SALINAN N BUPATI MALUKU TENGGARA PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALUKU TENGGARA, Menimbang : a.
bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengatur penyaluran Dana Desa kepada Ohoi;
b.
bahwa guna mencapai tertib anggaran, efesien dan efektif serta transparan dalam pemanfaatan dan pengelolaan Dana Desa bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu diatur Pengelolaan Dana Desa;
c.
bahwa Pengelolaan Dana Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2015, namun dikarenakan adanya ketentuan baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu untuk mengadakan Perubahan Atas Peraturan dimaksud;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara;
: 1.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Mengingat
2.
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 3); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694); 12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA. Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Desa diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Bab IV Bagian Pertama Pasal 5 dan Pasal 6 diubah dan disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 6A dan Pasal 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB IV PENGELOLAAN DANA DESA Bagian Pertama Pengalokasian dan Penyaluran Pasal 5 (1) Pengalokasian Dana Desa pada setiap Ohoi dilakukan berdasarkan jumlah penduduk Ohoi, luas wilayah Ohoi, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis (keterjangkauan) serta tingkat kemahalan Daerah. (2) Besaran Dana Desa setiap Ohoi dihitung berdasarkan rumus sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. (3) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Bupati ini. Pasal 6 (1) Penyaluran besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan : (a) Tahap pertama pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
(2) (3) (4)
(5)
(6)
(b) Tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); (c) Tahap ketiga pada bulan November sebesar 20% (dua puluh persen). Jumlah besaran presentasi tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran jumlah Dana Desa yang diterima Ohoi. Penyaluran Dana Desa disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Ohoi. Penyaluran ke Rekening Kas Ohoi dilakukan setelah Ohoi memenuhi syarat sebagai berikut : (a) Kepala Ohoi dan perangkat Ohoi definitif; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Ohoi (RPJM Ohoi); (c) Rencana Kerja Pembangunan Ohoi (RKP Ohoi); (d) Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi (APBO); (e) Keputusan Kepala Ohoi tentang Pengangkatan Bendahara Ohoi; (f) Rekening Koran Kas Ohoi pada Bank Pemerintah. Penyaluran Dana Desa tahap kedua dan ketiga dilakukan setelah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati setelah diverifikasi oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan Laporan Camat.
Pasal 6A (1) Penyaluran Dana Desa diberikan kepada Ohoi setiap tahun anggaran. (2) Ohoi yang tidak menyampaikan kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban secara bertahap atau pada akhir tahun anggaran tidak dilakukan penyaluran untuk tahap berikutnya dan/atau untuk tahun anggaran berikutnya. Pasal 6B (1) Penyaluran Dana Desa tetap mematuhi tahapan dan batas waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1). (2) Penundaan penyaluran Dana Desa hanya untuk 1 (satu) tahun anggaran. (3) Penundaan penyaluran dibatasi hanya untuk 1 (satu) tahun anggaran dan apabila tahun anggaran berikutnya belum juga dilakukan penyaluran, pagu Dana Ohoi ditambah menjadi Pagu Dana Desa Kabupaten. 2. Ketentuan Bab IV Bagian Kedua Pasal 7 diubah dan disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut : Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 7 (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Ohoi
dengan prioritas pada pemberdayaan masyarakat. (2) Pemanfaatan Dana Desa ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Ohoi (RKPO) setiap tahun. Pasal 7A (1) Prioritas Dana Desa yang digunakan untuk membiayai pemerintahan mencakup : (a) Penunjang administrasi kantor; (b) Penyelenggaraan pemerintahan. (2) Prioritas Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi : (a) Pengembangan pos kesehatan Ohoi dan polindes; (b) Pengelolaan dan pembinaan posyandu; (c) Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. (3) Prioritas Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana Ohoi meliputi : (a) Pembangunan dan pemeliharaan jalan Ohoi; (b) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; (c) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; (d) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Ohoi; (e) Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; (f) Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Ohoi. (4) Prioritas Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal meliputi : (a) Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Ohoi; (b) Pembangunan dan pengelolaan pasar Ohoi dan kios Ohoi; (c) Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Ohoi; (d) Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; (e) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Ohoi; (f) Pengembangan benih lokal; (g) Pengembangan ternak secara kolektif; (h) Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan tambatan perahu Ohoi; (i) Pengembangan Ohoi wisata; dan (j) Pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian dan perikanan. (5) Prioritas Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan meliputi : (a) Rumput laut; dan (b) Pengelolaan sampah. (6) Dana Desa dapat dialokasikan untuk kegiatan lain setelah mendapat persetujuan dari Satuan Kerja Perangkat daerah teknis yang membidangi kegiatan tersebut. 3. Ketentuan Bab IV Bagian Ketiga Pasal 9 dihapus dan diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab baru yakni Bab IV A yang terdiri dari 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB IV A SANKSI ADMINISTRASI Pasal 9A (1) Sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dikenakan pula pada aparatur Ohoi. (2) Sanksi administrasi diberikan kepada aparatur Ohoi dengan tidak mendapatkan penghasilan aparatur bulan keduabelas. 4. Ketentuan Bab V Pasal 10 diubah dan disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan atas penggunaan Dana Desa. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : (a) Pemberian pedoman teknis pengalokasian Dana Desa; (b) Pemberian petunjuk teknis pertanggungjawaban Dana Desa; dan (c) Memfasilitasi pertanggungjwaban atas penggunaan Dana Desa. (3) Camat memfasilitasi dan melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Ohoi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi (APBO) dan melaporkan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. (4) Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara teknis agar mempermudah pelaksanaan penggunaan Dana Desa. (1) (2) (3) (4)
Pasal 10A Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas pemanfaatan Dana Desa. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Ohoi untuk dilakukan proses pencairan tahapan berikut. Inspektorat melakukan pemeriksaan regular maupun pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan Dana Desa. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di Langgur pada tanggal 2 April 2015 BUPATI MALUKU TENGGARA, Cap/ttd. Diundangkan di Langgur pada tanggal 2 April 2015
ANDERIAS RENTANUBUN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, Cap/ttd. PETRUS BERUATWARIN BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
P. B. ROY RAHAJAAN, SH, M.Si NIP. 19680529 198803 1 004
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2015 TANGGAL 2 APRIL 2015 No.
