BRIGHT AND CARE. Laporan Keberlanjutan 2012 Sustainability Report

BRIGHT AND CARE

Laporan Keberlanjutan 2012 Sustainability Report

PLN KONSISTEN MENJALANKAN TUGAS MENYEDIAKAN TENAGA LISTRIK YANG TERJANGKAU BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA. UPAYA MENERANGI HINGGA KE SELURUH PELOSOK NEGERI DIJALANKAN SELARAS DENGAN UPAYA PERBAIKAN KUALITAS PENGELOLAAN OPERASIONAL AGAR SEMAKIN TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN TATA KELOLA TERBAIK YANG DILAKUKAN SECARA BERKELANJUTAN. PLN JUGA KONSISTEN DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KESEIMBANGAN KINERJA BIDANG EKONOMI, SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEBAGAI PERWUJUDAN FALSAFAH TRIPPLE BOTTOM LINES DEMI MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN USAHA YANG BERKELANJUTAN. PLN consistently carries out the task of providing electricity at affordable prices for all Indonesian people. The efforts to provide power for lighting across the country including remote areas are in accordance with the efforts to improve operational management so as to be more transparent and accountable. This is conducted by continuously improving good corporate governance (GCG) to the maximum. PLN also consistently seeks to put the economic, social and environmental performances in balance as a manifestation of the ‘triple bottom lines’ philosophy, in order to make sustainable business growth.

2012 SUSTAINABILITY REPORT PT PLN (Persero)

1

RAM RINGKASAN PROG MA DAN KINERJA UTA ND MAIN PROGRAM ATL INE PERFORMANCE OU

2

BIDANG EKONOMI

ECONOMIC

t Nilai perolehan dan distribusi nilai ekonomi meningkat t Meningkatkan perekonomian daerah melalui perluasan mitra kerja lokal t Jumlah pelanggan bertambah 10% sehingga tingkat rasio elektrifikasi menjadi 76%

t

t Bauran energi membaik dengan menurunnya volume pemakaian BBM t Kapasitas dan produksi listrik mengalami kenaikan

t

t Susut jaringan menurun

t

BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN

SOCIAL AND COMMUNITY

t Penyaluran dana kemitraan meningkat, jumlah mitra binaan bertambah. t Pengembangan Kemasyarakatan yang mencakup 6 bidang kegiatan utama. t Peningkatan kualitas program CSR di bidang pendidikan t Edukasi pengelolaan sampah menjadi produk daur ulang dan kompos

t Higher partnership funding distribution, higher number of foster partners. t Community Development covering six main areas of activity. t To improve quality of CSR programs in education t Education of waste recycle into recycled products and compost

BIDANG LINGKUNGAN

ENVIRONMENTAL

t Perbaikan kualitas bauran energi t Peningkatan penggunaan gas alam sebagai sumber energi ramah lingkungan t Partisipasi pada gerakan Clean Development Mechanism (CDM) dan Verified Carbon Standard (VCS) t Partisipasi pada upaya penghijauan areal kantor, DAS dan waduk-waduk t Program pengurangan kertas dalam aktifitas kerja (paperless work)

t To improve energy mix quality t To increase the use of natural gas as an environmentally friendly energy source t Participation in the Clean Development Mechanism (CDM) and theVerified Carbon Standard (VCS) movements t Participation in the reforestation program in office areas, watersheds and reservoirs. t Paper reduction in work activity (paperless work)

LAPORAN KEBERLANJUTAN 2012 PT PLN (Persero)

t t

t

To increase the economic value acquisition and distribution To improve the local economy through the addition of local partners To increase the number of customers by 10% so as to make the rate of electrification ratio go up to 76% To improve energy mix by decreasing the volume of fuel consumption To increase the electricity capacity and production To lower network losses.

BIDANG TATA KELOLA

GOVERNANCE

t Asesmen berkala mengenai kualitas penerapan tata kelola terbaik t Kerja sama dengan Transparansi Internasional Indonesia untuk meningkatkan kualitas tata kelola t Kerjasama dengan BPK dan KPK untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pelaporan transaksi bisnis

t Penindakan tegas setiap pelanggaran kode etik dan disiplin kepegawaian

t Periodic assessment of the quality of GCG application. t Cooperation with Transparency International Indonesia to improve GCG quality. t Cooperation with the Supreme Audit Agency (BPK) and Corruption Eradication Commission (KPK) to improve the accountability of the business transaction performance and reporting. t Declaration of PLN Clean, No Corruption, No Gratification . t Implementation and dissemination of Whistleblowing System at all levels of PLN and PLN partners. t Firm penalty against any violations of code of conduct and personnel disciplinary

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES

t t t t

Penyempurnaan Talent Management Peningkatan kompetensi melalui pelatihan Penyelenggaraan uji kompetensi secara online Penetapan jenjang karir dan remunerasi berbasis kompetensi t Umpan balik pengelolaan kepegawaian melalui Employee Engagement Survey

t t t t

TANGGUNG JAWAB KONSUMEN

CONSUMER RESPONSIBILITY

t Peningkatan unjuk kerja jaringan dengan menurunkan SAIDI dan SAIFI t Kemudahan pembayaran tagihan dan tambah daya melalui penerapan AP2T (Aplikasi Pengelolaan Pelanggan Terpusat) dan P2APST(Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat) t Peningkatan mutu layanan dengan penerapan aplikasi permintaan sambungan on-line dan melalui layanan PLN-123

t Improved network performance by reducing SAIDI and SAIFI. t Ease of payment of bills and power capacity upgrade through the application AP2T (Central Application of Management and Customer Service) and P2APST (Centralized Management and Supervision of Revenue Flow). t Improved quality of service by applying connection requests through on-line and PLN-123 call center.

t Deklarasi PLN Bersih, Bebas Korupsi dan Gratifikasi t Penerapan dan sosialisasi Whistleblowing System di seluruh jajaran PLN dan mitra kerja PLN

Perfecting the Talent Management Increasing competency through training Implementation of online competency test Establishment of career paths and competencybased remuneration t Feedback on personnel management through the Employee Engagement Survey


3

DAFTAR ISI Table of Contents

06

Tentang Laporan Keberlanjutan PT PLN (Persero) Sustainability Report of PT PLN (Persero)

07

Periode Laporan Reporting Period

07

Proses Penetapan Isi Laporan Setting the Report Content

08

Batasan Laporan dan Teknik Pengukuran Data Report Limitation and Data Measurement Techniques

08

08 09

10

Perubahan dengan Laporan Tahun Sebelumnya Changes from the Previous Sustainability Report Indeks GRI dan Assurance GRI Index and Assurance

28

Grup Usaha PLN PLN Business Group

31

Bidang Usaha Line of Business

34

Peta Operasional Perusahaan Map of Company’s Operational Regions

36

Struktur Organisasi Organization Structure

37

Peristiwa Penting Significant Events

43

Penghargaan dan Sertifikasi Awards & Certifications

46

48

Alamat Kontak Contact Details

Sambutan Direktur Utama Message from President Director

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Driving Economic Growth Meningkatkan Peran Katalis Pertumbuhan Perekonomian Nasional Improving the Catalyst Role for National Economic Growth

48

Rencana Jangka Panjang Long Term Plans

51

Kinerja Perusahaan Company’s Performance

62

Pengendalian Mutu Quality Control

63

Layanan Pelanggan Customer Service

65

Survei Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Survey

69

Pemasaran dan Promosi Marketing and Promotion

70

Implikasi Keuangan Terhadap Perubahan Iklim Financial Implications of Climate Change

72

Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance

74

Pedoman, Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola GCG Guidelines, Structure and Mechanism

75

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

76

Dewan Komisaris dan Direksi The Board of Commissioners and The Board of Directors

78

Remunerasi Komisaris dan Direksi Remuneration of the BOC and BOD

78

Komite Dewan Komisaris Committees under the Board of Commissioners

79

Komite Direksi Board of Directors’ Committee

20

Profil PLN PLN’s Profile

54

Kontribusi Pada Negara Contribution to the Nation

22

Sekilas PLN PLN in Brief

55

24

Saham Perseroan Company Shares

Mendorong Pertumbuhan Perkonomian Daerah Promoting Regional Economic Growth

79

23

Skala Ekonomi Economic Scale

55

Kebijakan Pokok Tata Kelola Corporate Basic Governance Policies

23

Tonggak Sejarah Milestones

Hubungan dengan Mitra Kerja Relations with Business Partners

84

Kode Etik Berperilaku Code of Conduct

56

Produk dan Jasa Products and Services

84

Budaya Perusahaan Corporate Culture

57

Kapasitas dan Komposisi Pembangkit Power Plant Capacity and Composition

84

Sosialisasi dan Upaya Pencapaian Visi dan Misi Perseroan Dissemination and achievements of the Company’s Vision and Mission

58

Produksi Tenaga Listrik dan Bauran Energi Electrical Power Production and Energy Mix

Manajemen Pelibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement Management

93

61

Manajemen Produk Product Management

Perkara Hukum Yang Dihadapi Litigation

Inisiatif Strategis Strategic Initiatives

62

Demand Side Management (DSM)

62

Supply Side Management (SSM)

26

28

28

Visi, Misi, Moto Dan Nilai Luhur Perusahaan The Company’s Vision, Mission, Motto, and Corporate Core Values

Halaman Pa

72

ge

tan Keberlanju Tata Kelola vernance Sustainable

Go

10

ge ma Direktur Uta ta Sambu n the President Director om

Halaman Pa

Message fr

Halaman

1

40 Partisipa s i p a da Pelestar ian Lingk Participa ungan ti Page

o Preserva n In Environmenta tion l

94

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Human Resources Management

96

Kesetaraan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Equality in Human Resources Management

97

Hubungan Dengan Pegawai Employee Relations

98

Kepatuhan Pada Peraturan Perundangan Bidang Kepegawaian Compliance with Labor Laws and Regulations

102 105

Demografi dan Jumlah Pegawai Demographics and Worker Numbers Sistem Pengelolaan SDM Human Resources Management System

108

Paket Kesejahteraan Welfare Package

111

Peningkatan Budaya Unggul Enhancement of Excellence Culture

112 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Occupational Safety and Health 115

Komite Keselamatan Ketenagalistrikan Electrical Power Safety Committee

116

Kegiatan Utama di Tahun 2012 Major Activities in 2012

118

Statistik Kinerja K-3 Tahun 2012 K3 Performance Statistics 2012

120

Kesehatan Kerja Occupational Health

120

Penghargaan Awards

122 Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Program

140 Partisipasi Pada Pelestarian Lingkungan Participation on Environmental Protection

124

Maksud dan Tujuan Purpose and Objectives

143

124

Struktur Organisasi Pelaksana Executive Board Organizational Structure

Kebijakan Lingkungan Environmental Policy

143

126

Visi dan Misi Vision and Mission

Pengelolaan Lingkungan Sekitar Instalasi Management of Installation Environment

148

126

Dasar Hukum Pelaksanaan Legal Foundation Of Csr Program Implementation

Pemakaian Bahan Materials Usage

152

Penggunaan Energi Energy Usage

155

Pengendalian Emisi Emission Control

158

Pengelolaan dan Pengolahan Limbah Waste Management and Processing

157

Partisipasi Pada Upaya Mitigasi Gas Rumah Kaca Participation in Greenhouse Gas Mitigation Efforts

161

Biaya dan Penghargaan untuk Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Cost and Award for Environmental Management and Preservation

127 127

Program dan Pelaksanaan Program Programs and their Implementation Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Corporate Social Responsibility Program

129

Program Pengembangan Masyarakat Community Development Program

129

Program Kemitraan (PK) Partnership Program

132

Program Bina Lingkungan Environmental Development Program

136

Kisah Sukses Program Bina Lingkungan Success Story of Environmental Development Program

162 Indeks GRI 3.1-EUSS GRI 3.1-EUSS Index

N TENTANG LAPORA KEBERLANJUTAN PT PLN (PERSERO)

PORT OF E R Y IT IL B A IN A T S SU PT PLN (PERSERO)

6


TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN PT PLN (PERSERO)

ABOUT PT PLN (PERSERO) SUSTAINABILITY REPORT

Laporan Keberlanjutan PT PLN (Persero ) Tahun 2012 (“Laporan” atau “Kami”) ini disampaikan untuk menunjukkan kepada para pemangku kepentingan kinerja keberlanjutan PLN dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial selama tahun 2012. Sebagian materi Laporan ini telah kami sajikan dalam Laporan Tahunan PLN Tahun 2012, dan oleh karenanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Tahunan dimaksud. Sebelumnya, laporan ini juga pernah dibuat terpisah pada tahun 2008, 2010 dan 2011. (3.2)

The 2012 Sustainability Report of PT Perusahaan Listrik Negara – hereinafter referred to as PLN or “the Company” – is presented to show to the stakeholders the Company’s efforts in carrying out its economic activities, social responsibility program, and sustainable environmental preservation. Some of the contents of this report have been presented in the PLN’s 2012 Annual Report and is thus an inseparable part of the said report. This type of report has been previously made separately in 2008, 2010 and 2011. (3.2)

Laporan ini merupakan laporan tahun ke-empat, sejak laporan pertama disampaikan pada tahun 2008. Laporan ini disusun antara lain untuk memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat 2c, UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan penyampaian laporan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (“TJSL”) dalam Laporan Tahunan.

This is the fourth year of the report since the first one delivered in 2008. This report is prepared, among others, to comply with the provision of Article 66 paragraph 2c, Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, which requires the submission of report on the Corporate Social and Environmental Responsibility activities in the Annual Report.

TJSL menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah “komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Pursuant to Article 1 of Law No. 40 of 2007, corporate social and environmental responsibility is “the commitment of the company to participate in sustainable economic development to improve the quality of life and environmental which benefits either the Company itself, the local community, or the society at large”.

Dalam menyusun Laporan ini, kami menggunakan kerangka pelaporan keberlanjutan yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (“GRI”) lengkap dengan suplemen industri kelistrikan yang telah diakui dan diterima luas secara internasional. Kerangka pelaporan ini lebih dikenal dengan sebutan “Pedoman Penyusunan Laporan Keberlanjutan GRI versi 3.1 & Electric Utilities Sector Supplement (GRI G3.1-EUSS) Final Version”. Pada tahun sebelumnya, kami menggunakan kerangka GRI G3.0-EUSS Final Version.

In compiling this report, we used sustainability reporting framework issued by the Global Reporting Initiative (“GRI”) including the supplement electricity industry that has been recognized and accepted internationally. Reporting framework is better known as the “GRI Sustainability Reporting Guidelines version 3.1 and Electric Utilities Sector Supplement (GRI G3.1EUSS) Final Version”. In the previous year, we utilized the framework of GRI G3.0-EUSS Final Version.

PERIODE LAPORAN (3.1, 3.2, 3.3)

REPORTING PERIOD

Periode laporan ini adalah 1 Januari – 31 Desember 2012. Penerbitan Laporan sebelumnya, Laporan Keberlanjutan Tahun 2011, diterbitkan pada bulan Juni 2012. Penerbitan Laporan Keberlanjutan dilakukan setiap tahun, untuk memberikan gambaran yang jelas serta untuk menilai kinerja manajemen dalam bidang ekonomi, lingkungan dan sosial sebagai informasi tambahan terhadap kinerja finansial yang disampaikan dalam Laporan Keuangan Tahunan.

The reporting period is January 1 to December 31, 2012. The previous report, 2011 Sustainability Report, was published in June 2012. Sustainability Report is published annually to give a clear picture as well as to assess the performance of management in the field of economic, environmental and social as well as to function as additional information to the financial performance presented in the Annual Financial Statements.

PROSES PENETAPAN ISI LAPORAN

SETTING THE REPORT CONTENT

(3.5)

Dalam menetapkan topik dan isi Laporan, kami menggunakan prinsip materialitas sebagai pertimbangan utama. Materialitas dalam hal ini diartikan sebagai isu-isu yang relevan dengan bidang usaha PLN dan berpengaruh signifikan serta berdampak luas bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

(3.1, 3.2, 3.3)

(3.5)

In setting the topic and content of the Report, we refer to the principle of materiality as the primary consideration. Materiality in this case is defined as issues relevant to the PLN’s business lines and have significant and broad influence of such materials on stakeholders in decision-making.


7

BATASAN LAPORAN DAN TEKNIK PENGUKURAN DATA (3.6-3.9)

REPORT LIMITATION AND DATA MEASUREMENT TECHNIQUES (3.6-3.9)

Data kuantitatif mengenai kinerja keberlanjutan atau TJSL dalam Laporan ini mencakup data PLN sebagai perusahaan induk, tidak termasuk data keberlanjutan yang dikelola oleh masingmasing entitas anak. Sedangkan data finansial, seperti nilai-nilai ekonomi yang diterima dan didistribusikan (EC1) merupakan data konsolidasian dengan entitas-entitas anak berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Quantitative data regarding the performance of sustainability in this report include the data of PLN as the parent company, and exclude the sustainability data managed by each of its subsidiaries. While for financial data, such as economic values generated and distributed (EC1) are consolidated data with subsidiaries in accordance with applicable financial accounting standards in Indonesia.

Untuk pengukuran data finansial, kami menggunakan teknik berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) Indonesia, sedangkan untuk data keberlanjutan, kami menggunakan teknik pengukuran data yang berlaku secara internasional. Data kuantitatif dalam Laporan , disajikan dengan menggunakan prinsip daya banding (comparability) minimal dalam dua tahun berturut-turut, sehingga pengguna Laporan dapat melakukan analisa tren. Informasi dan data yang disajikan mencakup data keuangan konsolidasi Perseroan dengan anak perusahaan yang dicatat berdasarkan metode ekuitas. (3.10)

The financial data are measured using a technique based on Statement of Financial Accounting Standards (“PSAK”) Indonesia, while for sustainability data, we use data measurement techniques that apply internationally. Quantitative data in the report are presented referring to comparability principle of at least two years in a row, so that users can analyze the trend. Information and data presented in this report include consolidated financial data of the Company with its subsidiaries recorded under the equity method. (3.10)

PERUBAHAN DENGAN LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA (3.10, 3.11)

CHANGES FROM THE PREVIOUS SUSTAINABILITY REPORT (3.10, 3.11)

Selama periode pelaporan tidak terdapat perubahan yang fundamental terhadap struktur bisnis PLN. Perubahan fundamental yang dimaksudkan adalah terjadinya perubahan struktur usaha karena aksi-aksi korporasi seperti: akuisisi, merger, restrukturisasi perusahaan dan downsizing. Begitu pula tidak terdapat perubahan signifikan dengan Laporan tahun sebelumnya dalam hal batasan, ruang lingkup dan teknik pengukuran. Seluruh data yang tertulis dalam Laporan tahun sebelumnya tidak mengalami pernyataan ulang, sedangkan khusus untuk laporan keuangan, terjadi reklasifikasi atas beberapa posisi akun sesuai dengan ketentuan PSAK terbaru.

During the reporting period there were no fundamental changes to the business structure of PLN. The fundamental change referred to above is the change in business structure due to corporate actions such as acquisitions, mergers, corporate restructuring and downsizing. Neither were there any significant changes to the previous year’s report in terms of limitation, the scope and measurement techniques. This year’s report does not contain any recycled data from previous years, while regarding financial reporting, there has been reclassification of some account positions in compliance with the most recent PSAK provisions.

INDEKS GRI DAN ASSURANCE

GRI INDEX AND ASSURANCE

(3.12, 3.13)

Kami mencantumkan indeks GRI dalam tanda kurung dengan warna merah pada setiap halaman yang relevan untuk memudahkan pengguna Laporan dalam melihat indikator GRI, sedangkan daftar indeks GRI secara keseluruhan dapat dilihat pada halaman 162 Laporan ini.

8


(3.12, 3.13)

We include the GRI index in brackets in red on each relevant page to allow users to view the GRI indicators, while in overall the GRI index list can be found on page 162 in this report.

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN PT PLN (PERSERO)

ABOUT PT PLN (PERSERO) SUSTAINABILITY REPORT

Indikator GRI G3.1 yang diungkapkan dalam Laporan ini merupakan isu-isu yang dianggap material dan relevan dengan bidang usaha PLN. Sebagian indikator GRI G3.1 yang tidak diungkapkan dalam laporan ini disebabkan oleh sifatnya yang tidak material atau tidak relevan dengan bisnis PLN, dan belum tersedianya sistem kompilasi data.

The GRI G3.1 indicators expressed in this report are issues that are considered material and relevant to PLN’s business line. Some GRI G3.1 indicators are not disclosed in this report due to the nature of which is not material or relevant to the business PLN, and the unavailability of data compilation system.

Manajemen berupaya menyampaikan data tersebut pada Laporan tahun yang akan datang sesuai dengan penyempurnaan sistem dan prosedur akuntansi keberlanjutan yang tengah dilakukan.

The Management seeks to deliver the data in the coming reports in accordance with the improvement of systems and sustainability accounting procedures being performed.

Seperti laporan tahun sebelumnya, maka pada periode laporan tahun 2012 fokus uraian tertuju pada beberapa topik utama berdasarkan prinsip material dan relevansinya dengan keberlanjutan Perseroan, yaitu mencakup tata kelola, pelaksanaan program tanggung jawab sosial, pengelolaan SDM, keselamatan dan kesehatan kerja, kinerja ekonomi dan pengelolaan lingkungan. (3.5) Pada penyampaian Laporan tahun 2012, Perseroan belum menggunakan jasa penjamin (assurance), namun pada tahun mendatang diharapkan Perseroan menggunakan jasa penjamin yang kredibel dari pihak eksternal. (3.13)

As in the previous reports, the main focus is on several main topics based on the material principle and its relevance to the Company’s sustainability, namely governance, corporate social responsibility, human resources management, Occupational Environment, Safety and Health, economic performance and environmental management. (3.5) The Company has not utilized an assurance service, however the Company plans to use an assurance service supplied by a credible external party in the years to come. (3.13)

Dari keseluruhan uraian dan data kompilasi ketaatan yang dilakukan, Perseroan berpendapat bahwa berdasarkan penilaian sendiri, level aplikasi standar GRI pada laporan ini memenuhi kriteria peringkat “B”.

Based on all of the descriptions and compliant data compilation carried out, the Company is of the opinion, based on its own judgement, that this report meets the criteria for the “B” rating.

mentar atas aan, masukan atau ko ny rta pe n, aa int rm pe Untuk hubungi (3.4): laporan ini, dapat meng report, please ut or comments on this inp s, irie qu en st, ue req For contact (3.4):

ARY AN CORPORATE SECRET SEKRETARIS PERUSAHA estor Relations Hubungan Investor Inv PT PLN (Persero) .135 Jl. Trunojoyo Blok M-I No 12160, Indonesia a art Kebayoran Baru, Jak 50550, 7261122 Tel.+62 21 7251234, 72 Fax.+62 21 7221330 ww w.pln.co.id


9

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA Message from President Director

ntingan melalui upaya pe ke u gk an m pe n pa Memenuhi hara ketenagalistrikan yang an un ng ba m pe n da depankan proses pengembangan ge en m an ng de ri ge ne ilayah tata menjangkau seluruh w akuntabel sesuai kaidah n da an ar sp an tr in ak nkan kinerja yang bisnis yang sem pa de ge en m ad ek rt be PLN kelola terbaik. Selain itu gan demi menjaga un gk lin n da l sia so i, ekonom n. berimbang dari aspek aha yang berkelanjuta us n ha bu um rt pe n ka dan meningkat nt and construction through the developme rs lde ho ke sta of ns tio nsparent and Meeting the expecta try, prioritizing more tra un co e th s ros ac ch rea ce. In of electrical power that best corporate governan th wi ce an rd co ac in s se omic, oces rformance from the econ accountable business pr pe d ce lan ba ize as ph ned to em hen sustainable addition, PLN is determi to maintain and strengt er ord in cts pe as al nt social and environme business growth.

10


SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA

MESSAGE FROM PRESIDENT DIRECTOR

NUR PAMUDJI

11


11

12

Para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Dear Stakeholders,

Kembali kami menyajikan Laporan Keberlanjutan yang terpisah dari Laporan Tahunan untuk melaporkan kinerja PLN dalam mendukung upaya menjaga keberlanjutan bumi beserta isinya di tahun 2012. Pada tahun pelaporan 2012, kami membuat Laporan Keberlanjutan dengan mengacu pada sistim pelaporan berstandar internasional yakni Sustainability Reporting Guidelines & Electric Utilities Sector Supplement RG Version 3.1/EUSS Final Version.

Once again we present the Sustainability Report which is separated from the Annual Report, to report on the performance of PLN in supporting the efforts to maintain the sustainability of the earth and its resources, conducted in 2012. In preparing the sustainability report of 2012, we refer to the international standard of reporting system, namely Sustainability Reporting Guidelines & Electric Utilities Sector Supplement 3.1/EUSS RG Version Final Version.

Melalui laporan ini kami ingin memberikan gambaran kesungguhan komitmen Perseroan dalam berpartisipasi pada upaya mengatasi dampak pemanasan global yang semakin mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan di seluruh dunia melalui berbagai upaya nyata yang direalisasikan sepanjang tahun pelaporan.

In this report, we would like to provide an overview of the Company’s true commitment to participating in efforts to mitigate the effects of global warming that are increasingly affecting the social life around the world through making real efforts during the reported year.

Bidang usaha kami adalah BUMN yang memiliki tugas khusus menyediakan dan mendistribusikan tenaga listrik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Adapun kegiatan operasional kami meliputi pembangunan dan pengoperasioan pembangkit, serta pembangunan dan pengoperasian jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik dari stasiun pembangkit ke instalasi di tempat pelanggan.

Our business line as a State-Owned Enterprise is specifically to provide and distribute electricity to all walks of like at affordable prices. Our operations include the construction and operation of power plant, and the construction and operation of transmission and distribution of electrical power from power stations to installations at the customer premises.

Untuk membangkitkan tenaga listrik, kami menggunakan pembangkit sesuai sumber energi yang digunakan, yakni PLTA (Pusat Listrik Tenaga Air), PLTD (Pusat Listrik Tenaga Diesel), PLTU (Pusat Listrik Tenaga Uap), PLTG (Pusat Listrik Tenaga Gas), PLTGU (Pusat Listrik Tenaga Gas Uap), PLTP (Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi). Pada areal terbatas, kami juga menggunakan pembangkit listrik dengan sumber energi yang berasal dari dari tenaga matahari dan angin. Penggunaan sumber energi fosil tidak terbarukan, yakni gas alam, BBM dan batubara membuat bidang ketenaga listrikan yang dijalankan menjadi salah satu kontributor utama emisi gas CO2, atau Gas Rumah Kaca (GRK), selain kegiatan transportasi dan industri.

To generate electricity, we utilize plants which are fired according to the energy sources, namely hydropower (Hydro Power Plant), diesel (Diesel Power Plant), steam (Steam Power Plant), gas (Gas Power Plant), steam gas (Combined Cycle Power Plant), and geothermal (Geothermal Power Plant). In certain areas, we also use the energy source of solar and wind power. In addition to transportation and industrial activities, the use of non-renewable fossil energy sources, namely natural gas, fuel oil and coal, makes the electrical power business line one of the major contributors of CO2, or greenhouse gases (GHG) emissions.

Dengan semakin intensifnya gejala cuaca ekstrem telah menggugah masyarakat dunia untuk bersama-sama mengurangi besaran emisi GRK demi keselamatan bumi beserta seluruh isinya untuk kebaikan generasi mendatang. PLN menyadari sepenuhnya kondisi tersebut, dan bertekad untuk berpartisipasi secara aktif mengurangi emisi GRK, melalui pelaksanaan berbagai inisiatif strategis yang memberi dampak nyata pada upaya bersama masyarakat dunia. Sebagai perusahaan yang menyediakan layanan tenaga listrik bagi masyarakat, PLN menyadari sepenuhnya bahwa keberlanjutan usahanya bergantung pada tiga pilar utama yaitu : kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial.

The more extreme weather changes have stirred the international community to work together to reduce the amount of GHG emissions to save the earth and all its resources for the interest of future generations. PLN is fully aware of the condition, and determined to actively participate in reducing GHG emissions, through the implementation of strategic initiatives that shall bring real impact on the joint efforts of the international community. As a company that provides electricity to the public, PLN is fully aware that its business sustainability relies on three main pillars: economic performance, environmental performance and social performance.




PELUANG DAN TANTANGAN PEMENUHAN LISTRIK DI INDONESIA (1.1, 1.2)

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF POWER PROVISION IN INDONESIA (1.1, 1.2)

Kondisi ketenagalistrikan di Indonesia saat ini terus tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan permintaan tenaga listrik dan sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang tengah dipacu Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Dengan rasio elektrifikasi yang relatif lebih rendah dari negara kawasan, PLN menghadapi peluang pengembangan usaha sekaligus tantangan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Kami berupaya keras untuk meningkatkan kinerja ekonomi agar mampu merespon kebutuhan tersebut dengan membangun pembangkit listrik baru sesuai perkembangan.

Condition of Indonesia is that electricity continues to grow rapidly along with the growth in electricity demands and infrastructure development, which the central government supports to drive the growth of national economy. With the electrification ratio relatively lower than countries in the region, PLN is facing business development opportunities as well as challenges to meet national electricity needs. We strive to improve the economic performance to be able to respond to these needs by building new power plants in accordance with the condition.

Melalui kinerja ekonomi yang baik, kami mampu mendistribusikan perolehan nilai ekonomi kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama kepada pemasok, kontraktor, penyandang dana, karyawan dan pemerintah. Pada akhirnya distribusi nilai ekonomi terbesar kami tujukan untuk pelanggan melalui pembangunan unit-unit pembangkit baru untuk menjamin kontinuitas pasokan listrik pada pelanggan.

With good economic performance, we were able to distribute the economic value acquired to all stakeholders, especially suppliers, contractors, fund providers, the government and employees. Eventually, we distribute the greatest economic value to our customers through the development of new power plants to ensure continuity of electricity supply to customers.

Tahun 2012, perolehan nilai ekonomi PLN meningkat 9,7% menjadi sebesar Rp228,8 triliun, dari Rp208,6 triliun di tahun 2011. Peningkatan diperoleh dari naiknya pendapatan sebesar 11,8% dari tahun sebelumnya sebagai hasil dari penambahan jumlah pelanggan dan migrasi kelompok pelanggan di segmen pelanggan rumah tangga, sehingga rata-rata harga jual listrik meningkat, sekalipun tidak ada kebijakan kenaikan tarif dasar listrik.

In 2012, the acquisition of the economic value of PLN increased by 9.7 percent to Rp228.8 trillion, from Rp208.6 trillion in 2011. This was derived from revenue which rose 11.8 percent from the previous year as a result of increasing in the number of customers and the migration of residential customer group. Thus the average selling price of electricity increased, notwithstanding there was no policy of electricity tariff hike.

Mayoritas nilai perolehan tersebut kemudian kami distribusikan kembali kepada pemasok dan mitra kerja utama, dalam bentuk biaya operasional dengan porsi sampai sebesar 81,29%. Sisanya kami distribusikan kepada penyandang dana dan kepada para karyawan. Total nilai perolehan yang didistribusikan kepada para pemangku kepentingan di tahun 2012 mencapai Rp232,1 triliun, lebih besar dari perolehan nilai ekonomi PLN.

We subsequently distribute the majority of our acquired values back to suppliers and key partners, in the form of operational costs with a portion of up to 81.29%. We distribute the remainder to the fund providers and the employees. The total of the acquired values distributed to stakeholders in 2012 reached Rp232.1 trillion, higher than the acquisition of PLN’s economic value.

Dengan memperhatikan proyeksi kebutuhan listrik yang terus meningkat di tahun mendatang, maka PLN akan sangat bergantung pada dukungan dana dari para penyandang dana dalam memenuhi biaya investasi pembangunan pembangkit termasuk sistem transmisi dan distribusi. Agar memperoleh cukup dana untuk investasi di masa mendatang, salah satu jalan yang ditempuh PLN adalan berupaya mengendalikan dan menekan biaya operasional.

Taking into account the projected demands for electricity that would continue to increase in the coming years, PLN would rely much on financial support from fund providers to meet the investment cost of the power plant development including for transmission and distribution systems. To obtain sufficient funds for future investments, one of the ways PLN takes is seeking to control and reduce operating costs.


13

14

Salah satu cara yang telah dijalankan dengan konsisten adalah dengan meningkatkan efiesiensi operasional pembangkitan dengan tujuan meningkatkan unjuk kerja stasiun pembangkit, sehingga penggunaan bahan bakar sebagai energi pembangkit optimal. Cara lain yang ditempuh adalah dengan memperbaiki kualitas bauran energi, sehingga komposisi pemakaian BBM yang mahal, semakin dikurangi.

The measure that has been consistently run is improving generation operational efficiency with the aim of improving the performance of the power generating station, so that the use of fuels for plants is optimum. Another measure is improving the quality of the energy mix, so that the use of costly fuel in energy composition can be further reduced.

PLN juga berupaya meningkatkan efisiensi operasional khususnya dengan cara memperbaiki kualitas jaringan distribusi, sehingga susut jaringan secara keseluruhan terus menurun. Keseluruhan upaya tersebut ditargetkan untuk membuat beban operasional terkendali, sehingga PLN mampu mencetak laba operasional yang semakin besar dan mampu menyisihkan dana yang lebih besar untuk kepentingan investasi.

PLN is also working to improve operational efficiency in particular by improving the quality of the distribution network, so that the overall network losses continued to decline. In overall the efforts are aimed to put the operational expenses under control, so that PLN is able to make greater operational profit and to set aside more funds for investment purposes.

Oleh karena besarnya kebutuhan biaya pembangunan listrik , PLN membuka kesempatan dengan berbagai pihak untuk membangun pembangit listrik baik dalam konteks kerjasama maupun secara mandiri. Keseluruhan upaya tersebut dilaksanakan untuk mendukung pertumbuhan kegiatan ekonomi nasional.

Due to the large fund needs for the cost of electricity development, PLN opens opportunities to a variety of parties to build power station under partnership schemes as well as independently. In overall the efforts undertaken are aimed to support the growth of the national economy.

MENINGKATKAN TARAF KEHIDUPAN MASYARAKAT

IMPROVING PEOPLE’S WELFARE

Ada dua cara yang ditempuh PLN untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pertama merealisasikan berbagai program peningkatan kehidupan masyarakat secara langsung melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial (Corporate Sosial Responsibilities/CSR) dan Program Pengembangan Masyarakat dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Kedua, melalui peningkatan kerjasama dengan mitra lokal untuk memasok kebutuhan operasional Perusahaan.

PLN has two schemes to improve people’s lives. First, the realization of various programs that directly improve people’s lives through by applying the Corporate Social Responsibilities (CSR) programs and the Community Development Program in the form of the Partnership Program and Community Empowerment Program (collectively named PKBL). Second, increasing cooperation with local partners to supply the needs of the Company’s operations.

Pada cara pertama, PLN merealisasikan berbagai program bantuan fisik, program pelatihan maupun finansial untuk menumbuh kembangkan kemampuan perekonomian masyarakat sekitar kegiatan operasional, terutama pada sistem pembangkitan maupun jalur-jalur transmisi tegangan ekstra tinggi di daerah marginal yang masih tertinggal. Program tersebut dilaksanakan secara mandiri maupun dalam bentuk kerjasama dengan lembaga yang kompeten di bidangnya. Selain itu melalui program CSR, PLN juga berupaya meningkatkan akses kemandirian dalam berbagai aspek kesejahteraan baik secara ekonomi, kesepahaman perihal pembangunan berkelanjutan, kehidupan kemasyarakatan, maupun hal lainnya secara lebih luas. Program yang dijalankan dikenal dengan sebutan community relation, community services dan community empowering. Untuk kegiatan PKBL ini, PLN menyisihkan anggaran sebesar Rp128,1 miliar, terdiri atas Program Kemitraan sebesar Rp52,8

In connection to the first scheme, PLN realizes various physical assistance programs, financial as well as training programs to cultivate the ability of the economy of communities living near the operations, particularly in the generation system and extra-high voltage transmission lines in marginal or underdeveloped areas. The programs are implemented independently or in cooperation with competent institutions in the respective field. In addition, through its CSR program, PLN is also working to improve access to independence in many aspects both economic prosperity, understanding about sustainable development, social life, and other things in broader sense. The programs are called community relations, community services and community empowering. PLN allocates a budget for these activities of Rp128.1 billion, consisting of Partnership Program




miliar, Bina Lingkungan sebesar Rp34,4 miliar dan BUMN Peduli Rp40,9 miliar. Sementara untuk program CSR, PLN menyalurkan dana sebesar Rp16,8 miliar.

amounting to Rp52.8 billion; Community Development, Rp34.4 billion and SOE Care, Rp40.9 billion. As for the CSR program, PLN distributed funds amounting to Rp16.8 billion.

Pada cara kedua, PLN berupaya meningkatkan kehidupan perekonomian setempat dengan menjalin kerjasama erat dengan pemasok lokal di area sekitar operasional sebagai mitra kerja potensial. Dengan melibatan pemasok lokal , maka kegiatan ekonomi setempat diharapkan semakin berkembang.

With regard to the second scheme, PLN endeavors to improve the economic lives of local community by working closely with local suppliers surrounding the operations area as potential partners. By involving local suppliers, the local economic activity is expected to grow.

Selain melalui cara-cara yang telah disebutkan di atas, PLN berperan besar bagi upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui perluasan jaringan listrik hingga ke seluruh pelosok negeri. Jaringan listrik yang terjamin hingga ke pelosok negeri membuat aktifitas masyarakat tidak lagi terkendala oleh keterbatasan penerangan saat malam hari, sehingga kegiatan perekonomian dapat berlangsung lebih baik.

Apart from the schemes mentioned above, PLN plays a major role in improving the people’s lives through the power grid expansion through to across the country. Guaranteed electrical network all across the country frees the people’s activities from impediments of night lighting, so economic activity can be performed better.

PERBAIKAN KUALITAS BAURAN ENERGI, SEBAGAI RESPON TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

ENERGY MIX OF QUALITY IMPROVEMENT AS A RESPONSE TO CLIMATE CHANGE

Pada aspek lingkungan, PLN berpartisipasi pada upaya mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan usahanya melalui dua pendekatan, yaitu (i) melalui perbaikan operasional yang menjadi sumber dampak lingkungan; (ii) melalui upaya non-operasional yang memberi dampak positif terhadap perbaikan kualitas lingkungan.

From environmental aspect, PLN participates in efforts to reduce the environmental impacts caused by its business activities in two approaches, namely (i) improvement of operations that cause environmental impact, (ii) non-operational efforts which have positive impact on environmental quality.

Untuk perbaikan operasional, PLN telah melaksanakan beberapa inisisatif strategis yakni mencakup perbaikan unjuk kerja pembangkit, peningkatan kualitas bauran energi dan penurunan susut jaringan. Perbaikan dan peningkatan unjuk kerja pembangkit membuat pemakaian sumber energi menjadi semakin efisien, sehingga emisi GRK sebagai dampak pemakaian bahan bakar fosil relatif terkendali. Perbaikan kualitas bauran energi, memberi manfaat bagi lingkungan, apabila komposisi bauran energi tersebut semakin mengarah pada penggunaan bahan bakar yang menghasilkan emisi GRK paling sedikit. Dari beberapa sumber energi yang digunakan, besaran emisi GRK yang dihasilkan secara berturut-turut adalah batubara, yang terbesar diikuti oleh BBM, gas, panas bumi dan tenaga air. Sumber energi panas matahari dan bayu juga tidak mengeluarkan emisi, namun karena penggunaanya yang masih terbatas, belum dimasukan ke dalam perhitungan bauran energi.

For operational improvements, PLN has implemented several strategic initiatives, including plant performance improvements, better energy mix quality and network loss reduction. Improved plant performance makes the use of energy sources more efficient, thus GHG emissions resulted from fossil fuel use are relatively under control. Energy mix quality improvement brings benefits to the environment, when the composition of the energy mix leads to the use of fuels that produce the least GHG emissions. of some energy sources used, the amount of GHG emissions produced in descending order is coal, followed by oil, gas, geothermal and hydropower. Energy sources of solar and wind do not emit GHG, but given that the use of the two sources is still limited, it has not been included in the energy mix calculation.

Menyadari bahwa bauran energi memberi dampak terbesar terhadap upaya mitigasi GRK, PLN berupaya meningkatkan kualitas bauran energi yang optimal bagi upaya penyediaan tenaga listrik sekaligus mengendalikan bahkan mengurangi besaran emisi GRK. Pada tahun pelaporan, penggunaan batubara dan gas meningkat, menggantikan

Realizing that the energy mix provides the greatest impact on GHG mitigation efforts, PLN seeks to improve the quality of the energy mix for electricity supply as well as efforts to control and even reduce the amount of GHG emissions. In the reported year, the use of coal and gas increased, as these replaced fuel. Similarly, geothermal and hydro


15

16

penggunaan BBM. Demikian pula penggunaan penggunaan panas bumi dan air yang beroperasi pada kapasitas maksimum. Secara keseluruhan dari total produksi listrik PLN tahun 2012 sebesar 131.684 GWH (2011; 128.853 GWH), bauran energi yang digunakan adalah: Batubara (50,38%), BBM (14,97%), Gas alam (23,41%), Panas Bumi (4,85%) dan Air (6,39%).

were used in operation at maximum level. In overall, total electricity production in 2012 amounted to 131,684 GWH (2011; 128,853 GWH), energy mix comprised: coal (50.38%), oil fuel (14.97 percent), natural gas (23.41%), geothermal (4.85%) and hydro (6.39%).

Dengan kombinasi bauran energi di tahun 2012 tersebut, sesuai perhitungan berdasarkan standar EIA (US Energy Information Administration), perkiraan emisi GRK yang dikeluarkan adalah sebesar 118.270.645 ekivalen ton CO2, naik dari perkiraan angka sebesar 105.263.131 eq ton CO2 di tahun 2010.

With the said energy mix in 2012, according to the calculation based on the EIA (U.S. Energy Information Administration) standards, the estimated GHG emissions amounted to 118,270,645 tons of CO2 equivalent, an increase from the estimated figure of 105,263,131 tons of CO2 equivalent in 2010.

Mempertimbangkan manfaat ganda yang diperoleh dari penggunaan gas dan sumber panas bumi, dalam rencana jangka panjang yang kini tengah dijalankan, PLN berupaya meningkatkan penggunaan sumber energi gas alam serta memanfaatkan secara optimal panas bumi. Tingkat emisi bahan bakar fosil yang paling rendah menjadikan gas alam sebagai salah satu pilihan mengingat sumber daya gas alam di Indonesia cukup memadai. Apabila alokasi gas alam untuk keperluan dalam negeri, khususnya pembangkitan tenaga listrik, dapat diatur lebih maksimum, maka penggunaan gas alam akan membuat emisi GRK dari pembangkit listrik semakin berkurang. Proyeksi peningkatan penggunaan gas sendiri telah diperhitungkan dalam rencana realisasi Fast Track Program 10,000 MW tahap kedua.

Taking into account the multiple benefits derived from the use of gas and geothermal resources, in accordance with the long-term plan which is being applied, PLN seeks to increase the use of natural gas and geothermal optimally. As fossil fuel with the lowest emission levels, natural gas becomes an option, given the ample natural gas resources in Indonesia. If the allocation of natural gas for domestic needs, particularly for power generation, can be set to maximum level, the use of natural gas will reduce GHG emissions from power plants. The projected increase of gas use has been taken into account in the realization of the second phase of the 10,000 MW Fast Track program plan.

PLN juga berencana memaksimalkan potensi panas bumi Indonesia yang sesuai perhitungan para ahli dapat membangkitkan tenaga listrik dengan kapasitas sebesar 28.528 MW. Pada tahun pelaporan, kapasitas pembangkit panas bumi milik PLN sebesar 548 MW. Pengembangan dan pengelolaan PLTP memberikan insentif lain, yakni dapat disertakan pada mekanisme pembangunan bersih (Clean Development Mechanism/CDM). Melalui mekanisme tersebut dimungkinkan perolehan keuntungan finansial dari penjualan karbon kredit yang dihitung dari jumlah emisi GRK yang berhasil dikompensasikan melalui pengoperasian PLTP. PLN telah menyertakan beberapa proyek pengembangan pemanfaatan panas bumi pada skema CDM.

PLN also plans to maximize geothermal potential in Indonesia, which can generate electricity with a 28 528 MW capacity according to the experts’ calculations. In the reported year, PLN’s geothermal power plant capacity is 548 MW. Development and management of geothermal power plants provide an incentive, i.e. the inclusion in the Clean Development Mechanism (CDM). Such mechanism allows financial gains from the sale of carbon credits, which are calculated from the amount of GHG emissions through the geothermal power plant operation which is successfully compensated. PLN included some of the utilization of geothermal development projects in the CDM.

Mengingat besarnya manfaat pengembangan pembangkit dengan sumber energi terbarukan, maka PLN dengan dukungan Pemerintah membuka peluang yang lebih luas dalam upaya pembangunan pembangkit yang menggunakan energi yang ramah lingkungan, seperti pemanfaatan panas bumi, gas alam, sinar matahari, bayu, dan mikro hidro dalam skala kecil. PLN berkomitmen untuk terus mengembangkan pembangunan pembangkit tersebut untuk meningkatkan kualitas bauran energi pembangkitan sebagai salah satu respon terhadap perubahan iklim.

Given the large benefits of the development of plants using renewable energy sources, PLN, with the support of the Government, opens wider opportunities in the effort of developing plants that use environmentally friendly energy, such as geothermal, natural gas, solar, wind, and micro-hydro. PLN is committed to continuing to develop the plants to improve the quality of the plant’s energy mix as one response to climate change.




PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN PRAKTIK TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

IMPROVING QUALITY OF SUSTAINABILITY GOVERNANCE PRACTICES

PLN berkomitmen penuh pada upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, mengingat hal ini pada akhirnya akan menjamin pertumbuhan usaha secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Pada tahun pelaporan, PLN berupaya keras untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses bisnis. Berbagai program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan mencakup: •    Perbaikan proses bisnis dengan mengurangi kontak fisik antara calon pelanggan dengan pelaksana pelayanan pelanggan melalui dukungan teknologi informasi yang dikembangkan secara spesifik.

PLN is fully committed to improving the quality of good corporate governance application, as this will ultimately ensure sustainable business growth in the long term. In the reported year, PLN strived to improve transparency and accountability in all business processes. Various programs were implemented to improve the quality of the implementation of corporate governance, including:

t

*NQSPWF CVTJOFTT QSPDFTTFT CZ NJOJNJ[JOH QIZTJDBM DPOUBDU between prospective customers and customer service officers by implementing support of specifically developed information technology system.

•   

Menerapkan sistem e-procurement pada proses pengadaan barang dan jasa dengan keputusan pemenang ditetapkan tiap limit-limit tertentu yang diputuskan sesuai kewenangan masing-masing jenjang manajemen.

t

*NQMFNFOU FQSPDVSFNFOU TZTUFN JO UIF QSPDFTT PG procurement of goods and services where the provider is determined with certain limits set in accordance with each management level’s authority.

•   

Menjalin kerjasama erat dengan Transparansi Internasional Indonesia untuk meningkatkan keterbukaan penyampaian penyelenggaraan bisnis PLN. Menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan akuntabilitas dan responsibilitas penyelenggaraan transaksi, pengelolaan, pencatatan dan pelaporan posisi keuangan Perseroan.

t

&TUBCMJTI DMPTF DPPQFSBUJPO XJUI 5SBOTQBSFODZ *OUFSOBUJPOBM Indonesia to increase openness in delivery of PLN business administration. &TUBCMJTIDPPQFSBUJPOXJUIUIF4VQSFNF"VEJU"HFODZ #1, BOE the Corruption Eradication Commission (KPK) to improve the accountability and responsibility in transaction, management, recording and reporting of the Company’s financial positions.

•   

Penindakan secara tegas setiap pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan kekuasaan yang berindikasi korupsi.

t

*NQPTF öSN BDUJPO BHBJOTU BOZ DPEF WJPMBUJPOT BOE BCVTF PG power that have indications of corruption.

•   

Penerapan dan sosialisasi Whistleblowing System di seluruh jajaran PLN dan mitra kerja PLN.

t

*NQMFNFOUBOEEJTTFNJOBUF8IJTUMFCMPXJOH4ZTUFNBUBMMMFWFMT of PLN and PLN’s partners.

•   

Mendeklarasikan PLN sebagai wilayah Bebas Korupsi dan Gratifikasi bersama seluruh jajaran PLN yang diikuti mitra kerja dan pemasok utama.

t

%FDMBSF 1-/ BT B $PSSVQUJPO BOE (SBUJöDBUJPOGSFF QSFNJTF together with all levels of PLN, followed by its main partners and suppliers.

•   

PLN juga melakukan penilaian kualitas implementasi GCG secara berkala untuk mendapatkan umpan balik bagi langkah perbaikan di masa mendatang, serta menindaklanjuti butir-butir rekomendasi yang diberikan oleh asesor independen berkualitas yang melaksanakan penilaian.

t

PLN also assesses the quality of GCG application on a regular basis to obtain feedback for corrective measures in the future, as well as following up the recommendations passed by the independent assessors which carry out the assessment.


17

18

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM SERTA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES COMPETENCY AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam konteks keberlanjutan adalah juga pemangku kepentingan yang harus dipenuhi hakhaknya serta dijamin tingkat kesejahteraannya. PLN memahami dan berkomitmen penuh untuk mematuhi dan memenuhi hakhak asasi pegawai akan kesejahteraannya, namun dalam waktu bersamaan PLN berupaya meningkatkan kompetensi pegawai agar mampu memenuhi harapan perusahaan akan SDM yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama.

Human Resources in the context of sustainability are also stakeholders whose rights must be fulfilled and the welfare level must be assured. PLN understands and is fully committed and fulfillment of the rights of employees and the compliance with the related regulations, while at the same time seeks to improve the employee competency in order to meet the Company’s expectations of human resources who are able to work effectively and efficiently to achieve common goals.

PLN menerapkan sistem penilaian kinerja dan penetapan jenjang karir yang terukur dan transparan, serta memberikan kesejahteraan berupa remunerasi yang memadai, yang ditetapkan berdasarkan kinerja individu, dan senantiasa ditinjau secara berkala agar sesuai dengan perkembangan industri sejenis, serta mencakup juga jaminan purna bakti. PLN juga berkomitmen untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, nyaman, aman dan sehat dengan menerapkan aturan yang disusun serta disepakati bersama dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama.

PLN implements measurable and transparent performance appraisal system and career path, as well as providing pay in the form of adequate remuneration, which is determined based on individual performance and is reviewed periodically to match the development of similar industries, and includes retirement benefits. PLN is also committed to creating a conducive, comfortable, safe and healthy working atmosphere by applying the rules that are collectively set down and agreed upon, manifested in the Collective Work Agreement.

Selain itu, untuk menjaga produktifitas dan keselamatan pekerja dan di lingkungannya, PLN menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang maksimum sesuai Standar Manajemen K3 (SMK3), serta sistem standar K3 dari OHSAS 18001:2007 yang terakreditasi dan dijalankan dengan konsisten demi mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang fatal dan menjaga kesehatan para pekerja.

In addition, to maintain the productivity and safety of employee and the environment, PLN consistently applies maximum standards of Occupational Health and Safety (K3) in accordance with the K3 Management Standards (SMK3), as well as the accredited OHSAS 18001:2007 standards to prevent fatal accidents and maintain the health of the workers.




PENUTUP

CLOSING

PLN berkomitmen penuh untuk berupaya memenuhi harapan para pemangku kepentingan demi menjaga keberlanjutan usaha dan menjaga keselamatan bumi beserta seluruh isinya. PLN meyakini bahwa upaya menerangi seluruh pelosok negeri serta upaya menerapkan perbaikan sistem kerja sesuai norma tata kelola yang baik secara berkelanjutan, akan memberikan hasil terbaik pada seluruh pemangku kepentingan, yakni tumbuhnya perekonomian secara berkualitas dan meningkatnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

PLN is fully committed to the efforts to meet the expectations of the stakeholders in order to maintain business sustainability and preserve the earth and all its resources. PLN believes that the efforts to provide lighting all across the country as well as improve work system in accordance with good corporate governance in a sustainable manner, will give the best results to all the stakeholders, namely the quality economic growth and elevated prosperity of the Indonesian people.

Akhir kata, atas nama Direksi, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan pemegang saham atas dukungan dan sumbangsih yang diberikan serta keterlibatannya pada upaya kami menyeimbangkan kinerja ekonomi, lingkungan maupun sosial untuk mencipatkan pertumbuhan dan perkembangan PLN yang berkesinambungan.

To conclude, on behalf of the Board of Directors, I would like to thank all stakeholders and shareholders for their support and contribution, and their involvement in our efforts to strike a balance among economic, environmental and social aspects to drive PLN’s sustainable growth and development.

Kami mengharapkan sumbang saran, masukan maupun kritik konstruktif bagi penyempurnaan Laporan Keberlanjutan selanjutnya.

Any advice, input and constructive criticism are welcome for our improvement in the next Sustainability Report.

Jakarta, Juni 2013 Atas nama Direksi PT PLN (Persero) Jakarta, June 2013 On behalf of the Board of Directors of PT PLN (Persero)

Nur Pamudji Direktur Utama President Director


19

AN PROFIL PERUSAHA PLN’S PROFILE

20


PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE

Perubahan struktur organisasi, diikuti perubahan mindset jajaran SDM untuk memberi đŏBeroperasi di seluruh pelosok karya terbaik, pengembangan wilayah Indonesia. transaksi bisnis berbasis đŏMemulai usaha sejak awal abad IT, peningkatan standar operasional sistem distribusi ke-19. dan bauran sumber đŏMengelola aset senilaienergi lebih pembangkitan yang dari Rp540 triliun di memberi akhir hasil peningkatan efisiensi tahun 2012. operasional untuk mendukung đŏMensuplai tenaga listrik kepada pengembangan usaha. hampir 50 juta pelanggan di Indonesia. TERANG LEBIH BAIK

đŏ đŏ đŏ đŏ

Operation covers all across Indonesia reaching remote areas Its business was started in early 19th century Managing assets worth over Rp540 trillion as of end 2012. Supplying electrical power to nearly 50 million customers in Indonesia.


21

Sekilas tentang PLN PLN in Brief

22

PT PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan dan pendistribusian tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit listrik yang bertenaga air, diesel, uap, tenaga angin maupun tenaga surya, dengan bahan bakar minyak, batu bara, gas dan panas bumi ke pengguna akhir yaitu kawasan industri, komersial, pemukiman maupun sarana publik dengan harga yang terjangkau. (2.2)

PT PLN is a State-Owned Enterprises that is engaged in the business of transmitting and distributing electrical power produced from hydro, diesel, steam, wind, and solar power plants fueled by oil-based fuels, coal, gas and geothermal to the end users, i.e. industrial and commercial users, residential areas and public facilities, at affordable prices. (2.2)

Dalam usaha menyediakan tenaga listrik, PLN membangun dan mengelola pembangkit listrik secara mandiri maupun melalui skema kerjasama dengan pihak ketiga, termasuk membeli tenaga listrik dari pembangkit milik swasta. Untuk mendistribusikan tenaga listrik kepada pelanggan, PLN membangun dan mengelola jaringan transmisi dan distribusi di atas tanah maupun kabel bawah tanah, lengkap dengan rangkaian pusat trafo dan gardu induk pengatur tegangan dan beban atau daya listrik untuk kemudian disalurkan ke terminal instalasi listrik domestik di tempat pelanggan. (2.7)

To perform this duty, PLN builds and manages the power plants, either independently or through cooperation schemes with a third party, including the provision of electrical power from private plants. In distributing electrical power to its customers, PLN constructs and administers the power grid, both above and below ground, as well as central transformers, voltage and load or electricity power substations, from where electricity is then distributed to domestic electrical terminals at the user destinations. (2.7)

Usaha ketenagalistrikan yang dikelola PLN melingkupi jaringan listrik mulai dari pusat pembangkit milik sendiri maupun milik swasta, jaringan transmisi dan distribusi serta jasa kelistrikan terkait, dengan daerah operasi mencakup seluruh wilayah Indonesia, mulai dari perkotaan hingga ke area terpencil.

The electricity business under PLN’s management covers the power transmission network that starts at power stations either owned by the Company or private enterprises, operating throughout Indonesia’s regions, both in cities and remote areas.



Saham Perseroan Company Shares

The Company is a State-Owned Enterprise in the legal form of a public limited liability company whose shares are not listed nor traded on the Indonesian Stock Exchange. All of the Company’s shares are owned by the Government of Indonesia. (2.6 - 2.8). During the reported period, there was no significant change in the ownership of the Company shares. (2.9)

Perseroan merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara dengan badan hukum berbentuk persero, bersifat terbuka, namun sahamnya tidak terdaftar dan tidak diperdagangkan di pasar saham Bursa Efek Indonesia. Seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. (2.6 - 2.8). Selama periode pelaporan tidak ada perubahan kepemilikan yang signifikan terkait dengan kepemilikan saham Perseroan. (2.9)

Skala Ekonomi Economic Scale PLN beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, dengan dukungan sekitar 47.976 pekerja pada tahun 2012. Selain menyalurkan kebutuhan listrik di seluruh wilayah Indonesia, PLN secara terbatas juga melakukan pembelian maupun penyaluran tenaga listrik dengan negara tetangga yang berbatasan yaitu Malaysia. (2.5) Untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi termasuk gardu induk dan gardu distribusi, PLN memiliki modal per akhir tahun 2012 sebesar Rp150,6 triliun dengan nilai pendapatan sebesar Rp232,7 triliun. Skala ekonomi PLN selebihnya dapat dilihat berikut ini. (2.6, 2.8)

Nama Perusahaan Subsidiary Jumlah karyawan Number of employee Total pendapatan neto (miliar Rp) Total revenue (billion Rp) Total kapitalisasi (miliar Rp) : Total capitalization (billion Rp) t Kewajiban t Liabilities (*) t Ekuitas t Equity Kuantitas listrik terjual (GWH) Quantity of electricity sales Total aset (miliar Rp) Total assets (billion Rp)

PLN operates throughout all of Indonesia’s regions, with the support of about 47,976 employees in 2012. Besides meeting the electrical power needs of Indonesia’s regions, PLN also conducts, to certain extent, the purchase and distribution of electricity with neighboring country, Malaysia. (2.5)To build and maintain power plants, and maintain the power grid and the distribution network, PLN had a capital of Rp150.6 trillion and revenues of Rp232.7 trillion as of the end of 2012. Further details of PLN’s financial value can be seen below. (2.6, 2.8)

2012

2011*

2010*

2009*

2008*

47.976

47.615

46.296

45.000

44.750

232.656

208.018

162.375

145.222

164.209

390.106

321.770

263.987

238.341

214.803

150.600

146.013

142.114

133.465

115.036

173.991

157.993

147.297

134.581

129.018

540.706

467.783

406.100

371.806

329.838

*) Penyajian kembali Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Representing PT PLN (Persero) Financial Statement


23

Tonggak Sejarah Milestone

Akhir Abad 19 End of the 19th Century

1 Januari 1961 January 1, 1961

Perusahaan-perusahaan Belanda di bidang Pabrik Gula dan Perkebunan Teh membangun pembangkit listrik untuk keperluan sendiri.

Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) dengan bidang usaha penyediaan listrik, gas dan kokas.

Several Dutch companies operating sugar and tea plantations began to accelerate the development of electrical power in Indonesia for their own purposes.

1970

The Gas and Electricity Bureau becomes the Board of general administration of the State Electricity Company (BPU-PLN), focusing on electricity, gas and coke.

1942-1945 Seluruh perusahaan Penyedia Tenaga Listrik eks Belanda diambil alih Jepang. Ex Dutch electricity supplier companies’ are taken over by Japan.

27 Oktober 1945 October 27, 1945 Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Presiden Soekarno establishes the Electricity and Gas Bureau under the Public Works Ministry, with a total power output of 157.5 MW.

1 Januari 1965 January 1, 1965 BPU-PLN dibubarkan, dibentuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas. The BPU-PLN is dissolved, while two new state-owned companies are established, namely PLN, tasked with managing electrical power, and PGN, to manage gas power.

Status Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) sesuai ketetapan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970. The Company’s status is changed to General Company as stipulated byGovernment Regulation No. 30 of 1970.

1972 Status PLN berubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara dan bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum In accordance with Government Regulation No. 17, the state-owned electricity company is redefined as the State-owned General Electricity Company, and as the Electrical Business Authority (PKUK), which is charged with providing electricity for the public.

1992 Tahun pertama mendapatkan dana dari pasar modal domestik, melalui penerbitan Obligasi PLN I. The first time the Company obtains funds from domestic capital market through the issuance of PLN I Bonds.

Akhir Abad 19

End of 19 Century th

24

1942


1943

1944

1945

1961


1994

2009

2010

Status badan hukum berubah menjadi Perseroan Terbatas, sesuai Akta no 169 30 Juli 1994 dari Sutjipto S.H. Notaris, Jakarta.

Undang-undang No 30 tahun 2009 disahkan, PLN bukan lagi sebagai PKUK, namun beroperasi sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

PLN mulai menerapkan teknologi sistem pengelolaan tagihan terpadu melalui penerapan Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat (P2APST).

The Company’s legal entity status is changed to a limited liability company (PT), in accordance with notarial deed of Sutjipto S.H., notary in Jakarta, No. 169 dated July 30, 1994.

In accordance withLaw Number 30 of 2009, PLN is no longer the PKUK, but instead officially becomes a Stateowned Enterprise that is tasked with providing electricity for the public.

2005 PLN memulai program Transformasi menjadi Perusahaan Penyedia dan Penyalur Listrik Kelas Dunia. The Company started its Transformation program to become a world-class company in electricity procurement and transmission.

2006 Sesuai Peraturan Presiden no 71 tahun 2006, PLN ditugasi untuk membangun berbagai PLTU berbahan bakar batubara sebesar 10.000 MW tahap pertama (FTP I). Pursuant to President Regulation No. 71 of 2006, PLN was assigned to build coal-fired steam power plants with a total capacity of 10,000 MW of the first phase (FTP I).

1965

1970

PLN started implementing integrated billing management system technology by applying the Centralized Management and Supervision of Revenue Flows.

2010 2010 Sesuai Peraturan Presiden No.4. tahun 2010, PLN ditugasi untuk membangun berbagai PLTU berbahan bakar batubara, gas maupun panas bumi sebesar 10.000 MW tahap kedua (FTP II).

PLN mulai memperkenalkan sistem listrik prabayar untuk meningkatkan mutu layanan dan mengamankan pendapatan. PLN introduced prepaid electricity system to raised the service quality and secure revenues.

Pursuant to President Regulation No. 4 of 2010, PLN was assigned to to build coal-fired steam power plants with a total capacity of 10,000 MW of the second phase (FTP II).

2010 2009 2006

2005 1992 1972 1994


25

26

Visi*

Vision*

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

To be recognized as a world class company that grows, excels and is trustworthy through its reliance on human potential.

Misi*

Mission*

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. 2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

1. Run the business and other related fields, oriented toward the satisfaction of customers, company members and shareholders. 2. Make electrical power a medium by which to improve the quality of the life for the public. 3. Strive to make electrical power a driving force for economic activities. 4. Operate an environmentally friendly business.

* Keterangan: Pernyataan visi dan misi telah disepakati oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2002 yang telah dideklarasikan pada saat Hari Listrik Nasional 27 Oktober 2002.

* Note: The vision and mission have been approved by the Board of Directors and Commissioners in 2002 and declared on the National Electricity Day on October 27, 2007.

Moto

Motto

Listrik untuk kehidupan yang lebih baik

Electricity for a Better Life

Nilai-nilai Luhur Perusahaan

Corporate Core Values

Sejak awal berdiri, Perusahaan telah menanamkan nilainilai budaya yang kuat dalam menjalin hubungan yang berkesinambungan dengan para pemangku kepentingan.

Since establishment, the Company has instilled strong cultural values in forming lasting relations with its stakeholders.



FALSAFAH PERUSAHAAN:

COMPANY’S PHILOSOPHY:

Saling percaya, Integritas, Peduli dan Pembelajar

Mutual Trust, Learning

Saling percaya Suasana saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan akan integritas, itikad baik, dan kompetensi dari pihak-pihak yang saling berhubungan dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang bersih dan etis.

Mutual Trust An atmosphere of mutual trust and openness between fellow members of the company based on a belief in integrity, good faith and competence from parties connected in the implementation of clean and ethnical business practices.

Integritas Wujud dari sikap anggota perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan, dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan pemanfaatan kekayaan perusahaan untuk kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta rasa tanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan.

Integrity The manifestation of an attitude shown by members of the company in which they consistently show honesty, harmony between words and deeds, and a sense of responsibility toward company management and use of corporate property for short- and long-term benefit, as well as a sense of responsibility toward all stakeholders.

Peduli Cerminan dari suatu niat untuk menjaga dan memelihara kualitas kehidupan kerja yang dirasakan anggota perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka bertumbuh kembang bersama, dengan dijiwai kepekaan setiap permasalahan yang dihadapi Perusahaan serta mencari solusi yang tepat.

Care A reflection of the intention to protect and care for the work-life quality felt by company members and stakeholders growing together imbued with sensitivity toward problems faced by the Company and the desire to find the right solution.

Pembelajar Sikap anggota perusahaan untuk selalu berani mempertanyakan kembali sistem dan praktik pembangunan, manajemen dan operasi, serta berusaha menguasai perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir demi pembaharuan Perusahaan secara berkelanjutan.

Learning The attitude of company members who always have the courage to question the system and practices of development, management and operations, as well as mastering cutting-edge science and technology for the renewal and sustainability of the Company.

Integrity,

Care


and

27

Sosialisasi dan Upaya Pencapaian Visi dan Misi Perseroan Dissemination and achievements of the Company’s Vision and Mission Perseroan mempertimbangkan upaya pencapaian visi dan misi perusahaan pada setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional.

The Company takes into account its vision and mission in planning and executing its operations.

Untuk menjamin tercapainya visi dan misi perusahaan, Perseroan mensosialisasikan visi dan misi kepada seluruh pegawai secara periodik. Proses penerimaan, evaluasi kinerja pegawai, promosi dan rotasi merupakan salah satu momen yang biasa digunakan Perseroan untuk melakukan proses sosialisasi visi dan misi perusahaan. (4.8)

To ensure the achievements of its vision and mission, the Company regularly disseminates information about its vision and mission to all employees. Recruiting, employee performance evaluation, promotion and rotations are some of the typical methods that the Company uses to spread awareness about its mission and vision. (4.8)

Inisiatif Strategis (1.1) Strategic Initiatives Untuk mencapai tujuan di atas, PLN telah menetapkan program transformasi yang diberi nama program Metamorfosa, yang diwujudkan dalam sembilan inisiatif strategis – lima inisiatif strategis berkaitan dengan fungsi bisnis inti, dua inisiatif strategis sebagai yang memungkinkan (enabler), dan dua inisiatif strategis sisanya adalah infrastruktur pendukung untuk membangun citra positif dan keberhasilan implementasi.

