BUPATI MINAHASA TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2013 – 2033 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA TENGGARA, Menimbang
:
a.
bahwa
untuk
mengarahkan
pembangunan
di
Kabupaten Minahasa Tenggara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah; b.
bahwa
dalam
rangka
mewujudkan
keterpaduan
pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi
investasi
pembangunan
yang
dilaksanakan
pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; c.
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Peraturan Daerah; Mengingat
:
1.
Pasal 18 ayat (6)
Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2.
Undang-undang
Nomor
5
Tahun
1984
tentang
Perindustrian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3274); 3.
Undang-undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
nomor
125,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Tentang
Undang-Undang Perubahan
Nomor
Kedua
Atas
12
Tahun
2008
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor
59,Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4844); 4.
Undang-undang Pembentukan
Nomor
9
Tahun
Kabupaten
2007
Minahasa
tentang Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685); 5.
Undang-undang
Nomor
26
Tahun
2007
tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6.
Undang – Undang
Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 7.
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran
Nomor 4833);
Negara
Republik
Indonesia
9.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4833); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393); 13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA dan BUPATI MINAHASA TENGGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2013 – 2033. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan: 1.
Pemerintah
Pusat,
selanjutnya
disebut
Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.
Pemerintah Walikota,
daerah dan
adalah
perangkat
Gubernur, daerah
Bupati,
sebagai
atau unsur
penyelenggara pemerintahan daerah. 3.
Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
4.
Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
5.
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Minahasa
Tenggara
adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara.
6.
Bupati adalah Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara
7.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD
adalah
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara 8.
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk
hidup
lain,
melakukan
kegiatan,
dan
memelihara kelangsungan hidupnya. 9.
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
Kabupaten
yang
selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten 10.
Tata
Ruang
adalah
wujud
struktural
dan
pola
pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. 11.
Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12.
Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13.
Tujuan
penataan
ruang
wilayah
kabupaten
adalah
tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan,
yang
pada
terwujudnya
ruang
wilayah
dasarnya nasional
mendukung yang
aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. 14.
Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. 15.
Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkahlangkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
16.
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana
yang
mencakup
sistem
perkotaan
wilayah
kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah
kabupaten
mengintegrasikan
yang
wilayah
dikembangkan kabupaten
untuk
selain
untuk
melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan
transportasi,
kelistrikan,
sistem
sistem
jaringan
jaringan
energi
telekomunikasi,
dan
sistem
jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya. 17.
Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah
kawasan
melayani
kegiatan
perkotaan
yang
skala
provinsi
berfungsi atau
untuk
beberapa
kabupaten/kota. 18.
Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah melayani
kawasan kegiatan
perkotaan skala
yang
kabupaten
berfungsi atau
untuk
beberapa
kecamatan. 19.
Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah
kawasan
perkotaan
yang
berfungsi
untuk
melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. 20.
Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
21.
Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah
rencana
dikembangkan
jaringan untuk
prasarana
wilayah
mengintegrasikan
yang
wilayah
kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten. 22.
Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
23.
Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya
RTRW
kabupaten
yang
memberikan
gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. 24.
Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan
pengembangan
wilayah
untuk
mewujudkan
struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan
program
penataan/pengembangan
kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program
utama
jangka
menengah
lima
tahunan
kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber
pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. 25.
Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
26.
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun
dalam
upaya
mengendalikan
pemanfaatan
ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif,
serta
arahan
sanksi
untuk
wilayah
kabupaten. 27.
Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan
kabupaten
dan
unsur-unsur
pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap
klasifikasi
peruntukan/fungsi
ruang
sesuai
dengan RTRW kabupaten. 28.
Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
29.
Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan
juga
perangkat
untuk
mencegah,
membatasi
pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 30.
Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi
siapa
saja
yang
melakukan
pelanggaran
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. 31.
Wilayah
adalah
ruang
yang
merupakan
kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. 32.
Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
33.
Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
34.
Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan
atau
ditetapkan
oleh
pemerintah
untuk
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 35.
Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki
sifat
perlindungan
khas
kepada
yang
mampu
kawasan
memberikan
sekitarnya
maupun
bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. 36.
Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
37.
Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan
38.
Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
39.
Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman
perdesaan,
pelayanan
jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 40.
Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan
sebagai
tempat
permukiman
perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 41.
Kawasan ditetapkan
Pertahanan secara
Negara
nasional
adalah
yang
wilayah
digunakan
yang untuk
kepentingan pertahanan. 42.
Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok,
yang
penggunaannya
lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 43.
Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
44.
Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang
lebarnya proporsional dalam bentuk dari kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. 45.
Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer
yang
mempunyai
manfaat
penting
untuk
mempertahankan kelestarian fungsi sungai. 46.
Kawasan
sekitar
Danau/Waduk
adalah
kawasan
sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting
untuk
mempertahankan
kelestarian
fungsi
danau/waduk. 47.
Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam
48.
Kawasan Kebun Raya Reklamasi Ex Tambang Emas Ratatatotok yang selanjutnya disingkat KKRRTE adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan konservasi, penelitian dan pendidikan serta wisata.
49.
Kawasan Cagar Alam Laut adalah kawasan suaka alam laut
yang
karena
keadaan
alamnya
mempunyai
kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem
tertentu
yang
perlu
dilindingi
dan
perkembangan berlangsung secara alami. 50.
Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan
sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 51.
Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha budidaya dan penangkapan ikan
yang
dikembangkan
secara
terintegrasi
oleh
pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim
usaha
yang
lebih
baik
untuk
pertumbuhan
ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. 52.
Kawasan
strategis
nasional
adalah
wilayah
yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. 53.
Kawasan
strategis
provinsi
adalah
wilayah
yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh
sangat
penting
dalam
lingkup
provinsi
terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 54.
Kawasan
strategis
kabupaten
adalah
wilayah
yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 55.
Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukan
dan
atau
ditetapkan
oleh
pemerintah
berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi,
sosial
dan
ekonomi
untuk
dipertahankan
keberadaannya. 56.
Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas
landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan
tempat
transportasi,
perpindahan yang
intra
dan
dilengkapi
antarmoda
dengan
fasilitas
keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 57.
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat
kegiatan
pemerintahan
dan
kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. 58.
Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan
bantuan
permodalan kesejahteraan
ilmu
serta bagi
pengetahuan
manajemen pelaku
dan
untuk
usaha
teknologi,
mewujudkan
perkebunan
dan
masyarakat. 59.
Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan
sampai
dengan
pemasaran
yang
dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 60.
Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri,
pemasaran, dan jasa
penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. 61.
Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen,
pengolahan,
pemasaran,
dan
pengusahaannya. 62.
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi
penyelidikan
umum,
eksplorasi,
studi
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. 63.
Kawasan
Pariwisata
adalah
kawasan
dengan
luas
tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 64.
Keamanan adalah suatu keadaan yang memberikan kebebasan dari rasa ketakutan dan ancaman dari berbagai gangguan baik secara fisik maupun psikis.
65.
Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
66.
Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia
dan
perilakunya,
yang
mempengaruhi
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia
serta makhluk hidup lainnya. 67.
Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
68.
Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen
lain
yang
masuk
atau
dimasukkan
ke
dalamnya. 69.
Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi
dalam
membentuk
keseimbangan,
stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup. 70.
Konservasi
adalah
pengelolaan
pemanfaatan
oleh
manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi defenisi pembangunan berkelanjutan). 71.
Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko
bencana,
maupun
baik
penyadaran
melalui dan
membangunan
peningkatan
fisik
kemampuan
menghadapi ancaman bencana. 72.
Rawan
bencana
geologis,
adalah
biologis,
kondisi
hidrologis,
atau
karakteristik
klimatologis,
geografis,
sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu
wilayah
untuk
jangka
waktu
tertentu
yang
mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan,
dan
mengurangi
kemampuan
untuk
menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 73.
Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang
termasuk
masyarakat
hukum
adat,
korporasi/atau
pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 74.
Peran
serta
masyarakat
masyarakat dalam
pemanfaatan
ruang
adalah
proses dan
partisipasi
perencanaa pengendalian
tata
aktif ruang,
pemanfaatan
ruang. 75.
Pembangunan
berkelanjutan
yang
berwawasan
lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang
memadukan
lingkungan
hidup,
termasuk
sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 76.
Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan.
77.
Badan
Koordinasi
Penataan
Ruang
Daerah,
yang
selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang
dibentuk
untuk
mendukung
Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Minahasa Tenggara dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah 78.
Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi.
79.
Kawasan Hutan Rakyat adalah Kawasan hutan yang dapat dibudidayakan oleh masyarakat sekitarnya dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan.
80.
BTS adalah singkatan dari Based Transmition System.
81.
SPMA adalah singkatan dari Sistem Pengembangan Mata Air.
82.
Reduce
adalah
adalah
sistem
pengolahan
sampah
dengan mengurangi atau meminimalisir sampah. 83.
Reuse
adalah
sistem
pengolahan
sampah
untuk
pemanfaatan kembali. 84.
Recycling adalah sistem pengolahan sampah untuk di daur ulang.
BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2 (1)
Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara meliputi: a. Luas dan batas administrasi; b. Posisi geografis; dan c. Lingkup substansi.