Nama Kecamatan/Ohoi
Pagu Dana Desa per-Ohoi
1
2
3
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
KECAMATAN KEI KECIL
LANGGUR FAAN SATHEAN IBRA NGABUB OHOIDERTAWUN KELANIT KOLSER LETMAN WEARLILIR OHOIDER ATAS DUDUNWAHAN LOON SITNIOHOI TOTAL KECAMATAN KECAMATAN KEI BESAR WERKA WAUR OHOINANGAN LER OHOILIM RAHARENG ELAT DEPUR OHOILIM EL RALANG REYAMRU FAKO YAMTEL WAUR TAHIT NGEFUIT OHOIEL OHOIWAIT OHOIWANG FANGAMAS OHOINANGAN ATAS
(Rp.)
448,421,893.85 267,340,509.79 311,377,257.94 278,209,521.52 266,072,597.11 273,687,590.32 269,123,459.20 265,457,096.24 276,948,763.21 257,080,017.58 253,010,672.83 265,538,177.06 255,443,585.09 256,821,608.31 3,944,532,750.05 264,341,856.58 300,524,679.12 265,984,788.23 263,549,032.41 261,471,519.74 308,014,557.90 270,582,592.69 274,061,699.91 280,182,885.71 270,173,410.34 279,401,278.91 279,960,669.41 272,406,809.72 268,330,645.22 306,281,427.06 286,718,276.32 249,838,145.66 248,675,833.01 255,202,505.79
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HARANGUR 250,487,342.45 UDAR 249,106,122.56 DAFTEL 250,948,673.13 KARKARIT 248,669,432.32 RAHARENG ATAS 260,921,687.93 WULURAT 261,179,931.10 WAKOL 252,856,394.16 NGURDU 253,104,170.06 SOINRAT 256,251,896.10 WERMAF 254,499,375.72 BOMBAY 277,070,143.77 WATSIN 260,618,151.02 SIRBANTE 251,598,983.56 NGAT 252,885,379.15 NABAHENG 254,728,207.73 NGEFUIT ATAS 257,650,877.97 WATUAR 259,546,398.87 MATAHOLAT 253,530,897.44 TOTAL KECAMATAN 9,811,356,678.78 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN WEDUAR 287,068,235.87 NERONG 273,323,658.66 LARAT 261,561,327.52 TAMANGIL NUHUTEN 274,753,056.26 TAMANGIL NUHUYANAT 259,038,911.72 KILWAT 267,999,624.46 SATHER 294,962,110.46 TUTREAN 266,614,911.97 OHOIRENAN 293,863,467.61 SOINDAT 259,978,471.80 TOTAL KECAMATAN 2,728,278,187.56 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR HOLLAT 323,015,964.79 OHOIRAUT 264,904,706.21 HAAR OHOIMEL 262,047,360.47 LANGGIAR HAAR 271,783,643.72 BANDA ELI 299,403,651.67 WATLAAR 285,775,185.64 OHOIFAU 282,064,169.05 KILWAIR 305,740,786.84 RENFAN 266,178,914.65 HOLLAT SOLAIR 257,796,883.70 HOKO 254,375,989.02
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VI 1 2
HOLLAY SOIN HAAR OHOIMUR GPM HAAR OHOIMUR RK HAAR OHOIWAIT HAAR WASSAR HAAR RENRAHANTEL UR OHOIMAJANG BANDA EFRUAN BANDA SUKU TIGAPULUH TUBURLAY OHOIFARUAN OHOIWIRIN TUBURNGIL YAMTIMUR RENFAAN ISLAM RENFAAN GPM FANWAV TOTAL KECAMATAN KECAMATAN KEI KECIL TIMUR WAIN REWAV RUMAAT RAT ABEAN MASTUR OHOINOL SEMAWI ISO DISUK WAIN BARU MARFUN WATNGON YAFAVUN MASTUR BARU OHOILUS TENBUK DENWET TOTAL KECAMATAN KECAMATAN KEI KECIL BARAT OHOIDERTUTU MATWAIR
257,409,759.41 250,782,750.74 253,130,554.46 257,678,676.76 255,405,420.91 270,206,328.10 257,486,932.18 253,484,043.95 252,041,442.54 267,363,680.48 268,275,710.83 259,594,497.29 256,421,265.95 257,301,497.29 259,648,374.37 258,596,126.83 251,152,665.74 253,468,871.14 256,461,077.73