To achieve the above goals, PLN has set a transformation program named Metamorphosis, which is carried out through nine strategic initiatives – five of which are related to the function of the core business, two are enabler, and the remaining two are designed to support infrastructure and build a positive image as well as to support its successful implementation.

Grup Usaha PLN (2.3) PLN Business Group

28

PLN saat ini memiliki 11 anak usaha dengan kepemilikan mayoritas dan 10 (sepuluh) usaha asosiasi dengan kepemilikan minoritas. Bidang usaha anak perusahaan bervariasi, namun pada intinya bergerak di sektor yang memberikan efek sinergi bagi Perseroan. Bidang usaha anak-anak perusahaan PLN adalah pembangkit listrik, bidang keuangan, rancang bangun, pemasokan batu bara dan konstruksi.

PLN currently owns 11 subsidiaries through majority ownership and ten associated businesses through minority ownership. The sectors of the subsidiaries are varied, and their core operations, provide synergy for PLN. The sectors of PLN’s subsidiaries are electrical power generation, finance, engineering design, coal supplies and construction.

Adapun Anak Usaha PLN terdiri dari:

The PLN business group currently consists of the following:



Entitas Anak Perusahaan dan Asosiasi, Daftar Anak Perusahaan PT PLN (Persero) dan Kepemilikan Saham Subsidiaries and Affiliates, List of PT PLN (Persero) Subsidiaries and Shareholders Nama Perusahaan

Bidang Usaha

Kepemilikan

Status Operasional

Subsidiary

Business Line

Ownership

Operational Status

PT Indonesia Power

Pembangkit Listrik Electricity Power Plant

99,99% Beroperasi Operating

PT Pembangkitan Jawa Bali



PT Indonesia Comnets Plus

Teknologi Informasi Information Technology


PT Pelayanan Listrik Nasional Batam

Pembangkit dan Distribusi Listrik Electricity Power Plant and Distribution


PT Prima Layanan Nasional Enjiniring

Rekayasa / Konstruksi Listrik Electricity Engineering/Construction


PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan

Pembangkit dan Distribusi Listrik Electricity Power Plant and Distribution


PT PLN Batubara

Tambang dan Trading Batubara Coal Mining and Trading


PT PLN Geothermal

Pembangkit Geothermal Geothermal Power Plant


Majapahit Holding BV

Keuangan Finance

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna

Pengangkutan Batubara Coal Shipping


PT Haleyora Power




Daftar Asosiasi dan Ventura Bersama PT PLN (Persero) beserta Kepemilikan Saham List of PT PLN (Persero) Affliates and Joint Ventures and Shareholders Nama Perusahaan Company Name

Bidang Usaha Business Line

Kepemilikan Share Ownership langsung Direct

Status Operasional Operational Status

Tidak langsung Indirect

Perusahaan Asosiasi Association Company PT Geo Dipa Energi (PT GDE)

Pembangkit Geothermal Geothermal Power Plant

33,00%

PT Unelec Indonesia

Penunjang penyedia tenaga listrik Electrical Supports

32,35%

Beroperasi Operating

PT Mitra Energi Batam

Pembangkit tenaga listrik Electricity Power Plant

30,00% / PT PLN Batam


PT Sumber Segara Primadaya


49,00 % / PT PJB


PT Dalle Energy Batam


20,00 % / PT PLN Batam Beroperasi Operating

PT Bajradaya Sentranusa


26,06 % / PT PJB


PT Bukit Pembangkit Innovative


40,25 % / PT PJB

Belum Beroperasi Not Operating

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali

Operasi dan pemeliharaan Operational and Maintenance

49,00 % / PT PJB


PT Rajamandala Electric Power


51,00 % / PT IP


PT Perta Daya Gas

Transportasi dan penyimpanan LNG LNG Transportation and Storage

35,00 % / PT IP



Ventura Bersama Joint Ventures


29

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

STRUCTURE OF PLN BUSINESS GROUP

PLN mengusahakan produk dan jasanya melalui entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).

PLN seeks to provide its products and services through the business units and subsidiaries that it directly and indirectly owns, as shown in the scheme below.

46 Unit Bisinis PLN *)

PT Indo Pusaka Berau (IPB), 46,8%

PT Artha Daya Coalindo (ADC), 60%

PT Indonesia Power (IP), 99,99%

PT Cogindo Daya Bersama (CBD), 99,9%

PT Indo Ridlatama Power (IRP), 55,0% PT PLN Batubara (PLN Batubara), 99,99%

PT Tangkuban Perahu Geothermal Power (TPGP), 95,2%

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), 99,99%

PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan) 99,97%

PT PLN (PERSERO)

PT Haleyora Power (HP), 99,99% PT PJB Services (PJBS), 98% PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), 99,99%

PT Pengembangan Listrik Nasional Geothermal (PLN Geothermal) 99,99%

Majapahit Holding B.V (MH), 100%

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAg) 99,99%

PT Rekadaya Elektrika (RE) 98,4%

PT Rekadaya Elektrika Consult (REC), 99,8%

PT Navigat Innovative Indonesia (NII), 73%

Majapahit Finance B.V (MF), 100%

Legenda Legends Listrik Terintegrasi Integrated Electricity

PT Adhiguna Putera, 100%

PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) 99,99%

Angkutan Laut Shipping Keuangan Finance Pembangkit Listrik Electricity Power Plant

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLNE) 99,90%

Telekomunikasi Telecommunication Jasa Enjiniring & konstruksi kelistrikan Electricity Engineering and Construction

Catatan: (*) Unit Bisnis adalah Unit Operasional PLN yang melakukan fungsi usaha tertentu. Daftar unit bisnis ini serta bidang kegiatannya masing-masing mengacu ke Lampiran “Data Perusahaan” per 31 Desember 2012 Note: (*) Business Unit is PLN’s Operational Unit that executes certain business function. The list of this business unit along with the respective field of activities refer to the Appendix of “Corporate Data” as of December 31, 2012

30


Pemeliharaan Pembangkit Power Plant Cogeneration Perdagangan Batubara Coal Trading


Bidang Usaha Line of Business Sesuai Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, rangkaian kegiatan usaha Perseroan adalah :

In accordance with Law No. 30 of 2009 on electrical power and based on Company Articles of Association,the Corporate business sectors are as follows:

1.

Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup: t Pembangkitan tenaga listrik. t Penyaluran tenaga listrik. t Distribusi tenaga listrik. t Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik. t Pengembangan penyediaan tenaga listrik. t Penjualan tenaga listrik.

1.

The running of the electrical power supply company includes: t &MFDUSJDJUZHFOFSBUJPO t 5SBOTNJTTJPOPGFMFDUSJDJUZ t %JTUSJCVUJPOPGFMFDUSJDJUZ t 1MBOOJOH BOE CVJMEJOH JOGSBTUSVDUVSF GPS TVQQMZJOH electricity. t %FWFMPQNFOUPGFMFDUSJDJUZTVQQMZ t 4BMFTPGFMFDUSJDJUZ

2.

Menjalankan usaha penunjang tenaga listrik yang mencakup: t Konsultasi ketenagalistrikan. t Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan. t Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan. t Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.

2.

The running of the electrical power supply company includes: t &MFDUSJDBMQPXFSDPOTVMUBUJPO t %FWFMPQNFOUBOEJOTUBMMBUJPOPGFMFDUSJDBMQPXFSFRVJQNFOU t .BJOUFOBODFPGFMFDUSJDBMQPXFSFRVJQNFOU t %FWFMPQNFOU PG UFDIOPMPHZ GPS FRVJQNFOU UIBU TVQQPSUT the supply of electrical power

3.

Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup: t Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan tenaga listrik. t Pemberian jasa operasi dan pengaturan (dispatcher) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik. t Kegiatan perindustrian perangkat keras dan lunak di bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain terkait dengan tenaga listrik. t Kerja sama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari dalam maupun luar negeri di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan. t Usaha jasa ketenagalistrikan.

3.

Other activities include: t .BOBHFNFOU BOE VUJMJ[BUJPO PG OBUVSBM SFTPVSDFT BOE PUIFS energy sources for the purpose of electrical power. t 1SPWJTJPO PG PQFSBUJPO BOE EJTQBUDI TFSWJDF GPS FMFDUSJDBM power generation, transmission, distribution and sales. t "DUJWJUJFTPGiIBSEwBOEiTPGUwJOEVTUSZJOUIFöFMETPGFMFDUSJDBM power and other equipment related to electricity. t $PPQFSBUJPO XJUI PUIFS PSHBOJ[JOH QBSUJFT PS CPEJFT JO UIF electrical power sector from inside or outside the country in the construction, operational, telecommunication and information sectors related to electrical power. t &MFDUSJDBMQPXFSTFSWJDFTCVTJOFTTFT

KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN DIBAGI MENJADI BEBERAPA KATEGORI:

THE COMPANY’S BUSINESS ACTIVITIES ARE DIVIDED INTO THE FOLLOWING CATEGORIES

1.

1.

Kegiatan Perencanaan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagai induk perusahaan termasuk diantaranya perencanaan pengembangan fasilitas tenaga listrik (pembangkitan, transmisi dan distribusi umum) dan penunjangnya, rencana pendanaan, pengembangan usaha, pengembangan organisasi, dan SDM. Kegiatan perencanaan yang berkaitan dengan jaringan distribusi dan listrik pedesaan akan dilakukan oleh induk Perseroan perihal pokok-pokok kebijakan makro, sedangkan perencanaan turunannya akan dilakukan oleh satuan organisasi wilayah atau distribusi.

Planning The activities performed by the Company as a holding company include among others the planning and development of electrical power facilities (generation, transmission and general distribution) and supporting, financial planning, business development, organizational development, and human resources. Planning related to the distribution network and rural network is carried out by the parent Company concerning the key points of macroeconomic policy, while micro policy implementation is carried out by a regional organizational or distribution unit.


31

32

2.

Kegiatan Pembangunan Kegiatan pembangunan yang mencakup konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik pembangkitan, transmisi dan gardu induk merupakan tugas dari satuan organisasi konstruksi Proyek Induk. Sementara pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi dilakukan oleh masing-masing unit organisasi wilayah dan distribusi. Kegiatan pembangunan proyek kelistrikan desa yang berasal dari pendanaan APBN adalah tugas Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kelistrikan - Departemen Energi & Sumber Daya Mineral dan Pemanfaatan Energi.

2.

Development Development activities that include the construction of power generation infrastructure, transmission and sub-relay stations, is the task of the Parent Project construction organization unit. Meanwhile the implementation of developing the distribution network is conducted by various regional and distribution units. Rural electrification projects stemming from State Budget funding falls under the Government’s responsibility through the Directorate General of Electricity and Energy Utilization.

3.

Kegiatan Pengusahaan/Operasi Produksi tenaga listrik dihasilkan oleh pusat-pusat pembangkit tenaga listrik yang terdiri dari beberapa jenis pembangkit, yaitu Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara, gas alam atau bahan bakar minyak (BBM); Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) berbasis tenaga air sebagai penggerak turbin; Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG-gas turbine) berbasis gas alam atau BBM; Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berbasis tenaga uap panas bumi; dan Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbasis BBM. Selain itu melakukan pembelian tenaga listrik yang diproduksi oleh pusat pembangkit tenaga listrik milik swasta.

3.

Operational Activities Electrical power is produced by electricity power plants that consist of various types of plant, including coal based Steam Power Plant, natural gas or fuel oil, hydro power plant, which uses water to turn turbines, gas-turbine power plants using natural gas or oil, geothermal power plants and diesel power plants. Alternatively, electricity is bought from privately owned power stations.

Tenaga listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit disalurkan ke gardu induk melalui jaringan transmisi dengan berbagai tingkat tegangan seperti Tegangan Ekstra Tinggi (500 kV), Tegangan Tinggi (150 dan 70 kV).

Electricity produced by power plants is transmitted to substations via the power grid using various levels of voltage, including Extra High Voltage (500 kV), and High Voltage (between 150 kV and 70 kV).

Untuk kategori pelanggan besar dilayani dengan jaringan tegangan tinggi sebesar 150 dan 70 kV, dan jaringan menengah sebesar 20 kV. Untuk pelanggan kecil, energi listrik disalurkan ke gardu distribusi melalui Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 kV dan selanjutnya di gardu distribusi tegangan diturunkan

The majority of customers are connected via High Voltage networks (between 150 kV and 70 kV), and medium-size networks of 20 kV. For smaller customers, electricity is sent to medium distribution substations via Medium Voltage Distribution lines (JTM) 20 kV capacity, before the voltage is lowered to 380/220 at



ke tingkat 380/220 volt untuk kemudian disalurkan melalui Jaringan Tegangan Rendah (JTR) ke sambungan rumah (SR). 4.

Kegiatan Riset dan Penunjang (EU8) Kegiatan yang dilakukan oleh satuan organisasi penunjang mencakup: t PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Latihan yang bertugas untuk menyelenggarakan berbagai pendidikan dan latihan di bidang teknik, manajemen, keuangan dan administrasi umum. t PT PLN (Persero) Jasa Enjiniring yang bertugas untuk memberikan dukungan dalam studi kelayakan, desain dan supervisi konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik. t PT PLN (Persero) Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan yang bertugas untuk memberi dukungan dalam standardisasi, kalibrasi dan pengujian peralatan listrik serta instrumen lainnya. t PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi yang bertugas untuk memberikan dukungan dalam sertifikasi produk peralatan listrik, sistem manajemen mutu dan lingkungan bidang ketenagalistrikan serta kelalaian instalasi tenaga listrik dan tera meter. t PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi yang bertugas untuk memberikan dukungan dalam manajemen konstruksi lapangan untuk konstruksi dan layanan perbaikan terutama di sektor kelistrikan. t PT PLN (Persero) Pemeliharaan Ketenagalistrikan yang bertugas untuk memberikan dukungan terhadap produksi dan layanan perbaikan terutama di sektor kelistrikan.

Dalam memberikan seluruh jasa tersebut, PLN memiliki unit-unit bisnis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah seluruh unit bisnis di tahun 2012 adalah 46 unit bisnis (2.5)

the residential connections (SR) through residential connections (SR) through Low Voltage Distribution lines (JTR). 4.

Research and Support (EU8) Activities conducted by supporting organizations units include: t PLN Education and Training Center is tasked with organizing various workshops and training programs in engineering, management, finance and general administration. t

t

PLN Center of Electricity Engineering is tasked with providing support for feasibility studies, design and energy infrastructure construction supervision. PLN Electricity Research and Development is tasked with giving support for standardization, calibration and the testing of electrical equipment and other instruments.

t

PLN Certification Service is tasked with supporting electrical equipment certification, quality system management and the environment in the field of electricity and negligence in electrical equipment installation and meter calibration.

t

PLN Construction Management is tasked with providing support in the field of construction management for construction and repair services, especially in the electricity sector. PLN Electricity Maintenance is obliged to support the production and repair particularly in electricity industry.

t

To provide all these services, PLN has business units spread throughout Indonesia, with 46 business units in total as of 2012. (2.5)


33

Peta Operasional Perusahaan (2.3, 2.5, 2.7) Map of Company’s Operational Regions Daerah operasional Perseroan melingkupi seluruh wilayah Indonesia, dan secara terbatas, daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Adapun gambaran wilayah operasional PLN sesuai dengan daerah operasi utama Strategic Business Unit (SBU) tergambar dalam peta wilayah operasional sebagai berikut.

34



The Company’s operational regions encompass all of Indonesia, and at a limited scale, in the border areas with Malaysia. This map shows PLN’s operational regions in accordance with the main regional operations of the Strategic Business Unit (SBU).


35

STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Direktur Utama President Director

Kepala Satuan Pengawasan Intern Internal Supervisory Unit

Nur Pamudji

Direktur SDM dan Umum Director of Human Resources and General Affairs

Direktur Konstruksi Director of Construction

Direktur Pengadaan Strategis Director of Strategic Procurement

Direktur Operasi Jawa Bali Director of Java Bali Operations

Direktur Operasi Indonesia Barat Director of West Indonesia Operations

Direktur Operasi Indonesia Timur Director of East Indonesia Operations

Eddy D. Erningpraja

Nasri Sebayang

Bagiyo Riawan

Kepala Divisi Pengembangan Organisasi Head of Organization Development Division

Kepala Divisi Konstruksi dan IPP Jawa-Bali Head of Java-Bali Construction and IPP Division

Kepala Divisi Gas & BBM Head of Gas & Oil Division

Sriyono D. Siswoyo

Henky Heru Basudewo

Kepala Divisi Energi Baru Terbarukan Head of Renewable Energy Division

Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko Director of Business and Risk Management

Direktur Keuangan Director of Finance

I.G.A. Ngurah Adnyana

M. Harry Jaya Pahlawan

Vickner Sinaga

Murtaqi Syamsuddin

Setio Anggoro Dewo

Kepala Divisi Pembangkitan Jawa-Bali Head of Java-Bali Power Generation Division

Kepala Divisi Pembangkitan Indonesia Barat Head of West Indonesia Power Generation Division

Kepala Divisi Pembangkitan Indonesia Timur Head of East Indonesia Power Generation Division

Kepala Divisi Niaga Head of Commerce Division

Divisi Keuangan Korporat Head of Corporate Finance Division

M. Suryadi Mardjoeki

Supangkat Iwan S.

Nasser Iskandar

Sapto Triono W.

Benny Marbun

M. Ikbal Nur

Kepala Divisi Pengadaan Strategis Head of Strategic Procurement Division

Kepala Divisi Transmisi Jawa-Bali Head of Java-Bali Transmission Division

Kepala Divisi Transmisi Indonesia Barat Head of West Indonesia Transmission Division

Kepala Divisi Transmisi Indonesia Timur Head of East Indonesia Transmission Division

Kepala Divisi Manajemen Risiko Head of Risk Management Division

Kepala Divisi Perencanaan Pengendalian Anggaran Head of Budget Monitoring Planning Division

Iryanto Hutagaol

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Adi Supriono

Kepala Divisi Pengembangan Sistem SDM Head of Human Resources Development System Division

36

Dadang Daryono

Moch. Sofyan

SY Wahyudi Agus

Agoes Priyambodo

Jemjem Kurnaen R.J

Widodo Mulyono

Amir Rosidin

Gong Matua H.

Kepala Divisi Pengembangan SDM dan Talenta Head of Human Resource and Talent Development Division

Kepala Divisi Konstruksi dan IPP Indonesia Barat Head of West Indonesia Construction and IPP Division

Kepala Divisi Pengadaan IPP Head of IPP Procurement Division

Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan Pelanggan JawaBali Head of Java-Bali Distribution and Customer Services Division

Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan Pelanggan Indonesia Barat Head of West Indonesia Distribution and Customer Services Division

Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan Pelanggan Indonesia Timur Head of East Indonesia Distribution and Customer Services Division

Kepala Divisi Perencanaan Strategis Korporasi Head of Corporate Strategic Planning Division

Kepala Divisi Akuntansi, Pajak dan Asuransi

Roikhan

Eko Sudartanto Aris

Hernadi Buhron

Achmad Taufik Haji

Oman Sumantri

Wirabumi Kaluti

I Made Ro Sakya

Beni Hermawan

Kepala Divisi Umum dan Manajemen Kantor Pusat Head of General Affair and Head office Management Division

Kepala Divisi Konstruksi dan IPP Indonesia Timur Head of East Indonesia Construction and IPP Division

Kepala Divisi Bisnis dan Transaksi Tenaga Listrik Head of Utilities Business and Transaction Division

Kepala Divisi Perencanaan Sistem Head of System Planning Division

Kepala Divisi Perbendaharaan

Edi Sukmoro

Setiyadi Dewantoro

Binarto Bekti M

Djoko Prasetyo

Kepala Divisi Administrasi Konstruksi Head of Construction Administration Division

Kepala Divisi Batubara Head of Coal Division

Kepala Divisi Perencanaan Pengadaan Strategis Enjiniring dan Teknologi Head of Engineering and Technology Strategic Procurement Planning Division

Kepala Divisi Sistem Informasi Head of Information System Division

Tri Setyo Nugroho

Helmi Najamuddin

Basuki Siswanto

Rully Fasri

Unit Bisnis Pembangkit Power Plant Business Units

Unit Bisnis PLN Wilayah Regional Business Unit

Unit Bisnis PLN Proyek Induk PLN Main Project Business Unit

PLN Pusat Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Center Units of PLN

Anak Perusahaan Subsidiaries

Unit Bisnis PLN Penyaluran Center for Load Dispatching Business Units

Unit Bisnis PLN Distribusi PLN Distribution Business Units

Unit Bisnis Penunjang Supporting Business Units

PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan Center of Utilities Research and Development

Usaha - usaha Patungan Joint Ventures


Head of Accounting Tax and Insurance Division

Head of Treasury Division

Tjutju Kurnia S.

Kepala Satuan Pengendalian Kinerja Korporat Head of Corporate Delivery Unit

Harry Hartoyo

Kepala Satuan Pelayanan Hukum Korporat Head of Corporate Legal

Budi Kristanto


Rangkaian Peristiwa Penting Significant Events JANUARI 9 Januari 2012 PT PLN (Persero) mengadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI) PLN dalam rangka implementasi PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16

JANUARY January 9, 2012 PT PLN (Persero) held a general meeting of bondholders and general meeting of sharia bondholders in order to implement PSAK (Indonesian GAAP) 30, ISAK 8 and 16.

31 Januari 2012 Perkuat Kemitraan dengan Dunia Usaha, PLN tandatangan MoU dengan APINDO Direktur Utama PLN, Nur Pamudji dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofyan Wanandi, melakukan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) mengenai kerjasama peningkatan komunikasi / pertukaran informasi dan upaya peningkatan pelayanan serta kerjasama pelaksanaan kegiatan in-house training berjenjang.

January 31, 2012 Strengthens Partnership with Business Entities, PLN Signs MoU with APINDO PLN President Director Nur Pamudji and Chairman of Indonesian Entrepreneur Association (APINDO) Sofyan Wanandi signed an MoU on cooperation to strengthen communication/information exchange and enhance service and cooperate in in-house training.

FEBRUARI 2 Februari 2012 Dua sirkuit Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Lontar – New Tangerang beroperasi, PLN dapat menghemat pemakaian BBM sekitar Rp488 miliar per bulan.

FEBRUARY February 2, 2012 Two circuits of the 150 kV Transmission Line Lontar – New Tangerang started its operation, PLN is to able to save fuel oil usage worth approximately up to Rp488 billion a month.

6 Februari 2012 Menteri ESDM Jero Wacik meresmikan PLTU Tanjung Jati B Unit 4 yang berkapasitas 662 MW. Pembangkit ini terletak di desa Tubanan, kecamatan Kembang, Jepara Jawa Tengah.

February 6, 2012 Jero Wacik, Minister of Energy and Mineral Resources inaugurated Steam Power Plant (PLTU) Tanjung Jati B unit 4 with capacity amounting to 662 MW. This plant is located in Tubanan village, Kembang District, Jepara Central Java.


37

38

27 Februari 2012 PT PLN (Persero) dan Garuda Maintenance Facility Aero Asia (PT GMF AeroAsia) melakukan kerjasama dalam hal pemeliharaan mesin pembangkit listrik.

February 27, 2012 PT PLN (Persero) and Garuda Maintenance Facility Aero Asia (PT GMF AeroAsia) held cooperation in the field of maintenance of power plant machinery.

MARET 5 Maret 2012 PT PLN (Persero) telah berhasil membuat pulau Mansinam yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, menjadi terang benderang selama 24 jam

MARCH March 5, 2012 PT PLN (Persero) succeeded to make Mansinam Island, East Manokwari, Manokwari Regency, West Papua, luminous for 24 hours.

6 Maret 2012 PT PLN (Persero) menjalin kerjasama dengan Transparency International Indonesia (TII) dalam hal penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan anti korupsi dalam penyediaan tenaga listrik

March 6, 2012 PT PLN (Persero) established cooperation with Transparency International Indonesia (TII) in the field of Good Corporate Governance (GCG) implementation and anti corruption in electricity provision.

APRIL 12 April 2012 Sinergi pemenuhan kebutuhan listrik seluruh kawasan pelabuhan antara PT PLN (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia II (IPC). Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji dengan Direktur Utama Pelindo II, R.J. Lino

APRIL April 12, 2012 Synergy in the fulfillment of electricity needs across seaport areas between PT PLN (Persero) and PT Pelabuhan Indonesia II (IPC). The Memorandum of Understanding was signed by PT PLN (Persero) President Director Nur Pamudji and PT Pelindo II President Director R.J. Lino.



MEI 10 Mei 2012 Pelanggan Listrik Prabayar mencapai 5 juta, PLN tercatat sebagai perusahaan listrik dengan Jumlah Pelanggan Prabayar terbesar di dunia

MAY May 10, 2012 Total of PLN’s prepaid customers reached 5 millions, making PLN an electricity Company with the largest prepaid customers in the world.

16 Mei 2012 Kesepakatan kerjasama PT PLN (Persero) dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk mendukung pengembangan proyek-proyek kelistrikan memanfaatkan energi baru dan terbarukan (Energi Baru dan Terbarukan ).

May 16, 2012 Agreement in cooperation between PT PLN (Persero) and State Investment Agency (PIP) to support the development of electricity projects by using renewable energy.

JUNI 8 Juni 2012 PT PLN (Persero) dan PT Siemens Industrial Power (SIP) sepakat menjalin kerjasama penyediaan turbin dan generator untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN.

JUNE June 8, 2012 PT PLN (Persero) and PT Siemens Industrial Power (SIP) agreed to undertake cooperation in supplying turbines and generators for PLN’s Steam Power Plants.

JULI 10 Juli 2012 PT PLN (Persero) menjalin kerjasama sekaligus membangun sinergitas antar BUMN dengan PT Surveyor Indonesia (Persero) dalam hal pemastian kesesuaian (Independence Assurance) infrastruktur ketenagalistrikan yang meliputi pembangkit, jaringan, dan gardu induk.

JULY July 10, 2012 PT PLN (Persero) engages in cooperation and builds synergy between State Owned Enterprises and PT Surveyor Indonesia (Persero) in terms of independence assurance of electricity infrastructure comprising power plants, transmission and substations.


39

40

AGUSTUS 1 Agustus 2012 Direktur Utama PLN Nur Pamudji bersama dengan Bupati Jayawijaya, John Wempi Wetipo, dan Bupati Kabupaten Yahukimo, Ones Pahabol, menandatangani prasasti tanda dimulainya pembangunan PLTA Baliem berkapasitas 50 MW, di Wamena Propinsi Papua

AUGUST August 1, 2012 PLN President Director Nur Pamudji, Jayawijaya Regent John Wempi Wetipo and Yahukimo Regent Ones Pahabol signed a plaque commemorating the establishment of Hydro Power Plant Baliem with capacity of 50 MW in Wamena, Papua.

OKTOBER 3 Oktober 2012 PT PLN (Persero) memaksimalkan energi yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk menerangi Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur yang merupakan pulau terluar yang berada di sebelah selatan Indonesia dan berbatasan langsung dengan Australia. PT PLN (Persero) segera memperluas jaringan di Pulau Rote untuk memenuhi permintaan listrik masyarakat, sekaligus mendukung perkembangan sektor pariwisata.

OCTOBER October 3, 2012 PT PLN (Persero) maximized energy generated from Solar Power Plants for the lighting in Rote Ndao, East Nusa Tenggara, which is the southern most island of Indonesia and borders to Australia. PT PLN (Persero) immediately expanded the network in Rote Island to meet the electricity demands of the locals, while supporting the development of tourism.

9 Oktober 2012 Pulau Maitara sebagai Pulau pertama di Indonesia yang 100% penduduknya menggunakan Listrik Pintar.

October 9, 2012 Maitara Island is the first island in Indonesia where all of its population used Listrik Pintar.

19 Oktober 2012 Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Provinsi Sulawesi Tengah dikukuhkan oleh MURI (Museum Rekor Indonesia) sebagai Kabupaten Kepulauan pertama di Indonesia yang menggunakan Listrik Pintar 100%.

October 19, 2012 Banggai Islands, Central Sulawesi was named by Indonesia Records Museum (MURI) as the first Islands regency in Indonesia using 100% Listrik Pintar.



21 Oktober 2012 Peringatan Hari Listrik Nasional ke-67 Puncak Acara Hari Listrik Nasional ke 67 - jalan sehat dan sepeda santai oleh ribuan pegawai PLN se-Jabodetabek yang dilepas secara langsung oleh Direktur Utama PLN, Nur Pamudji.

October 21, 2012 Commemoration of the 67th National Electricity Day The peak of the 67th National Electricity Day event was fun bike and stroll where thousands of PLN employees of Greater Jakarta area participated. The event was launched by PLN President Director Nur Pamudji.

29 Oktober 2012 PLN Terbitkan Buku Panduan Memahami Gratifikasi Sejalan dengan program PLN Bersih yang saat ini sedang dilaksanakan di internal PLN, maka PLN menerbitkan buku mengenai Panduan Memahami Gratifikasi.

October 29, 2012 PLN Publishes Guidebook on Gratification Identification In line with the PLN Bersih program (Clean PLN) which is being implemented in internal PLN, the company published the book Guidelines of Gratification Identification.

NOVEMBER 14 November 2012 Launching PLN Corporate University PT PLN me-launching PLN Corporate University di PT PLN (Persero) Pusdiklat sebagai langkah awal menuju learning organization yang berkelanjutan dan mendorong munculnya para pemimpin PLN masa depan yang profesional, maupun memiliki sertifikat atau kompetensi nasional/internasional.

NOVEMBER November 14, 2012 PLN Corporate University Launching PT PLN launched PLN Corporate University at PT PLN (Persero) Education and Training Center (Pusdiklat) as the first step toward a sustainable learning organization to encourage the emergence of PLN’s future professional leaders who are certified or nationally or internationally competent.

30 November 2012 2 mobil Evina di pameran IJIC 2012 Evina kependekan dari Electric Vehicle Indonesia adalah mobil listrik nasional yang digagas PT PLN (Persero) dengan PT Sarimas Ahmadi Pratama (SAP), dipamerkan pada acara Indonesia Japan Innovation Convention 2012 (IJIC).

November 30, 2012 Two Evina cars at IJIC 2012 Evina, the short for Electric Vehicle Indonesia, is the national electric car initiated by PT PLN (Persero) in collaboration with PT Sarimas Ahmadi Pratama (SAP). The car was showcased at the Indonesia Japan Innovation Convention (IJIC) 2012.


41

DESEMBER 21 Desember 2012 Deklarasi PLN Bersih Direktur Utama PLN, Nur Pamudji, Direktur Pencegahan dan Pendidikan Anti Korupsi KPK, Dedie A. Rachin dan Sekjen Transparency Internasional Indonesia (TII), Natalia Subagyo menandatangani Deklarasi PLN Bersih, di PLN Kantor Pusat Jakarta.

21 Desember 2012 Kenaikan Tarif Tenaga Listrik Telah diterbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 30 Tahun 2012 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT PLN, yang mulai diberlakukan terhitung tanggal 1 Januari 2013.

42

DECEMBER December 21, 2012 PLN Bersih Declaration PLN President Director Nur Pamudji, Director of Prevention and Anti Corruption Education of Corruption Eradication Commission (KPK) Dede A. Rachin and Secretary General of Transparency International Indonesia (TII) Natalia Subagyo signing of PLN Bersih (Clean PLN) held at PLN’s headquarters in Jakarta.

December 21, 2012 Electricity Rate Hike Energy and Mineral Resources Ministerial Decree No. 30 of 2012 concerning the tariffs of Electrical Power provided by PT PLN (Persero) was issued. It came into effect as of January 1, 2013.

21 Desember 2012 PLN dapat Pinjaman Rp8,5 triliun dari Sindikasi Bank Nasional Untuk kebutuhan investasi kelistrikan tanah air, PLN menerima pinjaman sejumlah Rp8,5 triliun dari sindikasi kredit 4 Bank yaitu Bank BRI, Mandiri, BCA, dan Bank BNI.

December 21, 2012 PLN Receives Loan Rp8.5 trillion from National Syndicated Banks For the purpose of electricity investment in Indonesia, PLN received bank loans with a total of Rp8.5 trillion from credit syndicate of four banks, i.e. Bank BRI, Mandiri, BCA, and Bank BNI.

26 Desember 2012 PLN Tandatangani Head of Agreement Pembelian LNG 23,96 juta Metrik Ton dengan BP Berau Ltd

December 26, 2012 PLN, BP Berau Signs Head of Agreement of 23.96 million Metric Ton LNG Purchase

BP Berau Ltd. akan memasok gas ke PLN dalam bentuk Liquefied Natural Gas (LNG) selama 20 tahun dengan total volume 23,96 juta Metrik Ton.

BP Berau Ltd. will supply gas to PLN in the form of Liquefied Natural Gas (LNG) in duration of 20 years with the total volume of 23.96 million metric tons.



Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications

PENGHARGAAN

AWARDS

Pada tahun 2012 PLN menerima berbagai penghargaan baik secara langsung maupun melalui unit bisnis dan anak usaha dari berbagai lembaga independen.

During 2012, PLN received a variety of awards from independent bodies either for itself or through its business units and subsidiaries.

Penghargaan yang diperoleh mencakup:

The awards are, among others:

19 Mei Penghargaan dari ajang ICCA Award Layanan Contact Center (CC) PLN 123, mendapatkan penghargaan sebagai The Best Bussiness Contribution-Silver Medal dan The Best Contact Center Operation – Bronze Medal dalam acara ICCA Award.

May 19 Winning Awards in ICCA Award PLN’s Contact Center 123 received ICCA awards of The Best Bussiness Contribution-Silver Medal and The Best Contact Center Operation – Bronze Medal.

27 Mei Penghargaan MURI untuk PLN Bangka Museum Rekor Indonesia (MURI) memberikan Penghargaan untuk PLN Bangka atas gagasan dan inovasi “Mobil Listrik Pintar Pertama Dengan Catu Tenaga Surya” di Indonesia.

May 27 MURI Award for PLN Bangka The Indonesian Record Museum (MURI) bestowed an award for PLN Bangka for the idea and innovation of the first solar-powered smart electric car in Indonesia.

20 Juni Penghargaan BUMN Marketing Day 2012

June 20 State-Owned Enterprises Marketing Day 2012 Awards

Listrik Pintar (Listrik Prabayar), produk layanan PLN, mendapat 3 Penghargaan Bidang Marketing: 1. Strategic Marketing (Silver Winner) 2. Tactical Marketing (Bronze Winner) 3. Special Award (Bronze Winner) Dalam Acara “BUMN Marketing Day 2012ʺ″, yang diadakan oleh Majalah BUMN Track bekerjasama dengan BUMN Marketers Club dan Markplus Inc.

The PLN’s service Listrik Pintar (prepaid electricity) received three awards in Marketing field: 1. Strategic Marketing (Silver Winner) 2. Tactical Marketing (Bronze Winner) 3. Special Award (Bronze Winner) In the “BUMN Marketing Day 2012” held by BUMN Track magazine in collaboration with BUMN Marketers Clun and Markplus Inc.


43

19 Oktober Penghargaan MURI untuk PLN Sulawesi Tenggara Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Provinsi Sulawesi Tengah dikukuhkan oleh MURI (Museum Rekor Indonesia) sebagai Kabupaten Kepulauan pertama di Indonesia yang menggunakan Listrik Pintar 100%.

October 19 Indonesian Records Museum (MURI) Awards for PLN Southeast Sulawesi Banggai Islands (Bangkep) Regency, Central Sulawesi was named by MURI as the first archipelago regency in Indonesia using 100% of Listrik Pintar (“Smart Electricity”).

44

24 Oktober 2012

October 24, 2012

International Finance Corporation (IFC) memberikan peringkat lebih baik kepada Indonesia dalam hal kemudahan akses listrik Upaya PLN dalam memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses kelistrikan mendapat apresiasi dan pengakuan dari International Finance Corporation (IFC).

International Finance Corporation (IFC) provide better rating to Indonesia for getting electricity

Apresiasi diberikan karena PLN dianggap berhasil dalam memberikan Kemudahan Melakukan Bisnis (Ease of Doing Business) di Indonesia, sebagaimana rilis resmi yang dikeluarkan IFC dalam Business 2013 Report : Smarter Regulations for Small and MediumSize Enterprises.

The appreciation was delivered as the company was considered successful in facilitating Ease of Doing Business in Indonesia, as in IFC’s official release in the Business 2013 Report: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises.

21 November 2012

November 21, 2012

PLN dan Anak Perusahaannya Raih 7 Anugrah dari IQAF 2012 Tujuh anugrah penghargaan yang diperoleh PLN dan anak perusahaannya yaitu 2 kategori Early Improvement diperoleh oleh PLN Tarakan dan PT Geodipa, 4 kategori Good Performance oleh PLN Pusat, Indonesia Power, PLN Batam dan PLN Enjiniring sedangkan kategori Emerging Industry Leader diterima oleh PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB).

PLN and Subsidiaries received 7 of IQAF 2012 Awards PLN and its subsidiaries received seven awards, i.e. two in Early Improvement category received by PLN Tarakan and PT Geodipa, four in Good Performance category each received by PLN Headquarters, Indonesia Power, PLN Batam, and PLN Enjiniring. Whereas the Emerging Industry Leader title was awarded to PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB).

24 Desember 2012

December 24, 2012

Nur Pamudji – Direktur Utama PLN terpilih menjadi salah satu diantara 6 CEO BUMN terbaik pilihan majalah Tempo

Tempo magazine named Nur Pamudji – PLN President Director was named as one of the six Best SOE CEOs


PLN’s efforts in upgrading and improving its service to people to provide access to electricity, were appreciated and recognized by International Finance Corporation (IFC).


SERTIFIKASI

CERTIFICATION

Sejak 2004, secara intensif PLN melaksanakan program sertifikasi Bidang Pembangkitan dan Pelayanan Pelanggan meliputi: 1. ISO 9001 tentang Pelayanan Pelanggan 2. ISO 14001 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, 3. SMK3, 4. Kelaikan Operasi, 5. Sertifikasi Kompetensi Operasi dan Pemeliharaan. 6. OHSAS untuk Keselamatan dan Kesehatan pegawai, dan 7. Sertifikasi dari Pihak Independen Lainnya.

PLN has intensively conducted Generation and Customer Service certification programs, consisting of: 1. ISO 9001 for Customer Service 2. ISO 14001 on Environmental Management and Monitoring, 3. Occupational Health & Safety Systems, 4. Operational Worthiness, 5. Operations and Maintenance Competency Certification. 6. OHSAS for Occupational Health & Safety, and 7. Other certification from independent parties.

Realisasi kebijakan sertifikasi membuat hampir Seluruh Unit Bisnis (46 unit Bisnis) dan Anak Usaha (10 anak usaha) telah memiliki sertifikasi dimaksud, sehingga daftar dan jumlah sertifikasi yang diperoleh PLN beserta seluruh unit bisnis dan anak usaha yang masih berlaku sampai dengan tahun buku 2012 tercakup dalam daftar berikut.

The certification policy made 46 business units (nearly all of PLN’s business units) and all 10 subsidiaries have secured the standard certifications above. The recapitulation for 2012 is as follows.

Rekapitulasi Sertifikasi Berdasarkan Jenis ISO & Sertifikat lainnya Certification Recapitulation by ISO Type & Others Jenis Sertifikasi Certification

Deskripsi Description

Jumlah 2012 Total 2012

ISO 14001: 2004

Sertifikasi Manajemen Environmental Management Certification”

ISO 9001: 2000

Sertifikasi Manajemen Layanan Environmental Management Certification”

ISO 9001: 2008

Sertifikasi Manajemen Layanan Service Management Certificate

OHSAS 18001: 1999

Sertifikat Keselamatan Kerja dan Keamanan Lingkungan Occupational Safety and the Environment Certificate

1

SMK 3

Sertifikasi Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety Management Certificate

39

ISO 28000:2007 / SNI ISO 28000: 2009

Sistem Manajemen Keamanan Tantai Pasokan Supply-Chain Security Management System

14

Sertifikat Pemeliharaan Maintenance Certificate

18 3 68

7

SLO

Sertifikat Laik Operasi Operational Worthiness Certification”

14

OHSAS 18001: 2007

Sertifikat Keselamatan Kerja dan Keamanan Lingkungan Occupational Health & Safety, and the Environment Certification”

1

ISO / IEC 17021: 2006

Sertifikasi Sistem Mutu Quality System Certificate

1

BSN 401-2000

Sertifikasi Produk Product Certificate

1

SNI/ISO/IEC 17201: 2008

Sertifikasi Manajemen Lingkungan Environmental Management Certificate

1 168

Jumlah Sertifikasi Total Certification


45

MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI PROMOTING ECON GROWTH

46


OMIC

MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

PROMOTING ECONOMIC GROWTH

Kami berupaya memenuhi komitmen untuk mendukung pembangunan perekonomian Nasional melalui penyediaan tenaga listrik yang semakin memadai, handal, terjangkau dan meliputi seluruh wilayah nusantara

We seek to meet our commitment to support national economic development through the provision of more sufficient, reliable, and affordable electrical power to a scope covering all accross the archipelago


47

48

MENINGKATKAN PERAN KATALIS PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN NASIONAL

IMPROVING THE CATALYST ROLE FOR NATIONAL ECONOMIC GROWTH

Indonesia semakin dikenal sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir, kendati kondisi perekonomian global berlangsung kurang kondusif. Kekayaan alam dan jumlah sumber daya manusia membuat permintaan domestik Indonesia selama beberapa tahun meningkat, dan menghindarkan perekonomian nasional dari pengaruh pelemahan perekonomian global.

Indonesia is increasingly recognized as a country with stable economic growth over the last few years, despite the ongoing global economic conditions are less favorable. Natural wealth and the amount of human resources are factors that make the number of Indonesian domestic demand increased for the last few years, and prevent the national economy from implicated by global economic downturn.

Sekalipun mengalami pertumbuhan moderat, berbagai pengamat perekonomian global maupun nasional berpendapat bahwa Indonesia memiliki kekurangan dalam bidang penyediaan infrastruktur yang memadai, diantaranya adalah ketersediaan sarana jalan, pelabuhan dan listrik.

Despite experiencing moderate growth, global and national economic observers argue that Indonesia has a deficiency in the provision of infrastructure, including roads, ports and electricity.

Ketersediaan tenaga listrik membuat kegiatan perekonomian di suatu kawasan berlangsung secara terbatas, baik dari sisi waktu kegiatan maupun nilai kegiatan perekonomian yang berlangsung. Jaminan pasokan listrik di suatu daerah pada umumnya membuat intensitas kegiatan perekonomian meningkat dengan waktu yang semakin lama dan nilai transaksi yang semakin besar. Kebijakan pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, dalam beberapa kasus bahkan tidak dapat berlangsung sesuai program karena ketiadaan sarana listrik.

The availability of electric power makes economic activities in a region take place under limitations, both in terms of time and value of the ongoing economic activities. Generally, guarantees of electricity supply in an area raise the intensity of economic activity in longer time and with greater transaction value. Policy of development of new economic growth areas, in some cases may not even take place according to the program due to lack of electricity facility.

Hingga akhir tahun 2012, rasio elektrifikasi di Indonesia sebesar 76,16% (termasuk pelanggan Non PLN). Rasio elektrifikasi tersebut masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN yang sudah berada pada kisaran 95% (Filipina), bahkan 100% (Singapura, Thailand, Malaysia). Untuk menstimulir perkembangan pembangunan ketenaga listrikan di Indonesia, pada tahun 2009 Pemerintah bersama-sama DPR telah mengesahkan pemberlakuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pada tanggal 25 Januari 2012 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah no 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yang memberi penjelasan lebih detil mengenai kegiatan penyediaan listrik.

As of end of 2012, Indonesia’s electrification ratio is 76.16% (including non-PLN subscribers). Such electrification ratio is still lagging behind compared to some other ASEAN countries, which already about 95 percent (the Philippines) and even 100 percent (Singapore, Thailand, Malaysia). To stimulate the development of electrical power construction in Indonesia, in 2009 the Government along with the House of Representatives passed the of Law No. 30 of 2009 on Electricity. On January 25, 2012 the Government issued Government Regulation No. 14 of 2012 on Electrical Power Provision Business Activities, which provides more detailed explanation regarding the supply of electricity.

Menyadari besarnya kaitan tingkat pertumbuhan dengan ketersediaan infrastruktur, Pemerintah dan PLN khususnya, bertekad membangun infrastruktur ketenagalistrikan untuk mencukupi kebutuhan tenaga listrik baik di pedesaan maupun perkotaan dan di kawasan pusat pertumbuhan agar menjadi katalis bagi meningkatnya pembangunan perekonomian nasional yang berkelanjutan.

Realizing the close relation between growth rate and the availability of infrastructure, the government, with PLN in particular, is determined to build electricity power infrastructure to meet the electricity needs in both rural and urban areas as well as regional growth centers in order to be a catalyst for the growth of sustainable national economy.

RENCANA JANGKA PANJANG

LONG TERM DEVELOPMENT PLAN

PLN menyusun rencana dan merealisasikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia dalam tahapan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Jangka Panjang perusahaan (RJPP).

PLN plans and realizes electricity infrastructure development in Indonesia in stages as outlined in the company’s Long-Term Plan (RJPP). The development plan is divided into a series of long-term




Rencana pengembangan tersebut dituangkan melalui serangkaian program strategis jangka panjang 10 tahunan yang akan dievaluasi pada setiap periode tertentu setelah atau pada saat dilakukannya implementasi sesuai tahapan tertentu. Arah strategis pengembangan 10 tahun mendatang dibagi menjadi dua bagian, yaitu masa tumbuh (growth) pada periode 2012-2016, dan masa ekselen pada periode 2017-2021, seperti tergambar pada tabel berikut.

decadal strategic programs that shall be evaluated every certain period after or during implementation of specified stages. The orientation of the strategic development of the next ten years is divided into two phases, i.e. growth phase in the 2012-2016 period, and the excellence phase in the 2017-2021 period, as illustrated in the following chart.

Masa Tumbuh (2012-2016) Growing age Produk dan Layanan Product and Services

Pelanggan Customer

Keandalan (SAIDI dan SAIFI) pada level 25% terbaik utility Asia

t Kepuasan pelanggan pada level 25% terbaik utility Asia. t Komposisi pelanggan semakin menguntungkan

Reliability (SAIDI and SAIFI) at level of 25 percent best utility in Asia

t Customers satisfaction at level of 25 best utility in Asia t Customers composition grows more profitable

Keuangan dan Pasar Financial and Market t Keuangan Sehat t Dipercaya oleh investor dan lembaga keuang¬an t Subsidi + marjin yang wajar t Automatic Tariff Adjustment dan sistem tarif baru sudah dapat diterapkan

t Sound financial condition t Trusted by investors and financial institutions t Subsidy + fair margin t Automatic tariff adjustment and the implementation of new tariff system

SDM Human Resources

t Jumlah dan komposisi SDM baik t Kompetensi SDM meningkat t Knowledge Management berjalan baik

t Proportional number and composition of human resources t Increasing human resources competence t Good knowledge management

Proses Bisnis Internal Internal Business Process

t Krisis energi terpecahkan (Kapasitas bertambah signifikan dan mengimbangi permintaan) t Pasokan energi primer terjamin t EAF pada level 25% terbaik utility Asia t Prosentase produksi daya listrik dari stasiun pembangkit berbasis BBM menurun, maksimum 5% dari total pembangkit pada 2016 t Susut jaringan pada level 25% terbaik utility Asia t IT- yang terintegrasi t Zero accident t Baku mutu lingkungan hidup sesuai standard KLH t Energy crisis is solved (the capacity significantly increases and the demand is met) t Primary energy supply is assured t EAF is at level of 25 percent best utility in Asia t The percentage of electricity produced by fuel oil-based plant decreases, maximum 5 percent of the total number of the plants by 2016. t Network losses at level of 25 percent best utility in Asia t Integrated IT system t Zero accident t Environment quality in accordance with Environment Ministry’s standards

Kepemimpinan Leadership

t GCG berjalan baik (skor minimal 85) t Score penilaian MB minimal 476 point (Good Performance) pada tahun 2012 dan 625 point (Emerging Industry Leader) pada tahun 2016

t GCG runs well (minimum score is 85) t MB minimum score is 476 (good performance) by 2012 and 625 (Emerging Industry Leader) by 2016.


49

Masa Ekselen (2017-2021) Excellence Phase (2017-2021) Produk dan Layanan Product and Services

Pelanggan Customer

Keandalan (SAIDI dan SAIFI) pada level 10% terbaik utility Asia

s +EPUASAN pelanggan pada level 10% terbaik utility Asia s +OMPOSISI pelanggan MENGUNTUNGKAN

Reliability (SAIDI and SAIFI) at level of 10 percent of the best utility in Asia

Keuangan dan Pasar Finance and Market

SDM Human Resources

s +EUANGAN3ANGAT s 3TRUKTURORGANISASI Sehat efektif (Lean & Clean •    Subsidi dan Organi- zation, MARJINYANG PLN Pusat Non WAJAR Operating Holding) •    4ARIFMAKIN s +OMPETENSI3$- MENDEKATIHARGA baik KEEKONOMIAN s )NOVASIBERJALAN s #USTOMERS baik satisfaction is at •    Financial level of 10 percent condition is very s %FFECTIVE of the best utility in stable organization Asia •    Fair subsidy and structure (lean & s #USTOMERS MARGIN clean organization, COMPOSITIONIS •    Tariff nearly PLN headquarters profitable reaches is non operating ECONOMICPRICE holding) s #OMPETENTHUMAN resources s )NNOVATIONRUNS well

Untuk memastikan tercapainya target pengembangan usaha jangka panjang , PLN telah menyusun 8 (delapan) inisiatif strategis – 5 (lima) inisiatif strategis berkaitan dengan fungsi bisnis inti, 2 (dua) inisiatif strategis sebagai enabler, dan 1 (satu) inisiatif strategis sebagai ultimate result dari inisiatif strategis lainnya.

50


Proses Bisnis Internal Internal Business Process

Kepemimpinan Leadership

•    0ASOKANENERGIPRIMER •    '#'BERJALAN TERJAMIN sangat baik (skor •    %!&PADALEVELTERBAIK MINIMAL utility Asia •    -ENJADIIndustry •    3USUTJARINGANPADALEVEL Leader dengan 10% terbaik utility Asia ScorePENILAIAN-" •    IT- Based organization MINIMALPOINT •    4EKNOLOGIRAMAH lingkungan dan •    '#'RUNSVERYWELL penggunaan renewable MINIMUMSCORE energy IS •    "ECOMINGINDUSTRY •    0RIMARYENERGYSUPPLYIS LEADERWITH-" assured SCOREATLEAST •    %!&ISATLEVELOFPERCENT of the best utility in Asia •    Network losses is at level of 10 percent of the best utility in Asia •    IT-Based organization •    %NVIRONMENTAL FRIENDLY technology and the use of renewable energy

To assure the achievement of the long-term business development targets, PLN has prepared eight strategic initiatives, five of which are related to the functions of the core business, two are enablers, and the remaining two are designed to support infrastructure and build a positive image as well as to support its successful implementation.



Delapan inisiatif strategis adalah: 1. Mengoptimalkan ekspansi kapasitas dan pembiayaan 2. Mengoptimalkan biaya energi primer 3. Melanjutkan Operational Performance Improvement (OPI) 4. Melanjutkan Procurement and Construction Excellence 5. Melanjutkan Commercial Excellence 6. Meningkatkan Manajemen Stakeholders dan regulatory 7. Melanjutkan budaya kinerja tinggi dan kepemimpinan yang kuat 8. Meningkatkan pembentukan citra yang positif

The eight strategic initiatives are: 1. Optimizing capacity and financing expansion 2. Optimizing primary energy cost 3. Continuing Operational Performance Improvement (OPI) 4. Continuing Procurement and Construction Excellence 5. Continuing Commercial Excellence 6. Improving stakeholder and regulatory management 7. Continuing high performance work culture and strong leadership 8. Elevating positive image

Lima inisiatif strategis pertama diharapkan akan memberikan hasil yang terukur dan berdampak langsung pada kinerja keuangan perusahaan, sedangkan keberhasilan inisiatif strategis enabler dan infrastruktur pendukung lainnya meskipun tidak berdampak langsung pada kinerja keuangan PLN, namun kesuksesannya akan sangat penting untuk memastikan keberhasilan lima inisiatif strategis utama.

It is expected that the first five strategic initiatives would bring measurable results and direct impact on the Company’s financial performance. While the success in enabler strategic initiaves and other supporting infrastructure, although not having direct impact on the Company’s financial performance, is important to assure the success of the other five strategic initiatives.

KINERJA PERUSAHAAN

COMPANY PERFORMANCE

Komitmen PLN untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dengan merealisasikan berbagai program pengembangan di tahun 2012 menunjukkan beberapa perkembangan yang positif. Tambahan pasokan daya listrik dari realisasi beberapa pembangkit dari Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit 10.000 MW tahap I, selain dari pembangkit sewa dan pembelian listrik swasta, telah berhasil menciptakan stabilitas pasokan listrik dan menghilangkan kondisi pemadaman bergilir karena kekurangan daya.

PLN’s commitment in supporting national economic growth by realizing a variety of development programs in 2012 showed positive progress. The electrical power supply addition from the operation of some plant projects of the first phase of 10,000 MW Fast Track Program (FTP-1), excluding power from rented plants and purchase from private power plants, has managed to create stability of electricity supply and eliminate rolling power outage caused by power insufficiency.


51

52

Penyediaan tenaga listrik yang maksimal selain telah meningkatkan volume penjualan listrik dan nilai pendapatan, juga berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi (termasuk pelanggan listrik nonPLN) pada tahun pelaporan menjadi 76,16 % dari tahun sebelumnya sebesar 74,3%. PLN juga berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar pembangkit, sehingga komposisi bauran energi membaik, dengan tingkat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) turun menjadi sebesar 14,97% dari angka tahun sebelumnya yang sebesar 24,78%. Sebaliknya persentasi penggunaan sumber energi non-bbm terutama batu-bara dan gas meningkat, demikian juga halnya dengan pasokan listrik dari PLTA.

The provision of maximal electrical power in addition to increased sales, and subsequent revenue and the maintaining the Company profits, ensuredthey were also able to increase the electricification ratio (including non-PLN subscribers) in the reporting period to increase at 76.16 percent from the previous year of 74.3 percent. PLN also managed to increase efficiency in power plant fuel usage, or better energy mix. Oil-based fuel usage rate down to 14.97 percent from previously 24.78 percent. On the other hand, the percentage of non oil-based fuel usage especially coal and gas increased, so did electricity supply from hydro power plants.

Peningkatan pasokan daya listrik dari sumber pembangkit PLTA terjadi sebagai dampak positif melimpahnya pasokan air ke waduk reservoir, sehingga pasokan daya listrik dari unit pembangkit PLTA menjadi optimal. Sementara pasokan listrik dari PLTU berbahan bakar batubara meningkat sebagai hasil realisasi program percepatan pembangunan pembangkit tahap I dan pasokan dari PLTU berbahan bakar gas juga meningkat seiring dengan mulai pulihnya pasokan gas.

The increase of electricial power supply from hydro power plant was resulted from the abundant water supply toward reservoir dams, thus the electrical power supply from hydro power plant units reached its optimum level. Meanwhile, electrical power supply from coal-fired power steam plants increase as a result of the realization of the FTP-I and in accordance with gas supply that started to recover.

Pengaturan bauran energi yang optimal berpengaruh positif pada upaya meningkatkan laba melalui efisiensi operasional, yakni melalui pengendalian biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP). PLN sangat berkepentingan menjaga pertumbuhan laba untuk menjaga keberlanjutan usaha Perseroan di masa mendatang. Sebagaimana diprakirakan dalam penyusunan rencana jangka panjang perusahaan, pertumbuhan permintaan listrik akan mencapai rata-rata 8,5% per tahun, atau berarti kebutuhan penambahan daya sebesar 5 GW per tahun. Kemampuan memperoleh laba operasional berarti menjamin tersedianya dana pengembangan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan listrik.

Optimum energy mix arrangements have positive impacts on the efforts to raise profits through operational efficiency, i.e. controlling electrical power basic cost of supply. PLN has an interest to maintain profit growth to sustain the Company’s business in the future. As predicted in the company long-term plan, electricity demand growth would reach 8.5 percent a year, meaning the demands for power addition is 5 GW a year. The ability to acquire operational profit assures the availability of funds for development to meet the increasing electricity needs.

Manajemen PLN bertekad untuk dapat mewujudkan dan terus mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan pada tiga nilai dasar, yakni ketangguhan ekonomi (economic viability), pertanggung-jawaban lingkungan (environmental accountability) dan tanggung jawab sosial (social responsibility).

PLN’s management is committed to realize and achieve its sustainability development goals based on three basic values, namely economic viability, environmental accountability and social responsibility.

Gambaran mengenai perolehan nilai ekonomi dan pendistribusiannya kepada para pemangku kepentingan selama periode pelaporan dapat dilihat pada tabel Ikhtisar Kinerja Ekonomi yang disusun berdasarkan pedoman pelaporan keberlanjutan Global Reporting Initiative versi 3.1. (EC1)

An overview of the acquisition and distribution of economic value to stakeholders during the reported period can be seen in the following Economic Performance table, which was compiled based on the Global Reporting Initiative version 3.1. (EC1)




Tabel Ikhtisar Distribusi Nilai Ekonomi (miliar rupiah) (EC1) Chart of Economic Value Distribution Highlights (billion rupiah) KINERJA EKONOMI Perolehan Nilai Ekonomi

2012

2011

(dlm Rp miliar) (in billion Rp)

(dlm Rp miliar) (in billion Rp)

384 228,759

208,108 (1,833) 208,606

"IAYA/PERASIONALTIDAKTERMASUKBIAYAPEGAWAI Gaji Karyawan dan benefit lainnya 0EMBAYARANKEPADAPENYANDANGDANA

14,401

13,197

0EMEGANGSAHAM$IVIDEN

"ANKBUNGAPINJAMAN Jumlah pembayaran kepada penyandang dana: 0ENGELUARANUNTUK0EMERINTAHPAJAK ROYALTY DSB 0ENGELUARANUNTUKMASYARAKAT Jumlah Nilai Ekonomi Yang Didistribusikan

28,112 821 232,141

20,861 207,217

Nilai ekonomi yang ditahan sebelum dividen

(6,882)

281

Nilai Ekonomi Yang Ditahan

(3,382)

3,781

Pendapatan Pendapatan bunga bank dan deposito Hasil Investasi pada anak perusahaan (ASILPENJUALANAKTIVATETAP Pendapatan/ (pengeluaran) selisih kurs Pendapatan Lain-lain Jumlah Nilai Ekonomi Diperoleh

Perubahan ECONOMIC PERFORMANCE % Economic Value Generated 11.8% Revenue -23.8% )NTEREST)NCOMEFROMBANKANDDEPOSITS .ET0ROlTFROM!SSOCIATED#OMPANIES - 'AINFROMASSETDISPOSAL 'AINFROMFOREXDIFFERENTIAL

/THER)NCOMES Total Economic Value Generated

Pendistribusian Nilai Ekonomi

Economic Value Distributed /PERATING#OSTS Total employee’s salary and other benefit 0AYMENTFORFUNDSPROVIDER 0.0% 41.8% 34.8% 12.0%

Dividend (shareholders) Interest (creditors) Total payment for funds provider %XPENSESFO'OVERNMENTTAX ROYALTIES ETC %XPENDITURESFORPUBLIC Total Economic Value Distributed

Economic Value Retained Excluding Dividend Paid

Economic Value Retained

Perseroan mencatatkan kenaikan pendapatan total yang berasal dari perolehan penjualan daya listrik dan subsidi, sebesar 11,8% menjadi Rp232,7 triliun dari sebelumnya Rp208,1 triliun. Selain pendapatan utama tersebut, PLN mencatatkan pendapatan serta beban lain-lain, sehingga pada tahun 2012, total nilai perolehan ekonomi menjadi sebesar Rp229 triliun atau naik 9,7% dari tahun sebelumnya Rp209 triliun.

The Company recorded an increase in the total revenues, which derived from the sales of electrical power and subsidy, amounting to 11.8 percent, to Rp232.7 trillion from previously Rp208.1 trillion. In addition to the largest part of revenue, PLN recorded revenues and other expenses, thus in 2012 the generated economic value totalled Rp229 trillion, or an increase of 9.7 percent from the previous year of Rp209 trillion.

Perseroan mendistribusikan kembali perolehan nilai ekonomi 2012 hingga mencapai Rp232 triliun kepada para pemangku kepentingan, naik 12,0% dari tahun sebelumnya. Bagian terbesar nilai perolehan digunakan untuk biaya operasional, mencapai Rp189 triliun, gaji pegawai Rp14 triliun, dan distribusi kepada penyandang dana (dividen untuk pemerintah dan bunga pinjaman bank) sebesar Rp28 triliun. Sisanya digunakan untuk membayar pajak, royalti, dan pengeluaran untuk masyarakat. Dengan demikian, seluruh perolehan nilai ekonomi tahun 2012 habis didistribusikan.

The Company distributed generated economic value in 2012 of Rp232 trillion to stakeholders, or a 12.0 percent increase from the previous year. The largest part of the generated economic value was used on operational costs, which reached Rp189 trillion, Rp14 trillion for employee’s salaries, and Rp28 trillion for distribution to fund providers (dividends for the government and interest on bank loans). The remainder was used to pay tax, royalties, and expenditure for the public. The result was that all the economic value in 2012 was distributed completely.


53

54

Tabel distribusi ekonomi tersebut memberikan gambaran bahwa kinerja PLN memiliki pengaruh positif kepada para pemangku kepentingan lainnya. Keterangan lebih mendetail mengenai kinerja keuangan Perseroan dapat dilihat pada Laporan Tahunan PT PLN (Persero) 2012.

The economic distribution table shows that PLN’s performance had positive influences on other stakeholders. More detailed information about the Company’s financial performance can be seen in the PT PLN 2012 Annual Report.

KONTRIBUSI PADA NEGARA

CONTRIBUTION TO THE NATION

Sebagai salah satu perusahaan yang seluruh saham dimiliki Pemerintah maka setiap tahun Perseroan memberikan berbagai jenis kontribusi kepada negara, yakni dalam bentuk pajak, dividen, retribusi, iuran tetap dan bea masuk.

As a Company whose all of its shares are owned by the Government, every year the Company provides several kinds of contribution to the state, namely in the form of taxes, dividends, fees, fixed fees and import duties.

Total pajak yang dibayarkan kepada negara pada tahun 2012 adalah sebesar Rp821 miliar atau naik 20,91% dari pajak tahun 2011 yang sebesar Rp679 miliar. PLN juga memberikan dividen yang dibayarkan kepada negara dengan jumlah sesuai ketetapan RUPS, yakni sebesar Rp3,5 triliun untuk tahun buku 2012.

The total amount of tax paid to the state in 2012 was Rp821 billion, a 20.91% increase from Rp679 million paid in 2011. At the same time, dividend payouts to the state of a value set by GMS amounted to Rp3.5 trillion for the 2012 fiscal year.

Total kontribusi yang dibayarkan kepada negara pada periode laporan adalah sebesar Rp4,4 triliun atau naik 4,76% dari kontribusi tahun sebelumnya sebesar Rp4,2 triliun.

The total contributions paid to the state in the reported period was Rp4.4 trillion, which was an 4.76% increase from Rp4.2 trillion in 2011.

SUBSIDI LISTRIK PEMERINTAH (EC4)

GOVERNMENT ELECTRICITY SUBSIDY (EC4)

Sebagai perusahaan BUMN yang bertugas memberikan jasa penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum (public service obligation/PSO), PLN menerima bantuan finansial dalam bentuk subsidi selisih tarif penjualan kepada pelanggan dari Pemerintah Republik Indonesia.

As a State-Owned Enterprise tasked with providing electrical power services for the public interest (public service obligation/PSO), in running its operational activities PLN received financial assistance from the Government of the Republic of Indonesia in the form of sales price subsidies.

Adapun tata cara penghitungan dan pembayaran subsidi listrik untuk Tahun Anggaran 2012 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 111/PMK.02/2007 tanggal 14 September 2007 yang diperbaharui dengan Peraturan No. 162/ PMK.02/2007 tanggal 17 Desember 2007.

The procedure for the calculation and payment of electricity subsidies for the 2011 Fiscal Year uses Ministry of Finance Regulation (PMK) No. 111/PMK.02/2007 dated September 14, 2007, which was updated with Regulation No.162/PMK.02/2007 dated December 17, 2007.

Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif; dikurangi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif; dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif. BPP tenaga listrik dihitung berdasarkan formula, termasuk tingkat susut jaringan transmisi dan distribusi, yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Kelistrikan

Electricity subsidies are calculated from the negative balance between the electricity sales prices (Rp/kWh) from each price category deduced by the Basic Cost of Supply (BPP) of electricity (Rp/kWh) on the voltage of each price category; multiplied by the sales volume (kWh) for each price category. The electricity BPP is calculated based on a formula, which includes the transmission and distributions network losses, which is set by the Ministry of Energy and Natural Resources, c.q. the Directorate General of Electricity.

Besarnya subsidi listrik dalam satu tahun anggaran secara final ditetapkan berdasarkan hasil audit atas ketaatan penggunaan subsidi listrik yang dilakukan oleh auditor yang ditunjuk Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.

The size of the electricity subsidy in one fiscal year is finalized based on the results of an audit into electricity subsidy usage compliance, which is carried out by an auditor appointed by the Ministry of Finance, c.q. the Directorate General of Budgeting.

Pada tanggal 9 April 2013 dan 26 Maret 2012, Perseroan telah menerima hasil audit perhitungan subsidi listrik tahun 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp103,3 triliun dan Rp93,2 triliun.

On April 9, 2013 and March 26, 2012, the Company received the results of the 2012 and 2011 electricity subsidy calculation, which were respectively Rp103.3 trillion and Rp93.177 billion.




