Bolehkah. MLM Syariah?

i n s p i r a t o r

a in

e k o n o m i

&

b i s n i s

s y a r i a h

Sebenarnya bolehkah bisnis MLM Syariah itu? Apa landasan syar’inya? Lalu bagaimanakah caranya menghindari kerugian/penipuan/ kecurangan di bisnis MLM Syariah ini?

Bolehkah MLM Syariah ? Rp 20.000,( khusus JAKARTA )

Opini Hal. 28

Edisi 84 Thn VIII Februari - Maret 2014

Mencetak Generasi Terampil

Fokus Hal. 52 Menuju Tata Kelola Perusahaan Indonesia Berstandar Internasional

Urban Hal. 67 Biennale Kriya dan Desain Pertama Geoetnik:

Oase lokal yang Meruang untuk Kelestarian Global

maret 2012 2 Sharing edisi edisi september 2013

R A G A M

D A R I

R E D A K S I

Halalkah MLM Syariah? Pertanyaan yang lazim bagi seorang Muslim yang peduli. Mungkin tidak semua Muslim demikian, namun kepedulian inilah awal dari tata kehidupan bagi seorang Muslim. Saya mencoba ilustrasi berikut. Berbelanja di supermarket bersama anak batita. Seringkali anak meminta kudapan yang langsung mau dibuka bungkusnya untuk di makan. Padahal, belanjaan kita belum dibayar di kasir. Halalkah memakan kudapan itu sebelum membayarnya di kasir? Topik kita kali ini adalah soal Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) yang lebih populer disebut Multi Level Marketing (MLM) Syariah. Agar lebih familiar, mari menyebutnya dengan MLM Syariah saja. Belum banyak MLM syariah bertumbuh di negeri ini. Dibandingkan MLM konvensional tentu ibarat David dan Goliath. Akan tetapi, beberapa MLM konvensional besar telah memiliki lini syariahnya, sebut saja K-link dan Tiens. Dua MLM dari negeri Malaysia dan China ini termasuk yang belakangan cukup semangat memperkenalkan MLM syariah-nya. Pro dan kontra mengenai MLM itu wajar. Termasuk MLM syariah. Biasanya, mereka yang pro terhadap MLM Syariah menilai bahwa MLM Syariah tidak bisa digeneralisasi sama 100% dengan MLM Konvensional. Sedangkan yang kontra biasanya menilai apapun kemasannya, MLM itu haram. Sesuai judul tulisan ini, Halalkan MLM Syariah? Nah, edisi ini, pada dasarnya mencoba membantu masyarakat dalam rangka menjawab pertanyaan itu. Kami mencoba obyektif, karenanya sebaiknya Anda membaca dulu laporan utama kami mengenai MLM Syariah di majalah ini sebelum mengambil keputusan bahwa MLM syariah itu halal atau haram. Salah satu narasumber kami, Muhammad Hidayat, ulama dan Anggota DSN MUI menyarankan beberapa tahapan yang perlu diambil terkait MLM Syariah. Pertama, bacalah dengan seksama fatwa DSN nomor 75 tentang MLM Syariah, dan lihat landasan-landasan syariah dari fatwa tersebut, agar tidak ada keraguan terhadap bisnis MLM Syariah. Kemudian yang kedua, lihatlah perusahaan itu apakah masuk anggota APLI (Asosiasi MLM) atau tidak? Artinya kalau mereka anggota APLI, berarti mereka telah terakreditasi secara kode etik. Ketiga, lihat produknya, apakah menjual produk yang riil atau tidak? Karena banyak MLM yang hanya menjual

investasi kosong, atau hanya member get member. Yang model begini adalah MTM namanya, atau multi tipu muslihat! Di Indonesia banyak MTM ini, jadi harus berhatihati. Dan yang keempat, adalah banyaklah bertanya pada para praktisi senior yang sudah sukses dan berkecimpung cukup lama di bisnis MLM Syariah ini.

Rizqullah

Selain MLM Syariah, ada juga Pemimpin Redaksi topik lain di majalah ini untuk membuat kontennya lebih beragam. Antara lain mengenai cetak biru tata kelola industri keuangan Indonesia yang baru selesai disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di topik budaya, kami mengangkat outlook lingkungan hidup untuk tahun ini dari Walhi, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang lingkungan hidup. Soal lingkungan hidup menjadi penting untuk kami karena hal ini sebenarnya inheren dalam ekonomi syariah pada khususunya dan ajaran Islam yang melatarinya. Pembaca yang budiman, jika bisnis media adalah soal informasi, maka sebenarnya sangat terkait dengan teknologi. Dan yang namanya teknologi berkembang dengan cepat. Kami mengakui agak terlambat mengadaptasi perkembangan teknologi media, namun tidak ada kata terlambat kan? Sesuai rencana rebranding kami tahun ini. Mulai bulan ini kami mulai transformasi media kami dari media tradisional ke non tradisional. Tahapan pertama dalam roadmap adalah pembuatan situs web terpadu ekonomi syariah. Disebut terpadu, karena menyediakan fasilitas antara lain: portal berita, blog pakar, blog komunitas, jejaring sosial, forum diskusi, fasilitas membaca majalah ini secara online, dan sebagainya. Tak ada gading yang tak retak, apalagi kami yang tergolong baru di media non tradisional. Oleh karena itu, kami sangat memerlukan kritik dan saran Anda mengenai situs kami tersebut. Selamat Membaca

edisi februari - maret 2014

Sharing 3

Daftar Isi

Laput H. 8

i n s p i r a t o r

a in

e k o n o m i

&

b i s n i s

s y a r i a h

Sebenarnya bolehkah bisnis MLM Syariah itu? Apa landasan syar’inya? Lalu bagaimanakah caranya menghindari kerugian/penipuan/ kecurangan di bisnis MLM Syariah ini?

Bolehkah MLM Syariah ? Rp 20.000,( khusus JAKARTA )

Opini Hal. 28

Edisi 84 Thn VIII Februari - Maret 2014

e

a in

4.indd 1

Mencetak Generasi Terampil

Fokus Hal. 52 Menuju Tata Kelola Perusahaan Indonesia Berstandar Internasional

Urban Hal. 67 Biennale Kriya dan Desain Pertama Geoetnik:


2/1 /2014 11:25:4

M

Bisnis H. 38

Bank Muamalat Tancap Gas di 2014 Asuransi H. 46

Agen Asuransi Jiwa Syariah Wajib Miliki Sertifikasi 4 Sharing edisi februari - maret 2014

Bolehkah MLM Syariah ? 01 03 04 05 06 08 22 29 31 34 43 46 48 60 62

Urban...............................................................

70

Resensi...........................................,...............

Cover............................................................. Dari Redaksi.................................................. Daftar Isi........................................................ Susunan Redaksi........................................... Memo Bisnis.................................................. Laporan Utama ............................................. Opini............................................................... Sukuk..............................................................

Human Capital .............................................. Bisnis ............................................................ UKM Mikro...................................................... Asuransi.......................................................... Fokus............................................................... CSR & Filantropi.............................................

Su su n an

R e da k s i

R A G A M

Surat Pembaca

Pemimpin Umum Tia Setiati Mahatmi Penasehat Senior Parni Hadi Pemimpin Redaksi Rizqullah Dewan Pakar Ir. Adiwarman A. Karim, SE, MBA . M a i An ni . idin a d ddin Dr. Jafril Khalil Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS . A ad a i I ail . . M a ad. ida a M A M . M a a d in a i n . . a n a ana I i A in .A ian MA Redaktur Pelaksana Ibrahim Aji Redaktur Senior di a

e

Redaksi i e ai e ana a ei Desain Grafis M. Abd l A i

Marketing I Me a a i a a n

n

Community Development Ma i na a i n Ik an a a adi Distribusi & Sirkulasi Mahfud Kontributor eni an i Foto Heru LS Penerbit PT TRIBUWANA CAHYA ANANTA Direktur Utama Tia Setiati Mahatmi Direktur Pengembangan Usaha id ian i a a a i Direktur Operasional nn en eni Keuangan I a i iana Alamat Redaksi, Iklan & Berlangganan : Griya Cahya

Jl. Bangka I No. 8 Jakarta 12720 Tel: 62-21-7900 900 (hunting) Fax: 62-21- 719 4000 e-mail : [email protected] website : http//www.go-sharing.com Kontak redaksi: editor@go-sharing Kontak marketing: [email protected] Kontak umum: [email protected]

Tampilkan Profil Entrepreneur Islami Saya sudah cukup lama membaca majalah Sharing dan sangat senang dengan berita-berita tentang ekonomi dan keuangan syariah yang ditampilkan di majalah ini. Melalui surat pembaca ini saya ingin memberikan saran, agar Sharing membuat rubrik yang menampilkan para pengusaha/pebisnis Muslim yang telah sukses dengan bisnisnya. Saya pikir rubrik ini diperlukan, agar menginspirasi para pembaca Sharing untuk bisa tergerak menjadi seorang entrepreneur Islami yang sukses. Dengan begitu, maka para pembaca Sharing juga bisa ikut berpartisipasi di dalam menggaungkan/membumikan ekonomi Islam di tanah air. Begitu saja saran saya, terima kasih atas perhatiannya. Dan salam sukses buat Sharing. Radya Daffa Bekasi Barat Majalah Sharing sebenarnya cukup sering memuat profil para pengusaha Muslim yang sukses, meskipun tidak di dalam suatu rubrik khusus tersendri. Usulan anda cukup menarik, kami akan pertimbangkan. Terima kasih.

Lowongan Pekerjaan di Bank Syariah Saya seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi ekonomi Islam di Jakarta. Saat ini saya masih menyusun skripsi. Sebagai seorang pembaca setia majalah Sharing, saya ingin mengusulkan agar majalah Sharing ke depannya bisa menampilkan iklan/informasi lowongan pekerjaan (loker) di bank-bank syariah. Informasi itu sangat saya butuhkan, karena memang saya sangat berminat untuk bekerja di bank syariah. Saya pikir banyak pembaca lain yang juga membutuhkan informasi tersebut. Adrian Maulana Husein Jakarta Timur Usulan yang bagus. Hanya saja hal ini masih perlu didiskusikan dengan bagian marketing majalah kami. Namun kami berterima kasih atas usulan anda.

Panduan Memilih Bank Syariah Saya baru beberapa edisi terakhir ini sering membaca majalah Sharing. Saya punya usul agar Majalah Sharing bisa menerbitkan laporan khusus tentang panduan untuk memilih bank syariah. Laporan ini mengungkapkan berbagai informasi up date tentang masing-masing bank syariah. yang ada di Indonesia. Menurut saya, ini perlu. Sebab, dengan semakin banyaknya pilihan bank syariah yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini, maka para calon nasabah bank syariah pasti akan butuh informasi detail tentang bank-bank syariah yang akan ia pilih. Semoga bisa diterima usul saya ini. Terima kasih. Nina Marlina Sentul, Bogor Kami memang belum pernah menampilkan laporan khusus yang menampilkan materi seperti usulan anda tersebut. Biasanya kami menampilkan profil bank syariah secara tersendiri. Namun demikian, kami menganggap usulan anda tersebut cukup menarik. Kami akan mempertimbangkannya.


Sharing 5

M E M O

B I S N I S

Bank Jabar Banten Syariah Gandeng Asuransi Bumida

pembiayaan konsumer, diikuti oleh pembiayaan multiguna dan pembiayaan bagi pensiunan.

Bank Jabar Banten Syariah (bank bjb syariah) bersinergi dengan unit syariah Asuransi Bumida untuk perlindungan penjaminan asuransi. Kerja sama kedua lembaga tersebut sudah memasuki tahun keempat. Direktur bank bjb syariah, Hamara Adam, mengatakan dengan rencana perusahaan yang akan mengubah fokus segmentasi dari korporasi dan komersial ke ritel dan konsumer di tahun ini membuat pihaknya membutuhkan dukungan dari segala pihak termasuk asuransi. “Salah satu cara untuk berkembang adalah beraliansi dengan asuransi, makanya kami ingin bisa bersinergi dengan Bumida,” ujar Adam.

Consumer Financing Division Head Bank Muamalat, Firman Sofyan mengatakan Bank Muamalat tetap memasang target ekspansif, kendati tidak seperti 2-3 tahun lalu. “Walau ada kondisi politik dan ekonomi kurang kondusif, nasabah masih tetap akan membeli rumah,” kata Firman saat Media Training Bank Muamalat, Minggu (26/1). Sampai akhir 2013 pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) mencapai Rp 7,8 triliun.

