BUPATI ACEH TENGGARA PERATURAN ET-'PATI ACEH TENGGARA NOMOR: S00 I O, 12012 TENTANG SISTEM PELAYANAN FtrNGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
BUPATI ACEH TENGGARA Menimbang
:
a.
b. Mengingat
: 1. 2. 3. 4. 5.
bahwa untuk mempercepat pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan secara efektif, efisien, berdayaguna dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan PerundangUndangan yang berlaku; bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan peraturan mengenai sistem pelayanan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Aceh Tenggara; Undang-Undang Nomor
4
Tahun 1974 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Tenggara;
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nonnor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20A4 tentang pemerintah Undang-Undang Nomor
Daerah sebagaimana mana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2A04 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2oas tentano standar Akuntansi Pemerintahan ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daei'ah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2A0T tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; i2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian lntern Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah: 14. surat Edaran Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor: 900/31O/BAKDltanggal S April 20Ot tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, 15. Qanun Kabupaten Aceh renggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nonror 02 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten TA.2A1Z; 17. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2O12;
6. ' 7. 8. 9.
58 39
i6.
ilamr
r}r ralz+*
{*
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PELAYANAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
Pasal
1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun. (2) Satuan Keria Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang; (3) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pacla pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (4) Unit Keria adalah bagian/unit kerja pada SKPK ditunjuk/ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang (5) Kepala Bidang Akuntansi adalah Kuasa Bendahara Umum Daerah yang berwenang dalam menerbitkan dan menandatangani Surat Penyediaan Dana (sPD) (6) Kepala Bidang Perbendaharaan adalah Kuasa Bendahara Umum Daerah yang berwenang dalam menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (7) Nota Permintaan Penerbitan SPD adalah surat permintaan yang diajukan oleh satuan kefla perangkat kabupaten berdasarkan DPA-SKPK yang telah disahkan sesuaidengan kebutuhan dana yang telah dijadwalkan (8) SPD adalah Surat Penyediaan Dana yang dibuat dalam rangka manajemerr kas (9) SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang dipergunakan untuk mencairkan dana melalui bank yang ditunjuk
(1) (2) (3)
(1)
(2)
(3) (4)
(5)
Pasal 2 permintaan penerbitan SPD diajukan oleh pengguna anggaran Pengajuan nota SKPK dengan mencantumkan nomor dan tanggal DPA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Cq. Kepala Bidang Akuntansi selaku kuasa bendahara umum daerah pada setiap hari kerja. Kepala Bidang Akuntansi selanjutnya menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) setelah dilakukan penelitian dan pencatatan kedalam Buku Pengendalian Kredit Anggaran dan register atas nota permintaan tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterinranya nota pernrintaan tersebut; SPD yang telah diotorisasi dan ditandatangi oleh Kepala Bidang Akuntansi diserahkan kepada pengguna anggaran SKPK melalui bendahara SKPK yang bersangkutan Pasal 3
Dalam pengajuan permintaan penerbitan SP2D UP,GU,TU dan LS pengguna anggaran mengajukan surat pengantar yang dilengkapi dengan SPM beserta lampirannya secara lengkap dan benar yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPK yang ciitujukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan cian Kekayaan Daerah melalui Kepala Bidang Perbendaharaan cq. KasiVerifikasi. Setelah menerima permintaan penerbitan sebagaimana tersebut pada ayat (1), KasiVerifikasi melakukan penelitian dan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen yang diajukan oleh SKPK meliputi SPM-UP, GU, TU dan LS melakukan pencatatan pada Kartu Kendali Kredit: Kelengkapan dan persyaratan pengajuan SP2D-UP ,GU, TU dan LS yang harus di penuhi oleh pengguna anggaran sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini Apabila SPM dinyatakan tidak lengkap Kepala Bidang Perbendaharaan menerlcitan surat penolakan penerbitan SP2D paling lambat hari kerja sejak SPM diterima yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Apabila SPM yang diajukan telah dinyatakan lengkap dan benar, Kepala
t
Perlcendaharaan melalui
Kasi Belanja Langsung
Bidang / ,t dan Kasl Belania Tidak {, tr
Langsung menerbitka SP2D paling lambat
2
(Dua) hari kerja dan membuat
registrasi SP2D
(6) SP2D yang telah diotorisasi dan ditandatangi oleh Kepala Perbendaharaan diserahkan kepada pengguna anggaran SKPK
Bidang melalui
bendaharawan SKPK yang bersangkutan
(1) (2)
Pasal 4 SP2D yang telah diterbitkan diserahkan kepada Kuasa BUD/Bendahara Kas Umum Daerah untuk dilakukan pembayaran melalui rekening SKPK. Pembayaran dilakukan berdasarkan ketersediaan dana dan prioritas yang disetujui oleh Bupati Aceh Tenggara selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 5
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal G Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Ditetapkan di Kutacane Pada tanggal 01 Mei 2012 BUPATI ACEH TENGGARA
H, HASANUDDIN, Ditetapkan di Kutacane
SEKREfARE D6ERAH,{+-
DARJO, MM
BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR
03
{#
Lampiran Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor : Oi Tahun2012 Tanggal: 01 Mei 2012
PROSEDUR DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENERBITAN SP2D (UP,GU,TU dan LS) PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
I.
