BUPATI MALUKU TENGGARA

SALINAN BUPATI MALUKU TENGGARA PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK OHOI (BUMO) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALUKU TENGGARA, Menimbang

: a. bahwa untuk meningkatkan usaha perekonomian dan pendapatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian Ohoi maka dipandang perlu untuk membentuk Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO);

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 3); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Propinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694); Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015 Nomor 8 Seri D); Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratschap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 09 Seri D).

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK OHOI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. c. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. e. Ohoi adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memilik batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. f. Badan Usaha Milik Ohoi selanjutnya disebut BUMO adalah badan usaha yang didirikan di ohoi yang modal penyertaanya sebagian besar milik pemerintah ohoi serta berfungsi untuk meningkatkan pendapatan asli Ohoi. g. Pemerintahan Ohoi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. h. Pemerintah Ohoi adalah kepala Ohoi dibantu perangkat Ohoi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Ohoi. i. Badan Saniri Ohoi selanjutnya disingkat BSO adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi dan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi. j. Peraturan Ohoi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BSO dan Kepala Ohoi. k. Keputusan Ohoi adalah semua keputusan yang diambil oleh Kepala Ohoi setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Badan Saniri Ohoi (BSO). l. Peraturan Kepala ohoi dan/atau Keputusan Kepala Ohoi adalah pelaksanaan dari Peraturan Ohoi. m. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Ohoi. n. Usaha Ekonomi Masyarakat adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan oleh, dari dan untuk masyarakat baik secara perorangan atau secara kelompok. o. Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang perkreditan dan merupakan milik masyarakat yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat perdesaan. p. Lembaga kemasyarakatan Ohoi atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Ohoi dalam memberdayakan masyarakat. q. Pelaksana Operasional adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat setempat sabagai pelaksana operasional Badan Usaha Milik Ohoi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pendirian BUMO dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Ohoi dan/atau kerja sama antar Ohoi. Pasal 3 Tujuan pendirian BUMO, antara lain : a. Meningkatkan perekonomian Ohoi; b. Mengoptimalkan aset Ohoi agar bermanfaat untuk kesejahteraan Ohoi; c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Ohoi; d. Mengembangkan rencana kerja sama antar ohoi dan/atau pihak ketiga; e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; f. Membuka lapangan kerja; g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Ohoi; dan h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Ohoi dan Pendapatan Asli Ohoi. BAB III TATA CARA PENDIRIAN BUMO Pasal 4 (1) Pendirian BUMO disepakati melalui Musyawarah Ohoi. (2) Hasil musyawarah Ohoi menjadi dasar bagi Pemerintah Ohoi dan Badan Saniri Ohoi untuk menetapkan Peraturan Ohoi tentang Pendirian BUMO. Pasal 5 (1) Pembentukan BUMO sebagaimana dimaksud pasal 4 didasarkan pada hasil analisa usaha, yang dilakukan dan dibahas bersama antara Pemerintah Ohoi dengan BSO. (2) Pembentukan BUMO melalui kerja sama antar ohoi atau kerja sama dengan pihak ketiga, didasarkan pada analisa usaha yang dilakukan oleh Tim Persiapan Pembentukan BUMO yang dibentuk oleh pihak yang melakukan kerja sama. (3) Hasil analisa yang dibuat Tim Persiapan Pembentukan BUMO sebagaimana dimaksud ayat (2) dibahas bersama pihak ketiga untuk dijadikan dasar perjanjian kerja sama. (4) Apabila hasil Analisa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menunjukan nilai positif pembentukan BUMO ditetapkan dengan Peraturan Ohoi atau Peraturan Ohoi Bersama. BAB IV PRINSIP DASAR Pasal 6 Prinsip dasar dalam mendirikan BUMO : (1) Pemberdayaan, memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat.