MENDORONG PERTUMBUHAN PERKONOMIAN DAERAH

PROMOTING REGIONAL AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH

Selain kontribusi langsung kepada negara, PLN juga memberi kontribusi tak langsung dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal di daerah operasional Perseroan. Semakin banyak tenaga kerja lokal yang terserap, maka kegiatan perekonomian di areal seputar operasional Perseroan makin meningkat sehingga taraf hidup masyarakat sekitar pun turut meningkat. (EC9)

Apart from directly contributing to the Government, the Company also provides indirect contribution, in the form of absorbing the local workforce in the Company’s operational areas. The greater the local workforce is absorbed, the more economic activities in the vicinity of the Company’s operations will increase, so the more the lives of the people in the area will also be improved. (EC9)

PLN mempertimbangkan besaran penyerapan tenaga kerja lokal dalam memilih mitra pemasok maupun mitra kerja kontraktor pembangunan dan pemeliharaan pembangkit dengan dilandasi kesadaran akan pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal. Selain melalui penyerapan tenaga kerja langsung maupun melalui mitra pemasok, Perseroan berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian daerah melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor atas seluruh armada kendaraan operasional yang beroperasi di daerah, sehingga turut menyumbang pada komponen pendapatan asli daerah (PAD).

The Company takes into account the importance of local manpower employment in choosing supply partners and power plant contractor partners as well as in power plant maintenance. In addition to absorbing manpower through supply partner, the Company contributes to the growth of the regional economy through payment of tax on vehicles on the entire fleet of operational vehicles operating in the area, thus contributing to regional revenue (PAD).

PLN memberikan kontribusi lain kepada perekonomian daerah maupun nasional berupa peningkatan keandalan pasokan listrik, sehingga kegiatan perekonomian terutama aktifitas produksi dapat berlangsung setiap hari, 24 jam. Selain kegiatan produksi, aktifitas perdagangan maupun kegiatan masyarakat lain juga dapat dilakukan dengan lebih baik, akibat meningkatnya kualitas distribusi listrik yang semakin akuntabel.

PLN provides additional contribution to the national economy by increasing the reliability of electrical power supply, so that economic activities, especially production activities, can take place at any time supported by reliable lighting.

HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA (EC6)

RELATIONSHIP WITH BUSINESS PARTNERS (EC6)

Dengan area operasional yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, PLN sangat menyadari makna penting interaksi positif dengan para pemasok. Interaksi tersebut akan berdampak positif pula pada kinerja perusahaan, dan penciptaan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional.

Having operational area covers all regions of Indonesia, the Company is very aware of the importance of positive interaction with partners that act as suppliers. Such interaction will also positively impact operational performance and job creation, which will eventually be able to stimulate local as well as national economic growth.

Pada tahun pelaporan, jumlah mitra kerja yang terlibat dalam interaksi dengan operasional Perseroan cukup besar bergantung pada besaran unit bisnis masing-masing dan kompleksitas pekerjaan. Hubungan Perseroan dengan para mitra berdasar pada azas profesionalisme, dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan yang mencakup standar mutu, sistem manajemen dan keselamatan kerja (SMK3), serta sistem manajemen lingkungan (SML). Azas profesionalisme mencakup juga pemenuhan ketentuan harga yang bersaing, kredibilitas, akuntabilitas, dan ketepatan atas pasokan barang maupun jasa dari para mitra kerja. Perseroan juga mensyaratkan dipenuhinya aspek HAM dalam pelaksanaan investasi pembangunan pembangkit, kerja sama maupun kegiatan pemasokan oleh para mitra kerja. (HR1,HR2)

In the reported year, the total number of business partners engaged in interactions with the Company’s operations is large, depending on the size of the respective business units and operational complexity. The Company’s relations with its partners is based on the principles of professionalism, taking into account various requirements that cover quality standards, occupational safety and management systems (SMK3), as well as environmental management system (SML). Principles of professionalism also span compliance with competitive price requirements, credibility, accountability and the accuracy of goods and services supplied by the business partners. (HR1,HR2)

Perseroan menjalankan program evaluasi terhadap kinerja mitra kerja secara berkala, baik dalam tahapan proses kerja hingga akhir kontrak kerja, sebagai dasar penilaian untuk proses seleksi dalam rangka

For that purpose, the Company regularly evaluates its list of business partners, not only during the business process stage, but also at the end of the business contract, to act as a basic assessment for the next


55

56

menetapkan daftar mitra kerja, yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Untuk menjamin kualitas dan kontinuitas proses seleksi, PLN menggunakan kebijakan “Prosedur dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa”, yang melibatkan mekanisme pengawasan oleh Satuan Pengawas Intern dan menggunakan prosedur e-procurement untuk mendapatkan efisiensi penawaran.

selection process, which is carried out transparently and accountably. To ensure quality and continuity in the selection process, the Company currently uses the “Procedures and Conduct of Goods and Services” policy, which involves supervision by the Internal Supervisory Unity and incorporates the e-procurement procedure to ensure efficiency in the bidding process.

Perseroan juga memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan koperasi setempat yang memiliki kompetensi untuk pekerjaan jasa tertentu sebagai bagian pemberdayaan ekonomi setempat.

The Company also provides opportunities for small enterprises and cooperatives that have the competency to perform certain job services as part of its local economy empowerment.

PRODUK DAN JASA

PRODUCTS AND SERVICES

Produk utama PLN adalah daya listrik yang dihasilkan dari instalasi pembangkit milik sendiri, sewa, maupun dari pembangkit milik swasta (Independent Power Producer/IPP). Perseroan mengalirkan daya listrik dari stasiun pembangkit melalui jaringan kabel transmisi bertegangan tinggi ke gardu induk, selanjutnya melalui kabel transmisi tegangan menengah dialirkan ke area-area sekitar pemukiman, untuk selanjutnya melalui jaringan distribusi bertegangan rendah dialirkan ke konsumen industri dan konsumen rumah tangga.

PLN’s main product is electrical power, which is produced at power generation installations of its own, rented, as well as privately owned power stations (Independent Power Producer/IPP). The Company sends the electricity from power stations through a network of high voltage transmission cables to substations, and then through medium voltage transmission cables to settlement areas, and then through a low voltage distribution network to industrial and residential consumers.

Pada titik-titik distribusi tertentu, dilakukan tahap penurunan tegangan di gardu-gardu distribusi, hingga akhirnya di instalasi pengguna, PLN memasang peralatan pengaman dan pengatur tegangan untuk kawasan tertentu yang membutuhkannya, sesuai kontrak penyaluran tenaga listrik yang disepakati bersama.

At certain distribution points, voltage at the substations is reduced in phases until in the end. The end-user installation has circuit breaker and voltage regulator in areas that require them, according to electrical power distribution contracts which are signed by both parties.

Untuk konsumen rumah tangga PLN memasang instalasi luar yang dilengkapi dengan pengatur pembatas daya, tegangan standar yang ditentukan dan pengukur pemakaian daya. Secara berkala PLN melakukan kalibrasi ulang (terra) atas akurasi peralatan pengukur pemakaian daya untuk menjamin akurasi pencatatan. Pemasangan seluruh instrumen pengaman di instalasi akhir di tempat konsumen juga dimaksudkan untuk menjamin keamanan konsumen. Perseroan juga mencantumkan petunjuk besaran tegangan listrik yang dialirkan dan peralatan yang mampu membatasi daya maksimum yang terpasang, sesuai kontrak pemasangan listrik yang ditandatangani kedua belah pihak. (PR1, PR3, PR4)

For residential customers, PLN installs external installation devices complete with circuit breakers, standard voltage regulators and power usage meters. Periodically, PLN recalibrates power consumption meters to ensure measurement accuracy. The installation of all safety equipment at the end-stage installations at the consumer locations is also intended to ensure the safety of the consumer. The Company also includes directions for high voltage electricity and equipment able to limit the maximum power that has been installed, in accordance with electricity installation contracts which are signed by both parties. (PR1,PR3,PR4)

Sepanjang jalur transmisi dan distribusi serta areal gardu induk, gardu distribusi dan areal trafo, PLN memasang peringatan agar masyarakat luas dan konsumen berhati-hati dan menjaga jarak aman dengan areal dimaksud. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan jaringan maupun kesehatan konsumen serta mencegah terjadinya kecelakaan fatal akibat sengatan aliran listrik. (PR1)

All along the transmission and distribution lines and in substation, distribution and transformer areas, the Company installs warnings for the general public and consumers to be careful and keep their distance in such areas. This is done to protect the network as well as the health of the consumers and prevent accidents caused by electrocution. (PR1)

Sekalipun Perseroan telah melakukan prosedur pemeliharaan instalasi pembangkitan, jaringan transmisi, distribusi, pemeliharaan trafo gardu induk maupun gardu distribusi, namun gangguan terhadap aliran listrik sesekali tetap terjadi. Pada periode pelaporan, Perseroan tetap menerima keluhan dari konsumen menyangkut

Although the company conducts regular maintenance on power stations, transmission and distribution networks, and maintainance of transformers at substations as well as distribution substations, disturbances to the power transmission network still occur once in a while. During the reported period, the Company still received complaints regarding compliance with regulationsequipment and




pemenuhan peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan, keamanan dan keandalan aliran listrik, namun demikian Perseroan mampu menyelesaikan seluruh keluhan tersebut dengan baik. (PR2)

ethics violations pertaining to health, safety and reliability impacts caused by electricity. However, the Company managed to solve all such problems. (PR2)

KAPASITAS DAN KOMPOSISI PEMBANGKIT

CAPACITY AND COMPOSITION OF GENERATING UNITS

PLN membangun dan mengelola pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga air, diesel, gas, gas uap, panas bumi, surya dan bayu dengan komposisi terbesar adalah pembangkit tenaga uap yang mencapai 43,9% dari total kapasitas. Dari seluruh kapasitas pembangkit yang ada, tidak seluruh pembangkit mampu mengasilkan daya hingga 100%. Tergantung perawatan dan kondisi kebutuhan listrik, umumnya instalasi pembangkit beroperasi pada 85-95 % kapasitas terpasang. (EU1, EU2)

PLN builds and manages power plants powered by hydro energy, diesel, gas, gas steam, geothermal, solar and wind power, with steam comprising the largest composition, reaching 43.9 percent of the total capacity. None of the power plants are 100 percent efficient. Depending on the care and condition of power requirements, generally power generating units operate at between 85 and 95 percent of their capacity. (EU1, EU2)

Data perkembangan kapasitas pembangkit untuk mendukung penyediaan tenaga listrik selama periode 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut. (EU1, EU30)

Detailed data showing the development of power supply infrastructure over the last five years is shown in the table below. (EU1, EU30)

Pembangkit

2008

2009

2010

2011

2012

Power Plants

PLTA

3.516

Hydro Power Plant

PLTD

3.020

2.599

Diesel Power Plant

PLTG

3.224

2.973

Gas Power Plant

PLTGU

8.814

'AS3TEAM0OWER0LANT

PLTP

548

'EOTHERMAL0OWER0LANT

PLTU

14.446

3TEAM0OWER0LANT

Total

32.902

Total

EFISIENSI DAYA STASIUN PEMBANGKIT

GENERATING UNIT EFFICIENCY

Jenis sumber energi pembangkitan sangat berpengaruh terhadap besaran nilai efisiensi pembangkitan yang dihitung dari besaran tenaga maupun biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan daya listrik per kilowatt/jam. Pada umumnya pembangkit yang menggunakan tenaga air (PLTA) memberikan perhitungan tenaga dan biaya paling rendah, diikuti oleh biaya pembangkit tenaga gas. Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) merupakan pembangkit paling boros bahan bakar dan membutuhkan biaya per kWh paling tinggi.

The type of energy that powers the generator influences its efficiency, which is calculated from labor and operational costs required to generate electrical power per kilowatt/hour. In general, Hydro Power Plant provide the lowest cost calculation, followed by Gas Power Plant. Whereas Diesel Power Plant are the most inefficient and the cost per kWh is the highest.

Namun demikian, PLTD mampu memberikan fleksibilitas pasokan tenaga listrik paling tinggi, karena dapat memberikan suplai daya listrik maksimal paling cepat. Karena kecepatan suplai daya tersebut, PLTD sangat dibutuhkan dan akan terus dibutuhkan untuk mendukung penambahan daya listrik pada saat beban puncak atau sebagai sumber daya listrik cadangan saat ada gangguan pada stasiun pembangkit jenis lain. Unit PLTD juga memiliki fleksibilitas tinggi dari sisi pembangunan, besaran daya dan pemenuhan sumber energi, sehingga menjadi pilihan pertama dalam penyediaan tenaga listrik di kawasan yang sulit dijangkau oleh sistem transmisi dan distribusi utama, seperti di pulau-pulau kecil dan daerah terpencil.

However, Diesel Power Plant are the most flexible in supplying electrical power, as they are the fastest to supply power. Due to their supply speed, they are very much needed in the present and the future to support electrical capacity upgrade during peak load or fuctioning as reserved electrical power sources during disturbances at other type of power plant stations. Diesel Power Plant unit is more flexible from the aspects of construction, power capacity and energy source procurement, thus it is the most preferable option for electrical power provision in areas that the main transmission and distribution systems are hampered to reach, such as small islands and remote areas.


57

Tingkat efisiensi masing-masing jenis pembangkit yang dikemukakan dalam tabel berikut menyajikan kebutuhan kalori setiap kWh menurut jenis bahan bakar stasiun pembangkit. (EU11) Jenis Pembangkit Type of Generation

The efficiency levels of the respective types of power generators can be seen in the following table based on fuel type and the ratio of fuel consumption to kWh produced. (EU11)

Tara Kalor Equivalent Heat

SFC

Kcal/KWh

BBM Fuel

Batubara Coal

Gas

Ltr/KWh

Kg/KWh

MMBTU/KWh

PLTD Diesel Power Plant

-

0,0140

0,453TEAM0OWER0LANT

0,2800

0,0100

0,4'5'AS3TEAM0OWER0LANT

2.210

-

0,0080

PLTG Gas Power Plant

3.332

-

0,0130

PRODUKSI TENAGA LISTRIK DAN BAURAN ENERGI

ENERGY MIXTURE AND ELECTRICITY PRODUCTION

Produksi tenaga listrik tahun 2012 mencapai 200.318 GWh atau naik 9,2% dari tahun sebelumnya, 183.421 GWh. Kenaikan tertinggi dari produksi tenaga listrik berasal dari sewa pembangkit dan pembelian tenaga listrik, sejalan dengan upaya untuk mengatasi pemadaman bergilir melalui pemenuhan pasokan tenaga listrik yang memadai. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk melibatkan peran swasta dalam berpartisipasi pada pembangunan dan penyediaan tenaga listrik melalui pembangunan stasiun pembangkit berskema IPP maupun distribusi tenaga listrik secara terbatas sebagaimana diamanatkan dalam UUD no 30 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah no 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Electrical power production in 2012 reached 200,318 GWh, which was a 9.2 percent increase, compared to 183,421 GWh produced in 2011. The highest increase in electrical energy production was derived from rented power generators and power purchase, which was in line with efforts to solve rolling power blackouts by meeting the required electrical power supply. Further, this is in line with the Government’s policy to involve the private parties in electrical power development and supply by constructing power plant stations under IPP scheme or limited electrical power distribution as mandated in the Law Number 30 of 2009 and Government Regulation Number 14 of 2012 on Business Activities of Electrical Power Supply.

Perkembangan produksi tenaga listrik Nasional selama periode 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

The following table contains details of national electrical power production over the last 5 years.

Tabel Produksi Tenaga Listrik Electricity Production (GWh) Produksi Produksi Sendiri 0EMBELIAN4ENAGA,ISTRIK 3EWA0EMBANGKIT Total Produksi

58

2008

2009

2010

2011

2012

Production

113.340

131.684

Own Production

50.563

Power Purchase

8.233

18.071

Lease Power Plant

183.421

200.318

Total Production

Untuk menekan biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP) dengan tujuan meminimalkan besaran subsidi listrik dan memenuhi listrik yang terjangkau pelanggan, PLN mengoptimalkan bauran sumber energi pembangkitan dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan BBM secara optimal. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penggunaan BBM (diesel) merupakan sumber energi paling mahal dalam pembangkitan daya listrik per kWh.

To further decrease the cost of power procurement (BPP) with the aim of suppressing the amount of electricity subsidies and supplying affordable electricity for customer, PLN optimizes energy mix in power generation to optimally reduce fuel usage. As previously mentioned, oil fuel (diesel) is the most expensive energy sources in generation of power per kWh.

Upaya maksimalisasi bauran energi di tahun 2012 membuat konsumsi BBM pada pembangkit yang dikelola PLN menurun dengan signifikan, dari kisaran 24,78% menjadi 14,97%. Sebaliknya, konsumsi batubara dan gas sebagai meningkat sejalan dengan realisasi pembangunan pembangkit dalam skema Percepatan 10.000 MW tahap pertama dan pulihnya pasokan gas untuk pembangkit. Persentase penggunaan

Efforts to maximize the energy mix in 2012 made fuel consumption at plants managed by PLN decreased significantly, from 24.78 percent to 14.97 percent. In contrast, the consumption of coal and gas increased in line with the realization of the construction of the 10,000 MW Phase 1 of Fast Track Program (FTP-1) and the restoration of gas supply to power plants. Percentage of geothermal energy resources




sumber energi panas bumi dan air cenderung stagnan, mengingat pada tahun 2012, tidak ada tambahan pasokan daya listrik sebagai hasil penyelesaian pembangunan pembangkit PLTGU dan PLTA.

and hydropower usage is stagnant, given that in 2012 there was no additional power supply as a result of the completed construction of some combined cycle power plants and hydropower plants.

Gambaran bauran energi selama periode 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut. (EU2, EU30)

Overview of energy mixes over the last five years is as follows. (EU2, EU30)

Tabel Bauran Energi Energy Mix (%) Sumber Energi "AHAN"AKAR-INYAK .ON "AHAN"AKAR-INYAK Air Batu bara 0ANAS"UMI 'AS!LAM Beli

2008

2009

2010

2011

2012 14,97

2,3 14,2

2,24

2,00 22,43

*

6,39 50,38 4,85 23,41 *

Energy Resources Oil Fuel Non oil fuel Water #OAL 'EOTHERMAL Natural Gas Purchase

0RODUKSI TENAGA LISTRIK YANG BERASAL DARI PEMBELIAN TELAH DIDISTRIBUSIKAN SESUAI JENISSUMBERENERGI

*) Electrical power production from purchases distributed based on fuel type

RENCANA PENAMBAHAN DAYA

POWER CAPACITY BUILDING PLAN

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang semakin meningkat dan memenuhi target rasio elektrifikasi diatas 80% untuk seluruh wilayah Indonesia di tahun 2014, PLN menargetkan penambahan daya sebesar 5 MW per tahun. Dalam rangka memenuhi sasaran pertambahan daya tersebut, PLN membangun berbagai stasiun pembangkit, baik dilaksanakan sendiri, bekerjasama dengan pihak swasta maupun membeli daya listrik dari pembangkit milik swasta yang dibangun dengan skema Independent Power Plant (IPP).

In order to meet the demands for the increasing electrical power and the targeted 2014 electrification ratio of over 80 percent of the entire Indonesian territory, PLN sets a goal of power addition of 5 MW a year. To meet such goal, PLN builds some power generation stations, either by itself, collaborating with private party or power purchase from private plants under the Independent Power Plant (IPP) scheme.

Oleh karenanya, PLN bersama Pemerintah Indonesia kini tengah melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW tahap I, dengan sumber energi pembangkit berbahan bakar batu bara. Langkah ini disusul dengan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW tahap II, dengan sumber energi baru/terbarukan, PLTA, batu bara, panas bumi dan gas. Penjelasan lebih mendetail atas kedua program ini dapat dilihat pada Laporan Tahunan PT PLN (Persero) 2012. (EU10, EU23, EN4)

Thus, PLN along with the Indonesian Government are now in the middle of implementing stage I of the 10,000 MW Fast Track Program (FTP-1), using coal as the fuel to power the plants. This step will be combined with the implementation of stage II of the 10,000 MW Fast Track Program (FTP-2), which will incorporate a renewable – hydro, coal, geothermal and gas. A more detailed explanation of the two programs can be seen in the 2012 PLN Annual Report. (EU10, EU23, EN4)

Pada umumnya pembangunan stasiun pembangkit baru milik PLN baik melalui skema FTP I dan II maupun pembangunan reguler dilakukan di atas tanah yang telah dibebaskan. Jika ada lokasi pembangunan yang berada di areal tanah adat/ulayat, maka dilakukan pendekatan yang memadai sehingga tidak menimbulkan konflik. Sebagai contoh, pembangunan PLTA Genyem di Provinsi Papua berlokasi di tanah kehutanan dan tanah adat. Proses pinjam pakai kawasan hutan telah kemudian dilakukan dengan peraturan yang berlaku sedangkan pembebasan tanah adat telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dilaksanakan dengan mekanisme adat. Tidak ada peristiwa pemindahan penduduk untuk PLTA Genyem karena tidak ada penduduk yang bermukim di tanah lokasi pembangunan PLTA Genyem. (EU19, EU20)

In general, new power stations are developed and owned by PLN itself, either in framework of the FTP-1 and FTP-2, as well as by regular construction that is carried out in areas that have already been cleared. If the construction areas are in customary or traditional areas, then an appropriate approach is taken to ensure no conflict of interests arise. As an example, the construction of the Genyem Hydro Power Plant in Papua Province was located in both a forest and traditional area. The process of leasing the land has been carried out in accordance with the prevailing regulations while the clearing of traditional land has been carried out according to the prevailing regulations and with traditional mechanisms. There has been no relocation of residents for the Genyem Hydro Power Plant because there are no residents settled at the Genyem Hydro Power Plant construction location. (EU19, EU20)


59

60

Untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan dengan masyarakat pemilik tanah adat, PLN telah menyusun program pemberdayaan masyarakat adat (community development action plan/CDAP) yang berisi program-program pemberdayaan masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial PLN (Corporate Social Responsibility/CSR). Program CSR disusun berdasarkan hasil konsultasi dengan pemerintah daerah setempat dan masyarakat adat di sekitar lokasi proyek PLTA Genyem. Program CSR tersebut antara lain pembangunan proyek air bersih dan penyambungan listrik. Pendekatan tersebut juga membuat seluruh kepentingan para pihak terakomodasi, sehingga tidak ada persoalan hukum dengan penduduk asli maupun denda pelanggaran yang dialami oleh PLN menyangkut hak tanah adat selama periode pelaporan. (HR9, EU19)

To anticipate disputes with traditional land owners, PLN has prepared the community development action plan (CDAP), which consists of public empowerment programs in the form of Corporate Social Responsibility (CSR). The CSR program is based on the results of a consultation with the regional government and the traditional community in the vicinity of the Genyem Hydro Power Plant project. This CSR program includes electricity connectivity and clean water development projects. As a result there have been no disputes between the local residents concerning land rights during the reported period. (HR9, EU19)

SUSUT JARINGAN (EU12)

NETWORK LOSSES (EU12)

Peningkatan efisiensi operasional melalui perbaikan unjuk kerja sistim transmisi dan distribusi akan membuat BPP menurun, mengurangi jumlah subsidi yang diperlukan, meningkatkan profitabilitas, meningkatkan kemampuan ekspansi dan pada akhirnya menjamin keberlangsungan usaha. Oleh karenanya, PLN berupaya keras meningkatkan unjuk kerja sistim transmisi dan distribusi melalui perbaikan sistim operasi dan teknologi distribusi agar susut jaringan menurun.

The improvement of operational efficiency through the betterment of transmission and distribution system performance will result in lower basic cost of electricity supply (BPP), reduction in the required subsidy, increased profitability, wider expansion and eventually, guarantee in business sustainability. This, PLN endeavors to improve transmission and distribution performance by repairing distribution operation system and technology so as network losses can be reduced.

Realisasi susut jaringan tahun 2012 menjadi 9,21% dengan komposisi 2,44% untuk transmisi dan 7,34% untuk distribusi. Pencapaian susut jaringan ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 9,41 untuk tahun 2011 dan 9,7% untuk 2010. Inisiatif jangka pendek yang terus dilakukan PLN dalam rangka menurunkan susut jaringan ini meliputi: t .FMBLVLBOQFNCJOBBOLFQBEBQFUVHBTCBDBNFUFS t .FOFUBQLBO UBSHFU LFTBMBIBO CBDB NFUFS TFCBHBJ TBMBI TBUV indikator kinerja t *OUFOTJGJLBTJ QFMBLTBOBBO 15- 1FOFSUJCBO 1FNBLBJBO Tenaga Listrik) t 1FOBHJIBO QFNBLBJBO UFOBHB MJTUSJL L8I LFQBEB 1+6 (Penerangan Jalan Umum) ilegal t 1FSCBJLBOKBSJOHBOEJTUSJCVTJ

In total, the network losses in 2012 reached 9.21 percent, comprising 2.44 percent from transmission losses and 7.34 percent from distribution losses. The total losses were an improvement from previous years, for example 9.41 percent in 2011 and 9.7 percent in 2010. PLN continues to carry out short-term initiatives to decrease network losses, comprising: •    Supervise meter readings; •    Set targets of meter-reading error as one performance indicator •    Intensify order in Electrical Power Consumption (P2TL)

Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan listrik PLN melakukan tindakan tegas atas setiap keterlambatan pembayaran maupun tindak pencurian tenaga listrik. (EU27)

In order to improve the effectiveness of electricity use, the Company is cracking down on late payments and electricity theft. (EU27)

Di samping usaha tersebut di atas, secara berkesinambungan PLN berupaya menurunkan susut teknis melalui: t Pemasangan trafo sisipan dan penambahan jumlah Jaringan Tegangan Rendah (JTR), agar arus penghantar lebih kecil dan tegangan ujung menjadi lebih baik; t Pembentukan organisasi di cabang dan wilayah/distribusi yang bertanggung jawab terhadap akurasi pengukuran pemakaian tenaga listrik;

In addition to the above efforts, the Company is continuously striving to reduce technical losses through the following ways: •    Installation of transformers and additions to the Low Voltage Network (JTR), so that the current is smaller and end voltage is better. t 'PSNBOPSHBOJ[BUJPOJOSFHJPOBMBOEEJTUSJCVUJPOPóDFTUIBUBSF responsible for the accuracy of electrical power measurements.


•   

Billing electricity use (kWh) to illegal public street lighting

•   

Improve distribution networks.



t

Perolehan sertifikasi mutu ISO 9001 pada proses bisnis Pengelolaan Alat Pencatat Pemakaian (APP) tenaga listrik.

t

t

Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL), penertiban Penerangan Jalan Umum (PJU) dan penerangan reklame ilegal secara intensif; Pemeriksaan rutin pelanggan besar terhadap akurasi Current Transformer (CT), Potential Transformer (PT) dan wiring (pengawatan).

t

t

t

0CUBJO UIF *40 RVBMJUZ DFSUJGJDBUJPO PO FMFDUSJDBM power Consumption Measurement Device Management in business process. 4USPOHMZ FOGPSDF &MFDUSJDBM 1PXFS $POTVNQUJPO 15-

1VCMJD Street Lighting (PJU) and illegal billboard lighting. 3PVUJOF JOTQFDUJPO PG NBKPS DVTUPNFST $VSSFOU 5SBOTGPSNFST (CT), Potential Transformers (PT) and wiring.

Tabel Susut Jaringan Network Losses 3USUT4RANSMISI Susut Distribusi Susut Jaringan

% % %

2008

2009 2,18

2010

2011

2012 2,44 6,95 9,21

4RANSMISSION,OSSES Distribution Losses Network Losses

MANAJEMEN PRODUK

PRODUCT MANAGEMENT

PLN melakukan identifikasi dan inovasi produk untuk memenuhi persyaratan kelompok pelanggan dan segmen pasar dengan berpedoman pada surat Dirjen LPE No 114-12/39/600.2/2002 tanggal 2 Mei 2002 tentang Indikator Mutu Pelayanan Ketenagalistrikan dan dengan cara mendengarkan kebutuhan pelanggan atas mutu tenaga listrik untuk keperluan masing-masing kelompok pelanggan melalui kegiatan temu pelanggan, temu asosiasi kelompok industri/ usaha serta memperhatikan data komplain pelanggan.

PLN carries out identification and inventory of products to meet the requirements of customer groups and market segments with reference to Directorate General Letter LPE No. 114-12/39/600.2/2002 dated May 2, 2002, on Electrical Energy Service Quality Indicators and through listening to the needs of customers on electricity quality for the respective needs of customer groups in accordance with customer gatherings, industrial/business group meetings and as well as taking into account customer complaint data.

Masukan ini, dibahas, dianalisis dalam pertemuan PLN Pusat dengan unit untuk mencari solusi pemenuhan mutu listrik, dengan melihat kemampuan instalasi ketenagalistrikan yang ada. Metode tersebut diterapkan di seluruh unit, dengan melakukan inovasi operasi maupun pemasangan peralatan baru. Untuk menarik pelanggan baru dan memperluas hubungan pelanggan yang telah ada, PLN meningkatkan ketersediaan daya di satuan sistem ketenagalistrikan, rehabilitasi jaringan, serta menawarkan inovasi produk dan layanan sebagaimana pada tabel di bawah, yang dilaksanakan di seluruh unit pelayanan PLN.

This input is discussed and analyzed in PLN’s Head office meetings with units to find solutions to power quality fulfillment issues, by considering the capabilities of existing electrical power installations. This method is carried out in all units, through innovative operations as well as by installing new equipment. To draw new customers and strengthen relations with existing customers, PLN increases the availability of power in electrical power system units, network repairs, and offers innovative products and services, as shown in the below table, which are carried out in all of PLN’s service units.

Hasil perbaikan mutu produk ini diukur, dievaluasi kembali, sebelum dan sesudah dikonsumsi pelanggan. Evaluasi dan sharing layanan dilakukan pada forum niaga setiap triwulan. Pengukuran dan evaluasi meliputi tegangan pelayanan, urutan fase, frekuensi.

The results of product quality improvement is monitored and reevaluated before and after they are consumed by the customer. Evaluation and service sharing is conducted during the quarterly business forum. Measurement and evaluation includes voltage, phase sequence and frequency.

No 1 2 3 4

Kelompok Pelanggan Customer Category 2UMAH4ANGGA2 Household Bisnis (B) Business Industri (I) Industry Publik (P) Public

Inovasi Layanan Service Innovation Prabayar, AP2T, P2APST 0RABAYAR !04 0!034 "TO" !-2 0RABAYAR !04 0!034 "TO" !-2 0RABAYAR-ETERISASI !-2

Inovasi Produk Product Innovation PDKB, Genset bergerak, Trafo bergerak (OTLINE -AINTENANCE -OBILE 'ENSET -OBILE4RAFO


61

62

Demand Side Management (DSM) (EU7)

Demand Side Management (EU7)

PLN menerapkan program Demand Side Management (DSM) untuk menjaga keandalan dan kontinuitas pasokan listrik kepada seluruh pelanggan ditengah keterbatasan kapasitas pembangkit, terutama pada saat beban puncak. Program ini dilaksanakan untuk mengurangi atau mengalihkan beban puncak dengan cara: t Konservasi energi, yakni dengan mendorong masyarakat untuk melakukan penghematan energi; t Mendukung pemakaian produk elektronik yang hemat energi. t Pengenaan tarif progresif. t Memberikan paket diskon kepada pelanggan industri dan bisnis skala besar yang dapat mengalihkan bebannya dari waktu beban puncak ke waktu luar beban puncak; t Untuk daerah-daerah yang daya mampu pembangkitnya masih kritis, maka permintaan sambungan baru bagi pelanggan tarif industri dapat diberikan dengan catatan tidak menggunakan listrik pada waktu beban puncak (WBP); t Melakukan kampanye pengurangan beban listrik pada waktu beban puncak.

The Company implements the Demand Side Management program to maintain the reliability and continuity of electricity supply to all customers amid a limited power supply capacity, especially during times of peak load. This program is carried out to reduce or alternate peak load through the following ways: •    Energy conservation by encouraging the public to save on energy; •    Support the use of energy-saving electronic products •    Imposition of progressive tariffs •    Provide discount packages for industrial customers and large business that can alternate their electricity loads from peak load times to non-peak load times; •    For areas whose power generation capacity is critical, new industry rate connection requests can be accepted provided the industry does not use power at peak load times.

Supply Side Management (SSM)

Supply Side Management

Di lain pihak, untuk mengatasi masalah kekurangan daya pembangkit yang dikelola sendiri, PLN melakukan upaya lain dalam menjaga kendalan pasokan di waktu beban puncak, yakni dengan menerapkan program Supply Side Management (SSM) dengan membeli kelebihan tenaga listrik yang dibangkitkan dari beberapa pembangkit swasta untuk memenuhi kekurangan pasokan tenaga listrik dari pembangkit milik PT PLN (Persero).

On the other hand, to overcome power shortages at power plants owned by PLN, the Company conducts other efforts to manage power supply during peak load times, including implementing the Supply Side Management (SSM) program to purchase excess electricity generated by private power plants to offset electricity supply shortages at PLN owned power stations.

PENGENDALIAN MUTU

QUALITY CONTROL

PLN selalu memastikan mutu layanan agar memenuhi standar kesehatan, keselamatan & keamanan baik untuk pelanggan maupun tempat kerja melalui penerapan sistem LK2 dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai Keputusan Direksi No. 090.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Instalasi, No. 091.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Umum dan No.092.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Kerja yang merupakan penjabaran dari Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

PLN always ensure a quality service to meet health, safety and security standards, not only for customers but all places of work, through the application of the LK2 system and environmental management in accordance with Board of Directors decisions No.090.K/DIR/2005 on Installation Safety Guidelines, No.091.K/DIR/2005 on General Safety Guidelines and No.092.K/DIR/2005 on Occupational Safety Guidelines which are an elaboration of Law No. 1 1970 on Occupational Safety.

Dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut PLN menggunakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.05/MEN/1996.Monitoring dan evaluasi implementasinya dilaksanakan setiap semester melalui sistem penilaian tingkat kinerja (Kpts Dir No. 031.K/DIR/2010 dan Kpts Dir No. 032.K/DIR/2010) dengan mengacu pada faktor-faktor sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

In implementing these provisions, PLN applies the Occupational Environment, Safety and Health Management System in accordance with Ministry of Manpower Regulation No. PER.05/ MEN/1996. The implementation of monitoring and evaluation is carried out every half a year through the performance level rating system (Board of Directors Decision No. 031.K/DIR/2010 and Board of Directors Decision No.032.K/DIR/2010) by referring to the factors shown in the below table.


•   

Run a campaign to reduce power load during peak load times.


Faktor Factor Kesehatan Health


Kesehatan Health

Indikator Ukuran Indicator Size 3TUDI 0ENYUSUNAN $OKUMEN ,INGKUNGAN !-$!, dan atau UKLUPL dan atau DPPL) %NVIRONMENTAL $OCUMENT 0REPARATION 3TUDIES !-$!,ANDOR5+, 50,ANDOR$00, UPL, UKL Pelaksanaan pengelolaan lingkungan %NVIRONMENTAL-ANAGEMENT%XECUTION

Kesehatan Health

0ELAKSANAANPEMANTAUANLINGKUNGAN %NVIRONMENTAL-ONITORING%XECUTION

Kesehatan Health

+ESELAMATAN Safety +ESELAMATAN Safety +ESELAMATAN Safety

+EAMANAN Security

+EAMANAN Security +EAMANAN Security +EAMANAN Security

2EVIEWREVISIPENINJAUAN KEMBALI DOKUMEN LINGKUNGAN!-$!,ATAU2+, 20,ATAU5+, 50,ATAU DPPL) 2EVIEW2EVISION2E EVALUATION ON THE %NVIRONMENTAL $OCUMENTS!-$!,ANDOR5+, 50,ANDOR$00, +ECELAKAANKERJAPENYAKITAKIBATKERJA0!+ 7ORK!CCIDENTOR!ILMENTSDUETO7ORK +ECELAKAANMASYARAKATUMUMKARENAKELALAIAN0,. 0UBLIC#OMMUNITY!CCIDENTDUETO0,..EGLIGENCE Kebakaran instalasi/bangunan dan gangguan/ kerusakan instalasi Burning of installation/building and disruption/ DAMAGEOFINSTALLATION Penerapan standar SNI, SPLN dan standar lainnya pada setiap kegiatan ketenagalistrikan )MPLEMENTATION OF 3.) 30,. STANDARDS AND OTHER standards on each electricity event 3ERTIlKASIKOMPETENSITENAGATEKNIKKETENAGALISTRIKAN %LECTRICITY4ECHNICAL-ANPOWER#OMPETENCE #ERTIlCATION Sertifikasi laik operasi bagi instalasi /PERATIONAL&EASIBILITY#ERTIlCATIONFOR)NSTALLATION 3ERTIlKASISYSTEMMANAJEMEN+3-+ %(3-ANAGEMENT3YSTEM#ERTIlCATION

Target/Sasaran Target/Objectives Tepat waktu atau lebih cepat /NTIMEOREVENFASTER

Kegiatan pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan RKL/UKL -ANAGEMENTACTIVITIESCARRIEDOUTINACCORDANCE with RKL / UKL s"AKUMUTULIMBAHCAIRTERPENUHI s"AKUMUTUUDARATERPENUHI s4IDAKADAKELUHANDARIMASYARAKAT s$IBUATNERACALIMBAH" s&ULlLLMENTOF,IQUID%FmUENT1UALITY3TANDARD s&ULlLLMENTOF!IR1UALITY3TANDARD s.OCOMPLAINTFROMTHECOMMUNITIES s(AZARDOUSWASTEBALANCEISTOBEPREPARED Tepat waktu atau lebih cepat /NTIMEOREVENFASTER

*UMLAHKECELAKAAN Frequency of Accident

0 (zero accident)

Kali 4IMES

0

%

100

%

100

%

100

%

100

0 (zero accident)

LAYANAN PELANGGAN

SERVICES TO CUSTOMERS

Jumlah Pelanggan, Komposisi dan Daya Tersambung

Number and Composition of Connected Customers

Jumlah pelanggan PLN pada tahun 2012 mencapai 49.795 ribu pelanggan, naik 8,5% dibandingkan tahun 2011, yakni 45.895 ribu pelanggan. Pertambahan jumlah pelanggan sebesar 3,9 juta pelanggan adalah buah keberhasilan PLN dalam menuntaskan daftar tunggu sambungan baru dan keberhasilan PLN dalam menambah daya terpasang.

The number of PLN customers in 2012 reached 49,795,000, up 8.5 percent from 2011 of 45,895,000. The addition of 3.9 million new customers was the result of the Company’s efforts to clear the waiting list and its success in adding the installed capacity.

Pertumbuhan Pelanggan Number of Customers Growth *UMLAHPELANGGAN 0ERTUMBUHAN

(Ribu plg) (%)

2008 38.844

2009 3,28

2010

2011

2012 49.795 8,50

#USTOMERSNUMBERS Growth


63

Jumlah Pelanggan (Ribu Pelanggan) Menurut Golongan (EU3) Number of Customers Table (Thousand Subscribers) (EU3) Uraian 2UMAH4ANGGA Usaha Bisnis Industri 5MUM *UMLAH

2008 48 38.844

2009 1.802 48

2010

Sementara itu, daya tersambung tahun 2012 juga mengalami kenaikan sebesar 8.709 MVA dari tahun sebelumnya, sehingga menjadi total 83.898 MVA. Peningkatan daya tersambung ini sangat berkaitan erat dengan penambahan pelanggan. Semakin banyak calon pelanggan yang dapat dilayani penyambungannya, maka semakin tinggi pula jumlah daya tersambungnya.

2011 1.218

2012 46.220 2.218 53 1.304 49.795

Description Household Business Industry Public Total

Meanwhile, the total connected power increased in 2012 by 8,709 MVA from the previous year to reach a total of 83,898 MVA. This increase in connected power is greatly related to the increase in customers. The greater the number of customers that can be connected, the greater the total connected power will be.

Tabel Daya Tersambung (MVA) Number of Customers Growth $AYA4ERSAMBUNG 0ERTUMBUHAN

2008

-6! (%)

2009

2010

2011

2012 83.898 11,58

#ONNECTED0OWER Growth

Tabel Daya Tersambung Menurut Kelompok Pelanggan (MVA) Connected Power Based on Costumers Segment Uraian 2UMAH4ANGGA Usaha Bisnis Industri 5MUM *UMLAH

64

2008

2009

2010 33.202

2011

2012 40.869 17.229 19.981 5.819 83.898

Description Household Business Industry Public Total

Dengan pertumbuhan jumlah pelanggan sebesar 8,50% dan daya tersambung meningkat sebesar 11,58% maka pada akhir tahun 2012 tingkat elektrifikasi Nasional (termasuk pelanggan Non-PLN) telah mencapai 76,16% dari tahun sebelumnya sebesar 74,28%. Hal ini berarti masih ada sekitar seperempat daerah atau masyarakat Indonesia yang belum menikmati aliran listrik. (EU26) Sebagaimana disampaikan sebelumnya, PLN telah menyiapkan dan tengah menjalankan rencana pengembangan jangka panjang, melakukan program ekspansi terencana untuk menambah jumlah pembangkit dan meningkatkan kapasitas jaringan transmisi dan distribusi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi.

With an 8.50 percent growth in the total number of customers, and an 11.58 percent increased in total connected power, by the end of 2012 the electrification rate had reached 76,16 percent, up from 74.28 percent in the previous year. That means that more than a quarter of all regions, or a quarter of the population do not yet enjoy electricity. (EU26) As previously mentioned, PLN has prepared and is currently implementing its long-term development plans, executing the planned expansion program of constructing more power plants, and upgrading the transmission and distribution capacity to raise the electrification ratio.

Pusat Pengaduan

Complaints Center

PLN mengelola keluhan pelanggan melalui “call centre 123”, website www.pln.co.id, atau melalui loket dinas gangguan dan loket pengaduan. Setiap keluhan pelanggan tersebut dimonitor penyelesaiannya secara harian, mingguan, dan bulanan oleh supervisor, asisten manajer dan manajer unit pelaksana. (PR4, PR8)

PLN manages all complaints through the “123 call center” and www. pln.co.id, or through official disruption service counters and complaint counters. Every customer complaint settlement is monitored on a daily, weekly and monthly basis by the supervisor, assistant manager and implementation unit manager. (PR4, PR8)




Untuk menjamin terselesaikannya keluhan secara tuntas, maka penanganan keluhan pelanggan dicatat pada jurnal (logbook) pelayanan. Seluruh data keluhan pelanggan tercatat dalam database yang sudah terkomputerisasi. Penyelesaian keluhan pelanggan dimasukkan ke dalam target kinerja unit.

To ensure all complaints are completely resolved, the handling of customer complaints is recorded in a customer logbook. All customer complaint data recorded in the database is inputted into a computer. Settlement of customer complaints is inputted into the unit’s performance targets.

Untuk memastikan keluhan pelanggan ditangani dengan tepat dan efektif, PLN menetapkan standar waktu pelayanan per jenis gangguan pada unit pelaksana, yaitu: (PR6) t ,FEBUBOHBOQFUVHBTNFOJU t (BOHHVBOUSBGPKBN t (BOHHVBO+53 KBN t (BOHHVBO43NFOJU

To ensure customer complaints are handled completely and effectively, PLN sets standard service times standards for each complaint by the unit handling the complaint, as follows: (PR6) •    officer arrival: 30 minutes. •    Transmission disruption: 4 hours. •    JTR disruption: 1.5 hours. •    SR disruption: 30 minutes.

Adanya kebijakan sesuai Kep. Dirjen LPE No.16-12/43/600.3/2003, bahwa apabila standar pelayanan terlampaui dari yang dijanjikan maka akan diberikan kompensasi sebesar 10% Biaya Beban. Kompensasi ini dilaksanakan di seluruh unit pelaksana pelayanan pelanggan. Kumpulan dan analisis keluhan pelanggan digunakan untuk perbaikan organisasi dan pengembangan instalasi ketenagalistrikan dan dijadikan masukan dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan.

The Company implements policies in accordance with Board of Directors Decision LPE No.16-12/43/600.3/2003, which stipulates that if service standards exceed what is promised then they will be given compensation amounting to 10 percent of the Cost Expense. Compensation is carried out at all customer service units. Collection and analysis of customer complaints is used to improve the organization and development of electrical power installations and as input for the preparation of the Long Term Plan, Occupational Plan and Annual Corporate Budget.

Perseroan senantiasa menghormati privasi pelanggan, dalam menyampaikan keluhannya, sehingga selama periode pelaporan tidak ada denda terkait pelanggaran atas privasi pelanggan. (PR9)

The Company always respects the privacy of its customers, in addressing complaints, with the result that in the reported period, no fees were incurred owing to customer privacy violations. (PR9)

Survei Kepuasan Pelanggan

Customer Satisfaction Survey

PLN melaksanakan survei kepuasan pelanggan setiap tahun. Tujuan pelaksanaan survei adalah untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan pelanggan dipandang dari perspektif pelanggan, dan sekaligus memberikan penilaian terhadap kemampuan unit operasional dalam memelihara kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dari hari ke hari. (PR5)

PLN carries out a customer satisfaction survey every year. The goal of the survey is to determine the level of customer service quality as seen from the perspective of the customers, and at the same time give a rating to the abilities of operational units in maintaining customer quality provided to customers from day to day. (PR5)

Hasil yang ditampilkan berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelanggan listrik yang dilayani oleh 5 PLN Distribusi dan 16 PLN Wilayah. Survei dikelompokkan atas 6 produk pelayanan, antara lain :

The results shown are based on a survey conducted on electricity customers served by five PLN Distribution Units and 16 PLN Regional Units. The survey is categorized into six service criteria, including:

1. 2. 3. 4. 5.

Frekuensi Gangguan Lama Pemadaman Respon Pengaduan Transparansi biaya Layanan PB/PD/PS

1. 2. 3. 4. 5.

6.

Layanan Informasi, Sikap Petugas dan Kemudahan Pembayaran

6.

Frequency of disturbances. Duration of power outages. Complaint response. Price transparency. New Connection/Power Alteration/Temporary Connection services. Ease of payment, officer attitude and information services.

Range of Satisfaction:

Rentang Skala Kepuasan adalah: 16,66%-33,32%

Sangat tidak puas Very Unsatisfied

83,33%-100%

Kurang puas Less Satisfied Puas Satisfied


65

Hasil survei tahun 2011 adalah sebagai berikut: (PR5) t Tinggi rendahnya Kepuasan Pelanggan (KP) dipengaruhi oleh nilai mutu layanan dan nilai harapan pelanggan PLN. Pada Survei ini KP tertinggi dimiliki oleh wilayah Bali dengan nilai 89,59% (puas) dan terendah wilayah Bangka Belitung dengan nilai 70,79% (cukup puas). t Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) yang tinggi tidak selalu menggambarkan keberhasilan wilayah dalam melayani pelanggan, demikian pula IKP yang rendah tidak selalu menggambarkan kegagalan pelayanan pada wilayah yang bersangkutan. Faktor di luar kendali internal wilayah yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya IKP adalah faktor harapan pelanggan. t Indeks Kepuasan Pelanggan adalah jumlah total dari skor layanan dikurangi skor harapan, yang dikalikan dengan bobot berupa skor kepentingan, yang kemudian dibagi oleh jumlah total skor kepentingan. Apabila hasilnya nol atau positif artinya responden telah puas atas layanan yang diberikan. Hal ini dikarenakan layanan yang diberikan telah sama bahkan melebihi harapan yang diinginkan. t Pada kajian ini IKP tertinggi dimiliki oleh Wilayah Maluku (-0,6195), sementara rata-rata mutu layanan yang diberikan rendah (3,914). Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya rata-rata harapan pelanggan (4,505). Sebaliknya dapat dilihat pada IKP wilayah Kalimantan Timur yang tergolong rendah (-1,2756) padahal tingkat mutu layanan rata-rata cukup tinggi (4,054), Rendahnya IKP Kalimantan Timur ternyata dipengaruhi oleh tingginya rata-rata harapan (5,332) pelanggan di daerah itu t Indeks kepuasan pelanggan secara keseluruhan di Indonesia berada pada kategori kurang puas dengan nilai (-0,9929). Sementara untuk IKP responden rumah tangga dan IKP non responden rumah tangga juga berada dalam kategori kurang puas dengan nilai (-1,0343) dan (-0,9979). t Permasalahan yang dihadapi PT PLN (Persero) dalam meningkatkan kepuasan pelanggannya adalah aspek-aspek yang berada pada Kuadran I, yakni kuadran dengan kinerja rendah sedangkan tingkat kepentingan di mata pelanggan tinggi. Prioritas utama yang harus dibenahi adalah lama gangguan dan frekuensi gangguan. t Fakta ini menunjukkan masih lemahnya pengelolaan PT PLN terutama dalam penyediaan pasokan/suplai tenaga listrik untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga durasi yang panjang dan frekuensi pemadaman sering terjadi antara lain kebijakan pemadaman bergilir yang dilakukan. Bagi sistem yang telah terpenuhi pasokannya maka perawatan sistem perlu dilakukan untuk meminimalkan terjadinya pemadaman karena gangguan. t Kepuasan Pelanggan (KP) dan Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) dipengaruhi oleh faktor di luar kendali wilayah, yaitu harapan pelanggan pada wilayah tersebut. Tinggi rendahnya harapan dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain pendidikan, akses terhadap pengetahuan baru, kesejahteraan masyarakat

66


The results of the 2011 survey are as follows: (PR5) •    The highs and lows of Customer Satisfaction (KP) are influenced by the PLN customers’ expectations of service, quality and value. In the Survey, the highest KP rating belonged to the Bali region with 89.59 percent (satisfaction) and lowest was the Bangka Belitung region with 70.79 percent (reasonably satisfied). •    A high Customer Satisfaction Rating (IKP) does not always perfectly depict a region’s success in serving its customers, just as a low IKP does not always perfectly depict a region’s failure in providing services in its respective area. Factors beyond the control of the region that can trigger high and low IKPs play a role in determining customer expectations. •   

•   

The Customer Satisfaction Index is the total service score minus customer expectations, which is multiplied by the weighted importance score, and then divided by the total importance score. If the score is zero or positive, this means the customers were satisfied with the provided services. This is because the services provided have met or exceeded customer expectations. In this study, the highest IKP went to Maluku (-0,6195), while the average service quality of service provided was low (3.914). This is influenced by the low average customer expectation (4.505). Reversely, it can be seen that the IKP of East Kalimantan was low (-1,2756), while the average level of service quality was quite high (4.054). East Kalimantan’s low IKP was influenced by the high customer expectations level (5.332) in the area.

•   

The overall customer satisfaction index in Indonesia fell into the “not satisfied” category (-0.9929). While household IKP respondents, and household IKP non-respondents were also in the not satisfied category (-1,0343) and (-0,9979).

•   

Problems faced by PLN in improving customer satisfaction are aspects in Quadrant 1, which is the quadrant with the lowest performance while the level of importance in the eyes of the customer is high. The main problems that must be addressed are the duration of disruption and the frequency of disruption.

•   

These factors shows that there are still weaknesses in PLN’s management, especially in providing electricity supply to meet customer needs, resulting in long and frequent power outages and policies such as rolling blackouts. For systems whose supply has been filled, maintenance systems need to be carried out to minimize power outages due to interferences.

•   

Customer Satisfaction and the Customer Satisfaction Index is influenced by factors beyond a region’s control, namely customer expectations in that region. High and low expectations are influenced by various things, including education, access to new information, public welfare and tertiary needs that



dan kebutuhan-kebutuhan tersier yang memerlukan fasilitas listrik dan masih banyak lagi. Oleh karena itu rekomendasi bagi wilayah yang ingin meningkatkan kepuasan pelanggan adalah dengan selalu fokus pada perkembangan masyarakat di wilayahnya. Kemampuan memahami kebutuhan masyarakat serta kemampuan memaksimalkan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi.

require electricity facilities and many other things. Therefore, the recommendation for regions that wish to improve customer satisfaction is to always focus on community development in the area. The ability to understand the needs of the public is key to succeeding in achieving a high customer satisfaction level.

Tabel Ringkasan IKP IKP Summary No

Wilayah Region

IKP

1

7ILAYAH-ALUKU-ALUKU2EGION

2

Distribusi Bali Bali Distribution

3

Wilayah Kalselteng 3OUTH+ALIMANTANAND3OUTH EAST2EGION

4

Distribusi Jateng #ENTRAL*AVA$ISTRIBUTION

$ISTRIBUSI*ATIM%AST*AVA$ISTRIBUTION

7ILAYAH3UMBAR7EST3UMATERA2EGION

Distribusi Jabar West Java DIstribution

8

Distribusi Jaya & Tangerang Jakarta Raya and Tangerang Distribution

Wilayah NTB West Nusa Tenggara Region

10

7ILAYAH,AMPUNG,AMPUNG2EGION

-1.0341

11

Wilayah Suluttenggo North Sulawesi, South-east Sulawesi and Gorontalo Region

12

Wilayah Kalbar 7EST+ALIMANTAN2EGION

13

Wilayah NTT South-east Nusa Tenggara Region

-1.1128

14

Wilayah Sulselra South Sulawesi and South-east Sulawesi Region

Wilayah Aceh Aceh Region

Wilayah Riau Riau Region

Wilayah S2JB 3OUTH3UMATERA *AMBIAND"ENGKULU2EGION

18

7ILAYAH+ALTIM%AST+ALIMANTAN2EGION

Wilayah Papua Papua Region

20

7ILAYAH3UMUT.ORTH3UMATERA2EGION

21

Wilayah Babel Bangka Belitung Region

Table Ringkasan KtP dan kepuasan Pelanggan KtP Summary and Customer Satisfaction NO.

PLN Wilayah & Distribusi PLN Region and Distribution

% KtP

% KP

1

7ILAYAH+ALIMANTAN"ARAT7EST+ALIMANTAN2EGION

2.43%

2

Distribusi Jawa Tengah dan DIY #ENTRAL*AVAAND9OGYAKARTA$ISTRIBUTION

3

$ISTRIBUSI*AWA4IMUR%AST*AVA$ISTRIBUTION

4

7ILAYAH3UMATERA"ARAT7EST3UMATERA2EGION

Wilayah Kal. Selatan dan Tengah 3OUTH+ALIMANTANAND#ENTRAL+ALIMANTAN2EGION

8.13%

88.48%


Distribusi Jaya dan Tangerang Jakarta Raya and Tangerang Distribution

10.32%

8

Wilayah Sulselra South Sulawesi and South-east Sulawesi Region

11.12%

80.38%

Wilayah Suluttenggo North Sulawesi, South-east Sulawesi and Gorontalo Region

12.48%

10

7ILAYAH-ALUKU-ALUKU2EGION


67

68

NO.

PLN Wilayah & Distribusi PLN Region and Distribution

% KtP

% KP

11

7ILAYAH,AMPUNG,AMPUNG2EGION

14.01%

80.43%

12

Distribusi Jawa Barat dan Banten %AST*AVAAND"ANTEN$ISTRIBUTION

14.13%

13

Wilayah Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara Region

14



Wilayah N A D Aceh Region

Wilayah S2JB 3OUTH3UMATERA *AMBIAND"ENGKULU2EGION

18

7ILAYAH+ALIMANTAN4IMUR%AST+ALIMANTAN2EGION

7ILAYAH3UMATERA5TARA.ORTH3UMATERA2EGION

20

7ILAYAH.USA4ENGGARA4IMUR%AST.USA4ENGGARA2EGION

82.44%

21

Wilayah Bangka dan Belitung Bangka and Belitung Region

Tindak lanjut perbaikan yang memerlukan biaya dan waktu perbaikan berjangka panjang, dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang (RJP), sedangkan untuk yang berjangka pendek dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Penggunaan sumber daya untuk perbaikan yang dialokasikan dalam RKAP maupun RJP tersebut diukur dengan perbaikan target kinerja produk atau layanan.

Follow-up improvements that require substantial cost and a long repair time are included in the Long Term Plan (RJP), whereas shortterm improvements are included in the Company Budget and Work Plan (RKAP). The use of power resources for repairs that are allocated within the RJP and RKAP are measured against service and product performance improvement targets.

Hasil pengukuran kepuasan dan keterikatan pelanggan ini juga disampaikan kepada pihak internal terkait yang selanjutnya akan dicantumkan sebagai target perbaikan kinerja dan dituangkan pada dokumen Service Level Agreement (SLA) yang disepakati dalam kontrak alih daya (outsourcing).

The result of customer satisfaction and engagement measurements are also forwarded to relevant internal parties to be later recorded as performance improvement targets and put into Service Level Agreement (SLA) documents, which are agreed to in outsourcing contracts.

TINGKAT LAYANAN – MUTU DAN KEANDALAN

SERVICE QUALITY AND RELIABILITY RATING

PLN melaksanakan program peningkatan mutu layanan kepada konsumen secara bertahap sesuai dengan kemampuan pendanaan, melalui kegiatan berikut : t 1FOHFNCBOHBOLPNVOJLBTJNVUVMBZBOBOLFQBEBQVCMJLTFDBSB transparan. t 1FMBLTBOBBOLMBTJöLBTJUJOHLBUNVUVMBZBOBOTFDBSBOBTJPOBM t .FOKBEJLBO UJOHLBU NVUV MBZBOBO TFCBHBJ EBTBS QFOZVTVOBO kegiatan investasi.

PLN carries out customer service quality improvement programs in stages according to financial capacity, through the following activities: •    Development of transparent and quality customer communication services. •    Classification of service quality levels nationwide. •    Making quality of service the basis for the preparation of investment activities.

Untuk mengukur tingkat keandalan pelayanan, PLN menggunakan indeks lama gangguan (System Average Interruption Duration Index/ SAIDI) yang menghitung lamanya pelanggan mengalami gangguan dalam satuan menit per pelanggan per tahun. Sedangkan indeks frekuensi gangguan (System Average Interruption Frequency/SAIFI) menghitung banyaknya jumlah gangguan per pelanggan per tahun. (EU28, EU29)

To measure the level of service quality reliability PLN uses the index of the power outage duration (System Average Interruption Duration Index (SAIDI), which shows the duration of power outage experienced by customer in unit of minute per customer per year. While the index of power outages frequency (System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) shows the frequency of power outage per customers during the year. (EU28, EU29)

PLN telah melaksanakan berbagai program jangka pendek untuk meningkatkan mutu layanan kepada pelanggan, meliputi: (EU6) t .FOVOEBKBEXBMQFNFMJIBSBBOQFNCBOHLJU t .FMBLVLBOTFXBHFOTFU

PLN carries out short-term programs to improve the quality of services to the customer’s area, including: (EU6) •    Postpone power station maintenance; •    Rent portable generators;



t t

t


.FNBOGBBULBO LFMFCJIBO EBZB MJTUSJL excess power) dari perusahaan yang memiliki pembangkit sendiri; .FMBLVLBO SFMPLBTJ NFTJO QFNCBOHLJU EBSJ EBFSBI ZBOH UJEBL mengalami kekurangan pasokan daya ke daerah yang mengalami kekurangan pasokan daya; .FOVSVOLBO CFCBO QVODBL EFOHBO NFMBLTBOBLBO QSPHSBN demand side management.

•    •   

•   

Utilize excess power from companies that own their own power generators; Relocate power generator engines from areas that are not experiencing power supply shortages to areas that are experiencing power supply shortages; Decrease peak loads by implementing the demand side management program.

Dalam jangka panjang untuk meningkatkan mutu dan keandalan pasokan listrik, PLN tengah berusaha mempercepat penyelesaian proyek pembangunan pusat pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap I yang akan diikuti tahap II, diikuti perbaikan dan peningkatan kapasitas maupun unjuk kerja jaringan transmisi distribusi.

To improve the quality and reliability of power supply in the long term, PLN is currently accelerating the completion of stage I of the 10,000 MW electrical power generator station development project, with stage II to follow, and the completion of the transmission and distribution network.

Berbagai program yang dilakukan tersebut membuat PLN berhasil meningkatkan tingkat keandalan layanan seperti ditunjukkan oleh angka SAIDI tahun 2012 yang sebesar 3,85 jam/pelanggan/tahun, menurun dari angka SAIDI tahun 2011 sebesar 4,71 jam/pelanggan/ tahun. Begitu pula dengan capaian angka SAIFI tahun 2012 yang sebesar 4,22 kali/pelanggan/tahun, lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 4,9 kali/pelanggan/tahun. Ukuran keandalan mutu selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

The various programs PLN carries out brought success in raising service reliability as shown by SAIDI rate in 2012 of 3.85 hours/ customer/ year, a decrease from the SAIDI rate in 2011 of 4.71 hours/ customer/year. Similarly, the SAIFI achievement rate in 2012 was 4.22 times/customer, better than the previous year’s 4.9 times/customer. The measurement of reliability levels over the last five years is as follows:

Tabel SAIDI SAIFI (EU28, EU29) SAIDI SAIFI

JAMPELANGGANhour/customer kali/pelanggan times/customer

2008 13,33

2009

2010

2011

2012 3,85 4,22

PEMASARAN DAN PROMOSI

MARKETING AND PROMOTION

Strategi pemasaran Perseroan terdiri dari tiga program utama, yakni:

The Company’s marketing strategy comprises three main programs, namely: 1. Customer migration from low-level residential group to a higher level. 2. Customer migration from post-paid subscription to prepaid subscription. 3. Increasing the number of customers under special service category for business and industrial customer groups.

1. Migrasi pelanggan dari kelompok pelanggan rumah tangga level rendah, ke level yang lebih tinggi. 2. Migrasi pelanggan pasca bayar menjadi pelanggan pra-bayar. 3. Meningkatkan jumlah pelanggan dengan kategori pelayanan khusus, untuk kelompok pelanggan bisnis dan industri. Peningkatan jumlah pelanggan yang cukup signifikan adalah sebagai hasil penerapan inovasi PLN dalam meningkatkan kualitas layanan pelanggan yaitu dengan melakukan perbaikan proses bisnis penyambungan baru dan penyediaan layanan fasilitas antara lain melalui: t i$BMM $FOUFS w 1FOZBNCVOHBO #BSV 1FOBNCBIBO %BZB dan Penyambungan Sementara Online (“PB/PD/PS Online”) melalui website. t 1FNBTBSBO-JTUSJL1SBCBZBS

A significant increase in the number of customers is resulted from the application of PLN’s innovation aimed at improving customer service quality, i.e. new connection business process improvement and service facility as follows:

Melalui penerapan proses bisnis baru ini, pelanggan dapat langsung melakukan proses pemasangan listrik baru tanpa harus datang ke kantor unit layanan PLN, sehingga dapat mencegah dan menghilangkan praktik percaloan.

Through these new business processes, customers can take the new electricity connection process without coming to PLN service unit office, so that brokering practices can be avoided and eliminated.

•   

Call Center 123, Online New Connection, Capacity Upgrade and Temporary Connection

•   

Prepaid electricity marketing


69

70

Hasil penerapan strategi pemasaran, termasuk layanan prabayar menunjukkan bahwa penambahan pelanggan di tahun 2012 didominasi oleh pelanggan pra bayar yang merupakan salah satu program prioritas perusahaan.

The results of marketing strategy implementation, including prepaid service, indicate that the addition of total customers in 2012 is dominated by customers of prepaid electricity, which is one of the Company’s priority programs.

Pada tahun 2012 penambahan pelanggan prabayar mencapai 4.178.684 pelanggan yang terdiri pelanggan baru dan pelanggan migrasi dari pasca bayar ke prabayar, sehingga jumlah pelanggan prabayar mencapai 7.832.713 pelanggan. Jumlah pelanggan prabayar meningkat sangat signifikan dibanding tahun lalu yang hanya sebesar 3.654.029 pelanggan.

In 2012 there were 4,178,684 new prepaid electricity customers, comprising new customers and customers migrating from post-paid electricity service. Thus the total of prepaid electricity customers has reached 7,832,713, a significant increase from the previous year of 3,654,029.

IMPLIKASI KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM (EC2)

FINANCIAL IMPLICATIONS OF CLIMATE CHANGE (EC2)

Kegiatan operasional PLN yang mayoritas dilaksanakan di ruang terbuka, tentu sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kondisi cuaca ekstrem saat ini, baik berupa kemarau maupun musim hujan yang berkepanjangan memberikan dampak terhadap kelancaran operasional PLN dan berimplikasi pada peningkatan biaya operasional.

All of PLN’s operational activities that are conducted mostly in outdoor spaces, are highly vulnerable to climate change. The current extreme weather conditions, whether in the form of prolonged draughts or the prolonged rainy season, have an impact on the smoothness of PLN’s operations and are implicated in the increase in operational costs.

Sejalan dengan visi perusahaan yaitu “Menjalankan Kegiatan Usaha yang Berwawasan Lingkungan”, PT PLN (Persero) selalu berusaha untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan setiap kegiatannya. PLN telah dan akan terus mengupayakan pengurangan pencemaran tanah, air dan udara oleh zat-zat polutan termasuk didalamnya adalah pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Upaya ini dilakukan secara menyeluruh dalam semua kegiatan penyediaan listrik oleh PLN baik itu instalasi Pembangkit, Transmisi/Gardu Induk dan Distribusi.

In line with the company’s vision, “Applying Environment Oriented Business,“ PLN always strives to pay attention to environmental aspects in running each of its activities. PLN has and will always seek to reduce air, water and soil contamination caused by polluting chemicals including through the reduction of Greenhouse Gases. These efforts are carried out across all of PLN’s electricity production activities including at power stations, transmitters, substations and distribution stations.

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut di atas, PLN telah menetapkan aspek lingkungan sebagai salah satu unsur penilaian dalam kinerja unit bisnis PLN di seluruh Indonesia. Melalui penilaian kinerja ini, Perseroan dapat mengevaluasi pemenuhan komitmennya dalam bidang lingkungan. Berbagai kegiatan yang menunjukkan komitmen terhadap upaya pelestarian meliputi:

The Company has outlined environmental aspects as one of the elements in appraising the performance of PLN’s business units throughout Indonesia. Through this performance appraising, the company can evaluate the fulfillment of its commitments related to the environment.




a. Instalasi PLN secara rutin melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL). b. Pembinaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan atau dikenal dengan PROPER yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

a.

c.

Partisipasi pada upaya penurunan gas rumah kaca melalui skema Clean Development Mechanism (CDM) melalui pengembangan proyek CDM antara lain di PLTP Kamojang IV, PLTP Lahendong II, PLTA Genyem, PLTMH Lobong, PLTMH Mongango, PLTMH Merasap dan PLTMG Bontang.

c.

d. Selain melalui mekanisme CDM, PLN juga memanfaatkan mekanisme pasar karbon sukarela (Verified Carbon Standard/ VCS) untuk mendapatkan insentif dari hasil penjualan kredit karbon pembangkit energi terbarukan. e. Pembangkit energi terbarukan yang sedang dikembangkan sebagai proyek VCS adalah PLTA Renun, PLTA Sipansihaporas dan PLTA Musi.

d.

f.

f.

Pelaksanaan proyek CDM dan VCS

b.

e.

