Kabupaten Badung. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ( RAD PUG ) Kabupaten Badung ini akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh pimpinan pemerintah daerah serta stakeholders disertai pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat Badung. Berhasil atau tidaknya suatu rencana aksi bukan hanya pada perumusannya saja, akan tetapi juga pada saat diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Badung, stakeholders serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Dengan adanya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ( RAD PUG ) yang lebih terarah dan didukung dengan aturan, maka pelaksanaan aksi dalam menjalankan strategi pengarusutamaan gender ke depan dapat dilakukan secara sistematik, bertahap dan berkesinambungan dalam upaya mewujudkan good governence. BUPATI BADUNG ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