Direktur Asuransi Bumida, M Basri, mengatakan dengan mulai fokusnya bank bjb syariah ke konsumer ritel menunjukkan adanya kebutuhan perlindungan asuransi yang mesti diantisipasi. “Ini cocok dengan kami karena Asuransi Bumida lahir dari pasar ritel,” kata Basri. Lini produk asuransi Bumida pun beragam, mulai dari asuransi pembiayaan, asuransi properti, kendaraan bermotor, cash transit sampai asuransi kecelakaan diri. Bentuk perlindungan unit syariah Asuransi Bumida yang diberikan kepada bank bjb syariah juga termasuk asuransi penyimpanan emas dan uang. Basri mengungkapkan sampai akhir 2013 pihaknya telah bekerja sama dengan sekitar 10 bank syariah di Indonesia. Premi unit syariah Asuransi Bumida pun sekitar 60 persen berasal dari perbankan. Di tahun 2014 secara total Asuransi Bumida menargetkan pertumbuhanpremi antara 10-15 persen. Asuransi Bumida juga didukung oleh sekitar 80 ribu agen yang tersebar di seluruh Indonesia.

Firman mengungkapkan pembiayaan KPR Bank Muamalat tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada kurun waktu Mei-Juni 2011 jumlah pembiayaan KPR baru sebesar Rp 2,7 trilun. Di akhir 2013 pembiayaan KPR mencapai Rp 7,8 triliun. Jumlah nasabah pun membengkak dari 18 ribu nasabah menjadi 42 ribu nasabah. Untuk lebih meningkatkan pembiayaan KPR, Bank Muamalat pun membentuk Muamalat Consumer Center (MCC) sejak tahun 2012. MCC berlokasi di area strategis untuk dapat lebih mempercepat proses persetujuan pengajuan pembiayaan konsumer. Firman menuturkan melalui MCC proses analisa pengajuan pembiayaan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi dilakukan dengan berbasis teknologi informasi. Prosesnya pun cepat, yaitu tiga hari. Di tahun 2013 MCC telah menyumbang pembiayaan KPR sebanyak Rp 675 miliar, dan di tahun ini MCC ditargetkan dapat menyumbang Rp 1 triliun. Bank Muamalat pun akan memperluas MCC di Banjarmasin dan Medan, setelah sebelumnya ada di Jakarta, Bandung, Surabaya,Yogyakarta dan Lampung.

Awal 2014, Pemerintah Serap Sukuk Rp 4,5 T Di awal tahun 2014 pemerintah langsung mendorong penerbitan sukuk di Indonesia dengan menerbitkan surat berharga syariah negara (SBSN) dana haji seri SDHI 2020 C senilai Rp 3 triliun. Di akhir Januari 2014 pemerintah juga menambah penerbitan sukuk lewat lelang dengan menyerap dana sebesar Rp 1,5 triliun.

Bank Muamalat Genjot Pembiayaan Konsumer Bank Muamalat menargetkan pembiayaan konsumer mencapai Rp 16,4 triliun atau naik Rp 2,2 triliun dari catatan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 14,2 triliun. Pembiayaan kepemilikan rumah diprediksi masih akan mendominasi

6 Sharing edisi februari - maret 2014

Sukuk dana haji seri SDHI 2020 C yang diterbitkan pada 3 Januari 2014 bertenor enam tahun yang akan jatuh tempo pada 3 Januari 2020. Penerbitan sukuk negara itu dilakukan melalui penempatan Dana Haji yang dikelola oleh Kementerian Agama pada SBSN dengan metode ”private placement”. Dalam siaran pers Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, SDHI 2020 C ini memiliki imbalan kupon tetap sebesar 8,30 persen per tahun. Sementara pada lelang tanggal 28 Januari 2014 dilakukan terhadap SBSN seri SPN-S 29072014, PBS003, PBS 005, dan PBS006. Tingginya minat investor terhadap instrumen sukuk ditunjukkan dengan tingginya penawaran yang masuk. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 5,8 triliun, yaitu

M E M O

B I S N I S

Direktur BSM - Achmad Syamsudin (kanan) menerima trofi dari Managing Director Group Publisher Euromoney, Neil Osborn (kiri). Bank Syariah Mandiri memperoleh penghargaan The Best Islamic Bank in Indonesia untuk keduakali dari Euromoney, London. Penghargaan tersebut berdasarkan aspek kinerja dan polling secara khusus. Penyerahan penghargaan berlangsung di acara World Islamic Economic Forum di London. SPN-S 29072014 sebanyak Rp 4,5 triliun, PBS003 Rp 78 miliar, PBS005 Rp 1,1 triliun, dan PBS006 Rp 108 miliar.

Bank Panin memiliki 96,75% saham dari Panin Bank Syariah, sedangkan sisa saham dimiliki oleh publik.

Kendati demikian, pemerintah hanya menyerap Rp 1,59 triliun, dengan rincian SPN-S 29072014 sebesar Rp 1 triliun, PBS005 Rp 485 miliar dan PBS006 Rp107 miliar. Nilai tingkat imbalan PBS005 sebesar 6,75 persen dan tingkat imbalan PBS006 sebesar 8,25 persen. SPNS akan jatuh tempo pada 29 Juli 2014, sedangkan PBS005 pada 15 April 2043 dan PBS006 pada15 September 2020.

CIMB Niaga Syariah Kembali Raih Ranking Pertama Digital Brand of The Year 2013

Panin Bank Syariah Raih Rating iDA+ PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menetapkan PT Bank Panin Syariah Tbk (Panin Bank Syariah) mendapatkan peringkat iDA+ dengan outlook stabil. Peringkat tersebut diperoleh Panin Bank Syariah pada 24 Januari lalu. Direktur Utama Panin Bank Syariah Deny Hendrawati dalam rilis Panin Bank Syariah mengatakan, hasil raihan peringkat ini menunjukkan, bahwa Panin Bank Syariah mempunyai kemampuan kuat guna memenuhi komitmen keuangan jangka panjang. ”Hasil ini tentu menambah keyakinan seluruh pemangku kepentingan terhadap kinerja Panin Bank Syariah kedepan,” ujar Deny. Dari data keuangan perseroan nonaudit per 31 Desember 2013, memperlihatkan bahwa total aset perseroan adalah sebesar 4,07 triliun. Sedangkan total pembiayaan per Desember 2013 berada di angka Rp 2,62 triliun. Sementara itu untuk DPK mencapai Rp 2,87 triliun. Panin Bank Syariah sendiri sampai dengan Desember 2013 memiliki 10 jaringan kantor cabang. Panin Bank Syariah menjadi bank syariah setelah Bank Harfa diakuisisi oleh Bank Panin pada 2009. Panin Bank Syariah memokuskan memberikan jasa perbankan syariah.

Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) meraih dua penghargaan dalam Infobank 3rd Digital Brand of The Year 2013 yang diselenggarakan Majalah Infobank bekerjasama dengan Prapancha Research. Dalam penghargaan yang berlangsung di Jakarta, 30/1, CIMB Niaga Syariah berhasil meraih penghargaan untuk kategori Institusi Unit Usaha Syariah Bank Umum (Peringkat I), dan Tabungan Unit Usaha Syariah (Peringkat III). Penilaian pemenang ditentukan berdasarkan indeks brand perusahaan-perusahaan keuangan yang dilakukan oleh Prapancha Research selama periode 1 Oktober 2012 hingga 30 September 2013. Prapancha Research menggunakan acuan berdasarkan pemberitaan di media-media online serta kicauan masyarakat di twitter atas kualitas layanan maupun produk yang ditawarkan perusahaan-perusahaan keuangan tersebut. Head of Syariah Banking CIMB Niaga - U. Saefudin Noer mengungkapkan syukurnya atas penghargaan yang diraih dan kepercayaan nasabah kepada CIMB Niaga Syariah. Ini juga penghargaan kepada seluruh karyawan/ti dan buah dari dukungan CIMB Niaga & CIMB Group yang turut memberikan kontribusi atas diraihnya penghargaan ini. “Kami sangat bersyukur dengan penghargaan yang diraih kali ini. Penghargaan ini membuktikan bahwa masyarakat semakin mengenal baik produk dan layanan CIMB Niaga Syariah, dan kalangan muda sebagai pengakses internet terbesar sudah lebih banyak mengenal CIMB Niaga Syariah,”


Sharing 7

Laporan Utama

M

LM syariah dalam beberapa tahun terakhir ini turut meramaikan euphoria pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan dan bisnis syariah di tanah air. MLM syariah hadir melengkapi keberadaan bisnis berlabel syariah di negeri ini, seperti industri perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, rumah sakit syariah, pariwisata syariah, dan banyak lagi. Meski tumbuh tergolong cukup pesat, namun berdasarkan data yang dikumpulkan Sharing, saat ini jumlah MLM Syariah yang beroperasi di Indonesia masih masih bisa dihitung dengan dua belah jari tangan yang direntangkan. Beberapa nama MLM syariah tersebut diantaranya adalah; Ahad Net International, UFO BKB Syariah, PT. Gema Mitra Bersama, PT. Exxer Indonesia, K-Link, Tiens Syariah, dan HPA Indonesia.

berlabel “syariah”, tak terlepas dari kekhawatiran-kekhawatiran negatif semacam itu. Intinya, kredibilitas MLM Syariah masih banyak dipertanyakan di masyarakat kita. Karena itu, sangatlah wajar apabila di masyarakat banyak timbul pertanyaan, sebenarnya bolehkah bisnis MLM Syariah itu di dalam ajaran Islam? Kalau boleh, apa landasan syar’inya? Lalu apakah transaksinya dapat terjamin dipertanggungjawabkan kehalallannya?

Belum Adanya Payung Hukum Positif Keberadaan bisnis MLM Syariah sendiri

MLM Syariah ini diperbolehkan atau tidak menurut ajaran Islam. “Fatwa mengenai PLBS atau MLM Syariah ini adalah fatwa DSN yang terbilang prosesnya cukup lama, karena kita harus melihat bisnis MLM ini dengan lebih komprehensif. Karena MLM sistemnya banyak sekali, ada binary, bola matahari, dua kaki, itu semua berkembang begitu pesat. Sehinga kita harus jeli melihat dari sisi syariah. Dasar landasan fatwa DSN MUI, tak hanya dari sumbersumber syariah, seperti Al-

Sebenarnya keberadaan MLM Syariah ini sendiri sudah cukup lama di Tanah

Bolehkah MLM Syariah? Air, seperti MLM Syariah pertama di Indonesia yaitu Ahad Net International yang sudah berdiri sejak tahun 1996. Namun demikian, di kalangan masyarakat luas di tanah air, masih banyak yang meragukan terhadap bisnis pemasaran model berjenjang (berantai) yang dikemas secara syariah ini. Bahkan di kalangan kaum “syariah” yang sudah melek dengan industri perbankan syariah pun, bisnis MLM syariah ini juga konon masih ada yang meragukan tingkat kesyariahannya. Faktanya, masih banyak suarasuara sumbang di masyarakat yang mengatakan, bahwa MLM Syariah ini tidak jauh berbeda dengan MLMMLM konvensional. Terlebih lagi di masyarakat, terkadang masih terdapat image kurang positif tentang bisnis MLM ini. Bahwa dalam praktik bisnis MLM sering terjadinya praktik-praktik penipuan, kecurangan, maupun ketidakadilan (unfairness). Dan bisnis MLM syariah ini, meski namanya


di Tanah Air adalah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 mengenai Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Fatwa inilah yang menjadi dasar bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak atau berkecimpung di bisnis MLM yang membawa label syariah. Menurut anggota DSN MUI – Mohamad Hidayat, yang juga Ketua Tim Fatwa DSN MUI No 75 tersebut, fatwa DSN MUI mengenai MLM Syariah itu sudah dibuat dengan sangat hati-hati dan akurat. Sehingga tidak perlu ada keragu-raguan, soal bahwa apakah

Quran dan hadits. Namun kita juga melihat bagaimana kode etik MLM standar internasional. Lalu kita juga meninjau industrinya, dan bisnis-bisnisnya dengan tim yang cermat. Karena itu tidak perlu ada keragu-raguan soal bisnis MLM Syariah ini. Dibaca saja fatwanya,” papar Hidayat pada Sharing baru-baru ini di Jakarta. Dalam fatwa DSN MUI No. 75 tersebut memang disebutkan belasan point persyaratan yang harus terdapat dalam sebuah perusahaaan MLM untuk bisa

Laporan Utama disebut sebagai MLM Syariah. Kesemua persyaratan fatwa tersebut memang sangat sesuai dengan tuntunan Islam. Diantara persyaratan fatwa itu adalah; adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau jasa, lalu barang atau jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkam, kemudian transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat, serta tidak diperbolehkannya kegiatan money game.

