SALINAN
BUPATI MALUKU TENGGARA PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 8.K TAHUN 2013 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALUKU TENGGARA, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak pada kenaikan beban listrik maka dalam rangka upaya peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat, serta dalam rangka mengurangi beban pengeluaran terkait dengan dampak kemahalan, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara untuk disesuaikan;
b.
bahwa untuk mengatur besaran tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara, diperlukan penjabaran dalam bentuk Peraturan Bupati;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara;
: 1.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. 14.
15.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukkan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum; Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
3
16. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara; MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. 3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara. 4. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara. 5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara. 6. Tarif Air Minum adalah besaran biaya yang dibebankan kepada pelanggan berdasarkan tingkat penggunaan. 7. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10M3/Kepala Keluarga/Bulan atau 60 Liter/Orang/Hari atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. 8. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan Air Minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan dan biaya umum administrasi. 9. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar. 10. Tarif Air Minum PDAM, yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan harga jual air minum setiap meter kubik (M3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan oleh Kepala Daerah dan PDAM yang bersangkutan. 11. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar. 12. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi volume air terjual.
4
BAB II TUJUAN Pasal 2 Penetapan Tarif bertujuan untuk pemulihan biaya (cost recovery), mengembalikan atau menutupi sebahagian atau seluruh biaya operasional dan pengembangan usaha perusahaan. BAB III DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF
(1)
(2)
(1)
(2) (3) (4)
(5) (6) (7)
(8)
(9)
Pasal 3 Penetapan besarnya tarif didasarkan pada prinsip : a. Keterjangkauan dan keadilan; b. Mutu pelayanan; c. Pemulihan biaya; d. Efesiensi pemakaian air; e. Transparansi dan akuntablitas; f. Perlindungan air baku. Penetapan tarif berdasarkan prinsip-prinsip pada ayat (1) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 4 Tarif untuk standar kebutuhan air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Regional (UMR) Daerah yaitu apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum kepada masyarakat pelanggan. Prinsip keadilan dalam penerapan hanya dapat dicapai melalui penerapan tarif deferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan. Penetapan tarif perlu mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan. Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) yaitu hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar. Untuk pengembangan pelayanan air minum, tarif rata-rata harus menutupi biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar. Tingkat keuntungan yang wajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) adalah 10% (sepuluh persen) ratio laba terhadap aktiva produktif. Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif yang dikenakan pada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum sesuai blok konsumsi penggunaan air. Prinsip transparansi adalah bahwa informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif harus disampaikan secara jelas kepada pemangku kepentingan dan jaringan secara sungguh-sungguh aspirasi dari mereka. Perhitungan tarif yang akuntabel dimaksudkan bahwa landasan perhitungan muda dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan.
5
(10) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air atau perlindungan terhadap air baku untuk jangka panjang. BAB IV PERHITUNGAN DAN PROYEKSI BIAYA USAHA DAN BIAYA DASAR
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 5 Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun. Biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengolahan PDAM yang meliputi biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi dan biaya keuangan dalam periode satu tahun. Volume air terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun. Volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar persentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air dikalikan proyeksi volume air terproduksi. BAB V KLASIFIKASI PELANGGAN DAN TARIF Bagian Pertama Klasifikasi Pelanggan
(1)
(2)
Pasal 6 Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar persentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air dikalikan proyeksi volume air terproduksi. Golongan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam kelompok pelanggan yaitu : a. Kelompok I yaitu golongan pelanggan yang setiap harinya memberikan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat, terdiri dari : 1. Rumah Ibadah 2. Hidran/kran umum yang menggunakan saluran distribusi 3. MCK 4. WC Umum b. Kelompok II
yaitu golongan pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum khusus bagi masyarakat, terdiri dari : 1. Panti Rehabilitasi Cacat
6
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
c. Kelompok III Kelompok III.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Panti Asuhan Rumah Jompo Rumah Cacat Yayasan Sosial Penitipan Anak PMI Rumah Sangat Sederhana (RSS) Sekolah Negeri/Sekolah Swasta Rumah Sakit Umum Pemerintah/Puskesmas Rumah Sakit Swasta
terdiri dari : Rumah Sederhana (RS) Rumah Semi Permanen Rumah Tangga Ekonomi Lemah/Kecil Rumah Permanen KPR/BTN Real Estate Rumah Mewah Rumah Tangga Golongan Ekonomi Elit
Kelompok III.B 1. 2. 3. 4. 5.