(2)
Luas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara yang masuk dalam wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah daerah dengan luas darat 710,83 Km2 (kilometer persegi) dengan batas-batas meliputi: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Amurang Timur dan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan; b. Sebelah
Timur
berbatasan
dengan
Kecamatan
Langowan Kabupaten Minahasa dan Laut Maluku;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Maluku dan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; dan d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ranoyapo dan Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan. (3)
Posisi
geografis
Kabupaten
Minahasa
Tenggara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terletak antara 1240 30’24”-1240 56’24” Bujur Timur (BT) dan 10 08’19”-00 50’46” Lintang Utara (LU). (4)
Lingkup
substansi
Kabupaten
Rencana
Minahasa
Tata
Tenggara
Ruang
Tahun
Wilayah 2013-2033
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas: a. rencana struktur ruang wilayah kabupaten; b. rencana pola ruang wilayah kabupaten; c. penetapan Kawasan Strategis; d. arahan pemanfaatan ruang; e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang; f. kelembagaan; dan g. peran serta masyarakat. Bagian Kedua Tujuan Penataan Ruang Pasal 3 Penataan ruang Kabupaten Minahasa Tenggara bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Dan Terpadu di
Kabupaten
Minahasa
Tenggara
Agroindustri, Perikanan Dan Pariwisata.
yang
mengedepankan
Bagian Ketiga Kebijakan Penataan Ruang Pasal 4 Kebijakan penataan ruang Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri atas: a.
perwujudan pembangunan berkelanjutan dan terpadu di Kabupaten Minahasa Tenggara;
b.
pembangunan
dan
pengembangan
agroindustri
berdasarkan komoditas unggulan wilayah; c.
pembangunan dan pengembangan perikanan sebagai salah satu sektor unggulan dan peningkatan daya saing di Teluk Tomini;
d.
pembangunan dan pengembangan pariwisata daerah yang mengutamakan
pada
kondisi
karakteristik
alami
di
Kabupaten Minahasa Tenggara; dan e.
peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara. Bagian Keempat Strategi Penataan Ruang Pasal 5
(1)
Strategi perwujudan pembangunan berkelanjutan dan terpadu di Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, terdiri atas: a. mengembangkan pembangunan yang berdasarkan pada aspek konservasi dan preservasi lingkungan;
b. mengembangkan
pembangunan
yang
berbasis
mitigasi bencana; c. membangun
dan
mengembangkan
kawasan
perkotaan dan perdesaan sesuai dengan fungsi dan peranan dari masing-masing kawasan tersebut dalam lingkup
wilayah
Kabupaten
Minahasa
Tenggara
maupun dalam lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Utara; d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya binaan dengan delineasi pola ruang yang jelas; e. membangun
&
mengembangkan
sarana
dan
prasarana wilayah yang terstruktur serta memiliki efisiensi
dan
efektif
dalam
pelayanan
dan
penggunaan ruang; f.
mengembangkan penggunaan teknologi modern yang dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
g. mengembangkan
pembangunan
yang
mengedepankan pada keterpaduan antar sektor dan lintas
sektor
dengan
wilayah
administrasi
yang
berbatasan langsung dengan Kabupaten Minahasa Tenggara. (2)
Strategi pembangunan dan pengembangan agroindustri berdasarkan komoditas unggulan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, terdiri atas: a.
mengembangkan agroindustri unggulan
dari
pusat-pusat
berdasarkan tiap-tiap
potensi
kawasan
Kabupaten Minahasa Tenggara;
pertumbuhan komoditas
yang
ada
di
b.
mengembangkan
usaha-usaha
agroindustri
baru
berdasarkan hasil kajian yang memiliki potensi dan peluang daya saing di tingkat regional dan nasional; c.
membangun
dan
meningkatkan
sarana
dan
prasarana yang menunjang aktivitas agroindustri yang berkelanjutan; d.
mengembangkan usaha diversifikasi pada kawasankawasan
agroindustri
yang
sudah
ada
untuk
meningkatkan produktivitas hasil dan perekonomian masyarakat; e.
melakukan kajian dan pengembangkan teknologi yang
dapat
meningkatkan
produktivitas
usaha
agroindustri di Kabupaten Minahasa Tenggara; dan f.
menyusun
rencana
induk
(masterplan)
pengembangan agroindustri di Kabupaten Minahasa Tenggara. (3)
Strategi pembangunan dan pengembangan perikanan sebagai salah satu sektor unggulan dan peningkatan daya saing di Teluk Tomini sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, terdiri atas: a.
mengembangkan
usaha
perikanan
yang
terpadu
dengan pengembangan sektor lain yang terkait untuk dapat mengoptimalkan hasil dan produktivitasnya; b.
membangun
dan
meningkatkan
sarana
dan
prasarana yang menunjang aktivitas perikanan yang berkelanjutan dan memiliki daya saing sehat baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional; c.
membangun dan mengembangkan aksesibilitas ke kawasan pusat aktivitas perikanan yang dilengkapi dengan infrastruktur penunjangnya;
d.
membangun dan mengembangkan usaha perikanan yang
berbasis
masyarakat
yang
tetap
mengedepankan pada aspek-aspek tradisional dan tradisi masyarakat setempat; dan e.
menyusun
rencana
induk
(masterplan)
pengembangan perikanan di Kabupaten Minahasa Tenggara. (4)
Strategi pembangunan dan pengembangan pariwisata daerah yang mengutamakan pada kondisi karakteristik alami di Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, terdiri atas: a.
menggali dan mengembangkan Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan berdasarkan kearifan lokal dan kealamiahan di Kabupaten Minahasa Tenggara;
b.
mengoptimalkan
dan
melakukan
revitalisasi
pengembangan pariwisata pada semua ODTW yang memiliki ciri khas dan spesifikasi yang unik/khusus di Kabupaten Minahasa Tenggara; c.
merevitalisasi dan merehabilitasi objek-objek wisata yang memiliki nilai sejarah tinggi yang dapat menjadi landmark
dan
identitas
Kabupaten
Minahasa
Tenggara; d.
membangun
dan
mengembangkan
sarana
dan
prasarana wilayah yang dapat mengintegrasikan kawasan-kawasan wisata di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam satu kesatuan paket wisata; dan e.
menyusun
rencana
induk
(masterplan)
pengembangan pariwisata di Kabupaten Minahasa Tenggara yang terintegrasi dengan pengembangan
pariwisata di lingkup regional Provinsi Sulawesi Utara. (5) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi: a.
Mendukung
penetapan
kawasan
peruntukan
pertahanan dan keamanan. b.
Mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
c.
Mengembangkan
kawasan
lindung
dan/atau
kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan Negara sebagai zona penyangga; dan d.
Memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.
BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 6 (1)
Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara meliputi :
(2)
a.
pusat-pusat kegiatan;
b.
sistem jaringan prasarana utama; dan
c.
sistem jaringan prasarana lainnya.
Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan skala
ketelitian 1 : 50.000 yang tercantum dalam Lampiran I dan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Pusat-pusat Kegiatan Pasal 7 (1)
Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. PKWp; b. PKL; c. PPK; dan d. PPL.
(2)
PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Ratahan.
(3)
PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Belang dan Tombatu.
(4)
PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. Ratatotok di Kecamatan Ratatotok; b. Pusomaen di Kecamatan Pusomaen; c. Touluaan di Kecamatan Touluaan; dan d. Ratahan Timur di Kecamatan Ratahan Timur.
(5)
PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas : a. Tombatu Utara di Kecamatan Tombatu Utara; b. Tombatu Timur di Kecamatan Tombatu Timur; c. Silian Raya di Kecamatan Silian Raya; d. Pasan di Kecamatan Pasan; dan
e. Touluaan Selatan di Kecamatan Touluaan Selatan. Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama Pasal 8 (1)
Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. sistem jaringan transportasi darat; b. sistem jaringan transportasi laut; c. sistem jaringan perkeretaapian; dan d. sistem jaringan transportasi udara.
(2)
Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat Pasal 9
(1)
Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas : a.
jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi: 1.
jaringan jalan;
2.
jaringan prasarana lalu lintas; dan
3.
jaringan pelayanan lalu lintas.