(2) Keberagaman, bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha sebagai bagian dari unit usaha BUMO tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada. (3) Partisipasi, pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMO. (4) Demokrasi, mempunyai makna bahwa dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar. Pasal 7 Selain memperhatikan prinsip-prinsip dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pembentukan Badan Usaha Milik Ohoi harus memperhatikan prinsip-prinsip usaha yang baik, yakni : a. Dikelola secara profesional; b. Berorientasi pada keuntungan (profit oriented); c. Berkelanjutan; d. Berwawasan lingkungan; e. Mengembangkan kemitraan; f. Kredibel dan akuntabel. BAB V PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMO Bagian Kesatu Organisasi, Tata Kerja, Pengurusan dan Masa Bakti Pasal 8 (1) Organisasi BUMO berada di luar struktur organisasi Pemerintah Ohoi. (2) Organisasi BUMO dirumuskan dalam musyawarah Ohoi dan ditetapkan dengan Peraturan Ohoi. (3) Organisasi BUMO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Ohoi dan sekurang-kurangnya terdiri dari : Pembina, Pelaksana Operasional dan Badan Pengawas. (4) Susunan Organisasi Kepengurusan terdiri dari : a. Penasehat; b. Pelaksana Operasional; c. Pengawas. (5) Penasehat secara ex officio dijabat oleh Kepala Ohoi bersangkutan. (6) Direksi dan Kepala Unit Usaha, ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara. (7) Kepengurusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Ohoi dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat. (8) Masa bakti kepengurusan BUMO selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya. Pasal 9 (1) Penasehat BUMO dalam melakukan tugasnya berkewajiban : a. Memberikan nasehat kepada pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMO; b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting dalam pengelolaan BUMO;

c. Mengawasi pelaksanaan kegiataan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan. (2) Untuk melaksanakan kewajibannya, Penasehat mempunyai kewenangan : a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha; b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMO. Pasal 10 (1) Pemilihan Pelaksana Operasional dan Kepala Unit Usaha dipilih berdasarkan persyaratan sebagai berikut : a. Warga ohoi yang mempunyai jiwa wirausaha; b. Bertempat tinggal dan menetap di ohoi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian ohoi; d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/ SMK atau sederajat. (2) Kepengurusan BUMO mendapat gaji dan tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha. Pasal 11 (1) Masa bakti kepengurusan pengurus dan kepala unit usaha ditetapkan 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya. (2) Kepengurusan dapat diberhentikan, jika : a. Telah selesai masa bakti sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMO; b. Meninggal dunia; c. Mengundurkan diri; d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan kinerja BUMO; e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Pasal 12 (1) Tugas Pelaksana Operasional sebagai berikut : a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMO agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Ohoi; b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Ohoi untuk meningkatkan pendapatan asli Ohoi; c. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di Ohoi. (2) Pelaksanaan Operasional berkewajiban : a. Menyampaikan rencana operasional BUMO dan target-target yang akan dicapai kepada penasehat; b. Mempertanggung jawabkan operasional kegiatan BUMO dalam kaitanya dengan pencapaian target yang telah ditetapkan kepada penasehat; c. Melaksanakan kebijkan yang ditetapkan Penasehat; d. Laporan keuangan unit usaha; e. Progress kegiatan dalam bulan berjalan; f. Pengurus menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada penasehat setiap tiga bulan sekali;

g. Laporan secara keseluruhan dalam 6 (enam) bulan harus diketahui oleh warga Ohoi dalam suatu musyawarah Ohoi. Bagian Kedua Jenis Usaha BUMO Pasal 13 (1) Pengaturan jenis usaha dan pengelolaan BUMO diatur dalam Keputusan Kepala Ohoi. (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa : a. Unit Jasa : Simpanan, Pinjaman, Perkreditan, Unit Usaha Pengelolaan Sarana Air Bersih, Listrik Desa, Sewa Alat Pesta, Biro Jasa, Jasa Kontruksi, Jasa Percetakan, Pembayaran Elektronik, Telekomunikasi Desa, Wisata, Angkutan Perdesaan, Pengelolaan Balai Latihan dan Keterampilan Tenaga Kerja, Sewa Gedung, Pengelolaan Limbah Sampah (Bank Sampah); b. Unit Perdagangan Umum : Penyalur dan Penyediaan 9 (Sembilan) Bahan Pokok, Penyalur dan Penyediaan Saprodi, Pupuk dan Bibit Pertanian/Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Konveksi, Industri Rumah Tangga dan Produk Agro industri lainnya; c. Unit Industri Agraris, Extraktif dan kerajinan rakyat. Pasal 14 (1) Dalam hal pengembangan Badan Usaha Milik Ohoi yang dilakukan oleh dua ohoi atau lebih, maka pengembangannya dilakukan dengan keputusan bersama antar ohoi yang bersangkutan. (2) Peraturan Ohoi dan Keputusan bersama antar Ohoi sebagaimana maksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan untuk dilakukan penilaian. (3) Apabila Peraturan Ohoi dimaksud bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, Propinsi atau Pemerintah Pusat, maka Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tersebut dan pemberitahuan pembatalan disampaikan selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Peraturan Desa tersebut oleh Bupati. (4) Badan Usaha Milik Ohoi berkedudukan di Ohoi. Bagian Ketiga Permodalan Pasal 15 (1) BUMO mendapatkan modal pangkal untuk melaksanakan kegiatankegiatannya dari kekayaan Ohoi atau kekayaan Ohoi yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi (APBOhoi), serta dari Lembaga Keuangan yang ada di Ohoi dan sudah diserahkan kepada masyarakat. (2) BUMO dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah (APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN). (3) BUMO dapat memperoleh modal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. (4) BUMO dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga / swasta.

