SALINAN
BUPATI MALUKU TENGGARA PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PRIORITAS DANA DESA DAN ALOKASI DANA OHOI TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALUKU TENGGARA, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa maka perlu diatur Prioritas Dana Desa dan Dana Ohoi Tahun 2016; b. bahwa dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 – 2018 yang mencakup program dan kegiatan serta sasaran yang dicapai, maka perlu dijabarkan dalam prioritas program dan kegiatan di tingkat ohoi; c.
Mengingat
:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Prioritas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016.
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daeran Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negera Nomor 5539); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negera Nomor 5558); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negera Nomor 5717); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negera Nomor 5694); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 Seri D); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2009); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 2009 Seri D); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015 Nomor 12). MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS DANA DESA DAN ALOKASI DANA OHOI TAHUN 2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara. 4. Pemerintahan Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten; 6. Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Ohoi adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Ohoi dan Badan Permusyawaratan Ohoi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Badan Saniri Ohoi selanjutnya disingkat BSO, adalah lembaga permusyawaratan dan permufakatan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang keanggotaannya dipilih dari penduduk ohoi dan bersama-sama Kepala Ohoi menetapkan Peraturan Ohoi. 9. Badan Saniri Adat adalah lembaga atau badan yang menghimpun para Kepala Faam/Marga berfungsi sebagai Badan Adat yang bersama-sama Orang Kay membentuk Peraturan Ratshap, Ohoi, mengawasi pelaksanaan tugas dari Rat, Orang Kai dan Kepala Soa atau nama lain, serta merupakan badan yang
mendampingi Rat, Orang Kay, Kepala Ohoi Rat, Kepala Soa dalam memimpin Ratshap dan Ohoi sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya. 10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditrenasfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 11. Alokasi Dana Ohoi adalah dana yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Maluku Tenggara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. 12. Pendapatan Asli Ohoi adalah sumber pendapatan ohoi yang diperoleh dari hasil usaha ohoi yang sah yang dapat dinilai dengan uang.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PRIORITAS Pasal 2 (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Ohoi adalah untuk menyesuaikan dan mensinergis pembangunan di tingkat Pusat, Daerah dengan pembangunan di tingkat Ohoi dalam rangka pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kelembagaan ohoi. (2) Tujuan prioritas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah : a. memberi arah prioritas pembangunan kepada Ohoi dalam merumuskan perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan serta pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Ohoi; b. memberikan penekanan pada bidang dan kegiatan yang harus diprioritaskan pada tahun 2016 agar dapat terukur sesuai dokumen perencanaan di tingkat Pusat (RPJMN) dan dokumen perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten (RPJMD); c. memudahkan ohoi dalam menentukan bidang dan kegiatan prioritas ditingkat ohoi yang sesuai dengan dokumen perencanaan di tingkat Pusat dan Daerah. (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Ohoi Tahun 2016 ini sekaligus merupakan standarisasi untuk mengukur pengalokasian dana, pemanfaatan dana yang tergambar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi Tahun 2016. BAB III PRESENTASE DAN PRIORITAS DANA Pasal 3 (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Ohoi dengan besaran presentase sebagai berikut : a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (30%); b. Bidang Pembangunan Ohoi (30%); c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (15%); d. Bidang Perberdayaan Masyarakat (24%). (2) Presentasi (%) Prioritas dana desa dan Alokasi Dana Ohoi dimaksud pada Ayat (1) untuk mencegah kecenderungan pembiayaan hanya pada bidang tertentu.