“Syariah itu tidak hanya label. Namun harus dibuktikan dengan tindakan dan fakta yang nyata. Karena bisnis MLM adalah bisnis kepercayaan (trust), jadi kami sangat menjaga integritas kami. Untuk menjaga integritas tersebut, dari sisi produk, kami menyiapkan produk-produk yang inovatif, berkualitas, dan dibutuhkan pasar. Kami mempunyai tim riset & development tersendiri yang terus berinovasi menyempurnakan produk-produk herbal dari HPA Indonesia. Sementara dari sisi jaringan bisnisnya, kami juga terus memperbaiki dan menyempurnakannya,” Direktur Utama HPA Indonesia - Agung Yulianto. Namun menurut Dewan Pengawas Syariah K-Link - H.M. Sofwan Jauhari Lc M.Ag., untuk lebih melindungi bisnis MLM Syariah ini dan juga menghindari keraguan masyarakat terhadap MLM Syariah, fatwa DSN MUI tersebut masih harus diperkuat dengan hukum positifnya. Selama ini dasar hukum bagi MLM di Indonesia memang baru sebatas peraturan menteri perdagangan, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/ PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-DAG/ PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung. Padahal, menurut Sofwan, jumlah orang yang menggantungkan hidupnya pada bisnis MLM berjumlah puluhan ribu orang. “Di K-Link yang dapat bonus dari penjualan ada sekitar 30 ribu orang, itu sama dengan jumlah karyawan Bank Mandiri. Artinya kalau pemerintah mikir itu menyangkut banyak orang harusnya kan MLM diurusi. Jangan disepelekan,” ucap Sofwan. Dengan adanya regulasi tersebut, maka konsumen pun akan terlindungi. Sementara, hal itu juga bisa lebih menguatkan posisi perusahaan MLM syariah untuk perusahaan di mata masyarakat. “Ketika tidak ada regulasi setiap orang bisa mengklaim, mencatut nama seorang ustadz. Kalau sudah begitu kan kasihan masyarakat, perusahaan dan tokoh agama yang namanya dicatut. Nanti bisa ada pandangan MLM syariah dan tidak, itu sama saja karena tidak ada regulasi,” papar Sofwan. Tidak adanya payung regulasi hukum positif dari bisnis MLM Syariah di atas, harus diakui memang membuat industri syariah satu ini seperti anak ayam yang tak mempunyai induk. Akibatnya, perusahaan-perusahaan MLM Syariah harus menjaga sendiri kredibilitas perusahaannya, maupun juga secara umum harus menjaga kredibilitas dan citra industri MLM Syariah secara keseluruhan. Seperti MLM Syariah HPA Indonesia yang berusaha menjaga kesyariahan bisnisnya dengan berusaha fokus menunjukkan integritas perusahaannya. “Syariah itu tidak hanya label. Namun harus dibuktikan dengan tindakan dan fakta yang nyata. Karena bisnis MLM adalah bisnis kepercayaan (trust), jadi kami sangat menjaga integritas kami. Untuk menjaga integritas tersebut, dari sisi produk, kami menyiapkan produk-

produk yang inovatif, berkualitas, dan dibutuhkan pasar. Kami mempunyai tim riset & development tersendiri yang terus berinovasi menyempurnakan produk-produk herbal dari HPA Indonesia. Sementara dari sisi jaringan bisnisnya, kami juga terus memperbaiki dan menyempurnakannya,” papar Direktur Utama HPA Indonesia - Agung Yulianto. Hidayat sendiri dalam menyikapi potensi risiko krisis trust terhadap kredibilitas bisnis MLM Syariah, menyatakan, pihaknya dari DSN MUI sudah berusaha mengantisipasinya optimal dengan rambu-rambu kebijakan yang diterapkan oleh DSN MUI.

Jangan Sampai Menduplikasi Sistem Marketing Kapitalis

Sementara itu, pakar marketing syariah – Godo Tjahjono menegaskan, agar bisnis MLM syariah di Tanah Air bisa mendulang kepercayaan konsumen, maka salah satu hal terpenting yang harus dijaga dengan kuat di dalam bisnis ini adalah sistem marketingnya. Intinya, menurutnya, sistem marketing di MLM Syariah jangan sampai terjebak menjadi bagian dari prinsip kapitalisme. ”Saya menganggap sistem multilayer di mana penjual di layer paling atas mendapatkan bagian keuntungan dari lebih dari satu layer di bawahnya, akan menciptakan piramida yang tidak sejalan dengan tujuan social justice itu sendiri. Hubungan antara penjual pertama dengan agen atau distributor kedua dibawahnya adalah jual beli. Distributor kedua melakukan jual beli juga dengan agen atau distributor ketiga, maka seharusnya tidak perlu ada bagian keuntungan bagi penjual pertama dari penjualan yang dilakukan oleh agen ketiga, karena transaksi agen kedua dan ketiga tidak melibatkan penjual pertama,” jelas Godo. ”Kalaupun penjual pertama harus melibatkan diri hingga ke layer ketiga misalnya, maka bentuknya bukan pembagian keuntungan dari produk, melainkan fixed fee yang harus dibayar oleh layer ketiga misalnya atas support yang diberikan di mana bentuknya tidak variabel namun one-off,” demikian tutup Godo. Yudi Suharso/Yogie Respati edisi februari - maret 2014

Sharing 9

Laporan Utama

(berdiri paling kanan) Komisaris PT Ahad Net Internasional, Ateng Kusnadi, bersama timnya di kantor pusat Ahad Net, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 8 Januari 2014.

Ahad Net, Pelopor MLM Syariah di Indonesia MLM Syariah? Ketika citra MLM belum begitu “clear”, perusahaan ini justeru berani tampil sebagai pelopor MLM Syariah. Apa dan bagaimana MLM Syariah bagi Ahad Net, berikut ini adalah kisahnya.

B

erawal dari kegelisahan dalam mewujudkan harapan para tetangga untuk dapat naik haji membuat Ateng Kusnadi memutar pikiran untuk dapat membuka lapangan pekerjaan bagi lebih banyak orang yang tidak mengharuskan mereka memenuhi persyaratan pendidikan tinggi ataupun memerlukan modal besar. Setelah pulang dari tanah suci tak dinyana tawaran dari seorang teman membawanya mengenal bisnis multi level marketing (MLM). Saat itu belum ada yang namanya MLM syariah ataupun MLM yang


concern dengan kehalalan produknya. Namun konsep bisnis MLM yang tidak memerlukan pendidikan tinggi dan modal besar, dan mengutamakan kemauan belajar dan berusaha membuat Ateng –kini duduk sebagai Komisaris Ahad Net- bersemangat mengikuti usaha MLM. Hingga di suatu hari, Ateng yang ketika itu masih berprofesi sebagai bankir, tiba-tiba gelisah saat akan berangkat ke kantor. Hobi membaca membuatnya beranjak ke rak buku dan sembarang mengambil beberapa buku. Secara acak ia mengambil dan membuka sebuah buku berjudul 1100 Hadits

Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad. Saat membuka buku tersebut terbaca sebuah hadits, “Kamu akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu ikut memasukinya.” Para sahabat lantas bertanya, “Apakah yang anda maksud orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Siapa lagi (kalau bukan mereka)?” (HR Bukhary). Hadits yang dipilihnya secara acak itu membuat Ateng tersentak dan mulai tergerak untuk segera membuat

Laporan Utama suatu usaha yang dapat membantu banyak orang, sekaligus sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Bersama dengan sejumlah kawan yang peduli dengan bisnis syariah, seperti Setyotomo, Dhany Ramdhani, Abdul Halim Said dan Mohamad Hidayat, akhirnya Ahad Net Internasional berdiri pada 1 Januari 1996. “Jadi tanggal Ahad bulan Ahad saat orang lain tahun baruan. Alhamdulillah saat itu kami melakukan qiyamul lail di Masjid Al Ittihad, itu kan akar katanya sama, yaitu Ahad yang artinya mempersatukan. Jam 01.00 WIB kami menyatakan soft launching berdiri MLM syariah,” kenang Ateng. Di masa awal itu pergerakan Ahad Net masih berpindah-pindah tempat, mulai dari masjid hingga ke rumah makan, karena belum punya kantor tetap.

ASEAN Free Trade Area sudah ramai dibicarakan. “Saya membayangkan kalau AFTA itu datang dan Indonesia tidak siap maka kita hanya menjadi penonton,” tukas Ateng. Ia pun teringat akan sebuah hadits dimana akan ada suatu zaman dimana umat muslim bagaikan hidangan yang diperebutkan oleh orang-orang. Jumlah umat muslim banyak, tetapi bagaikan buih di lautan. “Jadi tidak punya kekuatan. Ini kan sudah mulai kelihatan gejala seperti itu,” papar Ateng. Oleh karena itu, Ahad Net memiliki visi menjadi lembaga usaha yang membanggakan dan memiliki jaringan internasional. Misi yang diusung adalah menjalankan paradigma Islam secara

thayyib. Ateng menyontohkan sikap Ahad Net yang sempat menolak produksi kopi beberapa kali karena dinilai masih punya efek samping negatif kepada beberapa penggunanya, seperti jantung berdebar-debar, sampai menjadi candu kopi. “Akhirnya kami mengusulkan untuk memasukkan herbal ke dalamnya dan menganjurkan tidak dikonsumsi banyak,” ujar Ateng.

Tantangan Di Tengah MLM Syariah Bodong

Di tahun 2004-2005 kemudian banyak bermunculan MLM yang mengaku menjalankan bisnisnya sesuai prinsip Islam, padahal nyatanya hanya sekedar untuk menarik minat masyarakat saja. Dari MLM syariah yang bodong dengan menerapkan money game mau tak

Teknologi sekarang sudah mulai marak di daerah jadi kami akan mulai mengarah ke sana dengan memanfaatkan fasilitas teknologi itu. Insya Allah kami akan memulainya di semester dua,” Direktur Utama Ahad Net, R Widayatno. Sistem komputerisasi dan pelatihan mulai dibangun sendiri. Produk pun belum seluruhnya siap, namun mulai dikembangkan secara perlahan seperti madu dan mukena. Dalam lima bulan berterpatan dengan tanggal 1 Muharram Ahad Net pun meresmikan kantor di kawasan Atrium Senen dan mulai mengembangkan beberapa produk lainnya, seperti deterjen Bioklin. Di tanggal 17 Agustus 1996 Ahad Net memutuskan untuk grand launching. Dukungan yang diperoleh dari Adi Sasono (saat itu Sekjen ICMI) dan Azwar Anas (Menkokesra tahun 19931998) membuat tim inti Ahad Net bersemangat untuk tetap meneruskan bisnis. Acara peresmian grand launching Ahad Net yang ditandai dengan pemukulan bedug oleh Azwar Anas pun meninggalkan kesan tersendiri karena berbarengan dengan tibanya waktu Ashar.

Pemberdayaan UKM

Ateng menuturkan hal lainnya yang melatarbelakangi pendirian Ahad Net karena ingin ada lembaga yang bisa memberdayakan ekonomi umat. Di tahun 1996 wacana mengenai

kaffah, mengimplementasikan Al Quran dan Sunnah, mempersatukan, memberdayakan dan mengembangkan komunitas halal dan thayyib. “Kami ingin mempersatukan dan memperbesar kesamaan persepsi, serta mengurangi pebedaan antara kita. Salah satu yang harus disamakan persepsinya adalah memberdayakan baik secara institusi atau individu, karena kita tidak hanya multi level marketing tapi juga multi level manufacturing, karena itu seluruh produk kami adalah produk UKM,” kata Ateng. Setidaknya Ahad Net telah bekerja sama dengan 40 UKM di Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Kerja sama dengan UMKM untuk pemberdayaan ekonomi umat ini membantu pengusaha UMKM untuk mengembangkan usahanya dan mampu sampai naik haji. Anak berkebutuhan khusus di Solo yang memproduksi sabun Balqis juga menjadi produktif. Dalam mengembangkan konsep MLM syariah juga tidak hanya sebatas mengandalkan pada konsep pemasarannya, tetapi juga mengedepankan produk halal dan

mau turut mempengaruhi bisnis Ahad Net. “Sempat ada jaringan kami bilang agar Ahad Net tidak menggunakan MLM syariah karena sudah negatif di masyarakat, tapi saya bilang justru tidak boleh ganti nama, kita harus tunjukkan ini MLM syariah yang sesungguhnya,” cetus Ateng. Kehadiran MLM syariah bodong tersebut mau tak mau turut berpengaruh terhadap bisnis Ahad Net. Jumlah mitra yang sempat berjumlah 200 ribu orang menjadi 10 ribu. “Tantangan yang masih ada berasal dari luar, yaitu MLM yang menerapkan money game karena biasanya mereka lebih agresif, produk hanya kamuflase. Perusahaan yang diuntungkan tapi masyarakat rugi,” kata Ateng. Ateng menuturkan konsep dan sistem MLM lain yang kurang kuat juga menjadi salah satu faktor usaha MLM tersebut tidak mampu bertahan. “Waktu itu kami sebenernya sangat senang banyak yang mengikuti (menjadi MLM Syariah). Kami tidak menganggap mereka sebagai kompetitor tetapi sebagai rekan karena semua rizki Allah yang mengatur. edisi februari - maret 2014