b. (2)
jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1, terdiri atas : a. jaringan jalan eksisting, yang meliputi: 1. jaringan jalan kolektor primer K1 yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, terdiri atas: jalan lintas timur sulawesi meliputi ruas jalan Buyat – Rumbia
yang
melewati
wilayah
Kecamatan
Ratatotok, Belang, dan Pusomaen; 2. jaringan jalan kolektor primer K2 yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, terdiri atas: a) ruas jalan Amurang – Ratahan yang melewati wilayah
Kecamatan
Touluaan,
Tombatu,
Tombatu Utara, Tombatu Timur, Pasan, dan Ratahan; b) ruas jalan Langowan – Ratahan – Belang. 3. jaringan jalan kolektor primer K3 yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, terdiri atas ruas jalan Silian – Tombatu; dan 4. jaringan jalan lokal yang
menghubungkan dari
Desa winorangian ke Desa winorangian satu dan Desa Kuyanga. 5. jaringan jalan lokal yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. b. jaringan jalan rencana, yang meliputi: 1. rencana peningkatan fungsi dan dimensi jaringan jalan Kolektor Primer K1 Rumbia – Buyat yang merupakan bagian dari rencana pengembangan jalan Trans Sulawesi Lintas Selatan menjadi jalan arteri primer;
2. rencana peningkatan fungsi dan dimensi fisik jaringan jalan eksisting K2 yang ada di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya jalan yang
menghubungkan
Langowan Kecamatan
(di
antara
Kabupaten
Ratahan
Kecamatan
Minahasa)
menjadi
jalan
dan arteri
sekunder; 3. rencana pembangunan dan pengembangan jalan Kolektor Sekunder, yang terdiri atas: a) jalan yang menghubungkan antara Desa Wongkai (Kecamatan Ratahan Timur) dan Desa Atep (Kecamatan Langowan di Kab Minahasa); b) jalan yang menghubungkan antara Desa Wiau (Kecamatan Pusomaen) dan Desa Atep (Kec Langowan di Kabupaten Minahasa); c) jalan yang menghubungkan antara Desa Silian
(Kecamatan
Silian
Raya)
dan
Kecamatan Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan. 4. Pembangunan
jalan-jalan
baru
yang
menghubungkan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten Minahasa Tenggara, seperti: a) rencana pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan antara wilayah Kecamatan Belang dan Kecamatan Tombatu; b) rencana pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan antara wilayah Kecamatan Ratatotok dan Kecamatan Touluaan serta Tombatu;
c) rencana pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan antara wilayah Kecamatan Pusomaen dan Kecamatan Ratahan Timur; d) rencana pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan antara wilayah Kecamatan Belang dan Kecamatan Pasan; e) rencana pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan antara wilayah Kecamatan Silian dan Kecamatan Tombatu; 5. rencana pembangunan jalan lingkar di wilayah Kecamatan
Ratahan
dan
kawasan-kawasan
perkotaan padat lainnya seperti di Belang dan Ratatotok; 6. rencana jalan-jalan baru yang membuka akses ke kawasan-kawasan
industri
pertanian
dan
perkebunan, serta ke kawasan-kawasan wisata; dan 7. rencana pembangunan jembatan baru yang akan menyesuaikan dengan pembangunan jalan-jalan baru seperti tersebut di atas. c. rencana fungsi dan kelas jalan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, meliputi: 1. jalan arteri primer
yaitu Jalan Lintas Timur
Sulawesi (Rencana Jalan Trans Sulawesi) meliputi ruas jalan Buyat – Rumbia yang melewati wilayah Kecamatan Ratatotok, Belang, dan Pusomaen; 2. jalan
arteri
sekunder
menghubungkan
antara
yaitu wilayah
jalan
yang
Kecamatan
Langowan (Kabupaten Minahasa) dan Kecamatan
Ratahan,
yang
melalui
wilayah
Kecamatan
Ratahan Timur dan Ratahan; 3. jalan kolektor primer yaitu Jalan Amurang – Ratahan
yang
melewati
wilayah
Kecamatan
Touluaan, Tombatu, Tombatu Utara, Tombatu Timur, Pasan, dan Ratahan; 4. jalan kolekor sekunder, terdiri atas: a) jalan yang menghubungkan antara Desa Wongkai (Kecamatan Ratahan Timur) dan Desa
Atep
(Kecamatan
Langowan
di
Kabupaten Minahasa); b) jalan yang menghubungkan antara Desa Wiau (Kecamatan Pusomaen) dan Desa Atep (Kecamatan
Langowan
di
Kabupaten
Minahasa); dan c) jalan yang menghubungkan antara Desa Silian
(Kecamatan
Silian
Raya)
dan
Kecamatan Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan. 5. jalan lokal, terdiri atas: a) Jalan Silian – Tombatu; b) rencana Jalan Belang – Tombatu; c) rencana Jalan Belang – Pasan; d) rencana
Jalan
Ratatotok
–
Touluaan
–
Tombatu; e) rencana Jalan Pusomaen – Ratahan Timur; f) jalan-jalan lingkar di masing-masing wilayah kecamatan; dan g) jalan-jalan lainnya.
lingkungan
dalam
kabupaten
(3)
Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 2, terdiri atas : a. rencana pembangunan dan pengembangan terminal penumpang Tipe A yang berlokasi di Kecamatan Belang; b. rencana pembangunan dan pengembangan terminal penumpang tipe B di Ratahan dan Tombatu; dan c. rencana pembangunan dan pengembangan terminal penumpang tipe C di Ratatotok, Pusomaen, Ratahan Timur, Pasan, Silian Raya, Tombatu Utara, Tombatu Timur, Touluaan, dan Touluaan Selatan.
(4)
Jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,angka 3, terdiri atas : a. Terminal Tipe A di Kecamatan Belang melayani trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di wilayah Regional Pulau Sulawesi; b. Terminal Tipe B di Kecamatan Ratahan melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan mengacu pada hasil kajian khusus; c. Terminal Tipe C berlokasi di Kecamatan Ratatotok, Pusomaen, Ratahan Timur, Pasan, Tombatu Timur, Tombatu Utara, Tombatu, Silian Raya, Touluaan dan Touluaan Selatan; dan d. trayek/sistem angkutan pesisir yang menghubungkan seluruh
kawasan
pesisir
di
wilayah
Kabupaten
Minahasa Tenggara seperti Desa Bentenan – Desa Tumbak – Belang – Desa Mangkit – Desa Basaan – Kota Ratatotok – Desa Lakban. (5)
Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pelabuhan
penyeberangan di Kecamatan Pusomaen, Belang dan Ratatotok. Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Laut Pasal 10 (1)
Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi: a. tatanan kepelabuhanan; dan b. alur pelayaran.
(2)
Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. rencana pengembangan pelabuhan Belang menjadi pelabuhan pengumpul; b. rencana pembangunan terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri di Kecamatan Ratatotok c. rencana pembangunan pelabuhan pengumpan baru di Bentenan dan Ratatotok; d. rencana pembangunan pelabuhan perikanan di Desa Bentenan Kecamatan Pusomaen;
(3)
Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. jaringan pelayanan transportasi pesisir: Bitung-KemaBelang-Nuangan-Pinolosian-Molibagu
(Bitung,
Minahasa
Bolaang
Utara,
Minahasa
Tenggara,
Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan); b. pengembangan alur pelayaran lintas Teluk Tomini ke wilayah Sulawesi Tengah dan Gorontalo;
c. pengembangan alur pelayaran untuk jaringan wisata bahari yang terdiri atas: Bentenan Beach
Resort –
Pantai Hais – Pelabuhan Belang – Pulau Tulang – Pulau
Hogow
–
Pulau-pulau
lainnya
di
wilayah
Kabupaten Minahasa Tenggara. Paragraf 3 Sistem Jaringan Perkeretaapian Pasal 11 Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. jaringan jalur kereta api umum, terdiri atas : 1. jalur Manado – Bitung – Kema – Belang – Molibagu – Gorontalo dengan prioritas tinggi; 2. jalur Manado – Tomohon – Tondano – Kawangkoan – Langowan – Ratahan dengan prioritas sedang; dan 3. jalur perkotaan RATOMBELA yang meliputi Ratahan – Tombatu – Belang. b. stasiun kereta api, terdapat di Kecamatan Belang dan Ratahan. Paragraf 4 Sistem Jaringan Transportasi Udara Pasal 12 (1)
Sistem
jaringan
transportasi
udara
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri atas : a. tatanan kebandarudaraan; dan
b. ruang udara untuk penerbangan (2)
Tatanan
kebandarudaraan
di
Kabupaten
Minahasa
Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa rencana pembangunan bandar udara baru di desa Minanga Kecamatan Pusomaen – di desa Tababo di Kecamatan Belang. (3)
Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 13
(1)
Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. sistem jaringan energi; b. sistem jaringan telekomunikasi; c. sistem jaringan sumber daya air; dan d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
(2)
Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta
dengan
sebagaimana
skala tercantum
ketelitian dalam
minimal Lampiran
1:50.000 III
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi Pasal 14 (1)
Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi : a. pembangkit tenaga listrik; dan b. jaringan prasarana energi.
(2)
Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. rencana
pembangunan
dan
pengembangan
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada beberapa sungai besar yang ada di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara; b. rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat baru di beberapa lokasi wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan hasil kajian; dan c. rencana pembangunan dan pengembangan sumbersumber energi yang ramah lingkungan lainnya seperti Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, dll. (3)
Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas : a. rencana pengembangan gardu induk, terdapat di Ratahan, Belang, dan Tombatu; b. jaringan
prasarana
energi
yang
ada
di
wilayah
Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri atas Saluran Udara
Tegangan
Rendah
(SUTR),
Saluran
Udara
Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
(SUTET)
di
seluruh
wilayah
Kabupaten
Minahasa Tenggara, yang menghubungkan antara sumber-sumber energi listrik dengan gardu induk, serta antara gardu induk dengan pusat-pusat aktivitas masyarakat; dan c. Jaringan energi yang menghubungkan antara sumbersumber energi dengan gardu-gardu induk yang ada di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. Paragraf 2 Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 15 (1)
Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. sistem jaringan kabel; b. sistem jaringan nirkabel; dan c. sistem jaringan satelit.
(2)
Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf
a,
terdiri
atas
jaringan
kabel
yang
menghubungkan seluruh wilayah di Kabupaten Minahasa Tenggara. (3)
Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jaringan mikro digital di kawasan perkotaan Ratahan dan sekitarnya.
(4)
Sistem jaringan satelit yang berupa sarana menara Based Transmition System (BTS), akan diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.
Paragraf 3 Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 16 (1)
Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. wilayah sungai b. jaringan irigasi; c. prasarana air baku untuk air minum; dan d. sistem pengendalian banjir.