(5) BUMO dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan atau lainnya yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh atas nama Pemerintah Ohoi dan diatur dalam Peraturan Kepala Ohoi. Bagian Keempat Pengelolaan Barang Pasal 16 Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, inventaris dan perubahan status hukum barang BUMO setelah mendapatkan persetujuan dari pembina. Bagian Kelima Bagi Hasil Usaha Pasal 17 Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMO ditetapkan berdasarkan presentasi dari hasil penerimaan netto dengan berpedoman pada prinsip kerja sama yang saling menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Bagian Keenam Perikatan/Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga Pasal 18 BUMDes dapat membuat perikatan/kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan : 1. Apabila perikatan kerja sama dimaksudkan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMO yang mengakibatkan beban utang, maka rencana perikatan/ kerja sama tersebut harus mendapatkan persetujuan Penasehat dan disetujui oleh masyarakat dalam musyawarah Ohoi; 2. Apabila perikatan/kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMO dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut diberitahukan kepada penasehat; 3. Dalam mengelola asset ohoi, BUMO dapat bekerja sama dengan pihak ketiga atas persetujuan Pemerintah Ohoi; 4. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 3 dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat; 5. Jangka waktu kerja sama dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 maksimum 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Bagian Ketujuh Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pasal 19 (1) Pengelolaan kegiatan BUMO harus dilakukan secara transparan artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat ohoi secara tertulis.

(2) Pengelolaan kegiatan harus akuntabel, mengikuti kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat di Ohoi. (3) Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan. (4) Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan, yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat. (5) Pengelolaan kegiatan perlu akseptabel, yakni berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat Ohoi sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak. Pasal 20 (1) Pertanggungjawaban BUMO, dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. (2) Sistem pelaporan kepada masyarakat maupun kepada pihak-pihak tertentu, dibuat berdasarkan jenis usaha, dengan sistematika sebagai berikut : a. Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud tujuan usaha; b. Kegiatan usaha memuat tata kelola usaha, tenaga kerja, produksi, penjualan/pemasaran, keuntungan dan kerugian; c. Hambatan, memuat pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan dan mitra usaha. Bagian Kedelapan Kepailitan BUMO Pasal 21 (1) Kerugian yang dialami dalam pengelolaan unit usaha BUMO yang terjadi di Ohoi menjadi tanggung jawab BUMO. (2) Apabila BUMO tidak mampu menanggung segala kerugian yang ditimbulkan, maka dapat dilakukan musyawarah bersama Pembina, Badan Pengurus BUMO dan Pengawas serta masyarakat untuk memutuskan kerugian unit usaha yang terjadi. (3) Unit usaha milik BUMO yang tidak mampu menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang tersedia, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan. BAB VI PEMBINAAN Pasal 22 (1) Pembinaan terhadap BUMO dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi. (2) Badan/Dinas/Lembaga yang berkaitan dengan kegiatan BUMO dapat melakukan fasilitasi teknis manajemen melalui pelatihan, pendampingan dan monitoring serta evaluasi BUMO.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di Langgur Pada tanggal, 5 Februari 2016 BUPATI MALUKU TENGGARA, Cap/ttd. ANDERIAS RENTANUBUN Diundangkan di Langgur Pada tanggal, 5 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, Cap/ttd. PETRUS BERUATWARIN BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

P. B. ROY RAHAJAAN, SH, M.Si NIP. 19680529 198803 1 004