SALINAN BUPATI MALUKU TENGGARA PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS APARATUR OHOI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALUKU TENGGARA, Menimbang : a.
bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta aturan pelaksanaannya yang mengatur keuangan desa;
b.
bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan Aparatur Ohoi maka perlu mengatur tentang Perjalanan Dinas Aparatur Ohoi;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Aparatur Ohoi.
: 1.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir
Mengingat
2. 3. 4.
5.
6. 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. 17.
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daeran Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3); Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negera Nomor 5539); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negera Nomor 5558); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negera Nomor 5717); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negera Nomor 5694); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam
18.
19.
20.
21.
Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A); Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 Seri D); Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2009); Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 2009 Seri D). MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEREJALANAN DINAS APARATUR OHOI BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara yang selanjutnya Dalam Peraturan Bupati ini disebut Bupati. 4. Pemerintahan Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten. 6. Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Ohoi adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Ohoi dan Badan Saniri Ohoi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Badan Saniri Ohoi adalah badan/lembaga yang melaksankan fungsi legislatif dan merupakan perwakilan dari penduduk ohoi yang dipilih secara demokratis serta bersama-sama Kepala Ohoi membentuk peraturan ohoi. 9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Ohoi adalah dana yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Maluku Tenggara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. 11. Pendapatan Asli Ohoi adalah sumber pendapatan ohoi yang diperoleh dari hasil usaha ohoi yang sah yang dapat dinilai dengan uang. 12. Perangkat Ohoi adalah unsur staf dan unsur pelaksana yang membantu Kepala Ohoi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi selanjutnya disingkat APBOhoi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Ohoi. 14. Perjalanan Dinas adalah kegiatan kepala Ohoi dan perangkat Ohoi serta Badan Saniri Ohoi dalam melaksanakan tugas kedinasan diluar Kantor/Ohoi.
BAB II PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas adalah Kepala Ohoi, Perangkat Ohoi dan Badan Saniri Ohoi. (2) Besaran biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan ohoi sebagaimana terlampir. BAB III SISTEM PERJALANAN DINAS Pasal 3 (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas hanya mencakup biaya transportasi Pulang Pergi sebagaimana daftar terlampir yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Bupati ini. (2) Ohoi dapat menambah komponen-komponen atas biaya perjalanan dinas yang bersumber dari Pendapatan Asli Ohoi. (3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sebelum dilaksanakan perjalanan dinas. Pasal 4 (1) Bentuk dan format administrasi pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini. (2) Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bersama lampirannya untuk Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi ditandatangani oleh Kepala Ohoi. (3) Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bersama lampirannya untuk Ketua dan Anggota Badan Saniri Ohoi ditandatangani oleh Ketua BSO. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjalanan dinas aparatur pemerintahan Ohoi. (2) Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan melaporkan kepada Bupati setiap bulan.
(3) SKPD Binaan wajib melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan melaporkan kepada Bupati setiap bulan. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis. Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di Langgur pada tanggal, 5 Februari 2016 BUPATI MALUKU TENGGARA, Cap/ttd. ANDERIAS RENTANUBUN Diundangkan di Langgur pada tanggal, 5 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, Cap/ttd. PETRUS BERUATWARIN
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
P. B. ROY RAHAJAAN, SH, M.Si NIP. 19680529 198803 1 004
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 19 TAHUN 2016 TANGGAL 5 FEBRUARI 2016
BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DARI IBUKOTA KECAMATAN KE IBUKOTA KABUPATEN NO
TUJUAN PERJALANAN DINAS
1
2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Kei Kecil Manyeuw Hoat Sorbay Kei Kecil Timur Kei Kecil Timur selatan Kei Kecil Barat Kei Besar Kei Besar Selatan Kei Besar Selatan Barat Kei Besar Utara Timur Kei Besar Utara Barat
BIAYA (Rp) Darat Laut 3
KET.