KELENGKAPAN ADMINISTRASI
A.
RKA, DPA/DPPA/DPA.L SKPK
o
Menyerahkan RKA, DPA/DPPA/DPA-L Kegiatan SKPK yang telah disyahkan pada petugas verifikasi:
-
npA /npA-t fareahr rt larr{iri rlari'
. DPA-SKPK 1. . DPA-SKPK 2.1 -
" Tentang Pendapatan SKPK"
" Kchrttrthan Rclania Tidak Iannqrrnn"
DPA-SKPK2.2.1
' Rekapitulasi Seluruh Program" ' Rencana Penerimaan dan Pembiayaan"
- DPA.SKPK 2.2 - DPA-SKPK
3..1
- DPA-SKPK 3.2
B. Surat
. C.
" Kebutuhan Belanja Langsung'
" Komplikasi DPA-SKPK"
penyediaan Dana (SPD)
Menyerahkan surat penyediaan dana (SPD) dari setiap kegiatan SKPK
Menyiapkan Surat Keputusan (SK) Bupatitentang penunjukan PPTK, Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pelaksanaan Kegiatan Swakelola apabila kegiatan tersebut tidak melalui proses lelang atau kontrak dari setiap SKPK, Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pembentukan Tim Kegiatan, Surat Keputusan (SK) PPTK tentang Penetapan besaran insentif dan Surat Keputusan (SK) PPTK tentang Pembentukan Pembantu Administrasi
D. Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)
o SPP dibedakan menjadi beberapa jenis
:
- SPP-Uang Persediaan (SPP-UP); - SPP-Ganti Uang (SPP-GU); - SPP-Tambah Uang (SPP-TU); - SPP-Langsung (SPP-LS).
.
Kelengkapan Dokumen SPP-UP:
- Pengantar SPM-UP; - Surat Permintaan Membayar (SPM-IJP) - Surat Pengantar SPP-UP;
- Ringkasan SPP-[JP;
- Rincian SPP-UP; - Siirat Peryataan ianggungjawab dar-iperrgguna anggaran dan ppTK; - Salinan SPD
- Surat Peryataan pengguna anggaran yang menyatakan tidak dipergunkan selain untuk keperluan uang persediaan tersebut.
.
Kelengkapan Dokumen SPP-GU
:
- Pengantar SPM-GU; - Surat Permintaan Membayar (SPM-GU) - Surat Pengantar SPP-GU;
- Ringkasan SPP-GU; - Rincian SPP-GU; - Surat Peryataan tanggungjawab dari pengguna anggaran dan PPTK;
- Saiinan SPD
{/*
- Surat Pengesahan pertanggungjawaban UP yang lalu; - Buktisetoran pajak beban UP lalu; - Surat Peryataan pengguna anggaran yang menyatakan tidak dipergunakan selain untuk keperluan ganti uang tersebut. l/alannlranan r:rt\ul,sr r \ervr
-r
qDD-TI |
flnlzrrrnan
'
- Pengantar SPM-TU; - Sur"at Permintaan L4embalrar (SP[.4-TU) - Surat Pengantar SPP-TU;
- Ringkasan SPP-TIl; - Rincian SPP-TU; - Surat Peryataan tanggungjawab dari pengguna anggaran dan PPTK:
- Salinan SPD - Surat Pengesahan pertanggungjawaban GU yang lalu:
- Bukti setoran pajak beban GU lalu; - Surat Peryataan pengguna anggaran yang menyatakan tidak dipergunakan selain r rnlr rlz lranarlr ran a lamhah raq,\ t\9P9t ,gst aqt t tvq vt
. _
r
ranary laroalrr r ,vqr avr 9vvua.rl
Kelengkapan Dokumen SPP-LS Gajidan Tunjangan qDir-l q' Danaanlar rtr Evt i vl rvsr rtsi vr
:
- Surat Permintaan Membayar (SPM-LS) - Srrrat Fannantar SPP-I S'
- Ringkasan SPP-LS; - Rincian SPP-I
S,
- Surat Peryataan tanggungjawab dari pengguna anggaran dan PPTK;
- Lampiran SPP-LS gaji dan tunjangan
:
a. Daftar Pembayaran Gaji induUgaji susulan/kekuarangan gaji; b. SK CPNS/SK PNSISK Kenaikan PangkaUSK Jabatan; c. Daftar keluarga (KP 4)/Surat Nikah/akte kelahiran; d. Surat Pindah/Surat Kematian; E. SSP PPh21;
f.