terdiri dari : Instansi Pemerintah Kantor/Lembaga/Instansi Pemerintah Universitas Pemerintah/Swasta Rumah Jabatan Yang Dibiayai Negara Instansi TNI/POLRI terdiri dari : - Kantor/Lembaga TNI/POLRI - Sarana TNI/POLRI - Asrama/Rumah Jabatan Yang Dibayar Terpusat - Rumah Sakit TNI/POLRI - Koperasi TNI/POLRI 6. Balai Latihan/Instansi Swasta terdiri dari : - Instansi/Kantor Swasta - Lembaga Swadaya - Lembaga Internasional - Balai Latihan 7. Asrama Haji 8. Sporthall
d. Kelompok IV Kelompok IV.A terdiri dari : 1. Apotik 2. BUMD 3. Losmen 4. Restoran 5. Bioskop 6. Department Store 7. Diskotik/Night Club
dan
7
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Perusahaan Expedisi Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan Money Changer Plaza Kerajinan Rumah Tangga Peternakan Kecil/Unggas Kerajinan Tangan Industri Kecil lainnya Warung/Rumah Kopi Toko Obat Sanggar Seni Servis Motor Servis Elektronik Salon Pangkas Rambut Sub Agen Penjualan Tiket Rumah Toko Percetakan Rumah Kantor
Kelompok IV.B terdiri dari : 1. Toko 2. Hotel Kelas Bintang 3. Super Market/Swalayan 4. Praktek Umum/Kebidanan 5. Home Industry 6. Persewaan/Rental 7. Jual Beli Barang Bekas 8. Usaha Meubel 9. Kerajinan Tangan 10. Bengkel 11. Rumah Makan 12. Klinik Swasta 13. Toko Grosir Bahan Campuran 14. Toko Grosir Bahan Bangunan 15. Hotel Kelas Melati 16. Tempat Servis/Cuci Mobil 17. Praktek Kelompok/Spesialis/Rumah Bersalin 18. Show Room Sepeda Motor 19. Kantor Perusahaan 20. Kolam Renang 21. Variasi Mobil 22. Panti Pijat 23. SPBU 24. Industri Otomotif 25. Industri Perikanan/Hasil Laut 26. Industri Kimia 27. Peternakan Besar 28. Pabrik Minuman Makanan 29. Konveksi
8
30. 31. 32. 33. 34.
Industri Kapal Pengolahan Hasil Laut Pabrik Es Cold Storage Pertambangan dan Industri Besar Lainnya
e. Kelompok Khusus terdiri dari : 1. Pertamina 2. Pelabuhan Laut 3. PLN 4. Pelabuhan Udara 5. Mobil Tangki 6. Dll Bagian Kedua Tarif Pasal 7 Besarnya Tarif ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a s.d. e sebesar : Kelompok Pelanggan 1
Blok Tarif 0-10 M3
11-20 M3
21-30 M3
30 M3
(Rp.)
(Rp.)
(Rp.)
(Rp.)
2
3
4
5
Kelompok I
2.000,-
2.000,-
2.000,-
2.000,-
Kelompok II
2.600,-
3.000,-
3.600,-
4.200,-
Kelompok III.A
3.000,-
3.400,-
4.000,-
4.600,-
Kelompok III.B
3.400,-
4.000,-
4.600,-
5.200,-
Kelompok IV.A
6.600,-
7.400,-
8.200,-
9.400,-
Kelompok IV.B
7.400,-
8.200,-
9.400,-
1.0200,-
28.000,-
28.000,-
28.000,-
28.000,-
Kelompok Khusus
Pasal 8 (1) (2)
Untuk pemakaian 0-10 M3 dikenai minimal Tarif sesuai dengan klasifikasi kelompok pelanggan. Untuk Kelompok Khusus yang bukan pelanggan tetap tarifnya ditetapkan lebih lanjut dengan negosiasi harga dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).
9
Pasal 9 Biaya Tetap Setiap Bulan No.