(2)
Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Wilayah Sungai (WS) Strategis Nasional Tondano – Likupang, yang diantaranya meliputi wilayah DAS Ratahan Pantai, terdiri atas: Sungai Kayuwatu, Sungai Kinamang, Sungai Molompar, dan Sub DAS Ratatotok, yang merupakan kewenangan pemerintah; dan b. Wilayah Sungai (WS) Kabupaten, terdiri atas: DAS Sosoan, DAS Ranoako, DAS Kayuuling, DAS Kalait, DAS Ranoyapo, DAS Suhuyon, DAS Sasano, DAS Lamangi, DAS Lowatag, DAS Surat Kedong, DAS Limbole, DAS Sue, DAS Bangasu, DAS Mamaya, DAS Kalewaha, DAS Limbale, DAS Tutua, DAS Tiwalako, DAS Malebu, DAS Yarorongan, DAS Katawae, DAS Pinamangkulan,
DAS
Lahaus,
DAS
Konga,
DAS
Waasu, DAS Pantuah, DAS Palaus, DAS Kawira, DAS Puta, DAS Makalu, DAS Konde, DAS Nipung, DAS Kosal, DAS Tawang, DAS Abuang, DAS Hais, DAS Nunuk, DAS Kawiwi, DAS Poniki, DAS Minanga, DAS Paderen, DAS Tuolunik, DAS Palaus, DAS Wawesen,
DAS
Kaanon,
DAS
Binuang,
Tonsawang,
DAS
Totok,
DAS
Koserangan,
DAS
Tembaga,
DAS
Koker,
DAS
Matuahtuah,
DAS
DAS
Limpoda,
DAS
Ropada, DAS Lahendung, DAS Wongangaan, DAS Mongawo, DAS Wawesen II, DAS Mopsalkaw, DAS Mopsaleleng, DAS Basaan, dan DAS Morea. (3)
Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. bendungan yang berupa Bendungan Ranombolay di Minahasa Tenggara untuk pelayanan kurang lebih 1.157 (seribu seratus lima puluh tujuh) hektar; b. daerah irigasi (DI) yang terdiri atas: 1. DI
Buyat
Kecamatan
yang
diantaranya
Ratatotok
di
meliputi
Kabupaten
wilayah
Minahasa
Tenggara; 2. DI Belang di Kecamatan Belang; 3. DI Touluaan di Kecamatan Touluaan; 4. DI Ratahan di Kecamatan Ratahan; 5. DI Pusomaen di Kecamatan Pusomaen; dan 6. DI Tombatu di Kecamatan Tombatu. 7. DI
Kecamatan Tombatu Timur (Aliran sungai
Nanauan) 8. DI Silian di Kecamatan Silian Raya 9. DI Tombatu di Kecamatan Tombatu Utara 10. DI Poniki di Kecamatan Pasan 11. DI Wioi di Kecamatan Ratahan Timur 12. DI Kalait di Kecamatan Touluaan Selatan
c. saluran irigasi primer yang meliputi Saluran Irigasi Ranombolay di Minahasa Tenggara, sepanjang kurang lebih 1,45 (satu koma empat lima) kilometer, serta
saluran irigasi sekunder yang meliputi Saluran Irigasi Ranombolay di Minahasa Tenggara sepanjang kurang lebih 19,08 (sembilan belas koma kosong delapan) kilometer. (4)
Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
huruf
c,
berupa
rencana
pengembangan jaringan air minum, terdiri atas: a. rencana pengembangan Sumber Mata Air (SPMA) di Kalatin-Ratahan, dengan debit kurang lebih 60 liter per
detik
Kecamatan
dan
di
Kecamatan
Tombatu
Utara,
Tombatu
Kecamatan
Timur, Belang,
Kecamatan Touluaan serta Kecamatan Ratatotok. b. rencana
pengembangan
Sumber
Air
Sungai
Dan
Danau (SASD) di Sungai Makalu dengan debit kurang lebih 250 liter per detik, dan Sungai Belang dengan debit kurang lebih 200 liter per detik. c. rencana
pengembangan
Instalasi
Pengolahan
Air
Minum (IPAM) di Sungai Makalu dengan debit kurang lebih 250 liter per detik; dan Sungai Belang dengan debit kurang lebih 200 liter per detik. (5)
Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas a. perlindungan daerah tangkapan air; b. normalisasi sungai; c. perbaikan drainase; d. pembangunan tanggul pada sungai yang rawan banjir; e. pengamanan pantai; dan f. pembangunan,
rehabilitasi
serta
operasi
dan
pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir dan pengamanan pantai.
Paragraf 4 Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan Pasal 17 (1)
Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, terdiri atas : a. sistem jaringan persampahan; b. sistem jaringan air minum; c. sistem jaringan drainase; d. jalur evakuasi bencana; dan e. sistem prasarana air limbah.
(2)
Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pengelolaan
sistem
Kabupaten
persampahan
Minahasa
Tenggara
di
wilayah
yang
tetap
mengedepankan pada prisnsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycling); b. rencana
pembangunan
Tempat
Penampungan
Sementara (TPS) di empat lokasi yang tersebar di Kecamatan
Belang,
Ratatotok,
Tombatu,
dan
Touluaan; dan c. rencana pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Sampah
di
Kecamatan
Ratahan
yang
dikembangkan dengan sistem sanitary landfill. (3)
Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. jaringan air minum Desa Wioi Kecamatan Ratahan Timur; b. rehabilitasi
jaringan
air
Kecamatan Ratahan Timur;
minum
Desa
Pangu
c. jaringan air minum Desa Kalait Kecamatan Touluaan Selatan; d. jaringan air minum Desa Tombatu II Kecamatan Tombatu Utara; e. jaringan
air
minum
Desa
Kuyanga
Kecamatan
minum
Desa
Bentenan
Kecamatan
Tambelang
Kecamatan
Tombatu Utara; f. jaringan
air
Posumaen; g. jaringan
air
minum
Desa
Touluaan Selatan; h. jaringan air minum Desa Permukiman Trasmigrasi Tombatu Kecamatan Tombatu; i. jaringan air minum Desa Esandom Raya Kecamatan Tombatu Timur; j. jaringan air minum Desa Tonsawang Kecamatan Tombatu; k. jaringan air minum Desa Mundung dan Mundung I Kecamatan Tombatu Timur; l. jaringan air minum Desa Molompar Raya Kecamatan Tombatu Timur; m. jaringan air minum Desa Tolombukan Kecamatan Pasan; n. jaringan air minum Desa Rasi Raya Kecamatan Ratahan; o. jaringan
air
minum
Desa
Minanga
Kecamatan
Posumaen; p. jaringan air minum Desa Wiau Kecamatan Ratahan Timur; q. jaringan air minum Desa Tababo, Desa Mangkit, Desa Buku Raya, Kecamatan Belang;
r. jaringan air minum Desa Soyowan, Desa Basaan Kecamatan Ratatotok; s. jaringan air minum Desa Morea Kecamatan Ratatotok; t. jaringan air minum di Silian dan Silian Raya; u. jaringan air minum Ibukota Kecamatan Ratatotok; v. jaringan air minum Ibukota Kecamatan Belang; w. jaringan
air
minum
Desa
Tumbak
Kecamatan
Pusomaen; x. Jaringan Air Minum Molompar-Belang; y. jaringan air minum Ibukota Kecamatan Posumaen; z. jaringan air minum di Kecamatan Silian Raya (Sungai Mamaya-masuk Winorangian); æ. Jaringan air minum desa Winorangian Kecamatan Tombatu Utara (Sungai Mamaya); ø. Jaringan Air Minum di Desa Tombatu I Kecamatan Tombatu; å. Jaringan Air Minum di Desa Ranoketang Atas, Desa Toundanouw Kecamatan Touluaan; dan aa.Sistem jaringan air minum yang ada di Pesisir Pantai (4)
Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. rencana
pembangunan
jaringan
drainase
pada
sepanjang sisi kiri dan kanan jaringan jalan, terutama pada kawasan perkotaan; b. rencana
pengembangan
jaringan
sungai
sebagai
bagian dari pengembangan sistem drainase yang difungsikan sebagai jaringan drainase primer; c. rencana pengembangan kawasan cekungan sebagai kawasan resapan air; dan
d. rencana pembangunan dan pengembangan sumursumur resapan dan lubang-lubang biopori serta upaya teknis lainnya untuk mempercepat proses peresapan air. (5)
Sistem jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,terdiri atas: a. rencana pembangunan jalur evakuasi dan ruang evakuasi pada kawasan pesisir pantai yang berlokasi di
wilayah
Kecamatan
Ratatotok,
Belang,
dan
Pusomaen; b. perlindungan dan pengendalian pembangunan pada kawasan
yang
rawan
Gunung
Soputan,
terhadap
baik
bahaya
bencana
perlindungan
terhadap
lontaran material letusan gunung maupun terhadap bahaya aliran lahar gunung berapi; dan c. perlindungan dan pengendalian pembangunan pada kawasan yang rawan banjir dan tanah longsor. d. Pemasangan instalasi peringatan dini bencana. (6)
Sistem prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas: a. rencana pembangunan dan pengembanganInstalasi Pengolahan
Air
Limbah
(IPAL)
dan
Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) kabupaten akan dikembangkan
secara
terpadu
yang
berlokasi
di
wilayah Kecamatan Ratahan, Kecamatan Belang dan kecamatan lainnya sesuai dengan kebutuhan b. sistem
pengolahan
limbah
pada
dilakukan dengan sistem off site.