Sharing 11

Laporan Utama Sayangnya perusahaan-perusahaan MLM itu cuma tahan paling lama 4 tahun lalu bubar karena kurang kuat di konsep dan sistemnya,” duga Ateng. Dalam mendekati calon mitra/ konsumen pun Ahad Net tak terlalu ngoyo serta mengikuti konsep azan. “Jadi konsepnya seperti azan, muazin tidak memaksa jamaah yang ada di luar untuk masuk ke masjid, yang penting sudah dikasih tahu. Kami pun demikian yang penting sampaikan kebenaran suatu jalan bahwa ada suatu peluang usaha yang halal saja mudah kenapa harus cari yang haram, jadi tidak memaksa,” kata Ateng. Ia menambahkan pada dasarnya Ahad Net berusaha menjelaskan perbedaan MLM syariah dengan yang tidak dan peluang usaha yang halal. Sistem pelatihan yang berbeda diterapkan oleh Ahad Net dengan memasukkan akidah dalam modul pelatihannya. Ini sejalan dengan misi Ahad Net. Selain akidah sebagai dasar pelatihan, seri pelatihan

2000 mitra di setiap wilayah. Ateng menjelaskan dalam konsep kerja sama yang dikembangkan dengan mitra salur niaga ada sejumlah manfaat yang dapat diperoleh mitra, yaitu Rahmat (manfaat finansial) dan Kawan (manfaat non finansial). Rahmat adalah singkatan dari Rabat (selisih harga beli dan harga jual dari produk Ahad Net), Asuransi, Hadiah, Manfaat Khusus (wisata islami), Andil (mitra bisa membeli saham perusahaan) dan Tasbih (tabungan hari tua). Sementara, Kawan adalah manfaat non finansial berupa kegotongroyongan, asistensi usaha, waktu luang dan akhlaqul karimah. Ateng menilai ada lima hal positif yang dapat diperoleh dari MLM. Pertama, siapapun yang tidak berpendidikan punya peluang sukses yang sama, dimana dengan konsep ini mereka bisa menjadi pengusaha. Kedua, tidak memerlukan modal besar asalkan ada kemauan untuk berusaha. Ketiga, adanya sistem di dalam MLM yang mendukung, dimana jika anggota

bisnis sekitar 20 persen di tahun 2005 karena banyaknya jumlah mitra yang keluar, tertarik iming-iming MLM lainnya. Namun setelah masa itu berlalu, rata-rata bisnis Ahad Net tumbuh antara 10-20 persen per tahun. Di tahun ini Ahad Net pun akan mengembangkan ke arah high technology dan high touch. Widayatno menjelaskan bisnis MLM adalah bisnis yang hubungan manusianya sangat dekat. Konsep high touch diusung dengan menggiatkan silaturahmi dan pelatihan lebih sering kepada mitra niaga. Sedangkan, high technology ditujukan untuk mempermudah mitra untuk berbelanja di Ahad Net melalui pemesanan lewat telpon seluler. “Teknologi sekarang sudah mulai marak di daerah jadi kami akan mulai mengarah ke sana dengan memanfaatkan fasilitas teknologi itu. Insya Allah kami akan memulainya di semester dua,” kata Widayatno. Widayatno mengatakan setiap anggota pun memperoleh bagi hasil sesuai

“Kami ingin mempersatukan dan memperbesar kesamaan persepsi, serta mengurangi pebedaan antara kita. Salah satu yang harus disamakan persepsinya adalah memberdayakan baik secara institusi atau individu, karena kita tidak hanya multi level marketing tapi juga multi level manufacturing, karena itu seluruh produk kami adalah produk UKM,” Komisaris Ahad Net, Ateng Kusnadi. lainnya mengenai pengetahuan produk dan sistem. Secara berkala Ahad Net menggelar pelatihan besar bertajuk SLASH Training yang bertujuan meningkatkan sikap, akhlak, pengetahuan dan keterampilan dilandasi dengan shidiq, amanah, fathonah, tabligh. “SLASH singkatan dari spiritual leadership to achieve success and happiness. Dalam perjalanan di Ahad Net ini saya menemukan kekuatan terbesar adalah kekuatan spiritual kita, bagaimana kekuatan dari Allah bisa memperkuat diri kita dan mengeluarkan seluruh potensi yang kita miliki. Kepemimpinan yang baik adalah yang dilandasi spiritual untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat,” cetus Ateng. Kini bisnis Ahad Net mulai tersebar ke Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan dengan rata-rata 1000-


mengikuti sistem maka akan terangkat untuk sukses asal ada kemauan. Keempat, sistem motivasi untuk memperbaiki kualitas diri. Kelima, bisa menjalin silaturahmi dengan tetangga dan keluarga lebih sering.

Tumbuh 20 Persen per Tahun

Ahad Net Internasional yang berdiri sejak 1996 menjadi perusahaan pelopor MLM syariah di Indonesia yang concern dengan produk halal dan thayyib. Direktur Utama Ahad Net, R Widayatno, mengatakan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim menjadi pasar potensial bagi Ahad Net untuk berkembang. Saat ini ada 40 mitra salur dan 10 ribu mitra niaga yang bergabung dengan Ahad Net. Produk Ahad Net pun terus berkembang dengan sudah mencapai angka sekitar 100 item dan seluruhnya bersertifikat halal dari MUI. Widayatno mengakui ada penurunan

kontribusi mereka, tidak berdasar pada kerja anggota yang berada di tingkat bawahnya. “Walaupun ada mitra yang bekerja lama sama kami tapi kalau dia tidak tidak aktif dan menjual satu produk pun, maka dia tidak akan dapat bagi hasil,” kata Widayatno. Prinsip bisnis sesuai syariah juga mendapat pengawasan dari dewan pengawas syariah. Di sisi pengembangan produk, Ahad Net juga melihat dari kebutuhan pasar. Biasanya usaha UKM yang mengajukan produk atau bisa pula Ahad Net mencari produk yang dibutuhkan konsumen. Sebelum mengeluarkan produk pun akan dilakukan penelitian terlebih dulu untuk memastikan produk aman dikonsumsi masyarakat. Produk andalan Ahad Net kini adalah herbal dan kosmetik. Penyeleksian produk dilakukan secara ketat mulai dari produksi sampai distribusi. Yogie Respati

Laporan Utama

D

ewan Pengawas Syariah K-Link, Sofwan Jauhari, mengatakan MLM syariah berorientasi pada penjualan produk sehingga yang menjadi strategi penting perusahaan adalah harus menyediakan produk yang berkualitas dan marketable. “MLM syariah adalah MLM yang sebenarnya, bukan money game, skema Ponzi atau sistem piramida,” cetus Sofwan saat ditemui Majalah Sharing, Rabu (22/1). Ia menambahkan perusahaan MLM akan menjadi besar jika penjualan produknya bagus. “Jadi ukurannya adalah penjualan produk, bukan rekrutmen anggota, janji-janji yang berlebihan apalagi janji palsu,” ujar Sofwan. Pada prinsipnya pengawasan prinsip syariah yang dilakukan oleh DPS MLM syariah berada pada pengawasan marketing plan setiap perusahaan. “Yang perlu dipahami adalah di

MLM Syariah adalah Sebenarnya MLM

yang jaringannya telah meluas ke sejumlah negara tersedia di Indonesia. Sofwan menyontohkan saat seorang supplier menawarkan untuk menjual batu berkekuatan magnet yang jenisnya disesuaikan dengan tanggal lahir langsung ditolak olehnya karena mengandung syirik.

Kegiatan bisnis multi level marketing (MLM) syariah yang berlandaskan pada Al Quran dan Sunnah pada praktiknya kemudian mengacu pada fatwa DSN MUI No 75 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). K-Link yang telah malang melintang di lebih dari 20 negara pun menjadi perusahaan MLM kelima yang memeroleh sertifikat MLM syariah dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI di pertengahan 2010.

Dari sisi pemasaran, lanjut Sofwan, pengawasan pun dilakukan secara rutin dengan datang ke kantor minimal seminggu sekali atau berkunjung ke daerah untuk melihat kondisi lapangan. Untuk memastikan distributor memberikan penjelasan gamblang mengenai MLM syariah ke konsumen, K-Link juga secara rutin memberikan seminar mengenai MLM syariah setidaknya sebulan sekali.

marketing plan sistem penjualan dan sistem bonusnya bagaimana? Bagi MLM untuk mengubah marketing plan tidak gampang karena kalau mengubah berarti mengubah sistem dan akan ada gejolak dari anggota. Sampai sekarang K-Link tidak mengubah marketing plan sejak pengajuan izin MLM syariah,” jelas Sofwan.

Untuk produksi, semua produk didaftarkan ke LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal. Sofwan menjelaskan sebelum K-Link mengeluarkan suatu produk biasanya pihak perusahaan menanyakan kepada DPS untuk mempelajari produk tersebut apakah sesuai dengan prinsip syariah dan halal.

Bagi MLM yang bersertifikasi syariah, marketing plan tentu harus sesuai dengan fatwa DSN MUI No 75. Persyaratan lainnya, produk MLM Syariah pun harus bersertifikat halal.

“Kalau produknya sesuai maka DPS akan memberi opini syariah, baru produk tersebut bisa diteruskan untuk diproduksi,” jelas Sofwan. Dengan demikian, tidak seluruh produk K-Link

Sofwan memberikan tips agar bisnis MLM syariah berjalan sukses, distributor harus terus berikhtiar, memperluas relasi bisnis dan punya pengetahuan luas. Ia menuturkan dalam bisnis K-Link yang fokus pada produk kesehatan, distributor setidaknya harus mengetahui informasi seputar kesehatan. K-Link pun menyediakan sejumlah seminar kesehatan bagi para distributor. Sementara, di sisi perusahaan MLM syariah agar bisnisnya tetap eksis dan bertahan, maka diperlukan SDM yang fokus ke pekerjaannya. edisi februari - maret 2014

Sharing 13

Laporan Utama

“Mereka masih memandang MLM syariah tidak penting jadi belum ada undangundang, yang ada baru fatwa DSN MUI yang sebenarnya sifatnya tidak mengikat,” Dewan Pengawas Syariah K-Link, Sofwan Jauhari. “Salah satu kelebihan K-Link adalah presiden direktur dan general manager hanya mengurusi K-Link. Leader tidak boleh terlibat di perusahaan lain dan manajemen juga tidak boleh jadi member agar fokus ke pekerjaannya,” cerita Sofwan.

Minim Regulasi

Di sisi lain, Sofwan menuturkan berbeda dengan lembaga keuangan syariah yang mewajibkan DPS memberikan laporan secara berkala, DPS di MLM syariah tidak wajib secara formal membuat laporan. Ini karena tidak ada regulasi hukum positif yang mengatur secara spesifik mengenai MLM syariah. “Karena tidak ada regulasi itu maka sifat opini dan teguran lebih banyak pada unsur dakwah dan silaturahmi. DPS dan presiden direktur sering berkomunikasi cuma tidak tertulis karena bukan masalah regulasi,” kata Sofwan. Ia menambahkan suatu perusahaan yang menerapkan fatwa DSN MUI tentang PLBS juga berdasar pada kerelaan pihak perusahaan untuk menjalankan bisnisnya sesuai syariah. Di satu sisi Sofwan menyayangkan pemerintah belum punya standar MLM syariah. “Mereka masih memandang MLM syariah tidak penting jadi belum ada undang-undang, yang ada baru fatwa


DSN MUI yang sebenarnya sifatnya tidak mengikat,” tukas Sofwan. Fatwa tersebut pun seharusnya didukung oleh hukum positif. Secara umum dasar hukum bagi MLM di Indonesia juga baru sebatas peraturan menteri perdagangan, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/ PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-DAG/ PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung. Padahal, menurut Sofwan, jumlah orang yang menggantungkan hidupnya pada bisnis MLM berjumlah puluhan ribu orang. “Di K-Link yang dapat bonus dari penjualan ada sekitar 30 ribu orang, itu sama dengan jumlah karyawan Bank Mandiri. Artinya kalau pemerintah mikir itu menyangkut banyak orang harusnya kan MLM diurusi. Jangan disepelekan,” ucap Sofwan. Dengan adanya regulasi tersebut, maka konsumen pun akan terlindungi. Sementara, hal itu juga bisa lebih menguatkan posisi perusahaan

MLM syariah untuk perusahaan di mata masyarakat. “Ketika tidak ada regulasi setiap orang bisa mengklaim, mencatut nama seorang ustadz. Kalau sudah begitu kan kasihan masyarakat, perusahaan dan tokoh agama yang namanya dicatut. Nanti bisa ada pandangan MLM syariah dan tidak itu sama saja karena tidak ada regulasi,” papar Sofwan. Tantangan lainnya adalah keharusan mengurus mensertifikasi kehalalan produk di Indonesia, walau produk tersebut sudah mendapat sertifikasi halal di negara lain. “Di tahun 2013 ada aturan baru bahwa label halal harus dari MUI. Ini ketentuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, bukan MUI,” ujar Sofwan. Oleh karena itu, kini sejumlah produk K-Link sedang dalam proses mensertifikasi halal kembali ke LPPOM MUI. Sofwan pun mengkritik ketentuan tersebut karena sejatinya jika suatu produk sudah dinyatakan halal oleh lembaga sertifikasi halal di luar negeri hendaknya juga berlaku di seluruh dunia. “Ini kan karena kehalalan itu berasal dari sumber yang sama yaitu Al Quran dan Hadits, jadi Islam itu kan universal,” ujar Sofwan. Setidaknya ada 60 item produk K-Link yang dipasarkan di Indonesia. Yogie Respati.