Jasa Yang Diberikan
1
2
a.
b.
Tarif (Rp.) 3
Administrasi : 1. Rekening dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000,2. Rekening dengan nilai diatas Rp. 100.000,Pemeliharaan Meter Air : 1. Meter Air Berdiameter 13 mm 2. Meter Air Berdiameter 20 mm 3. Meter Air Berdiameter 25 mm 4. Meter Air Berdiameter 40 mm 5. Meter Air Berdiameter 50 mm 6. Meter Air Berdiameter 75 mm 7. Meter Air Berdiameter 100 mm
5.000,30.000,-
5.000,7.800,20.000,44.000,72.400,79.600,102.000,-
Pasal 10 Denda Denda dikenakan pada pelanggan atas keterlambatan perlunasan rekening air dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pembayaran rekening air dilakukan dari tanggal 1 s.d. 20 untuk pemakaian air bulan sebelumnya tidak dikenakan denda. b. Untuk pembayaran tanggal 21 s.d. 30/31 untuk pemakaian air bulan sebelumnya dikenakan denda sebesar 10% dari nilai rekening. c. Untuk pembayaran pada bulan sesudahnya dikenakan denda sebesar 25% dari nilai rekening. d. Keterlambatan bulan kedua sambungan air diputus sementara, dan dikenakan biaya penyambungan kembali. e. Bila 3 (tiga) bulan setelah pemutusan sementara tidak dilakukan pelunasan tunggakan rekening, sambungan air akan diputus permanen dan penyambungan kembali diperhitungkan sebagai pelanggan baru setelah tunggakan diselesaikan. Pasal 11 Biaya Lain-lain No.
Jasa Yang Diberikan
1
2
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
Balik Nama Segel Meter Segel Meter Yang Diputus Pelanggan Tera Meter Atas Permintaan Pelanggan Pemeriksaan Air Pada Laboratarium : - Sumur Terbuka - Sumur Bor Penggantian Kartu Meter Yang Hilang Penyambungan Kembali Pengrusakan Water Meter
Tarif (Rp.) 3
75.000,20.000,250.000,25.000,500.000,500.000,20.000,300.000,Tanggung Jawab Pelanggan
10
Pasal 12 Biaya Langganan Baru No.
Jasa Yang Diberikan
1
2
1. 2.
3.
4.
5.
6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
Permohonan Sambungan Baru Uang Jaminan : - Golongan Sosial dan Non Niaga - Golongan Niaga dan Industri - Golongan Khusus Biaya Material Penyambungan Baru : - Penyambungan Pipa “13 mm” - Penyambungan Pipa “20 mm” - Penyambungan Pipa “25 mm” - Penyambungan Pipa “40 mm” - Penyambungan Pipa “50 mm” - Penyambungan Pipa di atas “50 mm” Pembuatan Rencana Penyambungan Baru - Golongan Sosial dan Non Niaga - Golongan Niaga dan Industri - Golongan Khusus - Survey Langganan Baru - Biaya Gambar Sambungan Baru Biaya Kerja - Galian Tanah Biasa - Galian Tanah Keras - Galian Tanah Pakai Alat Pemotongan dan Penyambungan Pipa - Pipa “13 mm” - Pipa “20 mm” s.d. “50 mm” - Pipa ukuran di atas “50 mm” Penyambungan dengan Tee Penyambungan dengan Bor Pemasangan Meter Air Pengawasan Pekerjaan Pengetesan Banyaknya bahan dan peralatan untuk 1 (satu) Sambungan Baru dihitung berdasarkan kebutuhan masing-masing dan sesuai harga pasar yang berlaku pada saat pemasangan
Tarif (Rp.) 3
30.000,50.000,150.000,300.000,50.000,75.000,150.000,300.000,2.500.000,3.500.000,25.000,50.000,150.000,25.000,25.000,15.000/M3 30.000/M3 150.000/M3 10.000/M 20.000/M 30.000/M 50.000,70.000,25.000,30.000,30.000,-
Pasal 13 Biaya pemeliharaan instalator sebesar Rp. 2.500.000,Pasal 14 Dalam hal pemasangan sambungan baru, bahan dan peralatan yang digunakan dihitung berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku saat pemasangan.