IPAL
dan
IPLT
BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 18 (1)
Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
(2)
Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 19
Kawasan lindung kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas: a. kawasan hutan lindung; b. kawasan
yang
memberikan
perlindungan
terhadap
kawasan bawahannya; c. kawasan perlindungan setempat; d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; e. kawasan rawan bencana alam; dan f. kawasan lindung geologi.
Pasal 20 Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri atas: a. kawasan hutan lindung Gunung Soputan di Kecamatan Silian Raya, Kecamatan Tombatu
Utara, Kecamatan
Pasan, Kecamatan Ratahan, dan Kecamatan Ratahan Timur dengan luas kurang lebih 4.139 (empat ribu seratus tiga puluh sembilan) hektar; dan b. kawasan hutan lindung Gunung Kawatak di Kecamatan Ratahan Timur dengan luas kurang lebih 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar. c. Kawasan Hutan lindung bakau di Kecamatan Posumaen, Belang dan Ratatotok Pasal 21 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berupa kawasan resapan air yang terdiri atas: a. kawasan sekitar Sungai
Lahendong, Sungai
Kaluya,
Dungusan Keleweng, Londola Mamaya, Kelewaha, Londola Ranoako, Solasang,
Sungai Kokor, sekitar Tonsawang,
Dungusan Dahera, Kasarengan, Dungusan Dokoliuan, sekitar Lowatag, Kuni, Lomanggi, sekitar Minanga, sekitar gunung Kaanom, Gunung Walintang, Sungai Binuang dan Mangkit, sekitar Sungai Wewesen, Gunung Manembo, Gunung Hais, Limpoga, Gunung Pasoloilobogan; b. daerah
yang
memiliki
kemiringan
lahan
diatas
30º
ditetapkan sebagai kawasan resapan air yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten; dan
c. Kawasan Hutan Bakau yang berada di daerah pesisir pantai. d. Kawasan
yang
memberikan
perlindungan
terhadap
kawasan bawahannya perlu memperhatikan ketentuan perundangan yang mengatur status tanah pasini. Pasal 22 Kawasan
perlindungan
setempat
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas: a. kawasan sempadan pantai, dengan lebar 200 (dua ratus) meter dari pasang muka air laut tertinggi, mencakup seluruh garis pantai terutama yang berpotensi abrasi di seluruh wilayah pesisir kabupaten yang berlokasi di wilayah Kecamatan Ratatotok, Belang, dan Pusomaen; b. kawasan sempadan sungai, dengan lebar 50 (lima puluh) meter dari muka air sungai seperti Sungai Ranoyapo, di luar wilayah permukiman adalah minimal 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai, sedangkan untuk sungai dan anak sungai misalnya Sungai Molompar, Sungai Kaluya, dan lain-lain, lebar sempadan adalah 5 (lima) meter di kawasan permukiman dan 50 (lima puluh) meter di luar kawasan permukiman, dari tepi sungai; c. kawasan sempadan danau yaitu kawasan sekitar Danaudanau di Kabupaten Minahasa Tenggara antara lain Danau Bulilin yang terletak di Kecamatan Tombatu dan Danau Kawelaan di Kecamatan Touluaan, yakni tepian selebar antara 50 (lima puluh) meter hingga 100 (seratus) meter yang ditetapkan berdasarkan bentuk dan kondisi fisik tepian danau; dan
d. kawasan sekitar mata air, dengan lebar 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air, meliputi semua wilayah yang ada di wilayah kabupaten, seperti sekitar mata-mata air di lereng gunung Kawatak, kawasan sekitar Pangu, sekitar Tiwalako dan sekitar Derel di Tombatu. Pasal 23 Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas: a. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi: 1. Kawasan
Budaya
Batulesung,
Ratuoki,
Kali,
di
Tombatu; 2. Kawasan Kubur Raja Bantik di Kecamatan Pasan; 3. Kawasan Batu Koya di Kecamatan Ratahan; 4. Kawasan Kubur Keramat di Kecamatan Belang; 5. Kawasan Budaya Pesta Adat Labuang Bentenan; dan 6. Kawasan-kawasan lainnya berdasarkan hasil kajian khusus tentang kepariwisataan. b. kawasan pantai berhutan bakau, meliputi kawasan di sekitar Teluk Totok, kawasan Teluk Bohungan, kawasan Teluk Ratatotok, kawasan Bentenan, kawasan sekitar Teluk Sompini serta kawasan seputar Desa Tumbak dan Desa Tumbak Madani. Pasal 24 Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, terdiri atas:
a. kawasan rawan gelombang pasang terdapat di pesisir Selatan meliputi pantai Kecamatan Ratatotok, Belang, dan Pusomaen; b. kawasan rawan longsor dan gerakan tanah meliputi kawasan
sekitar
Suhuyon,
Lowatag,
Lomangi,
Amburumalad, Maimbeng, Kaluya,Pangu, Wongkai, Wioi, Gunung Wolitang; c. kawasan rawan banjir, meliputi kawasan di sekitar Kecamatan Belang, Kecamatan Pusomaen; Kecamatan Tombatu Utara dan Kawasan Sungai Kawiwi Pasal 25 Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f berupa kawasan rawan bencana alam geologi, terdiri atas: a. kawasan rawan tsunami terdapat di pesisir Selatan meliputi
pantai
Kecamatan
Ratatotok,
Belang,
dan
Pusomaen; b. kawasan rawan gempa dan kawasan zona patahan/sesar meliputi kawasan sesar bagian tengah kabupaten mulai dari Touluaan ke arah Tenggara sampai di Pantai Selatan Kecamatan Belang; serta kawasan sesar barat daya yang berawal
dari
Kecamatan Popotitingan
perbatasan
Ratatotok hingga
Kecamatan
meliputi kawasan
Touluaan
kawasan Kuala
dan
Dungusan
Monsalkawi
di
Kecamatan Ratatotok; dan c. kawasan rawan bencana gunung berapi, terdiri atas: 1. kawasan bahaya letusan gunung berapi yang berjarak radius 5 kilometer dari puncak Gunung Soputan, meliputi kawasan Pinus, Keleweng, dan Manimporok;
2. kawasan waspada letusan gunung api yang berjarak radius 8 kilometer dari puncak Gunung Soputan, meliputi Limbale, Lobu, Ranoketang Atas, Silian, Buililin,
Kali,
Tombatu,
Kuyanga,
Mundung,
Molompar, Liwutung, Rasi, Wawali, Wioi, Ratahan, Kalatin, Pangu; Toundanow, Winorangian dan 3. kawasan bahaya aliran lava, meliputi kawasan Kuala Lahendong,
Kuala
Ralih,
Kuala
Rapola,
Kuala
Sinoraan, Kuala Wewesen, dan Kuala Molompar. Bagian Ketiga Kawasan Budidaya Pasal 26 Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1), terdiri atas: a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan peruntukan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perikanan; e. Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD); f. kawasan peruntukan pertambangan; g. kawasan peruntukan industri; h. kawasan peruntukan pariwisata; i. kawasan peruntukan permukiman; dan j. kawasan peruntukan lainnya.
Pasal 27 (1)
Kawasan
peruntukan
hutan
produksi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri atas: a. kawasan hutan produksi terbatas (HPT); dan b. kawasan hutan produksi tetap (HP). (2)
Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi Hutan Produksi Terbatas Gunung
Surat
di
Kecamatan
Ratatotok,
Kecamatan
Touluaan Selatan, Kecamatan Tombatu, dan Kecamatan Belang. (3)
Kawasan
hutan
produksi
tetap
(HP)
sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi Hutan Produksi Tetap Sungai Ranoyapo terdapat di Kecamatan Touluaan Selatan dan Kecamatan Touluaan. (4)
Kawasan
Peruntukan
Hutan
Rakyat
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdapat di seluruh wilayah kecamatan. Pasal 28 (1)
Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri atas: a. kawasan pertanian tanaman pangan; b. kawasan pertanian hortikultura; c. kawasan perkebunan; dan d. kawasan peternakan.
(2)
Kawasan
pertanian
tanaman
pangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah tanaman pangan lahan basah dan tanaman pangan lahan kering terdapat di seluruh wilayah kecamatan.
(3)
Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di: a. Kecamatan Touluaan Selatan, Touluaan, Tombatu, Silian Raya, Tombatu Utara, dan Pasan, dengan budidaya tanaman sayur-sayuran; pengembangan komoditi Kentang di Banga-Lowatag; b. Kecamatan
Ratahan
Timur
dengan
budidaya
tanaman buah Salak; c. Kecamatan Ratahan, Belang, Pusomaen, Tombatu, dan Touluaan Selatan, dengan budidaya tanaman buah Mangga, Pisang, Langsat, Alpukat, Durian. Budidaya
Pisang
Roa
di
Wongkai
Kecamatan
Ratahan Timur; d. Desa Lowatak dengan komoditi strawberry; e. Kecamatan Silian Raya, Tombatu Utara, dan Pasan, dengan budidaya tanaman semangka; f.
