BUPATI AC}EH TENGGARA PIiRA'I'UIIAN
BUPATI ACEH TEI{GGARA \O)IOR: 18t)' Cc- :tlh'/ TENTANG
1008
ST'AI\DAIT OPERASTONAL PROSEDUITE PELAYANAN UIVIUM PADA I({]\TOII PELAYANAI\I PERIZINAN TERPADU $ATU PINI'I] KABUPA TEN ACEI.I TENGGARA
BUPATI ACEH TENGGARA bahwa dengan telah disahkannya Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organishsi dan 'fata Kerja
Menimbang
Satuan Kerja Perangkat Daearah Kabuapeten Aceh Tenggara, maka Pelayanan Perizinan menjadi .berdiri sendiri yakrri menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten A.ceh Tenggara b. t
.
bahwa dalam rangka untuk kepastian Hukum dan meningkatkan Pelayanan
kepada masyarakat perlu ditetapkan Standar 06rerasional Prosuder
I
Pelayanan Unrrrm kepacla masyarakat ,Jeugan berpeclonrun kepada Peraturan Perundang
-
undangan yang berlaku
.
bahw.a untuk :naksud tersebut diatas perh.r ditetupkan dalam suatu Peratrran tsup,ati
.
-
LJniturg-undang Nomor
Nlr:ngingtt
: 1 'fahun 1970 tcntang Kcselamalan
Ker.ia
( Lembaran Negara Republik Indonesia'fahun 1970 Nomor : l,'fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3214 ) 2.
Undang-undang Nomor : 4 'fahun 1974 tentang Penrber:1ukan Kabupaterr
Aceh Tenggara Nomor
:
(
Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 1974 32, 'l'ambahan Lembaran Negara Republili lndonesia Nomor
3034 ); a
Undang-unclang Nomor : 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusaharr (Lembaran Negaira Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Teurrbahan Lembaran Negaua Republik Indonesia Nomor :3214 );
4.
Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembarar-r
Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nornor : 22, 'l'ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3274 ): c
!
5.
Undang
-
undang Nomor
Anggkutan Jalan
(
:
14 Tahun l9L)2 tentang Lalu Lintas dan Lembeuan Negara ILepublik Indonesia 'fahun 1992
(
,f r Nomor
:
)
;
3495
6.
100, 'lunbahan Lembaran Negara Republilt lndonesia Nomor
:
Undang-undang ).lornor ; 2J Tahun 1992 tentang Kesehatiin (l,entharan
Negara Republik Indonesia l'ahun
1992 Nomor : I00
Tambahan
Lembaran Negarui. Republik Indonesia : 3495 ); 7
.
: 18 'faliun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Undang-undang l.lomor
Retribusi
Daerah
(Lernbaran Negara Republik Inclonesia Tahun 1997
Nomor
: 7, 'fambahan
3685
sebagaimana telah diubah dengan [Jnclang
)
Lembzu'an Negara
Republik lndonesia Notnor
-
undang Nomor
:
:
34
( Lembaran ltepublik lndonesia 1'ahun 2000 Nomor : 246 , 'l'arnbahan
Tahun 2000 tentang Pujak Daerah dan Retribusi Daerah Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror : 4041t );
8.
Llndzurg
-
undtrng
Lingkungan
l{idup
Nomor : 23 'fahun 191)7 (l-c:urLraran Negara
tcntang Pengelolaan
Republik lndonesia fahr-rn 1997
Nomor : 12, 'l amhahan Lembaran Negara Republik Indonesia ; 3699 );
9.
Undang
-
undarg Nonror
: 20 Tahun 2003 tcntrurg Sistem
Pendidikan
Nasionai ( Lembnran Negala Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78. Tambahan [,emba,ran Negara Republik Indonesia Nornor : 4301 ) 10. Undang
-
undarg Nomor
: l0
Tahun
2004
;
tentang Penrbentukan
undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia fahun 2004 Nomor : 53, 'fambahan Lembaran Negara Itepubiik
Perrturan Perundang
-
Indonesia Nomor : 4389 ) 11. undang
(
*
undan,g
;
Nomor: 29'fahun 2004 tcnrang I'craktik Kcdokteran
Lenrbaran Negara Republik Indonesia Talrun 2004 Nonror
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor : 4431 ) 12. Undang
(
-
I 16,
:
undang Nomor : 32 l'ahur 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Lernbaran Negara Republik lndonesia fahtrn 2004 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :4437
:
lZ5,
):
Nomor: 1l Tahun 2006 tentang Perncrintahan Aceh Lembaran Negara ltepublik lndonesia 'l'ahun 2006 Nonror : 62.