PLN installations routinely carry out environment management and monitoring in accordance with environmental documentation (AMDAL/UKL-UPL). Development of the Company Performance Improvement Rating in Environment Management program, which is also known as PROPER, which is carried out by the Ministry of Environment. Participation in efforts to reduce greenhouse gas emissions through the Clean Development Mechanism (CDM), which is carried out with the support of CDM projects including Geothermal Power Plant Kamojang IV, Geothermal Power Plant Lahendong II, Hydro Power Plant Genyem, Micro Hydro Power Plant Lobong, Micro Hydro Power Plant Mongango, Micro Hydro Power Plant Merasap and Gas & Fuel Power Plant Bontang. As well as through CDM, PLN also utilizes voluntary carbon markets (Verified Carbon Standard/VCS) to gain incentives from the sale of carbon credits produced through renewable energy production. Renewable energy power plants that are currently being developed as VCS projects are the Renun Hydro Power Plant, the Sipansihaporas Hydro Power Plant and the Musi Hydro Power Plant. CDM and VCS projects


71

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

RNANCE

E SUSTAINABLE GOV

72



SUSTAINABLE GOVERNANCE

Kami meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan Perseroan melalui penerapan seluruh prinsip dasar tata kelola yang baik, melakukan penilaian atas kualitas penerapan tata kelola, melaksanakan rekomendasi perbaikan, melengkapi pranata dan peraturan yang diperlukan dan bekerja sama dengan lembaga yang kredibel di bidang perbaikan tata kelola perusahaan

We improve the corporate sustainable governance as part of the efforts to maintain the Company’s sustainability by implementing all the basic good corporate governance (GCG) principles, assessing the governance application quality, executing the recommendation for improvement, adding the bodies and regulations as required and cooperating with credible institutions related to GCG. 2012 SUSTAINABILITY REPORT PT PLN (Persero)

73

74

PLN bertekad terus menerapkan best practice Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini dilandasi oleh keyakinan seluruh jajaran manajamen puncak maupun jajaran pelaksana, bahwa penerapan best practices GCG akan meningkatkan kepercayaan sekaligus nilai perusahaan secara berkelanjutan. Penerapan lima prinsip dasar GCG yakni: Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran, secara konsisten diyakini akan meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG dengan target tercapainya tiga sasaran utama dari penerapan GCG bagi PLN, yakni: t Memaksimalkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan berkualitas, peningkatan efisiensi operasional serta peningkatan layanan kepada pemangku kepentingan. t Meningkatnya nilai perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalkan risiko keputusan investasi yang mengandung benturan kepentingan. t Meningkatnya kepercayaan pemegang saham serta kepuasan pemangku kepentingan karena meningkatnya nilai perusahaan.

PLN aims to continue applying the best practices of GCG in order to reach the company’s objectives. This arises from all the management and officer levels of the Company’s belief that The application of the best practices of corporate governance will increase trust in PLN as well as the value of the company for the foreseeable future. It is believed that applying the five basic principles of GCG, which as transparency, accountability, responsibility, independence and equality in a consistent manner will improve the quality of corporate governance and eventually meet the three main objectives as follows: •    Maximizing the Company’s performance by improving the quality of decision-making, improving operational efficiency and improving services for stakeholders.

Penerapan terbaik praktik tata kelola perusahaan yang baik merupakan induk dari penerapan seluruh sistem operasional terakreditasi yang kini dijadikan rujukan dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karenanya, PLN memastikan adanya pelaksanaan langkah-langkah perbaikan secara berkesinambungan, baik dari sisi perangkat lunak GCG (yakni pedoman, aturan-aturan dan sistem kerja) maupun dari sisi perangkat keras (yakni pembentukan lembaga pelaksana unit kerja). Untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan praktik GCG di masa depan, PLN melaksanakan penilaian secara berkala mengenai praktik dan perangkat tersebut.

The application of the best practices of GCG is the root of the application of the entire accredited operational system, to which activities now refer. Thus, PLN ensures that these goals can be achieved by taking continuous steps to improve the GCG system, including through guidelines, rules and regulations and operational systems, as well as through a more concrete approach, such as forming work units. In order to gain feedback, thus to improve the future performance of the GCG system, PLN carries out periodic appraisals of the system.

PLN kemudian melakukan berbagai perbaikan sesuai rekomendasi yang menyertai pelaksanaan penilaian kualitas implementasi GCG dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi Perseroan. Bagi PLN, perbaikan kualitas implementasi GCG akan memberi hasil maksimal pada upaya pemenuhan harapan seluruh pemangku kepentingan secara efektif, efisien, transparan dan oleh karenanya meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari. Pada akhirnya upaya peningkatan kualitas praktek terbaik GCG akan memberikan hasil yaitu meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan serta peningkatan nilai perusahaan.

Consecutively PLN make improvements in line with the recommendations that come with the application of GCG best practices and the conditions of the Company. To PLN, the improvement of GCG application quality will bring out maximum results in meeting all the stakeholders’ expectations in effective, efficient, and transparent manner, and thus improve the accountability of daily operational activities. Eventually it will result in the elevated trust of the stakeholders and the corporate value.

PEDOMAN, STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA

GCG GUIDELINES, STRUCTURE AND MECHANISM

Dalam rangka mendukung peningkatan mutu implementasi GCG, PLN telah melengkapi seluruh pranata yang diperlukan, meliputi: (4.1) t Pedoman Perilaku, yang berisi pedoman perilaku kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di lingkungan Perseroan. t Pedoman GCG, sebagai pegangan pelaksanaan tata kelola di perusahaan berikut kebijakan-kebijakan pengelolaan operasional perusahaan.

To support improvements to the quality of GCG, PLN has completed all of the necessary directives, including: (4.1)


•    Increasing the company’s value by improving financial performance and minimizing investment decisions that risk conflicts of interest. •    Promoting shareholder trust and stakeholder satisfaction through the increase of the company’s value.

•    Code of Conduct, which consists of guidance for good behavior, and professionalism within the Company.

•    Corporate Governance Guidelines, used as the mechanism for implementing good governance at the company in accordance with the company’s operational management policies.


t


Board Manual, yakni Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang berisi panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang menjelaskan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten sehingga menjadi acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perseroan.

•    Board Manual, or Operational Guidelines for the Board of

PLN melengkapi keseluruhan pedoman pelaksanaan GCG dengan struktur tata kelola yang melibatkan interaksi tiga organ perusahaan utama, yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta organ pendukung yang meliputi Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi, dengan bagan struktur interaksi ringkas sebagai berikut.

PLN complements the GCG Guidelines with a structure of governance that involves the interaction of three main company foundations, which are; the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors, and supporting agencies with connections to the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Commissioners and Board of Directors, which contains guidelines for the Board of Commissioners and Board of Directors, which defines their duties in a structured, systematic, easy-tounderstand, easy-to-implement and consistent manner, so that it serves as a reference for the Board of Commissioners and Board of Directors in carrying out their various duties in order to achieve the vision and mission of the Company.

Company Organ

Organ Utama

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

Komite Audit Audit Committee

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Satuan Pengawasan Intern Internal Supervisory Unit

Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division

Organ Pendukung

Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee

Supporting Organ

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (4.7)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (4.7)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan lembaga tertinggi, yakni forum para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dan didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan. RUPS terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

The General Meeting of Shareholders (GMS) represents the highest level within the company’s corporate governance structure. GMS is a forum for shareholders to make important decisions connected to and based on the interests of the Company’s operations. GMS consists of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).


75

76

Melalui RUPST maupun RUPSLB, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya dalam mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris maupun Direksi sekaligus memberikan pendapat dan suaranya untuk mengambil keputusan penting secara independen dan seimbang antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan perusahaan serta dalam posisi yang setara antara para pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas. (4.4)

Through the GMS or the EGMS, the shareholders can exercise their rights to evaluate the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, also to express their balanced and independent aspirations and opinions, and make important decisions based on the interests of the shareholders from an equal position among the shareholders, both the majority and the minority. (4.4)

Melalui RUPS juga, para pemegang saham dapat melakukan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dengan melihat capaian Key Performance Indicators (KPI) Perseroan dan Manajemen Puncak yang telah ditetapkan sebelumnya. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas kinerja Perseroan baik kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan sosial, termasuk dalam mengelola risiko dan memanfaatkan peluang usaha. Ukuran kinerja KPI terdiri atas KPI Direksi dan KPI Komisaris.

Also through the GMS, the shareholders can evaluate the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners to see the achievement of predetermined Key Performance Indicators (KPI) of the Company and Top Management. The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible for the good performance of the Company’s economic, environmental and social performance, including in relation to risk management and taking advantage of business opportunities. KPI performance measurement consists of KPI of Directors and KPI of Board of Commissioners.

KPI ditinjau setiap periode operasional dan dilaporkan dalam RUPS. KPI tersebut menetapkan dengan jelas target-target kinerja Perusahaan di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, serta keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk parameter lain mencakup pelayanan kepada pelanggan, persepsi terhadap perseroan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan sebagainya. (4.9, 4.10)

KPIs are reviewed each operational period and the results are reported in the GMS. KPIs clearly set out the Company’s performance targets in the areas of economic, social, environmental, and occupational safety and health, including other parameters such as customer service, perception toward the Company, as well as compliance with laws and regulations. (4.9, 4.10)

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

THE BOARD OF DIRECTORS

Perseroan menganut sistem dua badan sebagai pelaksana segala keputusan yang diambil melalui RUPS dan melakukan pengelolaan perusahaan sesuai peraturan perundangan. Sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, kedua badan pengelola perusahaan tersebut adalah Dewan Komisaris dan Direksi.

The company utilizes a two-body system to carry out all decisions made during the GMS and conducts the management of the company in accordance with the rules and regulations. In accordance with the Limited Liability Company Act No. 40 2007, the company’s two executive management bodies are the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang jelas sesuai dengan fungsinya seperti yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku (fiduciary responsibility). Keduanya secara bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang.

The Board of Commissioners and the Board of Directors each has clear duties and authorities in accordance with their respective functions as mandated in the Articles of Association and prevailing regulations (fiduciary responsibility). Together they are responsible for maintaining the long-term sustainability of the company’s operations.

Dewan Komisaris berkewajiban melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk memastikan bahwa tujuan Perseroan serta keputusan RUPS dilaksanakan dan dicapai. Untuk memastikan keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sedemikian besar, Dewan Komisaris dibantu oleh komite penunjang sedangkan Direksi dibantu oleh unit kerja yang terkait dengan mekanisme tata kelola tersebut. Sementara pelaksanaan atas setiap keputusan RUPS dan pengelolaan perusahaan sehari-hari dilakukan oleh Direksi. Oleh karena masing-masing fungsinya yang harus independen, maka pada susunan kepengurusan Perseroan maupun anak usahanya, tidak ada anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai Direksi. (4.2, 4.3)

The Board of Commissioners is tasked with monitoring and providing counsel to ensure that the goals of the company are achieved and the decisions made during the General Meeting of Shareholders are carried out. In order to ensure the success and fluidity of the implementation of these major duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by the Supporting Committee, while the Board of Directors is assisted by working units related to governance mechanisms. Meanwhile, the implementation of each GMS resolution as well as the daily management of the company is conducted by the Board of Directors. As all functions of the respective bodies must be independent, neither any of the Board of Commissioner members is concurrently a Board of Directors member within the structure of both the Company and its subsidiaries. (4.2, 4.3)




Baik Komisaris maupun Direksi dipilih, diangkat dan diberhentikan melalui RUPS. Proses pemilihan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Berdasarkan ukuran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya (KPI), anggota Dewan Komisaris dan Direksi bisa diangkat kembali atau bahkan diganti sebelum masa tugasnya berakhir. (4.7)

Members of the Board of Commissioners as well as the Board of Directors are elected, selected and removed during the GMS. Commissioners and Directors are selected through the fit and proper test. Based on predetermined performance measures (KPI), members of the BoC and BoD can be reappointed or replaced before their tenure expires. (4.7)

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Tugas Dewan Komisaris, sesuai dengan Anggaran Dasar terutama adalah pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurus Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham termasuk mengawasi ketaatan terhadap seluruh peraturan perundangan yang berlaku di seluruh bidang kegiatan operasional.

The duties of the Board of Commissioners, in accordance with the Articles of Association, are primarily the supervision of company management policies carried out by the Board of Directors, and to give advice to the Board of Directors, including about Company development plans, Company budget and operations plans, implementation of the provisions of the Articles of Association and General Meeting of Shareholders decisions and presiding regulations for all fields of operational activities.

Agar tugas pengawasan berjalan efektif, Dewan Komisaris memiliki wewenang tertentu, diantaranya memeriksa buku-buku, surat-surat dan catatan-catatan operasional Perseroan yang relevan, termasuk mengusulkan dan menonaktifkan anggota Direksi dengan alasan yang jelas. Dengan mekanisme tersebut, Perseroan terhindar dari risiko denda moneter maupun sanksi lain karena melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (SO8)

To ensure effective monitoring, the Board of Commissioners has certain authorities, including inspecting books, letters and notes relevant to the company’s operations, including firing and deactivating members of the Board of Directors for a clear reason. Under such mechanism, the Company shall be avoided from the risks of monetary fines or other penalty for the breach of the provisions of the presiding regulations. (SO8)

Dewan Komisaris melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan dalam RUPS. Mengingat besarnya beban pengawasan PLN, Dewan Komisaris Perseroan kini terdiri atas 7 orang Komisaris, termasuk Komisaris Utama, dengan 2 di antaranya adalah Komisaris Independen. Dengan demikian, persentase komposisi Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris berjumlah 33%, yang berarti komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi syarat minimal yang ditetapkan dalam UU tentang Perseroan Terbatas. (4.3)

The Board of Commissioners reports its supervisory activities during the GMS. Due to the scope of PLN’s monitoring obligations, the Board of Commissioners currently consists of seven Commissioners, including the President Commissioner, and two Independent Commissioners. Thus, the percentage of Independent Commissioners in the Board of Commissioners composition is 33%, which meets the minimum requirement as stipulated in the Law on Limited Liabilities Company. (4.3)

Susunan Dewan Komisaris PLN pada akhir tahun 2012 The PLN’s Board of Commissioners as of end of 2012 Komisaris Utama President Commissioner

Yogo Pratomo

Komisaris Commissioner

Wimpy S.Tjetjep


Syahrial Loetan


Jarman


andin Hadiyanto

Komisaris Independen Independent Commissioner

Abdul Aziz

Komisaris Independen Independent Commissioner

Adang Firman

Direksi

Board of Directors

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan UU Perseroan, Direksi Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial sekalipun dapat bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

In accordance with the Articles of Association and Company Regulations, the Board of Directors is authorized with, and is fully responsible for, the Company’s management for the benefit of the Company in accordance with the aims and objectives of the Company and to represent the company in and out of court. The Board of Directors is tasked with taking corporate action and making decisions in line with their given authorities and duties. Directors are appointed and dismissed during the GMS.


77

Pada tahun pelaporan, Direksi PLN terdiri atas 9 orang anggota Direktur, termasuk Direktur Utama, dengan susunan personalia sebagai berikut.

78

In the reported year, PLN’s Board of Directors consisted of 9 members, including the Chairman.

Direktur Utama President Director

Nur Pamudji

Direktur Operasi Jawa-Bali Java-Bali Operation Director

I.G.A Ngurah Adnyana

Direktur Operasi Indonesia Barat West Indonesia Operation Director

Moch. Harry Jaya Pahlawan

Direktur Operasi Indonesia Timur East Indonesia Operation Director

Vickner Sinaga

Direktur Pengadaan Strategis Strategic Procurement Director

Bagiyo Riawan

Direktur Konstruksi Construction Director

Nasri Sebayang

Direktur Perencanaan dan Manajemen Risiko Planning and Risk Management Director

Murtaqi Syamsuddin

Direktur SDM dan Umum Human Resource & General Affairs Director

Eddy D. Erningpraja

Direktur Keuangan Finance Director

Setio Anggoro Dewo

Remunerasi Komisaris dan Direksi (4.5)

Remuneration of The Boc and Bod (4.5)

Jumlah dan jenis honorarium Komisaris, gaji Direksi, tantiem dan tunjangan-tunjangan , dievaluasi dan diputuskan dalam RUPS. Tiap anggota Komisaris menerima sejumlah honorarium bulanan dan tunjangan tertentu, serta mendapatkan sejumlah tantiem atas kinerja dan prestasi PLN yang jumlahnya ditetapkan dalam RUPS.

The amount and type of the honorariums for the Commissioners, the Directors’ salaries, as well as bonuses and benefits, which are together referred to as remuneration, are evaluated and set by the GMS. Each Commissioner receives a monthly honorarium and certain benefits, and receives a bonus according to the performance and achievements of the PLN, which is defined in the GMS.

Tiap Anggota Direksi menerima gaji bulanan dan tunjangan lainnya, serta mendapatkan tantiem atas kinerja dan prestasi PLN. Pajak atas tantiem Komisaris maupun Direksi ditanggung masing-masing. Anggota Dewan Komisaris maupun Direksi juga mendapat fasilitas dan tunjangan jabatan seperti kendaraan/tunjangan transpor, tunjangan komunikasi, keanggotaan klub/profesi, jasa perlindungan hukum, jaminan kesehatan, asuransi, tunjangan hari raya dan tunjangan representasi.

Every member of the Board of Directors receives a monthly salary and benefits, and receives a bonus based on the performance and achievements of PLN. The tax on the bonus is paid by the respective recipient. Commissioners and Directors also receive facilities and benefits such as a vehicle or transportation benefits or allowances, communication allowances, club memberships, legal protection, health insurance, insurance, holiday allowances and representation allowances.

Penetapan remunerasi (termasuk tantiem) Komisaris dan Direksi juga mempertimbangkan ukuran kinerja di bidang ekonomi, kinerja lingkungan dan sosial, termasuk dalam mengelola risiko dan memanfaatkan peluang usaha sebagaimana ditetapkan dalam KPI. (4.9)

The setting of remuneration (including bonuses) of Board of Commissioners and Board of Directors also take into account the performance measurement in the field of economic, environmental and social performance, including in risk management and taking advantage of business opportunities as defined in KPI. (4.9)

KOMITE DEWAN KOMISARIS

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 2 komite fungsional, yakni Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko. Komite tersebut bersifat independen dengan kriteria mencakup diantaranya: tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua dengan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris; tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PLN dan bukan merupakan Direksi atau karyawan PLN dan atau anak perusahaan PLN sekurangnya dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat sebagai Komite Audit PLN. Dalam kegiatan operasional sehari-hari, Dewan Komisaris Perseroan juga dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan beberapa tenaga ahli. (4.1)

In carrying out its supervisory duties, the Board of Commissioners is assisted by two working committees under its control, namely the Audit Committee and the Risk Management Committee. The criteria ensuring the independence and impartiality of the members on these committees include: not having a family relationship by marriage or descent to the second degree or closer to a member or members of the Board of Directors or Board of Commissioners, not having any direct or indirect business relations related to the business activities of PLN, and not being a Director or employee of PLN, or any of its subsidiaries, within a minimum of one year before being appointed to the PLN Audit Committee. In day-to-day operational activities, the Board of Commissioners is also assisted by the Secretary of the Board of Commissioners and various experts. (4.1)




KOMITE DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS’ COMMITTEE

Untuk mendukung efektivitas pengelolaan perusahaan, Direksi membentuk beberapa komite fungsional yang langsung bertanggung jawab kepada Direksi. Komite-komite ini dibentuk untuk tugas-tugas khusus yang memerlukan perhatian lebih dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha. Pada tahun pelaporan, komite di bawah Direksi ada 6 (enam), dengan tugas masing-masing :

To support the company’s management effectively, the Board of Directors have established several working committees that report directly to the Board of Directors. These committees were formed to perform specific tasks that require special attention in order to protect the sustainability of the Company’s operations. In the reported year, there were six committees under the Board of Directors. Their main tasks are listed below. •    Independent Power Producer (IPP) and Partnership Cooperation Committee The duties of this committee are analyzing and reviewing and strategic decision-making in the Independent Power Producer sector, and cooperation partnerships undertaken by the company. •    Primary Energy Committee The duties of this committee are analyzing and reviewing and strategic decision-making in the primary energy sector. •    Investment Committee The duties of this committee are analyzing and reviewing and strategic decision-making in the field of investments undertaken by the Company. •    Funding Committee The duties of this committee are analyzing and reviewing and strategic decision-making in the field of financing activities undertaken by the Company. •    Commerce Committee The duties of this committee are analyzing and reviewing and strategic decision-making in the field of commerce undertaken by the Company. •    Human Resources Committee The duties of this committee are analyzing and reviewing and strategic decision-making in the field of human resources at the Company.

t

t

t

t

t

t

Komite Independent Power Producer (IPP) dan Kerja Sama Kemitraan Melakukan analisis dan kajian serta mengambil keputusan strategis di bidang perusahaan listrik swasta (IPP) dan kerja sama kemitraan yang dilakukan oleh Perseroan. Komite Energi Primer Melakukan analisis dan kajian serta mengambil keputusan strategis di energi primer yang dilakukan oleh Perseroan. Komite Investasi Melakukan analisis dan kajian serta mengambil keputusan strategis di bidang investasi yang dilakukan oleh Perseroan. Komite Pendanaan Melakukan analisis dan kajian serta mengambil keputusan strategis di bidang pendanaan yang dilakukan oleh Perseroan. Komite Niaga Melakukan analisis dan kajian serta mengambil keputusan strategis di bidang niaga yang dilakukan oleh Perseroan. Komite Sumber Daya Manusia Melakukan analisis dan kajian serta mengambil keputusan strategis di bidang sumber daya manusia yang dilakukan oleh Perseroan.

KEBIJAKAN POKOK TATA KELOLA (2.10)

CORPORATE BASIC GOVERNANCE POLICIES (2.10)

Beberapa aturan kebijakan (soft-structure) yang telah selesai disusun dan diimplementasikan untuk menunjang tercapainya praktik terbaik penerapan tata kelola berkelanjutan yang baik adalah :

Several “soft-structure” policies which are already issued and implemented in order to achieve the best practices in applying sustainable good governance are as follows:

t

Pengelolaan Risiko Perseroan (EC9, 4.9, 4.11) Perseroan menyusun dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pengendalian internal dengan tujuan akhir meminimalisasi potensi kerugian yang mungkin terjadi. PLN telah menindaklanjuti penetapan kebijakan manajemen risiko dengan membentuk Divisi Manajemen Risiko. Satuan ini dibentuk sebagai upaya meningkatkan pengelolaan risiko secara terus-menerus, tepat dan komprehensif, disertai upaya mitigasi risiko yang telah diidentifikasi.

t

$PSQPSBUF3JTL.BOBHFNFOU1PMJDZ (EC9, 4.9, 4.11) The Company outlined and established Corporate Risk Management Policy as part of the internal monitoring and control system with the aim of minimizing the potential for possible losses. PLN then went a step further on from risk management policy by establishing the Risk Management Division. This Division was established in an asserted and comprehensive effort to improve the management of risk on a long-term basis, as well as to mitigate identified risks.

t

Kebijakan Sistim Pelaporan Pelanggaran Terkait dengan usaha penerapan good corporate governance dan termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi, suap dan praktik kecurangan lainnya, saat ini PLN telah mengimplementasikan kebijakan sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblower System)

t

8IJTUMFCMPXFS1PMJDZ In relation with the implementation of good corporate governance, including efforts to eradicate corruption, kickbacks and other fraudulent practices, the Company has set up


79

80

sebagai tindak lanjut atas tuntutan transparansi, akuntabilitas dan fairness hubungan bisnis.

a Whistleblower System as a follow up to the demand for transparent, accountable and fair business relations.

Dengan penerapan sistem pelaporan pelanggaran ini, PLN menargetkan terciptanya iklim kondusif dalam bekerja, terciptanya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan tender, pengelolaan keuangan dan pencegahan terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra PLN. PLN akan terus memperkuat dan menyempurnakan mekanisme sistem pelaporan pelanggaran untuk memperkuat sistem deteksi dini dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

The system is expected to create a conducive environment at work and to encourage the reporting of violations that could lead to financial or non-financial losses that could damage PLN’s image. PLN intends to strengthen this anti-violation system in order to enhance its early warning system, thus preventing the actions of perpetrators of corruption, bribery, collusion and nepotism.

Demi menjamin efektivitas pengawasan pelanggaran dan deteksi dini, Perseroan kemudian menetapkan halhal pokok yang terkait, termasuk diantaranya: menyediakan media pelaporan pelanggaran (hotline, email, kotak pos khusus), menetapkan prosedur pelaporan, dan menetapkan dengan jelas jenis-jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan. Untuk mendorong keberanian saksi pelapor, maka Perseroan menetapkan prosedur yang mampu menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan petugas investigasinya. (HR3, SO3)

To ensure the effectiveness of monitoring and early detection of violations, the Company then set the relevant key points, including: providing media of whistleblowing (hot line, e-mail, a dedicated post office box), establishing reporting procedures, and clearly defining the types of violations that are reportable. To encourage the whistleblowing rapporteur, the Company established procedures that ensure the confidentiality of the identity of the rapporteur and the investigation officer. (HR3, SO3)

Selain memperkuat deteksi dini, PLN juga menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku yang terindikasi disertai adanya buktibukti pelanggaran, termasuk memproses secara hukum. (SO4)

In addition to strengthening early detection, PLN also imposes sanctions against perpetrators indicated with evidenced violations, including legal proceedings. (SO4)

Untuk mendukung tercapainya tekad menciptakan suasana kerja yang kondusif bebas kecurangan, maka pada tanggal 21 Desember 2012 PLN mendeklarasikan gerakan “PLN Bersih, Bebas Korupsi”. PLN menjalin kerja sama dengan Transparency Internasional Indonesia (TII) untuk mendukung penerapan deklarasi tersebut.

To support the efforts to create a fraud-free conducive working atmosphere, on December 21, 2012 PLN declared the “Clean and Corruption-Free PLN” movement. PLN has worked with Transparency International Indonesia (TII) to support the implementation of the declaration.



t


Pengawasan dan Pengendalian Internal PLN menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian internal sebagai bagian dari implementasi asas akuntabilitas dan transparansi dari prinsip dasar GCG. Melalui unit internal audit, manajemen PLN memberikan jaminan atas efektivitas dan efisiensi operasi, ketaatan terhadap aturan dan perundangundangan serta ketepatan dan keandalan pelaporan keuangan.

t

*OUFSOBM$POUSPMBOE4VQFSWJTJPO PLN carries out internal supervision and control in accordance with its implementation of transparency implementation principles based on GCG. Through the Internal Audit Unit, PLN’s management guarantees the efficiency and effectiveness of operations, adherence to rules and regulations as well as the accuracy and reliability of financial reporting.

Pada tahun pelaporan, Formasi Tenaga Kerja (FTK) pada Satuan Pegawas Intern (SPI) adalah 244 pegawai yang terdiri dari 220 orang tenaga auditor, 4 orang Kepala Bidang SPI, 13 orang Kepala Bidang Audit Region, 5 orang tenaga ahli, 1 orang sekretaris, dan 1 orang Kepala Satuan.

In the reported year, manpower formation at the Internal Control Unit consisted of 244 personnel, consisting of 220 auditors, four SPI Heads, 13 Regional Audit Heads, five experts, one secretary and one Unit Head.

Guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas hasil audit sesuai dengan standar audit yang berlaku, personil Auditor Internal senantiasa meningkatkan kompetensi melalui berbagai pendidikan, baik pendidikan berjenjang sertifikasi profesi auditor internal seperti QIA (Qualified Internal Auditor), PIA (Profesional Internal Auditor) maupun CIA (Certified Internal Auditor), termasuk diklat bidang operasional dan perkembangan saat ini yang sangat memperhatikan pencegahan tindakan yang tergolong perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Seluruh auditor SPI PLN telah dibekali dengan pendidikan khusus mengenai tindakan korupsi dan upaya pencegahannya. Selain personalia SPI, hampir seluruh personalia pegawai di bidang keuangan telah dibekali pendidikan mengenai pencegahan korupsi, sehingga setidaknya sekitar 0,001% pegawai PLN telah dibekali pelatihan pencegahan tindak korupsi, fraud dan pelanggaran sejenis lain. (SO3)

In order to maintain and improve the quality of auditing, in accordance with the prevailing auditing standards, Internal Audit personnel continually enhance their competencies though tiered educational training and professional internal audit certification such as QIA (Qualified Internal Auditor), PIA (Professional Internal Auditor) and CIA (Certified Internal Auditor), including operational training and development that is currently focused on preventing acts of corruption, nepotism and collusion. All the SPI auditors has been undergone special education on corruption and efforts of corruption prevention. In addition to SPI personnel, nearly all employees in the finance personnel have been provided with education on the prevention of corruption, so that at least about 0.001% PLN employees have been provided with training on prevention of corruption, fraud and other similar violations. (SO3)


81

82

Kegiatan Satuan Pengawasan Intern di lingkungan PLN mengacu kepada aturan-aturan yang ada berupa Surat Keputusan, Surat Edaran, Instruksi, Kebijakan Akuntansi dan praktik-praktik bisnis yang sehat. Dalam melakukan Audit di lingkungan PLN, SPI mempunyai Pedoman Pengawasan Intern sesuai Keputusan Direksi PLN No.030.K/DIR/2005 tanggal 2 Februari 2005.

The activities of the Internal Supervisory Unit at PLN adhere to the existing regulations of Decrees, Circulars, Instructions, Accounting Policies, and healthy business practices. In conducting auditing at PLN, SPI has Internal Supervisory Guidelines, in accordance with PLN BoD Resolution No.030.K/ DIR/2005 dated February 2, 2005.

Pada tahun 2012 sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2012, Tim SPI telah melaksanakan Pemeriksaan Operasional pada seluruh region terhadap 44 unit bisnis, 1 direktorat, dan 2 anak perusahaan dengan jumlah temuan sebanyak 3.977 temuan yang harus diklarifikasi oleh Manajemen Unit Bisnis dan anak perusahaan terkait, serta 5 temuan pada direktorat.

In 2012, in accordance with the Annual Supervisory Program 2012, the SPI team carried out Operational Inspection Period directed at 44 Business Units, one Directorate and two subsidiaries, finding a total of 3,977 cases that must be clarified by the relevant Business Unit Management and five cases at the Directorate.

Pemeriksaan dilakukan terhadap unit-unit kerja yang rawan terhadap tindak pidana korupsi, seperti fungsi pengadaan, pemeliharaan dan keuangan, atau sekitar 70%dari total bagian atau divisi di PLN. (SO2)

Inspections were carried out on work units that are prone to corruption, such as complaints procurement, maintenance and finance divisions. (SO2)

Dari 3.982 temuan tersebut, tindak lanjut yang telah dinyatakan selesai sebanyak 2881 temuan. PLN menerapkan sanksi tegas berupa pemberhentian dari status pegawai disertai proses hukum atas setiap tindakan yang terindikasi kuat berupa perbuatan korupsi. (SO4)

of the 3,982 said cases, 2,881 have already been followed up. PLN imposes heavy punishments in the form of suspension of working status, as well as legal action for every act that carries a strong indication of corruption. (SO4)

t

Transaksi Benturan Kepentingan (4.6) PLN memiliki peraturan “Transaksi Benturan Kepentingan”, dengan ketegasan bahwa pihak-pihak internal maupun eksternal yang memiliki peluang tersangkut dalam transaksi dimaksud dilarang terlibat dalam proses pembuatan keputusan menyangkut transaksi tersebut.

t

$POøJDUPG*OUFSFTU5SBOTBDUJPOT(4.6) PLN’s regulations on “Conflict of Interest Transactions” forbid any party, whether internal or external, who is suspected of involvement in a transaction from playing a role in the decisionmaking process of that transaction. (4.6)

t

Kebijakan Manajemen Kinerja PLN mulai merintis penetapan Key Performance Indicator (KPI) sebagai ukuran kinerja yang harus dicapai oleh manajemen. Selain itu, dalam rangka optimalisasi kinerja korporasi, PLN juga membuat komitmen yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang meliputi antara lain: Kinerja Perseroan, Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik, Pengurangan Susut Jaringan dan SAIDI - SAIFI, Kinerja bidang Sosial, Kinerja di bidang pelestarian lingkungan dan lain lain. (4.9)

t

1FSGPSNBODF.BOBHFNFOU PLN has been a pioneer in the establishment of the Key Performance Indicator (KPI) as a management performance benchmark. In addition, to optimize corporate performance, PLN has also set out commitments agreed and signed by the Board of Directors and Board of Commissioners related to the following areas: Company Performance, Power Plant Construction, Reduce Network Losses and SAIDI and SAIFI, Social Affairs Performance, performance in the field of environmental preservation and more. (4.9)

t

Larangan Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Donasi (SO2) PLN melarang pemberian maupun penerimaan hadiah dan donasi baik oleh pihak di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan. Larangan ini diberlakukan untuk menegakkan independensi pengambilan keputusan maupun potensi terjadinya benturan kepentingan dan atau turunnya kepercayaan publik terhadap integritas Perusahaan.

t

1SPIJCJUJPO PG (JWJOH BOE 3FDFJWJOH (JGUT BOE Donations (SO2) PLN forbids the giving and receiving of gifts and donations by parties within or outside of the Company. This prohibition is enforced to ensure independent decision making and to prevent conflict of interests and or loss of public confidence in the integrity of PLN.




t

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PLN menerapkan kebijakan pengadaan yang transaparan dan akuntabel, memenuhi prinsip-prinsip efektif dan efisien, terbuka, bersaing adil dan tidak diskriminatif. Proses pengadaan barang dan jasa diupayakan melalui persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

t

t

Menghindarkan Keterlibatan politik (SO5, SO6) PLN melarang dengan tegas penggunaan dana atau aset Perseroan untuk kepentingan partai politik atau calon dari partai politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Negara BUMN yang melarang semua BUMN untuk memberikan kontribusi secara finansial dan bentuk lainnya kepada partai politik, politisi, dan institusi yang terkait.

t

Keterlibatan Perseroan dalam pembuatan kebijakan publik pun hanya terbatas pada pemberian pandangan di hadapan DPR atas undangan pihak terkait sehubungan penyusunan kebijakan pemenuhan kebutuhan listrik maupun presentasi besaran nilai subsidi yang diperlukan oleh PLN untuk menutup selisih biaya produksi dan penjualan listrik pada golongan masyarakat tidak mampu. t

Sistem Manajemen Mutu (ISO) Sejak tahun 2004, PLN mengintensifkan pelaksanaan program Sertifikasi Bidang Pembangkitan yang meliputi ISO 9001 tentang Pelayanan Pelanggan, ISO 14001 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, SMK3 Kelaikan Operasi, Sertifikasi Kompetensi Operasi dan Pemeliharaan. Sasaran yang hendak dicapai adalah setiap Pusat Tenaga Listrik (Pembangkit) harus dikelola dengan mengikuti standar internasional yang dibuktikan dengan diperolehnya Sertifikasi Bidang Pembangkitan.

1SPDVSFNFOUPG(PPETBOE4FSWJDFT PLN implements transparent and accountable procurement policies, fulfilling the principles of efficient, effective, open and non-discriminatory business practices. The process for the procurement of goods and services is carried out through fair competition and in accordance with the prevailing laws and regulations. 1PMJUJDBM*OWPMWFNFOU(SO5, SO6) PLN prohibits the use, whether direct or indirect, of Company funds or assets for the interest of political parties or political party candidates. This is in accordance with the policies of the Ministry of State-Owned Enterprises, which forbids all State Owned Enterprises from providing financial or any other kind of support to political parties, politicians and related institutions.

The company’s involvement in public policy making is limited to the outlook of the House of Representatives at the invitation of related parties concerning the formulation of policy on electricity power needs, as well as presenting the amount of subsidy required by PLN to cover the difference between the production cost and sales price of electrical power for the underprivileged. t

2VBMJUZ.BOBHFNFOU4ZTUFN Since 2004, PLN has intensified the implementation of the Certification Program, which covers ISO 9001 on Services, ISO 14001 on Environmental Management and Monitoring, SMK3 on Trustworthy Operations, and the Operations and Maintenance Competency Certification. The objective is to manage each Electric Power Plant based on internationally recognized standards, and thus obtain Certification on Power Plant.

PLN juga mengintensifkan pelaksanaan program sertifikasi bidang Pelayanan Pelanggan yaitu ISO 9001 di unit bisnis distribusi dan wilayah dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan terhadap pelanggan.

PLN has also intensified the implementation of the Customer Service certification program, ISO 9001, in distribution business units across the region in order to improve the quality of customer services.

PLN selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan pegawainya sehingga diharapkan tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident) dengan mengharuskan setiap unit untuk memperoleh sertifikat ISO 27000.

PLN always prioritizes employee safety and health with the goal of achieving a zero accident scenario by requiring each unit to obtain the ISO 27000 certificate.

Hasilnya, pada pelaporan tahun 2012 ini, seluruh unit bisnis PLN telah mendapatkan akreditasi atas beberapa sertifikasi dasar yang harus dipenuhi.

As a result, in the 2012 reporting period, all PLN business units have been accredited for the basic compulsory certifications.


83

84

KODE ETIK BERPERILAKU (4.6, 4.11, HR1)

CODE OF CONDUCT (4.6, 4.11, HR1)

Pada Oktober 2005, PLN menerbitkan Code of Conduct sebagai bentuk implementasi peningkatan dan penyempurnaan penerapan GCG serta kode etik yang dianut oleh seluruh pegawai di lingkungan Perseroan. Code of Conduct berisi mengenai kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di lingkungan PLN.Petunjuk ini mengatur mengenai aspek kepemimpinan PLN, keanggotaan yang bertanggung jawab, hubungan profesional antar anggota dan hubungan dengan pihak eksternal.

In October 2005, PLN published its Code of Conduct, as a realization of the improvement of its implementation of GCG, as well as a code of ethics, which is followed by all company employees. The Code of Conduct is a guideline for professionalism and good behavior at PLN. These directives regulate leadership values, responsible membership professional relations between members and relations with external parties.

Secara paralel, Buku Pedoman Perilaku PLN terus-menerus disempurnakan untuk mengikuti perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis Perseroan. Implementasi berkesinambungan dari Pedoman Perilaku ini adalah salah satu bagian dari upaya PLN untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG.

In parallel, PLN’s Code of Conduct continually improves through the adoption of developments and changes at the Company. The continuous implementation of the Code of Conduct has become a part of the company’s efforts to improve the quality of GCG.

BUDAYA PERUSAHAAN (4.6, 4,11)

CORPORATE CULTURE (4.6, 4,11)

Budaya Perusahaan PT PLN (Persero) diresmikan pada tanggal 27 Oktober 2002 bertepatan dengan Hari Listrik Nasional yang ke-57. Warga PLN meyakini bahwa perwujudan Falsafah, Visi dan Misi Perusahaan, harus dilakukan secara bersama-sama dengan berlandaskan Budaya Perusahaan yang mengandung nilai-nilai Saling Percaya, Integritas, Peduli, Pembelajar.

The Corporate Culture of PT PLN (Pesero) was officiated on October 27, 2002, to coincide with the 57th National Electricity Day. PLN believes that the realization of the Company’s Philosophy, Vision and Mission, must be done in line with its Corporate Culture, which comprises the values of Faith, Integrity, Care and Learning.

Implementasi Budaya Perusahaan di seluruh jajaran Perusahaan dilaksanakan melalui sosialisasi ke seluruh Unit PLN oleh Tim Sosialisasi PLN Kantor Pusat. Pelaksanaan sosialisasi Budaya Perusahaan dilakukan dengan cara presentasi, diskusi tanya-jawab dan diskusi kelompok. Penanaman nilai-nilai Budaya Perusahaan juga diberikan kepada pegawai baru yang dalam masa orientasi. Hal ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas penerapan GCG dari sisi terciptanya integritas seluruh warga PLN.

The implementation of Corporate Culture throughout all levels of the Company is conducted by the Central office’s Information Dissemination Team. Corporate Culture is spread through presentations, discussions, question and answer sessions and group discussions. New recruits learn about the values of Corporate Culture during orientation. Corporate Culture is thus fostered in an effort to improve the quality of GCG by cultivating integrity among all PLN members.

MANAJEMEN PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

MANAGEMENT OF STAKEHOLDER ENGAGEMENT

Keberlanjutan usaha dalam jangka panjang sangat erat kaitannya dengan kemampuan manajemen beserta segenap jajarannya dalam berinteraksi dan menyelenggarakan hubungan positif yang memberi mutual benefit dengan para pemangku kepentingan. Bagi Perseroan interaksi positif berarti memahami dan berupaya memenuhi harapan para pemangku kepentingan dengan menggunakan sumber daya yang ada, seefisien mungkin dan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara bagi pemangku kepentingan, hal tersebut berarti dipahami dan dipenuhinya seluruh harapan dari operasional PLN dalam memberikan jasa dan layanan ketenagalistrikan.

Long-term sustainability efforts are closely associated with the ability of management and all employees in interacting and organizing positive relationship that mutually benefit the stakeholders. To the Company, positive interaction means seeking to understand and meeting the expectations of stakeholders using the existing resources, as efficiently as possible and in an accountable way. While to the stakeholders, it means understandability and feasibility of all the expected PLN’s operations in providing electricity services.

PLN berupaya mempertemukan dua kepentingan tersebut melalui penyelenggaraan manajemen pemangku kepentingan. Dalam penyelenggaraan kegiatan bisnis yang dijalani, PLN telah mengidentifikasi dengan seksama grup pemangku kepentingan utama yang memiliki pengaruh dominan terhadap keberlangsungan usaha. Para pemangku kepentingan, terdiri atas pemegang obligasi,

PLN seeks to reconcile the two interests by organizing stakeholder management. In the operation of business activities undertaken, PLN has carefully identified the main stakeholder groups which have dominant influence on business sustainability. Such stakeholders consist of bondholders, employees, the Government or Regulator (as a shareholder and a regulator through Financial Services Authority),




pegawai, Pemerintah/Regulator (sebagai pemegang saham maupun sebagai regulator-melalui OJK), legislator (DPR), mitra kerja/pemasok (vendor), pelanggan, kreditor, masyarakat sekitar dan media massa.

the parliament, work partners, customers, creditors, the general public and the media.

Pelibatan terbatas para pemangku kepentingan dalam mendiskusikan berbagai persoalan yang dihadapi PLN untuk merealisasikan rencana kerja akan memberi sumbangsih yang penting dalam upaya memenuhi harapan tersebut. Terlebih bagi PLN sebagai perusahaan yang berkewajiban menyediakan dan melayani kebutuhan listrik bagi kepentingan publik dan wilayah operasional seluruh Indonesia. Pelibatan terbatas berupa pemberian saran konstruktif yang disampaikan melalui saluran yang disediakan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengar pendapat dengan legislator dan sebagainya, namun hal tersebut tidak melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam AD-ART maupun peraturan perundangan yang berlaku.

The limited engagement of stakeholders in discussing the various problems faced by PLN to realize the work plan will provide an important contribution to the efforts to meet these expectations. Moreover, PLN is the company tasked to provide and serve the electricity needs for the public interest with operational areas throughout Indonesia. Limited engagement for the provision of constructive advice are delivered through the existing channels, i.e. the General Meeting of Shareholders (AGM), a hearing with legislators and so on, but this should not exceed the requirements as set out in the Company’s Articles of Association bylaws as well as applicable regulations.

Dengan kata lain pelibatan tersebut lebih ditekankan pada upaya menjalin komunikasi intensif yang terstruktur dan konstruktif, sehingga PLN dapat memahami harapan para pemangku kepentingan dengan jelas. Dilain pihak, para pemangku kepentingan dapat mengetahui tingkat upaya yang dilakukan PLN dalam memenuhi harapan, mengetahui hambatan utama yang dihadapi, bahkan dapat mengantisipasi sampai berapa jauh harapannya terpenuhi. Oleh sebab itu, untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya yang telah dilakukan PLN dalam rangka memenuhi harapan para pemangku kepentingan, maka Perseroan senantiasa mengkomunikasikan kinerja operasionalnya secara periodik melalui berbagai media untuk mendapatkan umpan balik berupa saran maupun harapan yang diinginkan para pemangku kepentingan

In other words, the engagement is more focused on intensive efforts to establish a structured and constructive communication, so that PLN can clearly understand the stakeholders’ expectations. On the other hand, stakeholders can determine the level of PLN’s efforts in meeting the expectations, know the key constraints, and even be able to anticipate the extent to which the expectations are met. Therefore, to assess the success of PLN’s efforts in order to meet the stakeholders’ expectations, the Company continues intensive communication periodically through a variety of media to obtain feedback in the form of suggestions and desired expectations of stakeholders.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan manfaat positif komunikasi konstruktif, sesuai dengan AD/ART dan peraturan perundangan yang berlaku, maka Perseroan menyelenggarakan komunikasi intensif dan mengelola keterlibatan pemangku kepentingan. Komunikasi yang dilakukan diupayakan sesuai dengan karakteristik harapan yang melekat pada masing-masing kelompok pemangku kepentingan. Beberapa mekanisme yang dilakukan meliputi pelaksanaan hubungan dengan komunitas, pelaksanaan RUPS, forum Bipartit dan Tripartit dan penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan yang berkualitas, baik melalui Program Pemberdayaan Lingkungan maupun Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Uraian ringkas mengenai interaksi dan pengeloaan pelibatan kepentingan yang dilakukan untuk dalam menjaga keberlanjutan usaha Perseroan sebagai berikut. (4.14, 4.15)

To maintain and enhance the positive benefits of constructive communication, in accordance with the Company’s Articles of Association and bylaw as well as the applicable regulations, the Company organizes intensive communication and manages stakeholder engagement. Such communications are made in accordance with the specific expectations inherent in each stakeholder group. The mechanisms of such efforts include the implementation of community relations, implementation of the GMS, bipartite and tripartite forums and organizing quality corporate social responsibility, either through Environmental Empowerment Program or Partnership and Community Development Program. Brief description of the interaction and interest engagement management in maintaining the Company’s operation sustainability is as follows. (4.14, 4.15)

t

t

Pemegang Saham Untuk membina hubungan harmonis dengan pemegang saham, PLN secara rutin dan konsisten mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) minimal dua kali dalam setahun untuk melaporkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, termasuk kinerja tanggung jawab sosial perusahaan serta mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Dari pembahasan

4IBSFIPMEFST To foster good harmonious relations with shareholder, PLN consistently and routinely holds the General Meeting of Shareholders (GMS) at least twice a year in order to report the Company’s overall performance, including social responsibility performance and confirm the company’s work plan and budget. From the meeting’s discussion, shareholders


85

t

86

pokok-pokok agenda rapat ini, pemegang saham (RUPS) menetapkan arah perkembangan dan kebijakan strategis Perseroan. Di luar forum RUPS, Perseroan aktif terlibat berbagai pembahasan dengan Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam merancang dan menyusun program pemenuhan listrik di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung percepatan pertumbuhan perekonomian.

set out the company’s development goals and strategic policy. Outside of the GMS forum, the Company’s is actively involved in various Government discussions, through the Ministry of Energy, in planning and developing electrical compliance programs in all of Indonesia’s regions to support the acceleration of economic growth.

Dalam interaksi yang cukup intens , PLN dapat menyampaikan berbagai permasalahan pokok yang dihadapi dalam memenuhi kewajiban PSO ketenagalistrikan di seluruh wilayah Indonesia. Permasalahan pokok krusial yang biasanya hanya dapat diselesaikan dalam pembahasan lintas Kementerian adalah pemenuhan bahan bakar PLTU, khususnya ketersediaan pasokan gas, diikuti pasokan BBM dan batubara. Interaksi yang cukup intens juga berlangsung pada saat pembahasan tarif dasar listrik, penentuan besaran subsidi listrik atas pelaksanaan kewajiban PSO ketenagalistrikan.

In a moderately intense interaction, PLN can convey various main problems faced in meeting Public Service Obligation in terms of electricity in all parts of Indonesia. The crucial problems which can only normally be resolved in the inter-ministry discussion is the fulfillment of the steam power plant fuel, particularly gas supply, followed by oil-based fuel and coal supplies. Fairly intense interaction also took place during the discussion of the basic electricity tariff, the determination of the amount of electricity subsidies for the implementation of PSO in terms of electricity.

Selain itu, PLN bertemu secara rutin dengan perwakilan pemerintah melalui forum BUMN maupun forum khusus untuk membahas dan merencanakan pembangunan daerah khusus di bidang kelistrikan, maupun melaksanakan pertemuan konsultatif untuk merancang dan melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan agar didapat hasil yang optimal.

In addition, PLN regularly meets with government representatives through the State Owned Enterprises forums and special forums to discuss and plan the regional development in the field of electricity, as well as carrying out consultative meetings to design and implement corporate social responsibility activities in order to obtain optimum results.

Regulator dan Legislator Sebagai salah satu perusahaan yang mengandalkan pendanaan bagi kegiatan ekspansi/pengembangan usaha dari pasar modal, melalui penerbitan obligasi nasional/internasional, PLN menjalin komunikasi intens dengan OJK (dahulu Bapepam-LK) sebagai regulator di pasar modal Indonesia. Komunikasi intens


t

3FHVMBUPSTBOE-FHJTMBUPST As one of the companies that rely on funding from the capital markets for business development, through the issuance of national and international bonds, PLN establishes communication with the FSA (formerly Bapepam-LK), as a regulator of Indonesian capital market. Intense communication is done through special


t


dilakukan melalui forum pertemuan khusus, melalui komunikasi tertulis maupun pemenuhan segala kewajiban yang berlaku di pasar modal termasuk penerbitan laporan tahunan, laporan triwulanan dan laporan lain yang dipersyaratkan.

forums, written communication and fulfillment of all obligations that apply in capital market including the issuance of annual reports, quarterly reports and other reports as required.

Mengingat PLN adalah perusahaan BUMN yang mendapat tugas menyediakan tenaga listrik dengan harga yang terjangkau (Public Service Obligation) dan mendapatkan subsidi atas pelaksanaan kegiatan operasionalnya, PLN menjalin komunikasi intens dengan pihak Legislator (Dewan Perwakilan Rakyat/ DPR). Komunikasi intens dilakukan baik pada saat adanya agenda pembahasan mengenai aturan-aturan baru dibidang ketenagalistrikan, maupun pembahasan besaran subsidi listrik yang harus ditetapkan sebagai bagian dari anggaran belanja Pemerintah yang harus disetujui oleh DPR.

Given that PLN is a state-owned enterprise tasked to provide electricity at affordable price (or the Public Service Obligation) and receives subsidies for the implementation of its operations, PLN establishes intense communication with the legislator (House of Representatives). Intense communication is done either at the occasions bearing the agenda of discussing the new rules of electricity, as well as the electricity subsidy that should be allocated in the government budget that must be approved by the Parliament.

Rapat yang dilakukan dengan DPR biasanya berlangsung dengan berbagai kalangan, terutama Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementrian Kehutanan dan kalangan Pemerintah lain yang terkait. Rapat dengan legislator ini tidak hanya berlangsung di DPR-Pusat, namun juga berlangsung dengan DPRD. Intensitas komunikasi dan pelaksanaan rapat dengan kalangan Regulator dan Legislator ini cukup tinggi. Sebagai gambaran, selama tahun 2012 PLN hadir dalam rapat DPR sebanyak 79 kali.

The House sessions normally take place involving various groups, particularly the Ministry of Finance, Ministry of Energy, Ministry of Forestry and other relevant government agencies. The said sessions do not only take place at the House, but also at the regional representative councils. The communication and the execution of meetings with regulators and legislators are quite intense. As an illustration, during 2012 PLN 79 House of Representatives sessions.

Pegawai Sumber daya manusia merupakan aset utama PLN dalam menjalankan kegiatan usaha. Seluruh prestasi dan pencapaian kinerja PLN diraih melalui dedikasi dan kerja keras seluruh sumber daya manusia Perseroan. Oleh karenanya, PLN secara rutin mengadakan pertemuan antara pihak perusahaan dengan Serikat Pekerja (SP-PLN) dan perwakilan SPSI (Serikat Pegawai

t

&NQMPZFF Human resources are PLN’s main asset in running the business. All of PLN’s performance achievements are accomplished through the hard work and dedication of all of the Company’s human resources. Therefore, PLN routinely holds meetings between company parties and the PLN Workers Union and representatives of the SPSI, or Indonesia Workers Union, as a representative of


87

t

Seluruh Indonesia), sebagai wakil dari pihak pegawai. Melalui forum bipartit ini seluruh persoalan menyangkut hubungan kerja dan permasalahan kepegawaian dibahas dan dicarikan penyelesaiannya untuk kepentingan bersama. Untuk menjaga dan meningkatkan hubungan dengan pegawai, PLN bersama SP-PLN menuangkan hak dan kewajiban masing-masing dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai pedoman kedua belah pihak dalam berinteraksi.

the employees. Through this Bipartite forum, all issues related to work and personnel issues are discussed and solutions are sought for the common interest. To maintain and improve the relations with the staff, PLN together with the Workers Union stipulate each party’s rights and obligations in a Collective Work Agreement (PKB), which becomes the guidelines of interaction between the two parties.

Selain penyusunan dan penerapan butir-butir PKB secara konsisten, PLN juga merealisasikan berbagai langkah-langkah strategis dalam pengelolaan SDM, untuk meningkatkan kompetensi pegawai sekaligus untuk menjamin peningkatan kinerja perusahaan, sebagai berikut: – Mengusahakan pengembangan dan pemenuhan kompetensi pegawai serta penyiapan manajemen/ pemimpin Perseroan yang profesional. – Melakukan penyelarasan (alignment) organisasi dan penyempurnaan sistem manajemen SDM. – Memberlakukan sistem insentif yang mampu memotivasi pegawai untuk senantiasa memberikan kemampuan terbaiknya bagi tumbuh dan berkembangnya perusahaan. – Meyelenggarakan pertemuan rutin antara pegawai dengan Manajemen Perseroan sebagai forum dialog langsung untuk mendapatkan masukan atau media penyampaian pesan atas berbagai program/rencana yang harus mendapat perhatian seluruh pihak

In addition to the preparation and consistent application of PKB provisions, PLN also realizes various strategic steps in the human resources management to increase the employee competency while ensuring the enhancement performance of the company, as follows:

Mitra Kerja / Supplier (Vendor) PLN memiliki pedoman kerja dan etika dalam melaksanakan kerja sama dengan semua mitra kerja untuk kepentingan bersama. Setiap permasalahan kerja sama senantiasa didiskusikan dan dikonsultasikan berpedoman pada pedoman etika. Kesepakatan yang tercapai kemudian dituangkan dalam perjanjian kontraktual yang saling menghormati dan dijalankan untuk mengatur hubungan operasional yang baik dan saling menguntungkan. Untuk meningkatkan kualitas hubungan kerja dengan mitra kerja dan sebagai bagian dari peningkatan kualitas penerapan tata kelola, PLN melibatkan mitra kerja dalam deklarasi “PLN Bersih”, disertai dengan himbauan agar mitra kerja dapat menjaga dan mendukung manajemen PLN dalam menerapkan seluruh butir-butir deklarasi tersebut.

t

PLN menerapkan hubungan timbal balik jangka panjang yang saling menunjang. Dalam rangka menjaga kelangsungan hubungan jangka panjang tersebut, Perseroan menerapkan persyaratan yang mencakup standar mutu, Sistem Manajemen dan Keselamatan Kerja (SMK3), serta Sistem Manajemen Lingkungan (SML).

88


−    Pursue development and fulfillment of the employee competency as well as preparation of professional management or leader of the Company. −    Align the organization and improve the human resources management system. −    Enact the incentive system that is able to motivate employees to always provide their best capability for the growth and development of the Company. −    Hold regular meetings between the Company’s employee and Management as a forum of dialogue to directly acquire input or as the means of transmitting messages on various programs or plans to which all parties should pay attention.

8PSL1BSUOFST PLN refers to ethics and work guidelines in working and cooperating with its partners for the common interest. Work issues are always discussed and consulted based on the ethics guidelines. Any agreement reached is then put into a contractual arrangement of mutual respect that comprises good cooperation and that is mutually beneficial. To improve the quality of working relationships with business partners and as part of the improvement of governance quality, PLN involve partners in the “Clean PLN” declaration, and calls for them to maintain and support the Company’s management in applying all the provisions of the said declaration.

PLN implements a long-term reciprocal supportive relations. In order to sustain the long-term relations, the Company implements the requirements that include quality standards, and occupational safety and management system, as well as the environmental management system.



Sampai akhir tahun pelaporan 2012, PLN adalah satu-satunya penyelenggara usaha ketenagalistrikan yang beroperasi dalam skala luas, sehingga PLN tidak tergabung dalam satu asosiasi industri sejenis. (4.13) t

Kreditor PLN memiliki eksposur pinjaman cukup substansial, baik dalam bentuk kredit pinjaman langsung, kredit pinjaman penerusan dari kreditor bank swasta maupun bank pemerintah dan lembaga pemerintah di luar negeri. Selain itu PLN memiliki eksposur pinjaman dalam bentuk surat hutang (obligasi) nasional maupun internasional yang dikuasai oleh perseorangan, lembaga swasta maupun lembaga pemerintah.

Until the end of the reporting year, PLN has been the sole provider of electricity that operates on a large scale, thus PLN is not incorporated in any similar industry associations. (4.13)

t

Untuk menjaga, meningkatkan dan mengantisipasi relasi di masa mendatang, PLN menyelenggarakan berbagai kegiatan dengan para kreditor maupun calon kreditor potensial, mencakup: – Corporate Presentation, sesuai kebutuhan. – Non-deal Roadshow, sesuai kebutuhan. – Club deal, sesuai kebutuhan. – Conference-call, sesuai kebutuhan. – Project visit, sesuai kebutuhan. – Analyst update dan Analyst Meeting. t

Masyarakat Sekitar PLN melaksanakan program kemitraan sesuai dengan potensi dan situasi wilayah, mengingat kondisi pada masing-masing daerah operasional unit bisnis berbeda. PLN merancang program kemitraan yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya potensi masyarakat di wilayah sekitar, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, sekaligus menjaga keamanan aset Perseroan di wilayah terpencil maupun padat penduduk.

To maintain, improve and anticipate future relations, PLN organizes various activities with creditors or potential creditors, including: −    Corporate Presentation, as necessary. −    Non-deal Roadshow, as necessary. −    Club deal, as necessary. −    Conference-call, as necessary. −    Project visit, as necessary. −    Analyst update and Analyst Meeting. t

Program kemitraan dicanangkan dan dirancang setiap tahun anggaran, dengan luas cakupan dan jenis program disesuaikan dengan kemampuan guna mendukung pembangunan yang diemban oleh Perseroan. PLN melibatkan tokoh masyarakat dan Pemda dalam menggali dan mengembangkan programyang dapat dilaksanakan. Selain itu, PLN membina hubungan baik dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berperan sebagai mitra, kontrol dan penghubung antara pihak perusahaan, pemerintah dan masyarakat dengan melihat kondisi sebelum maupun setelah pelaksanaan. PLN juga bekerja sama dengan akademisi dan konsultan sebagai tenaga ahli yang dapat memberikan saran demi optimalisasi keberhasilan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan. t

Konsumen Untuk menjaga kepercayaan konsumen, PLN menyelanggarakan berbagai kegiatan di antaranya : temu pelanggan, layanan pengaduan pelanggan serta menjaga kualitas jasa pelayanan.

$SFEJUPST PLN is substantially exposed to loans, either in the form of direct loans, two-step loans from private banks and state bank creditors and government agencies abroad. Additionally PLN has loan exposure in the form of national and international debt securities (bonds) held by individuals, private organizations or government agencies.

1VCMJD PLN carries out a partnership program in accordance with regional potentials and situations, and the various conditions in the different business unit operational regions. PLN designed a partnership program that enables growth and development potential of the community’s regions in order to improve wellbeing, and at the same time maintain the safety of the Company’s assets in isolated as well as densely populated regions. The partnership program is initiated and designed each fiscal year, with a wide area of coverage and program types that are tailored to the capabilities and objectives needed to support developments carried out by the Company. PLN involves community leaders and local governments in exploring and developing programs that can be implemented. In addition, PLN builds good relations with several Non-Governmental Organizations that act as partners, controllers and liaisons between company, government and community parties, to survey conditions before and after implementation. PLN also works with academics and consultants acting as experts who can provide advice in order to optimize social responsibility programs.

t

$POTVNFST To maintain consumer confidence, PLN conducts various activities, including: meetings with customers, customer complaint service, and maintain the quality of PLN’s customer


89

t

90

Hal ini dilakukan karena PLN meyakini kepercayaan konsumen merupakan salah satu pilar keberlangsungan usaha jangka panjang. Di samping itu, PLN melakukan evaluasi dan survei kepuasan pelanggan terhadap kualitas dan layanan PLN yang dilaksanakan oleh pihak independen.

services. This is done because PLN believes that consumer confidence is one of the pillars of long-term corporate sustainability. In addition, PLN organizes evaluations and surveys, carried out by independent parties, to measure client satisfaction regarding PLN’s quality and services.

Untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan pelanggan, PLN merealisasikan beberapa program peningkatan layanan kepada pelanggan, meliputi: Penyediaan layanan on-line PLN-123, peningkatan standar layanan secara internal, perbaikan layanan PPOB dengan menerapkan P2APST dan P2AT, percepatan layanan sambungan listrik dalam daftar tunggu.

To improve the customer relations, PLN realizes some programs for customer service improvement, including: providing PLN 123 hotline, internal service standard elevation, PPOB service improvement by applying Centralized Management and Supervision of Revenue Flows (P2APST) and Central Application of Management and Customer Services (AP2T), and acceleration of clearing the electricity connection waiting list.

Media Massa Untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan, PLN melakukan berbagai program jumpa pers atau media gathering untuk menjaga kepercayaan dan hubungan dengan media. Selain itu, PLN juga aktif mengelola beberapa media yang dikelola secara internal untuk mengkomunikasikan berbagai rencana perusahaan, tingkat keberhasilan dan hambatan yang dihadapi agar mendapatkan umpan balik yang positif. Kegiatan Perseroan yang berhubungan dengan media massa diantaranya: – Press release, penyampaian berita mengenai keberhasilan atau realisasi rencana kerja yang telah disiapkan kepada media massa tanpa melalui acara tatap muka. Di tahun 2012, PLN merelease tidak kurang 50 kali berita mengenai realisasi pengembangan dan hasil operasional. – Press conference, penyampaian berita secara langsung, disertai sesi tanya jawab. – Press briefing, penjelasan singkat kepada media mengenai perkembengan yang mendesak untuk segera disampaikan. – Press Tour, kunjungan proyek bersama-sama awak media. – Seluruh acara tersebut pada dasarnya diselenggarakan sesuai kebutuhan.

t

Adapun elaborasi secara lebih mendetail dari masing-masing program yang dilaksanakan dalam rangka menjalin hubungan komunikasi dan interaksi positif dengan para pemangku kepentingan tersebut, termasuk pengelolaan pelibatan pemangku kepentingan diuraikan pada bagian lain yang terkait dari Laporan Keberlanjutan ini.

A more detailed elaboration of each of the programs carried out in order to establish positive communication and interaction with the stakeholders, including the stakeholder engagement management, is outlined in another section of this Sustainability Report.


.FEJB To communicate the Company’s performance to the public and to all stakeholders, PLN organizes various media gatherings to maintain confidence and relations with the media. In addition, PLN actively manages several internally managed media in order to communicate various company plans, results and successes and obstacles faced in order to gather positive feedback. Some of the Company’s activities related to the media are as follow:

−   

−    −   

−    –

Press releases, conveying news regarding the success or the realization of the pre-determined work plan to the media without face-to-face events. In 2012, PLN has released no less than 50 press releases regarding the realization of the development and results of operations. Press conference, delivering the news in person, accompanied by a question and answer session. Press briefing, media briefing on development that is urgent for publication. Press Tour, the visit to project locations with media people. All the steps above are organized on the basis of necessity.



Pelibatan Pemangku Kepentingan (4.4, 4.14 - 4.17) Stakeholders Engagement Tipe Pemangku Kepentingan Stakeholder Type

Metode Pelibatan Method of Engagement

Frekuensi Frequency

Stakeholder Expectation

Pelanggan

t t t t t

Survey kepuasan pelanggan Layanan pengaduan Pusat pelayanan pelanggan Temu pelanggan Program layanan khusus

t t t t t

Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan

1. Mutu sambungan listrik dan kecukupan daya yang terjaga. 2. Bebas pemadaman bergilir dan drop daya 3. Kemudahan penambahan daya dan penyelesaian keluhan 4. Pelayanan yang melebihi harapan.

Customer

t $VTUPNFSTBUJTGBDUJPOTVSWFZ index (CSI) t $VTUPNFS$PNQMBJOU4FSWJDF t $VTUPNFS4FSWJDF$FOUFS t $VTUPNFS(BUIFSJOH t 4QFDJBM4FSWJDF1SPHSBN

t t t t t

As necessary As necessary As necessary As necessary As necessary

Pemegang saham t RUPS dan Investor t Investor road shows t Analyst Update & Conf -Call t Plant visit t RUPO (Rapat Umum Pemegang Obligasi)

t t t t

1 kali (minimal) 1 kali 10 kali Disesuaikan

Shareholders and Investors

t 1 time (minimum) t 1 time t 10 times t As necessary

t t t t t

GMS Investor road shows Analyst Update & Conf -Call Plant visit General Meeting of Bondholders

1. 2. 3. 4.

Maintain electricity connection and capacity sufficiency Elimination of rolling outage and capacity drop Easy capacity upgrade and complaint resolution Service that exceeds expectation.

1. Menjaga dan meningkatkan nilai investasi melalui peningkatan kinerja Perseroan. 2. Terpenuhinya hak-hak pemegang obligasi. 3. Keterbukaan informasi terhadap hal-hal yang substantial dan kejelasan arah pengembangan usaha 4. Menghormati hak-hak pemegang saham sesuai UU, Peraturan, AD/ART. 1. 2. 3. 4.

Maintain or increase investment amount through Company’s performance improvement. The fulfillment of bondholders’ rights Transparency of information on substantial matters and clarity of business development orientation Respecting the bondholders’ rights as stipulated in the laws, regulation and Articles of Association

Pegawai

t Melalui SP-PLN t Allignment organisasi SDM t Training/hearing rutin

min 1 kali setahun atau sesuai kebutuhan

1. Kejelasan hak dan kewajiban. 2. Kejelasan atas penilaian kompetensi, jenjang karir dan keseimbangan remunerasi dengan kinerja. 3. Kesetaraan dalam jenjang karir dan remunerasi. 4. Tidak ada praktek diskriminasi. 5. Terjaminnya keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. 6. Terjaganya kenyamanan lingkungan kerja

Employee

t Melalui SP-PLN t Allignment organisasi SDM t Training/hearing rutin

minimum once a year or as necessary

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Clarity of rights and obligations Clarity of competency assessment, career path and balance between remuneration and performance Equality in career path and remuneration. No practice of discrimination. Guaranteed security, health and safety at work. Convenient work environment.