Kecamatan Pusomaen dengan budidaya Jeruk Ikan; dan
g. Pisang Abaca di seluruh kecamatan yang memiliki kesesuaian lahan dan iklim. (4)
Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh wilayah kabupaten, dengan komoditas
perkebunan
yang
dikembangkan
adalah
Kelapa, Cengkih, Kakao, Panilli, Pala, Kopi dan Aren terdapat di: (5)
Kawasan kebun raya dapat dikembangkan di lokasi ex pertambangan
Newmont
Minahasa
Raya
Kecamatan
Ratatotok. (6)
Kawasan perkebunan kelapa sawit dan karet dapat dikembangkan diseluruh wilayah sesuai dengan kajian
dan potensi kewilayahannya. (7)
Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di: a. Kecamatan Tombatu dengan jenis peternakan itik; b. Kecamatan Touluaan, Belang, dan Tombatu, dengan jenis peternakan Sapi Potong; dan Sapi Perah di Pisa dan Lowatak; c. Kecamatan Belang dan Kecamatan Ratatotok dengan jenis peternakan Kambing; d. Semua Kecamatan dengan jenis peternakan Ayam Buras, Ayam Ras pedaging/petelur, Burung Puyuh, Wallet; e. Kecamatan Ratahan dengan Ulat Sutera Emas; f.
Jenis Peternakan Babi tersebar di semua Kecamatan yang ada
g. Hijauan makanan ternak di semua kecamatan. Pasal 29 (1)
Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, terdiri atas: a. kawasan peruntukan perikanan tangkap; b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; c. Kawasan peruntukan pengolahan hasil perikanan; dan d. Kawasan peruntukan konservasi perairan.
(2)
Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di: a. Kecamatan Belang berupa Pengembangan TPI di Desa Borgo dan usaha Perikanan tangkap berupa ikan pelagis, Demersal dan jenis ikan laut lainya.
b. Kecamatan tangkap
Ratatotok
ikan
Pelagis
berupa
usaha
Demersal
perikanan
dan
jenis
ikan
lainnya. c. Kecamatan
Pusomaen
berupa
pembangunan
pelabuhan perikanan di Desa Bentenan dan usaha perikanan tangkap Ikan Pelagis, Ikan Demersal dan jenis ikan lainnya. (3)
Kawasan
peruntukan
perikanan
budidaya
air
tawar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan
Belang,
Ratahan
Timur,
Touluaan
Selatan,
Tombatu
Timur,
Kecamatan
Kecamatan Kecamatan
Ratahan,
Kecamatan
Touluaan,
Kecamatan
Tombatu,
Kecamatan
Kecamatan
Tombatu
Ratatotok,
Utara,
Kecamatan
Kecamatan Silian
Pasan,
Raya
dan
Kecamatan Pusomaen dengan komoditas antara lain berupa Ikan Mas, Ikan Nila, Lele dan Jenis ikan air tawar lainnya. (4)
Kawasan peruntukan perikanan budidaya air payau di Kecamatan Belang, Kecamatan Ratatotok dan Kecamatan Pusomaen dengan komoditas antara lain berupa ikan Bandeng, Udang, Kepiting dan Jenis ikan lainnya.
(5)
Kawasan Belang,
peruntukan Kecamatan
budidaya
Posumaen,
Laut
di
Kecamatan
Kecamatan
Ratatotok
antara lain berupa budidaya rumput laut, Ikan Karapu, dan jenis ikan laut lainnya serta budidaya Kerang Mutiara di Pulau Babi. (6)
Kawasan peruntukan sentra pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Belang, antara lain berupa pembangunan sarana
prasaranan
pengolahan
seperti
pabrik
es,
pembangunan Cold Storage di Kecamatan Ratatotok,
pengolahan ikan cakalang fufu, bakasang, dan hasil olahan lainnya. (7)
Untuk
mendukung
aktivitas
perikanan
di
wilayah
kabupaten Minahasa Tenggara maka ditetapkan kawasan Minapolitan
perikanan
budidaya
dan
kawasan
Minapolitan perikanan tangkap Kabupaten Minahasa Tenggara. (8)
Untuk menjaga kelestarian sumberdaya Kelautan dan Perikanan
di
Kabupaten
Minahasa
pos-pos
pengawasan
dikembangkan
Tenggara
Maka
sumber
daya
kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kecamatan Pusomaen, Belang, dan Ratatotok. (9)
Kawasan peruntukan konservasi perairan di Kecamatan Pusomaen
dan
Kecamatan
Ratatotok,
antara
lain
perlindungan sumber daya ikan, mangrove, terumbu karang dan padang lamun. Pasal 30 (1)
Kawasan
peruntukan
pertambangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, di wilayah kabupaten hanya terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan mineral yang meliputi mineral logam, mineral non logam dan batuan. (2)
Kawasan
peruntukan
pertambangan
mineral
logam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di: a. Kecamatan Ratatotok dengan bahan tambang emas; b. Kecamatan Belang dengan bahan tambang pasir besi; c. Kecamatan Pusomaen dengan bahan tambang pasir besi; d. Kecamatan Touluaan Selatan dengan bahan tambang
emas; e. Kecamatan Tombatu dengan bahan tambang logam emas f.
Kecamatan Tombatu Timur dengan bahan tambang logam emas
g. Kecamatan Tombatu Utara dengan bahan tambang logam emas h. Kecamatan Touluaan dengan bahan tambang logam emas (3)
Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdapat di Kecamatan
Ratatotok
dengan
bahan
tambang
batu
gamping. (4)
Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di: a. Kecamatan Belang dengan bahan tambang sirtu, andesit, dan batu; b. Kecamatan Ratatotok dengan bahan tambang sirtu; c. Kecamatan Ratahan Timur dengan bahan tambang lempung, batu apung dan trass; d. Kecamatan Ratahan dengan bahan tambang lempung dan trass; e. Kecamatan Pasan dengan bahan tambang sirtu, batu kali, dan pasir; f.
Kecamatan Tombatu dengan bahan tambang pasir vulkanik, dan andesit;
g. Kecamatan Tombatu Timur dengan bahan tambang trass dan batu; h. Kecamatan Silian Raya dengan bahan tambang pasir vulkanik, dan andesit;
i.
Kecamatan Touluaan dengan bahan tambang sirtu dan batu kali; dan
j.
Kecamatan Touluaan Selatan dengan bahan tambang andesit dan sirtu.
(5)
Kawasan peruntukan pertambangan rakyat mineral logam emas terdapat di Kecamatan Ratatotok dan Kecamatan Touluaan Selatan. Pasal 31
Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara diperuntukan bagi industri pangan, industri
logam dan
elektronik serta industri kimia dan bahan bangunan, yang terdapat di: a. Pengembangan
industri
pangan
berada
di
seluruh
Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai karakteristik dan potensi sumber daya di wilayah. b. Pengembangan industri logam dan elektronik, industri Kimia dan bangunan berada di Kawasan Kecamatan Belang dan Kecamatan Ratatotok c. Pembangunan
pabrik
semen
di
wilayah
Kecamatan
Ratatotok. d. Luas kawasan Industri sebagaimana huruf a dan b diatas diatur lebih lanjut di dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Minahasa Tenggara. e. Pengembangan industri Mikro kecil dan Menenggah dapat dikembangkan sesuai karakteristik dan potensi sumber daya di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. f.
Pengembangan industri sebagaimana huruf d di atas disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 32 (1)
Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, terdiri atas: a. kawasan peruntukan pariwisata Senibudaya; b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan c. kawasan peruntukan pariwisata buatan/ Wisata kuliner.
