BUPATI ACEH TENGGAR,A. PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR rtso/n I *FAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PEI\TYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN ACEH TENGGARA
]}UPATI ACEH TtrNGGARA bahwa dalam raugka tertib aclrninistrasi Bantuan Keuangan kepada Partai
Menimbang
Politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun
2005
Tentang Bantuan Keuangan Parlai Politik dan Pera,uran Menteri Dalam Negeri Nomor: 32 'fahun 2005 Tentang Pcdoman I'enga.juan Keuangan, Penyerahan dan l,aporan Penggunaan Bantuan KerLangan kepada Partai
I'olitik. b.
bahwa untuk kelancaran Proses Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pnrtai Politik perlu dibuat Pedoman dalant suatu Pr:raturan Bupati Aceh 'l-enggara.
Mengingat
1.
L-lnclang-tJndirng
Nomor : 4
.['ahun
1974 tcntang Penrbentukan Ka.bupate'n
Acch'l-enggara ll.ernharan Ncgara Itepublik Incotrcsi;l J'ahr-rn 1974 Nomor : 32. tarlbahan l-cnrbaran Negarir Rcpr-rblil; Inclonesia Nomor
:
3034); 2.
iJndang-tJndiurg Nornor : 32 Tahun 2004 I'entang f'emerintahan Daerah.
(l-ernbaran Ncgara I{cpulrlik lndonr:sia'l'ahun /00.+ Nontor tanrbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nontor -1
.
:
125.
: 4437);
IJntlurtg-tlttrlirrtg Nonror I I 'lahtrn 2(XXr 'lcntarrg l)cnrcrirrtahan Acctr. (l.cnrbara.n Ncgara'['ahun 2006 Nouror : 62. tambahau l,cmbaran Negara
Nomor:463i)l 4.
'l'alrurr '['cntung l)artri IJnclang-tJrtclrug Nornor 2 ](]01{ I'olitik. (LemLriran Ncgrtru ltcptrhlik lntionr'sia
5.
-[''irliun
20()8
Norlor 2);
Instruksi Mcrrteli Dall rn Ncgcri Nol-n<:r:
4
'l
ahun 2005 tentang
l(t'lcrrhrrgaan Kcslrltt;rn lluttgsl tlirrr l)olitik l)rovinsi ,lart l(lLrupatcn/Kota.
6.
Qanun Kabupaten Aoeh Tenggara Nomor
:
01 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembarm Daerah Tahun 2008 Nomor : i 13):.
NIEMI]TUSKAN MENETAPKAN
PERATURAN BL]PA]-i ACI]}{'|ENGG.A.RA TEN]'ANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYEIIAHAN DAN [-APOR.r,ir'l PL].JGGUNAAN BANTUAN KIILJANGAN KIJPADA [,AI{TAI POI,IT.IK KAT]UPATEN ACEH TEN(}GARA
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
:
(1) Partai Politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan lokal, dibentuk oleh sekelompok warga nega.ra Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita
untuk memperjuangkan kepentingan politik, anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Panca Sila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi
di Lembaga
Perwakilan
Rakyat.
(3) Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, selanjufirya disingkat DPRK.
(4) Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD dan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya di Tingkat KabupaterVKota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyarawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebtrtan lainnya yang ditetapkan oleh l)cwan Pirnpinan Pusat Partai Politik.
(5) Kabupaten adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang
diht'ri kewcnnng,ltrt kltustts ttuttrk ntt'trgiltur clirtr rtrcrrgurus scnrliri
urusarn pemcrintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem rlan prinsip Ncgarit Kcsatuan l{cpublik Indoncsia hcrtiasarkan kepada Panca Sila dan UndangLlndang Dasar Rcpublik lnclonesia tahun 1945 yang dipinrpin oleh Bupati.
(6) Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Daerah dan DPRK menurut asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi Seluas-luasnya dalam Sistim dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
(7) Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Pemilihan secara Demokratis yang dilakukan berdasarkan kepada azas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil.
BAB II TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN Pasal 2
(i)
Pengajuan bantuan keuangan Partai
Politik disampaikan secara tertulis melalui Dewan Pimpinan
Daerah/Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya, ditandatangani oleh Ketua dan Seketaris atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati Aceh Tenggara dengan melampirkan
a.