13. Llndang
(
:
-
undang
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4633 ) ; 14. Peraturan Pemerintah Nornor : 4l Tahun l99l tenrang pendidikan Luar
Sekolah (l,embaran Negara'Iahun lggl Nomor:95,
Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor :4301 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor :
4l
Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negra Republik lndonesia Tahurr,.
1993 Nomor :
59.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3528 ); 16. Perahrran Pemerintah Nomor
: 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daeral:
(Lembaran Negra Republik Indonesia l-ahun
200lNomor :
l l9,
I
f
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4139 );
llV
i7. Keputusan Menteri Kesehatanl,lomor: 113 / Menkes lPer tentang Perizinan Penyelenggaraan Optik 18. Keputusan Menter:i Kesehatan Nomor
11979
;
i
:1920 / Menkes lPer IXII
tentang Upaya Pelayanart Kesehatan swasta di Bidang Medik
1986
;
19. Keputusan Menlel'i Pariwisata Pos dan Telekonrunikasi Nomor : KM 96 /
I-lK .103 / MPPT
-
87 tentang Ketentuan Usaha Perjalanan
.
20. Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nmor:2 'I'ahun 1999 tentang lzin Lokasi ;
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umttm
22. Keputusan Metrteri Keschatiur Nomor tentang Perizinan Apotik
:
922
I
:
SK i Menkes /X
/ l99i
I
MPP /
;
23. Keputusan lvlentcri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
KEP
/
219
Perdagangan
I
: 81 Tahurt
:
590
1999 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha
;
24. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Penyelenggaraan Kursus
: 261 I
U11999 tentang
I
25. Keputusan lr{enteri Perrrukiman dan Prasarantr Wilayah Nomor
KPI'S
lM
: 369 I
12001 tentang l)edoman Pemberian Izin []saha Jasa Kontruksi
Nasional; 26. Keputusan Ment,eri Kesehatan Nomor : 900
/
/ SK / YII I
Menkcs
2002
tentang Registrasi dan Praktek Bidan; 27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM .
35
1'aiiun 2003 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di .lalan dengan Kenderaan Umum
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1076
i
Menkes
tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
/ SK / VII /
;
:
Daerah Kabupatt:n Aceh Tenggara Tahun 1999 Nomor
l3
lX / 2005
14 'I'al",u,, lgL)() tctang Pihak Ketiga Kepada Karltor Daerah ( Lembaran
30. Qanun Kabupaten Aceh 'l'enggara Nomor Penerimaan Sunrbangan
2003
;
29. Keputusan Mer:teri Kesehatan Nomor: 1419 / Menkes lPer tentang Penyeler ggaraan Praktek Dokter dan Gigi
;
: 14 seri D Nmor
:
, Tambahan [,embaran Daerah Kabupaten Aceh'l'enggara Tahun 1999
Nomor : 28 seri D Nomor : 26); 31. Qanun Kabupate:n Aceh 'fenggara Nomor : 22 Tahun 2000 tetang Rumah Potong lIewan ( Lembu'an Daerah Kabupaten Aceh Tcnggara
'fahun 2000 Nomor : 22 scri B Nornor : 06 'l'ambahln Lcmbarar , Daerah Kabupak:n Acch'l'enggara I'ahun 2000 Nornor : 48 Nomor : 7)
rl
32. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara
Nomor
: 23 'fahun 2000 tetang
( Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara 'fahun 2000 Nomor : 23 seri B Nomor : 07 i Retribusi Pernakaian Kekayaan Daerah
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2000
:
Nomor : 49 seri B Nottror : 07
);
:
33. Qanun Kabupaten Aceh'l'enggara Nomor : 2'fahun 2002 tetang Retribusi Pelayanan Keseltatan
(
Lembaran Daerah Kabupateqr Aceh Tenggara
Tahun 2002 Nomor :2 Nomor 11, Tambahan Lembarau Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2002 Nomor :
l1
);
34. Qanun Kabupaten Aceh I'enggara Nomor : 3 Tahurn 2002 tetang Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan ( Lembaran Daerah Karbupaten Aceh 'l enggara 'Iahun 2002 Non:or :7 Nomor I l, 'l'ambahan Lembaran Daerah Kabupalen Aceh Tenggara fahun 2002 Nomor : I
I
);
35. Qa run Kabupaten Acel.r fenggara Nomor : 4'fahun 2002 tetang Retribusi
Izin Gangguan ( Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2002 Nomor : 4 . Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
