SALINAN N BUPATI MALUKU TENGGARA PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG MEMBANGUN KEMANDIRIAN PANGAN MELALUI DIVERSIFIKASI PANGAN POKOK BERBASIS PANGAN LOKAL (ENBAL) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALUKU TENGGARA, Menimbang :
a.
bahwa dalam rangka membangun kemandirian pangan melalui Diversifikasi Pangan Pokok Berbasis Pangan Lokal (enbal) di Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, maka perlu dibuat suatu terobosan penganekaragaman konsumsi pangan pokok menuju kedaulatan pangan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelestarian sumber daya alam yang dapat dilaksanakan melalui upaya secara sistematis dan terintegrasi;
b.
bahwa konsumsi pangan pokok masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara sampai saat ini masih sangat didominasi oleh pangan pokok beras dimana sebelumnya pangan pokok masyarakat Kei adalah pangan pokok lokal yaitu Enbal;
c.
bahwa untuk membangun kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan pokok berbasis pangan lokal (enbal) adalah dalam rangka keseimbangan konsumsi pangan pokok, agar pangan pokok masyarakat tidak hanya bergantung pada komoditi beras saja tetapi pemanfaatan pangan pokok berbasis pangan lokal juga dapat dikembangkan menuju kedaulatan pangan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara;
d.
bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Membangun Kemandirian
Pangan Melalui Diversifikasi Pangan Pokok Berbasis Pangan Lokal (Enbal) Mengingat
:
1.
2. 3. 4. 5. 6.
7.
8. 9.
10.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara 4967); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan
11. 12. 13.
14.
15.
16. 16. 17.
18.
Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 3867); Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 4254); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomorn 4576); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8 seri D). MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG MEMBANGUN KEMANDIRIAN PANGAN MELALUI DIVERSIFIKASI PANGAN POKOK BERBASIS PANGAN LOKAL (ENBAL). BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
9.
10.
11. 12. 13.
14.
15.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara; Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara; Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara; Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara; Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk mentukan system pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya local; Kemandirian pangan adalah kemampuan suatu daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, manusia, social ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat; Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk di konsumsi; Percepatan Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal adalah upaya bersama yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan penganggaran; Konsumsi Pangan adalah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya; Pengenekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung pada satu jenis, melainkan terhadap bermacam-macam bahan pangan; Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut; Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang, Aman dan Halal adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral, yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan; Pola Pangan Harapan adalah konsumsi atau susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak maupun relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamanannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa;
16. Pangan Lokal adalah pangan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat; 17. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan; 18. Subtitusi pangan sumber karbohidrat non beras dan terigu adalah sumber karbohidrat yang berasal dari umbi-umbian dan sumber pangan lainnya. BAB II MAKSUD,TUJUAN DAN SASARAN Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 1.
2.
Maksud membangun kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan pokok berbasis pangan lokal (enbal) yaitu upaya membangun kemandirian pangan dengan lebih banyak bersumber dari pangan lokal (enbal) untuk mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal. Tujuan membangun kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan pokok berbasis pangan lokal (enbal) adalah : a. Menurunkan konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat, yang diiringi dengan peningkatan konsumsi pangan lokal (enbal). sayuran dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan serta umbi-umbian; b. Meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap konsumsi pangan pokok berbasis pangan lokal (enbal) yang beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal; c. Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, khususnya pangan pokok lokal (enbal) agar terjadi peningkatan nilai tambah, status sosial – ekonomi serta permintaan konsumen terhadap komoditas pangan pokok lokal dalam bentuk enbal; d. Meningkatkan sosialisasi dan advokasi kepada pemangku kepentingan agar upaya pencapaian kedaulatan dan kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan pokok berbasis pangan lokal bagi masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara dapat tercapai. Bagian Kedua Sasaran Pasal 3
Sasaran membangun kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan pokok berbasis pangan lokal (enbal) adalah : a. Tahap I, yaitu skor Pola Pangan Harapan sebesar 80 persen pada Tahun 2015; b. Tahap II, yaitu skor Pola Pangan Harapan sebesar 90 persen pada Tahun 2018.