Laporan Utama

TIENS Syariah:

Dari China, Merambah Pasar Indonesia dengan Penuh Optimisme Perusahaan MLM Syariah yang beroperasi di Indonesia memang masih belum banyak. Bahkan masih bisa dihitung dengan dua jari tangan manusia yang direntangkan. Nah, dari segelintir perusahaan yang ada tersebut, salah satunya datang dari negeri Tirai Bambu, China, yaitu TIENS, yang sudah setahun ini berlabel syariah.

T

IENS adalah sebuah perusahaan berbasis bisnis multi level marketing (MLM) yang berasal dari Tianjin, China, yang kini menatap dengan penuh optimis potensi pasar bisnis MLM Syariah di Indonesia. Setelah setahun lalu (Januari 2013) mereka mendapatkan Sertifikat MLM Syariah untuk sistem penjualan

produknya yang sesuai prinsip syariah dari DSN MUI, kini di awal tahun 2014, TIENS semakin menegaskan komitmennya guna berpenetrasi lebih kencang dalam percaturan bisnis MLM syariah di Indonesia. Menurut CEO TIENS Group - Li Jinyuan, pertumbuhan bisnis TIENS Syariah

di Indonesia semakin berkembang pesat. “Perekonomian Indonesia saat ini semakin membaik, dilihat dari kemajuan daya beli masyarakatnya di beberapa aspek. Kesadaran masyarakat untuk berinvestasi semakin tinggi. Hal ini salah satunya dikarenakan perkembangan teknologi yang cepat menjadikan masyarakat Indonesia cepat menyerap informasi, sehingga semakin cerdas dalam hal ekonomi maupun bisnis. Karena itu, kami tak ragu untuk terus memperkuat bisnis kami di Indonesia,” tegas Li Jinyuan dalam tatap mukanya dengan media lokal Indonesia di Hotel Shangri-La, Jakarta (19/1/14). Li Jinyuan memang sangat optimistis dengan pasar bisnis TIENS Syariah di Indonesia. Terlebih Indonesia merupakan Negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga Indonesia sangat potensial untuk pasar bisnis produk-produk TIENS yang selama ini memang sudah meng-global ke berbagai penjuru dunia. Keyakinan Li Jinyuan bukan tanpa alasan. Terlebih lagi penetrasi TIENS Syariah di Indonesia telah dipersiapkan dan didukung dengan sistem jaringan dan bisnis yang sudah sangat kuat dan edisi februari - maret 2014

Sharing 15

Laporan Utama Department TIENS Asia Pacific Region – A. Suci Sukmawati menambahkan kepada Sharing, bahwa meskipun pihaknya baru merealisasikan sertifikat MLM Syariah dari DSN MUI pada awal 2013, namun TIENS sendiri sebenarnya sudah memasuki pasar Indonesia sejak tahun 2000. Sehingga sebenarnya produk-produk TIENS Syariah telah cukup familiar di kalangan keluarga Indonesia. Dan hingga saat ini tercatat sebanyak kurang lebih 4 juta orang distributor dan pengguna produkproduk TIENS Syariah di Indonesia. Suci mengakui, setelah setahun mereka mengambil sertifikat syariah dari DSN MUI, penjualan produk-produk TIENS Syariah di pasar Indonesia meningkat dengan sangat pesat, bahkan sampai di atas 50%!

“Bisnis TIENS di Indonesia akan terus berkembang, karena kesehatan adalah modal utama bagi kehidupan manusia,” CEO TIENS Group, Li Jinyuan bagus. Karena itu, TIENS Syariah tak ragu untuk terus memperbanyak varian produk-produknya yang berkualitas ke pasar Indonesia. Nah, dalam rangka memperbesar positioning bisnisnya di Indonesia, tambah Li Jinyuan, mereka juga sangat serius mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia akan produk dan bisnis yang halal. Karena pihaknya sangat menyadari, dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah kaum Muslim. ”Karena itu kami berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sertifikat syariah. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat di Indonesia semakin nyaman dalam mengkonsumsi produk maupun menjalankan bisnis TIENS karena telah mendapatkan sertifikasi syariah tersebut dari Dewan Syariah Nasional di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia. Dan yang lebih membanggakan lagi, TIENS menjadi perusahaan China pertama yang memiliki sertifikat syariah,” papar Li Jinyuan. Optimisme TIENS di dalam meraih


sukses pasar di Indonesia, menurut Li Jinyuan, didasari oleh kekuatan rangkaian produk-produk dari TIENS berupa makanan sehat, produk suplemen kesehatan, produk perawatan kulit, serta produk kebutuhan rumah tangga, yang sangat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.“Produk-produk kesehatan dan kecantikan dari TIENS, kami yakin akan bisa diserap, dan diharapkan dapat menjadi gaya hidup pilihan dalam bidang kesehatan, dan kecantikan, sehingga bisa menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia,” lanjut Li Jinyuan. Menurut Li Jinyuan, pihaknya merasa yakin, pertumbuhan produk TIENS di Indonesia akan semakin berkembang pesat ke depannya. “Bisnis TIENS di Indonesia akan terus berkembang, karena kesehatan adalah modal utama bagi kehidupan manusia,” jelas Li Jinyuan penuh keyakinan.

Sertifikasi Syariah Berdampak Signifikan terhadap Kenaikan Penjualan

Brand Manager Marketing & Operation

“Ada peningkatan pasti. Bahkan omsetnya jauh melebihi. Setelah setahun kita mendapatkan sertifikasi syariah, kalau peningkatannya untuk di Asia Pasifik hampir 50%. Sementara untuk di Indonesia sendiri, lebih dari 50%. Kenapa bisa meningkat pesat? Karena dengan sertifikasi syariah ini kita bisa membuka akses-akses, atau pangsa-pangsa pasar yang selama ini kita belum bisa buka. Sertifikasi syariah ini memang di keluarkan di Indonesia. Namun dengan adanya lembaga DSN MUI diakui di dunia internasional, maka dengan sertifikasi syariah ini, kami bisa membawa promosi TIENS ke internasional, termasuk ke negara mayoritas Muslim, seperti Malaysia,” papar Suci dengan bersemangat. TIENS Syariah sendiri merupakan salah satu unit bisnis dari Tiens Group, yang bergerak di bidang penjualan langsung. Dengan memasarkan produk-produk suplemen herbal dan alat kesehatan yang mengacu kepada warisan pengobatan tradisional Cina yang telah dikenal sejak 5000 tahun yang lalu, TIENS memadukan resep pengobatan tradisional dengan teknologi modern dan muktahir. Demikian pula dengan peralatan kesehatan TIENS yang berkonsep pada keseimbangan, energi dan darah serta teori akupuntur. Kesemuanya bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah dan nyaman menjaga kesehatan di tengah berbagai kesibukan yang padat saat ini. Yudi Suharso

Laporan Utama

Mohamad Hidayat Anggota DSN MUI

Mohamad Hidayat – Anggota DSN MUI

“Cermat Memilih MLM Syariah, Hindari MTM!”

A

nggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) - Mohamad Hidayat, adalah tokoh yang paling intens terlibat di dalam penyiapan praktik bisnis multi level marketing (MLM) syariah di Indonesia. Hidayat adalah Ketua Tim dari DSN MUI yang menyusun fatwa No 75 mengenai Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) atau fatwa MLM Syariah. Ia juga selalu menjadi Ketua Tim yang menguji kelayakan dari berbagai MLM yang ingin mengajukan sertifikasi MLM Syariah. Sehingga di kalangan DSN MUI, ia dijuluki “bapaknya” MLM Syariah. Kepada Sharing, Hidayat bercerita mengenai latar belakang dikeluarkannya fatwa mengenai MLM Syariah, dan juga bagaimana DSN MUI menjaga industri syariah yang satu ini, agar tetap berada di rel “kesyariahan”nya.

Apa sebenarnya yang melandasi keluarnya fatwa mengenai PLBS atau MLM Syariah?

Latar belakang dikeluarkannya fatwa MLM Syariah oleh DSN MUI, adalah dikarenakan adanya persoalan di masyarakat.

Banyak masyarakat di kita yang menjadi korban praktik money game, praktek MLM yang tidak sehat, praktek MLM yang berorientasi pada transaksi illegal, transaksi yang tidak rill, tidak adil, dan di dalamnya ada unsur penipuan, kebohongan, serta investasi bodong. Artinya, ada suatu keresahan di masyarakat. Di sisi lain, keluarnya fatwa ini, dikarenakan secara kelembagaan memang ada lembaga yang meminta fatwa tersebut. Mereka meminta DSN MUI untuk bagaimana membangun suatu sistem MLM yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bagaimana DSN MUI menjaga kredibilitas fatwa tersebut agar benar-benar bisa mengayomi industri ini dan tanpa adanya keraguan dari masyarakat?

Fatwa mengenai PLBS atau MLM Syariah ini adalah fatwa DSN yang terbilang prosesnya cukup lama, karena kami harus melihat bisnis MLM ini dengan lebih komprehensif. Karena MLM sistemnya banyak sekali, ada sistem binary, bola matahari, dua kaki, itu semua berkembang begitu pesat. Sehinga kami harus jeli melihat dari sisi syariah. edisi februari - maret 2014

Sharing 17

Laporan Utama Dasar landasan fatwa DSN MUI, tak hanya dari sumbersumber syariah, seperti Al-Quran dan Al hadits. Namun kami juga melihat bagaimana kode etik MLM standar internasional. Kami memanggil APLI (asosiasi MLM). Lalu kita juga meninjau industrinya, dan bisnis-bisnisnya dengan tim yang cermat, sehingga memang fatwa ini keluarnya cukup lama. Baiklah, selain mengeluarkan fatwa, apa lagi upaya DSN memfasilitasi serta menjaga industri MLM Syariah ini? Pertama, DSN menempatkan DPS di perusahaan MLM Syariah yang bersangkutan. Kedua DSN me-review perusahaan-perusahaan MLM Syariah yang ada setiap tahunnya. Jadi ada tim yang ditempatkan yang melakukan review kembali di MLM-MLM Syariah tersebut. Untuk mengetahui, apakah fatwa-fatwa yang ada telah diterapkan, baik terhadap sistemnya, lalu bagaimana pelaksanaan pola bonus dan konsumsi, juga apakah produk-produknya selalu menjaga sertifikasi kehalalannya, lalu bagaimana praktik marketingnya, serta bagaimana kultur yang dibangun di perusahaan itu, apakah sudah sesuai syariah? Nah, apabila ada prinsip-prinsip fatwa yang dilanggar, maka DSN tidak segan-segan untuk mencabut sertifikat syariah dari perusahaan MLM.

Adakah lembaga MLM Syariah yang sertifikat syariah sudah DSN-nya dicabut?

Ada beberapa perusahaan yang sudah sertifikasi syariah, lalu kami cabut kembali. Namun kita tidak langsung asal main cabut. Tahapan pertama kita adalah memberikan advis untuk memperbaiki. Yang kedua, kita juga memberikan support dengan membantu DPS mereka. Nah, kalau tidak ada itikad dari mereka untuk memperbaiki hal yang tidak syariah itu, maka lalu barulah kita cabut sertifikasinya. Kami sendiri (DSN MUI) juga pernah menolak menerbitkan sertifikat syariah kepada beberapa MLM. Kenapa kami tolak? Pertama, karena sistem mereka tidak sesuai dengan

“Dasar landasan fatwa DSN MUI, tak hanya dari sumber-sumber syariah, seperti AlQuran dan Al hadits. Namun kami juga melihat bagaimana kode etik MLM standar internasional. Kami memanggil APLI (asosiasi MLM). Lalu kita juga meninjau industrinya, dan bisnis-bisnisnya dengan tim yang cermat, sehingga memang fatwa ini keluarnya cukup lama”. fatwa. Kedua, ada yang sudah mengajukan sertifikasi, lalu kami suruh perbaiki sistemnya, namun mereka tidak juga memperbaikinya, sehingga sertifikat syariahnya tidak kami keluarkan.