Tahun 2002 Nomor : 4 Nomor : l1 );
36. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 5 Tahun 2002 tetang Retribusi
Izin Pengambilan Hasil l"lutan dan Hasil
lkr"rtannya
( L,embaran Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara Tahun2A02 Nomor :5 ,'l'iimbahan Lembararr Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2002 Nomor :
5 Nomor : 11 );
37. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 6 Tahun 2002 tetang Retribusi Pasar
( Lembaran Daerah r(abupaten Aceh Tenggara Tahun 2002 Nomor
:6, Tambahan Lermbaran Daerah Kabupaten Aceh -fenggara Tahun 2002
Nomor:
ll
);
38. Qanun Kabupaten Aceh Tenggala Noinor : 7 'fahun 2002 tetang Retribusi
Izin Trayek ( Lembaran Daerah Kabupaten Aceh'fenggara Tahun2002 Tambahan Leml>aran Daerah Kabupaten Aceh I'enggara Tahun 2002 Nomor : l1 ); 39. Qan;.ur Kabupaten Aceh l'enggara Nomor : 8 Tahun 2002 tetang Retribusi Terminal ( Lemtraran Daerarh Kabupaten Aceh 'l'enggara 'l'ahun 2002
Tambahan Lemlraran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2002 Nomor : l1 ); 40. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 9 Tahun 2002 tetang ltetribusi Pemeriksa;ur Keserhatatt I lewan deur Pcnrotongan I lewi.ur
( Lcrnbaran
Daerah Kabupatr:n Aceh Tenggara Tahun 20011 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupatr:n Aceh l'enggara 'fahun 2002 Nomor : I I );
I
41. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor:10 Tahun 2002 tetang Retribusi Pemakaian Kekayaan
(
Daerah
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh . 'fambahan Lenrbaran I)aerah Kabupaten Aceh
Tenggala Tahurr 2002
Tenggara Tahun 2002 Nonror : I I ); 42. Qzurun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor :l 1 T'ahr.rn 2002 tetang Retribusi
(
Bongkar Muat Barang Dagatrgan
Lembaran l)aerah Kabupaten Acch
Tenggara Tahun 2002 , T'ambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2002 Nomor : 1l ); 43. Qanun Kabupaten Aceh 'fenggara Nomor
: 22 1'ahun 2001 tetang
Retrjbusi lzin Llsaha Perdagangan ( Lembaran l)aeriih Kabupaten Aceh
Tenggara Tahun 2001 Nomor :
36 seri I3 Notuor : 13 , Tamtrahan
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggtua 'fahun 2001 Nomor : 42 seri B Nomor : 0l );
h,IEMUTUSKAN
N{ENETAPKAI{ PERATURAN I}UPATI TENI'ANG STANDAITISASI OPEITASIOI\AIPROSUDER PELAYANAN PEIUZINAN TIIITPADU SATU PINTT] KABUPATEN
ACE,X.I
TENCGARA
.
Pasal
I
Dalam Piraturan ini lang dimakr:ud dengan
:
1.
Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara
2.
Pemerintah Daeratr adalah Penrerintah Kabupaten Aceh'fenggat'a
3.
tsupati adalah Bupati O..1', '1'cnggara
4.
Wakil Bupati adalah Wakil llupatiAceh Tenggara
5.
Sekretaris Daerah yang disingkat dengan SEKDA adali'.h Sekretaris l)aerah Kabupaten Aceh'fenggara
6.
;
;
;
;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas rekomendasi tentang Perizinan
7.
;
yang
sali'rh satu
tugasnya memberi
;
Kepala badan adalah Kepala Badan yang salah satu tugas memberi rekomendasi tentang Perizinan
;
8.
camat adalah camat di lingkungan Pemerintah Kabup:rten Aceh'l'enggara
9.
Kepala Kantor Perizinan udalah Kepala Kantor Pcrizinan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabt4raten Aceh'l'enggara
Pelayana.n
;
0
10. Persyaratan
Ferizinan adalah Persyaratau )'atlg harus clipenuhi atau
dilengkapi oleh rnasyarakat yang memerlultan lzin 11. Bia;,a adalah Basarnya biaya yang harus
l
disetor oleh ma.syarakat
Bendal:ara Penerima atau IIANK atau petugas yang clitunjuk 12. Waktu adalah rnasa maksimal selesainya Penerbitan
lein
kepacla
;
;
Pasal 2 Pelayanan Umum cii
Kantor Pelayanan Perizinan "l'erpadu atu
Pintr"r Kabupir[e
Aceh Tenggara terciiri dari berbagaijenis Pelayanan Pcrizinan ant&ra
lain
r-r
:
Pelayanan Perizinnn 1. Izin Prinsip.
2. Izitt Lokasi.
3.Iziin Mendirikzur Bangunan ( IMII
).
4.Izin Gangguan ( i-{O ) dan Izin fempat Usaha. ( t'fLJ ). 5. surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ).
iul
6.Izitt Llsaha Industri (
).