11
BAB VI TATA CARA PEMASANGAN BARU
(1)
(2) (3)
Pasal 15 Pemohon/calon pelanggan mengajukan permohonan kepada PDAM atau perusahaan mitra dengan mengisi blanko yang telah disediakan dan memasukannya kepada petugas yang khusus untuk itu. Blanko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan gambar situasi. Dalam hal sambungan baru tidak dapat dilunasi sekaligus, pemohon diberikan kesempatan mengangsur paling banyak 3 (tiga) kali yang diperhitungkan dari biaya langganan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Perusahaan
(1)
(2)
(3)
Pasal 16 PDAM maupun mitranya berhak untuk : a. Memasang pipa saluran melintasi dibawa jalan umum dan pekarangan rumah perorangan, badan maupun instansi pemerintah sipil maupun militer. b. Membongkar setiap penghalang yang merintangi jalanya pipa saluran air. c. Memutuskan distribusi air pada saluran rumah pelanggan yang tidak membayar dan melunasi pemakaian M3 air sesuai kewajibannya. PDAM maupun mitranya berkewajiban untuk : a. Menyediakan air yang memenuhi standar baku air minum/bersih sesuai mutu dan keandalan yang berlaku. b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pelanggan dan memperhatikan hak-hak pelanggan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dibidang perlindungan konsumen. c. Menjaga tetap berfungsinya instalasi air dengan baik dan mencegah kebocoran air pada pipa-pipa penyaluran. d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup pada sumber-sumber mata air yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, perusahaan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berhak atas tanah dan pekarangan serta bangunan yang akan dilewati pipa saluran air. Bagian Kedua Pelanggan
(1)
Pasal 17 Pelanggan air mempunyai hak untuk : a. Mendapatkan pelayanan yang baik.
12
(2)
b. Mendapat distribusi air secara terus menerus dengan mutu yang baik. c. Memperoleh air dengan harga yang wajar. Pelanggan air berkewajiban untuk : a. Menjaga setiap instalasi air yang digunakan untuk penyaluran air. b. Menggunakan atau memasang meteran air pada pipa sambungan rumah. c. Memanfaatkan air sesuai klasifikasi pelanggan dan blok konsumsi. d. Membayar dan melunasi setiap pemakaian M3 air sesuai klasifikasi pelanggan dan blok konsumsi sesuai waktu yang ditentukan dalam bulan berjalan.
Pasal 18 Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pelanggan juga diharuskan memiliki kartu pelanggan sebagai tanda bukti berlangganan dan kartu meter langganan air guna mencatat besarnya pemakaian M3 air. BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN TARIF
(1) (2) (3)
Pasal 19 Tarif terhutang dipungut dengan menggunakan Surat Bukti Tagihan Rekening Air Minum (SBTRAM) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran tarif terhutang harus dilunasi sekaligus mulai tanggal 1 s.d. 20 setiap bulan berjalan. Pembayaran tarif dilakukan di loket pembayaran PDAM atau tempat lain yang ditunjuk.
Pasal 20 Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk bagi pelanggan PDAM, maka hasil pungutan tarif air wajib disetor ke Bendaharawan PDAM selambat-lambatnya dalam 1x24 jam. BAB IX SANKSI Pasal 21 Bagi pelanggan yang dengan sengaja atau lalai membayar tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi.
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 22 (1) Agar Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif terlebih dahulu diadakan sosialisasi oleh PDAM maupun Perusahaan mitranya kepada masyarakat atau pelanggan PDAM. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlangsung sejak ditetapkanya Peraturan Bupati selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
13
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan selama sosialisasi berlangsung sesuai tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2), berlaku tarif lama. BAB XI KETENTUAN PENUTUP
(1)
(2)
Pasal 24 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 342 Tahun 2004 tentang Tarif Air Minum Dalam Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di Langgur pada tanggal 1 Juli 2013 BUPATI MALUKU TENGGARA, Cap/Ttd.
ANDERIAS RENTANUBUN Diundangkan di Langgur pada tanggal 1 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, Cap/Ttd.
PETRUS BERUATWARIN BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR 8.K Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM
P. B. Roy Rahajaan, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19680529 198803 1 004