Lalu bagaimana caranya mengatasi keraguan di masyarakat untuk bertransaksi di bisnis MLM syariah ini?

Pertama, bacalah dengan seksama fatwa DSN nomor 75 tentang MLM Syariah, dan lihat landasan-landasan syariah dari fatwa tersebut, agar tidak ada keraguan terhadap bisnis MLM Syariah. Kemudian yang kedua, lihatlah perusahaan itu apakah masuk anggota APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) atau tidak? Artinya kalau mereka anggota APLI, berarti mereka telah terakreditasi secara kode etik. Ketiga, lihat produknya, apakah menjual produk yang riil atau tidak? Karena banyak MLM yang hanya menjual investasi kosong, atau hanya member get member. Yang model begini adalah MTM namanya, atau multi tipu muslihat! Di Indonesia banyak MTM ini, jadi harus berhati-hati. Dan yang keempat, adalah banyaklah bertanya pada para praktisi senior yang sudah sukses dan berkecimpung cukup lama di bisnis MLM Syariah ini. Yudi Suharso

Tips Agar Terhindar dari MLM Syariah Bodong

Baca Fatwa DSN nomor 75 tentang MLM Syariah

Cek, apakah perusahaan tersebut terdaftar dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)


Pahami landasan-landasan syariah MLM Syariah yang diterangkan oleh fatwa tersebut.

Jika belum yakin, bertanya ke ahli syariah atau praktisi senior di bidang MLM Syariah.

Laporan Utama

Godo Tjahjono

“MLM Syariah Jangan Mengikuti Sistem Kapitalis”

Pakar Marketing Syariah

Pakar marketing syariah – Godo Tjahjono, yang juga pemerhati ekonomi Islam, saat ini memang sedang tidak berada di Indonesia. Pria yang pernah memenangkan dua kali Young Marketer Award dari Mark Plus ini saat ini tengah mengejar gelar doktor di University of Western Sydney, Australia. Namun meski berada jauh di negeri orang, Godo masih tetap concern mengamati perkembangan ekonomi dan bisnis syariah di tanah air. Karena itu, saat dihubungi Sharing untuk menjadi nara sumber dalam Laporan Utama Majalah Sharing tentang MLM Syariah, Godo meresponnya dengan antusias. Godo pun dengan lugas menuangkan pemikirannya guna mengkritisi bisnis MLM syariah di tanah air. Berikut wawancara lengkap Sharing via surel dengan Godo Tjahjono. Sekarang ini di Indonesia mulai banyak perusahaan MLM yang mengusung Label Syariah. Seberapa besar dampak label syariah di perusahaan MLM Syariah dari sisi marketing? Kata ”syariah” yang disematkan setelah produk atau cara menjual, umumnya ditujukan untuk menyasar Muslim sebagai target market, dan tentunya produk yang dijual harus halal secara zat atau content-nya. Muslim Indonesia yang memiliki concern terhadap kehalalan produk dan cara transaksinya bisa jadi akan menjadi tertarik dengan kata ”syariah” yang disematkan tersebut. Namun demikian perlu dikaji apakah produk dan cara menjualnya sesuai dengan tujuan ekonomi Islam itu sendiri. Bentuk marketing seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan MLM Syariah? Karena masih ada banyak anggapan di masyarakat, bahwa MLM Syariah itu relatif sama saja dengan MLM Konvensional. Saya menganggap sistem multilayer di mana penjual di layer paling atas mendapatkan bagian keuntungan dari lebih dari satu layer di bawahnya, akan menciptakan piramida yang tidak sejalan dengan tujuan social justice itu sendiri. Hubungan antara penjual pertama dengan agen atau distributor kedua dibawahnya adalah jual beli. Distributor kedua melakukan jual beli juga dengan agen atau distributor ketiga, maka seharusnya tidak perlu ada bagian keuntungan bagi penjual pertama dari penjualan yang dilakukan oleh agen ketiga, karena transaksi agen kedua dan ketiga tidak melibatkan penjual pertama. Bentuk sistem distribusinya bisa flat atau berlapis dengan bagian keuntungan hanya ada diantara mereka yang bertransaksi. Tidak membentuk pembagian keuntungan yang berbentuk piramida, di mana layer paling atas masih mendapatkan bagian dari upaya penjualan yang sudah tidak melibatkan dirinya dalam akad. Sehingga harga produk akan lebih murah dan keuntungan agar lebih terbagi merata

diantara mereka terlibat. Kalaupun penjual pertama harus melibatkan diri hingga ke layer ketiga misalnya, maka bentuknya bukan pembagian keuntungan dari produk, melainkan fixed fee yang harus dibayar oleh layer ketiga misalnya atas support yang diberikan di mana bentuknya tidak variabel namun one off. Berarti di dalam pemakaian sistem jaringan marketingnya harus benar-benar dikaji prinsip keadilannya? Intinya begini, kita bisa mengembangkan sistem distribusi yang berlapis dan efisien baik dari sisi penjual maupun konsumen. Namun kembali lagi apakah kita akan menciptakan segelintir orang yang sangat kaya di atas sekian layer di bawahnya dengan memberikan bagian keuntungan terus menerus dari penjualan setiap layer, atau menciptakan sistem yang membuat harga produk lebih terjangkau di mana keuntungan hanya ada pada penjual yang bertransaksi saja (dengan penjual berikutnya atau konsumen akhir), sehingga sistemnya menjadi lebih flat namun diikuti banyak orang seperti bentuk koperasi, atau cukup berlapis namun tetap tidak ada pembagian margin bagi penjual atau distributor di atasnya, dimana penjual yang berada di bawah naungan distributor tertentu bisa dikenakan fee yang sifatnya one off. Tolong dipikirkan kembali mengenai tujuan social justice yang ingin dicapai dengan adanya ekonomi Islam, di mana kesejahteraan ummat membaik secara keseluruhan/makro dari sisi produsen dan konsumen. Kalau ujung-ujungnya hanya menciptakan segelintir orang kaya di bagian atas piramida dan membuat harga produk menjulang dari COGSnya demi memberikan bagian keuntungan bagi setiap layer yang tidak lagi terlibat dalam transaksi, maka tidak ada bedanya dengan prinsip kapitalisme, kecuali produknya dipastikan halal dan akadnya direkayasa agar comply dengan kata ”syariah”. Yudi Suharso edisi februari - maret 2014

Sharing 19

Laporan Utama

HPA Indonesia

“Spirit Memajukan Pengusaha Islami” Meski baru memproklamirkan dirinya tahun 2012, namun HPA Indonesia sudah berani mentargetkan perusahaannya akan segera masuk dalam jajaran papan atas bisnis MLM Syariah, bahkan juga bisnis MLM secara keseluruhan di tanah air. Lalu apa dasarnya mereka berani menargetkan diri sejauh itu?

H

PA Indonesia memang baru didirikan pada 19 Maret 2012. Artinya, masih belum genap dua tahun, atau ibarat masih seumur jagung. Namun Direktur Utama HPA Indonesia - Agung Yulianto merasa yakin, bahwa perusahaan MLM Syariah yang dipimpinnya itu akan segera leading di kancah percaturan industri MLM di Indonesia.

Karena kita sudah memiliki syarat sebagai perusahaan papan atas dari sisi infrastrukturnya. Lalu kami juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh MLM-MLM lain, yaitu agen pemasar kita memiliki militansi yang luar biasa di dalam memasarkan produk-produk syariah ini,” papar Agung Yulianto kepada Sharing di bilangan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

“Kami yakin, HPA Indonesia akan menjadi MLM papan atas di Indonesia.

Ya, militansi para agen pemasar HPA Indonesia memang harus diakui,


sebagai yang paling kuat dibandingkan dengan MLM-MLM berlabel syariah lainnya di tanah air. Karena para agen pemasar HPA Indonesia ini cukup banyak yang ber-background jemaah pengajian, atau pun jemaah yang berasal dari berbagai organisasi keagamaan Islam. Mereka semuanya mempunyai satu spirit yang sama, yaitu militansi di dalam menggunakan dan membumikan produk-produk pengobatan thibbun nabawi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad

Laporan Utama

“Semua hitung-hitungan bisnis di HPA Indonesia, sistemnya sangat jelas, dan tak ada mark up, Sehingga para leader maupun agen pemasar kami sangat percaya dengan manajemen,” Direktur Utama HPA Indonesia, Agung Yulianto.”

SAW. Rata-rata produk HPA Indonesia memang mengacu kepada produkproduk pengobatan Islami yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. “Mengapa kami optimis bisa cepat menjadi besar? Karena kami mempunyai agen pemasar yang memiliki militansi untuk merebut pasar Muslim di dalam bidang ekonomi. Seperti yang dahulu dicontohkan oleh Abdul Rachman Bin Auf. Jadi di kami ada spirit entrepreneur Muslim,” lanjut Agung dengan bersemangat. Namun Agung lalu mengakui, perusahaan yang dipimpinnya tak bisa hanya mengandalkan militansi entrepreneur Islami semata dari para agen pemasarnya. Karena apabila bermodalkan semangat saja, tanpa dilengkapi dengan kualitas produk, maupun kualitas sistem jaringan bisnisnya, maka hal itu akan sia-sia saja di bisnis MLM ini. Karena itu, Agung menegaskan, bahwa di HPA Indonesia, yang dipentingkan adalah integritas. “Integritas, bagi kami adalah sangat

penting. Karena bisnis MLM adalah bisnis kepercayaan (trust). Jadi kami sangat menjaga integritas kami. Untuk menjaga integritas tersebut, dari sisi produk, kami menyiapkan produk-produk yang inovatif, berkualitas, dan dibutuhkan pasar. Kami mempunyai tim riset dan pengembangan tersendiri yang terus berinovasi menyempurnakan produkproduk herbal dari HPA Indonesia. Sementara dari sisi jaringan bisnisnya, kami juga terus memperbaiki dan menyempurnakannya. Di dalam jaringan bisnis HPA Indonesia, kami sangat mementingkan transparansi. Semua hitung-hitungan bisnis di HPA Indonesia, sistemnya sangat jelas, dan tak ada mark up, Sehingga para leader maupun agen pemasar kami sangat percaya dengan manajemen,” demikian papar Agung. Agung lalu menambahkan, sistem jaringan pemasaran di HPA Indonesia juga sangat jelas dan sangat memenuhi unsur-unsur keadilan. Hal yang kadang tidak didapat di

perusahaan-perusahaan MLM lainnya. “ Di HPA Indonesia, kesuksesan seorang agen pemasar di dalam mendapatkan penghasilan adalah berdasarkan kerja kerasnya. Jadi bagi mereka yang tidak aktif memasarkan, maka hasilnya tidak akan signifikan alias kecil. Tapi kalau rajin, maka hasilnya yang didapat besar. Banyak leader kami yang nomor anggotanya mendaftarnya belakangan, namun hasilnya jauh lebih besar, ketimbang yang sudah mendaftar anggota lebih dahulu. Jadi di HPA Indonesia, keadilan yang diutamakan,” jelas Agung lagi. Agung lalu menjelaskan, setelah berjalan hampir dua tahun, HPA Indonesia kini sudah memiliki agen pemasar dan member sebanyak 350 ribu orang. Sejak pertengahan tahun 2013, perusahaan yang memiliki tagline “Produk Halal adalah Tanggung Jawab Bersama” ini juga sudah mengajukan sertifikat MLM Syariah ke DSN MUI, dan sebentar lagi sertifikasi tersebut akan keluar. Yudi Suharso edisi februari - maret 2014

Sharing 21

Opini

Rianti Pratiwi SEI, M.Si (Dosen STEI SEBI)Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam SEBI