(2)
Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di: a. Kecamatan Ratatotok meliputi Musik Bambu; dan Maengket b. Kecamatan Pusomaen, meliputi Pesta Labuang Desa Bentenan, Tenun Tradisional Desa Bentenan, musik bambu, hadrah dan sambra; c. Kecamatan Belang, meliputi Kubur Keramat Desa Borgo,
Mandi
Sapar,
Tari
Kiting-Kiting,
musik
bambu, hadrah dan sambra; d. Kecamatan Ratahan, meliputi Pasak Wanua, Musik Bambu; Batu Koyo; Goa Wanua Tohurang e. Kecamatan Ratahan Timur, meliputi Gereja Tua Desa Wioi, Tari Salak Desa Pangu, Musik Bambu, Tari Maengket Desa Wioi f. Kecamatan Pasan, meliputi Kubur Raja Bantik Desa Liwutung, Musik Bambu; g. Kecamatan Tombatu, meliputi Lesung Batu Ratu Oki Desa Kali, Musik Bambu; h. Kecamatan Tombatu Timur, meliputi Musik Bambu; Maengket; Korgaya, cakalele i. Kecamatan Tombatu Utara, meliputi Musik Bambu; Maengket; Korgaya, cakalele
j. Kecamatan Silian Raya, meliputi Musik Bambu; k. Kecamatan Touluaan, meliputi Musik Bambu; dan l. Kecamatan
Touluaan
Selatan,
meliputi
Musik
Bambu. (3)
Kawasan
peruntukan
pariwisata
alam
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hururf b, terdapat di: a. Kecamatan
Ratatotok,
meliputi
Kawasan
Pantai
Lakban, Bukit Pengharapan, Pantai Montoi, Goa Alam desa Soyoan, Teluk Buyat, Taman Laut Teluk Totok, Pantai Wisata Pulau Hogou, Pantai Wisata Gemilang; Pulau Racun b. Kecamatan
Pusomaen, meliputi
Pantai Bentenan,
wisata bahari Taman Laut Tumbak, Hutan Bakau, Tanjung Merah dan pulau – pulau kecil lainnya; c. Kecamatan
Belang,
meliputi
Borgo, Panjat Tebing,
Pantai Hais,
Kawasan
Teluk
Pulau Keramat;
Sumur Bajo, Pulau Bohoi Besar, Pulau Bohoi Kecil dan Pulau Sangkeles. d. Kecamatan Ratahan meliputi Gunung Manimporok, Air Konde Kelurahan Wawali Pasan; Danau Lumpias. Danau Kinawakan e. Kecamatan Ratahan Timur, meliputi Hutan Lindung Gunung Potong dan Wisata Buah Salak Desa pangu; f. Kecamatan Pasan, meliputi Air Terjun Desa Poniki, Danau Mongawo Desa Liwutung; g. Kecamatan Tombatu, meliputi Danau Bulilin Desa Kali dan Batu Lesung Ratu Oki desa kali h. Kecamatan Tombatu Timur, meliputi Kolam Desa Molompar Raya, Danau Nanauan dan Kawasan Persawahan sebagai kawasan Agro Wisata;
i. Kecamatan Silian Raya, meliputi Gunung Soputan Desa Silian; dan j. Kecamatan Touluaan, meliputi Air Panas Kelewaha dan Danau Kawelaan Desa Lobu, k. Kecamatan Tombatu Utara, Desa Kuyanga meliputi Air Terjun l. Di
kawasan
lainnya
yang
memiliki
potensi
pengembangan objek wisata alam. (4)
Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di: a. Kecamatan
Ratahan,
meliputi
wisata
kuliner
Akenbuku; b. Kecamatan Ratahan Timur, meliputi wisata kuliner Dodol Salak Desa Pangu, Dodol Nenas Desa Wioi, dan Gula Aren Desa Pangu; dan c. Kecamatan Tombatu, meliputi wisata kuliner Rumah Makan Terapung Danau Bulilin, dan Mie Gado-gado. d. Kecamatan
Touluaan
meliputi
wisata
kuliner
memiliki
potensi
Sopulut. e. Disemua
Kecamatan
yang
pengembangan sesuai spesifikasi/kekhasan tempat. Pasal 33 Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i, meliputi: a. pembangunan yang mengacu pada tingkat kepadatan bangunan, terdiri atas: 1. permukiman dengan tingkat kepadatan sedang (50 – 150 rumah per hektar), meliputi wilayah Kecamatan
Ratahan, Ratahan Timur, Ratatotok, Belang, dan Tombatu; dan 2. permukiman dengan tingkat kepadatan rendah (< 50 rumah per hektar), meliputi wilayah Kecamatan Pusomaen, Pasan, Tombatu Timur, Tombatu Utara, Silian Raya, Touluaan, dan Touluaan Selatan. b. pembangunan dan pengembangan permukiman baru, terdiri atas: 1. pembangunan
dengan
konsep
LISIBA
BS
(Lingkungan Siap Banguan Berdiri Sendiri) akan dikembangkan
di
wilayah
Kecamatan
Ratahan,
Tombatu, Belang, dan Ratatotok; dan 2. pembangunan
dengan
konsep
intensifikasi
atau
pengembangan permukiman baru yang terbatas akan dikembangkan dengan memanfaatkan lahan-lahan yang belum terbangun pada kawasan perkotaan akan dikembangkan di wilayah Kecamatan Ratahan Timur, Pusomaen, Pasan, Tombatu Utara, Tombatu Timur, Silian Raya, Touluaan, dan Touluaan Selatan. Pasal 34 Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j, terdiri dari atas: a. kawasan pelatihan TNI Angkatan Darat (TNI AD) yang berlokasi di Gunung Potong di Kecamatan Ratahan Timur; b. kawasan
strategis
TNI
AD
yaitu
kawasan
Markas
Komando Distrik Militer (Kodim) di Ibukota Kabupaten dan kawasan Markas Komando Rayon Militer (Koramil) yang berkedudukan di setiap kecamatan;
c. kawasan untuk Pos TNI Angkatan Laut (TNI AL) pada kawasan pesisir yang terdapat di wilayah Kecamatan Belang, Ratatotok, dan Pusomaen; d. kawasan markas kepolisian pada setiap kawasan yang dinilai
memiliki
tingkat
kestrategisan
tinggi
dalam
mempertahankan stabilitas dan keamanan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, seperti Markas Kepolisian Resort (Polres) di Ibukota Kabupaten, Markas Kepolisian Sektor (Polsek) di seluruh wilayah kecamatan serta pembangunan Markas Sub Detasemen (Subden) Brigade Mobil
(Brimob)
di
Kecamatan
Ratatotok,
serta
pembangunan pos-pos polisi (Pospol) di wilayah tertentu seperti objek vital, bandara, pelabuhan, terminal serta fasilitas lainnya yang membutuhkan pengamanan pihak kepolisian; e. kawasan pusat olahraga berstandar internasional yang akan
dikembangkan
terpusat
di
wilayah
kecamatan
Ratahan, Belang, Pasan dan Ratatotok; f.
kawasan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Kecamatan Ratahan;
g. kawasan pusat pengembangan olahraga air dan juga merupakan bagian dari pengembangan wisata bahari di wilayah Kecamatan Ratatotok dan Kecamatan Belang; h. kawasan pusat pengembangan kesehatan yang berupa Rumah
Sakit
berstandard
internasional
di
wilayah
Kecamatan Ratahan; i.
kawasan
pusat
pengembangan
pendidikan
tinggi
di
wilayah Kecamatan Ratahan; j.
kawasan/lokasi
pembangunan
menara-menara/tower
penangkal
dan
pengembangan
petir
yang
tersebar
diseluruh wilayah kabupaten yang rawan terhadap petir berdasarkan hasil kajian khusus; k. Lokasi Sekolah Pelayaran di Kecamatan Belang dan sekitarnya sesuai dengan potensi kewilayahannya; l.
lokasi Sekolah Pertambangan di Kecamatan Ratatotok;
m. pengembangan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di Kecamatan Ratatotok; n. lokasi Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Tombatu Timur; o. pengembangan Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan Silian Raya, Kecamatan Ratahan Timur dan Kecamatan Tombatu; p. pembangunan
laboratorium
kesehatan
di
kecamatan
Ratahan; q. kawasan pusat pengembangan pendidikan kesehatan di wilayah Kecamatan Ratahan, Kecamatan Pasan dan Kecamatan Tombatu Timur; r.
kawasan Pusat Pemerintahan di Kecamatan Ratahan;
s. kawasan Pusat Pengembangan Pendidikan Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas sederajat tersebar di seluruh Kecamatan; t.
lokasi
pengembangan
pusat
penanganan
pemadam
kebakaran di wilayah Kecamatan Ratahan, Belang, dan Tombatu; u. kawasan
Tempat
Pemakaman
Umum
(TPU)
akan
dikembangkan di setiap wilayah kecamatan yang akan dipadukan dengan pengembangan RTH pada masingmasing kawasan tersebut; v. lokasi pengembangan pentas budaya/teater di wilayah Ibu Kota Kabupaten Minahasa Tenggara.