BAB III STRATEGI Pasal 4 Strategi membangun kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan pokok berbasis pangan lokal (enbal) dilaksanakan melalui internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan pokok berbasis pangan lokal (enbal) serta pengembangan bisnis dan industri pangan lokal. BAB IV TATA LAKSANA KEGIATAN Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 5 Perencanaan kegiatan membangun kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan pokok berbasis pangan lokal (enbal) merupakan sintesa dari rencana masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan, dan dilaksanakan dalam wadah koordinasi badan, selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Daerah. Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan Pasal 6 Pelaksanaan kegiatan membangun kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan pokok berbasis pangan lokal (enbal) diselenggarakan melalui kegiatan : a. internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan; b. pengembangan bisnis dan industri pangan. Pasal 7 Pelaksanaan internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, difokuskan pada : a. Peningkatan kapasitas produksi pangan pokok masyarakat berbasis pangan lokal (enbal); b. advokasi, yaitu dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; c. kampanye, yaitu dalam rangka penyadaran/awareness kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
d. promosi dan sosialisasi, yaitu dalam rangka menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; e. pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok wanita dan kader PKK tingkat desa/ohoi dalam pembinaan tim penggerak PKK kabupaten, kecamatan dan desa/ohoi, untuk mengubah perilaku agar bersedia dan mampu melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan pokok berbasis sumber daya lokal (enbal); f. penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal; g. pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan; h. pembinaan industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal (enbal); i. pengembangan dan pemanfaatan aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan berbasis sumber daya lokal; j. pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berprestasi sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan pokok berbasis sumber daya lokal. Pasal 8 Pelaksanaan pengembangan bisnis dan industri pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b, difokuskan pada kegiatan : a. fasilitas kepada kelompok wanita, Kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal (enbal); b. penerapan standar mutu pangan; c. peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal; d. penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal. Bagian Ketiga Tim Teknis Pasal 9 (1) Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan membangun kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan pokok berbasis pangan lokal (enbal) dibentuk Tim Efektif Kabupaten Maluku Tenggara dengan keanggotaan terdiri dari Satuan
(2)
(3) (4) (5) (6)
Keja Perangkat Daerah yang menangani perencanaan dan seleuruh stakeholders yang berkepentingan di bidang Ketahanan Pangan di tingkat Kabupaten. Tim Efektif Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan membangun kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan pokok berbasis pangan lokal (enbal). Tim Efektif Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Efektif Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah. Susunan Keanggotaan Tim Efektif Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), ditetapkan oleh Bupati. Integrasi dan sinkronisasi kegiatan serta penganggaran membangun kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan pokok berbasis pangan lokal (enbal) dilaksanakan secara terkoordinasi melalui Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara. Bagian Keempat Rapat Koordinasi Pasal 10
(1) Tim Efektif sebagaimana dimaksud Pasal 9, mengadakan rapat koordinasi paling kurang 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, yaitu untuk : a. Membahas dan merumuskan kebijakan operasional membangun kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan pokok berbasis pangan lokal (enbal); b. Membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan membangun kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan pokok berbasis pangan lokal (enbal); c. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan membangun kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan pokok berbasis pangan lokal (enbal). (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim Efektif. (3) Dalam waktu Ketua Tim Efektif berhalangan hadir pada rapat koordinasi, maka dapat mewakili dan kepada pejabat lain yang jabatannya satu tingkat dibawah Ketua Tim Efektif untuk mewakilinya. (4) Keputusan rapat pada tim Efektif adalah bersifat mengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang duduk dalam keanggotaan Tim Efektif.
BAB V PEMBIAYAAN Pasal 11 Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan membangun kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan pokok berbasis pangan lokal (enbal), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. BAB VI MONITORING DAN PENGENDALIAN Pasal 12 Monitoring dan pengendalian pelaksanaan untuk mempermudah pelaksanaan membangun kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan pokok berbasis pangan lokal (enbal) di Kabupaten Maluku Tenggara, dilaksanakan secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan melalui koordinasi oleh Dewan Ketahanan Pangan Daerah. BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 13 (1) Tim Efektif melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan membangun kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan pokok berbasis pangan lokal (enbal); (2) Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Ketua Tim Efektif menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan membangun kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan pokok berbasis pangan lokal (enbal) kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah, secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Laporan pelaksanaan membangun kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan pokok berbasis pangan lokal (enbal), meliputi kegiatan internalisasi penganekaragaman konskumsi pangan serta pengembangan bisnis dan industri pangan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.
Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di Langgur Pada tanggal, 2 November 2015 BUPATI MALUKU TENGGARA, Cap/ttd. ANDERIAS RENTANUBUN Diundangkan di Langgur Pada tanggal, 2 November 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, Cap/ttd. PETRUS BERUATWARIN BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 16 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
P. B. ROY RAHAJAAN, SH, M.Si NIP. 19680529 198803 1 004