91

92

Tipe Pemangku Kepentingan Stakeholder Type


Frekuensi Frequency


Pemerintah / Pembuat peraturan

t Pertemuan Bipartit t Dengar Pendapat DPR t Kunjungan Kerja ke Lapangan

t Disesuaikan t Disesuaikan t Disesuaikan

1. Terjalinnya hubungan yang harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran dengan regulator. 2. PLN dan segenap karyawannya tunduk dan mematuhi hukum, perundangan, 3. PLN berkontribusi positif terhadap masyarakat sekitar. 4. Penurunan jumlah subsidi dari anggaran negara

Government authorities and regulators

t Bipartite forum t House of Representatives public hearing t Work Site Visit

t As necessary t As necessary t As necessary

1. The creation of harmoniuos and constructive relationship with the regulator based on fairness. 2. PLN and the whole employees conduct the GCG, adhere to and comply with the prevailing laws and regulations, 3. PLN positively contributes to the surrounding communities. 4. The reduction of subsidy from the state budget.

Mitra Kerja (vendor, supplier, agen, reseller, installer)

t Specific training for operational partners t Contract bidding and procurement t Supplier assessment and management t Manajemen Vendor t Seleksi supplier t Implementeasi e-Procurement

t minmal 1 kali setahun t Disesuaikan t Disesuaikan t Disesuaikan

1. Proses pengadaan secara fair dan transparan 2. Seleksi dan evaluasi secara obyektif dalam pemilihan mitra. 3. Prosedur administrasi pengadaan yang akurat namun simple 4. Penyelesaian pembayaran produk dan jasa yang tepat waktu. 5. Hubungan saling menguntungkan

Work partners

t Specific training for operational partners t Contract bidding and procurement t Supplier assessment and management t Vendor management t Supplier selection t e-Procurement application

t minimum once a year t As necessary

t As necessary

1. Fair and transparent process of procurement 2. Objective selection and evaluation on choosing business partners 3. Accurate and simple procurement administration procedure 4. Timely product and service payment settlement. 5. Mutually beneficial growth.

Kreditor

t t t t

Plant visit Conference call Club deal Presentasi Rencana Aksi Korporasi

t t t t

Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan

1. 2. 3. 4.

Kejelasan rencana pengembangan. Pembayaran kewajiban tepat waktu. Transparansi kondisi operasional. Update informasi mengenai kondisi operasional terakhir.

Creditors

t t t t

Plant visit Conference call Club deal Corporate Action Planning Presentation

t t t t

As necessary As necessary As necessary As necessary

1. 2. 3. 4.

Clear business development Timely payment of obligation. Transparency of operational conditions. Update of information on latest operational conditions.

Media massa

t t t t t

Press release Media gathering Press conference Press briefing Press Tour

t t t t t

Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan

1. 2. 3. 4.

Akurasi objek pemberitaan. Informasi terkini. Penyampaian berita tepat waktu. Transparansi kondisi operasional.

Media

t t t t t

Press release Media gathering Press conference Press briefing Press Tour

t t t t t

As necessary As necessary As necessary As necessary As necessary

1. 2. 3. 4.

Accurate reporting Latest information. Timely news delivery. Transparency of operational conditions.

t As necessary




Tipe Pemangku Kepentingan Stakeholder Type


Frekuensi Frequency


Masyarakat

t Musyawarah dalam perencaan. t Pengawasan realisasi program bersama-sama t Philanthropic activities


1. Terjalinnya hubungan yang serasi dan harmonis. 2. Meminimalisir dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan. 3. Turut serta dalam kegiatan pelestarian lingkungan. 4. Melaksanakan program revegetasi dan reboisasi. 5. Kontribusi positif terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat sekitar.

Public

t Negotiation in planning t Collective monitoring over program realization t Philanthropic activities


1. Creation of balanced and harmonious relationship 2. Minimize environmental effect of the Company’s operation 3. Taking role in the environmental preservation activities 4. Revegetation and reforestation program implementation 5. Positive contribution to economic, social and environmental life of surrounding communities.

Legislator

t Dengar pendapat t Sidang Komisi t Pertemuan Tripartit


1. Terjalinnya hubungan yang harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran dengan legislator. 2. PLN beroperasi semakin efisien dan transparan 3. PLN berkontribusi positif terhadap masyarakat sekitar. 4. Penurunan jumlah subsidi dari anggaran negara.

Legislator

t Public hearing t Commission session t Tripartite forum


1. Creation of harmonious and constructive relationship with legistators based on honesty. 2. PLN operates more efficiently and transparently. 3. PLN positively contributes to the surrounding communities. 4. The reduction of subsidy from the state budget.

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI (SO4)

LITIGATION (SO4)

Pada tahun 2012, PLN menghadapi 20 perkara hukum perdata. Beberapa perkara telah selesai diputus oleh Pengadilan dan sebagian lagi masih akan menjalani proses persidangan, atau diputus setelah tahun 2012. Dari seluruh kasus tersebut tidak ada yang melibatkan Direksi dan Komisaris Perseroan, demikian juga, seluruh anak usaha juga tidak dikenai denda administratif dari otoritas yang berwenang. Uraian ringkas mengenai kasus hukum yang melibatkan PLN dapat dilihat pada Laporan Tahunan – PT PLN (Persero) tahun 2012.

In 2012 PLN was faced with 20 civil law cases. Several of the cases were settled in court and some others are still in session, or were settled after 2012. None of those cases involved the Company’s Board of Directors or the Board of Commissioners, neither was any subsidiary inflicted with administrative penalty by the authorities. Brief description on the legal cases involving the Company is presented in the Annual Report of PT PLN (Persero) 2012.

PLN meyakini seluruh kasus tersebut tidak menimbulkan dampak keuangan yang berarti, oleh karenanya Manajemen tidak menyisihkan sejumlah dana tertentu. Untuk kasus yang telah selesai, PLN juga tidak mengeluarkan dana. (PR9, SO8)

PLN believes that all the cases do not have significant financial impact. Thus the management does not allocate a certain amount of funds. PLN did not expend funds for the settled cases either. (PR9, SO8)


93

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA CES HUMAN RESOURT MANAGEMEN

94


PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Kami mengelola sumber daya manusia sebagai mitra sekaligus aset yang paling berharga dengan menerapkan Human Capital Management System (HCMS) yang mencakup seluruh aspek pengelolaan SDM sesuai dengan road map pengembangan SDM dan pengembangan usaha dalam jangka panjang

We manage human resources, considering them as a partner and the most valuable asset by applying Human Capital Management System (HCMS) that comprises all human resources management aspects in line with the human resources development road map and long-term business development


95

96

PLN memandang sumber daya manusia (SDM) sebagai mitra sekaligus aset yang akan mendukung jalannya operasional perusahaan secara berkelanjutan. Pengembangan SDM semakin bernilai strategis seiring dengan meningkatnya permintaan listrik, pertumbuhan, dan luasnya cakupan operasional perusahaan. Untuk mengelola SDM sehingga memenuhi harapan pelanggan dan pemegang saham, PLN membentuk Komite Sumber Daya Manusia yang dibebani tugas untuk menganalisis dan mengkaji serta mengambil keputusan strategis di bidang SDM Perseroan.

PLN considers human resources (SDM) as a partner as well as an asset that continually supports its business operations. The value of SDM is increasingly strategic in line with increasing electricity demand, growth, and the Company’s wide expanse of business operations. To manage SDM to meet the expectations of our customers and shareholders, PLN has formed a Human Resources Committee, tasked with analyzing, considering and taking strategic decisions in the area of corporate human resources management.

Sebagai bagian dari program pengembangan jangka panjang, PLN telah menyusun road map SDM sebagai acuan dalam melakukan review dan pembaruan rencana pengelolaan yang dilakukan secara berkala. Penyusunan road map akan selalu memperhatikan kondisi perusahaan terkini dan rencana strategis perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Dalam implementasinya, setiap pelaksanaan suatu program akan selalu mempertimbangkan dan memperhatikan kebijakan umum pengelolaan SDM, yang menyatakan bahwa “Pengembangan sumber daya manusia PLN selalu mengikuti kondisi perusahaan terutama mengingat lokasi operasional yang tersebar luas di wilayah Indonesia. Pelaksanaan penambahan pegawai maupun peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai disesuaikan dengan kebutuhan PLN baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang”.

As part of the long-term development program, PLN has prepared an SDM road map for reference in the periodic review and renewal of management plan. The compiling of the road map shall always take into account the Company’s current conditions and the strategic plans for a few years to come. In the road map application, every program is conducted by considering and observing the general policy of human resources management, that “PLN human resources development will always be in line with the Company’s conditions, bearing in mind primarily the operational locations widely distributed in the entire country. The recruitment as well employee quality and competency improvement are adjusted to PLN’s needs, medium-term or long-term.”

PLN telah merancang dan menerapkan strategi pengelolaan SDM jangka panjang sebagai bagian dari implementasi road-map SDM terutama dalam penetapan posisi SDM sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan pengembangan usaha. Hal ini dilakukan dengan fokus kepada: (i) memenuhi kualitas SDM sesuai kebutuhan organisasi (ii) mengelola pegawai yang berkinerja rendah, (iii) outsourcing/ kebijakan kemitraan bisnis dan metodologinya, (iv) menciptakan kemitraan dengan institusi pendidikan dan (v) membangun sistem perekrutan pegawai yang kompetitif bagi fresh graduate.

PLN has been designing and implementing long-term human resource management strategies as part of the implementation of the human resources road-map especially in the determination of the position in accordance with the qualification of human resources and business development needs. This is done by focusing on: (i) meeting the required HR quality of the organization (ii) managing under-performing employees, (iii) outsourcing / following business partnership policies and methodologies, (iv) creating partnerships with educational institutions and (v) building competitive recruitment system for fresh graduates.

PLN juga telah menetapkan kebijakan dasar dalam melakukan penambahan pegawai sesuai dengan perkembangan usaha dan realisasi berbagai proyek pengembangan pembangkit listrik,sistim transmisi dan distribusi yang menyertainya. PLN menerapkan dua pendekatan utama dalam memenuhi kebutuhan pegawai, yakni: (1), memastikan bahwa tenaga kerja yang ada telah dioptimalkan atau memastikan bahwa setiap orang bekerja secara efektif dan efisien dengan produktivitas yang setara dengan perusahaan yang mempraktikkan standar terbaik di dunia. (2), melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja sesuai kebutuhan organisasi.

PLN has also established basic policy for recruitment in accordance with the business development and the realization of development project of power plants, transmission and distribution system that accompany it. PLN to implement the two main approaches in meeting the needs of employees, namely: (1), ensuring that the existing workforce has been optimized or that everyone is working effectively and efficiently with productivity equal to the company which practices world-class best standards. (2), to improve the quality and quantity of labor in accordance with organization needs.

KESETARAAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

EQUALITY IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

PLN berupaya meningkatkan optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan kepentingan pegawai. Untuk itu, PLN telah mengeluarkan SK Direksi No 570.K/DIR/2010, yang kemudian diperbaharui lagi melalui SK Direksi No 017.K/

PLN seeks to improve the optimization of human resource management by taking into account the interests of employees. To that end, PLN has issued Board of Directors Decree No. 570.K/ DIR/2010, which was renewed through Board of Directors




DIR/2011 dan dinamakan Komite Keselamatan Ketenagalistrikan. Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDM yang berkualitas dan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara adil, sesuai dengan kemampuan Perseroan, maka PLN menerapkan kebijakan dasar pengelolaan SDM sebagai berikut: 1. Membina hubungan baik dengan pegawai berlandaskan kerjasama timbal balik yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama dan ditinjau secara berkala. 2. Mematuhi seluruh peraturan-peraturan dan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan. 3. Memberlakukan sistem pengupahan berdasarkan kinerja yang diterapkan dengan adil, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. 4. Menjunjung tinggi hak-hak asasi pegawai dan memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Serikat Pegawai. 5. Menyiapkan berbagai program peningkatan dan pelatihan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kinerja individu, kelompok dan akhirnya korporasi. 6. Menerapkan kesetaraan dalam jenjang karir. 7. Menerapkan kesetaraan gender dalam hal remunerasi.

Decree No. 017.K/DIR/2011 and established the Electricity Safety Committee. As part of the implementation of quality human resources management policies and taking into account the interests of both parties fairly, to the extent of the Company’s ability, PLN applies the basic HR management policy as follows: 1. Foster good relations with employees based on mutual cooperation as outlined in the Collective Work Agreement and reviewing the document periodically. 2. Comply with all regulations and legislation in the field of labor.

HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI

EMPLOYEE RELATIONS

PLN memandang penting terjalinnya hubungan kemitraan tiga pihak yang sinergis antara pegawai, serikat pegawai dan perusahaan agar saling mendukung dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai misi dan visi perusahaan. Oleh karenanya PLN mendukung penuh pembentukan maupun aktivitas Serikat Pegawai yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pegawai guna mendukung kinerja perusahaan secara maksimal.

PLN views the importance to build a partnership of three parties – employees, unions and the company – in synergy, so as to be able mutually supportive in the execution of the company’s operations to realize its mission and vision.

Untuk menciptakan hubungan tiga arah yang saling mendukung ini, PLN bersama perwakilan pegawai memfasilitasi lahirnya butirbutir kesepakatan dan aturan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditandatangani oleh perwakilan pegawai dalam Serikat Pegawai dan manajemen perusahaan. Untuk mendapatkan kesepakatan yang dituangkan dalam PKB, diperlukan serangkaian perundingan yang melibatkan perwakilan serikat pekerja dan perwakilan perusahaan.

To build such relations, PLN together with employee representative facilitate the creation of the points of agreement and rules contained in the Collective Work Agreement (PKB) that was signed by employees and the company with the knowledge of the Workers Union. series of discussion involving representatives of both the Workers Union and the company were held to reach the agreement as stated in the PKB.

Pada tahun 2012 yang lalu, tahapan perundingan ini belum selesai, sekalipun telah melalui berbagai pertemuan kolektif antara pihak perwakilan pegawai dengan manajemen perusahaan. Oleh karena itu, guna memberikan kepastian hukum, hak dan kewajiban pegawai, maka saat ini PLN masih memberlakukan PKB yang disetujui dan ditetapkan bersama periode Tahun 2006 – 2008 tanggal 24 November 2006.

In 2012 the negotiation were not yet concluded, although it has gone through various collective meetings between representatives of the employees and the company’s management. Therefore, to provide legal certainty, as well as rights and obligations of employees, currently PLN still imposes the PKB jointly agreed and stipulated dated 24 November 2006 for period of 2006 - 2008.

Pemberlakuan PKB periode 2006 – 2008 hingga saat ini disebabkan oleh keluarnya Amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 187/PHI/G/2011/ PN.JKT/PST Tanggal 13 Februari 2012, yang menyatakan bahwa PKB Periode 2010 - 2012 dinyatakan batal demi hukum dan menyatakan PKB Periode 2006 - 2008 Nomor 0392.PJ/061/ DIR/2006 dan Nomor DPP-042/ KEP-ADM/2006 periode Tahun 2006

The enforcement of 2006 - 2008 PKB up to the present is due to the release of Industrial Relations Court verdict at the Central Jakarta District Court Number: 187/PHI/G/2011/PN.JKT/PST dated February 13, 2012, which states that the PKB of 2010-2012 period is declared null and void and that PKB of 2006 - 2008 period Number 0392.PJ/061/DIR/2006 and PKB of 2006 - 2008 period No. DPP-042 / KEP-ADM/2006 dated 24 November 2006 shall remain effective

3.

Fairly, transparently and accountably impose a wage system based on performance.

4.

Uphold the rights of employees and provide full support to the establishment of the Workers Union. Prepare a variety of training programs and increase employee competency to improve the performance of individuals, groups and, eventually, corporation. Apply equality in career path. Implement gender equality in terms of remuneration.

5.

6. 7.


97

98

– 2008 tanggal 24 November 2006 dinyatakan tetap berlaku sejak putusan diucapkan (13 Februari 2012) sampai dengan terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) baru.

from date of the decision (February 13, 2012) to the establishment of the new Collective Work Agreement (PKB).

Butir-butir kesepakatan yang tertuang dalam PKB 2006-2008 berisi perjanjian kolektif antara pegawai dengan pihak Perseroan telah disepakati oleh seluruh pegawai PLN (100%) pada saat selesainya pembahasan, sehingga tidak ada satupun pegawai PLN yang tidak terlindungi dan terwakili hak-haknya dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). (LA4) Untuk memperbaharui berbagai kesepakatan agar lebih sesuai dengan kondisi terkini, lebih menjamin terpenuhinya kepentingan kedua belah pihak dan menjamin tercapainya visi dan misi perusahaan, Manajemen PLN bersamasama dengan perwakilan pegawai tengah berupaya merumuskan kesepakatan yang diantaranya menyangkut beberapa persoalan krusial yang tercantum dalam PKB 2008-2010 yang tidak dapat diterima oleh pegawai. Beberapa persoalan krusial tersebut misalnya menyangkut waktu pemberitahuan minimal jika ada perubahan kondisi operasional yang substantial, ketentuan pesangon saat penutupan unit usaha, pengalihan unit kegiatan dan masa peralihan bagi pegawai yang menyertai kondisi tersebut dan sebagainya. Kedua belah pihak berharap kesepakatan baru dapat dicapai sehingga dapat dituangkan kedalam PKB baru menggantikan PKB 2006-2008. (LA5)

Points of agreement contained in the 2006-2008 PKB comprise the collective agreement between the employee and the Company have been agreed by all PLN employees (100%) at the time of completion of the negotiation, so that every single employee of PLN is protected and his rights are represented in the PKB. (LA4) To renew any agreements to better suit current conditions, guarantee the interests of both parties more and ensure the achievement of the vision and mission of the company, PLN management together with employee representatives are working to formulate an agreement that encompasses several crucial issues as the listed in the 2008-2010 PKB which are not acceptable to the employees. Some of the issues discussed are, among others, regarding the minimum notice period when substantial changes in operating conditions occur, severance provisions upon business unit termination, as well as the transfer of units and transition activities for employees that accompany these conditions. Both sides hope a new agreement can be reached so that it can be encompassed in the new PKB in replacement of the 2006-2008 PKB. (LA5)

KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN

COMPLIANCE WITH LABOR LAWS AND REGULATIONS

Untuk meneguhkan komitmen minimalisasi kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia dalam hubungan kerja, Manajemen PLN senantiasa mematuhi perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, serta melandaskan pengelolaan pegawai berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terakhir yang telah ditandatangani dan didaftarkan pada Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan JAMSOSTEK (Keputusan No. KEP 66/PHIJSKPKKAD/PKB/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT PLN (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PLN (Persero).

To reinforce the commitment of minimizing the occurrence of breach against human rights, PLN management has continued to comply with manpower regulations, along with basing its management of employees on the most recent Collective Work Agreement (PKB) that was signed and registered with the responsible authorities for manpower, in this case the Industrial Relations Directorate General and JAMSOSTEK (Decree No. KEP66/ PHIJSK-PKKAD/PKB/V, dated May 18, 2010, on the registration of the Collective Work Agreement between PT PLN (Persero) and the PT PLN (Persero) Workers Union.

Uraian berikut menunjukkan ketaatan PLN terhadap peraturan ketenagakerjaan dalam pengelolaan pegawai.

The following description shows PLN’s adherence to labor regulations in the management of employees.

Kebebasan Berserikat (LA4, HR5)

Freedom to Organize (LA4, HR5)

PLN menjamin hak pegawai untuk berserikat dan membentuk organisasi pegawai atau serikat pegawai di lingkungan perusahaan, termasuk kebebasan menjadi pengurusnya. Hal ini adalah wujud komitmen manajemen yang menganggap bahwa hubungan pegawai dan perusahaan adalah hubungan kerja sama yang saling membutuhkan satu sama lain. Jaminan atas kebebasan pegawai untuk membentuk serikat pegawai tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pegawai/Serikat Buruh.

PLN guarantees employees’ right to organize and form employee organizations or employee unions in the corporate environment, including the freedom to unionize. It is the management’s commitment to ensure that the relationship between employees and management is cooperative and involves both parties. The guarantee for employees to form employee unions is stipulated in Law No.21/2000 on Employee Unions and Labor Unions.

Untuk menunjang berbagai program kegiatan Serikat Pekerja yang selaras dengan kepentingan Perseroan, maka Perseroan memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan kemampuan

To support Employee Union activity programs that are suitable with the Company’s interests, the Company will give needed aid and facilities appropriate with its abilities. However, to avoid conflicts of




Perseroan. Namun demikian untuk menghindari benturan kepentingan, dalam perjanjian kerja bersama (PKB) diatur suatu ketentuan khusus yang menegaskan bahwa pegawai di satuan kerja tertentu, yakni: Sumber Daya Manusia (SDM), Sekretaris Perusahaan, Akuntansi dan Anggaran, Perbendaharaan dan Pendanaan serta Satuan Pengawas Internal, dilarang menjadi pengurus serikat pegawai. Seluruh mekanisme menyangkut dukungan Perseroan terhadap serikat pegawai maupun pengurusnya diatur dan dijamin dalam PKB yang ditandatangani perwakilan serikat pegawai dengan perwakilan Perseroan.

interest, the Collective Work Agreement (PKB) established special stipulations against forming an employee union for employees in specific work units, specifically: Human Resources (SDM), the Corporate Secretary, Accounting and Budgeting, Treasury and Finance and the Internal Supervisory Unit. The entire mechanism related to the support of the Company for employee unions and leaders was regulated and guaranteed in the PKB that was signed by representatives of the employee union and representatives of the Company.

Untuk menunjukkan pentingnya peranan keterlibatan pegawai dalam pengambilan keputusan, pegawai dapat mengajukan usulan perbaikan, pendapat, maupun kritik membangun untuk perbaikan pola operasional maupun kesejahteraan kepada manajemen puncak melalui SP-PLN. Masukan tersebut dapat disampaikan dalam forum RUPS maupun forum interaksi lainnya antara manajemen puncak dengan SPBA. Mekanisme tersebut diatur, mengingat bagi PLN, pegawai adalah salah satu pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab terdepan dalam menjaga keberlangsungan usaha dan perusahaan. (4.4)

To demonstrate the importance of employee involvement in decision-making, an employee may submit proposals, opinions, and constructive criticism to improve operational patterns and welfare to the top-level management through SP-PLN. The input can be submitted in GMS and other forums of interaction between top management with the SPBA. Such mechanism is set bearing in mind that, to PLN, employees are one of the stakeholders who hold a leading responsibility in maintaining business continuity and the company. (4.4)

Lingkungan Kerja dan Tingkat Perputaran Pegawai (LA2)

Work Environment and Employee Turnover (LA2)

Salah satu faktor yang berpengaruh langsung kepada kinerja pegawai adalah lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman. Perseroan berusaha membangun lingkungan fisik maupun psikis di seputar areal kegiatan kerja agar tercipta suasana kerja yang kondusif. Sejauh ini Perseroan mampu menjaga suasana lingkungan kerja yang kondusif, sehingga mendukung rasa nyaman pegawai dalam bekerja. Suasana kondusif tersebut ditunjukkan dengan relatif rendahnya tingkat kepergian (turn over) karyawan.

One factor affecting the performance of employees is a work environment that is healthy, safe and comfortable. The company has worked to develop a physical and psychological environment to build conducive work areas. So far, the Company has so far been able to maintain a work environment with relatively low employee turnover.

Selama periode laporan sebanyak 2.190 PLN yang berhenti, atau hanya mencapai 4,56% dari total pegawai PLN per-akhir tahun yang mencapai 47.976 pegawai. Sejumlah 1.471 orang atau 3,07% dari pegawai yang berhenti tersebut adalah karena faktor alami (pensiun), 550 orang meninggal dunia dan 169 orang atas permintaan sendiri. Di sisi lain pada tahun 2012, PLN telah merekrut 2.113 pegawai baru untuk berbagai posisi tertentu.

In the period of this report, 2,190 PLN employees stopped working, or constituting only 4.56% of the total PLN employees as of end of year, 47,976. As many as 1,471 employees, or 3.07% of the employees who quit, retired under normal circumstances; 550 employees deceased and 169 employees quit at their own request. On the other hand, throughout 2012 PLN recruited 2,113 employees for a variety of positions.

Waktu Kerja dan Perubahan Waktu Kerja

Working Hours and Changes to Working Hours

Untuk menghindari eksploitasi tenaga kerja secara berlebihan, Perseroan menetapkan batasan waktu kerja bagi pegawai. Sesuai dengan sifat usaha yang menuntut kontinuitas pasokan daya listrik pada konsumen, maka PLN memberlakukan waktu kerja biasa, waktu kerja giliran, dan waktu kerja khusus untuk pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu.

To reduce the overexploitation of manpower, the Company has set limits on working hours for employees. In accordance with the demanding nature of supplying electricity to consumers, PLN has established standard work hours, shift work and special work hours for executing work in certain areas.

PLN memberikan kompensasi berupa upah lembur sesuai ketentuan perundang-undangan untuk pegawai yang harus menyelesaikan pekerjaan melebihi waktu kerja yang ditentukan sebelumnya. Manakala ada perubahan peraturan menyangkut waktu kerja

PLN gives compensation in the form of overtime pay in accordance with the regulatory stipulations for employees who must complete tasks outside regular working hours. If there are changes in the regulations concerning work hours and the change


99

maupun perubahan pola operasional yang cukup signifikan, Perseroan memberikan waktu jeda minimal 3 bulan sebelum perubahan dimaksud berlaku efektif. (LA5)

to the operational system is significant, the Company will give a three-month period before the change is implemented. (LA5)

Dalam pelaksanaan proyek pembangunan stasiun pembangkitan, pemeliharaan stasiun pembangkit dan pembangunan instalasi transmisi dan distribusi, PLN melibatkan tenaga alih daya, pekerja kontraktor dan subkontraktor. Sekalipun pekerja ini tidak termasuk pegawai PLN, namun persyaratan jumlah waktu kerja, hak dan kewajiban disesuaikan dengan standar PLN. Sesuai dengan kontrak pemeliharaan dan operasional yang telah ditandatangani kedua belah pihak, maka dalam satu tahun terdapat beberapa hari kerja pemeliharaan maupun operasional yang dikerjakan oleh kontraktor dan subkontraktor. (EU17)

In the implementation of generating station development projects, maintenance of generating stations also transmission and distribution construction, PLN involves outsourced labor, labor contractors and subcontractors. Even if the said workers are not PLN employees, the amount of work time requirements, as well as the rights and obligations are in accordance with PLN standards. In accordance with the maintenance and operational contracts previously signed by both sides, contractors and subcontractors work on several days in a year on maintenance and operational projects. (EU17)

Penentuan Upah

Wage Determination

Upah pegawai terdiri atas komponen gaji tetap, uang cuti, penghargaan masa kerja, insentif kinerja, bonus dan tunjangan lainnya. Besaran upah untuk pegawai tetap dan tidak tetap ini ditinjau setiap periode tertentu. (Selengkapnya ada pada uraian ”Paket Kesejahteraan”).

Employee wages are comprised of several elements: fixed wages, vacation wages, performance bonuses, performance incentives and other benefits. Wage increases for permanent and nonpermanent employees are reviewed at specified intervals. (See more detail in the “Welfare Benefits Attachment).

Besaran upah minimum yang diterima seorang pegawai baru Perseroan golongan terendah dipastikan lebih besar dibandingkan upah minimum regional (UMR) atau provinsi (UMP) di mana lokasi utama Perseroan berada. Hal ini mengacu pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 007.K/DIR/2008 tentang Sistem Remunerasi Pegawai beserta peraturan perubahannya. Gaji terendah pegawai PLN sesuai dengan SK Dir No. 115.K/DIR/2009 tentang Tarif Grade (Pay for Person) dan SK Dir No. 090.K/DIR/2009 tentang Tunjangan Posisi (Pay for Position) telah lebih tinggi dari UMR di masing-masing daerah utama (Ibukota Provinsi). Sebagai contoh, berikut ini adalah tabel perbandingan gaji pegawai PLN terendah yang baru diangkat dibandingkan dan contoh UMP beberapa daerah. (EC5)

The minimum wage received by a new employee of the Company at the lowest level is definitely greater when compared to the Regional Minimal Wage (UMR) or Provincial Minimum Wage (UMP) in the Company’s primary operating areas. The lowest wage paid to a PLN employee accords with Decree No. Dir. 115.K/DIR/2009 on Position Allowances (Pay for Person) and Decree No. Dir.090.K/ DIR/2009 on Pay for Position and exceeds the minimum wage in the respective provincial capitals in the Company’s main operating areas. For example, the table below compares the lowest salaries paid to new PLN employees with the Regional Minimum Wage in several areas. (EC5)

Perbandingan Gaji Dasar Pegawai Baru PLN dengan UMP beberapa provinsi, 2012.

Comparison between PLN New Recruits’ Basic Salary and province Regional Minimum Wage in 2012.

Provinsi Province

100

Gaji Pegawai Baru PLN Untuk Level Terendah Basic Salary of PLN Lowest Level New Recruit

Upah Minimum Provinsi (dlm Rp/bulan) Province Minimum Payment (in IDR/month)

Aceh - wilayah aceh Aceh area

3,520,000

1.300.000

Riau - wilayah riau & kepri Riau & Riau Islands area

3,405,000

1.016.000

Bangka Belitung - wilayah babel Bangka Belitung area

3,333,000

910.000

Lampung - wilayah lampung Lampung area

3,333,000

767.500

DKI Jakarta - dist jaya Distribution of DKI Jakarta

3,405,000

1.529.150

Banten - dist jabar Distribution of West Java

3,333,000

955.300

Jawa Tengah - dist jateng Distribution of Central Java area

3,333,000

660.000

Kalimantan Selatan - wil. Kalselteng South and Southeast Kalimantan area

3,350,000

1.024.000

Sulawesi Utara - wil. Suluttenggo North and Southeast Sulawesi area

3,333,000

1.000.000

Papua - wil. Papua Papua area

3,311,000

1.316.500




Penghargaan pada Hak Asasi Manusia (HAM)

Honoring Human Rights (HAM)

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa memperhatikan aspek pengakuan dan penegakkan HAM dalam setiap kegiatan operasionalnya. Kebijakan kebebasan berserikat, berpolitik dan menyalurkan aspirasi politik secara bebas maupun memberikan sumbang saran bagi kemajuan perusahaan (melalui Serikat Pegawai maupun saluran yang disediakan untuk maksud tersebut) adalah salah satu wujud penghargaan terhadap HAM. (HR5)

The Company has always been committed to observing all aspects related to the recognition and enforcement of human rights in all its operations. A policy recognizing the freedom of association, politics and political aspirations as a source of advice for the company for its advancement (through the Employee Union or channels provided for this purpose) is one manifestation of the company’s respect for human rights. (HR5)

Pelatihan dan Sosialisasi HAM

Human Rights Training and Socialization

PLN telah mempunyai Prosedur Tetap (PROTAP) Keamanan dan Ketertiban PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang meliputi tindakantindakan di bidang keamanan seperti sabotase, teror, unjuk rasa, juga di bidang ketertiban seperti keluar masuk barang/material, penerimaan tamu dan lain-lain yang telah memasukkan aspek penghormatan pada hak asasi manusia (HAM).

PLN has Standard Operating Procedures (SOP) for Safety and Order from PT PLN (Persero), including safety measures in the areas of sabotage, terrorism, and protests and also for entrance/exit procedures, a guest policy, and others areas that honor human rights (HAM).

Selain itu, pada kontrak pemberian pekerjaan kepada Perusahaan Penerima Pekerjaan dengan nilai kontrak tertentu (diatas Rp100 miliar) dipersyaratkan adanya pelaksanaan pelatihan yang menunjang kompetensi bagi Satuan Pengamanan. Kurikulum pelatihan disesuaikan dengan kurikulum yang disusun oleh POLRI sekaligus sebagai tempat pelatihan awal bagi tenaga satuan pengaman. Kurikulum tersebut juga berisi pembekalan pengetahuan dan pengetahuan mengenai HAM terhadap para anggota satuan pengaman. Dengan demikian pada tahun pelaporan seluruh anggota satuan pengaman Perseroan telah diberikan materi mengenai HAM dalam program pelatihan pelaksanaan tugas pengamanan. (HR3, HR8)

In addition, the work contracts for Recipients of the Company’s Work have stipulations requiring training to assure the competency of Safety units. The training program is in accordance with the curriculum developed by the National Police (Polri), and also includes a training center for security personnel. The curriculum contains briefings and information related to HAM for security guards (Satpam). Through this, in the reporting period, one hundred percent of the Company’s security guards were given material related to human rights under the security-duty education program. (HR3, HR8)

Pekerja Anak dan Pekerja Paksa

Child Labor and Forced Labor

Sebagai perusahaan nasional yang kegiatan operasionalnya mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan terpencil, Perseroan menaruh perhatian besar pada upaya pencegahan adanya pekerja anak. PLN mendukung kebijakan pemerintah sesuai UU No. 13 Tahun 2003 untuk tidak memperkerjakan pegawai yang berusia di bawah umur. Untuk memastikan bahwa calon pegawai baru memiliki ketrampilan dasar yang memadai dan telah cukup dewasa untuk mengambil keputusan terbaik bagi masa depan yang bersangkutan, PLN menetapkan batasan minimal bagi calon pegawai baru. Batasan minimal tersebut adalah harus memiliki latar belakang pendidikan minimal setingkat SMA/SMK dan usia minimal adalah 18 tahun. PLN juga mendorong mitra kerjanya untuk turut mendukung kebijakan tersebut. (HR6)

As a national company with operational activities covering the entire area of Indonesia, including isolated areas, the Company gives great care to guaranteeing the prevention of child labor practices. PLN supports the government’s policies, as per Law No. 13/2003, to not employ workers who are underage. For this reason, employees must meet a minimal educational requirement of a high school or vocational high school diploma, and the minimal age for a job applicant for the Company is 18. PLN also encourages its partners to support such policies. (HR6)

Untuk menjamin keandalan operasi pembangkit maupun penyaluran daya listrik pada konsumen, bagian operasional Perseroan seringkali dituntut untuk mampu bekerja 24 jam. Oleh karenanya Perseroan melengkapi sistem pergantian jam (shift) pada beberapa bagian operasionalnya, yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan yaitu 2 hingga 3 shift dalam sehari.

To ensure reliable plant operations and electric power supply to consumers, the Company’s operational sections are often required to operate 24 hours a day. For this reason, the Company has arranged a system of shift work for several operating sections. Shift work is done adjusted to the conditions found in the field; i.e. two or three shifts per day.

Selama bekerja, setiap pegawai diberi kesempatan untuk beristirahat pada jam tertentu. Sistem ini ditujukan untuk mencegah dan meniadakan terjadinya tindakan yang dikategorikan kerja paksa.

While working, every employee is given an opportunity to rest at fixed times. The system is intended to reduce and prevent measures that can be categorized as forced labor. If shift hours


101

Apabila melewati batas waktu shift kerja, maka pada pegawai diberikan kompensasi yang diperhitungkan dalam imbal jasa pekerjaan yang telah diketahui dan disepakati bersama. (HR7)

are exceeded, the employee is given compensation calculated as identified and agreed to collectively. (HR7)

Kompensasi kerja shift dan lembur yang diberikan berupa Tambahan Tunjangan Posisi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. SK Dir No. 090.K/DIR/2009 tentang Tunjangan Posisi (Pay for Position), sebagai berikut: t Pekerjaan yang berkesinambungan dan dilaksanakan secara bergilir (shift) dengan siklus tidak tetap di luar jam kerja (shift sore sampai dengan malam atau malam sampai dengan pagi), diantaranya: Operasi Pembangkit, Operasi Transmisi dan Operasi Distribusi; t Pekerjaan di luar jam kerja (piket di luar jam kerja), diantaranya: piket pemeliharaan, piket gangguan dan pekerjaan di lokasi Proyek Konstruksi yang tidak dalam status Perjalanan Dinas; t Pekerjaan dengan risiko keselamatan kerja yang tinggi, diantaranya: Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB); t Tambahan Tunjangan Posisi sebesar maksimum 100% Pay for Position juga diberikan untuk jabatan fungsional dan struktural (Supervisor) yang bertanggung jawab secara langsung di lapangan.

Compensation for shift work and overtime is given as specified in Decision Directive No. SK Dir. No. 090.K/DIR/2009 on Pay for Position as follows:

DEMOGRAFI DAN JUMLAH PEGAWAI

DEMOGRAPHICS AND WORKER NUMBERS

Pada tahun pelaporan 2012, jumlah pegawai tetap Perseroan adalah 47.976 pegawai terdiri dari 41.398 pegawai PT PLN (Persero) dan 6.578 pegawai anak perusahaan. (LA1)

For the year of this report, the number of Company permanent employees was 47,976, comprising 41,398 PT PLN (Persero) employees and 6,578 employees in subsidiaries. (LA1)

Dilihat dari tingkat pendidikannya, maka pegawai yg berpendidikan sampai dengan D3 mendominasi sebesar 73,5% dari jumlah pegawai, diikuti oleh pegawai dengan tingkat pendidikan S1 sebesar 23,3% dan sisanya adalah pegawai dengan pendidikan S2 dan S3.

From the aspect of education level, the number of employees at the high school to D3 (diploma) educational level constitute 73.5% of all PLN employees, and that at the S1 (bachelor’s degree) level constitute 23.3%, while those holding S2 (master’s) or S3 (doctoral) degrees comprise the remainder.

Komposisi pegawai PLN pada tahun 2012 menurut jenjang pendidikan dan wilayah kerja sebagai berikut. (LA1)

The composition of PLN employee in 2012 according to education level and work area is as follows. (LA1)

Satuan PLN/Provinsi PLN Unit/Province Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam Nanggroe Aceh Darussalam region Wilayah Sumatera Utara North Sumatra Region

Work carried out continuously or on shift on an irregular schedule outside regular working hours (evening-to-night shifts or night-to-morning shifts) for plant operations, transmission operations and distribution operations;

t

Work outside regular working hours, such as plant guard duty (piket), disruption guard duty and work at construction sites not given status by the Travel office; Work with a high risk to personal safety, such as high- voltage (PDKB); Additional pay equal to 100 percent of Pay for Position will also be given to functional and structural supervisors with direct responsibility in the field.

t t

≤D1-D3

S1

S2

S3

Jumlah Total

911

199

7

-

1.117

1.336

269

13

-

1.618

Wilayah Sumatera Barat West Sumatra Region

841

172

10

-

1.023


816

147

6

-

969

Wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu South Sumatra, Jambi, and Bengkulu Region

942

207

11

-

1.160

Wilayah Bangka Belitung Bangka Belitung Region

289

75

3

-

367

Wilayah Lampung Lampung Region

434

193

14

-

641

Wilayah Kalimantan Barat West Kalimantan Region

716

192

15

-

923

1.134

267

11

-

1.412

Wilayah Kalsel dan Kalteng South Kalimantan and Southeast Kalimantan Region

102

t




Satuan PLN/Provinsi PLN Unit/Province

≤D1-D3

S1

S2

S3

Jumlah Total

654

178

16

-

848

Wilayah Sulut, Sulteng, dan Gorontalo North Sulawesi, Central Sulawesi and Gorontalo Region

1.142

255

13

-

1.410

Wilayah Sulsel, Sultra, dan Sulbar South Sulawesi, South East Sulawesi & West Sulawesi Region

1.496

507

42

-

2.045

641

102

9

-

752

Wilayah Kalimantan Timur East Kalimantan

Wilayah Maluku dan Maluku Utara Maluku and North Maluku Region Wilayah Papua Papua Region

683

145

8

-

836

Distribusi Bali Bali Region

706

252

10

-

968


645

137

11

-

793

Wilayah Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara Region

616

88

6

-

710

PT PLN Batam PT PLN Batam

171

154

22

-

347

PT PLN Tarakan PT PLN Tarakan Kit Sumbagut North Sumatra Power Plant

77

18

2

-

97

780

246

8

-

1.034

Kit Sumbagsel South Sumatra Power Plant

1.092

199

6

-

1.297

P3B Sumatera Transmission and Load Dispatching Center of Sumatra

1.112

247

14

-

1.373

17.234

4.249

257

-

21.740

Dist. Jawa Timur Distribution of East Jawa

Luar Jawa Outside Java

2.143

728

84

-

2.955

Dist. Jawa Tengah dan Yogyakarta Distribution of Central Java and Yogyakarta

1.668

500

56

-

2.224

Dist. Jawa Barat dan Banten Distribution of West Java and Banten

2.671

750

48

-

3.469

Dist. Jakarta Raya dan Tangerang Distribution of Jakarta Raya and Tangerang

2.083

471

41

-

2.595

PT Indonesia Power

2.564

844

89

1

3.498

PT PJB

1.378

814

97

1

2.290

P3B Jawa Bali Transmission and Load Dispatching Center of Bali

3.232

614

49

-

3.895

Pembangkitan Tanjung Jati B Tanjung Jati B Power Plant

25

28

12

-

65

Pembangkitan Lontar Lontar Power Plant

42

49

4

-

95

124

90

11

Unit Pembangkitan Jawa Bali Power Plant Development Unit of Bali Jawa Java

225

15.930

4.888

491

2

21.311

PLN Kantor Pusat PLN Head office

468

608

243

2

1.321

PLN Pusat Jasa PLN Service Center

750

634

134

1.518

Unit Induk Pembangunan Development Unit

865

786

89

1.740

Anak Perusahaan Lainnya Other subsidiaries

-

-

-

-

346

35.247

11.165

1.214

4

47.976

Indonesia


103

Perseroan tidak mendiskriminasi atau membatasi persentasi jumlah tertentu pegawai berdasarkan gender. Namun demikian demi keselamatan sesuai dengan sifat pekerjaan di lapangan, maka jumlah pegawai wanita pada tahun 2012 lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai pria, yaitu sebesar 6.547 orang pegawai atau sekitar 15,8% dari total pegawai PT PLN (Persero) (2011;16%). Kebanyakan dari pegawai wanita bertugas di bidang administrasi serta pekerjaan lain selain kegiatan lapangan. (LA13)

The Company does not discriminate or limit the number of permanent employees based on gender. However, for safety reasons in accordance with working conditions in the field, the number of women employees in 2012 is less than the number of male employees, i.e. 6,547 employees or about 15.8% of total PLN employees (2011; 16%). The majority of women employees work in the administration field, in addition to others working in the field. (LA13)

Jumlah Pegawai PT PLN (Persero) berdasarkan Jenis Kelamin, tidak termasuk pegawai Anak Perusahaan

Total employee based on Gender, not including subsidiary

6.547 Laki-laki Male Perempuan Female Total: 41.398 orang

Jumlah karyawan anak perusahaan 6.578 orang Total Subsidiary employee 6,578 people 34.851 Jumlah Total Karyawan PT PLN (Persero) 47.976 orang Total PT PLN (Persero) employee 47,976 people

Pada akhir tahun 2012, komposisi pegawai PLN berdasarkan usia lebih didominasi oleh pegawai dengan usia di atas atau sama dengan 50 tahun sebesar 26,5% dar total pegawai PT PLN (Persero) Oleh karenanya, sejak beberapa tahun terakhir mengembangkan sistem rekrutmen yang mampu menjamin tersedianya pegawai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Komposisi pegawai PLN tahun 2012 berdasarkan usia, digambarkan dalam diagram sebagai berikut. (LA13)

For 2012, the composition of the PLN employee workforce was dominated by employees 50 years old and above, constituting 26.5% of the total PT PLN (Persero) employees. For this reason, since last several years, the Company has been developing a recruitment system to guarantee the availability of good employees in terms of quality and quantity. A breakdown of PLN employees by age (by percent) for 2012 can be found in the diagram below. (LA13)

Komposisi pegawai PLN menurut Kelompok Usia PLN Employee Composition based on Age Grouping Usia Age

2012

2011

2010

≤25

7.398

6.454

4.853

26- 3 0

5.743

5.063

4.091

31- 3 5

1.791

1.503

1.283

36- 4 0

2.083

2.497

3.169

41- 4 5

4.661

4.745

4.933

46- 5 0

8.754

9.631

10.549

> 50

10.968

11.321

11.230

6.578

6.401

6.188

47.976

47.615

4 6. 296

Anak Perusahaan Subsidiaries Total

104




Batasan usia pensiun PT PLN (Persero) adalah 56 tahun, sehingga dengan kondisi demografi pegawai seperti digambarkan di atas, jumlah pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 tahun ke depan (usia >50 thn) berjumlah 10.968 orang dan untuk 10 tahun ke depan (usia 46-50) berjumlah 8.754 orang. Dengan demikian total pegawai yang akan memasuki usia pensiun pada 10 tahun ke depan berjumlah 19.722 orang atau 47,64% dari seluruh pegawai pada 2012. Tabel rincian pegawai yang akan memasuki pensiun pada 5 dan 10 tahun ke depan adalah sebagai berikut: (EU15) Keterangan Description

The retirement age for PT PLN (Persero) is 56 years, given the employee demographic conditions described above, the number of employees who will reach retirement age (aged 50 or above) in the next five years is 10,968 and the number who will reach retirement age in the next six to 10 years (aged 46 to 50) is 8,754. Accordingly, the total number of employees who will reach retirement age in the next 10 years is 19,722, or 47.64% of all employees in 2012. A detailed table on the number of employees who will reach retirement age in the next five to 10 years is shown below: (EU15) Jumlah Pegawai Pensiun Total Employees On Retirement

5 Tahun ke Depan (usia 50 tahun) 5 Years Ahead (age 50 years)

10.968

10 Tahun ke Depan (usia 46-50 tahun) 10 Years Ahead (age 46-50 Years)

8.754

Jumlah Total

19.722

SISTEM PENGELOLAAN SDM

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM

Dengan memperhatikan ketersediaan SDM dan keharusan mengembangkan kegiatan operasional, jelas terlihat bahwa PLN menghadapi tugas yang tidak ringan. Untuk mengelola SDM agar dapat memberikan sumbangsih maksimal kepada kinerja operasional, PLN menerapkan sistem manajemen SDM, yakni Human Capital Management System (HCMS), yang mencakup pengelolaan seluruh fungsi penambahan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan sebagainya, hingga persiapan purna bakti.

Taking into account human resources availability and the necessity to develop operational activities, it is clear that PLN faces uneasy tasks. To manage human resources so as they can contribute maximally to operational performance, PLN applies the human resources management system called Human Capital Management System (HCMS), which comprises management of all functions, i.e. recruitment, competency development, performance appraisal up to preparation of retirement.

HCMS memiliki 7 pilar utama, yakni: i) Sistem Pengembangan Organisasi dan Perencanaan Tenaga Kerja, ii) Sistem Rekrutmen, iii) Sistem Pengembangan Kompetensi dan Karir, iv) Sistem Pembelajaran, v) Sistem Manajemen Kinerja, vi) Sistem Penghargaan, vii) Sistem Hubungan Industrial.

HCMS consists of seven main pillars, namely i) Organizational Development and Manpower Planning System, ii) Recruitment System, iii) Competency and Career Development System, iv) Learning System, v) Performance Management System, vi) Appraisal System, and vii) Industrial Relations System.

Penjelasan singkat aspek pilar HCMS tersebut adalah :

Brief description on these pillars is as follows.

1.

Sistem Organisasi dan Perencanaan PLN memperhitungkan beberapa parameter dalam mengelola SDM agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pengembangan usaha, meliputi: komposisi pegawai unit-unit usaha, ketersediaan anggaran dan faktor efisiensi, produktifitas pegawai secara keseluruhan maupun menurut unit-unit usaha.

1. Organizational Development and Manpower Planning System PLN considers some parameters in managing human resources so as to be in line with the organization needs and business development, comprising: business unit employee composition, budget availability and efficiency factor, and employee productivity both overall and business unit-wise.

2.

Rekrutmen Dalam proses rekrutmen, perusahaan menerapkan kebijakan umum yang menetapkan bahwa proses penerimaan pegawai berawal dari kebutuhan unit bisnis (user) dan dalam bagian akhir (wawancara) juga melibatkan user. Proses rekrutmen dilaksanakan secara regional sehingga memudahkan calon pegawai dari daerah setempat untuk mengikuti rekrutmen dan mendukung peningkatan komposisi karyawan lokal. Terkait

2. Recruitment In recruitment process, the Company applies basic policy that stipulates that recruitment process starts from the business unit’s need (user) and the final process (interview) involves the user. Recruitment is carried out at regional scale so as to facilitate potential employees in the respective area to join the recruitment and to support the increase in local employee in the composition. In relation to absorption of members of local


105

3.

106

dengan penyerapan tenaga kerja lokal, maka proses rekrutmen dilakukan di berbagai daerah mulai dari Aceh, hingga Jayapura. Pada beberapa kasus, untuk mendapatkan tenaga kerja lokal di wilayah Indonesia Timur, maka Perseroan bekerja sama dengan Pemda setempat, memberikan : (i) kursus keahlian kepada tenaga pengajar Sekolah Menengah Kejuruan, (ii) beasiswa kuliah kepada lulusan SLTA bibit unggul; dan (iii) kursus tambahan kepada rekrutmen tenaga kerja lokal. (EC7)

workforce, the recruitment is carried out in various areas, such as Aceh, and all the way to Jayapura. In some cases, to absorb members of local force in East Indonesia, the Company works in cooperation with local governments by providing: (i) expert classes to the teaching staff or vocational schools, (ii) granting college scholarships to superior high school candidates; and (iii) additional courses for local workforce. (EC7)

Secara umum, pelaksanaan rekrutmen dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan tenaga kerja jangka panjang. Proses seleksi melibatkan pihak ketiga dan dilakukan melalui pemenuhan aspek administrasi, aptitude test, psikotes, tes kesehatan, dan wawancara. Sebelum diangkat menjadi pegawai tetap, terlebih dahulu para calon pegawai tersebut mengikuti program orientasi.

In general, recruitment is carried out based on long-term needs assessments. The selection process involves a third party, and its execution includes administrative aspects, attitude tests, aptitude tests, physical examinations and interviews. Before becoming permanent employees, candidates complete newemployee orientation programs.

Untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja yang terampil, PLN menyelenggarakan Direct Shopping dan Job Fair yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi yang terbagi dalam 3 kelompok kegiatan rekrutmen yaitu: (i) rekrutmen S1/D4/D3 (ii) rekrutmen program D3 kerja sama (iii) rekrutmen operator PLTU. Rekrutmen fresh graduate dilakukan secara terpusat dan dikoordinir oleh Kantor Pusat, sedangkan rekrutmen pekerja untuk jenjang pendidikan SMA/SMK pelaksanaannya dilakukan terbuka dan dilakukan oleh masing-masing Unit Induk PLN. Selain itu, PLN juga menyelenggarakan program beasiswa ikatan dinas dan daily online application. Proses rekrutmen kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai baru maupun pegawai lama. (EU14)

To guarantee the availability of a highly-skilled workforce as a result of the recruitment process, PLN conducts “Direct Shopping” events and “Job Fairs” in coordination with higher education institutions. The activities can be divided into three types of recruitment programs: (i) recruiting the holders of university degrees (S1) or diplomas (D4, D3), (ii) recruitment programs for the holders of D3 diplomas and (iii) the recruitment of steam power plant operators. Recruitment for fresh graduates is carried out centrally and coordinated by PLN Headquarters, while recruitment for employee of high school/vocational school graduates is open and carried out by respective PLN Main Unit. PLN also runs scholarship programs through education service agencies and daily online applications. The recruitment process is then followed by training programs for improving the competency of new and existing employees. (EU14)

Sistim Pelatihan dan Pembelajaran Setiap tahun PLN menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti seluruh pegawai di semua jenjang jabatan maupun fungsi, untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan. Program pelatihan untuk pegawai dibagi ke dalam beberapa jenis pelatihan sesuai dengan jenjang kepegawaian dan pola pengembangan kompetensi yang diberikan, meliputi: (LA10, LA11, EU14). t 1SPHSBN EJLMBU QSBKBCBUBO VOUVL QFNCFLBMBO DBMPO pegawai PLN. Program ini wajib diikuti oleh semua calon pegawai PLN dari rekrutmen reguler. t 1SPHSBN EJLMBU QSPGFTJ VOUVL QFOJOHLBUBO LFNBNQVBO pegawai sesuai bidang kerjanya. Program ini dapat diusulkan oleh semua pegawai dan disetujui oleh atasan. Diklat ini diutamakan dapat dilaksanakan oleh PLN Pusdiklat, penyelenggaraan dari provider diklat lain bila PLN Pusdiklat belum ada/dapat menyelenggarakan. t 1SPHSBN QFOEJEJLBO QFOJOHLBUBO QFOEJEJLBO GPSNBM 4 S2/S3 yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Peserta pendidikan adalah pegawai yang telah terseleksi secara

3. Training and Learning System Every year, the Company runs several training and educational activities for all its employees at every rank and in every functional area to improve their competence and skills. Training programs for employees can be divided into several types depending on employee position and the skillsdevelopment system that is given, and cover: (LA10, EU14)


t

t

t

1SFFNQMPZNFOU USBJOJOH QSPHSBNT UP QSFQBSF 1-/T KPC candidates. All candidates recruited under regular procedures participate in this training. 1SPGFTTJPOBM USBJOJOH QSPHSBNT GPS JNQSPWJOH FNQMPZFF skills in accordance with their work areas. Any employee can request to participate in this program with supervisory approval. This program is managed by PLN’s Training Center (Pusdiklat) and can be run by an external provider if PLN Pusdiklat does not have or cannot manage such a program. &EVDBUJPOBM QSPHSBNT UP JNQSPWF UIF GPSNBM FEVDBUJPO PG the holders of bachelor’s, master’s and doctoral degrees in accordance with organizational needs. Participants


t

t

t

t

4.


khusus atau pegawai yang menerima beasiswa. Pendidikan ini juga dapat dilaksanakan dengan restitusi biaya bila jurusan pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Divisi Pengembangan SDM dan Talenta . 1SPHSBN EJLMBU QFOKFOKBOHBO BEBMBI EJLMBU QFHBXBJ ZBOH akan dipromosikan ke level di atasnya (SSE) atau jabatan struktural yang lebih tinggi (EE). Untuk tahun 2012, diklat penjenjangan diikuti oleh 1.441 orang. 1SPHSBN EJLMBU QFOVOKBOH BEBMBI QSPHSBN EJLMBU ZBOH sifatnya umum untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Diklat penunjang dan diklat profesi ditahun 2012 diikuti oleh 61.726 peserta. 1SPHSBN EJLMBU QFNCFLBMBO NBTB QVSOB CBLUJ BEBMBI prgram diklat untuk pegawai dalam mempersiapkan masa purna bakti, yang pada tahun 2012 diikuti oleh 87 peserta. 1SPHSBNQFOHFNCBOHBOFLTFLVUJGBEBMBIQSPHSBNUVHBT belajar untuk pegawai yang lulus seleksi untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di berbagai perguruan tinggi yang berada di dalam maupun di luar negeri.

t

t

t

t

are specially selected or are scholarship recipients. These programs can also be administered through cost reimbursement for degree programs appropriate with organizational needs and previously agreed to by Head of Talent and HR Development Division. 4VQQPSUQSPHSBNTGPSFNQMPZFFTXIPXJMMCFQSPNPUFEUP the next level (SSE) or to a higher structural level (EE). In 2012, 1,441 people participated in the support program. 5SBJOJOH QSPHSBNT UIBU TVQQPSU UIF HFOFSBM USBJOJOH PG employees to improve employee competence. In 2012, training support and professional training was given to 61,726 participants. 3FUJSFNFOU USBJOJOH QSPHSBNT GPS FNQMPZFFT QSFQBSJOH for retirement. In 2012, 87 employees participated in retirement-training programs. &YFDVUJWFEFWFMPQNFOUQSPHSBNTGPSFNQMPZFFTTFMFDUFEUP continue their education inside or outside the nation.

Pada tahun 2012, PLN Pusdiklat telah melaksanakan berbagai program-program pelatihan kepada 73.546 peserta baik yang berasal dari PLN, anak perusahaan, maupun pihak eksternal, dengan total realisasi anggaran diklat sebesar Rp324,78 miliar.

In 2012, PLN Pusdiklat managed training programs for 73,546 employees of PLN, PLN subsidiaries as well as external parties, with a total realized education budget of Rp324.78 billion.

Kegiatan lain yang dilaksanakan untuk mendukung program SDM berbasis kompetensi adalah melaksanakan asesmen Kompetensi Inti yang bertujuan untuk lebih memahami kompetensi pegawai secara lebih pasti dan terarah. Selain itu, sejalan dengan penerapan GCG, Perseroan juga mengirimkan beberapa pegawai Satuan Pengawas Intern untuk mengikuti pelatihan yang materinya berkaitan dengan penerapan antikorupsi yang dilaksanakan oleh pihak eksternal. (SO3)

Other activities that were managed to support competencybased SDM programs were Core-Competency Assessments to increase the understanding of employee competencies in a definite and through manner. In addition, through the application of GCG, the Company also sent several employees to SPI for relevant training that was principally focused on anticorruption and was managed by an external third party. (SO3)

Sistem Manajemen Kinerja dan Karir PLN melaksanakan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi secara konsisten dengan menerapkan ketentuan bahwa pengembangan eksekutif dilakukan melalui peningkatan kompetensi SDM sesuai persyaratan yang ditentukan untuk setiap level, melalui penyempurnaan sistem talent management. PLN telah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan serta program pengembangan eksekutif.

4. Performance and Career Management PLN consistently implements competency-based human resource management system referring to the provision that executive development is done by improving the competency of human resources according to the requirements specified for each level, by improving talent management system. PLN has implemented education and training programs and executive development programs.

Untuk mengukur kinerja pegawai, PLN telah mangembangkan sistem penilain berbasiskan Key Performance Indicator (KPI) individual sebagai dasar penilaian. Kegiatan lain yang dilaksanakan untuk mendukung program SDM berbasis kompetensi adalah pelaksanaan asesmen Kompetensi Inti yang bertujuan untuk lebih memahami kompetensi pegawai secara lebih pasti dan terarah. (LA11)

To measure the performance of employees, PLN has developed appraisal system based on Key Performance Indicators (KPI) for individual appraisal. Other activity carried out to support the SDM program is a competency-based appraisal is the implementation of the Core Competency that aims to better understand employee competencies in a more defined and focused manner. (LA11)


107

108

Dalam rangka proses asesmen tersebut, Perseroan telah mengembangkan sistem penilaian kompetensi dan kinerja berbasis teknologi informasi, dan dilakukan secara on-line. Sistem tersebut dinamakan Sistem Ujian Online (Si-UJO). Pada periode pelaporan 2012 ini, jumlah Pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi melalui Sistem Ujian Online (SI-UJO) berjumlah 33.963 pegawai, atau 82% total pegawai PLN. (LA12)

In the framework of the appraisal, the Company has developed an IT-based competency and performance appraisal system, and is done online. The system is called the Online Testing System (Si-UJO). In the reporting period of 2012, the number of employees who went through SI-UJO was 33,963 employees, or 82% of total PLN employees. (LA12)

PLN menjamin persamaan kesempatan bagi seluruh pegawai dalam mengembangkan karir-nya sesuai dengan kompetensi dan sesuai dengan perkembangan perusahaan. Kompetensi dan kemampuan pegawai dinilai menurut tools “balanced scorecard” untuk menjamin akurasi dan kesetaraan. Penerapan yang konsisten atas asas kesetaraan ini tidak menyebabkan adanya kasus diskriminasi yang berkaitan dengan suku, ras, agama dan gender pada semua level jabatan di Perseroan. (HR4)

PLN guarantees equal opportunity for all employees in developing their careers and competence in a manner appropriate with corporate development. Employee competency and ability is appraised using balancedscorecard tools to guarantee accuracy and equality. A consistent application of the principle of equality was made in this reporting year. There were no cases of discrimination connected with ethnicity, race, religion or gender at any level of the Company. (HR4)

PAKET KESEJAHTERAAN

WELFARE PACKAGE

Seperti tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditandatangani oleh pegawai dan perusahaan serta diketahui oleh Serikat Pegawai, maka sebagai bentuk apresiasi PLN memberikan penghasilan kepada pegawai setiap bulan sebagai imbalan jasa karena melaksanakan suatu pekerjaan/jabatan. Penghasilan dimaksud terdiri atas gaji, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap dan tunjangan lainnya. Tunjangan tetap yang dimaksud adalah tunjangan jabatan atau tunjangan fungsional atau tunjangan tanggung jawab. Tunjangan tidak tetap terdiri atas tunjangan kinerja, uang bantuan makan, imbalan risiko kerja dan imbalan gilir.

As stated in the Collective Work Agreement (PKB) that was signed by employees and representatives of the company with the knowledge of the Workers Union, as a form of appreciation, PLN pays a salary to employees every month as compensation in accordance with their work and position. Salary is understood to consist of wages, fixed and non-fixed benefits and other benefits. Fixed benefits are understood to consist of position benefits, functional benefits or responsibility benefits. Non-fixed benefits comprise performance bonuses, food allowances, risk pay and shift-deferential pay.

PLN juga memberikan tunjangan lain kepada karyawan dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR), asuransi kesehatan, uang pensiun, jaminan layanan kesehatan dan hak cuti yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, di luar remunerasi.

PLN also gives other benefits to employees in the form of Holiday Bonuses (THR), health insurance, pension benefits, sick leave and the right for vacation time in accordance with existing regulation, outside of remuneration.

Besaran remunerasi pegawai akan dipengaruhi oleh beberapa parameter, mencakup di antaranya: t Peringkat Pegawai dan Jenjang Jabatan t Peringkat Pegawai ditetapkan pada seorang pegawai pada awal bekerja berdasarkan Tingkat Pendidikan t Jabatan seorang pegawai ditentukan berdasarkan hasil penilaian (teknis atau melalui assessment centre)

The amount of employee remuneration will be affected by several parameters, including: t &NQMPZFFSBOLBOEQPTJUJPO t &NQMPZFF SBOL BT GJYFE GPS FNQMPZFFT BU UIF TUBSU PG UIFJS service based on their education level. t "OFNQMPZFFTBTTJHONFOU BTEFUFSNJOFECBTFEPOUIFSFTVMUT of their appraisals (technical or through an assessment center).

Adapun mekanisme yang diberlakukan dalam menetapkan besaran remunerasi adalah sebagai berikut.

The mechanism for determining the amount of remuneration is described below:

Pay for Person (P1):

Pay for Person (P1):

Ditetapkan kepada Pegawai pada saat pertama kali diangkat sebagai Pegawai (diberikan grade dan skala grade) berdasarkan kompetensi yang bersangkutan mencakup tingkat pendidikan pada saat diangkat menjadi Pegawai, pengalaman kerja dan masa kerja. Pay for Person tetap meningkat setiap tahun melalui kenaikan skala grade Pegawai yang dilakukan setiap tahun.

Determined for employees the first time they enter employment (given a grade and grade level) based on their competence in connection with their educational level at the point when a candidate becomes an employee, and work experience and length of service. Pay for Person is fixed every year following the increase in an employee’s grade on an annual basis.




Pay for Position (P2)

Pay for Position (P2)

Tunjangan jabatan ditetapkan kepada Pegawai sesuai Level Kompetensi Pegawai (berdasarkan bobot jabatan dan indeks daerah) yang menggambarkan pula know how, problem solving, accountability dari pegawai.

Position pay is determined for employees in accordance with the employee’s level of competency (based on their position value according to the regional index) which also represents the employee’s know-how, problem solving, and accountability.

Pay for Performance

Pay for Performance (P3)

Diberikan sebagai kompensasi atas prestasi kerja Pegawai berdasarkan hasil kinerja yang dicapai baik secara individu atau secara kelompok yang merupakan kontribusi nyata dan terukur.

Given to employees based on individual achievement, team achievement and work-related achievements involving real and measured contribution.

Pegawai Perseroan mendapatkan hak pensiun pada saat berakhirnya masa kerja sesuai yang telah disepakati. (LA3)

Permanent workers have pension rights at the end of their employment in accordance with previous agreements. (LA3)

Kesejahteraan yang diberikan kepada tenaga alih daya antara lain, diberikan upah setiap bulan yang besarnya di atas Upah Minimum Regional/Provinsi yang berlaku, yang meliputi: upah pokok, biaya transportasi, uang lembur, serta diberikan Tunjangan Hari Raya, iuran Jamsostek, seragam kerja. Hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang tenaga kerja, yang dicantumkan dan dipersyaratkan di dalam kontrak pekerjaan oleh Perseroan kepada Perusahaan Penerima Pekerjaan.

The welfare benefits given to outsourced workers include, among other things, the payment of monthly wages in accordance with the prevailing Regional/Provincial Minimum Wage, which covers basic wages, transportation costs, overtime pay, holiday bonuses (THR), Jamsostek contributions, work uniforms, and other rights in accordance with the stipulations of the regulations pertaining to manpower, and as stipulated and regulated in the work contract between the Company and the third party which received jobs from PLN.

KESETARAAN GENDER DALAM HAL REMUNERASI

GENDER EQUALITY IN REMUNERATION RIGHTS

Sistem remunerasi PLN tidak mengenal pembedaan gender. Sama halnya dengan kesamaan dalam pengembangan karir, PLN memberlakukan standar upah atau gaji yang sama antara pegawai pria dan pegawai wanita. Perbedaan hanya terjadi karena adanya perbedaan peringkat pegawai, jenjang jabatan, dan masa kerja, serta kinerja individu. Tabel berikut menunjukan kesamaan remenurasi dasar antara pegawai pria dan wanita untuk level jabatan yang sama. (LA14)

PLN’s remuneration system does not recognize gender differences. Similar to its career development policy, PLN has implemented standard wages that are the same for male and female workers. Any differences are due to differences in employee level, position, length of service and individual performance. The table below demonstrates equality in basic remuneration between male and female workers of the same position level. (LA14)

Rasio Gaji dan Remunerasi Berdasarkan Jenis Kelamin Karyawan

2012

Employee Salary and Remuneration Ratio Based on Sex Rasio gaji karyawan laki-laki tertinggi dan karyawan wanita tertinggi

1:0,92

Highest salary ratio between male and female employees Rasio gaji karyawan laki-laki terendah dan karyawan wanita terendah

1:1,01

Lowest salary ratio between male and female employees

Program Pensiun

Pension Program

PLN menyelenggarakan program pensiun bekerja sama dengan perusahaan yang kompeten di bidang ini. Perseroan menyelenggarakan dua program pensiun, yakni program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. (EC3)

PLN has implemented a worker pension program equivalent to other companies in the industry. The Company has implemented two pension programs: a fixed-benefit pension program and a fixed-contribution pension program. (EC3)

Program pensiun manfaat pasti

Fixed-benefit pension program

Besaran dana pensiun untuk program pensiun manfaat pasti didasarkan atas masa kerja, tingkat gaji pada saat pensiun dan dapat dialihkan kepada tanggungan jika pegawai bersangkutan meninggal dunia. Sumber utama dana pensiun adalah iuran dari karyawan dan sumbangan Perseroan.