4
50.000 100.000 100.000 100.000 150.000 200.000 500.000 600.000 -
100.000 150.000 100.000 200.000 100.000
5
Pulang-Pergi
BIAYA TRANSPORTASI DARI OHOI KE IBUKOTA KECAMATAN NO 1
I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 II 1 2 3 4 5 6
KECAMATAN / OHOI 2
KECAMATAN KEI KECIL Langgur-Kelurahan Ohoijang Watdek Langgur – Wearlilir Langgur – Faan Langgur – Sathean Langgur – Ibra Langgur – Ngabub Langgur – Kolser Langgur – Kelanit Langgur – Loon Langgur – Ohoidertawun Langgur – Ohoider Atas Langgur – Dudunwahan Langgur – Letman Langgur – Sitniohoi KECAMATAN MANYEUW Rumadian – Debut Rumadian – Namar Rumadian – Selayar Rumadian – Lairngangas Rumadian – Ngilngof Rumadian – Ohoililir
BIAYA TRANSPORTASI (Rp) DARAT LAUT 3
4
50.000 50.000 50.000 150.000 175.000 175.000 50.000 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
-
50.000 200.000 200.000 200.000 250.000 250.000
-
KETERANGAN 5
Pulang-Pergi
Pulang-Pergi
7 8 III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VI 1 2 3 4 5 6 7
Rumadian – Ohoiluk Rumadian – Ngayub KECAMATAN HOAT SORBAY Tetoat - Dian Pulau Tetoat - Dian Darat Tetoat – Letvuan Tetoat – Evu Tetoat – Warwut Tetoat – Ngursit Tetoat – Madwat Tetoat – Wirin Tetoat – Wab Tetoat – Ohoibadar Tetoat – Watngil Tetoat – Arso KECAMATAN KEI KECIL TIMUR Rumat – Wain Rumat – Semawi Rumat – Iso Rumat – Disuk Rumat – Wain Baru Rumat – Marfun Rumat – Revav Rumat – Raat Rumat – Abean Rumat – Watngon Rumat – Yaf Awun Rumat – Tenbuk Rumat – Denwet Rumat – Ohoilus Rumat – Mastur Rumat – Mastur Baru Rumat – Ohoinol KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN Elaar Let - Ohoi Ngurwul Elaar Let - Garara Elaar Let - Elaar Lamagorang Elaar Let - Elaar Ngursoin Elaar Let - Danar Lumefar Elaar Let - Danar Ternate Elaar Let - Danar Ohoiseb Elaar Let - Sare Elaar Let - Uf Elaar Let - Maar KECAMATAN KEI KECIL BARAT Ohoira – Ohoidertutu Ohoira – Matwair Ohoira – Somlain Ohoira – Ohoiren Ohoira – Warbal Ohoira - Ur Pulau Ohoira - Tanimbar Kei
100.000 150.000
-
150.000 100.000 100.000 150.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
-
100.000 100.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000 150.000 100.000 100.000 100.000 150.000
-
Pulang-Pergi
Pulang-Pergi
Pulang-Pergi 100.000 100.000 150.000 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 100.000 200.000 -
300.000 500.000
Pulang-Pergi
8 9 VII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IX
Ohoira – Ohoidertom Ohoira – Yatwav KECAMATAN KEI BESAR Elat – Depur Elat – Rahareng Elat – Rahareng Atas Elat - Wulurat Elat - Lerohoilim Elat – Harangur Elat – Udar Elat – Daftel Elat – Karkarit Elat – Werka Elat – Elralang Elat – Wakol Elat – Ngurdu Elat – Soindrat Elat – Wermaf Elat –Bombai Elat – Watsin Elat – Sirbante Elat – Ngat Elat – Yamtel Elat – Nabaheng Elat – Waurtahit Elat – Waur Elat – Ngefuit Elat – Ngefuit Atas Elat – Ohoiel Elat – Ohoiwait Elat – Watuar Elat – Mataholat Elat – Ohoinangan Elat – Ohoiwang Elat – Fangamas Elat – Ohoinangan Atas Elat – Ohoilim Elat – Fako Elat – Reyamru KECAMATAN KEI BESAR SELATAN Weduar – Ohoirenan Weduar – Tutrean Weduar – Nerong Weduar – Larat Weduar – Tamangil Nuhuten Weduar – Soindat Weduar – Sather Weduar – Kilwat Weduar – Tamangil Nuhuyanat KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 1 Feer – Hoat 2 Feer – Ngafan
200.000 200.000
-
50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 150.000 150.000 100.000 100.000 150.000 150.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 150.000 150.000 200.000 50.000 100.000 150.000 100.000 100.000 100.000 150.000 250.000 200.000 300.000 150.000 100.000 150.000 150.000 100.000 300.000 300.000
-
500.000 100.000 400.000 250.000 100.000 100.000 100.000 250.000 100.000
350.000 400.000 250.000 500.000 150.000
-
500.000 500.000
Pulang-Pergi
Pulang-Pergi
Pulang-Pergi
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 XI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Feer – Rerean Feer – Ngurko Feer – Hoko Feer – Rahangiar Feer – Uat Feer – Ngan Feer – Watkidat Feer – Ohoilean Feer – Wafol Feer – Weduar Feer KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR Hollat – Ohoiraut Hollat – Haar Ohoimel Hollat – Langgiar Haar Hollat - Banda Ely Hollat – Watlar Hollat – Ohoifau Hollat - Kilwair Hollat – Renfan Hollat – Hollat Solair Hollat – Hoko Hollat – Holaay Hollat – Soin Hollat - Haar Ohoimur GPM Hollat - Haar Ohoimur RK Hollat – Haar Ohoiwait Hollat - Haar Wassar Hollat – Haar Renrahantel Hollat – Ur Hollat – Ohoimejang Hollat - Banda Efruan Hollat - Banda Suku Tiga Puluh Hollat - Tuburlay Hollat – Ohoifaruan Hollat – Ohoiwirin Hollat – Tuburngil Hollat - Yamtimur Hollat - Renfaan Islam Hollat - Renfaam GPM Hollat – Fanwav KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT Uwat – Weer Ohoinam Uwat – Weer Ohoiker Uwat – Weer Frawav Uwat – Faa Uwat – Dangarat Uwat – Ohoituf Uwat – Hangur Uwat – Ngurwalek Uwat - Uwar Wear Uwat – Uwar Reyaan