Tantangan Pengembangan Pembiayaan Sindikasi Syariah

J

ika kita bicara tentang pembiayaan sindikasi, yang terlintas dalam pikiran kita adalah proyek besar yang dibiayai oleh sejumlah bank besar berkredibilitas tinggi. Setidaknya, inilah gambaran umum yang sering dilihat, baik di media cetak maupun media publikasi lainnya. Pembiayaan sindikasi atau kredit sindikasi sendiri diartikan sebagai kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan syarat dan ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi, menggunakan dokumentasi yang sama dan diadministrasikan oleh Agen yang sama pula (Stanley Hurn, 1990). Pembiayaan sindikasi menjadi opsi bagi para bankir ketika dihadapkan antara mengembangkan


asetnya secara signifikan, sekaligus mematuhi peraturan bank sentral dalam memenuhi prinsip kehati-hatian. Sehingga, pembiayaan sindikasi sering dijalankan sebagai sharing (dana) pembiayaan dan risiko. Seiring dengan perkembangan perbankan syariah nasional—kini terdapat 11 unit Bank Umum Syariah (BUS) dan 24 unit Unit Usaha Syariah (UUS). Pertumbuhan aset perbankan syariah nasional pun naik mencapai 37,8%, lebih tinggi daripada pertumbuhan aset perbankan konvesional yang tumbuh 16,8% year on year (yoy), bahkan lebih tinggi daripada pertumbuhan aset perbankan syariah global yang ratarata 15% sampai 20% per tahun. Fakta ini membuka perbankan syariah di

Indonesia untuk dapat mengadopsi jenis pembiayaan sindikasi. Pembiayaan sindikasi dapat menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah untuk dapat mendongkrak aset industri perbankan syariah secara relatif aman. Dengan adanya pembiayaan sindikasi, perbankan syariah dapat masuk ke dalam sektor korporasi maupun proyek infrastruktur pemerintah. Perbankan syariah berpotensi memperoleh pendapatan yang besar, tetapi secara otomatis juga dapat memitigasi risiko yang besar pula, mengingat dalam investasi berlaku “high risk, high return”. Risiko kredit/pembiayaan adalah risiko kerugian terkait dengan kemungkinan kegagalan counter party memenuhi kewajibannya, atau risiko debitur tidak

Opini tertarik pada sektor-sektor infrastruktur dan energi. Selanjutnya, sebagai sarana pembelajaran bank syariah, agar bisa menimba pengalaman pembiayaan skala besar. Terakhir, sebagai bentuk partisipasi perbankan syariah pada pembangunan nasional (jika ditujukan untuk membiayai proyek pemerintah). Sindikasi ini bahkan lebih aman karena dijamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Namun demikian, pembiayaan sindikasi juga masih menyisakan permasalahan atau kendala yang tidak sedikit. Sebut saja, dari sisi risiko likuiditas, berbagai faktor akan muncul sebagai pencetus permasalahan yang dihadapi perbankan syariah dalam mengimplementasikan pembiayaan sindikasi tersebut. Pertama, akibat liquidity gap. Jika jenis pendanaan yang dihimpun perbankan syariah masih berupa dana-dana tradisional atau mayoritas berasal dari produk tabungan dan deposito nasabah perorangan (yang notabene adalah dana-dana jangka pendek),

“Walaupun umumnya proyek korporasi dan infrastruktur dapat memberikan masukan yang besar bagi perbankan syariah, di sisi lain sektor ini juga rentan terhadap guncangan krisis ekonomi”. membayar kembali hutangnya (BSMR, 2008). Di samping tujuan untuk menyebarkan risiko dan upaya meningkatkan Return On Asset (ROA), serta mengatasi Legal Lending Limit atau BMPK (Batas Minimum Pemberian Kredit), pembiayaan sindikasi juga digunakan untuk menjalin hubungan dengan bank-bank lain, khususnya dengan sesama bank syariah ataupun dengan perusahaan multifinance syariah. Terutama, ketika mengalami kesulitan likuiditas, bank tersebut dapat menyindikasikan sebagian portofolio pembiayaannya kepada bank lain dalam upaya mengatasi masalah tersebut. Semakin aktif suatu bank ikut serta dalam suatu sindikasi pembiayaan (strategi pemasaran sindikasi), bank tersebut akan semakin dikenal oleh bank-bank lain. Biasanya, semakin

mudah pula bank-bank tersebut untuk menyindikasikan pembiayaannya pada saat diperlukan, dengan asumsi bankbank lain tidak mengalami kesulitan likuiditas. Keuntungan lainnya dari pembiayaan sindikasi bagi perbankan syariah antara lain, pembiayaan sindikasi tidak hanya dapat menyumbangkan laba berupa margin pembiayaan, tetapi juga menyumbang Fee Based Income (FBI) seperti arranger fee, sehingga hal ini dapat mendukung pertumbuhan laba dan aset perbankan syariah, meningkatkan partnership dengan debitor atau grup usaha debitor, dan sebagai sarana promosi gratis bagi bank syariah. Bahkan beberapa kerjasama sindikasi “di-launching” pada acara khusus. Pembiayaan sindikasi bagi perbankan syariah juga dapat dijadikan instrumen untuk menarik dana investasi asing, terutama bankbank dari Timur Tengah, yang biasanya

secara teori, penyaluran pembiayaan sindikasi, akan menimbulkan masalah likuiditas. Sebab, biasanya proyek-proyek sindikasi adalah proyek-proyek besar dengan jangka waktu menengah (medium term) hingga panjang (long term). Padahal, sistem yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah sistem bagi hasil, yang biasanya dalam proyekproyek jangka menengah dan panjang, perusahaan jelas memerlukan waktu untuk memperoleh keuntungan. Sementara di sisi lain, nasabah pendanaan bank syariah sebagian besar juga masih mengharapkan tingkat bagi hasil yang tinggi tiap bulannya. Hal ini menyebabkan dalam pembiayaan sindikasi biasanya bankbank syariah cenderung memilih jenisjenis akad pembiayaan yang sifatnya fix-return (seperti murabahah atau ijarah). Walaupun idealnya pembiayaan edisi februari - maret 2014

Sharing 23

Opini modal kerja untuk sektor-sektor infrastruktur dan energi adalah jenis pembiayaan musyarakah. Kedua, dari sisi investor, mayoritas masih menginginkan fix-rate dalam imbalannya. Perbedaan (aplikatif ) antara bank syariah di Indonesia dengan bank syariah asing dalam penerapan commodity murabahah product (CMP) dan akad tawarruq, harus diakui menjadi salah satu penyebab utama mengapa dana-dana investasi asing berbasis syariah masih belum optimal masuk ke bank-bank syariah di Indonesia. Perbankan syariah lokal menerapkan produk ini hanya untuk kegiatan treasurry, sementara tuntutan bank syariah asing adalah sebisa mungkin mengembangkannya menjadi semacam commodity murabahah deposit. Padahal praktek commodity murabahah product yang berkembang menjadi commodity murabahah deposit saat ini menyerupai dengan certificate of deposit yang berarti dapat diperjualbelikan kembali. Karena produk ini dikatakan mirip dengan produk konvensional, bisa dipastikan produk ini tidak akan jauh dari unsur spekulasi. Tujuan utamanya adalah bank mendapat dana segar dan murah, sedangkan nasabah mendapatkan hasil yang tetap dari dana yang dipinjamkan kepada bank. Konsep ini sebenarnya sama dengan bunga (fixed return), tetapi untuk menghindari agar tidak dikatakan riba, memakai hilah yaitu diperantarai jual beli murabahah. Pada akhirnya, produk seperti ini akan menambah konsentrasi uang pada sektor moneter. Perbedaan pendapat ini menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syariah di Indonesia untuk dapat menciptakan produk yang lebih menarik investor asing, agar dapat menjalin kerjasama dalam proyekproyek sindikasi. Namun, tetap dengan konsep yang sesuai syariah. Ketiga, dari sisi pemilik proyek atau bohir, nasabah korporasi, maupun pemerintah ternyata juga dapat menyimpan tingkat risiko likuiditas yang cukup tinggi. Perbankan syariah harus optimis, tetapi tetap berhati-hati


dalam melakukan pengembangan pembiayaan sindikasi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Adalah penting bagi perbankan syariah untuk terus menjaga keseimbangan portofolio pembiayaan sindikasi dan korporasi dalam rangka menghindari konsentrasi di satu sektor.

pembiayaan non-utang. Dengan demikian, dapat dikatakan implikasi pembiayaan sindikasi perbankan syariah berjalan seiring pertumbuhan perbankan syariah itu sendiri. Dalam pengembangannya, dibutuhkan peran banyak pihak.

Pertumbuhan pembiayaan korporasi selama ini secara langsung ataupun tidak langsung ditopang oleh meningkatnya aktivitas investasi dan konsumsi domestik yang kuat, sehingga walaupun umumnya proyek korporasi dan infrastruktur dapat memberikan masukan yang besar bagi perbankan syariah, di sisi lain sektor ini juga rentan terhadap guncangan krisis ekonomi. Terkait dengan kondisi ekonomi, perkembangan berbagai indikator ekonomi global juga berpengaruh pada kondisi ekonomi makro domestik yang masih mengalami defisit di tahun 2013. (Laporan Depkeu, 2013).

Tantangan tersebut antara lain, (1) adanya jaminan dari pemerintah terkait likuiditas dalam proyek-proyek tersebut, (2) ada keseriusan dari sektor korporasi dalam mengelola bisnisnya agar senantiasa profitable dan kuat diterpa krisis ekonomi., (3) peranan perbankan syariah dalam menyediakan SDM yang mumpuni dalam menangani proyek sindikasi, dan mampu menciptakan produk pendanaan yang inovatif, tetapi tetap dalam bingkai syariah (agar lebih dapat menarik investor asing maupun domestik), (4) meningkatkan pemahaman masyarakat akan konsep investasi syariah yang sesungguhnya (berbasis bagi hasil bukan fix-return).

Peningkatan besaran defisit anggaran tersebut memang memberikan implikasi pada peningkatan kebutuhan pembiayaan, yang harus dipenuhi dengan mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan yang tersedia. Dengan demikian, di satu sisi hal ini membuka peluang besar bagi lembaga perbankan (lembaga perbankan syariah) untuk membiayai proyekproyek pemerintah, tetapi di sisi lain proyek-proyek tersebut juga memiliki risiko likuiditas yang tinggi. Apalagi diketahui porsi pembiayaan anggaran tersebut ternyata lebih banyak dibiayai dari sumber pembiayaan utang (baik utang luar negeri, maupun dalam negeri) dibandingkan

Upaya lain yang dapat mempercepat laju pembiayaan sindikasi syariah, yakni terwujudnya bank BUMN syariah, seperti di beberapa negara. Dengan demikian, diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat menjadi leader dalam pembiayaan-pembiayaan sindikasi besar yang juga melibatkan perbankan konvensional. Di kemudian hari, perbankan syariah diharapkan bukan lagi tak ubahnya pohon bonsai yang kecil nan indah, serta hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil penggemarnya, namun dapat bertransformasi menjadi pohon besar yang bukan hanya rindang serta kokoh akarnya, akan tetapi buahnya dapat dinikmati banyak orang.

Murabahah: Akad Jual beli disertai pemindahan kepemilikan barang. Ijarah: Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu. Musyarakah: Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.

Opini

Hendro Wibowo

Ketua Program Studi Perbankan Syariah – STEI SEBI

Peluang dan Tantangan Repo

(Repurchase Agreement) Syariah Pendahuluan Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas moneter yang bertugas dalam rangka mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dilakukan baik ekspansif maupun kontraktif akan memengaruhi jumlah uang beredar dan kemudian melalui mekanisme tersebut sejumlah uang akan terserap ataupun keluar dalam pasar modal dan akan berpengaruh terhadap sektor riil. Dengan instrumen yang akan dioperasionalkan ini akan merespon dan akan berdampak pada kondisi perekonomian negara.

S

alah satu instrumen kebijakan moneter adalah operasi pasar terbuka berlaku bagi bank syariah. Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan instrumen moneter berbasis syariah yang bernama Sertifikat Bank Indonesia syariah (SBIS). Instrumen khusus untuk perbankan syariah ini menggantikan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang selama ini berlaku sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang telah diterbitkan.

Adapun jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan dalam pasar uang dengan sistem syariah di Indonesia antara lain sebagai berikut : pertama, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah diterbitkan oleh Bank Indonesia. Fitur SBIS yaitu ditujukan sebagai salah satu instrument operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah berdasarkan akad ju’alah. Fatwa

DSN No.64/DSN-MUI/I/2008. Kedua, Repurchase Agreement (Repo) SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS (Collateral Borrowing). Ketiga, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas sebagian penyertaan terhadap asset SBSN dalam mata uang rupiah. Mekanisme penatausahaan SBSN terdiri dari tiga kegiatan, 1. Settlement edisi februari - maret 2014

Sharing 25

Opini SBSN dipasar perdana, 2. Pembayaran imbalan atau nilai nominal SBSN, 3. Settlement SBSN di Pasar Sekunder. Keempat, Repurchase Agreement (Repo) SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka standing facilities syariah.

Mekanisme Repo Syariah

Berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan di atas, penulisan artikel ini lebih difokuskan pada Repo Syariah salah satunya adalah Repo SBIS. Dalam transaksi Repo SBIS menggunakan jenis transaksi Classic Repo, atau semacam Collateralized Borrowing, dimana dalam Repo tersebut kepemilikan Efek akan tetap berada pada pihak Seller/penjual. Efek tersebut tidak dapat ditransfer atau dijual kembali sebelum tanggal transaksi Repo tersebut jatuh tempo.