The amount of the pension under the fixed-benefit pension program is based on length of service, the highest salary at the time of retirement and can be shifted to an employee’s dependents in case of death. The primary source of funding for such pensions is worker contributions and contributions from the Company.


109

Program pensiun iuran pasti

Fixed-contribution pension program

Program pensiun iuran pasti dilaksanakan untuk para pegawai yang direkrut dan diangkat pada atau setelah bulan Juli 2009. Pada program ini pegawai mempunyai pilihan kepesertaan pada beberapa yayasan pengelola dana pensiun yang diakui dan direkomendasikan dalam program ini.

The fixed-contribution pension program has been implemented for employees that were recruited and entered service on or after July 2009. Under this program, employees have a choice of participating in several pension-fund management foundations authorized and recommended under the program.

Iuran Pensiun diberikan dari dua sumber yaitu: 1. Iuran Pemberi Kerja (IPK) sebesar 10 s.d 11% dari PhDP Pegawai

Pension contributions come from two sources: 1. Employer Contributions (IPK) amounting from 10 to 11% of an employee’s Basic Retirement Income (PhDP). 2. Employee Contributions amounting to 6% of an employee’s PhDP.

2.

110

Iuran Pegawai sebesar 6% dari PhDP Pegawai

Dana pensiun yang diterima, kelak diberikan setiap bulan melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

Pension funds are received and later awarded every month via the Employer Pension Fund (DPPK).

Koperasi

Cooperatives

Sebagai bagian dari upaya memberikan kesejahteraan kepada pegawai, PLN mendukung pendirian Koperasi Pegawai Perusahaan Kantor Pusat (KP PLN). Jenis usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi Karyawan Perusahaan antara lain: t Menerima simpanan dari anggota. t Melakukan perdagangan barang dan jasa. t Melakukan usaha simpan pinjam. t Menyediakan barang-barang kebutuhan anggota. t Melakukan usaha lainnya, seperti penyediaan alat tulis kantor dan alat-alat yang berhubungan dengan Perusahaan. t Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian.

As part of the consideration given to employees, PLN has supported the establishment of the head office employee cooperatives (KP PLN). The types of enterprise fostered by the Employee Cooperative include: t "DDFQUJOHTBWJOHTEFQPTJUTGSPNNFNCFST t PGGFSJOHHPPETBOETFSWJDFT t .BLJOHMPBOT t .BLJOHBWBJMBCMFOFFEFEHPPETUPNFNCFST t $POEVDUJOHPUIFSCVTJOFTTFT TVDIBTTUBUJPOFSZBOEPóDFTVQQMJFT and other items connected to the business of the Company. t *ODSFBTJOHNFNCFSLOPXMFEHFBCPVUDPPQFSBUJWFT

Program penghargaan terhadap pegawai

Employee Recognition Programs

Selain program-program tersebut, Perseroan menyelenggarakan program pemberian penghargaan kepada pegawai sebagai salah satu bentuk pembinaan terhadap pegawai. Penghargaan kepada pegawai tersebut terdiri dari:

Under these programs, as one part of staff development, the Company fosters gift programs recognizing employees. Recognition given to employees includes:

Penghargaan Prestasi

Recognition of achievement

Penghargaan yang diberikan kepada pegawai atau sekelompok pegawai yang dipandang telah memberikan prestasi yang luar biasa seperti menemukan formula-formula kerja baru yang ternyata sangat efisien dan bermanfaat secara signifikan bagi Perusahaan.

This recognition is given to employees or to groups of employees for outstanding achievements, such as creating a new work process that is extremely efficient and beneficial in a significant manner for the Company.

Penghargaan Pengabdian

Devoted service

Penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas dasar lamanya masa kerja secara terus-menerus selama 16, 24, 32 dan 40 tahun.

This recognition is given to employees with a long service record at the 16th, 24th, 32nd and 40th years of employment.

Penghargaan Purnakarya

Retirement recognition

Penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang telah memasuki masa usia pensiun normal.

This recognition is given to employees when reaching normal retirement age.




PENINGKATAN BUDAYA UNGGUL

ENHANCEMENT OF EXCELLENCE CULTURE

Sesuai dengan penerapan strategi transformasi soft skill yang terkait dengan budaya kerja yang berorientasi kinerja tinggi, bersinergi dan terarah. PLN terus bergerak ke arah manajemen kinerja yang kuat, melaksanakan pendelegasian wewenang dengan tepat dan bijaksana serta berupaya memberdayakan unit-unit terkait. Hal ini dilakukan melalui pembentukan dan peningkatan Budaya Unggul yang merupakan bagian dari upaya memotivasi pegawai agar senantiasa berkinerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi Perseroan.

In accordance with a strategy of transforming soft skills in connection with developing a high-performance, synergistic and well-ordered oriented work culture, PLN has been moving in the direction of high-performance management, developing the delegation of authority with policies together with the empowerment of related units. This has been done through forming a culture of increasing excellence to motivate employees to continuously perform and make the best-possible contributions to the Company.

Program pembentukan dan peningkatan budaya unggul yang dilakukan pada tahun 2012, mencakup: t Sosialisasi dan Implementasi sistem penghargaan dan sanksi yang dilakukan secara transparan dan terukur. t Peningkatan kualitas implementasi Kompetensi Berbasis Kinerja di seluruh unit kerja PLN untuk mempercepat pembentukan budaya berbasis kinerja. t Melakukan Penilaian KPI pada setiap semester, menggunakan KPI yang ditetapkan sebelumnya, sebagai acuan pemberian penghargaan dan pengembangan karyawan. t Pembinaan mental dan spiritual pegawai serta internalisasi Nilai-nilai Budaya Korporat sebagaimana tertera pada buku Kode Etik Perseroan dan Manual GCG yang telah diperbaharui.

The program of developing and fostering a culture of excellence that was implemented in 2012 covered, among other things: t 5IFTPDJBMJ[BUJPOBOEJNQMFNFOUBUJPOPGBTZTUFNPGBQQSBJTBMT and sanctions that was transparent and measurable. t *NQSPWFNFOUPGQFSGPSNBODFCBTFENBOBHFNFOUTZTUFNUP hasten the formation of a performance-based culture. t

t

1FSGPSNJOH ,1* BQQSBJTBM FWFSZ TFNFTUFS VTJOH B QSF established reference for appraisal administration and employee development. %FWFMPQJOH UIF FNQMPZFFT NFOUBM BOE TQJSJUVBM HSPXUI CZ socializing the values of corporate excellence through a printed Corporate Code of Ethics and revised GCG Manual.


111

N KESELAMATAN DA KESEHATAN KERJA (K3) FETY OCCUPATIONALTSHA AND HEAL

112


KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

WORK SAFETY AND HEALTH

Kami menunjukkan komitmen untuk melaksanakan kegiatan operasional yang bebas kecelakaan kerja dengan meningkatkan kualitas penerapan standar operasional K3 yang terakreditasi, melengkapi perlengkapan keselamatan kerja, meningkatkan kompetensi dan kesadaran pegawai akan pentingnya K3 dan mensosialisasikan kondisi kerja yang sehat dan aman tanpa insiden kecelakaan kerja

We are demonstrating a commitment to carry out occupational accident-free operations by improving the implementation of accredited Occupational Safety and Health (K3) operational standards, acquiring complete safety equipment, increasing the employee competency and awareness of the importance of K3 and promoting occupational accident-free, healthy and safe working conditions. 2012 SUSTAINABILITY REPORT PT PLN (Persero)

113

114

Pengelolaan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PLN dilakukan sebagai salah satu upaya menjaga kesuksesan pengelolaan operasional perusahaan. Keberhasilan pengelolaan aspek K3 yang ditunjukkan dengan tidak adanya kejadian kecelakaan (zero accident) membuat tidak ada jam kerja dan hari kerja yang hilang, sehingga kegiatan perusahaan berjalan dengan semakin efisien. Hal ini akan meningkatkan produktivitas kerja dan pada akhirnya lebih menjamin keberlangsungan usaha. Disamping itu, keberhasilan mencatatkan zero accident akan membuat reputasi Perseroan, kenyamanan kerja juga meningkat, sehingga secara keseluruhan akan memudahkan Perseroan dalam mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan lain.

The management of Occupational Safety and Health (K3) aspects in PLN is carried out as an effort to maintain the company’s success in operational management. The successful management of K3 aspects as indicated by the absence of accidence (zero accident) resulted in the absence of lost working hours and working days, so the activities of the company run more efficiently. This will increase productivity and ultimately better ensure business continuity. In addition, the success of zero accident record would make the Company’s reputation and comfort in working condition be improved. Thus this will in overall facilitate the Company in obtaining the support of other stakeholders.

Oleh karena itu, PLN mengelola aspek K3 secara terencana sesuai standar internasional yang terakreditasi dan menetapkan target zero accident di seluruh wilayah kerja yang meliputi pembangkitan, stasiun transmisi, distribusi dan gardu induk.

Due to this end, PLN manages K3 aspects according to plan and international standards and set a target of zero accident in all areas of work, which includes the generation, transmission stations, and distribution substations.

Tujuan dari pengelolaan aspek K3 adalah agar setiap proses kerja di lingkungan PLN memberikan rasa aman bagi seluruh pegawai dan semua pihak yang terlibat, baik pada saat sebelum, saat memulai, maupun saat selesai proses operasional di perusahaan. Kebijakan PLN dalam mengelola keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tercantum dalam SK Direksi PT PLN (Persero) No. 134.K/DIR/2007 tentang Kebijakan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3), sebagai berikut: t Mencegah pencemaran lingkungan dan degradasi keanekaragaman hayati; serta melindungi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di sekitar wilayah kerja perusahaan; t Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuanketentuan lain dengan mengontrol risiko keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, serta mengendalikan aspek dan dampak penting lingkungan setiap kegiatan, proses dan produk dari berbagai unit kerja dan anak perusahaan; t Mendokumentasikan, mengimplementasikan, memelihara dan mengkaji ulang secara periodik kebijakan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini sehingga senantiasa relevan, sesuai dan menjadi pedoman dasar bagi manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan secara spesifik di setiap unit kerja dan anak perusahaan; t Menjadikan kebijakan ini sebagai landasan untuk penetapan dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja; t Mendorong setiap unit kerja dan anak perusahaan, agar terusmenerus melakukan perbaikan kinerja sistem manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja; t Menyediakan dan memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan memelihara kebijakan LK3 ini sehingga setiap unit kerja, anak perusahaan, dan para mitra kerja dapat menerapkan kebijakan ini secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi lingkungan setempat;

The purpose of the management of K3 aspect is for every occupational process at PLN environment to provide a feeling of safety for all employees and all related parties, before, during and after all company operations. PLN’s policy on Occupational Environment, Safety and Health is stipulated in the PLN Board of Directors Decision No. 134.K/DIR/2007 on Occupational Environment, Safety and Health policy (LK3). The Company’s commitment to the K3 policies consists of the following: t    Prevent environmental pollution and bio diversity degradation, and protect the Safety and Health of employees in the company’s workplaces. t    Comply with the laws and other regulations by controlling risks involving employee Occupational Environment, Safety and Health, as well as important environmental impacts and aspects in all activities processes and products in all of the various business units and the subsidiaries. t    Periodically document, implement, maintain and review Environmental Safety and Health policies to ensure they are relevant, appropriate and serve as the basic guidelines for the management of occupational environment, Safety and Health that applies specifically to each business unit and subsidiary.


t   

t   

t   

Make this policy as a basis for determining and evaluating the achievements of goals and objectives of environmental, Safety and Health management. Encourage each business unit and subsidiary to continue to improve performance of the environmental, Safety and Health management system. Provide and facilitate the provision of natural resources needed to implement and maintain the LK3 policies so that each business unit, subsidiary and work partners can implement these policies in stages by taking into account the abilities of the company and the local environmental conditions.



t

.FOKBEJLBO QFOHFMPMBBO MJOHLVOHBO IJEVQ EBO QFSMJOEVOHBO keselamatan dan kesehatan kerja sebagai sikap dan perilaku setiap lini manajemen dan individu karyawan perusahaan;

t   

t

Mendorong pengembangan masyarakat di sekitar unitunit kerja dan anak perusahaan sebagai upaya menjadikan perusahaan sebagai bagian yang integral dengan masyarakat sekitarnya; Menjamin kebijakan ini senantiasa tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas.

t   

t

t   

Ensure the attitude and behavior of each management body and all Company employees are in line with the policies on environmental protection and Occupational Environment, Safety and Health policies. Encourage the development of the public in the business sectors and subsidiaries as an effort to make the company an integral part of the surrounding communities. Ensure these policies are always available for related parties and the wider public.

PLN menerapkan kebijakan pengelolaan K3 melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja & Kesehatan Kerja (SMK3) yang dilengkapi dengan sertifikasi OHSAS 18001 serta penerapan ISO 14001. PLN menerapkan target dicapainya zero-accident pada setiap periode operasional dalam pelaksanaan K3 sebagai acuan bagi seluruh unit bisnis untuk dipenuhi dan dijadikan sebagai pedoman target pelaksanaan kegiatan K3. Kebijakan dan standar mengenai K3 yang serupa juga dipersyaratkan kepada kontraktor dan subkontraktor pelaksana pekerjaan konstruksi maupun pemeliharaan pembangkit, jaringan transmisi maupun distribusi PLN. (EU16)

PLN applies the K3 management policies through the application of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3), which carries the OHSAS 18001 and ISO 14001 certifications. In applying and managing K3, PLN has basically established a series of policies, as stated above. PLN applies a zero-accident target during every operational period, implementing K3 as a reference for all business units to serve as target guidelines in implementing K3 activities. The K3 policies and standards are compulsory to contractors and subcontractors carrying out construction or maintenance on PLN’s generators, or transmission line or distributions networks. (EU16)

KOMITE KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

ELECTRICAL POWER SAFETY COMMITTEE

Agar dapat mengelola K3 di seluruh Unit Bisnis dan Anak Perusahaan, PLN membentuk Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk mengkoordinasikan kegiatan dan program terkait K3, melalui SK Direksi No. 570.K/DIR/2010, yang kemudian diperbarui melalui SK Direksi No. 017.K/DIR/2011 dan mengubah nama menjadi Komite Keselamatan Ketenagalistrikan.

In order to manage K3 in all PLN’s business units, PLN formed the Occupational Safety and Health Committee to coordinate the activities and programs related to K3. It was established through Letter of Association No. 570.K/DIR/2010, which later was updated with Letter of Association No. 017.K/DIR/2011 thus changing the name of the committee to the Electrical Power Safety Committee.

Ketentuan mengenai fungsi dan kedudukan Komite Keselamatan Ketenagalistrikan serta tugas yang menjadi tanggung jawabnya, ditegaskan pula dalam pasal Perjanjian Kerja Bersama. (LA9)

Provisions regarding the functions and structure of the Electrical Power Safety Committee and the tasks that it is responsible for, is also affirmed in the Cooperation Agreement article, which is an agreement between the Company and its employees. (LA9)

Susunan keanggotaan Komite Keselamatan Ketenagalistrikan terdiri atas Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum, Kepala Divisi Umum dan Manajemen Kantor Pusat serta 7 anggota pelaksana. (LA6)

The structure of the Electrical Power Safety Committee Membership consists of the Director of Human Resources, the Head of the General Division and Central office Management and seven executive members. (LA6)

Adapun tugas Komite Keselamatan Ketenagalistrikan sebagai berikut: t Membahas/mendiskusikan setiap permasalahan keselamatan ketenagalistrikan meliputi kegiatan perlindungan, pencegahan dan penyelesaian terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan dan atau penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, agar dapat dicapai tingkat keselamatan ketenagalistrikan yang tinggi pada setiap pelaksanaan pekerjaan. Hasil dari pembahasan/diskusi disampaikan kepada pimpinan unit perseroan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam kegiatan keselamatan ketenagalistrikan;

The tasks of the Electrical Power Safety Commission are as follows: •    Discuss every electrical power safety issue, covering protection, prevention and resolution of the possibility of an accident or ailment related to work, to achieve a high level of safety every time work is carried out. The results of the discussion should be relayed to the Company’s unit leader as a reference for decision making in electrical power safety activities;


115

t

Mengadakan investigasi kasus keselamatan ketenagalistrikan yang meliputi keselamatan instalasi, keselamatan kerja dan keselamatan masyarakat umum; Memberikan penilaian kinerja, keselamatan ketenagalistrikan yang meliputi standardisasi, sertifikasi, keselamatan instalasi, keselamatan kerja dan keselamatan masyarakat umum; Melakukan evaluasi atas pelaksanaan keselamatan ketenagalistrikan yang meliputi keselamatan instalasi, keselamatan kerja dan keselamatan masyarakat umum di unitunit PT PLN (Persero); Membuat laporan pelaksanaan investigasi keselamatan ketenagalistrikan yang meliputi keselamatan instalasi, keselamatan kerja dan keselamatan masyarakat umum di unitunit PT PLN (Persero).

•    Conduct investigations into electrical power safety cases covering installation safety, occupational safety and the safety of the general public; •    Provide performance assessments on electrical power safety covering standardization, certification, installation safety, occupational safety and the safety of the general public; •    Carry out evaluations on the implementation of electrical power safety policies covering installation safety, occupational safety and the safety of the general public at PLN’s Units;

PLN secara rutin melaksanakan pertemuan safety committee baik dengan unit-unit bisnis terkait maupun dengan mitra kerja/ kontraktor pembangunan atau perawatan pembangkit/gardu induk. Pertemuan rutin bertujuan mengingatkan semua pihak agar tetap melaksanakan segala ketentuan yang berkaitan dengan keselamatan ketenagalistrikan.

PLN routinely carries out safety committee meetings with related business units as well as with business or power plant/ substation construction or maintenance contractor partners. These periodic meetings aim to remind all parties to continue to implement all provisions related to electrical power safety.

KEGIATAN UTAMA DI TAHUN 2012

MAJOR ACTIVITIES IN 2012

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan Keselamatan Ketenagalistrikan, maka perlu diperhatikan kualitasnya secara terusmenerus. Dengan wilayah operasional PLN di seluruh Indonesia, maka kegiatan atau langkah-langkah strategis berkaitan dengan Keselamatan Ketenagalistrikan diselenggarakan secara rutin dan menyeluruh, terutama dalam aspek pelatihan, penyediaan peralatan APAR dan penetapan kebijakan. Kegiatan berhubungan dengan K3 pada 2012, antara lain: t Peningkatan kompetensi organisasi dan sumber daya manusia berbasis K3 yang sesuai dengan standardisasi atau sertifikasi akreditasi pengamanan dan keselamatan kerja pembangkitan maupun gardu induk dan transmisi. Tujuannya adalah memotivasi

The efforts to make the Electrical Power Safety implementation successful requires continuous quality assurance. Given the vastness of PLN’s operational regions throughout Indonesia, strategic steps or activities related to Electrical Power Safety are carried out regularly and thoroughly, especially training, provision of APAR equipment and policy making. Activities related to K3 in 2012 included:

t

t

t

116


•    Make reports on the implementation of Electrical Power Safety investigations covering installation safety, occupational safety and the safety of the general public at PLN’s units.

•    Increasing the competency of organizational and human resources competency based on K3, which is in accordance with the standardization or certification or accreditation of security and safety of power generators as well as substations and transmission stations; the goal is to motivate employees



pegawai dalam semua jenjang manajerial (dimulai dari lini manajemen) untuk menumbuhkan perhatian dan perilaku yang mendahulukan aspek keselamatan dan kesehatan kerja; (LA8) Peningkatan kelaikan peralatan pemeliharaan dan peralatan pemadam kebakaran (APAR), dengan standarisasi atau sertifikasi peralatan, yang bertujuan untuk menjamin keamanan peralatan yang digunakan, bersifat reliable serta memenuhi kaidah keselamatan dan kesehatan kerja. Semua unit bisnis telah tersertifikasi dan memiliki prosedur standar keahlian terkait K3 yang terakreditasi; peralatan APAR yang memadai dan personel yang terlatih di bidang K3. Memasukkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam prakualifikasi calon kontraktor pelaksana pembangunan unit pembangkit maupun kontraktor perawatan pembangkit dengan tujuan mengetahui dan memastikan kinerja kontraktor/ mitra kerja pada perseroan dalam penerapan SMK3; Melibatkan pekerja kontraktor pembangunan pembangkit, transmisi, distribusi dan pemeliharaan ketenagalistrikan dalam latihan K3 yang diselenggarakan PLN. (EU18).

of all managerial levels (starting with the line management), to foster care and behavior that prioritizes Occupational Environment, Safety and Health aspects; (LA8) •    Improve maintenance equipment and fire fighting equipment (APAR) in accordance with equipment standardization or certification; the point of which is to guarantee that the equipment is safe and reliable to use, and meets occupation Safety and Health regulations. All business units have been certified and incorporate expert standard procedures with K3 accreditation; adequate APAR equipment and personnel trained in K3; •    Incorporate aspects of Occupational Environment, Safety and Health aspects during the prequalification stage for prospective power plant construction or power plant maintenance contractors in order to ensure the performance of contractors/partners in applying SMK3; •    Involve power plant, transmission and distribution construction or electrical power maintenance contractors in K3 training provided by PLN. (EU18)

Sebagai persiapan menghadapi penanggulangan kecelakaan, kebakaran maupun bencana, PLN melaksanakan kegiatan lain berupa pelatihan bersama di bidang penanggulangan kebakaran dan K3 yang diselenggarakan secara periodik. (EU23) PLN juga menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan perwakilan unit bisnis dengan tujuan untuk membagi pengalaman dan pengetahuan serta meningkatkan kesiapan penanggulangan kecelakaan, kebakaran maupun bencana. (LA8)

As preparation for prevention of accidents fires as well as disasters, PLN implements other activities including joint training in the field of fire prevention and K3, which are held periodically. (EU23) There is also a meeting that involves the delegates/representatives of business units that are aimed at sharing experience and knowledge to improve accident, fire and disaster prevention readiness. (LA8)

Mengingat operasional PLN dalam proses transmisi dan distribusi yang melewati area publik, maka Perseroan menganggarkan dan melaksanakan kegiatan yang bersifat edukasi dan himbauan kepada masyarakat akan perlunya menjaga keselamatan dan keamanan jaringan serta memberi peringatan mengenai tingkat bahaya yang akan dialami apabila melakukan aktifitas yang dekat dengan instalasi listrik.

Bearing in mind PLN’s transmission and distribution operations which pass public areas, the Company allocates budget for and holds educational and campaign activities for the public about the necessity to keep the network safety and security and reminds the public about the potential hazard that may occur from activities near electricity installation.

t

t

t


117

STATISTIK KINERJA K-3 TAHUN 2012

K3 PERFORMANCE STATISTICS 2012

Meski telah ada ketetapan tentang prosedur kerja yang sangat memperhatikan keselamatan pegawai dan lingkungan, namun kemungkinan terjadinya kecelakaan tetap ada, mengingat kegiatan pembangkitan dan transmisi dan distribusi tenaga listrik berlangsung di lahan terbuka maupun area publik.

Although there are provisions and occupational procedures that are greatly concerned with the safety of employees and the environment, there is still the possibility of accidents occurring, considering the electricity generation, distribution and transmission activities that take place in the external field and public areas.

Pada tahun 2012 telah terjadi total 70 kali kecelakaan, baik berupa kecelakaan kerja, kecelakaan instalasi, kecelakaan masyarakat umum dan kecelakaan dinas. (LA7, EU25)

In 2012, some accidents occurred, including workplace accidents, installation accidents, accidents involving the general public, as follows. (LA7, EU25)

No.

Unit PLN PLN Unit

I

KECELAKAAN MASYARAKAT UMUM PUBLIC ACCIDENT

1.

PLN Distribusi Bali PLN Bali Distribution

2.

Tanggal Kejadian Date of accident

Area Bali Selatan/Rayon Tabanan South Area Bali/Rayon Tabanan

2 Maret 2012 2 March 2012

Area Bali Selatan/Rayon Denpasar South Area Bali/Rayon Denpasar

22 November 2012

Keterangan Korban Condition of Victims

Tewas dan luka berat Died and severely wounded Luka bakar "URNVICTIM

3.

PLN P3B Jawa Bali Transmission and Center for Load Dispatching of Java Bali

Grati

4.

PLN Distribusi Jawa Timur PLN East Java Distribution

APJ Surabaya Utara

14 September 2012

Tewas Died

Area Pamekasan

31 Mei 2012 31 May 2012

Tewas Died

APP Jakarta Selatan South Jakarta Area

25 April 2012

Tidak ada keterangan No remarks

APP Bali, GI sanur Bali Area/GI Sanur

20 September 2012

Cacat tetap Cacat tetap

5. II

KECELAKAAN INSTALASI INSTALLATION ACCIDENT

1.

PLN P3B Jawa Bali Transmission and Center for Load Dispatching of Java Bali

Tewas Died

2.

PLN Distribusi Jawa Tengah PLN Central Java Distribution

APD Semarang / GI Sipayung Semarang Area/GI Sipayung

17 Februari 2012 17 February 2012

Luka bakar "URNVICTIM

3.

PLN Wilayah Papua PLN Papua Region

Sektor Pembangkitan Jayapura Jayapura Power Plant Sector

25 Juni 2012 25 June 2012


4

PLN Wilayah Riau dan Kep. Riau PLN Riau and Riau Island Region

PLN Wilayah Riau PLN Riau Region

19 Juni 2012 19 June 2012

Tidak ada korban

5.

PLN Wilayah Kalselteng PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region

Sektor Barito/PLTD Panangkalan Barito Sector/Panangkalan Diesel Power Plant

5 Maret 2012 5 March 2012

Sektor Barito/PLTD Trisakti Barito Sector/Trisakti Diesel Power Plant

1 September 2012

Area Sanggau PLTD Nanga Ella Sanggau Area, Ella Diesel Power Plant

2 Mei 2012 2 May 2012

.OVICTIMS

6 Juli 2012 6 July 2012

.OVICTIMS

6 Oktober 2012 6 October 2012

.OVICTIMS

6.

118

Lokasi Location

7.

PLN Wilayah Kalbar PLN West Kalimantan Region

8.

UIP Kitring Kalimantan UIP Kitring Kalimantan

9.

PLN P3B Sumatera Transmission and Center for Load Dispatching of Sumatera

GI Perbaungan


.OVICTIMS

Tidak ada korban .OVICTIMS

Tidak ada korban .OVICTIMS

Tidak ada korban Tidak ada korban Tidak ada korban


No.

10.

Unit PLN PLN Unit

PLN Wilayah Sulselrabar PLN South Sulawesi, South-East Sulawesi and West Sulawesi Region

11.


Keterangan Korban Condition of Victims

Lokasi Location

Tanggal Kejadian Date of accident

PLTD Tello Tello Diesel Power Plant

31 Oktober 2012 31 October 2012

Kebakaran

PLTD Sewa Sewa Diesel Power Plant

7 Desember 2012 7 December 2012

Kebakaran

4 September


5 Juli 2012

Tewas Died

III

KECELAKAAN KERJA OCCUPATIONAL ACCIDENT

1.

PLN Distribusi Jawa Timur PLN East Java Distribution

Area Bojonegoro Bojonegoro Area Area Malang / Rayon Batu Malang Area/Rayon Batu

*ULY

Area Ponorogo Ponorogo Area

Fire

Fire

Kecelakaan Kerja Kecelakaan Kerja

Area Madiun Madiun Area

17 Oktober October

Tewas Died

11 Mei 2012

Tewas Died

2.

PLN Wilayah Papua PLN Papua Region

Sektor Pembangkitan Jayapura Jayapura Power Plant Sector

-AY

3.

PLN Wilayah Babel PLN Bangka Belitung Region

Area Bangka Bangka Area

11 January 2012

4.

PLN P3B Sumatera Transmission and Center for Load Dispatching of Sumatera

UPT Padang Padang Unit

4 September 2012

Tewas Died

5.

PLN Wilayah Sumatera Utara PLN North Sumatera Region

Area Pematang Siantar / Ranting Sidamantik Pematang Siantar Area/Ranting Sidamantik

Desember 2012 December 2012


Area Rantau Parapat Rantau Parapat Area

8 Desember 2012 8 December 2012

Tewas Died

31 Januari 2012


Untuk meminimalisasi kejadian kecelakaan kerja di masa mendatang, PLN melaksanakan berbagai kegiatan meliputi: (LA7) t Sosialisasi tentang pelaksanaan K3 di unit-unit bisnis untuk mengurangi kecelakaan kerja/kecelakaan dinas; t Melakukan analisis terhadap setiap terjadinya kecelakaan kerja/ kecelakaan dinas untuk menghindari kecelakaan serupa di kemudian hari; t Melaksanakan pembinaan terhadap unit–unit bisnis melalui nilai pengurang bobot kinerja (KPI) K2 dan K3 apabila tidak memenuhi target.

In order to minimize the occupational accidents rate in the future, the Company implements several activities, including: (LA7) •    Raising awareness about K3 implementation among the business units to reduce occupational accidents/ agency accidents. •    Carry out analysis of every occupational/agency accident that occurs to prevent such accidents from happening again.

Pada tahun pelaporan, PLN melakukan berbagai kegiatan guna meningkatkan kesadaran seluruh pegawai akan pentingnya aspek K3, sebagai bagian dari pelaksanaan road map peningkatan kinerja K3.

During the reported year, PLN carried out various activities to increase the awareness among all employees about the importance of K3 in sustaining the operations of each business unit, as a part of the implementation of the K3 performance improvement road map.

Adapun program yang telah dilaksanakan meliputi : t Melaksanakan sertifikasi dan pemerikasaan ketaatan serta kelengkapan prosedur tetap (protap) mengenai SMK3 di sejumlah unit bisnis; t Menyusun dan menerapkan prosedur kerja upaya penyelamatan diri untuk setiap pekerjaan berisiko kecelakaan kerja;

The said programs include: •    Implementing SMK3 certification in several units.

•    Establish and implement guidelines for PLN units through (KPI) K2 and K3 in case targets are not reached.

•    Develop and implement a self-rescue occupation procedure for every accident-prone job.


119

t t

Menyempurnakan prosedur tetap dan melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran; Menyusun dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang K3 dan K2 di lingkungan PT PLN (Persero) yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) Pusdiklat.

•    Develop standard procedures for preventing fire. •    Develop and implement K3 and K2 education and field training programs in all PT PLN environments, which were implemented by the PT PLN (Persero) Education and Training Center.

KESEHATAN KERJA

OCCUPATIONAL HEALTH

Sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, PLN juga memperhatikan kesehatan para pegawai maupun keluarga mereka yang dilakukan dengan cara memberikan pendidikan, pelatihan, konseling, pencegahan dan pengontrolan terhadap risiko terjangkitnya berbagai penyakit serius maupun penyakit menular, seperti demam berdarah, malaria dan sebagainya.

PLN also pays attention to the health of its employees as well as their families, by providing education, training, counseling, prevention and control of the risk of the spread of various serious illnesses and infectious diseases, such as dengue fever, malaria and others.

Kegiatan terkait kesehatan kerja yang dilakukan meliputi: (LA8) Melaksanakan penyuluhan/ceramah tentang kesehatan kerja kepada seluruh pegawai baik di PLN Pusat maupun di Unit PLN; Memeriksa kesehatan pegawai secara berkala terutama bagi karyawan yang bekerja pada daerah yang berisiko terhadap kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Melaksanakan kegiatan Spiritual, Budaya, dan Olahraga di lingkungan Perseroan sesuai dengan jadwal kegiatan untuk menunjang kesehatan dan produktivitas.

The following are the activities related to occupational health that have been carried out: (LA8) •    Holding counseling and lectures about occupational health for all employees at PLN’s Head office as well as PLN’s Unit offices. •    Checking employee health on a regular basis for employees who work in areas with health risks in accordance with the prevailing regulations. •    Hold spiritual, cultural and sports activities in the Company’s environment in line with the activity schedules to support health and productivity.

PLN membagi pengelolaan kegiatan kesehatan kerja menjadi 2 (dua) kelompok besar, yakni (i) kesehatan kerja yang bersifat medis dan (ii) kesehatan kerja yang bersifat kesehatan lingkungan kerja. Kesehatan kerja yang bersifat medis dilaksanakan dengan pola kerja sama dengan berbagai Rumah Sakit milik pemerintah di dekat lokasi unit bisnis. Kegiatannya antara lain pemeriksaan kesehatan berkala karyawan sesuai ketentuan (UU No. 1 Tahun 1970) dan tertuang pada butir PKB, penyuluhan/ceramah kesehatan untuk karyawan dan keluarga karyawan dan lain-lain. (SO10, LA9)

PLN divides the management of Occupational Environment, Safety and Health into two major groups, namely (i) medical occupational health and (ii) occupational health related to the working environment. Medical occupational health is carried out in cooperation with various state hospitals in the vicinity of PLN’s business units. The activities include, among others, regular medical check-ups in accordance with provisions (Law No. 1 of 1970) and those contained in PKB, also health seminars/ lectures for employees and their families, and others. (SO10, LA9)

Pengelolaan kesehatan kerja yang bersifat kesehatan lingkungan kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja K3 dan Lingkungan di masing-masing unit bisnis antara lain: pengukuran kebisingan, pencahayaan, polusi debu, tingkat emisi, dan lain-lain.

The management of occupational health related to the working environment carried out by the Environment and K3 working units in the respective business units, include the measurement of noise, lighting, dust pollution and emission levels, etc.

PENGHARGAAN

AWARDS

Atas usaha/kinerja dalam pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja sepanjang tahun 2012 di lingkungan PT PLN (Persero), terdapat beberapa unit bisnis yang menerima penghargaan atau prestasi terkait K3 berupa penghargaan kecelakaan nihil, seperti terlihat pada tabel berikut: (2.10)

For efforts and performance in Occupational Safety and Health management at PLN environment throughout 2012, various business units received awards or achievements related to K3 in the form of zero accident awards, with details in the table below: (2.10)

t t

t

Unit-unit yang Sudah SMK3 Unit with Occupational Health & Safety Management Systems No.

120

Unit

1

PLN Wilayah Sumatera Utara PLN North Sumatera Region

2

PLN Unit Induk Proyek Interkoneksi Jawa Sumatera PLN Java Sumatera Interconnection Head Unit Project

3

PLN Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan (PURHARLIS) PLN Electricity Cogeneration



No.


Unit

4

PLN Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) PLN Education and Training

5

PLN Wilayah Sumatera Utara, Area Medan PLN North Sumatera Region, Medan Area

6

PLN Wilayah Sumatera Utara, Area Lubuk Pakam PLN North Sumatera Region, Lubuk Pakam Area

7

PLN Wilayah Sumatera Utara, Area Pematang Siantar PLN North Sumatera Region, Pematang Siantar Area

8

PLN Wilayah Sumatera Utara, Area Sibolga PLN North Sumatera Region, Sibolga Area

9

PLN P3B Jawa Bali, APP Jakarta Selatan Java Bali Transmission and Center for Load Dispatching, South Jakarta Area

10

PLN P3B Jawa Bali, APP Bandung Barat Java Bali Transmission and Center for Load Dispatching, West Bandung Area

11

PLN P3B Jawa Bali, APP Cirebon Java Bali Transmission and Center for Load Dispatching, Cirebon Area

12

PLN P3B Jawa Bali, APP Surakarta Java Bali Transmission and Center for Load Dispatching, Surakarta Area

13

PLN P3B Jawa Bali, APP Yogyakarta Java Bali Transmission and Center for Load Dispatching, Yogyakarta Area

14

PLN P3B Jawa Bali, APP Malang Java Bali Transmission and Center for Load Dispatching, Malang Area

15

PLN P3B Jawa Bali, APP Surabaya Java Bali Transmission and Center for Load Dispatching, Surabaya Area

16

PLN P3B Jawa Bali, APP Bogor Java Bali Transmission and Center for Load Dispatching, Bogor Area

17

PLN P3B Jawa Bali, APP Bali Java Bali Transmission and Center for Load Dispatching, Bali Area

18

PLN DISJAYA, Area Tanjung Priok PLN Jakarta Raya Distribution, Tanjung Priok Area

19

PLN P3B Sumatera, UPT Bengkulu Sumatera Transmission and Center for Load Dispatching, Bengkulu Technical Implementing Unit

20

PLN P3B Sumatera, UPT Medan Sumatera Transmission and Center for Load Dispatching, Medan Technical Implementing Unit

21

PLN P3B Sumatera, UPT Padang Sumatera Transmission and Center for Load Dispatching, Padang Technical Implementing Unit

22

PLN P3B Sumatera, UPT Tanjung Karang Sumatera Transmission and Center for Load Dispatching, Tanjung Karang Technical Implementing Unit

23

PLN P3B Sumatera, UPT Palembang Sumatera Transmission and Center for Load Dispatching, Palembang Technical Implementing Unit

24

PLN Wilayah Kalimantan Barat, Area Sanggau PLN West Kalimantan Region, Sanggau Area

25

PLN Wilayah Sulselrabar, Area Pinrang PLN South Sulawesi, South-East Sulawesi and West Sulawesi Region, Pinrang Area

26

PLN Wilayah Sulselrabar, Area Sektor Tello PLN South Sulawesi, South-East Sulawesi and West Sulawesi Region, Sektor Tello Area

27

PLN Wilayah Kalselteng, Area Palangkaraya, PLTD Kahayan Baru PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region, Palangkaraya Area, Kahayan Baru Diesel Power Plant

28

PLN Wilayah Kalselteng, Area Kotabaru, PLTD Kotabaru PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region, Kotabaru Area, Kotabaru Diesel Power Plant

29

PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat, Area Mataram PLN West Nusa Tenggara Region, Mataram Area

30

PLN DISJATIM, API Surabaya Selatan PLN East Java Distribution, Surabaya Unit

31

PLN Wilayah Sulut Tenggo, Area Manado PLN North Sulawesi, South-east Sulawesi and Gorontalo Region, Manado Area

32

PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur, Area Kupang PLN East Nusa Tenggara Region, Kupang Area

33

PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara, Sektor Pekanbaru, PLTA Kota Panjang PLN North Sumatera Power Plant, Pekanbaru Sector, Kota Panjang Hydro Power Plant

34

PLN Pembangkitan Lontar, Sektor Labuan PLN Lontar Power Plant, Labuan Sector

35

PLN Distribusi Bali, Area Bali Selatan PLN Bali Distribution, South Bali Area

36

PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Sektor Pembangkitan Maluku PLN Maluku and North Maluku Region, Maluku Power Plant Sector

37

PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Sektor Pembangkitan Maluku, PLTD Poka PLN Maluku and North Maluku Region, Maluku Power Plant Sector, Poka Diesel Power Plant

38

PLN Wilayah Maluku Dan Maluku Utara, Sektor Pembangkitan Maluku, PLTD Ternate PLN Maluku and North Maluku Region, Maluku Power Plant Sector, Ternate Diesel Power Plant

39

PLN Wilayah Maluku Dan Maluku Utara, Sektor Pembangkitan Maluku, PLTD Hative PLN Maluku and North Maluku Region, Maluku Power Plant Sector, Hative Diesel Power Plant

40

PLN DISJATENG & DIY, Area Surakarta PLN Central Java and Yogyakarta Distribution, Surakarta Area

41

PLN Unit Pembangkitan Jawa Bali, Sektor Pembangkit Cilegon PLN Java Bali Power Plant Unit, Cilegon Power Plant Sector

42

PLN PUSDIKLAT, UDIKLAT Bogor PLN Education and Training, Bogor Unit


121

NG PROGRAM TANGGU JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

L CORPORATE SOCOIA R GRAM RESPONSIBILITY P

122


PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM

Kami menjalankan program tanggung jawab sosial dengan komitmen penuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui pelaksanaan Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau disebut juga Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dikelola dengan transparan, akuntabel serta terencana dengan baik

We conduct corporate social responsibility program by committing fully to the improvement of the surrounding community through the Environmental Empowerment Participation Program (P3L) and Community Empowerment Program (PPM), or also named the State-Owned Small Businesses Partnership Program (PKBL) which are well planned and managed in transparent and accountable manner 2012 SUSTAINABILITY REPORT PT PLN (Persero)

123

MAKSUD DAN TUJUAN

PURPOSE AND OBJECTIVE

Sesuai dengan Misi Perusahaan, PLN bertekad menerapkan kebijakan triple bottom lines, yang menyelaraskan pengembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta menetapkan keberhasilan penerapan ketiga aspek tersebut sebagai salah satu ukuran keberhasilan operasional perusahaan dalam penilaian key perforamance indicator.

The Company’s mission states that “PLN is committed to produce electricity as a medium to improve quality of life for the public, and to strive to produce electricity as the driving force of economy and to run an environmentally friendly business”. As a consequence, PLN is determined to implement the “triple bottom lines” policy, which aligns the economic, social and environmental aspects as well as setting the success of this as one of the elements in measuring the company’s operational success in the key performance indicator assessment.

Pencapaian keseimbangan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial ini terus dilakukan dengan melibatkan stakeholders, melaksanakan investasi sosial melalui pendalaman hubungan timbal balik dengan masyarakat sekitar, serta bekerjasama dengan berbagai pihak yaitu Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Massa dan lain-lain. Komitmen dari penerapan misi Perseroan dalam bidang CSR (Corporate Social Responsibilities) dimanifestasikan melalui pelaksanaan berbagai program kegiatan strategis yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, dengan tujuan:

The efforts to align the three aspects are taken by involving all stakeholders, investing in society by deepening mutual relationships with the surrounding communities, as well as cooperating with several parties, including the Government, NonGovernmental Organizations (NGOs), Mass Organizations and others, with the aim of:

t

t

t

t t

124

Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat. Mendorong tumbuhnya profesionalitas pengelolaan usaha kecil dan koperasi agar semakin mandiri, tangguh dan berdaya saing. Membina usaha kecil dan koperasi berdasarkan pendekatan aspek pemerataan, kemandirian, profesional, dan etika. Memelihara kelestarian lingkungan hidup, serta membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum serta pemberian bantuan sosial.

t

t t

Creating a harmonious relationship between the Company and public. Spurring the growth of professionalism in the managements of small enterprises and cooperative union management so that they can be more independent, resilient and competitive. Fostering small enterprises and a cooperative approach based on equality, independence, professionalism and ethics. Preserving the environment, and help improve quality of life through infrastructure development in the fields of education, health, public facilities and welfare.

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA

EXECUTIVE BOARD ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Untuk memastikan tercapainya tujuan PLN dalam merealisasikan berbagai program CSR, sesuai dengan Surat Penugasan Nomor.022-1Atg/432/DIR/2012, maka sebagai Ketua Unit PKBL adalah Sekretaris Perusahaan dibawah pengawasan Direktur Keuangan, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

To assure the achievement of PLN’s objectives in realizing the CSR programs, in accordance with Letter of Assignment No. 022-1Atg/432/ DIR/2012, the Company Secretary acts as the PKBL Chairman, under the supervision of the Director of Finance. Thus the organizational structure is as follows:




Direktur Keuangan Selaku Pengawasan Unit PKBL Finance Director as PKBL Unit Supervisor

Ketua Unit PKBL (ex officio Sekretaris Perusahaan) PKBL Unit Chairman (ex officio Corporate Secretary)

Ketua Unit Pelaksana PKBL (ex officio MS CSR) Head of PKBL Executive Biard (ex officio MS CSR)

Ketua Bidang Program (ex officio Asmen Pengembangan dan Pembinaan PKBL) Head of Programs (ex officio PKBL Construction and Development Assistant Manager)

Ketua Bidang Administrasi Keuangan dan Laporan PKBL (ex officio Asmen Administrasi Keuangandan Laporan PKBL) Head of PKBL Financial Administration and Reports (ex officioPKBL Assistant Manager)

BUMN Penyalur/ Lembaga Penyalur BUMN Distributor

Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan LK PKBL (ex officio Manager Bidang Keuangan) (Distribusi/Wilayah) Head of LK PKBL Finance adn Reports (ex officio Financial Manager) (Distribution/Region)

Ketua Sub Bidang Keuangan dan Pelaporan LK PKBL (ex officio Asisten Manager Keuangan Keuangan) (Cabang/APJ) Sub Head of LK PKBL Finance and Reports (ex officio Financial Assistant Manager) (Branch/APJ)

Struktur Organisasi Organization Structure Corporate Social Responsibility (CSR) PT PLN (Persero) SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY

MANAJER SEKTOR/CABANG SECTOR/BRANCH MANAGER

GENERAL MANAGER

MANAJER SENIOR CSR CSR ASSISTANT MANAGER

MANAGER KHA/SDM HUMAN RESOURCES MANAGER/ LAW, COMMUNICATION AND ADMINISTRATION MANAGER

ASMAN CSR CSR ASSISTANT MANAGER

DM KOMUNIKASI, SPV PKBL (PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN) & CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) COMMUNICATION DEPUTI MANAGER, SUPERVISOR OF PKBL AND CSR


125

Adapun uraian ringkas tugas utama, wewenang dan tanggung jawab Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT PLN (Persero), mencakup: t Menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan CSR dengan lingkup kegiatan Community Rlation, Community Services, Community Empowering dan Pelestarian alam. t Menyusun dan melaksanakan program kepedulian sosial perusahaan. t Menyusun dan melaksanakan program kemitraan sosial dan bina UKM dan peningkatan citra perusahaan. t Memastikan tersedianya dan terlaksananya program pelestarian alam termasuk penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance.

The following is a concise description of the main duties, authorities and responsibilities of the Partnership and Community Development Program (PKBL) and PLN: t Prepare and implement community empowerment policies at the company as part of PLN’s Corporate Responsibility Program, in the scope of community relations, Community Services, Community Empowering and nature conservation.

VISI DAN MISI

VISION AND MISSION

Untuk memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan program CSR dan terpenuhinya tugas sebagaimana tertuang dalam penetapan organisasi pelaksana program CSR, Perseroan menetapkan visi dan misi PLN dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab perusahaan sebagai berikut:

To assure the achievement of CSR program objectives and the fulfillment of tasks manifested in the establishment of CSR program executive board organization, the Company sets its vision and mission of executing the CSR program as follows:

Visi

Vision

Terwujudnya keharmonisan hubungan PT PLN (Persero) dengan masyarakat sehingga akan menunjang keberhasilan kegiatan PT PLN (Persero) dalam menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat.

Realizing a harmonious relationship between PLN and the community, which will foster support for PLN’s success in providing electricity to the public.

t t

Prepare and implement a Corporate social responsibility program. Prepare and implement social partnerships and SMEC patronage programs and improve the company’s image. Ensure the availability and implementation of conservation programs and development efforts, including regreening, and company image development in line with the principles of Good Corporate Governance.

Misi

Mission

t

t

t t t

t

Membantu pengembangan kemampuan masyarakat agar dapat berperan dalam pembangunan. Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan jalan Program Community Empowering. Berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan. Berperan aktif dalam mendorong tersedianya tenaga listrik untuk meningkatkan kualitas hidup dengan jalan penggunaan listrik pada siang hari untuk Industri Rumah Tangga dan pengembangan desa mandiri energi. Berperan aktif dalam menjaga kesinambungan lingkungan melalui pelestarian alam.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT PLN (Persero) adalah: t Keputusan Direksi No. 366.K/SK.DIR/2007 tentang SOP PKBL PT PLN (Persero) t Peraturan Menteri BUMN No. 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

126

t


t t t

t

Assist the development of the public’s ability to participate in development. Play an active role in improving the public’s quality of life through the Community Empowering Program. Play an active role in empowering the public through education. Play an active role in supporting the availability of electricity during the day to improve the quality of life for the Home Industries, as well as the development of village energy independence. Play an active role in preserving environmental sustainability through nature conservation.

LEGAL FOUNDATION OF CSR PROGRAM IMPLEMENTATION The following comprise the legal foundation of PLN’s Corporate Responsibility program: t Board of Directors’ Decision No. 366.K/SK.DIR/2007 on SOP PKBL PT PLN (Persero). t Minister of SOEs Regulation No. 05/MBU/2007 on Partnership Program and Community Development Program.


t


Undang-Undang No. 40 th 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 74 tentang tanggung jawab sosial bagi perusahaan.

t

Law No. 40, 2007, on the Limited Liability Companies, article 74 on corporate social responsibility.

PROGRAM DAN PELAKSANAAN PROGRAM

PROGRAMS AND THEIR IMPLEMENTATION

Berdasarkan tujuan, visi dan misi perusahaan di bidang CSR serta landasan perundangan dan Peraturan Pemerintah tersebut, PLN kemudian menyusun dan melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan dan memberikan nilai tambah bagi konsumen, karyawan, mitra bisnis, pemegang saham, komunitas sekitar, bagi bangsa dan lingkungan hidup.

Based on its objectives, vision and mission in relation to CSR as well as the above legal foundation and Government Regulation above, PLN then prepares and implements its corporate responsibility programs by involving and delivering added value to its consumers, employees, business partners, shareholders and surrounding communities for the nation and the environment.

Bagi PLN, pelaksanaan kegiatan CSR tidak hanya berupa kegiatan donasi, tetapi lebih luas lagi mencakup kepedulian secara berkelanjutan terhadap lingkungan hidup, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, kewajiban untuk menyediakan tempat yang nyaman dan hubungan kerja yang baik dengan karyawan, mengutamakan terjaganya kesehatan dan keselamatan kerja, dan ikut serta mengembangkan ekonomi dan komunitas lokal. Keyakinan tersebut juga dilandasi kenyataan bahwa, PLN saat ini tengah merealisasikan pembangunan proyek pembangkit, sistem transmisi dan distribusi yang langsung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.

To PLN, the implementation of CSR activities does not only take the form of donation or charity, but rather broader, including continuous concern over the environment, respect for human rights, the obligation to provide a comfortable and good working relationships for employees, priority of well-maintained health and safety, and participation in developing local economy and community. This belief is also based on the fact that PLN is currently realizing the construction of power plant, transmission and distribution system projects that intersect with the interests of the society.

Oleh karenanya, sesuai dengan sumber dan alokasi anggaran yang ditetapkan, PLN menyusun dan melaksanakan program tanggung jawab sosial melalui dua kegiatan utama yakni Program CSR dan Program Pengembangan Masyarakat.

Thus, in accordance with available resources and pre-set budget allocation, PLN prepares and implements its social responsibility programs through two main activities, which are the CSR Program and the Community Development Program.

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM (CSR)

Program tanggung jawab sosial perusahaan PLN (CSR) disebut juga Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, meliputi: community relation, community service, community empowering, pelestarian alam termasuk penghijauan dan kegiatan yang berhubungan dengan pemangku kepentingan lain. Penjelasan ringkas mengenai berbagai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan PLN, atau P3L yang dilaksanakan pada tahun 2012, adalah:

The Company’s Social Responsibility Program (CSR) is carried out though several activities, including: community relations, community service, community empowerment, environmental preservation including regreening, and activities related to other stakeholder interests. PLN’s corporate social responsibility activities implemented in 2012 were as follows:

Community Relation (EU24)

Community Relations (EU24)

Kegiatan ini menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Beberapa kegiatan yang dilakukan PLN antara lain: t Sosialisasi menanam pohon dengan mempublikasikan kegunaan penanaman pohon kepada pengguna jalan raya di Jakarta dan Bandung, t Pembuatan buku mengenai teknologi pembuatan listrik, t Membantu penelitian pemanfaatan kemajuan ilmu untuk masyarakat yang dilaksanakan oleh UGM, UI dan ITB.

These activities involve the development of understanding through communication and information transferred to the related parties. PLN’s activities included: t Dissemination about planting trees by publicizing the benefits of regreening for public road users in Jakarta and Bandung, t t

Publishing book on technologies of making electricity, Assisting the research on science advancement utilization for the public which is done by Gadjah Mada University, University of Indonesia and Bandung Institute of Technology.


127

128

Community Services

Community Services

Program ini berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum. Adapun kegiatan yang dilakukan selama tahun 2012, antara lain: t Bantuan bencana alam t Kegiatan bimbingan belajar untuk pemuda/pemudi Papua yang dipersiapkan agar dapat masuk dalam seleksi UMPTN (Universitas Negeri), t Pasar murah BUMN kerjasama dengan Pegadaian, untuk Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan t Bantuan Perlengkapan audio visual dan perlengkapan Cinema Universitas Indonesia, t Bantuan Laboratorium Universitas Sumatera Utara t Bantuan 150 sumur gali di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora, Jawa Tengah t Bantuan operasi jantung anak bawaan untuk 10 orang anak t Bantuan untuk peningkatan sarana fasilitas laboratorium Elektro ITS t Bantuan mobil jemputan anak sekolah di pinggiran Danau PLTA Saguling t Pembuatan bronjong agar masyarakat petani tidak gagal panen akibat abrasi pantai di PLTU Indramayu

This program is related to community service or public interest. The activities carried out in 2012 include:

Community Empowering

Community Empowering

Kegiatan ini terdiri dari program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. (EC8, EN5, EN6) Kegiatan yang dilakukan antara lain: t Bantuan kepada Lazis untuk beasiswa santri PETIK (Pesantren Teknologi Informatika) t Bantuan Sahabat PLN Goes to School dalam pembuatan sepeda listrik dan video publikasi program di Provinsi DKI Jakarta t Bantuan upgrading Kompetensi 1000 guru-guru SMK Negeri di seluruh Indonesia, t Bantuan untuk kaum disable di Makasar Sulawesi Selatan t Pemberdayaan lapas Sukamiskin di Jawa Barat

This activity consists of programs that provide wider access to the public to support their independence. (EC8, EN5, EN6) Activities undertaken include: t Aid for Laziz as PEKIK information technology Islamic boarding school scholarship t ‘Sahabat PLN Goes to School’ assistance in the making of electric bicycle and program publication video in Jakarta Province t Aid for upgrading the competency of 1,000 vocational school teachers all across Indonesia, t Aid for the people with impairment in Makassar, South Sulawesi t Empowerment of Sukamiskin prison, West Java

Pelestarian alam, termasuk penghijauan

Nature Conservation, including regreening

Penanaman dan kegiatan pemeliharaan pohon yang selama ini rutin dilakukan untuk membantu lingkungan dalam pemulihan dampak aktivitas manusia. Hingga tahun 2012 PLN telah menanam pohon sebanyak 250.000 pohon.

Tree planting and conservation activities have so far been carried out routinely to help the environment recover from the impacts of human activity. As of 2012, PLN planted 250,000 trees.

Total realisasi dana yang dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan selama tahun 2012 sebesar Rp16,76 miliar, dengan rincian:

The total funds expended to support the implementation of the Environmental Empowerment Participation Program in 2012 is Rp16.76 billion with the following details:


t t

Natural disaster assistance Tutoring activities for Papuan youth as preparation to pass the UMPTN (public university admission exam),

t

SOE bazaar cooperating with Pegadaian for Manggarai district in South Jakarta Aid of audio Visual equipment and Cinematic device, University of Indonesia, Aid for North Sumatra University Laboratory Aid of 150 dug wells in Grobogan and Blora, Central Java

t t t t t t t

Aid for surgery of congenital heart problem for ten children Aid for enhancement of ITS Electric Engineering laboratory facility Aid of school car for the outskirts of Lake of Saguling Hydro Power Plant Making gabions to prevent crop failure due to coastal erosion in Indramayu Steam Power Plant



Realisasi Dana Kegiatan CSR PLN 2012 PLN CSR Fund Realization in 2012 No

Kegiatan Activity

Realisasi Dana Fund Realization (Rp)

1

Community relations

2

Community services

8.191.720.725

3

Community empowering

7.540.855.500

4

Pelestarian alam Nature Conservation

922.048.000

108.400.000

Total

16.763.024.225

PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

Program ini dilaksanakan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, yang telah dilakukan sejak tahun 1991. Setelah melalui berbagai perubahan aturan, program ini akhirnya dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Meneg BUMN No: PER-05/ MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

This program has been implemented in the form of Partnership and Community Development programs since 1991. Following several regulatory changes, this program is now implemented with guidelines of SOE Minister Regulation No: PER-05/MBU/2007 on State- Owned Small Business Partnership Program and Community Development Program.

Secara internal, pelaksanaan program pengembangan masyarakat dilakukan dengan berdasarkan pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 366.K/DIR/2007 tanggal 28 Desember 2007 dan Surat Penugasan Dirut Nomor.022-1Atg/432/DIR/2012 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan program Bina Lingkungan serta Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L).

The Community Development Program is carried out internally as stipulated by PT PLN Board of Directors Decision No. 366.K/DIR/2007 dated December 28, 2007, on the implementation of the StateOwned Small Businesses Partnership Program and the Environmental Empowerment Participation Program (PKBL/P3L).

Program Kemitraan (PK)

Partnership Program

Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana yang berasal dari bagian laba BUMN.

The Partnership program focuses on improving the abilities of small businesses so that they can become independent and resilient through the use of funds derived from the profits of SOEs.

Pelaksanaan Program Kemitraan umumnya dilakukan melalui pembinaan secara struktural oleh Perseroan langsung pada mitra binaan melalui Kantor Wilayah/Distribusi, Cabang, Unit Pelayanan, Area Pelayanan (kecuali yang berlokasi sama dengan Kantor Wilayah/ Distribusi). Pelaksanaan Program Kemitraan dilakukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut: t Melakukan survei penelitian lapangan atas permohonan bantuan dari calon mitra binaan. Evaluasi kelayakan dilakukan sesuai kaidah usaha yang layak dan sehat, serta dikoordinasikan dengan instansi terkait; t Melakukan pembinaan kemitraan berupa pendidikan dan pelatihan, pemasaran, bantuan modal kerja, memproses jaminan kredit, pemantauan dan evaluasi pada mitra binaan, pencatatan dan pembukuan transaksi yang terkait; t Membuat laporan secara periodik (triwulan dan tahunan).

Partnership Programs are usually conducted through structural guidance given by the Company directly to the foster partner through the Regional/Distribution office, Branch, office, Service Unit, Service Area (except those located at the Regional/Distribution office). Program implementation is essentially carried out through several stages, which are as follows: t Conduct a field research survey at the request of the prospective Foster Partner. Evaluation of the feasibility is conducted in accordance with appropriate and healthy business practices, and is to be coordinated with relevant agencies; t Conducting a coaching partnership covering education, training, marketing, working capital assistance, processing loan guarantees, monitoring and evaluation of Foster Partner, bookkeeping for related transactions; t Producing periodic reports (quarterly and annually).

Kegiatan Kemitraan dilakukan dengan dukungan dana yang telah ada (dana bergulir) ditambah dengan penyisihan laba perusahaan sebesar Rp20 miliar untuk tahun 2012, yang akan didistribusikan

Partnership activities are carried out using existing funds as well as up to Rp20 billion from Company profits in 2012, which is distributed to all PKBL units at PLN. Through the disbursement of


129

130

ke seluruh unit PKBL yang ada di PLN. Melalui kegiatan penyaluran dana bergulir dan tambahan dana tersebut, jumlah mitra binaan PLN terus bertambah, dari sejumlah 35.672 mitra sampai akhir 2011, bertambah 8.200 mitra, sehingga akumulasi sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah mitra binaan PLN menjadi 43.872 mitra.

the existing funds and additional funds, the number of PLN’s foster partners continues increasing, from 35,672 partners at the end of 2011, plus 8,200 partners, making the total of 43,872 partners as of the end of 2012.

Total penyaluran dana pinjaman lunak kepada para mitra binaan untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp52,79 miliar. Disamping pinjaman lunak, PLN menyisihkan dana pembinaan sebesar Rp5,43 miliar yang diberikan dalam bentuk pelatihan praktis maupun tertulis, disamping untuk mempromosikan produk mitra binaan melalui keikutsertaan dalam pameran-UKM berskala daerah, nasional maupun internasional.

The soft loan funds channeled to foster partners in 2012 totaled Rp52.79 billion. In addition to soft loans, PLN allocates fostering funds amounting to Rp5.43 billion for practical and written trainings as well as promoting foster partners’ products in their participation in smalland medium-scaled enterprises exhibition at regional, national and international levels.

Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan

Partnership Program Fund Distribution

Dari total penyaluran dana Program Kemitraan tahun 2012, mayoritas yakni sebesar Rp 45,99 miliar atau 87,11% dialokasikan untuk sektor Pertanian sedangkan sisanya sebesar Rp6,79 miliar dialokasikan untuk mendukung kegiatan mitra binaan di sektor Peternakan.

of the total funds distributed for Partnership Program in 2012, the largest portion amounting to Rp45.99 billion, or 87.11 percent, was allocated for the Agricultural sector, while the remainder amounting to Rp6.79 billion was allocated to support foster partner’s activities in Animal Husbandry sector.

Terhitung tahun 2012, PLN tidak lagi menyalurkan dana Program Kemitraan langsung kepada calon mitra maupun mitra binaan individual, namun lebih berkonsentrasi pada pola kerjasama penyaluran dengan lembaga BUMN penyalur, selain berkonsentrai pada pembentukan kluster usaha di wilayah pembinaan tertentu. Pembentukan kluster usaha ada kalanya dilaksanakan bersamaan dengan atau dalam rangka pembentukan desa binaan. Adapun realisasi penyaluran melalui program sinergi dengan BUMN penyalur adalah:

As of 2012, the Company did not distribute funds for Partnership Program directly to potential partner or individual foster partner anymore, but rather concentrated more on distribution partnership framework with SOE institutional partners apart from creating business clusters in certain fostering regions. Some business clusters were created coinciding with or on the occasion of building a fostering village. The SOE partners for distributing the funds through synergy program are:



a.

b.

c.


PT Sang Hyang Seri (Persero) dimana BUMN tersebut ditunjuk oleh Kementerian BUMN sebagai avalis penyaluran Program Kemitraan. Fokus penyaluran kepada sektor usaha pertanian yaitu penanaman padi, sekaligus mendukung Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan berbasis Korporasi (GP3K). Penyaluran yang telah terealisasi sebesar Rp. 24.995.516.250,untuk 6.113 mitra binaan. Kerjasama dengan PT Garam (Persero), besarnya penyaluran dana Program Kemitraan yang disinergikan yaitu sebesar Rp5.000.000.000 diperuntukkan bagi 74 mitra binaan petani garam di Pulau Madura, Jawa Timur. Kerjasama dengan PT Pertani (Persero), senilai Rp10.995.177.500 untuk 1.806 mitra binaan petani padi untuk mendukung program GP3K di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur dan di Kabupaten Indramayu Jawa Tengah.

Selain bekerja sama dengan BUMN, PLN juga menjalin kerjasama dengan lembaga lain yang kompeten dalam menyalurkan dana PK, yakni: a. BPR Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) Taman, Kab. Pemalang, Jawa Tengah. Nilai penyaluran sebesar Rp5.000.000.000 untuk 100 mitra binaan, dimana PT Permodalan Nasional Madani (PNM) (Persero) bertindak sebagai channeling. PT PNM (Persero) juga bertindak sebagai channeling agent dana pembinaan senilai Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), yang ditujukan untuk memberdayakan petani cabai di Kabupaten Pemalang yang dengan pembeli siaga PT Heinz ABC dengan yang pantas. b. Kerjasama PLN dengan Rumah Zakat, untuk rencana penyaluran senilai Rp6.800.000.000 (enam miliar delapan ratus juta rupiah) untuk 108 mitra binaan peternak domba dan sapi di Kab. Probolinggo, Jawa Timur.

a.

b.

c.

PT Sang Hyang Seri (Persero), which was appointed by SOE Ministry as the availing partner for Partnership Programs fund disbursement. The partnership is focused on agricultural business sector, i.e. rice plantation, while supporting the Corporation-Based Improved Food Production Movement (GP3K). The disbursement realized amounts to Rp24,995,516,250 to 6,113 foster partners. Partnership with PT Garam (Persero), the amount of Partnership Program fund disbursement was Rp5 billion, for 74 foster partners of salt farmers in Madura island, East Java. Partnership with PT Pertani (Persero) with funds amounting to Rp10,995,177,500 disbursed to 1,806 foster partners of rice farmers for supporting GP3K program in Banyuwangi regency, East Java and Indramayu regency, Central Java.

In addition to other SOEs above, PLN also collaborates with other competent institutions for distributing the Partnership Program funds, namely: a. The Sub-district People’s Credit Bank (BPR BKK) Taman, Pemalang regency, Central Java. The amount of funds under this cooperation is Rp5 billion, for 100 foster partners. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) (Persero) acted as the channeling agent for funds amounting to Rp1 billion, of which the program is aimed to empower chili farmers in Pemalang regency of which the market is secured by PT Heinz ABC with reasonable prices. b.

PLN’s cooperation with donation body Rumah Zakat for the distribution plan amounting to Rp6.8 billion to 108 foster partners of sheep and cow farmers in Probolinggo regency, East Java.


131

Program Bina Lingkungan

Community Development Program

Pelaksanaan Program Bina Lingkungan (BL) merupakan wujud kepedulian PLN terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di sekitar unit kerja Perseroan dengan tujuan menciptakan hubungan yang selaras dan serasi antara Perseroan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar.

The Community Development Program is a manifestation of PLN’s concern over the social welfare of the people living around the Company’s work unit, and is aimed to create harmonious relationships between the Company and the surrounding community.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, PLN menggariskan kebijakan pelaksanaan kegiatan Bina Lingkungan sebagai berikut : t Kegiatan yang dilaksanakan harus menyentuh langsung kepentingan masyarakat. t Jenis bantuan yang dilaksanakan dan disalurkan senantiasa masuk dalam ruang lingkup program sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai program PKBL. t Besaran bantuan ditetapkan secara proporsional dan sesuai kewenangan pelaksana pada struktur pengelola PKBL dengan mempertimbangkan letak lokasi sasaran bantuan terhadap lokasi operasional PLN.

To achieve the said objective, PLN outlines the Community Development Program policy as follows: t The activity must be directly related to the community’s interests.

Secara umum, program BL dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bantuan pendidikan bagi masyarakat sekitar lokasi transmisi dan distribusi yang tidak mampu, namun memiliki kecerdasan dan kemauan besar untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, dilakukan melalui kegiatan pelestarian alam berupa partisipasi program penghijauan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal bekerja sama dengan Pemerintah dan realisasi penghijauan sekitar instalasi PLN. Kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka Bina Lingkungan adalah kegiatan bantuan bencana alam dan kepersertaan pada kegiatan BUMN Peduli.