(3) Prioritas dana desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) di atas dijabarkan dalam APBOhoi dengan sumber pembiayaan dari dana desa dan Alokasi Dana Ohoi. Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai bidang dan kegiatan sebagai berikut: a. Bidang Pembangunan Ohoi mencakup kegiatan sebagai berikut : 1. Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman terdiri dari kegiatan : 1.1. Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut; 1.2. Rehabilitasi pemeliharaan jogging path track wisatawan; 1.3. Pembangunan rabat beton/pengerasan jalan dan pagar ohoi; 1.4. Pemeliharaan saluran tersier; 1.5. Pembangunan pusat pembibitan Ohoi; 1.6. Pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air; 1.7. Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumahrumah penduduk. 2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan mencakup : 2.1. Pembangunan penambahan ruangan rawat inap, poskesdes/ posyandu; 2.2. Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitasi jamban publik/keluarga; 2.3. Pengadaan tambahan peralatan kesehatan poskesdes/posyandu; 2.4. Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll) ; 2.5. Pengadaan tambahan peralatan kesehatan (emergency poskesdes); 2.6. Pembangunan/pemeliharaan Poskesdes/Polindes; 2.7. Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk puskesdes/polindes. 3. Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan meliputi : 3.1. Membangun amphitheater di ruang publik pantai; 3.2. Penambahan bahan-bahan promosi buku edukasi tentang pantai dan laut; 3.3. Membangun fasilitas penunjang acara tradisi; 3.4. Pembangunan gedung PAUD/TK milik Ohoi; 3.5. Pembangunan Sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja; 3.6. Pembangunan gedung/taman seni/museum Ohoi; 3.7. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (benda purbakala, Woma); 3.8. Pembangunan Gedung PAUD/TK Ohoi; 3.9. Pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja; 3.10. Pengadaan peralatan seni tradisi (Tipa, Suling, watfuar, rebana dan peralatan tradisonal lain); 3.11. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (Ohoi Tom, Woma dll). 4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat meliputi pembangunan dan pemelihataan sarana dan prasarana produksi dan distribusi terdiri dari kegiatan : 4.1. Pembangunan pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/seareef; 4.2. Rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu; 4.3. Rehab pasar ikan;
4.4.
Membangun pusat layanan penggilingan padi ladang/jagung hasil pertanian masyarakat; 4.5. Pengadaan kompos/pupuk kandang; 4.6. Pelayanan penggilingan padi/jagung dan enbal hasil pertaian ohoi; 4.7. Pengembangan usaha kompos/pupuk kandang. 5. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup terdiri dari : 5.1. Konservasi tukik penyu dan terumbu karang/coral seareef 5.2. Pembangunan cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau; 5.3. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata; 5.4. Membangun rintisan listrik Ohoi tenaga angin/matahari; 5.5. Membangun sumur resapan/embung; 5.6. Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah ohoi; 5.7. Membangun rintisan listrik ohoi tenaga mikro hidro; 5.8. Membangun sarana pengelolaan minyak jarak, minyak goreng kelapa, gula merah. b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup kegiatan sebagai berikut : 1. Peningkatan investasi ekonomi ohoi melalui pengadaan. Pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan terdiri dari : 1.1. Pemeliharaan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau; 1.2. Kursus/pelatihan kerajinan tangan (handycraft) berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut); 1.3. Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi wisata; 1.4. Pelatihan pembuatan barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, ukiran kayu, kulit kerang, anyaman bambu/rotan, anyaman daun/guci, suram dll); 1.5. Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerja sama Ohoi dengan perusahan; 1.6. Bantuan alat pengolahan kopra, pemintalan/alat tenun tradisional. 2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangan oleh BUMO – BUM antar Ohoi, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi lainnya yang terdiri dari : 2.1. Pelatihan kewirausahaan ohoi untuk pemuda; 2.2. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMO dan BUM antar Ohoi; 2.3. Investasi Usaha ekonomi Ohoi dan usaha ekonomi rumahan; 2.4. Musyawarah insentif pembentukan BUMO; 2.5. Pelatihan manajemen usaha untuk BUMO dan usaha ekonomi masyarakat. 3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Ohoi yaitu : 3.1. Musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/talas/ubi/hasil pertanian; 3.2. Workshop Business Plan; 3.3. Musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/Ubi/talas/ jagung dll; 3.4. Pelatihan pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian; 4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Ohoi yang terdiri dari : 4.1. Pelatihan paralegal ohoi; 4.2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di ohoi untuk warga;
4.3. Pelatihan penyelesaian mediasi atau kekerasan dalam rumah tangga. 5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat terdiri dari : 5.1. Festival makanan laut higienis “pesisir laut”; 5.2. Lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat “anak pantai”; 5.3. Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khusus bagi buruh/karyawan dari Ohoi yang bekerja di pabrik rokok; 5.4. Bazar produk kerajinan tangan/produk insdustri rumah tangga; 5.5. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga; 5.6. Sosialisasi ancaman penyakit musim hujan/kemarau; 5.7. Bazar jamu dan obat-obat tradisional Ohoi. 6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan ohoi yang terdiri dari : 6.1. Pelatihan pengelolaan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap; 6.2. Membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga pelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi; 6.3. Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan; 6.4. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan. 7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup yaitu : 7.1. Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi; 7.2. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna. c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan mencakup kegiatan : 1. Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan yaitu: 1.1. Pembinaan/pelatihan dan peningkatan kapasitas kelembagaan adat (kelompok adat, Seniri, Soa dan tokoh adat dan perangkat adat lainnya); 1.2. Pembinaan/pelatihan dan peningkatan kapasitas Tim Pengerak PKK Ohoi; 1.3. Pembinaan, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan kader posyandu; 1.4. Pembinaan, peningkatan aktivitas dan kesejahteraan PAUD dan TK; 1.5. Pembinaan, peningkatan kapasitas Karang Taruna/pramuka serta kegiatan kepemudaan atau remaja dan anak yang berada dalam lingkup gereja/masjid. 2. Penunjang kelembagaan melalui pemberian tunjangan/insentif untuk perangkat adat, posyandu dan kelembagaan kemasyarakatan lainnya. Pasal 5 Prioritas penggunaan Alokasi Dana Ohoi sesuai bidang dan kegiatan sebagai berikut : a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari program dan kegiatan: 1. Penghasilan Tetap Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi; 2. Tunjangan Kepala Ohoi, Perangkat Ohoi dan perangkat Adat; 3. Tunjangan Badan Saniri; 4. Administrasi Perkantoran terdiri dari :
4.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 4.2. Penyediaan jasa Komunikasi, Air dan Listrik; 4.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 4.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 4.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 4.6. Penyediaan makan dan minum rapat; 4.7. Rapat koordinasi ke Luar Ohoi; 4.8. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Non Teknis. 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 5.1. Pengadaan/pemeliharaan peralatan gedung kantor; 5.2. Pengadaan/pemeliharaan perlengkapan gedung kantor. 6. Peningkatan Kapasitas Perangkat Ohoi dan BSO : 6.1. Pendidikan informal Aparatur Ohoi; 6.2. Pelatihan/Bimtek Perangkat Ohoi/BSO. b. Bidang Pembangunan Ohoi terdiri dari program dan kegiatan : 1. Sarana Prasarana Pemerintahan : 1.1. Pembangunan Kantor/Balai Ohoi; 1.2. Pengadaan/Sertifikasi tanah Ohoi. 2. Sarana Prasarana Pendidikan : 2.1. Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD; 2.2. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Guru. 3. Sarana Prasarana Kesehatan : 3.1. Pembangunan/Rehabilitasi Poskesdes; 3.2. Pembangunan/Rehabilitasi Posyandu; 3.3. Pembangunan Sarana MCK. 4. Sarana Prasarana Ekonomi: 4.1. Pembangunan Pasar Ohoi; 4.2. Pembangunan Gudang Lumbung Ohoi. 5. Sarana Prasarana Perhubungan dan Transportasi : 5.1. Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Tunggu Pelabuhan Ohoi; 5.2. Pembangunan/Rehabilitasi Tambatan Perahu Ohoi. 6. Sarana Prasarana Umum : 6.1. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah; 6.2. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana prasarana air bersih Ohoi; 6.3. Pengadaan/pemeliharaan energy listrik Ohoi; 6.4. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Olah Raga; 6.5. Pembangunan/Pemeliharaan Pagar Ohoi. c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari Program dan kegiatan : 1. Pengembangan Ekonomi Produktif : 1.1. Pengadaan peralatan perikanan budidaya; 1.2. Pengadaan peralatan perikanan tangkap; 1.3. Pengadaan peralatan Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan; 1.4. Pengadaan peralatan Industri kecil dan Pertukangan; 2. Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat : 2.1. Pelatihan usaha ekonomi Produktif; 2.2. Pembentukan dan pengembangan koperasi unit ohoi; 2.3. Pengembangan pelestraian dan konservasi hutan dan perairan. d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari program dan kegiatan : 1. Pembinaan Kelembagaan Sosial : 1.1. Inventarisasi dan pendataan PMKS; 1.2. Pembinaan Organisasi Pemuda; 1.3. Pembinaan/Pengembangan Olah Raga. 2. Pembinaan Kelembagaan Adat : 2.1. Penyelenggaraan Upacara/Rapat/Sidang Adat;
2.2. Pengembangan/pembinaan sanggar seni; 2.3. Pemberian insentif kelembagaan adat. Pasal 6 (1) Prioritas Penggunaan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Ohoi digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang tidak didanai dalam program dan kegiatan dana desa dan alokasi dana desa. (2) Program dan Kegiatan yang dibiayai dari Pendapatan Asli Ohoi harus tergambar dalam program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi. BAB IV PENENTUAN PRIORITAS Pasal 7 (1) Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Ohoi serta Pendapatan Asli Ohoi disepakati prioritas program dan kegiatan melalui Musyawarah Ohoi. (2) Peserta Musyawarah Ohoi terdiri dari Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi, Badan Saniri Ohoi, Badan Saniri Adat, Perangkat Adat, Soa, Saniri, Pengurus PKK Ohoi, Kader Posyandu, Pengelola PAUD, Perwakilan dari kelompok Pemberdayaan Ohoi, unsur agama, unsur pendidikan, unsur kepemudaan, unsur Perempuan, Tenaga Medis (Puskesmas, Puskesdes, Polindes) dan Pendamping Ohoi dan/atau Pendamping lokal serta SKPD Binaan. (3) Hasil keputusan musyawarah ohoi sebagaimana dimaksud dimuat dalam Berita Acara Ohoi dan disertai daftar persetujuan kesepakatan hasil musyawarah ohoi disertai daftar hadir sekaligus hasil musyawarah ohoi menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Ohoi dan APBOhoi. (4) Berita Acara Musyawarah Ohoi menjadi lampiran dari Rencana Kerja Pemerintah Ohoi yang tak terpisahkan dari Peraturan Ohoi tentang RKP Ohoi. Pasal 8 (1) Penentuan Prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 di atas dilakukan dengan memperhatikan tipologi ohoi, potensi dan karakteristik serta kearifan lokal ohoi. (2) Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud sekaligus menjadi dokumen Musrenbang Ohoi. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 9 (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan melakukan pengawasan terhadap penentuan prioritas penggunaan dana desa, alokasi dana ohoi dan penggunaan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Ohoi dan pendapatan lainnya. (2) Camat wajib memfasilitasi pelaksanaan prioritas penentuan program dan kegiatan dalam musyawarah ohoi yang melibatkan semua unsur dalam masyarakat. (3) Pembinaan dan Pendampingan prioritas program dan kegiatan dilakukan oleh SKPD Binaan Ohoi dan juga oleh Pendamping Ohoi dan Pendamping lokal.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di Langgur pada tanggal, 5 Februari 2016 BUPATI MALUKU TENGGARA, Cap/ttd. Diundang di Langgur pada tanggal, 5 Februari 2016
ANDERIAS RENTANUBUN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, Cap/ttd. PETRUS BERUATWARIN
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
P. B. ROY RAHAJAAN, SH, M.Si NIP. 19680529 198803 1 004