:
fotocopy Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD/ DPC Partai Politik atau sebutan lainnya ditingkat Kabupaten, dilegalisir oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.
b.
fotocopy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir oleh Kantor Pelayanan dan Penl,uluhan Pajak Kabupaten Aceh Tenggara.
c.
Surat Keterangan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik di DPRK Aceh Tenggara yarlg
dikeluarkan oleh Ketua atau Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tenggara.
d.
Surat Pernyataan Partai Politik yang bersedia dituntut sesuai derrgan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris DPD- DPC Partai Politik atau sebutan lainnya di atas materai 6000 dengan menggunakan kop surat Partai
e.
Politik.
Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat masing-masing dalam rangkap 2 (dua).
(2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen perrgesahan dari KIP Kabupaten Aceh lenggara.
I}AI} III PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELTTNGKAPAN ADMINISTRASI
(l)
Pasal 3 Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan adrninistrasi penga.iuan. penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan oleh suatu
Tim
Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan
Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Aceh'I'enggara.
(2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) di tingkat Kabupaten
Aceh Tenggaru diketuai oleh Kepala Radan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara dan Anggota terdiri dari : Unsur KIP Kabupaten Aceh Tenggara, Unsur Bagian Hukum, Unsur BPKKD dan unsur lainnya.
(3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Tenggara.
(4) Biaya Pcnclitizrn dan Pcnreriksaan scbagainrana dinraksud pada ayat
(l)
dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupatcn Aceh'['enggara.
Pasal4 Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksr-rd pada Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I
Peraturan ini.
BAB
TV
PEMBERIAN BAI{TUAN KEUANGAN Pasal 5
Pemberian Bantuar Keuangan kepada Partai Politik
di
tingkat Kabupaten Aceh Tenggara
dilaksanakan oleh Bupati atau Peiabat yang dituniuk Atas Nama Bupati Aceh 'fenggara kepada
Ketua dan Bendahara DPD, DPC Partai Politik atau sebutarr lainnya dengan disaksikan oleh beberapa orang anggota tim lainnya.
Pasal 6 Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan persyaratan adnrinistrasi sebagai
bcrikut
a.
:
Surat Keterangan Bank yang menyatakarr rlemiliki rc,kcning Ilank atas nama DPD. DPC l)urllri I'olitik lrtlrtr
cle:ng,an
scbutlur lirinnya.
/
b.
'Ianda I'erima Uang tsantuan ya:rg dibuat dalarn bentuk kwitansi ditandatangani di
atas
materai secukupnya oleh Ketua dan Bendahara DPf), DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perli;rdungan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara f)PD. DPC Partai
Politik atau sebutan
lainnya sebagai Pihak Kedua. Bentuk format tercantum dalam larnpiran II Peraturan ini.
BAB V LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POI,ITIK Pasal 7
(l)
Laporan Pcnggunaan Bantuan Keuangan ok:h Paftai Politik di tingkat Kabupaten disampaikan kepada Bupati Aceh Tenggara melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Aceh T'enggara setelah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disarnpaikan kepada Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara.
Pasal 8 Bentuk Laporan Ponggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran
III Peraturan ini.
BAB VI SANKSI Pasal 9
Bagi Partai Politik yang telah mendapatkan bantuan keuangan Partai Politik dari dana Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, bila tidak menyerahkalt laporan Sural Pertanggungjawaban pada paling
lambat bulan
April tahun berikutnya, maka Partai Politik yang
bersangkutan tidak berhak
mendapatkan dana bantuan Parlai Politik dari Penrerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
//
BAB VII KETENTT]AN PENUTUP Pasal Peraturan
ini mulai berlaku
l0
pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapirt mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan
menempatkannya kedalam Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
Dl
DITETAPKAN
:
KLITACANE
PApA TANGGAL ____i_3.lJlJl! r_2gQg ii
I}UPATItr. ACEH TEN(;GARA
,
Diundangkan
I
ul =o") o-
69
'\
di : Kutacane
Padatanggal :Il
,r.(fr
,,/'
Juni 2008
i'l'AltlS DAIjI{Al{ CEH TENGGARA
z\\ \*\ )i tt
lo!.
FUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHLIN
2OO8
NOMOR
:
t