In general, the Community Development Program is carried out in the form of educational assistance for the underprivileged who live in transmission and distribution areas, and who also have the intelligence and desire to continue their education. Meanwhile, nature conservation programs take the form of regreening activities organized by external parties working with the Government aim to regreen areas near PLN installations. Another activity of this program is natural disaster aid and participation in SOE Care activities.

Realisasi Kegiatan dan Kebutuhan Dana

Program Implementation and Fund Needs

Pada tahun 2012, PLN telah merealisasikan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan Program Bina Lingkungan, baik dilaksanakan oleh unit Kantor Pusat, Partisipasi pada BUMN Peduli dan dilimpahkan ke Unit Pelaksana PKBL lain, sebagai berikut.

In 2012 PLN has realized a variety of activities on the occasion of Community Development Program, either executed by PLN Headquarters, in participation in SOE Care or transferred to other PKBL Executing Unit. The details are as follows:

t

t

Public Health Assistance – Health assistance for the elderly in Surabaya. – Free health check-up in Bali. – Nutrition provision for five-year-old babies, pregnant women and the elderly in South Sumatera and Bengkulu. – Cataract surgery in Riau, West Java and Aceh. – Integrated Health Services activities near high voltage line (SUTET). – Free medicines and blood donating in Lampung. – Assistance in hospital construction for the underprivileged in Bogor. – Donating 16,000 bags of blood to the Indonesian Red Cross (PMI).

t

Education and Training Aid – Training of mobile phone repair. – Training of rabbit husbandry for Islamic school students, mothers and others

Bantuan Kesehatan – Bantuan kesehatan untuk lansia di Surabaya. – Pemeriksaan gratis di Bali. – Perbaikan gizi balita, ibu hamil dan lansia di Sumatera Selatan dan Bengkulu. – Pelaksanaan operasi mata katarak di Riau, Jawa Barat dan Aceh. – Kegiatan Posyandu di sekitar SUTET. – – –

t

132

t

t

Kegiatan pengobatan gratis dan donor darah di Lampung. Bantuan pembangunan rumah sakit untuk masyarakat miskin di Bogor. Sumbangan 16.000 kantung darah ke PMI

Bantuan Pendidikan dan Pelatihan – Pelatihan servis ponsel. – Pelatihan pemberdayaan beternak kelinci untuk santri, kaum ibu serta masyarakat lain.


The types of assistance taken or distributed are always within the program scope as stipulated in the regulations on Partnership Program and Community Development Program (PKBL). The amount of assistance is set proportionally and in accordance with the executing agent in PKBL management structure, taking into account the distance of the targeted location from PLN’s operational location.


– – – – – – – – –


Pelatihan pemberdayaan petani ubi kayu dan papaya california organik di sekitar SUTET Pedan – Ungaran Bantuan pendidikan beasiswa “Duta Muda Bersinar” di Jawa Timur. Pelatihan “Duta Budaya Bersinar” pelatihan kesenian reog dan ludruk Surabaya. Pelatihan budidaya jamur dan pengolahannya di Bali. Pelatihan perbengkelan di Jawa Timur dan Papua. Pelatihan perikanan di Papua. Pelatihan hidroponik di UGM Yogyakarta. Beasiswa di Sumatera Barat, dan Pelatihan bordir di Payakumbuh, Sumatera Barat.

– – – – – – – –

Cassava and organic Californian papaya empowerment training for farmers living in SUTET Pedan – Ungara area Educational assistance of ‘Duta Muda Bersinar’ scholarship in East Java. Training of ‘Duta Budaya Bersinar’ reog dance and ludruk dance in Surabaya. Training of mushroom cultivation in Bali. Training of fisheries in Papua. Training of hydroponic at Gadjah Mada University (UGM), Yogyakarta. Scholarship provision in West Sumatra. Training of embroidery in Payakumbuh, West Sumatra.

t

Bantuan Perbaikan Sarana Ibadah Berupa perbaikan mesjid di Jawa Barat, Tangerang, Bekasi, Palembang, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah lainnya. Selain itu, bantuan pemberian perbaikan pura di Denpasar – Bali, dan bantuan perbaikan gereja di Papua.

t

Religious building renovation assistance. Renovation of mosque in West Java, Tangerang, Bekasi, Palembang, Central Java, East Java and others; assistance for renovating temple in Denpasar Bali; assistance for renovating church in Papua.

t

Bantuan Pelaksanaan Pelestarian Alam – Penghijauan dengan penanaman di daerah DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas sejumlah 200.000 pohon seluas 333 ha, bekerja sama dengan BUMN HL II – Pemanfaatan limbah fly ash menjadi batako di PLTU Asamasam – Pengelolaan eceng gondok menjadi pupuk kompos di Bengkulu – Bank sampah di Singkarak Sumatera Barat, Kalimantan Timur dan Surabaya – Pemanfaatan kiambang menjadi pupuk kompos di Lampung – Penanaman pohon di Bali, Riau, Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung – Penghijauan berwawasan Konservasi & Peningkatan Produktifitas Lahan Kritis di DAS Citarum dan DAS Cimanuk

t

Nature conservation assistance – Reforestation by planting 200,000 trees in Bengawan Solo and Brantas watershed areas covering an area of 333 hectares in cooperation with state-owned enterprise HL II – Utilization of fly ash waste made into brick acids in PLTU Asam-asam – Water hyacinth management for making compost in Bengkulu – Waste bank in Singkarak West Sumatera, East Kalimantan and Surabaya – Salvinia utilization for compost in Lampung

Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum (EC8) – Program Sahabat PLN menertibkan jaringan listrik dan lingkungan yang bersih dan indah di DKI dan Tangerang, Palembang dan Jawa Timur – Pembangunan PLTMH di Tasikmalaya, Pandeglang Serang Jawa Barat, Sikabung-Kabung, Sibahal-Bahal dan Pinal Sumatera Utara dan Lampung – Pembangunan biogas di Depok, Bandung, Kerawang Jawa Barat – Bantuan kapal pembersih eceng gondok di Suluttenggo

t

t

– – –

Bantuan lampu LED di Suluttenggo, Papua dan Kalimantan Timur Bantuan Penerangan Jalan Umum (PJU) di NTT Bantuan renovasi puskesmas pembantu - Desa Sumuradem, Jawa Barat

–

Planting trees in Bali, Riau, West Java, Aceh, East Kalimantan, South Sumatera, West Sumatera, Bengkulu and Lampung.

–

Training of conservation-minded farming and increasing productivity of degraded land of Citarum and Cimanuk watershed areas.

Public Infrastructure Aid (EC8) – Sahabat PLN Program organized grid ordering and activities for clean and beautiful environment in Jakarta, Tangerang, Palembang and East Java – Development of Micro-Hydro Power Plant in Tasikmalaya, Pandeglang Serang, West Java; Sikabung-Kabungl Sibahalbahal and Pinal in North Sumatra; and Lampung – Biogas development in Depok, Bandung, Kerawang West Java – Aid of water hyacinth clearing ship in North Sulawesi, Central Sulawesi and Gorontalo

– –

Assistance of Public Street Lighting in East Nusa Tenggara Aid for Community Health Center renovation in Sumuradem village, West Java


133

– – – –

Bantuan perlengkapan perawatan jenazah di Tangerang Bantuan peningkatan sarana panti asuhan di Depok Bantuan alat fermentasi kakao di Papua Bantuan MCK, sumur bor, solar cell di Bangka Belitung

Aid of dead body treatment equipment in Tangerang Aid for orphanage enhancement in Depok Aid of cacao fermentation equipment in Papua Aid for latrines, solar cell, boreholes in Bangka Belitung

t

Bantuan Penanggulangan Bencana Alam – Bantuan bencana alam tanah longsor di Bali. – Bantuan bencana alam banjir bandang di Maluku.

t

Natural disaster mitigation aid – Aid for landslide in Bali – Aid for flash flood in Maluku

t

Program BUMN Peduli Dana untuk program BUMN Peduli tahun 2012 digunakan untuk: – Pasar murah Maluku dan Maluku Utara senilai Rp4.444.740.933,– Pasar murah Jawa Barat senilai Rp551.993.000,– Pasar murah di Jakarta senilai Rp860.140.000,– Penghijauan berupa penanaman mangrove (hutan bakau) di Morotai senilai Rp94.500.000,-.

t

SOE Care program Funds allocated for 2012 SOE Care program were used to finance: – Bazaar in Maluku and North Maluku amounting to Rp4,444,740,933 – Bazaar in West Java; Rp551,993,000 – Bazaar in Jakarta; Rp860,140,000 – Mangrove regreening in Morotai; Rp94,500,000

t

Program Bina Lingkungan kerjasama/dilimpahkan ke Unit PKBL lain, digunakan untuk: 1. Program BUMN Peduli, dalam bentuk: – Kegiatan penghijauan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Ciliwung dan Cimanuk senilai Rp2.000.000.000, bekerjasama dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) – Kerjasama penyaluran dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.,berupa: » Kegiatan pasar murah, dimana PT BRI (Persero) Tbk., ditunjuk sebagai koordinator pengumpul dana, senilai Rp3.000.000.000,-. » Pengembalian sisa dana Pasar Murah BUMN Peduli Tahun 2012 Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp4.011.085.000. » Penyaluran dana Bina Lingkungan Peduli untuk sektor pulau pasar murah sebesar Rp3.000.000.000. » Kegiatan BUMN Peduli Sail Morotai berupa pembangunan ruang kelas baru SMK Kesehatan Yayasan Alkhairat sebesar Rp996.891.000.

t

Community Development Program in cooperation with/ transferred to other PKBL Unit was carried out as follows: 1. SOE Care – Regreening in Citarum, Ciliwung and Cimanuk watershed areas amounting to Rp2 billion, cooperating with PT Permodalan Nasional Madani (Persero) – Fund channeling in cooperation with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, as follows: » Bazaar, where PT BRI (Persero) Tbk. was appointed coordinator of fund collector, amounting to Rp3 billion » Return of remaining balance from 2012 SOE Care funds for Maluku and North Maluku provinces amounting to Rp4,011,085,000 » Community Development Care funds distribution for bazaar in island sector amounting to Rp3 billion » SOE Care of Sail Morotai activity of vocational school new class room construction amounting to Rp996,891,000

–

–

134

– – – –

Kegiatan BUMN Peduli Sail Morotai pada sub bidang pemberdayaan masyarakat perikanan senilai Rp2.339.000.000, kerjasama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero). Kegiatan BUMN Peduli Sail Morotai untuk kegiatan rehabilitasi puskesmas Daruba senilai Rp996.931.000,bekerjasama dengan PT Jasa Raharja (Persero).


–

–

SOE Care of Sail Morotai activity for sub-field of fisheries community development amounting to Rp2,339,000,000, in cooperation with PT Bank Tabungan Negara (Persero). SOE Care of Sail Morotai activity for rehabilitation of Daruba community health center amounting to Rp996,931,000, in cooperation with PT Jasa Raharja (Persero).


–

–

–

–

2.


Penyaluran dana Bina Lingkungan Peduli untuk sektor pulau perbatasan/terpencil senilai Rp5.000.000.000, bekerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Penyaluran dana Bina Lingkungan Peduli untuk sektor sarana prasarana umum dan rumah layak huni senilai Rp7.000.000.000,- bekerjasama dengan PT Hutama Karya (Persero). Penyaluran dana Bina Lingkungan Peduli untuk sektor pelestarian alam dan lingkungan senilai Rp3.000.000.000,- bekerjasama dengan PT Perhutani (Persero). Penyaluran dana Bina Lingkungan Peduli untuk sektor daerah tertinggal senilai Rp3.000.000.000, bekerjasama dengan PT Pertamina (Persero)

Program Bina Lingkungan Pembina PT Sang Hyang Seri (Persero) berupa penyaluran dana bantuan alat pertanian di Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp150.000.000,-.

Ringkasan penggunaan dana Program Bina Lingkungan untuk tahun 2012 adalah

–

–

–

–

2.

Community Development Care funds distribution for bazaar in border/remote island sector amounting to Rp5 billion, in cooperation with PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Community Development Care funds distribution for public facility and low-cost housing amounting to Rp7 billion, in cooperation with PT Hutama Karya (Persero). Community Development Care funds distribution for underdeveloped area sector amounting to Rp3 billion, in cooperation with PT Pertamina (Persero) Community Development Care funds distribution for underdeveloped area sector amounting to Rp3 billion, in cooperation with PT Pertamina (Persero)

Community Development Program Partnership with PT Sang Hyang Seri (Persero), by distributing fund assistance for farming equipment in West Kalimantan amounting to Rp150 million.

Summary of Community Development Program fund utilization in 2012 is as follows:

Dana Untuk Kegiatan Bina Lingkungan Funds for Environmental Development Programs Jenis Kegiatan Activity

2012 Rupiah

Bantuan Kesehatan Health Aid

4.042.918.850

Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Aid

7.406.239.864

Bantuan Sarana Ibadah Construction of Religious Buildings

939.148.000

Bantuan Pelestarian Alam Conservation Aid

5.791.042.752

Bantuan Sarana dan Prasaran Umum Public Facilities and Infrastructure Aid

15.200.716.885

Bantuan Bencana Alam Natural Disaster Aid

790.910.000

BUMN Peduli BUMN Peduli SOEs Care Program

5.951.373.933

Kerjasama/Pelimpahan dana ke Unit PKBL lain Cooperation/Fund transfer to other Partnership & Environmental Care (PKBL) unit

34.493.907.000

Jumlah Dana Total Funds

74.616.257.284


135

KISAH SUKSES PROGRAM BINA LINGKUNGAN ELOPMENT COMMUNITY DEVES S STORY PROGRAM SUCC

Bayar Listrik (cukup) Dengan Sampah Trash for Paying Electricity Bill

136

Sampah plastik, kertas dan sampah domestik lainnya jika diolah dapat menghasilkan dua produk yang berguna, yakni bahan baku untuk produk daur ulang (kertas dan plastik) dan pupuk kompos (sampah organik domestik). PLN telah bergerak jauh dalam memanfaatkan potensi ekonomis dari pengelolaan sampah ini dengan membentuk mitra binaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan sampah. Para mitra binaan ini membentuk bank sampah yang ditampung dari aktifitas warga sekitar untuk selanjutnya diolah menjadi bahan baku produk daur ulang maupun bahan pembuatan pupuk kompos.

Plastic, paper and other domestic waste can be made into two useful products after processing, i.e. raw material for recycled products (paper and plastic) and compost (organic domestic waste). PLN has moved far ahead in utilizing the economic potential of waste management by establishing foster partners which are engaged in the field of waste management. These foster partners built a waste bank for waste coming from local residents to be further processed into raw materials for recycled products and composting materials.

Hingga akhir tahun 2012, di wilayah binaan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah terbentuk 125 titik bank sampah binaan di Surabaya dan 181 titik bank sampah di Malang. PLN kemudian bergerak lebih jauh dengan meningkatkan aktifitas mitra binaan dalam mengkoleksi tagihan listrik bulanan dengan aktifitas pengumpulan sampah warga. Melalui program kampung binaan, maka mitra binaan pengelola bank sampah kini dapat menjalankan peran sebagai tempat pembayaran rekening listrik, sehingga warga sekitar dapat menghemat transportasi maupun biaya lain dalam proses pembayaran listrik.

As of end 2012, in PT PLN (Persero) Distribution of East Java’s target area alone, as many as 125 waste banks have been built in Surabaya and 181 in Malang . PLN then advanced further by adding more activity for the foster partners while collecting the waste, namely setting them as posts for electricity bill payment. Through the village development program, the foster partners in waste management can now be a place for paying electricity bills, so the people in the neighborhood can save money allocated for transportation or other costs.




Program tersebut diluncurkan melalui aksi Program Wirausaha Bersinar “ PPOB - Bayar listrik dengan sampah” dan “Bank Sampah Induk“. Mekanisme yang dijalankan sederhana, yakni warga sekitar bank sampah dapat membayar tagihan listrik bersamaan dengan kegiatan pengumpulan dan pembuangan sampahsampah yang dapat diolah di bank sampah. Dengan demikian Program “bayar listrik dengan sampah” dapat membantu pelanggan serta memudahkan masyarakat untuk membayar listrik. Aksi ini bertujuan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan warga dan organisasi atau komunitas diperkampungan, meningkatkan kebersihan lingkungan serta menjaga kelestarian alam.

The program was launched under the Emerging Entrepreneurial Program “PPOB - Pay electricity with trash” and “Main Waste Bank”. The mechanism is simple, it starts from the locals paying utility bills by giving away trash that can be processed in waste banks. Thus this “trash for paying electricity bills” program can develop the community and facilitate the customers in paying electricity bills. This action aims to empower communities by raising the revenue of the people, the community or local organizations, improving environmental sanitation and conserve the nature.

Realisasi program Wirausaha Bersinar ini memberikan beberapa manfaat lain, pertama diperoleh kawasan atau lingkungan hidup yang bersih, kedua adanya kemudahan dan kedekatan akses masyarakat dalam pembayaran rekening listrik dan yang ketiga adalah peningkatan pendapatan/kas organisasi RT/RW/ Komunitas yang diperoleh dari jasa administrasi pencetakan rekening listrik.

The realization of Emerging Entrepreneurial program provides several other benefits, first, creating clean area and environment, second, the ease of access for the people to the payment of utility bills, and third is an increase in the community organization’s revenue/cash obtained from administrative services for printing electricity bills.

Manfaat lain yang diperoleh adalah sampah yang selama ini diabaikan, jika dikelola ternyata masih memiliki nilai. Tabungan sampah yang selama ini mulai dikelola oleh bank sampah binaan PLN, akan bisa dikompensasi/auto debet dari buku tabungan sampah untuk pembayaran tagihan listriknya. Proses auto debet ini dapat langsung dilakukan di 20 bank sampah unit RT-RW yang telah diberikan bantuan perlengkapan Payment Point Online Bank (PPOB) dan bantuan permodalan.

Another benefit is that although it had been overlooked, trash has actually values when it is processed. Waste savings that had been managed by PLN foster partners will be compensated/ auto debit from waste bank account for payment of electricity bills. The auto debit process can be directly performed in 20 community waste bank units which have been equiped with Payment Point Online Bank (PPOB) devices and capital assistance.

Untuk meningkatkan pendapatan organisasi pengelola PLN juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan nilai jual sampah hasil olahan, dan mendukung pembentukan induk bank sampah termasuk mendukung kemampuan teknis maupun permodalan. Caranya adalah peningkatan kemampuan pengelolaan manajemen pergudangan, pengadaan mesin pencacahan sampah, melalui penambahan mesin produksi, dan penyediaan alat transportasi.

To improve revenue of waste management organization, PLN also provides training to increase the selling value of processed waste, and support the making of a main waste bank including the required technical capabilities and capital support. The efforts taken are to increase the warehousing management capability, procure trash pulverizer machine, add production machinery, and procure transportation equipment.

Hasilnya, Bank Sampah Malang (BSM) sebagai salah satu bank sampah induk, telah mampu mengolah sampah menjadi berbagai produk daur ulang dan bahan cacahan plastik. Produk produk ini mampu meningkatkan nilai jual dan keuntungan bank sampah secara signifikan.

As a result, one of the main waste banks, Malang Waste Bank (BSM), has been able to process waste into recycled products and shredded plastic materials. These products can increase the waste bank’s selling price and profit significantly.


137

Bank Sampah Bintang Mangrove Bintang Mangrove Waste Bank

Bank sampah yang beroperasi di Kampung Gunung Anyar Tambak - Surabaya, awal mula berdirinya diilhami oleh kondisi tanaman mangrove yang setiap tahun ditanam oleh PLN sering mati, akibat banyaknya lilitan sampah sehingga tanaman mudah terbawa arus. Selama ini proses pembersihan sungai dilakukan melalui kerja bakti dengan membayar warga setempat, atau pembersihan oleh dinas terkait. Namun proses kegiatan ini tidak mungkin dilakukan melalui pengerahan warga dengan membayar upah tertentu secara terus menerus.

138


The waste bank operating in Kampung Gunung Anyar Tambak in Surabaya was inspired by the condition of mangroves PLN plants every year. Most of the mangroves die as a lot of trash was entangled, causing the plants swept away by the streams. Previously the river was cleaned through paying local residents to do it, or by the relevant agencies. But the process by taking on the local people and pay them wage could not be done on a continual basis.



Melihat kondisi tersebut, PLN menciptakan terobosan yakni bekerja sama dengan Bank Sampah induk yang selama ini dibina oleh CSR PLN Distribusi Jawa Timur, dilakukan pendekatan kepada warga untuk merintis berdirinya bank sampah di tepi sungai, yang kemudian diberi nama Bank Sampah Bintang Mangrove.

Seeing these conditions, PLN make breakthrough of cooperating with Waste Banks that had been fostered by PLN East Java CSR Unit. The locals were approached to pioneer the establishment of waste bank on the river bank, which was later named Bintang Mangrove waste bank.

Bank Sampah Bintang Mangrove mulai beroperasi pada April 2012, saat ini memiliki 59 nasabah. Dalam kurun waktu sekitar 6 bulan operasi, bank sampah Bintang Mangrove terlihat cukup aktif dan terus tumbuh berkembang. Setiap bulan saat sekitar 500 sampai dengan 600 kg sampah plastik dan kardus diangkat oleh nelayan dari sungai. Selain itu juga sampah dari rumah tangga sekitar sungai sudah langsung ditabung di bank sampah, sehingga kondisi sungai menjadi lebih bersih. Melihat perkembangan yang positif, PLN kemudian memberikan pelatihan pengurus untuk menjadikan Bank Sampah Bintang Mangrove mampu berfungsi sebagai tempat pembayaran listrik dengan dukungan perlengkapan Payment Point Online Bank (PPOB) dan bantuan permodalan. Sehingga bank sampah yang relatif baru berdiri ini juga mampu menjalankan program “bayar listrik dengan sampah”.

Bintang Mangrove Waste Bank began operations in April 2012, and currently has 59 clients. In a period of approximately six months of operation, the waste bank appeared quite active and continued to grow. Every month, 500 to 600 kg of plastic waste and cardboard were lifted by the fishermen from the river. In addition, waste from houses near the river is directly deposited in the waste bank, so the river turned cleaner. Seeing the positive development, PLN then provided training for the administrators to enable Bintang Mangrove waste bank to function as an electricity payment post with the support of Payment Point Online Bank (PPOB) devices and capital assistance. Thus the newly established waste bank is also capable of running the “pay electricity bill with trash” program.

Walaupun masih relatif baru, namun semangat warga Gunung Anyar Tambak untuk hidup bersih dan maju sudah mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Tim JICA (Japan International Coorporatiaon Agency) sudah dua kali berkunjung ke lokasi, bahkan pada kehadirannya yang kedua, tanggal 6 November 2012 , Tim JICA membawa serta perwakilan kota-kota di negaranegara ASEAN untuk melihat langsung pola perubahan perilaku masyarakat setempat dalam mengelola sampah.

Despite the conducive condition was started only recently, the spirit of the residents in Gunung Anyar Tambank to live hygienic life has been appreciaetd by various parties. The JICA (Japan International Coorporatiaon Agency) team came twice to the location, and even in the visit on November 6, 2012, the JICA team bring along representatives of cities in ASEAN countries to personally see the immediate changes in the behavior patterns of local communities in managing waste.


139

PARTISIPASI PADA PELESTARIAN LINGKUNGAN

PARTICIPATION OEN CTION T O R P L A T N E M O IR ENV

140



PARTICIPATION ON ENVIROMENTAL PROTECTION

PLN berkomitmen tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana ditunjukkan dengan menerapkan standar operasi pembangkitan maupun pengelolaan lingkungan terakreditasi, memenuhi kebutuhan daya listrik dengan membangun pembangkit yang semakin ramah lingkungan, berupaya menggali dan memanfaatkan potensi pembangkitan bersumberkan panas bumi yang bebas emisi dan mengikutsertakan beberapa stasiun pembangkit kelolaan dalam menerapkan mekanisme pembangunan yang bersih (Clean Development Mechanism) PLN is highly committed to maintaining environment preservation as demonstrated in the application of power generation operation standards and accredited environmental management, meeting the demands for electrical power by building more environmentally friendly power plants, seeking to explore and utilize emission-free geothermal-fired power generation potentials and involving some power generation stations under the management in applying clean development mechanism. 2012 SUSTAINABILITY REPORT PT PLN (Persero)

141

142

Dari perspektif lingkungan, keberlanjutan adalah upaya yang dilakukan oleh setiap badan usaha untuk melindungi bumi beserta seluruh isinya bagi kehidupan generasi mendatang. Kondisi cuaca ekstrem yang berlangsung saat ini ditengarai merupakan dampak dari rusaknya tatanan lingkungan skala global akibat emisi gas rumah kaca yang membuat suhu permukaan bumi yang melingkupi atmosfir dan laut meningkat. Kondisi tersebut kini telah menumbuhkan keprihatinan masyarakat dunia sebagaimana ditunjukkan oleh semakin intensifnya pembahasan perubahan iklim sebagai isu lingkungan yang paling menyita perhatian dunia.

From the environment perspective, sustainability is efforts that are taken by every business entity to protect the earth and its entire content for the life of the future generations. It is indicated that the current extreme climate conditions are the impact of the globalscaled detrimental environment due to greenhouse emission that raises the temperatures in the ocean and the atmospheres overlaying the earth. Such conditions have been the concern of the international society as shown by the discussions over the climate change that have grown more intentive and become the largest topic the world’s attention is paid to.

Kegiatan pembangkitan listrik sebagai pendukung kegiatan ekonomi dan industri ditengarai menjadi salah satu kontributor bagi terjadinya pemanasan global yang berdampak pada semakin seringnya terjadi kondisi anomali cuaca, yakni cuaca ekstriem. Kontribusi yang dimaksud adalah emisi CO2 atau gas rumah kaca (GRK) yang ditimbulkan dari stasiun pembangkit yang berbahan bakar minyak bumi (diesel) dan gas.

Evidently, the activities of electricity generation as driving the economy and industry are one of the contributors to the global warming that have impacts on the more frequent weather anomaly, namely extreme weather. Such contribution is the CO2 emission or greenhouse gas discharged from oil fuel- and gas-fired power generation stations.

PT PLN (Persero) sebagai perusahaan pengelola dan penyedia ketenagalistrikan di Indonesia sangat mempertimbangkan keprihatinan masyarakat dunia dengan senantiasa berupaya menjalankan kegiatan operasional yang semakin ramah lingkungan. Bagi Perseroan, upaya menjaga kelestarian lingkungan merupakan salah satu perwujudan penerapan falsafah “triple bottom lines”, atau disebut 3-P, yakni keselarasan dalam memberikan performa dari sisi ekonomi (Profit), masyarakat sekitar (People) dan lingkungan (Planet).

As an enterprise that manages and supplies electrical power in Indonesia, PT PLN (Persero) takes the international society’s concern into account by seeking to perform more environmental-friendly operations at all times. To the Company, the efforts to preserve the environment is one of the manifestations of the ‘triple bottom line’ (3P) philosophy, namely the synergy in performance from the economic aspect (Profit), the surrounding communities (the People) and the environment (the Planet).

Upaya PLN dengan memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah sejalan dengan visi perusahaan yaitu “Menjalankan Kegiatan Usaha yang Berwawasan Lingkungan”. PLN telah dan akan mengupayakan pengelolaan lingkungan secara terus menerus serta melakukan pemantauan lingkungan secara periodik. Selain hal tersebut,, PLN juga bertekad untuk turut berpartisipasi pada upaya pelestarian lingkungan dan mitigasi gas rumah kaca melalui pelaksanaan kegiatan operasional dan kegiatan pendukung yang semakin efisien serta pelaksanaan inovasi operasional yang ramah lingkungan. Upaya ini dilakukan secara menyeluruh dalam semua kegiatan penyediaan listrik, dan kegiatan pendukungnyabaik itu pada instalasi pembangkit, transmisi/gardu induk dan distribusi serta pada kantorkantor operasional.

PLN’s efforts of observing and preserving the environment in running its operational activities have been in line with the Company’s vision, namely “Operating an environmentally friendly business”. PLN always strives to pay attention to environmental aspects continuously and observe the environment periodically. In addition, PLN is also committed to participating in the efforts of environment preservation and greenhouse gas mitigation by performing more efficient operational and supporting activities and environmentalfriendly operational innovations. These are carried out across all electricity supply activities and the complementary activities, either in the power stations, transmitters, substations and distribution stations as well as operational offices.

Bukti dan komitmen Perseroan terhadap pelestarian lingkungan ditunjukkan dengan ketaatan pada seluruh peraturan terkait lingkungan, yaituUndang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

The Company’s commitment is evinced by compliance with all applicable regulations related to the enviroment, especially Law No. 32 of 2009 on Environmental Management and Protection.

Setiap instalasi yang dibangun telah dilengkapi dengan dokumen lingkungan yang mendukung pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan lain seperti AMDAL dan UKL-UPL. Dokumen ini disusun dengan seksama dan telah dipresentasikan kepada seluruh pemangku kepentingan sebelum proses pembangunan pembangkit

Every installation has an environmental document that encourages environmental management, protection and preservation, such as AMDAL and UKL-UPL. These documents have been prepared and presented to all stakeholders prior to the construction of power plants as well as transmitters and distribution terminals, so that each




listrik maupun jalur transmisi dan distribusi dilaksanakan, sehingga setiap aktivitas operasional Perseroan akan tunduk pada prasyarat dan parameter yang tercantum dalam dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL) dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku. Ketaatan pada aturan ini menunjukkan komitmen yang tinggi sekaligus upaya yang sungguh-sunggh dari Perseroan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, yang dilakukan selaras dengan upaya mempertahankan kualitas lingkungan serta memberi manfaat positif bagi masyarakat. (1.2)

of the Company’s operational activities is in compliance with the terms and parameters stipulated in the environmental documents (AMDAL and UKL-UPL) and the prevailing environmental regulations. Compliance with these regulations demonstrates the Company’s high commitment and serious efforts to support sustainable development, in line with operations to maintain environmental quality and provide positive benefits for the public. (1.2)

KEBIJAKAN LINGKUNGAN

ENVIRONMENTAL POLICY

PLN telah menetapkan Kebijakan Lingkungan dengan Komitmen Perusahaan sebagai berikut: t Mencegah pencemaran lingkungan dan degradasi keanekaragaman hayati wilayah kerja perusahaan. t Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuanketentuan lain serta mengendalikan aspek dan dampak penting lingkungan setiap kegiatan, proses dan produk dari berbagai unit kerja dan anak perusahaan. t Mendokumentasikan, mengimplementasikan, memelihara dan mengkaji ulang secara periodik kebijakan lingkungan ini sehingga senantiasa relevan, sesuai dan menjadi pedoman dasar bagi manajemen lingkungan, yang diterapkan secara spesifik di setiap unit kerja dan anak perusahaan. t Menjadikan kebijakan ini sebagai landasan untuk penetapan dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen lingkungan. t Mendorong setiap unit kerja dan anak perusahaan terus menerus melakukan perbaikan kinerja sistem manajemen lingkungan. t Menyediakan dan memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan memelihara kebijakan lingkungan ini sehingga setiap unit kerja, anak perusahaan dan para mitra kerja dapat menerapkan kebijakan ini secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi lingkungan setempat. t Menjadikan pengelolaan lingkungan hidup sebagai sikap dan perilaku setiap lini manajemen dan individu karyawan perusahaan. t Mendorong pengembangan masyarakat di sekitar unit-unit kerja dan anak perusahaan sebagai upaya menjadikan perusahaan sebagai bagian integral dengan masyarakat di sekitarnya. t Berparstisipasi dalam program Pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. t Menjamin kebijakan ini senantiasa tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak pendana (lender) dan masyarakat luas

TPLN has established the Environmental Policy with Company Commitment, as follows: t Prevent environmental pollution and biodiversity degradation in company operational areas. t Obey laws and regulations and control important environmental aspects and impacts in all activities, processes and products at all operational units and subsidiaries.

PENGELOLAAN LINGKUNGAN SEKITAR INSTALASI

MANAGEMENT OF INSTALLATION ENVIRONMENTAL

Sebagian besar instalasi pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh PLN sudah terakreditasi secara internasional menurut standar ISO 14001:2004 dan ISO 14001: 2005. Dengan sistem yang terakreditasi maka pengelolaan lingkungan di PLN dapat meningkat dari sisi efektivitasnya yang mencakup sistem manajemen

Most of the environmental management of installations carried out by PLN has been internationally accredited through the ISO 14001:2004 and ISO 14001: 2005 standards. With accredited systems, PLN’s environmental management can increase their effectiveness in terms of covering environmental management systems,

t

t

t

t

t t

t t

Document, implement, maintain and periodically review these environmental policies to ensure their relevancy, in accordance with and serve as basic guidelines for environmental management, which apply to each specific unity at every operational unit and subsidiary. Make these policies the basis for determining and evaluating the achievement of environmental management goals and objectives. Encourage each unit and subsidiary to continue to carry out improvements to environmental management systems. Provide and facilitate resources needed to implement and maintain these environmental policies so that each operational unit, subsidiary and business partner can implement these policies in stages, by taking into account the company’s abilities and the condition of the environment in the area. Imbue environmental management into the behavior and attitude of every line management and individual employee. Encourage community development in unit and subsidiary operational areas in an effort to make the company an integral part of the local community. Participate in Government programs to reduce greenhouse gas emissions. Ensure that these policies are readily available for interested parties, such as lenders and the wider community.


143

lingkungan, audit lingkungan, evaluasi kinerja lingkungan, kajian daur hidup pokok serta menjaga kredibilitas Perseroan dalam pengelolaan lingkungan. (4.12)

environmental auditing, environmental performance evaluation, basic life cycle assessments and maintaining the Company’s credibility in environmental management. (4.12)

PLN melaksanakan 5 kegiatan utama dalam bidang lingkungan hidup, yaitu:

PLN carries out five main activities in the environmental sector, which are:

•   

Studi Lingkungan PLN selalu membuat studi lingkungan baik berupa AMDAL dan UKL-UPL sebagai salah satu tahapan perencanaan sebelum memulai pembangunan pembangkit dan jaringan transmisi. Pada tahun 2012, PLN telah menyelesaikan sedikitnya 29 studi lingkungan (2011:6 studi lingkungan) yang akan dijadikan rujukan dalam mengindentifikasi dan mengatasi dampak pembangunan instalasi pembangkit maupun jaringan transmisi pada masa pembangunan maupun saat pengoperasiannya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. (SO1, EU22)

t

Selain pembuatan AMDAL atau UKL-UPL, Perseroan juga membuat beberapa Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) bagi kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan.

144

&OWJSPONFOUBM4UVEJFT PLN continuously conducts environmental studies in the form of AMDAL and UKL-UPL in the planning stage of power plant or transmission network development. In 2012, PLN completed 29 studies at the minimum, that became references for identifying and overcoming power generator, as well as transmission and distribution network installation development impacts during development and operations, which affected the environment and lives of the local community. (SO1, EU 22)

Apart from making AMDAL and UKL-UPL reports, the Company also produces several Environmental Management and Monitoring Documents(DPPL),EnvironmentalManagementDocuments(DPLH) for activities that do not yet have environmental documentation.

•   

Studi LARAP dan Laporan LARAP oleh IMA Studi Land Acquisition and Resettlement Plan (LARAP) dan Laporan Evaluasi Implementasi LARAP oleh Independent Monitoring Agency (IMA), merupakan dokumen perencanaan pembebasan tanah sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan pendana proyek. Dokumen Laporan Evaluasi Implementasi LARAP disusun oleh pihak eksternal yang independen dengan tujuan mengevaluasi pelaksanaan pembebasan tanah yang telah dilaksanakan. Hasil studi ini menjadi panduan Perseroan untuk melakukan pembebasan lahan, selain menggunakan pendekatan persuasif, sehingga tidak ada sengketa lahan dengan penduduk asli maupun penduduk setempat pada saat pembangunan fisik maupun tahapan operasional dilaksanakan. (HR9)

t

-BSBQ4UVEJFTBOE-BSBQ3FQPSUTCZUIF*." Land Acquisition and Resettlement Plan (LARAP) studies and LARAP Implementation Evaluation Reports by the Independent Monitoring Agency (IMA), consist of land clearance planning documents in accordance with the Indonesian government regulations and project founder regulations. LARAP Implementation Evaluation Reports are prepared by external independent parties who aim to evaluate land clearance that has been carried out. The results of these studies become Company guidelines for carrying out land clearance, and employ a persuasive approach so that there are no land disputes with indigenous people or residents in the area. (HR9)

•   

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Di setiap instalasi, PLN secara rutin melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL). Keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan diukur melalui pemenuhan terhadap serangkaian parameter Baku Mutu Lingkungan (BML) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah setempat / pemerintah pusat atau standar akreditasi yang digunakan, dan pengukurannya dilaksanakan oleh pihak-pihak independen yang kompeten. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kemudian disampaikan kepada instansi terkait secara berkala.

t

&OWJSPONFOUBM.POJUPSJOHBOE.BOBHFNFOU Every PLN installation routinely carries out environmental management and monitoring in accordance with environmental documents (AMDAL and UKL-UPL). The success of environmental management program is measured by the Environmental Quality Standard (BML) parameterswhich are set in accordance with regional/central government regulations or accreditation standards that are used and whose measurement is carried out by competent independent parties. Reports on environmental management and monitoring are sent to the related agency.

•   

Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Untuk mewujudkan visi PLN menjadi perusahaan kelas dunia, PLN menerapkan standar internasional sistem manajemen

t

"QQMZJOHUIF&OWJSPONFOUBM.BOBHFNFOU4ZTUFN To realize PLN’s vision of becoming a world-class company, PLN adopts the ISO 14001 international standard environmental




lingkungan ISO 14001 khususnya di unit-unit pembangkit. Sampai dengan akhir tahun 2012 sudah ada 46 unit PLN yang tersebar di seluruh Indonesia yang mendapatkan sertifikat ISO 14001. (4.12) •   

Partisipasi pada Upaya Mitigasi Perubahan Iklim PLN turut mendukung program Pemerintah dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan membangun pembangkit listrik energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi, tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air dan secara terbatas membangun pembangkit listrik tenaga bayu.

management system, especially at power plants. As of the end of 2012, the 46 largest PLN units in Indonesia were certified with ISO 14001. (4.12)

t

1BSUJDJQBUJPOJO$MJNBUF$IBOHF.JUJHBUJPO&òPSUT PLN participates in supporting Government programs in an effort to mitigate climate change by building renewable energy power plants such as geothermal, solar and hydro plants as well as building wind power plants at limited scale.

Partisipasi terhadap mitigasi perubahan iklim juga dilakukan melalui perbaikan bauran sumber energi pembangkit, pemeliharaan unjuk kerja pembangkit dan efisiensi kegiatan operasional.

Participation in the climate change mitigation also takes the form of improvement of plant energy mix, maintenance of plant performance output and efficiency in operational activities.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan, Perseroan melakukan pengukuran dan pemantauan indikator utama pada area sekitar instalasi, baik instalasi pembangkit tenaga diesel (PLTD), pembangkit tenaga uap, pembangkit tenaga uap (PLTU), pembangkit tenaga gas (PLTG) dan pembangkut tenaga gas uap (PLTGU).

In the framework of environment management, the Company carries out measuring and monitoring of major indicators in areas near installations, as well as Diesel Power Plant, Steam Power Plant, Gas Power Plant and Combined Cycle Power Plant.

Berikut adalah hasil pengukuran pemantauan lingkungan pada beberapa instalasi pembangkit di tahun 2012. (EN20)

The following are the results of environmental monitoring and measuring conducted at several power stations in 2012. (EN20)

Hasil Monitoring Emisi dan Udara Ambien pada Pembangkitan PLTD, PLTU, PLTG & PLTGU Emission and Ambience Air Monitoring Result at The PLTD, PLTU, PLTG & PLTGU Power Plants Nama Instalasi Name of Installation PLTD Kotabaru, Kalimantan Selatan Kotabaru Diesel Power Plant, South Kalimantan

Jenis Komponen Yang Dipantau Types of Monitored Component Emisi PLTD

Parameter Titik Pantau Yang Dipantau Points of Monitored Monitoring Parameters

Hasil Pemantauan Monitoring Result

Tolok Ukur Benchmark

Baku Mutu Quality Standards

SO2

Cerobong PLTD

1,61 mg/Nm3

Permen LH No. 21 Tahun 2008 tentang Mutu Emisi Bagi Usaha dan/atau kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal

800 mg/Nm3

Diesel Power Plant Emission

NO2

Diesel Power Plant 78,53 mg/Nm3 Chimney

CO

1,61 mg/Nm3 92,92 mg/Nm3

Udara Ambien

Partikulat Particulate Opasitas Opacity SO2

Air Ambience

NO2

2% Lokasi PLTD

2,98 ug/Nm3

Diesel Power Plant 11,91 ug/Nm3 Location

CO

20,62 ug/Nm3

Debu Dust SO2

147,47 ug/Nm3

NO2 CO Debu Dust

Pemukiman Penduduk People Residences

Environment Minister Regulation No.21/2008 of emission quality for business sector / activities of thermal Power Plant PP 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Government Regulation No. 41/1999 of air pollution control

1.000 mg/Nm3 600 mg/Nm3 150 mg/Nm3 20% 900 ug/Nm3 400 ug/Nm3 30.000 ug/Nm3 230 ug/Nm3

2,98 ug/Nm3

900 ug/Nm3

11,90 ug/Nm3

400 ug/Nm3

494,60 ug/Nm3

30.000 ug/Nm3

174,29 ug/Nm3

230 ug/Nm3


145

Nama Instalasi Name of Installation PLTU Asam-asam Unit 1, Kalimantan Selatan Asam-asam Steam Power Plant Unit 1, South Kalimantan

Jenis Komponen Yang Dipantau Types of Monitored Component Emisi PLTU

Parameter Titik Pantau Yang Dipantau Points of Monitored Monitoring Parameters

Steam Power Plant Emission

NO2

SO2

Partikulat

Cerobong PLTU Unit 1 Steam Power Plant Unit 1 Chimney

Opasitas Udara Ambien

SO2

Air Ambience

NO2 CO

200 m dari Cerobong #1 200 m from chimney 1

Debu SO2 NO2 CO


27,71 mg/Nm3

Permen LH No. 21/2008

750 mg/Nm3

0,72 mg/Nm3

Environment Minister Regulation No. 21/2008

850 mg/Nm3

16,01 mg/Nm3

150 mg/Nm3

20%

20%

3,02 ug/Nm3

PP 41 Tahun 1999

900 ug/Nm3

12,06 ug/Nm3

Government Regulation No. 41/1999

400 ug/Nm3

20,89 ug/Nm3

30.000 ug/Nm3

31,44 ug/Nm3

230 ug/Nm3

3,02 ug/Nm3

PP 41 Tahun 1999

900 ug/Nm3

12,08 ug/Nm3

Government Regulation No. 41/1999

400 ug/Nm3 30.000 ug/Nm3

Debu

29,62 ug/Nm3

230 ug/Nm3

SO2

2,59 ug/Nm3

900 ug/Nm3

CO Debu

146

People Residences


65,30 ug/Nm3

NO2

PLTG Muara Tawar Emisi PLTG Unit 3.1, Jawa Barat Gas Power Plant Muara Tawar Gas Emission Power Plant Unit 3.1, West Java

Pemukiman Penduduk


SO2 NO2 Partikulat Particulate Opasitas Opacity

Pemukiman Karyawan PLTU Steam Power Plant Employee Resideces Cerobong PLTG Unit 3.1 Gas Power Plant Unit 3.1


10,34 ug/Nm3

400 ug/Nm3

81,67 ug/Nm3

30.000 ug/Nm3

201,29 ug/Nm3

230 ug/Nm3

101,73 mg/Nm3 Permen LH No. 21 Tahun 2008 tentang Mutu Emisi Bagi Usaha 227,64 mg/Nm3 dan/atau kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal

150 mg/Nm3

11,84 mg/Nm3 10%

Environment Minister Regulation No. 21/2008 of emission quality for business sector / activities of thermal Power Plant

400 mg/Nm3 30 mg/Nm3 20%


Nama Instalasi Name of Installation

Jenis Komponen Yang Dipantau Types of Monitored Component PLTGU Muara Tawar Emisi PLTGU Unit 1.3, Jawa Barat Steam Gas Power Muara Tawar Steam Plant Emission Gas Power Plant Unit 1.3, West Java


Parameter Titik Pantau Yang Dipantau Points of Monitored Monitoring Parameters SO2 NO2 Partikulat Particulate Opasitas Opacity

Udara Ambien

SO2

Air Ambience

NO2 CO Debu Dust SO2 NO2 CO

Cerobong PLTGU Unit 1.3




71,48 mg/Nm3

Permen LH No. 21 Tahun 2008 tentang Mutu Emisi Bagi Usaha dan/atau kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal

150 mg/Nm3

84,94 mg/Nm3

Steam Gas Power Plant Chimney Unit 1.3

10,36 mg/Nm3 5%

Lokasi PLTG dan PLTGU

20,49 ug/Nm3 32,75 ug/Nm3

Gas Power Plant and Steam Gas Power Plant Location

<114,5 ug/Nm3 112,45 ug/Nm3

Pemukiman Penduduk People Residence

Debu Dust

Environment Minister Regulation No. 21/2008 of emission quality for business sector / activities of thermal Power Plant PP 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Government Regulation No. 41/1999 of air pollution control

400 mg/Nm3 30 mg/Nm3 20%

900 ug/Nm3 400 ug/Nm3 30.000 ug/Nm3 230 ug/Nm3

55,47 ug/Nm3

900 ug/Nm3

104,91 ug/Nm3

400 ug/Nm3

229 ug/Nm3

30.000 ug/Nm3

175,66 ug/Nm3

230 ug/Nm3

Berdasarkan hasil-hasil pemantaun atas kualitas lingkungan sekitar instalasi tersebut, Perseroan menjalankan program perbaikan kualitas lingkungan dan pengelolaan lingkungan melalui berbagai kegiatan, mencakup: kegiatan penanganan limbah B3, perbaikan IPAL, pemasangan Continuous Emission Monitoring System (CEMs) dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya perbaikan kualitas lingkungan sekitar instalasi.

Based on the results of monitoring the quality of the environmental effects, in the said installation areas, the Company subsequently carries out environmental management programs through activities comprising B3 waste management, Waste Water Treatment Plant (IPAL), installing Continuous Emission Monitoring Systems (CEMs) and other activities that support the efforts of improving the quality of installation environment.

Perseroan menggunakan standar parameter yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengenai Baku Mutu Lingkungan (BML). Hasil pemantauan menunjukkan seluruh indikator berada di bawah baku mutu yang ditetapkan, sehingga selama periode pelaporan tidak ada denda moneter yang dibebankan terhadap Perseroan sehubungan dengan pelanggaran di bidang lingkungan. (EN28)

The Company uses standard parameters set by the Company’s Head office as well as the Regional Government on Environmental Quality Standards (BML), Stationary Emissions Sources (STB) to manage emissions, effluent and waste. Monitoring results have shown that all indicators are below the defined quality standards, with the result that during the reported period, there were no fines incurred on the Company related to environmental violations. (EN28)

EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PERFORMANCE EVALUATION

•   

Evaluasi Internal Sebagai implementasi dari seluruh kebijakan di bidang lingkungan, PLN telah menetapkan aspek lingkungan sebagai salah satu unsur penilaian dalam kinerja unit bisnis PLN di seluruh Indonesia, Melalui penilaian kinerja ini, Perseroan dapat mengevaluasi pemenuhan komitmen perusahaan dalam bidang lingkungan.

t

*OUFSOBM&WBMVBUJPO As the implementation of all policies in the field of environment, PLN has set environmental aspects as one element for assessing the performance of PLN business units in Indonesia, Through the evaluation, the Company can see the extent of the company’s commitment in the field of environment.


147

Pada evaluasi tahun 2012, hanya 2 unit dari 47 unit bisnis PLN yang mendapatkan nilai kinerja lingkungan hidup minus. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar unit bisnis PLN telah melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai standar perusahaan. •   

148

Evaluasi Eksternal Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2012 sudah dilaksanakan di seluruh 55 unit (2011:43 unit), pembangkit dengan peringkat hijau : 3 unit (2011:5 unit), peringkat biru : 38 unit (2011:22 unit), dan peringkat merah : 14 unit (2011:16 unit). Tidak ada satupun pembangkit kelolaan PLN yang mendapatkan PROPER peringkat hitam.

In the evaluation of 2012, only two of 47 PLN business units scored minus in environmental performance. This implies that most of the PLN business units have conducted environmental management in accordance with the Company standards.

t

&YUFSOBM&WBMVBUJPO Rating Program of Company Performance in Environmental Management (PROPER) was carried out by the Ministry of the Environment in 2012 in all 55 units (43 units in 2011). The results are as follows: green ranked plants totalled three units (five in 2011), blue ranked plants: 38 units (22 in 2011), and red ranked plants: 14 units (16 in 2011). None of the plants managed by PLN was ranked black.

PEMAKAIAN BAHAN

MATERIAL USAGE

PLN menjalankan usaha penyaluran daya listrik melalui serangkaian kegiatan meliputi pembangunan dan pengoperasian stasiun pembangkit listrik, pembangunan gardu induk, jaringan transmisi dan distribusi, beserta gardu-gardu berukuran lebih kecil yang dilengkapi trafo dengan berbagai kapasitas sebagai stasiun penurun tegangan, dan gardu pembagi daya untuk menyalurkan daya listrik kepada para pelanggan.

PLN runs electricity distribution operations through a series of activities covering power station construction, substation construction, the transmission and distribution network, as well as smaller substations equipped with transformers with various capacities that act as voltage step-down stations and power divider relay stations for distributing electricity to customers.

Bahan utama yang digunakan dalam proses pembangkitan adalah air untuk menggerakan turbin baik dalam bentuk cair (pada PLTA) maupun dalam bentuk uap air (pada PLTU dan PLTGU), dan air sebagai media pendingin, bahan bakar (BBM dan gas), pelumas untuk menjaga kinerja generator pembangkit agar tidak aus serta pelumas untuk kendaraan operasional PLN. (EN1) Selain bahan-bahan untuk kegiatan operasional utama, PLN juga membutuhkan bahan-bahan pendukung untuk kegiatan administratif, seperti kertas, alat tulis, plastik insulator, toner dan tinta printer. Seluruh bahan-bahan bekas keperluan administrasi ini setiap saat dikumpulkan untuk dikelola sebagai bahan daur ulang oleh pihak yang berkompeten. (EN2)

The main materials used in power generation process are water to mobilize the turbines, either in liquid form (in Hydro Power Plant) or steam (in Steam Power Plant and Combined Cycle Power Plant), and water for cooling media, fuels (oil-based fuels and gas), lubricants for maintaining the performance of power station generators so that they do not suffer wear, as well as lubricants for PLN’s operational vehicles. (EN1) In addition to materials for the main operational activities, PLN also require those for administrative activities, including paper, stationaries, plastic insulator, as well as printer toner and cartridge. All of the used materials for administrative needs are collected at all times to be recycled by the competent parties. (EN2)

Untuk menyalurkan daya listrik yang dihasilkan dari pembangkit milik sendiri maupun pembangkit sewa milik pihak swasta, bahanbahan utama yang digunakan adalah kabel-kabel berbagai ukuran, insulator keramik tahan panas dan tiang-tiang listrik berbagai ukuran. Ketinggian tiang listrik penyangga kabel bervariasi sesuai dengan besar tegangan yang melalui jaringan sesuai aturan yang berlaku. Hampir seluruh kabel penyalur listrik ke kawasan akhir pengguna rumah tangga terbungkus isolator untuk menjaga keamanan penyaluran, sehingga tidak ada dampak kesehatan maupun dampak lingkungan berarti lainnya bagi penduduk atau biota yang ada di dekatnya. (EN26, EN29)

To distribute the electrical power generated by either owned plants or plants leased from private party, the main materials used are cables of various sizes, ceramic heat-resistant insulators and electricity pylons of various sizes. The height of cable-carrying electricity pylons varies depends on the level of voltage flowing through the network in accordance with the prevailing regulations. Almost all cables distributing electricity to the neighborhoods of household end-users are wrapped in insulation to protect the supply, so that there is no impact on residents, plant or animal life in the vicinity. (EN 26, EN 29)

Bahan utama lain yang digunakan dalam proses distribusi adalah tiang-tiang listrik dari beton/besi dan insulator keramik tahan panas maupun bahan kimia, yang juga jarang mengalami penggantian, kecuali insulator yang akan diganti jika pada saat inspeksi ditemukan kerusakan. (EN1)

The main other material used is electricity pylons made from steel or concrete and ceramic heat-resistant insulation as well as chemical materials, which also rarely need to be replaced, except insulation, which is replaced if damage is found during inspections. (EN1)




Kabel-kabel transmisi dan distribusi baik yang dibentangkan di atas tanah maupun di dalam tanah umumnya digunakan dalam waktu yang cukup lama dan jarang mengalami proses penggantian, sehingga kebutuhan bahan ini akan sejalan dengan proses ekspansi atau penambahan jaringan transmisi dan distribusi. Seiring dengan misi PLN untuk menjangkau seluruh wilayah operasi di Indonesia, panjang jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki PLN terus bertambah. Hingga akhir tahun pelaporan 2012, panjang seluruh jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki oleh PLN adalah. (EN1, EU4)

Transmission and distribution cables that are laid on the ground, or under the ground, are generally used for a long time and rarely need to be replaced. As a result, these materials are needed for distribution and transmission network expansion or additions. In line with PLN’s mission to reach all of Indonesia’s regions, PLN’s expansive distribution and transmission network continues to grow. As of the end of the reported year, the total length of PLN’s transmission and distribution networks were as follows: (EN 1, EU 4)

Panjang Jaringan Transmisi (kms) Tahun 2012 Length of Transmission Lines (kmc) Year 2012 Satuan PLN/Provinsi PLN Unit/Province

Tegangan Voltage

Jumlah Total

25-30 kV

70 kV

150 kV

275 kV

500 kV

Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam Nanggroe Aceh Darusalam Region

-

-

-

-

-

-

Wilayah Sumatera Utara North Sumatra Region

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

- Riau

-

-

-

-

-

-

- Kepulauan Riau Riau Island

-

-

-

-

-

-

Wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu South Sumatra, Jambi & Bengkulu Region

-

-

-

-

-

-

- Sumatera Selatan South Sumatra

-

-

-

-

-

-

- Jambi

-

-

-

-

-

-

- Bengkulu

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

Distribusi Lampung Lampung Distribution

-

-

-

-

-

-

Wilayah Kalimantan Barat West Kalimantan Region

-

-

587,50

-

-

587,50

Wilayah Kalsel dan Kalteng South Kalimantan & Central Kalimantan Region

-

123,08

1.538,82

-

-

1.661,90

- Kalimantan Selatan South Kalimantan

-

123,08

1.291,82

-

-

1.414,90

- Kalimantan Tengah Central Kalimantan

-

-

247,00

-

-

247,00

Wilayah Kalimantan Timur East Kalimantan Region

-

-

350,60

-

-

350,60

Wilayah Sulut. Sulteng dan Gorontalo North Sulawesi, Central Sulawesi & West Sulawesi

0,76

377,02

980,94

-

-

1.358,71

- Sulawesi Utara North Sulawesi

0,76

275,82

256,74

-

-

533,32

- Gorontalo Gorontalo

-

-

724,19

-

-

724,19

- Sulawesi Tengah Central Sulawesi

-

101,20

-

-

-

101,20

Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar South Sulawesi, South East Sulawesi & West Sulawesi

6,80

157,40

2.468,83

-

-

2.633,03

- Sulawesi Selatan South Sulawesi

6,80

133,40

2.087,95

-

-

2.228,15

-

24,00

-

-

-

24,00

- Sulawesi Tenggara South East Sulawesi


149


Tegangan Voltage

Jumlah Total

25-30 kV

70 kV

150 kV

275 kV

500 kV

- Sulawesi Barat West Sulawesi

-

-

380,88

-

-

380,88

Wilayah Maluku dan Maluku Utara Maluku and North Maluku Region

-

-

-

-

-

-

- Maluku

-

-

-

-

-

-

- Maluku Utara North Maluku

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

- Papua

-

-

-

-

-

-

- Papua Barat West Papua

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

PT PLN Batam

-

-

157,83

-

PT PLN Tarakan

-

-

-

-

-

-

Kit Sumbagut North Sumatra Power Plant

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

P3B Sumatera Sumatra Transmission and Center for Load Dispatching

-

331,89

8.595,52

1.028,30


157,83

9.955,71

7,56

989,39

14.680,04

1.028,30

Dist. Jawa Timur East Java Distribution

-

-

-

-

-

-

Dist. Jawa Tengah dan Yogyakarta Central Java and Yogyakarta Distribution

-

-

-

-

-

-

- Jawa Tengah Central Java

-

-

-

-

-

-

- D.I. Yogyakarta

-

-

-

-

-

-

Dist. Jawa Barat dan Banten West Java and Banten Distribution

-

-

-

-

-

-

- Jawa Barat West Java

-

-

-

-

-

-

- Banten

-

-

-

-

-

-

Dist. Jakarta Raya dan Tangerang Jakarta Raya and Tangerang Distribution

-

-

-

-

-

-

PT Indonesia Power

-

-

-

-

-

-

PT PJB

-

-

-

-

-

-

P3B Jawa Bali Java Bali Transmission and Center for Load Dispatching

-

3.239,00

13.100,00

-

5.052,00

-

3.239,00

13.100,00

5.052,00

21.391,00

4.228,39

27.780,04

5.052,00

38.096,29

Jawa Java Indonesia

7,56

1.028,30

16.705,28

Panjang Jaringan Distribusi (km) di Tahun 2012 Length of Medium and Low Voltage Lines (kmc) Year 2012 Satuan PLN/Provinsi PLN Unit/Province

150

Tegangan Menengah Medium Voltage 6- 7 kV

10 - 12 kV

15-20 kV

Tegangan Rendah Low Voltage

Wilayah Aceh Darussalam Nanggroe Aceh Darusalam Region

-

-

14.260,00

14.015,00

Wilayah Sumatera Utara North Sumatra Region

-

-

23.654,16

25.377.36





Tegangan Menengah Medium Voltage 6- 7 kV

10 - 12 kV

15-20 kV



-

-

8.687,25

11.021.99


-

-

18.309,19

11.302 50

- Riau

-

-

6.500,29

10.246,25

- Kepulauan Riau Riau Island

-

-

11.809,90

1.056.25

Wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu South Sumatra, Jambi & Bengkulu Region

-

242.86

16.872,80

16.946.63

- Sumatera Selatan South Sumatra

-

242.26

8.894,20

9.505.63

- Jambi

-

-

5.154,60

4.361.09

- Bengkulu

-

-

2.824,00

3.079,91


-

-

2.920,00

2.309.00

7,38

-

8.869,88

11.103.73

-

-

9.035,96

8.801,00

1,32

-

11.416,28

10.223,81

Distribusi Lampung Lampung Distribution Wilayah Kalimantan Barat West Kalimantan Region Wilayah Kalsel dan Kalteng South Kalimantan & Central Kalimantan Region - Kalimantan Selatan South Kalimantan

-

-

7.244,13

7.025.97

- Kalimantan Tengah Central Kalimantan

-

-

4.172,15

3.197,84

Wilayah Kalimantan Timur East Kalimantan Region

-

-

4.859,45

5.738.15

Wilayah Sulut, Sulteng dan Gorontalo North Sulawesi, Central Sulawesi & West Sulawesi

46.68

-

11.215,49

12.943,69

- Sulawesi Utara North Sulawesi

46,68

-

4.068,49

3.906,00

- Gorontalo

-

-

1.714,00

2.016,69

- Sulawesi Tengah Central Sulawesi

-

-

5.433,00

7.021.00

Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar South Sulawesi, South East Sulawesi & West Sulawesi

-

-

15.842,95

18.497.35

- Sulawesi Selatan South Sulawesi

-

-

10.853,14

13.147.27

- Sulawesi Tenggara South East Sulawesi

-

-

3.819,34

4272.63

- Sulawesi Barat West Sulawesi

-

-

1.170,47

1077.45

Wilayah Maluku dan Maluku Utara Maluku and North Maluku Region

-

-

4.851,61

2.797.92

- Maluku

-

-

2.994,92

1.786.83

- Maluku Utara North Maluku

-

-

1.856,69

1.011,09


-

-

3.126,48

3.916 34

- Papua

-

-

1.961,20

2.746,80

- Papua Barat West Papua

-

-

1.165,28

1.169 54


-

-

5.924,00

8.425.37


-

-

4.435,77

4384.52


-

-

5.005,19

5005.69

PT PLN Batam

-

-

1.156,32

1.681.09

PT PLN Tarakan

-

-

153,53

256.52

Kit Sumbagut North Sumatra Power Plant

-

-

-

-


-

-

-

-

P3B Sumatera Sumatra Transmission and Center for Load Dispatching

-

-

-

-


55,38

242,86

170.596,31

174.747.66

Dist. Jawa Timur East Java Distribution

-

-

32.463,00

64.335.00

Dist. Jawa Tengah dan Yogyakarta Central Java and Yogyakarta Distribution

-

-

48.642,07

55.280.42


151

10 - 12 kV

15-20 kV


Tegangan Menengah Medium Voltage


6- 7 kV

- Jawa Tengah Central Java

-

-

43.652,29

47.557.35

- D.I. Yogyakarta D.I. Yogyakarta

-

-

4.989,78

7.723.07

Dist. Jawa Barat dan Banten West Java and Banten Distribution

-

-

41.841,44

101.254.86

- Jawa Barat West Java

-

35.973,17

88.554.48

- Banten

-

-

5.868,27

12.700.38

Dist. Jakarta Raya dan Tangerang Jakarta Raya and Tangerang Distribution

-

-

19.209,00

33.288.58

PT Indonesia Power

-

-

-

-

PT PJB

-

-

-

-

P3B Java Bali Transmission and Center for Load Dispatching

-

-

-

-

Jawa Java

-

-

142.155.51

254.158.86

Indonesia

55.38

242.86

312.751,82

428.906 52

PENGGUNAAN ENERGI

ENERGY USAGE

Perseroan menggunakan berbagai sumber energi primer sebagai bahan bakar langsung untuk menggerakkan turbin generator pembangkit listrik, yaitu batu bara, diesel dan gas. Selain itu, turbin generator juga digerakkan oleh tenaga air dan uap panas bumi. Minyak diesel/solar dan BBM lain (bensin) juga digunakan PLN sebagai bahan bakar bagi kendaraan operasional.

The Company uses a variety of primary energy sources for direct fuels to turn the main generator turbines at power plant, i.e. coal, diesel, and gas. Apart from these three fossil fuels, the generator turbines are also powered by hydro or geothermal as indirect energy sources. Diesel fuel, solar power and gasoline are also used by PLN as fuel for vehicles.

Seiring dengan peningkatan kapasitas pembangkit, jumlah penggunaan energi primer Perseroan terus bertambah. Komposisi dan jumlah penggunaan energi langsung sebagai bahan bakar penggerak generator disajikan pada tabel berikut.

In line with power plant capacity improvements, the Company’s total primary energy use continues to grow. The composition and total usage of direct energy as fuel to power generators is presented in the following the table.

Penggunaan Bahan Sebagai Sumber Energi Langsung (EN3) Fuel Consumption as Direct Resource of Energy (EN3)

152

2012

BAHAN BAKAR FUEL

SATUAN UNIT

Batu bara Coal

Juta ton Million tons

Minyak diesel Diesel petrol

Juta liter Million litters

Gas Natural Gas

MMSCF

2011

%

35.514

27.434

29,5

8.215

11.466

-28,4

365.927

285.722

28,1

Bahan bakar batubara dan minyak bumi merupakan jenis bahan bakar fosil tidak terbarukan yang kurang ramah lingkungan, mengingat dalam proses pembakaran menghasilkan emisi CO2 atau gas rumah kaca / GRK yang relatif tinggi. Untuk mengurangi dampak negatif penggunaan batubara, PLN telah menyiapkan dan melaksanakan program untuk melakukan konservasi penggunaan energi dengan cara meningkatkan efisiensi PLTU melalui pemilihan teknologi PLTU yang lebih efisien, sebagai contoh: teknologi PLTU “supercritical” berbahan bakar batubara yang lebih hemat bahan bakar sehingga mengurangi jumlah emisi untuk tiap kWh listrik yang dihasilkan.

These fossil fuels are not renewable and are not environmentally friendly, PLN has prepared and implemented programs to conserve energy usage by increasing efficiency in steam power plant by choosing more efficient steam power plant technologies, e.g. “super-critical” technology for fuel-saving coal-fired steam power plant, so the emission discharged for every kWh of generated electricity is lower.

Dalam rangka mendukung program Pemerintah RI untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi terbarukan (renewable energy) dan mengurangi emisi CO2, maka PLN juga membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik

To support the Republic of Indonesia Government’s programs to increase the utilization of renewable energy sources and reduce CO2 emissions, PLN has built Geothermal Power Plant and Hydro




tenaga air (PLTA), selain itu dalam skala terbatas, membangun pembangkit tenaga bayu dan tenaga surya. Untuk mengurangi emisi GRK dari pembangkit listrik, PLN telah merencanakan pembangunan pembangkit energi terbarukan, terutama panas bumi. PLN juga menargetkan peningkatan penggunaan bahan bakar gas sebagai sumber energi pembangkit listrik di masa depan, mengingat jumlah emisi GRK yang dihasilkan dari pembangkit berbahan bakar gas jauh lebih sedikit dibandingkan penggunaan batubara maupun minyak bumi.

Power Plant, as well as wind and solar power plants on limited scale. To reduce Greenhouse Gases emission from power plants, PLN has designed renewable energy power plants, particularly geothermal plants.PLN also sets a target of gas utilization for the future power plant fuel, given that the amount of Greenhouses Gases emited by gas-fueled power plants is much less compared to coal or oil fuels.

Upaya lain yang dilakukan untuk mengurangi emisi adalah dengan menjaga unjuk kerja generator melalui perawatan berkala, sehingga kinerjanya efisien dan mampu mengurangi volume bahan bakar per satuan daya listrik yang dihasilkan. (EN5, EN6).