Kelengkapan digunkan sesuai peruntukannya;
g. dli
o
Kelengkapan Dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa
:
- Pengantar SPM-LS; - Surat Permintaan Membayar (SPM-LS) - Surai Fengantar SFP-LS;
- Ringkasan SPP-LS; 6nh r 6. - n:-^:^^ rall luldl I \)rr-Lr),
- Surat Peryataan tanggungjawab dari pengguna anggaran dan PPTK; aaniraa _ ILqrrtP[otr
A.
eDtrlr -L9. I C vt
Pengadaan Barang dan Jasa
:
a. Salinan Kelengkapan A.dnninistrasi dari Kepala Bagian Penrbangunan; b. SPP disertaifaktur pajak (PPN dan PPH);
c
Srrrat Parianiian Keriasamalkantrak' -.,...,._....-.,-.-_.
d. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan; e. Berita Acara penyelesaian pekerjaan/serah terima;
f. Berita Acara pembayaran
pekerjaan;
g. Kuintansi bermaterai/nota/faktur:
(r
h. Surat Jaminan Bank atau yang disamakan;
i. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan; j Foto/Buku/dokumentasi kemajuan pekerjaan/penyeesaian pekerjaan; k. Dokumentasilain
yang dipersyaratkan dalam kontrak;
L
Surat pemotongan pengunaan galian C untuk Jasa pemborongan fisik; m. Lampiran bukti pembayaran sumbangan pihak ke lll;
n.
B.
dll.
Pengadaan Ganti Rugi (Tanah, Bangunan, Tanaman):
a. SK Penunjukan FFTK; b. SK Pembentukan Panitia Pengadaan (l-anah, Bangunan, Tanaman); a..-^l n--:-a^L - rJUldt ftillllLdrl U.
7,.-^^ rdllltrd, n^-:a:-. I ugarll
d. Undangan Musyawarah; g, ^
E^.;a^ wrrlq
A^a.a nErq
ii,,a.,a..,ara1.r llrugrqrrqrotr
(f^^^+^^-n | 9trg\qPqrr
f. Rincian dasar Penetapan Perhitungan ^
|,,
/la^li vqrrlr
D,,^i' r\uvrt
Ganti Rugi;
haflar .lJarlir ilr rerrarrllr::h' ...eer e,,er e..' .sv..
ver.s.
h. Kuintansi;
i. j.
Berita A.cara Pelepasan Hak dan Pembayaran Ganti Rugi;
Surat Peryataan Penanggalan/Pelepasan Hak oleh Pemilik;
k. Peta/Denah Lokasi (Ianah,
l.
Bangunan, Tanaman);
Foto copy Sertifikat atau yang dipersamakan dengan itu;
m. ldentitas pemilik
. . .
(fanah. Bangunan. Tanaman).
SPP-UP dapat diberikan 1 (Satu) kali dalam setahun baik rutin maupun kegiatan;
SPP-GU dapat diberikan dan daoat ditarik kapan saja dalam tahun angEaran berjalan dengan ketentuan tidak melebihi jumlah dana pada setiap jenis-jenis belanja UP yang lalu dan sepanjang ketersediaan dana masih ada pada flapon APBK; SFF-TU dapat diberikan dengan keientuan
:
a. Digunakan untuk kegiatan mendesak dengan tidak mengurangi ketersediaan dana dari penarikan jenis belanja UP,GU yang lalu;
b. Besaran nilai rupiah harus melalui persetujuan PPKD; c. Setiap dokumen SPP yang masuk harus diteliti dan diuji kembali kelengkapannya. Ditetapkan di Kutacane Pada tangga! 01 Mei 2012 BUPAT! ACEH TENGGARA
H. HASANUDDIN, B
lt