w. tempat Pelelangan Ikan terdapat di Kecamatan Pusomaen, Kecamatan Belang dan Kecamatan Ratatotok; x. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bitung di Wilayah Kecamatan Belang dan sekitarnya; dan y. lokasi Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
(SPBU)
dan
sejenisnya
tersebar
di
seluruh
kecamatan se Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan potensi dan kebutuhan serta lokasi pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG) dan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) di lokasi tertentu sesuai kebutuhan. BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS Pasal 35 (1)
Kawasan
strategis
yang
ada
di
wilayah
kabupaten
Minahasa Tenggara, terdiri dari: a. kawasan strategis provinsi; dan b. kawasan strategis kabupaten. (2)
Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 36
Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. kawasan koridor pantai selatan meliputi wilayah pesisir Kecamatan
Pusomaen,
Belang
dan
Ratatotok,
yang
merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan b. kawasan DAS yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten yang
merupakan
kawasan
strategis
dari
sudut
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Pasal 37 (1)
Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kawasan
strategis
dari
sudut
kepentingan
pertumbuhan ekonomi; b. kawasan
strategis
dari
sudut
kepentingan
sosial
budaya; c. kawasan
strategis
dari
sudut
kepentingan
pendayagunaan sumberdaya alam; d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. (2)
Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. kawasan strategis pusat pemerintahan dan pendidikan di Kecamatan Ratahan; b. kawasan pusat perdagangan dan jasa di wilayah Kecamatan Ratahan yang ditetapkan sebagai PKW; c. kawasan pusat pengembangan industri perikanan untuk
menunjang
kawasan
pesisir
Ratatotok; dan
pengembangan pantai
Minapolitan
Pusomaen,
Belang,
di dan
d. kawasan pusat pengembangan industri pertanian di Kecamatan Ratahan Timur, Pasan, Tombatu, Tombatu Timur, Tombatu Utara, Silian Raya, Touluaan, dan Touluaan Selatan, sesuai dengan potensi unggulan dari masing-masing wilayah. (3)
Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Kawasan Budaya Batulesung, Ratu Oki, Kali, di Tombatu; b. Kawasan Kubur Raja Bantik Kecamatan Ratahan; c. Kawasan
Budaya
Pesta
Adat
Labuang
Bentenan
Kecamatan Pusomaen; d. Kawasan Sport Centre di Kecamatan Ratahan, Pasan, Belang dan Ratatotok; dan e. Kawasan strategis pariwisata bahari yang berlokasi di Bentenan,
Hais,
Lakban;
pariwisata
tirta
yang
berlokasi di Air Konde Danau Lumpias. (4)
Kawasan strategis dari sudut kepentingan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Kawasan strategis DAS Molompar sebagai sumber energi listrik bagi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Poniki; b. Kawasan strategis bendungan dan Daerah Irigasi Ranombolay
yang
berfungsi
sebagai
penyedia
kebutuhan air bagi kegiatan pertanian yang mampu melayani area seluas kurang lebih 1.157 Hektar; c. Kawasan strategis pengembangan Sumber Mata Air yang terletak di Kalatin-Ratahan dengan debit kurang lebih 60 liter per detik serta di Kecamatan Tombatu
Timur, Kecamatan Tombatu Utara, Kecamatan Belang, Kecamatan Touluaan dan Kecamatan Ratatotok; dan d. Kawasan strategis Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) di Sungai Makalu dengan debit air kurang lebih 250 liter per detik dan di Sungai Belang dengan debit air kurang lebih 200 liter per detik; (5)
Kawasan
strategis
dari
fungsi
lingkungan
hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas a. kawasan
strategis
konservasi
kepulauan
di
Kecamatan Ratatotok, Belang dan kawasan strategis konservasi bawah laut di Pulau Batutoli di Ratatotok, Taman
Laut
Tumbak,
dan
Pantai
Bentenan
di
Kecamatan Pusomaen; b. kawasan
Pantai
Lakban
dan
Teluk
Buyat
di
Kecamatan Ratatotok; c. kawasan strategis konservasi pulau Kepulauan di Kecamatan Ratatotok, Belang dan Pusomaen; d. kawasan
strategis
gunung
berapi
Soputan
Kecamatan Ratahan, Pasan, Ratahan Timur,
di
Silian
Raya, Tombatu, Tombatu Timur, Tombatu Utara dan kecamatan Touluaan; e. Kawasan strategis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumput Tinja (IPLT) kabupaten yang berlokasi di Kecamatan Ratahan, Kecamatan Belang dan kecamatan lainnya sesuai kebutuhan. f. kawasan
strategis
sungai
di
Tababo
dan
Kalait
(pemanfaatan sumber daya air untuk situ atau danau buatan sebagai sumber air irigasi dan perikanan darat); dan
g. kawasan
Danau
Bulilin
di
wilayah
Kecamatan
Tombatu. Pasal 38 (1)
Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara disusun Rencana Rinci Tata
Ruang
berupa
Rencana
Tata
Ruang
Kawasan
Strategis Kabupaten. (2)
Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Pasal 39 (1)
Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
(2)
Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui
penyusunan
dan
pelaksanaan
program
pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya. (3)
Perkiraan
pendanaan
program
pemanfaatan
ruang
disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 40 (1)
Program
pemanfaatan
ruang
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi
program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2)
Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
(3)
Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 41 (1)
Ketentuan
pengendalian
pemanfaatan
ruang
wilayah
Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten. (2)
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi; b. ketentuan perizinan; c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi.
Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pasal 42 (1)
Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
(2)
Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana wilayah, terdiri atas : 1. kawasan sekitar prasarana transportasi; 2. kawasan sekitar prasarana energi; 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
(3)
Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan Pasal 43
(1)
Perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan
rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; (2)
Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya; dan
(3)
Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 44
(1)
Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri atas : a. izin prinsip; b. izin lokasi; c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; d. izin lingkungan; dan e. izin mendirikan bangunan;
(2)
Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif Pasal 45
(1)
Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah
daerah
pengenaan disinsentif;
dalam
pemberian
insentif
dan
(2)
Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
(3)
Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 46 (1)
Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat; dan
(2)
Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya. Pasal 47
(1)
Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), terdiri atas: a. ketentuan
umum
insentif
sebagaimana
yang
dimaksud pada ayat (1) meliputi : 1. pemberian keringanan atau penundaan pajak (tax holiday) dan kemudahan proses perizinan; 2. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin; 3. pemberian
kompensasi
terhadap
kawasan
terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta
dapat
menimbulkan
dampak
terhadap
lingkungan; dan/atau 4. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif. b. pemberian insentif khusus ditujukan pada pola ruang
tertentu
yang
dinilai
harus
didorong
pemanfaatannya, meliputi : 1. kawasan perikanan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dan darat; 2. kawasan wisata dalam upaya mempertahankan kelestarian
lingkungan
pelestarian
budaya
alami
dan
tradisional
menjaga
daerah
dan
peninggalan bersejarah yang ada; dan 3. kawasan
pertanian
pemanfaatan
ruang
untuk
mengoptimalkan
guna
peningkatan
pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah. (2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 48
(1)
Disinsentif
yang
dikenakan
kepada
masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), terdiri atas : a. ketentuan pemberian disinsentif meliputi : 1. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan
komersial,
daerah
yang
memiliki
tingkat
kepadatan tinggi; 2. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi; 3. peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah yang
tidak
dipacu
pengembangannya,
atau
pengembangannya dibatasi; dan 4. penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung. b. pemberian disinsentif khusus ditujukan pada pola ruang tertentu yang dinilai harus dibatasi dan/atau dikendalikan pemanfaatannya, meliputi : 1. kawasan hutan lindung; 2. kawasan sempadan pantai, danau, sungai, dan mata air; dan 3. kawasan rawan bencana, meliputi rawan bencana gunung
berapi,
longsor,
gempa,
gelombang
pasang/tsunami; dan banjir. (2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Arahan Sanksi Pasal 49
(1)
Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah
daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang. (2)
Pengenaan sanksi dilakukan terhadap : a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang; b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; d. pemanfaatan
ruang
tidak
sesuai
dengan
izin
pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; e. pelanggaran
ketentuan
yang
ditetapkan
dalam
persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. Pasal 50 (1)
Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif. (2)
Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pembongkaran bangunan; f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau g. denda administratif. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 51
(1)
Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, b dan c yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
(2)
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana pejara
paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (3)
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 52
(1)
Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh pejabat
berwenang
berdasarkan
RTRW
Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). (2)
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3)
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana pejara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(4)
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah). Pasal 53 Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
Pasal 54 Setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
BAB IX KELEMBAGAAN Pasal 55 (1)
Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
(2)
Tugas,
susunan
organisasi,
dan
tata
kerja
badan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
BAB X PERAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 56 Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak: a. berperan
dalam
pemanfaatan
proses
ruang,
dan
perencanaan
tata
ruang,
pengendalian
pemanfaatan
ruang; b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah; c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya
sebagai
akibat
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; e. mendapat
perlindungan
dari
kegiatan-kegiatan
yang
merugikan; dan f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang. Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 57 Kewajiban meliputi:
masyarakat
dalam
penataan
ruang
wilayah
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Pasal 58 (1)
Pelaksanaan ruang
kewajiban
sebagaimana
masyarakat dimaksud
dalam pada
penataan Pasal
57
dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan (2)
Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang. Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 59
Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 60 Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa : a. memberikan masukan mengenai : 1. penentuan arah pengembangan wilayah; 2. potensi dan masalah pembangunan; 3. perumusan rencana tata ruang; dan 4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang. b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat. Pasal 61 Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa: a. melakukan
kegiatan
pemanfaatan
ruang
yang
sesuai
dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; c. memberikan
dukungan
bantuan
teknik,
keahlian,
dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang; d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal
serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; e. melakukan
kerjasama
pengelolaan
ruang
dengan
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab
untuk pencapaian
tujuan penataan ruang; f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA; g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak
lain
apabila
kegiatan
pembangunan
yang
dilaksanakan merugikan. Pasal 62 Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa: a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; b. turut
serta
memantau
dan
mengawasi
pelaksanaan
kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang; c. melaporkan
kepada
instansi/pejabat
yang
berwenang
dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya
indikasi
kerusakan
dan/atau
pencemaran
lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan e. mengajukan
gugatan
pembatalan
izin
dan/atau
penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana
tata
ruang
kepada
instansi/pejabat
yang
berwenang. Pasal 63 (1)
Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
(2)
Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati; dan
(3)
Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati. Pasal 64
Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah
membangun
sistem
informasi
dan
dokumentasi
penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pasal 65 Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 66 (1)
RTRW
Kabupaten
sebagaimana
dimaksud
dilengkapi
dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 – 2033 dan album peta skala 1:50.000; dan (2)
Buku RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 67
(1)
Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2)
Dalam
kondisi
lingkungan
strategis
tertentu
yang
berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan
batas
teritorial
wilayah
yang
ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3)
Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
(4)
Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhada bagian wilayah Kabupaten
Minahasa
Tenggara
yang
kawasan
hutannya
belum
disepakati pada saat Peraturan Derah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan. (5)
Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Kabupaten Minahasa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 68
(1)
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang
Daerah
yang
telah
ada
dinyatakan
berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2)
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 1. untuk
yang
pembangunannya,
belum izin
tersebut
dilaksanakan disesuaikan
dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk
yang
sudah
dilaksanakan
pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan
tidak
memungkinkan
untuk
dilakukan
penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak. c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut: 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