Other steps taken are to maintain the performance of generators through regular maintenance, resulting in efficient performance and a reduction in the volume of fuel per unit of electrical power generated. (EN 5, EN6)

Untuk mengurangi konsumsi energi tak langsung (energi yang digunakan untuk kendaraan operasional), Perseroan juga melakukan langkah-langkah penghematan, baik melalui perawatan rutin kendaraan operasional maupun dengan penyediaan sarana perumahan pegawai di sekitar instalasi utama. Sementara program maupun kebijakan yang ditempuh untuk menghemat pemakaian listrik mencakup: (EN7) •    Pemanfaatan bank kapasitor; •    Sosialisasi dan implementasi kepada karyawan untuk : • Menaikkan setting AC temperatur ke 25oC; • Mengurangi jumlah AC pada ruangan yang menggunakan AC Over Capacity; • Pemanfaatan cahaya alami: §  Penggantian lampu-lampu listrik yang hemat energi dari lampu TL ke lampu SL secara bertahap; §  Penggantian AC (biasa) ke AC Split (Inverter dan Bio);

To reduce indirect energy consumption (energy used for operational vehicles), the Company has also taken austerity measures, not only comprising routine vehicle maintenance but also by providing housing for employees in the vicinity of main installations. The adopted steps and policies to save on energy usage are: (EN7)

§  Pembenahan kualitas kelistrikan.

• •

Utilize capacitor banks; Raise awareness among employees concerning the following: • Set air conditioning units to 25oC. • Reduce the number of air conditioners in rooms that already have too many units (AC Over Capacity) • Utilize natural light: § Replace light bulbs with energy-saving light bulbs; from TL bulbs to SL bulbs, in stages; § Replace normal air conditioner units with split air conditioners (Inverter and Bio); § Improve the quality of electricity.

Upaya-upaya ini berhasil menurunkan konsumsi BBM dan mengurangi penggunaan listrik untuk keperluan administratif dan kegiatan pendukung lainnya di tahun 2012. (EN7)

These efforts helped reduce fuel consumption and reduce electricity use for administrative needs and other supporting activities in 2012. (EN7)

PENGGUNAAN AIR DAN UAP PANAS BUMI

USE OF WATER AND GEOTHERMAL

Air digunakan untuk dua hal, yakni sebagai pendingin dan sebagai sumber energi langsung. Dalam penggunaan air sebagai sumber energi pembangkit listrik bertenaga uap, air diubah menjadi uap bertekanan yang kemudian menggerakkan turbin generator. Sementara penggunaan air dalam skema PLTA, air langsung digunakan untuk menggerakan turbin melalui pipa pesat, menggunakan daya tarik bumi sebagai media penggerak air yang ditampung dalam bendungan/waduk yang didesain memiliki perbedaan ketinggian yang cukup antara tinggi muka air dalam bendungan dengan instalasi pembangkit yang berada di bawah bangunan bendungan.

Water can be used for two things, namely as a coolant and as an indirect energy source. When used as steam power plant energy source, water is transformed into compressed steam, which then turns generator turbines. While in Steam power plant, water is directly used to turn turbines through pipelines where the gravity moves the water that is contained in a dam designed to have sufficient height difference between the water surface in the dam and the power plant installation under the dam.

Sumber air yang digunakan dalam produksi tenaga listrik di stasiun pembangkit listrik pada umumnya berasal dari air permukaan, kecuali untuk skema PLTP, air berasal dari reservoir di dalam bumi sebagai

Water sources used in electricity production generally derive from surface water, except for geothermal power plant scheme, where the water is derived from rainwater reservoir beneath the earth. (EN8,


153

154

hasil rembesan air hujan kedalam tanah. (EN8, EN9) Seluruh air untuk kondensat setelah ditampung di kolam, kemudian digunakan kembali sebagai kondensat dengan pola closed loop system. (EN10)

EN9) All water formed through condensation is stored in a pool, and then reused in a closed loop system. (EN10)

Untuk meminimalisasi penggunaan air dan memperbaiki kualitas air limbah, Perseroan merealisasikan berbagai program, mencakup: •    Merencanakan jumlah air yang akan digunakan dalam proses pembangkitan tenaga listrik sejak awal dengan membuat neraca air; •    Air limbah yang dihasilkan diolah dalam instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebelum dibuang ke badan air penerima. Kuantitas dan kualitas air limbah dipantau secara rutin untuk memastikan bahwa parameter pencemar yang terkandung dalam air limbah memenuhi baku mutu lingkungan. Hasil pemantauan kualitas air limbah dilaporkan secara rutin kepada instansi terkait antara lain Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). Hasilnya menunjukkan, tidak ada pengaruh negatif dari buangan air terhadap keanekaragaman hayati. Hasil pemantauan Biota Perairan yang dilakukan menunjukan bahwa perairan sekitar lokasi kegiatan tidak mengalami gangguan. Hal ini ditunjukkan dengan pemantauan selama tahun pelaporan, dimana nilai indeks keanekaragamannya sedang, tetapi secara umum cukup baik dan masih dapat mendukung kehidupan biota perairan. (EN12, EN21, EN25)

To minimize the use of water and to improve the quality of waste water, the Company takes the following steps: • Determine the amount of water to be used in the electricity production process from the beginning by making a water balance sheet; • Waste water produced is treated in the waste water treatment plant (IPAL) before it is discharged to the water receptacle. The quantity and quality of waste water is routinely monitored to ensure that pollutant parameters contained in the waste water meet the environment quality standard. The results of waste water quality monitoring is reported routinely to the relevant agencies, including the Ministry of the Environment (KLH) and the Regional Environmental Management Body (BPLHD). The results showed that waste water had no negative effects on biodiversity. Aquatic Biota monitoring results showed that water in the vicinity was not impaired. This was shown through monitoring during the reported period, where the biodiversity index level was average, but generally it was quite good and still capable of supporting aquatic biota. (EN12, EN21, EN25)

Dalam rangka menjaga ketersediaan air permukaan dan memelihara kelestarian lingkungan, khususnya sumber air, Perseroan juga melakukan kegiatan konservasi sumber daya air melalui beberapa kegiatan, mencakup: (EN10, EN21) •    Pemanfaatan air hujan untuk keperluan MCK; •    Penggunaan air dengan sistem tertutup (closed loop); •    Pembuatan embung-embung air untuk konservasi air dan lubang biopori di perkantoran dan pemukiman sekitar instalasi.

In the framework of maintaining the availability of surface water and preserving the environment, especially water sources, the Company also carries out water source conservation through several activities, which are: (EN10, EN21) • Utilize rain water for MCK needs; • Use water in a closed loop system; • Create ponds for water conservation and bio pore holes in office and residential areas in the vicinity of installations.

Melalui langkah-langkah tersebut, Perseroan berpartisipasi dalam memelihara dan melestarikan sumber air permukaan yang digunakan sesuai kaidah pelestarian lingkungan. Dengan seluruh upaya tersebut selama periode pelaporan tidak ada laporan maupun pengaduan yang diterima Perseroan perihal terganggunya sumber air karena turunnya permukaan air akibat pengambilan sumber air. (EN9)

Through these steps, the Company participates in maintaining and preserving surface water sources that are used in accordance with environmental preservation regulations. Throughout all of the said efforts during the reported period, there were no reports or complaints received by the Company concerning disturbance of water sources owing to a decrease in water levels due to water extraction. (EN9)

BIODIVERSITAS

BIODIVERSITY

Beberapa pembangkit dan jalur transmisi PLN berada atau melewati kawasan hutan lindung atau kawasan konservasi. Perseroan telah mengikuti seluruh mekanisme penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi sesuai ketentuan undangundang kehutanan dan peraturan turunannya.

Several PLN power plants and transmission lines exist in or pass through protected forests or conservation areas. The Company adheres to all land use mechanisms on protected forest areas and conservation areas in accordance with forestry regulations and provisions.

Untuk menjaga biodiversitas sebagai akibat dari kegiatan pembangkitan tenaga listrik, Perseroan merealisasikan berbagai program, mencakup: (EN11, EN13, EN14, EN15) •    Melakukan transplantasi terumbu karang; Terumbu karang termasuk spesies yang dilindungi sesuai ketentuan International Union for the Conservation of Nature

To maintain biodiversity from power plant activities, the Company carries out several programs, including: (EN 11, EN 13, EN 14, EN15)


•

Transplanting coral reefs; Coral reefs belong to a species protected in accordance with the provisions of the International Union for the Conservation



(IUCN). PLN melakukan upaya untuk melindungi fauna tersebut, di perairan sekitar lokasi pembangunan PLTU Paiton Unit 9. Untuk mengganti kerusakan terumbu karang akibat kegiatan dredging pada proses pembangunan dermaga PLTU Paiton Unit 9, PLN telah melakukan transplantasi terumbu karang pada lokasi lain di perairan yang sama yang memiliki kondisi lingkungan yang mendukung kehidupan terumbu karang. Pemantauan hasil transplantasi karang dilakukan setiap minggu selama satu tahun untuk memastikan bahwa terumbu karang dapat hidup dengan baik. Berdasarkan hasil pemantauan, 98,98% dari terumbu karang yang ditanam tumbuh dengan baik. (EU13) •    MenyediakanareahijaudidaerahsekitarinstalasipembangkitPLN.Tidak ada data luasan area hijau secara detail, namun program penghijauan dilaksanakan secara rutin khususnya pada lokasi catchment area PLTA dan pada area pembangunan pembangkit PLTMH.

•

of Nature (IUCN). PLN strives to protect this protected species, namely that located in the vicinity of the Paiton Unit 9 Steam power plant. To replace coral reef damaged due to dredging activities during the construction of the dock at the Paiton Unit 9 Steam power plant, PLN has transplanted coral reefs in other locations in the same waters that have the same environmental conditions to support coral reefs. Coral reef transplantation monitoring is carried out every week throughout the year to ensure that the coral reef can thrive. Based on the monitoring results, 98.98 percent of the transplanted coral reef grows well. (EU13) Provide green areas in PLN power plant installation areas. Although there is no available detailed data on the amount of green areas, the greening program is carried out routinely, especially in Hydro Power Plant catchment areas.

PENGENDALIAN EMISI

EMISSIONS CONTROL

Sumber emisi karbondioksida berasal dari kegiatan pembangkitan listrik terutama pembangkit listrik berbahan bakar fosil seperti PLTU, PLTG, PLTGU dan PLTD. Total emisi dari kegiatan pembangkitan tenaga listrik pada tahun 2012 diperkirakan mencapai sebesar 118.270.645 ton CO2 ekuivalen. PLTU batu bara memberikan kontribusi emisi terbesar yakni 76.434.195 ton CO2 ekuivalen, sedangkan pembangkit berbahan bakar gas dan BBM memberikan kontribusi berturut-turut sebesar 19.918.008 ton CO2 ekuivalen dan 21.918.442 ton CO2 ekuivalen. (EN16)

Carbon dioxide emission sources derive from power plant activities, especially those powered by fossil fuels, like Steam Power Plant, Gas Power Plant, Combined Cycle Power Plant and Diesel Power Plant. The total emission from electrical power generation in 2012 was a total of 118,270,645 tons of CO2 equivalent. Coal-fired Steam power plants contributed the largest amount of emissions, totaling 76,434,195 tons of CO2 equivalent, while gas-fired power plants and oil-fired power plants contributed 19,918,008 tons of CO2 equivalent and 21,918,442 tons of CO2 equivalent, respectively. (EN16)

Perhitungan Emisi CO2 dari Pembangkit Berbahan Bakar Fosil Table of Measurement of CO2 Emission from Fossil Fuels-Fired Plants

TOTAL KONSUMSI TOTAL CONSUMPTION

KONVERSI CONVERSION

Emisi CO2 (juta ton eq) CO2 Emission (million tons eq)

Juta liter Million liter

8,215.00

2.6681

21,918,442

Juta ton Million ton

35,514.00

2.1522

76,434,195

-

2.3247

-

365,927.00

0.0544

19,918,008

JENIS BAHAN BAKAR FUEL TYPE

SATUAN UNIT

Solar Coal Gasoline

Juta liter Million liter

Gas

MMCFt

Total Emisi Total Emission

118,270,645

Sumber : Angka konversi emisi CO2 sesuai EIA (US Energy Information Administration) Source : CO2 emission conversion number according to EIA (US Energy Information Administration

Untuk mengetahui kualitas emisi dari stasiun pembangkit, PLN melakukan uji emisi pada setiap pembangkit sebagai bagian dari uji kelayakan operasi pembangkit. Selanjutnya uji emisi dilaksanakan secara rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen AMDAL dan UKL-UPL. (EN17)

To comprehend the quality of emissions from power stations, PLN carries out emissions testing at every power plant as part of due diligence. Subsequent emission testing is carried out routinely in accordance with the prevailing regulations and with the environmental monitoring plan, which is recorded in the AMDAL and UKL-UPL documents. (EN17)

Untuk menekan emisi CO2 ini Perseroan melaksanakan beberapa program, meliputi: (EN18) •    Menambah pembangunan pembangkit dengan sumber energi yang terbarukan, yakni PLTP dan PLTA; •    Membangun pembangkit tenaga surya (PLTS) di 5 pulau yang dilaksanakan pada tahun 2010-2012 berkapasitas total sebesar 6,2 MW. Pembangunan PLTS ini menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel yang berbahan bakar solar (HSD);

To reduce CO2 emissions, the Company carries out several programs, which are: (EN18) • Add more renewable energy power plants, namely Geothermal Power Plant and Hydro Power Plant. • Construction of Solar Power Plants on five islands carried out from 2010 to 2012, totaling 6.2 MW. This replaced Solar Power Plant replaced diesel-powered generators.


155

156

Construction of the Merasap, Lobong and Mongango PLTM plants resulting in emissions reduction of 16,000 tons of CO2 equivalent per year. Utilization of one of the Kyoto Protocol mechanisms, namely the Clean Development Mechanism (CDM) and Verified Carbon Standard (VCS) to obtain carbon credits from greenhouse gas emissions reduction efforts through the construction of power plants that use renewable energy.

•    Membangun PLTM Merasap, Lobong, Mongango sehingga mengurangi emisi per tahun sebesar 16.000 ton CO2 ekuivalen;

•

•    Memanfaatkan salah satu mekanisme Protokol Kyoto yaitu Clean Development Mechanism (CDM) dan Verified Carbon Standard (VCS) untuk mendapatkan kredit dari upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari pembangunan beberapa pembangkit menggunakan sumber energi terbarukan.

•

Selain upaya mengurangi emisi CO2, Perseroan juga berupaya mengurangi emisi debu dari stasiun pembangkit berbahan bakar batu bara, melalui: •    Pemasangan electrostatic precipitator; •    Pembangunan sarana penyimpanan fly ash dan bottom ash; •    Kerjasama untuk pemanfaatan kemabli fly ash dan bottom ash; •    Menutupi bagian bak belakang kendaraan pengangkut fly ash dan bottom ash; •    Menyiram area penyimpanan batu bara untuk mengurangi debu.

Apart from efforts to reduce CO2 emissions, the Company also strives to reduce dust emissions at coal-fired power stations by as follows:

Kegiatan pemantauan kadar debu di udara kemudian dilaksanakan secara rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL. Perseroan sampai saat ini belum melaksanakan program terkait upaya menekan pelepasan bahan perusak ozon lainnya, seperti CFC (freon). (EN19)

Airborne dust content monitoring activities are then carried out routinely in compliance with the prevailing regulations and in accordance with the environmental monitoring plan, which is recorded in AMDAL and UKL-UPL documents. So far, the Company has not carried out any program related to reducing the release of ozone depleting substances, such as CFCs (freon). (EN19)

Perseroan bekerja sama secara aktif dengan KLH dan UNINDO dalam penyusunan National Implementation Plan (NIP) terkait Persistent Organic Pollutants (POPs) yang menjadi kewajiban Pemerintah Indonesia dalam kerangka Konvensi Stockholm, Salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan terkait NIP adalah melakukan inventarisasi keberadaan PCB pada trafo sebagai baseline asesmen situasi PCB.

The Company actively cooperates with the Ministry of Environment and UNINDO in compiling the National Implementation Plan (NIP) in connection with Persistent Organic Pollutants (POPs), which is obligatory to the Indonesian Government under the Stockholm Convention framework. One of the activities the Company carries out regarding NIP is inventorying PCBs in the transformers as the baseline of PCB situation assessment.

PENGELOLAAN DAN PENGOLAHAN LIMBAH

WASTE MANAGEMENT AND PROCESSING

Proses pembangkitan listrik pada instalasi pembangkit dan transmisi listrik menghasilkan beberapa limbah spesifik, yakni: •    Limbah cair, berupa air dari pembangkit PLTU; •    Limbah cair berupa pelumas bekas yang termasuk B3 (hazardous waste); •    Limbah padat seperti abu batubara, insulator keramik, kabel bekas, aki bekas kendaraan operasional dan tiang-tiang listrik.

Electricity generation at electricity transmission and power plant installations produces several specific kinds of waste, which are: • Liquid waste, in the form of water from steam power plants. • Liquid waste in the form of used lubricant, including B3 (hazardous waste). • Solid waste such as ceramic insulation, used cables, used batteries from operational vehicles and electricity pylons.

Untuk mengelola limbah-limbah tersebut, Perseroan menempuh beberapa cara pengelolaan yakni: (EN22, EN23) 1. Pengelolaan Limbah Cair Limbah cair dari kegiatan pembangkitan tenaga listrik diolah dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum dialirkan ke badan air penerima. Pada beberapa pembangkit, air yang telah diolah dimanfaatkan kembali untuk berbagai keperluan antara lain menyiram tanaman. 2. Limbah Padat dan Cair B3 Pengelolaan limbah padat dan cair B3 seperti abu batubara dan pelumas bekas dilakukan sesuai dengan PP No. 18 Tahun 1999

To manage the said waste, the Company carries out several management schemes, including: (EN22, EN23) 1. Liquid Waste Management Liquid waste produced through electrical power generation is processed in a Waste Water Treatment Plant (IPAL) before it flows to the water catchment receptacle. At several power stations, processed waste water is reused for various purposes including water plants. 2. Hazardous solid and liquid waste The management of hazardous solid and liquid waste, such as coal dust and used lubricant is done in accordance with


• • • • •

Install electrostatic precipitators; Construct fly ash and bottom ash storage facilities; Conduct cooperation to utilize fly ash and bottom ash; Cover the backs of fly ash and bottom ash transportation vehicles. Water down fly ash and bottom ash storage areas to decrease dust.



tentang Pengelolaan Limbah B3 serta peraturan-peraturan menteri terkait pengelolaan limbah B3. PLN sebagai penghasil limbah B3 tidak melakukan pengolahan secara langsung, namun hanya menyimpan sementara limbah B3 tersebut sebelum diserahkan ke pihak ke-3 yang memiliki izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3. 3. Pengelolaan bahan-bahan bekas selain limbah B3 Bahan-bahan bekas selain limbah B3 dimusnahkan sesuai dengan mekanisme pemusnahan aset yang berlaku di Perseroan. 4. Sepanjang tahun 2012 tidak ada kejadian tumpahan limbah B3 yang mencemari lingkungan. (EN23)

Government Regulation No.18/1999 on the Management of Hazardous Waste as well as ministry regulations related to the management of hazardous liquid waste. PLN, as a company that produces hazardous liquid waste, does not carry out waste management directly, but rather briefly stores the hazardous liquid waste before handing it over to third parties who have permission to manage and utilize hazardous (B3) waste. 3. Management of non-hazardous used materials Non-hazardous used materials are destroyed in accordance with the prevailing asset destruction mechanism at the Company. 4. Throughout 2012, there were no hazardous waste spills that contaminated the environment. (EN23)

PARTISIPASI PADA UPAYA MITIGASI GAS RUMAH KACA

PARTICIPATION IN GREENHOUSE GAS MITIGATION EFFORTS

Sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik utama di Indonesia, PLN memiliki komitmen jangka panjang untuk berpartisipasi pada upaya mengendalikan emisi GRK yang berasal dari kegiatan pembangkitan listrik dengan berbahan bakar fosil (gas, BBM, batubara). Partisipasi PLN pada upaya mitigasi GRK ini dilaksanakan selaras dengan upaya pemenuhan kebutuhan listrik nasional yang terus tumbuh dengan pesat. Pemenuhan kebutuhan listrik menjadi hal yang juga harus diprioritaskan mengingat rasio elektrifikasi Indonesia masih relatif tertinggal di kawasan regional. Kondisi tersebut adalah konsekuensi logis dari masih kurangnya ketersedaan infrastruktur ketenaga listrikan di Indonesia, salah satu hal yang tengah diatasi melalui inisiatif program Fast Track 10.000 MW Tahap I dan Tahap II.

As a major electrical power provider company in Indonesia, PLN has a long-term commitment to participating in the efforts to control GHG emissions from electricity generation activities that use fossil fuel (gas, oil, coal). PLN’s participation in GHG mitigation is carried out in line with efforts to meet national electricity needs that continue to grow exponentially. Meeting the electricity needs must also be prioritized given the electrification ratio in Indonesia is still relatively lagging in the scope of the region. The condition is a logical consequence of the lack of electricity power infrastructure in Indonesia. One of the measures to address this issue is the initiative of 10,000 MW Fast Track Program Phase I and Phase II.

Oleh karena itu, mitigasi yang dilaksanakan saat ini juga merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan listrik, baik untuk saat ini maupun untuk masa depan. Beberapa inisiatif yang telah dijalankan diuraikan pada penjelasan berikut.

Therefore, mitigation is implemented today is part of efforts to meet the electricity needs, both for today and for the future. Some initiatives that have been implemented are described below.

•    Penelitian dan Pengembangan Perseroan melakukan sejumlah kajian dan penelitian yang ditujukan untuk meningkatkan tingkat efisiensi pembangkitan, efisiensi penyaluran daya listrik, mencari bahan-bahan insulator yang tahan lama dan mencari alternatif pembangkit yang ramah lingkungan. Beberapa kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir dan berlanjut dai tahun 2012 adalah studi identifikasi potensi pembangkit hydro di Indonesia.

•

Provision of micro-hydro plants are very suitable to develop to provide electricity in remote and hilly areas and yet-intact tropical forests. Development of micro-hydro power plants, which are water-fueled, has two positive sides, namely for environmental conservation and free from emission.

Penyediaan pembangkit mikro hidro sangat cocok dikembangkan untuk menyediakan tenaga listrik di kawasan perbukitan yang terpencil dan memiliki kawasan hutan tropis yang masih asri. Pembangunan pusat listrik mikro hidro, yang menggunakan tenaga air, memiliki dua manfaat, menjaga kelestarian lingkungan dan bebas emisi. •    Menggunakan Teknologi Rendah Karbon Dalam rencana penyediaan tenaga listrik jangka panjang tahun 2012-2021 (RUPTL) perusahaan menyatakan bahwa rencana

Research and Development The Company conducts a number of studies and research aimed at improving the efficiency of power generation, power distribution, searching durable insulator materials and environmentally friendly plant alternatives. Some research and development activities have been carried out since recent years are study of identifying hydro power plant potentials in Indonesia.

•

Using Low-Carbon Technologies PLN long-term electricity supply plan of 2012-2021 states that the plans of power plant construction in Java shall only


157

pembangunan PLTU di Pulau Jawa hanya akan menggunakan teknologi supercritical dan ultra seperctricial. Teknologi ini dapat menghasilkan energi listrik yang lebih besar, sementara jumlah bahan bakar yang digunakan sama, sehingga emisi CO2 per kWh daya listrik yang dihasilkan semakin turun. Teknologi rendah karbon lainnya yang dapat diadopsi di Indonesia adalah Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC). •    Meningkatkan Porsi Gas Sebagai Bahan Bakar PLTGU Seperti ditunjukkan pada tabel perhitungan emisi sebelumnya, gas mengeluarkan emisi GRK lebih rendah dibandingkan dua jenis bahan bakar fosil lainnya, sementara efisiensi energi yang dikeluarkan dalam proses pembakaran lebih baik. Indonesia diketahui memiliki cadangan gas alam yang cukup berlimpah. Oleh karenanya dalam rencana pembangunan pembangkit listrik Program 10.000 MW tahap II, porsi bahan bakar gas semakin dominan. Beberapa pembangkit yang kini beroperasi juga telah dimodifikasi dengan menggunakan bahan bakar gas sebagai sumber energi, menggantikan minyak bumi. Untuk menjamin ketersediaan gas sebagai sumber energi PLTGU, Pemerintah kini mengupayakan serangkaian aturan yang bertujuan mengalokasikan sebagian produksi gas dari sumursumur produksi skala besar yang dikelola dalam skema KSO yang telah berjalan maupun masih dalam tahap pengembangan.

t

*ODSFBTJOH1PSUJPOPG(BTBT$PNCJOFE$ZDMF1PXFS1MBOUT'VFM As shown in the previous table of emission measurement, gas emits less greenhouse gases than the other two types of fossil fuels, while the efficiency of the energy released in the combustion process is higher. Indonesia is known for quite plentiful natural gas reserves. Therefore, the construction of the 10,000 MW power plant phase II program requires a greater portion of the gas fuels. Some plants in operation have also been modified to use gas fuels as the gasoline-replacing energy source. To ensure the availability of gas as combined cycle power plant energy source, the Government is now setting a set of rules aimed to allocate parts of the gas production from run largescale wells under the KSO scheme, either those which have been running or those in the development stage.

•    Memanfaatkan Potensi Sumber Energi Terbarukan. Ada lima teknologi pembangkitan yang umum digunakan yakni potensi panas bumi, potensi air (air terjun) atau PLTA, tenaga nuklir dan potensi tenaga sinar matahari dan tenaga angin. Sumber energi terbarukan yang dapat digunakan dalam skala besar secara ekonomis adalah energi nuklir (PLTN), panas bumi (PLTP) dan tenaga air (PLTA). Di Indonesia, pembangunan PLTN masih dalam tahap penelitian. Prospek pembangunan masih mengalami banyak kendala, terlebih dengan kejadian rusaknya PLTN di Chernobyl, Rusia maupun di Jepang. Jepang telah menyatakan akan menutup PLTN di seluruh negeri dan menggantinya dengan penggunaan gas dan batubara.

t

)BSOFTTJOHUIF1PUFOUJBMPG3FOFXBCMF&OFSHZ4PVSDFT There are five power generation technologies utilizing common potentials, namely geothermal potential, hydropower (waterfall), nuclear power, solar energy and wind power. Renewable energy sources that can economically be used on a large scale is nuclear energy, geothermal and hydropower. In Indonesia, the construction of nuclear power plants is still in the research stage. Its development are still experiencing a lot of problems, given especially the incidence of the Chernobyl nuclear plant damage in Russia and Fukushima plant in Japan. As regards the latter, Japan stated it would shut down the nuclear power plants across the country and use gas and coal instead.

1

158

involve supercritical technology and ultra supercritical. These technologies can produce larger electrical energy, while the amount of fuel consumption is the same, so the CO2 emissions per kWh of electricity generated shall be lowered further. Another low-carbon technology that can be adopted in Indonesia is the Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC).

Pembangunan PLTA sekalipun memberi banyak manfaat lain dari sisi ekonomi dan lingkungan, namun mengalami banyak kendala dari sisi sosial dan kemasyarakatan, sehingga pembangunan PLTA pada beberapa tahun belakangan relatif stagnan.

Despite hydropower plant development gives many benefits in terms of economy and environment, it faces obstacles in terms of social and community aspects. Thus, the development of hydropower in the recent years has been relatively stagnant.

Pemanfaatan panas bumi di Indonesia justru memberikan berbagai keuntungan yang menjanjikan, yakni bebas emisi GRK, memerlukan lahan yang relatif terbatas, potensi yang melimpah dan tidak memerlukan bahan bakar sehingga lebih ramah lingkungan.

Utilization of geothermal energy in Indonesia provides prospective benefits, i.e. GHG emission-free, requiring a relatively smaller area, ample potentials and not requiring fuel. Thus it is more environmentally friendly.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah gunung berapi aktif maupun tidak aktif terbanyak di seluruh dunia, dan oleh

Indonesia is a country with the greatest number of active volcanoes and inactive volcanoes in the world, and thus has the

Kebijakan ini disertai dengan kajian bahwa ada kebutuhan beban dan tetap memperhatikan rencana pembangkit lain This policy is supported by research noting that there are load needs and considering the plans of other plants.




karenanya memiliki potensi sumber energi panas bumi yang paling besar. Studi para ahli menunjukkan total potensi panas bumi di Indonesia yang dapat dimanfaatkan adalah setara dengan 28.528 MW, atau setara dengan sekitar 40% potensi panas bumi dunia. Jumlah tersebut juga setara dengan 64% kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia per akhir tahun 2012 yang sebesar 43.972,16 MW.

largest potential of geothermal energy. Experts’ study showed that the total utilizable geothermal potential in Indonesia amounts to 28,528 MW, or equivalent to approximately 40 percent of the world’s geothermal potential. The amount is also equivalent to 64 percent of installed capacity of power plants in Indonesia by the end of 2012, which amounted to 43,972.16 MW.

Hingga akhir tahun 2012, total potensi panas bumi yang telah dimanfaatkan melalui pembangunan stasiun pembangkit PLTU Panas Bumi di Indonesia adalah 548,0 MW (Sumber: Kapasitas Terpasang Pembangkit PLN 2012), atau 1,67% dari total potensi daya yang tersedia. Pemerintah Indonesia berupaya memfasilitasi peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan, diantaranya melalui penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/MenhutII/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Memungkinkan Pembangunan Pusat PLTP di Kawasan Hutan Lindung.

As of end 2012, the total geothermal potential that has been harnessed in the Geothermal Steam power plant development in Indonesia is 548.0 MW (Source: Installed Capacity of PLN Power Generation Station 2012), or 1.67 percent of the total power potential available. Indonesian government seeks to facilitate the rise of renewable energy source utilization, including through the issuance of Minister of Forestry of the Republic of Indonesia Regulation Number P.18/Menhut-II/2011 on Guidelines for Borrow-to-Use Permits for Forest Area, which allows geothermal power plant development in protected forest areas.

PT PLN (Persero) sebagai pelaksana penyediaan ketenagalistrikan, memiliki rencana jangka panjang untuk meningkatkan produksi listrik dari sumber energi baru dan terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat pesat, sekaligus berpartisipasi pada upaya mitigasi dan mengurangi emisi GRK dari kegiatan pembangkitan listrik. Berdasarkan RUPTL 2012-2021, PLN memprioritaskan pemanfaatan PLTA dan PLTP untuk masuk ke sistem tenaga listrik kapan saja mereka siap. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai keekonomian PLTP dan PLTA tidak menjadi faktor utama dalam proses pemilihan kandidat pembangkit. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah adanya peningkatan biaya investasi PLN, sehingga pemanfaatan insentif dari pendanaan karbon (carbon finance) menjadi penting bagi PLN.

As the provider of electricity, PT PLN (Persero) has long-term plans to increase electricity production from renewable energy sources to meet the demands for electricity, which continue rising rapidly, as well as participate in efforts to mitigate and reduce GHG emissions from electricity generation activities. According to the 2012-2021 Long-Term Development Plans, PLN prioritizes hydropower and geothermal power plants to enter the electric power system whenever they are ready. This indicates that the economic value of geothermal and hydropower is not a major factor in the selection process of potential power generation. The consequence of this policy is an increase in PLN’s investment costs, thus the incentive from carbon finance is important to PLN.

PLN telah berpengalaman mengembangkan proyek yang dapat menghasilkan kredit karbon, baik dalam kerangka UNFCCC maupun di luar kerangka UNFCCC. Oleh karena itu kebijakan PLN terkait mitigasi perubahan iklim adalah untuk terus memanfaatkan pendanaan karbon guna mendukung kelayakan ekonomi proyekproyek rendah karbon, terutama PLTP dan PLTA.

PLN has experiences in developing projects that are able to generate carbon credits, either under the UNFCCC framework or outside it. Therefore PLN’s policy in connection with climate change mitigation is to continue to harness carbon finance to support the economic viability of low-carbon projects, particularly geothermal and hydropower power plants.

•    Peningkatan efisiensi kegiatan transmisi/distribusi dan kegiatan pendukung operasional Perbaikan kualitas transmisi dan distribusi akan menurunkan susut jaringan, sehingga listrik yang disalurkan ke pengguna meningkat yang pada gilirannya juga membuat emisi CO2 per kWh listrik yang disalurkan menurun. PLN berupaya menerapkan kegiatan pendukung operasional yang semakin ramah lingkungan. Seperti telah disinggung sebelumnya, prakarsa untuk menekan penggunaan energi tak

t

*NQSPWJOH FóDJFODZ PG UIF USBOTNJTTJPOEJTUSJCVUJPO BOE operational-supporting activities The better transmission and distribution quality, the less network losses. As a result, the electricity supplied to the users will increases, which will eventually lower the CO2 emissions per kWh of electricity delivered. PLN seeks to implement more environmentally friendly operational support activities. As mentioned previously, initiatives to reduce indirect energy use for lighting purposes and setting


159

langsung untuk keperluan penerangan dan pengaturan batas suhu pendingin gedung kantor turut akan berdampak pada berkurangnya jumlah emisi GRK. Demikian juga penerapan konsep kantor dengan sedikit kertas (paperless working process) membuat jumlah batang pohon yang ditebang untuk membuat kertas berkurang, disamping mengurangi jumlah limbah kegiatan administratif yang harus ditangani. •    Partisipasi Pada Inisiatif Clean Development Mechanism (CDM) dan Verified Carbon Standard (VCS) PLN turut mendukung program Pemerintah dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan membangun pembangkit listrik energi terbarukan seperti pembangkit tenaga panas bumi dan pembangkit tenaga air. PLN memanfaatkan salah satu mekanisme protokol Kyoto yaitu Clean Development Mechanism (CDM) untuk mendapatkan kredit dari upaya penurunan emisi gas rumah kaca beberapa pembangkit energi terbarukan. (EU5)

160

the limit of office building’s air conditioner temperature will also have an impact on the reduction of GHG emissions. Similarly, the application of the concept of the office with paperless working process will reduce the number of trees that are cut down to make paper. In addition this reduces the amount of waste from administrative activities.

t

1BSUJDJQBUJOH JO $MFBO %FWFMPQNFOU .FDIBOJTN $%. BOE Verified Carbon Standard (VCS) Initiatives PLN supports the government’s programs in efforts to mitigate climate change by building renewable energy power generation stations such as geothermal power plants and hydro power plants. PLN applies one of the Kyoto Protocol mechanisms, namely the Clean Development Mechanism (CDM) to acquire credit from efforts of greenhouse gas emission reduction in several renewable energy power plants. (EU5)

Partisipasi pada upaya penurunan gas rumah kaca melalui skema Clean Development Mechanism (CDM) telah dilakukan dengan dikembangkannya proyek CDM antara lain PLTP Kamojang IV dan PLTP Lahendong II.

Participation in efforts to reduce greenhouse gas emissions through the Clean Development Mechanism (CDM) has been carried out through CDM mechanism by developing CDM projects including Geothermal Power Plant Kamojang IV and Geothermal Power Plant Lahendong II.

PLN juga memanfaatkan mekanisme pasar karbon sukarela melalui Verified Carbon Standard (VCS) untuk mendapatkan insentif dari hasil penjualan kredit karbon pembangkit energi terbarukan. Pembangkit energi terbarukan yang sedang dikembangkan sebagai proyek VCS adalah PLTA Renun, PLTA Sipansihaporas dan PLTA Musi.

PLN also utilizes Verified Carbon Standard (VCS) mechanism to gain incentives from the sale of carbon credits from renewable energy power plants. Renewable energy power plants that are currently being developed as part of the VCS project are the Renun Hydro Power Plant, the Sipansihaporas Hydro Power Plant and the Musi Hydro Power Plant.




Sampai akhir tahun 2012, perkembangan proyek CDM dan VCM sebagai berikut : •    PLTP Kamojang IV: sedang dalam tahap verifikasi untuk produksi CERs periode Mei 2011 sampai dengan September 2012 •    PLTP Lahendong II: verifikasi periode monitoring Januari 2011 sampai dengan Desember 2012. •    PLTA Musi dan PLTA Renun : PLN sudah berhasil sudah menjual kredit karbon sejumlah 766.193 ton CO2eq

As of end 2012, the development of CDM and VCS projects was as follows: • Kamojang IV Geothermal Power Plant: in verification stage for CERs production of May 2011 to September 2012 period. • Lahendong II Geothermal Power Plant: verification for the January 2011-December 2012 monitoring period. • Musi Hydro Power Plant and Renun Hydro Power Plant: PLN has successfully sold carbon credit amounting to 766,193 tons of CO2 equivalent.

BIAYA DAN PENGHARGAAN UNTUK PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND PRESERVATION COSTS AND REWARDS

PLN telah mengalokasikan dana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Biaya pengelolaan dan pemantauan ini dimasukkan ke dalam komponen biaya operasional pembangkit dari masing-masing unit bisnis. Total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan lingkungan hidup selama tahun 2012 sebesar Rp 160 miliar mencakup kegiatan pembuatan dokumen lingkungan, realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta realisasi kegiatan penghijauan di sekitar area operasi pembangkitan maupun area pendukung lainnya. (EN30)

PLN has allocated funds for environmental management and monitoring activities. The cost of these activities is incorporated into the power plant operational cost component of each business unit. The costs expended for environmental activities in 2012 totaled Rp160 billion, comprising costs for environmental document issuance, realization of environmental management and observation activities and realization of reforestation in areas surrounding power generation operations as well as other supporting areas. (EN30)


161

Indeks GRI 3.1-EUSS GRI 3.1-EUSS Index Indeks Index

Indikator Indicator

Halaman Page

Profil Profile 1

Strategi Dan Analisis Strategy and Analysis

1.1

1.2 2

162

Pernyataan dari pejabat pembuat kebijakan yang paling senior dalam organisasi (misalnya CEO, ketua, atau posisi senior sejenis) mengenai relevansi keberlanjutan terhadap organisasi dan strateginya. Statement from the most senior decision maker of the organization (e.g., CEO, Chairman, or equivalent senior position).

13, 28

Deskripsi dampak, risiko, dan peluang utama. Description of key impacts, risks, and opportunities.

13, 143

Profil organisasi Organizational profile

2.1

Nama organisasi. Name of the organization.

2.2

Merek, produk, dan atau jasa utama. Primary brands, products, and/or services.

2.3

Struktur operasional organisasi, termasuk di dalamnya divisi utama, perusahaan yang menjalankan usaha (operating companies), anak perusahaan dan usaha patungan. Operational structure of the organization, including main divisions, operating companies, subsidiaries, and joint ventures.

28, 34

2.4

Lokasi kantor pusat organisasi. Location of organization’s headquarters.

cover

2.5

Jumlah negara di mana perusahaan beroperasi, serta nama negara di mana operasi utama dilaksanakan, atau yang relevan dengan isu keberlanjutan yang dicakup dalam laporan. Number of countries where the organization operates, and names of countries with either major operations or that are specifically relevant to the sustainability issues covered in the report.

2.6

Sifat kepemilikan dan bentuk legal. Nature of ownership and legal form.

2.7

Pasar yang dilayani (termasuk di dalamnya diperinci berdasarkan geografi, Sektor yang dilayani dan jenis konsumen/penerima manfaat). Markets served (including geographic breakdown, sectors served, And types of customers/beneficiaries).

2.8

Skala organisasi. Scale of the reporting organization.

23

2.9

Perubahan signifikan yang terjadi selama periode laporan Terkait ukuran, struktur, dan kepemilikan. Significant changes during the reporting period regarding size, structure, or ownership.

23

2.10

Penghargaan yang diterima dalam periode laporan. Awards received in the reporting period.

EU1

Kapasitas terpasang, diuraikan menurut sumber energi dan aturan. Installed capacity, broken down by primary energy source and by regulatory regime.

57

EU2

Kapasitas pembangkit bersih, diuraikan menurut sumber energi dan aturan. Net energy output broken down by primary energy source and by regulatory regime.

57, 59

EU3

Jumlah pelanggan rumah tangga, industri, lembaga dan kawasan komersial. Number of residential, industrial, institutional and commercial customer accounts.

64

EU4

Panjang jaringan transmisi dan distribusi diatas dan dibawah tanah yang sesuai aturan yang berlaku. Length of above and underground transmission and distribution lines by regulatory regime.

149

EU5

Alokasi cadangan atau kompensasi untuk emisi co2, dirinci menurut ketentuan kerangka perdagangan karbon. Allocation of CO2 emissions allowances or equivalent, broken down by carbon trading framework.

160


cover 22

23, 33, 34 23 22, 34

79, 120

Indeks Index 3

Indikator Indicator

Halaman Page

Parameter laporan Report parameters Profil laporan Report profile

3.1

Periode pelaporan. Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for information provided.

7

3.2

Tanggal dari laporan sebelumnya yang paling baru (jika ada). Date of most recent previous report (if any).

7

Siklus pelaporan (tahunan, dua tahun sekali, dan sebagainya). Reporting cycle (annual, biennial, etc.)

7

3.4

Alamat kontak apabila ada pertanyaan terkait laporan dan isinya. Contact point for questions regarding the report or its contents.

9

3.5

Proses dalam menetapkan isi laporan. Process for defining report content.

3.6

Batasan laporan. Boundary of the report.

8

3.7

Nyatakan setiap keterbatasan ruang lingkup atau batasan laporan. State any specific limitations on the scope or boundary of the report.

8

3.8

Dasar untuk melaporkan usaha patungan, anak perusahaan, fasilitas yang disewakan, kegiatan melalui outsourcing, serta entitas lainnya yang berpengaruh signifikan dan dapat diperbandingkan informasinya setiap saat / antar organisasi. Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, leased facilities, outsourced operations, and other entities that can significantly affect comparability from period to period and/or between organizations.

8

3.9

Teknik pengukuran data dan dasar perhitungannya. Data measurement techniques and the bases of calculations.

8

3.10

Penjelasan dampak dari pernyataan ulang terhadap informasi yang disediakan dalam laporan sebelumnya. Explanation of the effect of any re-statements of information provided in earlier reports.

8

3.11

Perubahan signifikan dari laporan periode sebelumnya. Significant changes from previous reporting periods.

8

3.3

7, 9

Indeks isi GRI GRI table index 3.12

Tabel yang menunjukan lokasi dari standar pengungkapan dalam laporan. Table identifying the location of the standard disclosures in the report.

3.13

Kebijakan dan praktik saat ini yang ditujukan untuk mencari assurance eksternal untuk laporan. Policy and current practice with regard to seeking external assurance for the report.

8

Assurance   assurance

4

8-9

Tata kelola, komitmen dan keterlibatan Governance, commitments, and engagement Tata kelola Governance

4.1

Struktur tata kelola organisasi, termasuk komite di bawah badan pengelola tertinggi yang bertanggung jawab untuk tugas khusus, seperti dalam menetapkan strategi atau mekanisme pengawasan organisasi. Governance structure of the organization, including committees under the highest governance body responsible for specific tasks, such as setting strategy or organizational oversight.

4.2

Tunjukkan apakah ketua dari badan pengelola tertinggi juga merangkap pejabat eksekutif. Indicate whether the chair of the highest governance body is also an executive officer.

4.3

Untuk organisasi yang memiliki struktur satu dewan, nyatakan jumlah anggota dari badan pengelola tertinggi yang berasal dari kelompok independen dan atau anggota noneksekutif. For organizations that have a unitary board structure, state the number of members of the highest governance body that are independent and/or non-executive members.

74, 78

76

76, 77


163

Indeks Index

Indikator Indicator

Halaman Page

4.4

Mekanisme untuk pemegang saham dan pegawai dalam menyampaikan rekomendasi atau arahan kepada badan pengelola tertinggi. Mechanisms for shareholders and employees to provide recommendations or direction to the highest governance body.

76, 91, 99

4.5

Hubungan antara kompensasi untuk anggota badan pengelola tertinggi, manajer senior, dan eksekutif (termasuk dalam hal pengaturan perjalanan) dengan kinerja organisasi (termasuk didalamnya kinerja sosial dan lingkungan). Linkage between compensation for members of the highest governance body, senior managers, and executives (including departure arrangements), and the organization’s performance (including social and environmental performance).

78

4.6

Proses yang ada di dalam badan pengelola tertinggi untuk dalam menjamin terhindarnya konflik kepentingan. Processes in place for the highest governance body to ensure conflicts of interest are avoided.

82, 84

4.7

Proses dalam menentukan kualifikasi dan keahlian dari anggota badan pengelola tertinggi dalam mengarahkan strategi organisasi terkait topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Process for determining the qualifications and expertise of the members of the highest governance body for guiding the organization’s strategy on economic, environmental, and social topics.

75, 77

4.8

Pengembangan secara internal pernyataan misi atau nilai, kode tingkah laku, dan prinsip yang relevan dengan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial serta status dari implementasinya. Internally developed statements of mission or values, codes of conduct, and principles relevant to economic, environmental, and social performance and the status of their implementation.

4.9

Prosedur dalam badan pengelola tertinggi untuk mengawasi manajemen dan identifikasi organisasi terhadap kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial, termasuk di dalamnya risiko dan peluang yang relevan. Procedures of the highest governance body for overseeing the organization’s identification and management of economic, environmental, and social performance, including relevant risks and opportunities.

76, 78, 79, 82

4.10

Proses dalam mengevaluasi kinerja dari badan pengelola tertinggi, khususnya yang terkait dengan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Processes for evaluating the highest governance body’s own performance, particularly with respect to economic, environmental, and social performance.

76

78

Komitmen terhadap inisiatif eksternal   Commitments to external initiatives 4.11

Penjelasan mengenai bagaimana pendekatan atau prinsip pencegahan digunakan oleh organisasi. Explanation of whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization.

79, 84

4.12

Piagam, prinsip, atau insiatif lainnya yang dikembangkan secara eksternal terkait ekonomi, lingkungan, dan sosial yang turut didukung/diadopsi oleh organisasi. Externally developed economic, environmental, and social charters, principles, or other initiatives to which the organization subscribes or endorses.

144, 145

4.13

Keanggotaan dalam asosiasi (seperti asosiasi industri) dan atau organisasi advokasi nasional/ internasional. Memberships in associations (such as industrial associations) and/or national/international advocacy organizations.

89

Keterlibatan pemangku kepentingan   Stakeholder engagement

164

4.14

Daftar kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan oleh organisasi. List of stakeholder groups engaged by the organization.

85, 91

4.15

Dasar yang digunakan dalam mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan yang akan dilibatkan. Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage.

85, 91

4.16

Pendekatan yang digunakan untuk melibatkan pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya frekuensi pelibatan berdasarkan jenis dan kelompok pemangku kepentingan. Approaches to stakeholder engagement, including frequency of engagement by type and by stakeholder group.

91


Indeks Index

4.17

Indikator Indicator

Halaman Page

Topik dan perhatian utama yang dimunculkan melalui pelibatan pemangku kepentingan, dan bagaimana organisasi merespons topik dan perhatian utama tersebut, termasuk melalui pelaporannya. Key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and how the organization has responded to those key topics and concerns, including through its reporting.

91

Aspek: ketersediaan dan keandalan Aspect: availability and reliability EU6

Pendekatan manajemen untuk memastikan ketersediaan dan keandalan tenaga listrik dalam jangka pendek maupun panjang. Management approach to ensure short and long-term electricity availability and reliability.

68

Aspek: demand-side management   Aspect: demand-side management EU7

Pogram demand-side management termasuk program pelaksanaan pemasangan listrik untuk area perumahan, komersial, lembaga dan kawasan industri. Demand-side management programs including residential, commercial, institutional and industrial programs.

62

Aspect: penelitian dan pengembangan   Aspect: research and development EU8

Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menjamin keandalan penyaluran listrik dan mendukung pembangunan berkelanjutan, melingkupi kegiatan dan biaya. Research and development activity and expenditure aimed at providing reliable electricity and promoting sustainable development.

33

Aspek: plant decomissioning      Aspect: plant decomissioning EU8

Cadangan untuk mengembangkan pusat pembangkit tenaga listrik. Provisions for decommissioning of nuclear power sites.

33

Indikator kinerja ekonomi   Economic performance indicators Aspek : kinerja ekonomi      Aspect: economic performance

EC1

Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah. Direct economic value generated and distributed, including revenues, operating costs, employee compensation, donations and other community investments, retained earnings, and payments to capital providers and governments.

EC2

Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi. Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s activities due to climate change.

70

EC3

Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti. Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations

109

EC4

Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah. Significant financial assistance received from government.

54

8, 52, 53

Aspek : kehadiran pasar   Aspect: market presence EC5

Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan. Range of standard entry level wage ratios compared to local minimum wage at significant locations of operation.

100

EC6

Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan. Policy, practices, and proportion of spending on locally-based suppliers at significant locations of operation.

55

EC7

Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan. Procedures for local hiring and proportion of senior management hired from the local community at locations of significant operation.

106


165

Indeks Index

Indikator Indicator

Halaman Page

Aspek : dampak ekonomi tidak langsung      Aspect: indirect economic impacts EC8

Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, natura, atau pro bono. Development and impact of infrastructure investments and services provided primarily for public benefit through commercial, inkind, or pro bono engagement.

EC9

Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya. Understanding and describing significant indirect economic impacts, including the extent of impacts.

128, 133

55, 79

Aspek: ketersediaan dan keandalan   Aspect: availability and reliability EU10

Rencana pembangunan berdasarkan proyeksi kebutuhan tenaga listrik dalam jangka panjang dirinci menurut sumber energi pembangkit dan peraturan yang berlaku. Planned capacity against projected electricity demand over the long term, break down by energy source and applied regulatory.

59

Aspek: demand-side management      Aspect: demand-side management EU11

Rata-rata tingkat efisiensi pembangkit tenaga uap dirinci menurut bahan bakar dan menurut aturan yang berlaku. Average generation efficiency of thermal plants by energy source and by applied regulatory.

58

Aspek: system efficiency   Aspect: system efficiency EU12

Tingkat kehilangan (loss) dari jaringan transmisi dan distribusi dari total daya listrik. Transmission and distribution losses as a percentage of total energy.

60

Indikator kinerja lingkungan      environmental performance indicators Aspek : material      Aspect: materials EN1

Penggunaan bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume. Materials used by weight or volume.

EN2

Persentase   penggunaan   bahan   daur   ulang.   Percentage of recycled materials used.

148, 149 148

Aspek : energi Aspect: energy EN3

Penggunaan energi langsung dari sumberdaya energi primer. Direct energy consumption by primary energy source.

152

EN4

Pemakaian energi tidak langsung berdasarkan sumber primer. Indirect energy consumption by primary source.

59

EN5

Penghematan energi melalui konservasi dan peningkatan fisiensi. Energy saved due to conservation and efficiency improvements.

128, 153

EN6

Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut. Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy based products and services, and reductions in energy requirements as a result of these initiatives.

128, 153

EN7

Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai. Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved.

153

Aspek : air   Aspect : water EN8

Total   pengambilan   air   per   sumber.   Total water withdrawal by source.

154

EN9

Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air. Water sources significantly affected by withdrawal of water.

154

EN10

Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang. Percentage and total volume of water recycled and reused.

154

Aspek : biodiversitas (keanekaragaman hayati) Aspect : biodiversity         

EN11

166

Lokasi dan luas tanah dimiliki, disewa, dikelola oleh pelapor yang berlokasi di dalam, atau berdekatan dengan daerah yang dilindungi yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi. Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas.


154

Indeks Index

Indikator Indicator

Halaman Page

EN12

Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa org pelapor thp biodiversivitas diproteksi (dilindungi) dan yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi). Description of significant impacts cause by activities, products, and services on biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas.

154

EU13

Biodiversitas dari daerah penggganti dibandingkan biodiversitas areal awal. Biodiversity of offset habitats compared to the biodiversity of the affected areas.

155

EN13

Perlindungan dan pemulihan habitat. Habitats protected and restored.

154

EN14

Strategi, tindakan, dan rencana pengelolaan dampak terhadap biodiversitas. Strategies, current actions, and future plans for managing impacts on biodiversity.

154

EN15

Jumlah spesies yang masuk dalam daftar merah iucn dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional di daerah yang terkena dampak operasi berdasar tingkat kepunahan. Number of iucn red list species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations, by level of extinction risk.

154

"TQFLFNJTJ FøVFOEBOMJNCBI   Aspect : emissions, effluents and waste EN16

Jumlah emisi gas rumah kaca langsung maupun tidak langsung, berdasarkan berat. Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight.

155

EN17

Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat. Other relevant indirect greenhouse gas emissions by weight.

155

EN18

Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya. Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved.

155

EN19

Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon, dirinci berdasarkan berat. Emissions of ozone-depleting substances by weight.

156

Nox, sox dan emisi udara signifikan lainnya, berdasarkan jenis dan berat. Nox, sox, and other significant air emissions by type and weight.

145

EN21

Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan. Total water discharge by quality and destination.

154

EN22

Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan. Total weight of waste by type and disposal method.

156

EN23

Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan. Total number and volume of significant spills.

EN24

Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya menurut lampiran konvensi basel i, ii, iii dan viii, dan persentase limbah yang diangkut secara internasional. Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the terms of the basel convention annex i, ii, iii, and viii, and percentage of transported waste shipped internationally.

EN25

Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air. Identity, size, protection status, and biodiversity value of water bodies and related habitats significantly affected by the reporting organization’s discharges of water and runoff.

EN20

156, 157

Not Applicable

154

Aspek : produk dan jasa.   Aspect : product and services EN26

Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut. Initiatives to mitigate environmental impacts of products and services, and extent of impact mitigation.

EN27

Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori. Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category.

148

Not Applicable

Aspek : kepatuhan.   Aspect : compliance EN28

Nilai yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan. Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for noncompliance with environmental laws and regulations.

147


167

Indeks Index

Indikator Indicator

Halaman Page

Aspek : pengangkutan/transportasi.   Aspect : transport EN29

Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan. Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials used for the organization’s operations, and transporting members of the workforce.

EN30

Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis. Total environmental protection expenditures and investments by type.

148

Aspek : menyeluruh.   Aspect : overall 161

Praktik tenaga kerja dan pekerjaan yang layak Labor practices and decent work performance indicators Aspect : ketenagakerjaan khusus untuk bidang listrik dan utilitas. Aspect : employment for specific electric utilities EU14

Program dan proses untuk menjamin ketersediaan tenaga terampil. Programs and processes to ensure the availability of a skilled workforce.

106

EU15

Pesentase jumlah tenaga kerja yang akan pensiun 5 dan 10 thn mendatang, dirinci menurut jenis pekerjaan dan tempat kerja. Percentage of employees eligible to retire in the next 5 and 10 years break down by job category and by region.

105

EU16

Kebijakan yang diterapkan mengenai kesehatan dan keselamatan pekerja pelapor maupun pekerja kontraktor dan subkontraktor. Policies and requirements regarding health and safety of employees and employees of contractors and subcontractors.

115

Aspek : ketenagakerjaan.   Aspect : employment LA1

Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah. Total workforce by employment type, employment contract, and region.

102

LA2

Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah. Total number and rate of employee turnover by age group, gender, and region.

99

EU17

Jumlah hari kerja dari pekerja kontraktor and subkontraktor yang terlibat dalam kegiatan konstruksi, pengoperasian dan perawatan. Days worked by contractor and subcontractor employees involved in construction, operation & maintenance activities.

100

EU18

Persentasi pekerja kontraktor dan subkontraktor yang pernah mengikuti pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Percentage of contractor and subcontractor employees that have undergone relevant health and safety training.

117

LA3

Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya. Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by major operations.

109

LA4

Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut. Percentage of employees covered by collective bargaining agreements.

LA5

Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut. Minimum notice period(s) regarding operational changes, including whether it is specified in collective agreements.

LA6

Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia kesehatan dan keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan kerja. Percentage of total workforce represented in formal joint management–worker health and safety committees that help monitor and advise on occupational health and safety programs.

Aspek : tenaga kerja / hubungan manajemen.   Aspect : labor/management relations. 98

98, 100

Aspek: keselamatan dan kesehatan kerja.   Aspect: occupational health and safety

168


115

Indeks Index

Indikator Indicator

Halaman Page

LA7

Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah. Rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work related fatalities by region.

118, 119

LA8

Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu karyawan, anggota keluarga/masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya. Education, training, counseling, prevention, and risk-control programs in place to assist workforce members, their families, or community members regarding serious diseases.

117, 120

LA9

Aspek kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian dengan serikat karyawan. Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions.

115, 120

Aspek: pelatihan dan pendidikan.   Aspect: training and education LA10

Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan. Average hours of training per year per employee by employee category.

LA11

Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menujang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier. Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and assist them in managing career endings.

106, 107

LA12

Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur. Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews.

108

106

Aspek: keberagaman dan kesempatan setara.   Aspect: diversity and equal opportunity

LA13

Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain. Composition of governance bodies and breakdown of employees per category according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity.

104

LA14

Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok karyawan. Ratio of basic salary of men to women by employee category.

109

Indikator kinerja hak asasi manusia   Human rights performance indicators Aspek : praktek investasi dan pengadaan.   Aspect: investment and procurement practices HR1

Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul ham atau telah menjalani proses skrining/ filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia. Percentage and total number of significant investment agreements that include human rights clauses or that have undergone human rights screening.

HR2

Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/ filtrasi atas aspek ham. Percentage of significant suppliers and contractors that have undergone screening based on human rights and actions taken.

55

HR3

Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal kebijakan serta prosedur terkait dengan aspek ham yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah menjalani pelatihan. Total hours of employee training on policies and procedures concerning aspects of human rights that are relevant to operations, including the percentage of employees trained.

80, 101

55, 84

Aspek: nondiskriminasi. Aspect: non-discrimination HR4

Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan. Total number of incidents of discrimination and actions taken.

108

Aspek: kebebasan berserikat dan berkumpul. Aspect: freedom of association and collective bargaining HR5

Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diteridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut. Operations identified in which the right to exercise freedom of association and collective bargaining may be at significant risk, and actions taken to support these rights.

98, 101


169

Indeks Index

Indikator Indicator

Halaman Page

Aspek: pekerja anak.   Aspect: child labor HR6

Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko signifikan dapat menimbulkan kasus pekerja anak, dan tindakan ditempuh untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak. Operations identified as having significant risk for incidents of child labor, and measures taken to contribute to the elimination of child labor.

HR7

Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan tindakan untuk menghapus kerja paksa atau kerja wajib. Operations identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory labor, and measures to contribute to the elimination of forced or compulsory labor.

101

Aspek: kerja paksa dan kerja wajib.   Aspect: forced and compulsory labor 102

Aspek: praktek/tindakan pengamanan. Aspect: security practices HR8

Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek ham yang relevan. Percentage of security personnel trained in the organization’s policies or procedures concerning aspects of human rights that are relevant to operations.

101

Aspek: hak penduduk asli. Aspect: indigenous rights HR9

Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil. Total number of incidents of violations involving rights of indigenous people and actions taken.

60, 144

Indikator kinerja masyarakat society performance indicators Aspek: keterbukaan thd masyarakat untuk sektor listrik dan utilitas. Aspect: community disclosure specific for electricity and utilities. EU19

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan menyangkut rencana penggunaan energi dan pengembangan prasarana/infrastruktur. Stakeholder participation in the decision making process related to energy planning and infrastructure development.

EU20

Pendekatan yang dilakukan dalam mengelola dampak pemindahan. Approach to managing the impacts of displacement.

59, 60

59

Aspek: bencana thd masyarakat /rencana tanggap darurat khusus untuk bidang usaha listrik dan utilitas. Aspect: community disaster/emergency planning and response disclosure specific for electricity and utilities. EU21

Ukuran perencanaan wajib, rencana penanggulangan bencana/ pengelolaan tanggap darurat, pelatihan dan rencana rehabilitasi/restorasi. Contingency planning measures, disaster/emergency management plan and training programs, and recovery/restoration plans.

Not Available

Aspek: komunitas. Aspect: community.

SO1

Sifat dasar, ruang lingkup dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat baik pada saat memulai, saat beroperasi dan saat mengakhiri. Nature, scope, and effectiveness of any programs and practices that assess and manage the impacts of operations on communities, including entering, operating, and exiting.

144

EU22

Sifat dasar, ruang lingkup dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat baik pada saat memulai, saat beroperasi dan saat mengakhiri. Nature, scope, and effectiveness of any programs and practices that assess and manage the impacts of operations on communities, including entering, operating, and exiting.

144

Aspek: korupsi. Aspect: corruption

170

SO2

Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi. Percentage and total number of business units analyzed for risks related to corruption.

SO3

Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi. Percentage of employees trained in organization’s anti-corruption policies and procedures.

80, 81, 107

SO4

Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi. Actions taken in response to incidents of corruption.

80, 82, 93


82

Indeks Index

Indikator Indicator

Halaman Page

Aspek: kebijakan publik. Aspect : public policy SO5

Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik. Public policy positions and participation in public policy development and lobbying.

83

SO6

Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi. Total value of financial and in-kind contributions to political parties, politicians, and related institutions by country.

83

Aspek: kelakuan tidak bersaing. Aspect: anti-competitive behavior SO7

Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan antipersaingan, anti-trust, dan praktek monopoli serta sanksinya. Total number of legal actions for anticompetitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their outcomes.

Not Applicable

Aspek: kepatuhan. Aspect: compliance SO8

Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan. Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for noncompliance with laws and regulations.

77, 93

Indikator kinerja tanggung jawab produk Product responsibility performances indicators Aspek: access disclosure specific for electricity and utilities. Aspect: access disclosure specific for electricity and utilities. EU23

Program-program, termasuk kerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan atau memelihara akses terhadap listrik dan layanan kepada pelanggan. Programs, including those in partnership with government, to improve or maintain access to electricity and customer support services.

59, 117

Aspek: pengawasan keterbukaan tentang informasi yang spesifik mengenai ketenagalistrikan. Aspect: provision of information disclosure specific for electricity and utilities.

EU24

Praktek bimbingan pada para penyandang cacat, bisu, buta huruf dan berpendidikan rendah lainnya untuk dapat menggunakan listrik dengan aman dan kegiatan pelayanan pelanggan yang mendukungnya. Practices to address language, cultural, low literacy and disability related barriers to accessing and safely using electricity and customer support services.

127

Aspek: kesehatan dan keselamatan pelanggan. Aspect: customer health and safety

PR1

Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut Life cycle stages in which health and safety impacts of products and services are assessed for improvement, and percentage of significant products and services categories subject to such procedures.

56

EU25

Jumlah korban luka ringan dan berat di kalangan masyarakat akibat kecelakaan yang melibatkan aset perusahaan, termasuk perkara hukum dalam penyelesaian maupun yang masih dalam proses. Number of injuries and fatalities to the public involving company assets, including legal judgments, settlements and pending legal cases of diseases.

118

Aspek: akses keterbukaan secara spesifik mengenai ketenagalistrikan Aspect: access disclosure specific for electricity and utilities EU26

Persentasi populasi yang belum terlayani di areal distribusi yang dikuasakan. Percentage of population unserved in licensed distribution or service areas.

64

EU27

Jumlah pemutusan aliran listrik, dirinci berdasarkan keterlambatan pembayaran maupun oleh peraturan lain yang diberlakukan. Number of residential disconnections for non-payment, break down by duration of disconnection and by regulatory regime.

60

EU28

Frekuensi pemadaman listrik. Power outage frequency.

68, 69

Rata-rata lama pemadaman listrik. Average power outage duration.

68, 69

EU29


171

Indeks Index

Indikator Indicator

EU30

Rata-rata jumlah pembangkit menurut sumber energi maupun menurut ketentuan lain yang berlaku. Average plant availability factor by energy source and by regulatory regime.

PR2

Jumlah Pelanggaran Terhadap Peraturan Dan Etika Mengenai Dampak Kesehatan Dan Keselamatan Suatu Produk Dan Jasa Selama Daur Hidup, Per Produk. Total Number of Incidents of Non-Compliance With Regulations and Voluntary Codes Concerning Health and Safety Impacts of Products and Services During Their Life Cycle, By Type of Outcomes.

Halaman Page 57, 59

57

Aspek: Pemasangan Label Bagi Produk Dan Jasa. Aspect : Product and Service Labeling PR3

Jenis Informasi Produk Dan Jasa Yang Dipersyaratkan OLeh Prosedur Dan Persentase Produk Dan Jasa Yang Signifikan Yang Terkait Dengan Informasi Yang Dipersyaratkan Tersebut. Type of Product and Service Information Required By Procedures, and Percentage of Significant Products and Services Subject To Such Information Requirements.

56

PR4

Jumlah Pelanggaran Peraturan Dan Voluntary Codes Mengenai Penyediaan Informasi Produk Dan Jasa Serta Pemberian Label, Per Produk. Total Number of Incidents of Non-Compliance With Regulations and Voluntary Codes Concerning ProdUct and Service Information and Labeling, By Type of Outcomes.

56, 64

PR5

Praktek Yang Berkaitan Dengan Kepuasan Pelanggan Termasuk Hasil Survei Yang Mengukur Kepuasaan Pelanggan. Practices Related To Customer Satisfaction, Including Results of Surveys On Measuring Customer Satisfaction.

65, 66

Aspek: Komunikasi Pemasaran. Aspect : Marketing Communications. PR6

Program-Program Untuk Ketaatan Pada Hukum, Standar Dan Voluntary Codes Yang Terkait Dengan Komunikasi Pemasaran, Termasuk Periklanan, Promosi, DAn Sponsorship. Programs For Adherence To Laws, Standards, and Voluntary Codes Related To Marketing Communications, Including Advertising, Promotion, and Sponsorship.

PR7

Jumlah Pelanggaran Peraturan Dan Voluntary Codes Sukarela Mengenai Komunikasi Pemasaran Termasuk Periklanan, Promosi, Dan Sponsorship, Menurut Produknya. Total Number of Incidents of Non-Compliance With Regulations and Voluntary Codes Concerning Marketing Communications, Including Advertising, Promotion, and Sponsorship By Type of OutcOmes.

65

Not Available

Aspek: Keleluasaan Pribadi (Privacy) Pelanggan. Aspect : Customer Privacy PR8

Jumlah Keseluruhan Dari Pengaduan Yang Berdasar Mengenai Pelanggaran Keleluasaan Pribadi (Privacy) Pelanggan Dan Hilangnya Data Pelanggan. Total Number of Substantiated Complaints Regarding Breaches of Customer Privacy and Losses of Customer Data.

64

Aspek: Kepatuhan. Aspect: Compliance PR9

172

Nilai Moneter Dari Denda Pelanggaran Hukum Dan Peraturan Mengenai Pengadaan Dan Penggunaan Produk Dan Jasa. Monetary Value of Significant Fines For Noncompliance With Laws and Regulations Concerning The Provision and Use of Products and Services.


65, 93


173

PT PLN (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Indonesia T. 62 21 725 1234 F. 62 21 722 2328

www.pln.co.id

BRIGHT AND CARE. Laporan Keberlanjutan 2012 Sustainability Report

Recommend Documents