7. Tanda Daftar Perusahaan ( IDP ).
8, 'fanda Daftar Perindustrian (
l'Dl
).
9. lzin Pemasangan'Iower.
l0.lzin KP.Pertambangan I
deur
Calian C.
l.Izin KP Pengangkutan dan Penjualan .
l2.lzin IPKTM. l3.lzin
LJasaha
l{ela'iasi dan I'liburan Umunr
14.1zin Uszrha Rr.tmali
Makal
.
.
15.lzin Usaha Salon l(ecantiliau.
16.izin Usaha Hotel,
lT,Izin Biro / Agen Perjalanan Wisala 1
8.Izin Pondok Wisar.a
1
9.lzin Penutupan Jaliur.
.
.
20.lzn Reklan,e. 21.lzin Usaha Fluller.
C
2Z.IzinPraktek Bersarna Dokter Umtun dan Gigi 23.Izin Pendirian Rumah Bersalin
.
24.Izn Pendirian Rrulah Bersalin
.
25.Izin Pendirian Balai Pengobatan 26,Izin Praktek Dokter Specialis
.
.
27.lzin Praktek Dokter Umurn / Gigi Z&.Izin Praktek Bidan ?9
.
.
.
Jzin Praktek Perawat
.
30.lzin Pendirian Apotik
31.lzin Pendirian Optik
,
.
32.Izin Praktek Tukang Gigi
.
33,Izin Pendirian Toko Obat
.
34.Iztn Pengobatan'Iradisional
.
35.Izin Produksi Mak.anan dan minuman. 36. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta
3T.Rekomendasi Pendirian Pusat Kebugaran 3S.Rekomdasi Pendir ian Salon Kecantikan
.
.
.
39.Rekomendasi Pendirian Lembaga Pendidikan
.
40.Rekomendasi Pral
"
.
42.Izin Praktek Asisten Apoteker
.
43.lzin Praktek Fisiotrapi. 44.lzin Praktek refiaksionis Opt i s ion 45.izin Pendirian Rumah Sakit swasta. 46
.lzin
Penye lenggar:aan L abo ratori um Ke sehatan.
47.lzin Operasional Depot Air Minum lsi ulang 48. l'anda Dallar Gudang ('l'DG )
.
.
49.Perizinan Penggunaan Ketel Uap, Minyak rurtuk Setiap Ketel
.
S0.Perizinan Penggunaan Bejana Uap / Pemanas Air atau e konomiser yang
berdiri sendiri / Penguapan.
It
,
5
1
.Perizinan Penggunaan Bejana Tekan
52.Perizinan Botol Baja
.
53.Perizinan Penggunaan Pesawat Angkatan dan Angkut 5-t.Perizinan Penggutxran Pcsawat'l'enaga dan Produksi 55. Perizinan Penggunaan lnstalasi Kebakaran
56. Perizinan Penggunaan Instalasi Listrik
.
.
.
.
57. Perizinan Penggunaan lnstalasi Penyalur Petir
.
58.lzin Trayek Tetap. 59.Izin Usaha Angkutan
.
60.lzin Uji Kelayakan bermotor 61.lzin kursus
.
.
62.Izin Usaha Petcrna&,an
,
63.lzin Pemotongan Hewan
.
64.IzinPendirian Keramba Apung 65Jzin Usaha Jasa kontruksi 66.Dan Perijinan Lainnya
.
.
.
Pasal 3
(1)
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umunt
di Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari
a.
Dasar Hukum
,
:
Persyaratan dan Mekanisme Pelayanan Umum di
Kantor Pelayanan Perizinan 'l'erpadr-r Satu pir-rtu Kabupaten Aceh 'fenggara
b.
.
Tabel Biaya
r
Retribusi Pelayanan
,
Umum
di
Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara
c. Tabel Standar Waktu penyelesaian
.
Pelayanan Umum
di
Kantor
Peleyanan Peri:zinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara
.
(2) Persyaratan Perizinan yang sama dalam Perizinan yang bersifat Paralel Cukup digunakan salah satu
.
0
Pasal 4
Dengan diberlakukannya Perafiuan Bupati ini, semua Peraturan Bupati Aceh Tenggara menyangkut dengan Perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuir,ya , memerintahkan , pengundangan Perattuan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
DITETAPKAN DI PADA TANGGAL
.
: KUT A C AN E : 5 JUNI 2008
{i
.t -*
Diundangkan di Pada Tanggal
:
KUTACANE JUNI2008
:ll
DAERAH KABUPA'I'[-N TENGGAIL{ \
BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN
2OO8
NON4OR
:
0