150.000 150.000 100.000 150.000 -
300.000 300.000 300.000 100.000 300.000 300.000
50.000 150.000 50.000 100.000 100.000 50.000 150.000 100.000 150.000 150.000 150.000 -
1.500.000 1.125.000 1.000.000 750.000 500.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.000.000 550.000 800.000 900.000 900.000 850.000
Pulang-Pergi
Pulang-Pergi -
300.000 300.000 300.000 200.000 250.000 200.000 100.000 50.000 100.000 125.000
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Uwat Uwat Uwat Uwat Uwat Uwat Uwat Uwat Uwat Uwat Uwat Uwat Uwat Uwat
– Mun Ohoitadiun – Mun Ohoiir - Mun Esoy - Mun Kahar - Mun Ngurditwain – Mun Wearfan - Ad Wearaur - Ad Ngurwul - Ad Ohoiwaf – Laar - Hoor Islam - Hoor Kristen – Waer – Waerat
-
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 750.000 1.250.000 1.300.000
Catatan : Kepada Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi serta BSO bersifat Perorangan dan Bukan Tim/Kelompok.
BUPATI MALUKU TENGGARA, Cap/ttd. ANDERIAS RENTANUBUN
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 19 TAHUN 2016 TANGGAL 5 JANUARI 2016 KOP NASKAH DINAS SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR : ...................... Dasar : ............................................................................................ MEMERINTAHKAN: Kepada : 1. Nama Jabatan
: ....................................................... : .......................................................
2. Nama Jabatan
: ....................................................... : .......................................................
Untuk : 1. ......................................................................... 2. ......................................................................... 3. ......................................................................... Pejabat yang berwenang Nama Pangkat
BUPATI MALUKU TENGGARA Cap/ttd. ANDERIAS RENTANUBUN
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 19 TAHUN 2016 TANGGAL 5 JANUARI 2016
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) ( Nama Ohoi ) ............................................
Lembar Ke : 1 Kode No : Nomor :
1
Pejabat Yang Memberi Perintah
2
Nama Perangkat yang melaksanakan perjalanan Dinas
3
a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas
4
Maksud Perjalanan Dinas
5
Alat Angkut yang dipergunakan
6
a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan
a. b.
7
a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali/Tiba di Tempat baru *)
a. b. c
8
Pengikut : 1. 2. 3. 4.
Tanggal Lahir
9
Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun
10
Keterangan Lain – lain
Nama
a. b. c.
a. b.
Catatan : Coret yang tidak perlu
Pejabat yang berwenang
Nama Pangkat
Keterangan
Lembar Ke
:2
I. Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Pejabat yang berwenang
II. Tiba di Pada Tanggal Pejabat yang berwenang Nama NIP. III. Tiba di Pada Tanggal Pejabat yang berwenang Nama NIP. III. Tiba di Pada Tanggal Pejabat yang berwenang Nama NIP. IV. Tiba di Pada Tanggal Pejabat yang berwenang Nama NIP
Nama NIP. Berangkat dari Ke Pada Tanggal Pejabat yang berwenang Nama NIP. Berangkat dari Ke Pada Tanggal Pejabat yang berwenang Nama NIP. Berangkat dari Ke Pada Tanggal Pejabat yang berwenang Nama NIP. Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut diatas berdasarkan perintah dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang berwenang Nama NIP.
V. Catatan Lain VI. PERHATIAN Pejabatan yang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.
BUPATI MALUKU TENGGARA, Cap/ttd. ANDERIAS RENTANUBUN
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 19 TAHUN 2016 TANGGAL 5 JANUARI 2016 RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Lampiran SPD Nomor : Tanggal : NO.
PERINCIAN BIAYA
Jumah Terbilang :
JUMLAH
KETERANGAN
Rp.
Telah dibayar sejumlah Rp.......................... Bendahara Pengeluaran (................................)
......................, tanggal, bulan, tahun Telah menerima jumlah uang sebesar Rp. .................... Yang Menerima (...............................)
PERHITUNGAN SPD RAMPUNG Ditetapkan sejumlah
: Rp. .......................
Yang telah dibayar semula : Rp. ........................ Sisa kurang/lebih
: Rp. ........................
PA/KPA,
(....................................) BUPATI MALUKU TENGGARA, Cap/ttd. ANDERIAS RENTANUBUN