7,968,996,932.47
285,745,747.46 269,479,157.09 268,132,664.01 255,394,024.24 264,702,148.68 261,555,543.86 268,917,065.22 257,664,296.42 252,278,759.33 256,818,482.91 258,520,592.55 251,481,497.88 250,935,906.88 256,360,039.77 269,587,146.55 259,052,160.01 255,621,844.83 258,914,861.83 4,701,161,939.53 279,953,252.81 264,877,232.04
3 4 5 6 7 8 9 10 VII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 IX 1 2 3 4 5 6 7
SOMLAIN 269,052,119.92 OHOIREN 266,143,928.22 OHOIRA 287,508,949.10 WARBAL 269,998,982.07 UR PULAU 273,740,018.67 TANIMBAR KEI 266,208,411.06 OHOIDERTOM 260,447,735.29 YATWAV 254,405,690.31 TOTAL KECAMATAN 2,692,336,319.51 KECAMATAN MANYEUW RUMADIAN 262,552,087.40 DEBUT 278,654,908.47 NAMAR 260,705,268.70 NGILNGOF 267,323,443.86 SELAYAR 251,425,307.07 LAIRNGANGAS 249,693,395.51 OHOILUK 249,043,612.77 OHOILILIR 254,875,663.51 NGAYUB 252,279,517.41 TOTAL KECAMATAN 2,325,018,064.32 KECAMATAN HOAT SORBAY TETOAT 283,581,508.26 DIAN PULAU 275,562,702.20 LETWUAN 287,527,898.03 EVU 276,208,533.57 WARWUT 269,370,201.76 WAB 274,134,230.47 DIAN DARAT 283,829,353.42 WIRIN 255,575,540.80 NGURSIT 255,322,225.94 MADWAT 259,458,183.58 OHOIBADAR 254,936,290.80 WATNGIL 261,837,290.62 ARSO 250,925,163.06 TOTAL KECAMATAN 3,490,522,703.46 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT WEER OHOINAM 284,195,483.86 WEER OHOIKER 256,230,505.19 WEER FRAWAF 251,673,480.54 FAA 273,641,015.22 DANGARAT 258,172,925.83 OHOITUF 255,906,961.11 HANGUR 252,889,523.02
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 XI 1 2 3 4 5 6 7 8
NGURWALEK 251,779,910.66 UWAT 290,864,450.91 UWAT WEAR 257,323,309.90 UWAT REYAAN 268,852,049.22 MUN OHOIIR 263,301,390.94 MUN ESSOY 252,477,963.04 MUN KAHAR 254,162,296.11 MUN NGURDITWAIN 251,798,305.52 MUN WERFAN 253,741,760.96 AD NGURWUL 260,296,621.00 AD OHOIWAF 262,126,351.37 LAAR 254,440,415.16 HOOR ISLAM 257,987,734.45 HOOR KRISTEN 259,756,940.26 WAER 257,235,338.30 WAERAT 257,029,537.77 MUN OHOITADIUN 296,760,496.27 AD WEARAUR 312,381,873.25 TOTAL KECAMATAN 6,595,026,639.90 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT HOAT 256,623,442.28 NGAFAN 257,500,522.74 FEER 268,274,118.56 REREAN 253,712,560.90 NGURKO 253,562,483.73 HOKO 260,034,554.05 WEDUAR FER 256,572,144.18 UAT 259,795,989.39 NGAN 253,396,858.91 WATKIDAT 256,665,558.41 OHOILEAN 253,267,025.54 WAFOL 255,521,007.43 RAHANGIAR 259,527,402.87 TOTAL KECAMATAN 3,344,453,668.97 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN DANAR OHOISEB 271,125,095.57 DANAR TERNATE 286,029,819.67 DANAR LUMEFAR 259,847,626.20 ELAAR NGURSOIN 259,695,108.76 ELAAR LAMAGORANG 263,196,733.92 ELAAR LET 270,677,176.10 SARE 261,212,175.50 MAAR 255,864,705.28
9 10 11
UF NGURWUL GARARA TOTAL KECAMATAN TOTAL KABUPATEN
254,175,639.89 249,719,133.58 253,377,352.78 2,884,920,567.26 50,496,771,600.00 BUPATI MALUKU TENGGARA, Cap/ttd. ANDERIAS RENTANUBUN