SBIS dan seri SBIS yang diagunkan (minimal memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) hari kerja pada saat REPO SBIS jatuh tempo), 4). Dalam REPO SBIS akad yang digunakan adalah akad Qardh yang diikuti Rahn, dengan biaya REPO SBIS berdasarkan perhitungan sebagai berikut : Biaya REPO SBIS = (BI Rate + 300bps) x (t/360) x (Nilai Nominal REPO SBIS), dimana t = jumlah hari kalender REPO SBIS Dengan rincian contoh penghitungan repo sebagai berikut:

Nilai nominal yang direpokan : Rp.1.000.000.000,Biaya Repo SBIS : BI rate + 300 bps = 8% + 3% = 11% Besarnya biaya Repo SBIS yang harus dibayar kepada BI adalah: Rp.1.000.000.000,- x (1/360) x 11 %}= Rp.305.555,55 Sehingga besarnya jumlah yang harus dibayar BUS “A” pada BI pada saat jatuh waktu yaitu tanggal 27 Maret 2014 adalah sebesar nilai nominal + biaya repo SBIS = Rp.1.000.305.555,55

Di mana Karakteristik Repo SBIS yaitu : 1). Dimana BUS dan UUS dapat Merepokan SBIS miliknya diajukan kepada Bank Indonesia dengan terlebih dahulu menandatangani perjanjian penggunaan SBIS dalam rangka REPO SBIS. Terhadap REPO SBIS, Bank Indonesia akan mengenakan biaya kepada BUS dan UUS 2). Setelah BI mengumumkan Biaya Repo dan Berjangka waktu REPO SBIS 1 (satu) hari kerja yang berlaku melalui BI-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) dan atau sistem LHBU paling lambat sebelum window time REPO SBIS dibuka serta harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan, 3).

“Namun dari sudut pandang hukum, dalam transaksi REPO ini terjadi perpindahan kepemilikan atas efek yang ditransaksikan. Artinya terlihat bahwa transaksi REPO tersebut disertai dengan syarat bahwa penjual akan membeli kembali SBI Syariah yang telah dijual tersebut. Analisanya adalah dalam riil transaksi mirip jual beli, tapi berdasarkan fatwa dan PBI SBIS bahwa REPO Syariah berdasarkan akad Qardh dengan disertai rahn.” BUS atau UUS yang sebelumnya telah menandatangi perjanjian pengagunan SBIS dalam rangka REPO dan tidak dalam masa pengenaan sanksi larangan mengajukan REPO SBIS, mengajukan REPO SBIS Secara langsung melalui BISSSS selama window time (pukul 16.00 – 17.00 pada setiap hari kerja) dengan mencantumkan nilai nominal REPO


tanggal SBIS terbit : 5 Maret 2014 Jangka waktu SBIS : 1 bulan (28 hari) Tanggal jatuh waktu : 2 April 2014 Tingkat diskonto SBI 1 bulan : 8 % Nilai nominal SBIS : Rp.1.000.000.000,Tanggal pengajuan Repo SBIS : 26 Maret 2014 Tanggal Repo SBIS jatuh waktu : 27 Maret 2014

Analisa Repo Syariah

Kebanyakan instrumen yang biasa digunakan oleh industri perbankan syariah adalah REPO. Di mana hal ini sudah biasa digunakan dalam industri perbankan konvensional. REPO (repurchase agreement) adalah instrumen yang biasa dipakai di bank konvensional baik ketika kekurangan

Opini likuiditas maupun kelebihan. Beberapa pandangan terkait transaksi Repo Syariah: Pertama, penulis melihat bahwa transaksi Repo khusus Repo Syariah bisa memberikan manfaat kedua belah pihak baik bank syariah maupun Bank Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sisi pembeli (buyer) yakni Bank Indonesia karena berdasarkan PBI SBIS di mana SBIS yang dimiliki Bank Syariah dapat di-REPO-kan kepada Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia akan memperoleh return

berbeda antara BI sebagai regulator dan para Bankers Syariah, dimana instrument ini berdasarkan pada kebijakan BI lebih pada pengendalian jumlah uang yang beredar sehingga perekonomian bias tetap stabil, bisa jadi berbeda dengan persespsi para praktisi perbankan syariah, dimana instrument ini justru menjadikan alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan likuiditas di bank syariah. Ketiga, REPO Syariah saat ini sangat diperlukan dikarenakan bank syariah butuh injeksi likuiditas, karena asset-

Berdasarkan PBI No. 10/11/PBI/2008 tentang SBIS salah satu point adalah sanksi Terhadap setiap transaksi SBIS yang dinyatakan batal dikenakan sanksi berupa : teguran tertulis; dan kewajiban membayar sebesar 1% (satu per seribu) dari nilai Transaksi SBIS yang dinyatakan batal atau paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sebagai contoh : jika nilai SBIS sebesar Rp 1.000.000.000, maka perhitungannya Rp1.000.000.000 x (1/1000) = Rp 1.000.000. Selain dikenakan sanksi tersebut di atas, BUS atau UUS juga dikenakan sanksi : pemberhentian sementara mengikuti lelang SBIS minggu berikutnya; dan larangan mengajukan Repo SBIS selama 5 (lima) hari kerja berturutturut, terhitung sejak BUS atau UUS dikenakan teguran tertulis ketiga dalam kurun waktu 6 (enam) bulan. Keempat, Sertifikat ini dijual dalam bentuk diskon (contoh nominal valuenya adalah 1000, bisa dijual dengan 910, 950 dan lain-lain tergantung jangka waktu yang ditawarkan) dan 1 atau 3 bulan kemudian, tergantung pada kebutuhan bank, maka sertifikat ini akan dijual kembali dengan nominal value-nya. Bisa jadi hal ini dilarang dalam syariah yang di dalamnya ada unsur riba karena penghitungannya berdasarkan time value of money.

untuk jangka waktu pendek (short term) dengan tingkat bunga menarik dan relatif aman karena pihak pembeli akan memegang jaminan berupa asset atau efek milik penjual. Efek tersebut juga bisa digunakan untuk menghindari terjadinya short positions. Sedangkan dari sisi penjual yakni Bank Syariah, dengan transaksi Repo Syariah dapat merupakan alternatif sumber pendanaan yang relatif murah (cheap funding cost) dan aman karena yang membeli adalah Bank Indonesia, dengan cara menyerahkan atau menjaminkan asetnya yang berupa efek tersebut. Kedua, terjadi indikasi persepsi yang

aset bank syariah yang sifatnya fixed payment (murabahah dan ijarah) bisa dikumpulkan sebagiannya (pool of asset) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Bank Syariah yang cenderung tinggi mencapai 95% lebih. Bisa jadi muncul Risiko dengan meREPOkan SBIS adalah ketidakmampuan bank syariah untuk membeli kembali, cenderung asset yang fix payment dalam jangka waktu menengah dan panjang, sehingga harus memenuhi kewajiban membayar (gharamah) yang ditetapkan Bank Indonesia dalam rangka Repo SBIS karena BUS atau UUS tidak menepati jangka waktu kesepakatan pembelian SBIS.

Kelima, dalam transaksi yang terjadi di mana REPO juga berfungsi seperti secured loan, di mana pihak pembeli akan memeroleh instrumen efek sebagai ‘jaminan’ atas jumlah dana yang diserahkan kepada pihak penjual. Pada saat yang disepakati, jika sejumlah dana dibayarkan kembali dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka instrumen efek tersebut juga dikembalikan dari pihak pembeli kepada penjual. Walaupun dari mekanismenya mirip seperti pinjaman. Namun dari sudut pandang hukum, dalam transaksi REPO ini terjadi perpindahan kepemilikan atas efek yang ditransaksikan. Artinya terlihat bahwa transaksi REPO tersebut disertai dengan syarat bahwa penjual akan membeli kembali SBI Syariah yang telah dijual tersebut. Analisanya adalah dalam riil transaksi mirip jual beli, tapi berdasarkan fatwa dan PBI SBIS bahwa REPO Syariah berdasarkan akad Qardh dengan disertai rahn. edisi februari - maret 2014

Sharing 27

Opini

S

ejak merdeka, Indonesia belum memiliki visi dan strategi yang tepat dalam mengembangkan sistem pendidikan. Berbeda dengan Jepang dan Jerman, yang meskipun luluh lantak akibat kekalahan pada Perang Dunia ke-2, tetapi mereka mampu bangkit dan menjadi negara maju. Apa kunci sukses mereka? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena mereka memiliki strategi yang tepat dalam mengembangkan SDM, yaitu dengan mencetak tenaga kerja handal. Cara yang mereka lakukan adalah melatih 85 persen dari jumlah penduduk mereka melalui pendidikan keterampilan.

Jepang dan Jerman sangat menyadari bahwa teknologi baru yang mereka temukan bisa ditiru dan diproduksi di mana saja. Oleh karena itu, mereka mencetak para pekerja yang terampil dan handal sebagai keunggulan komparatif mereka, yang sulit ditiru oleh negara lain. Pekerja terampil adalah ujung tombak dan menjadi tangan-tangan produktif yang akan menghasilkan produk teknologi apa saja. Kita kenal Amerika Serikat sebagai negara penemu teknologi kamera, recorder, dan mesin faks. Namun sekarang produk-produk tersebut sudah menjadi unggulan

Mencetak Generasi Terampil Namun, meskipun demikian, mereka tetap menyadari bahwa untuk menciptakan keseimbangan harus dicetak pula manusia yang menguasai IPTEK hingga mampu menciptakan teknologi baru. Oleh karena itu mereka memberikan “pendidikan tinggi” kepada 15 persen kelompok terpandai (brain power) dari penduduk mereka. Kelompok ini mereka didik menjadi para ilmuwan dan penemu sains dan teknologi. Terdapatnya penduduk yang terampil dan para ilmuwan yang ahli di bidangnya, membuat Jepang dan Jerman menjadi negara yang maju. Keseimbangan jumlah antara keduanya telah menghantarkan bekas negara fasis ini menjadi kekuatan utama dunia, baik di bidang teknologi maupun perekonomian. Namun, meski dikenal sebagai negara yang memiliki banyak ilmuwan, tetapi


Jepang, Korea Selatan, bahkan China. Oleh sebab itu, strategi pendidikan yang tepat untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia adalah melatih 85 persen penduduk untuk menjadi para pekerja yang handal. Fokus pendidikan kita harus lebih memperhatikan penyiapan anak didik agar mereka siap bekerja dan terampil selepas SLTA atau bahkan SLTP. Namun kenyataannya, sistem pendidikan Indonesia belum memberikan ruang pada peserta didik untuk menjadi tenaga yang terampil. Mayoritas peserta didik di Indonesia sudah habis energinya untuk mengikuti pelajaran yang dirancang supaya mereka tidak mampu mengikutinya. Selain itu, metode pembelajaran di kelas banyak yang menyalahi teori-teori perkembangan anak. Hasilnya adalah generasi yang kualitasnya rendah.

Khairunnas “Sistem pendidikan Indonesia belum memberikan ruang pada peserta didik untuk menjadi tenaga yang terampil. Mayoritas peserta didik di Indonesia sudah habis energinya untuk mengikuti pelajaran yang dirancang supaya mereka tidak mampu mengikutinya”. Maka muncullah SDM yang tidak mampu bekerja dengan baik, tidak terampil, tidak percaya diri, dan tidak berkarakter. Anak-anak tumbuh dalam sebuah sistem pendidikan yang salah. Pendidikan hanya diarahkan untuk mencetak anak pandai secara kognitif. Padahal banyak anak yang justru memiliki kemampuan musik, seni, dan imajinasi tinggi. Namun anakanak semacam ini kurang mendapat perhatian dalam sistem pendidikan kita. Akhirnya lahirlah generasi ‘pintar secara intelektual’ tetapi minim kreasi dan karakter. Pendekatan yang terlalu kognitif telah mengubah orientasi belajar para siswa menjadi semata-mata untuk meraih nilai tinggi. Hal ini dapat mendorong para siswa untuk mengejar nilai dengan cara yang tidak jujur, seperti mencontek, menjiplak, dan sebagainya. Kondisi inilah yang menyebabkan Indonesia melahirkan SDM yang tidak menghargai proses, tidak terampil, kurang rajin, dan tidak punya ketekunan. *(penulis buku Mencetak Para Juara, Sekretaris Eksekutif Andalusia Islamic Centre, Sentul City, Bogor)

Sukuk

Khairunnisa Musari

Doktor Ilmu Ekonomi Islam Unair

Sukuk, (Bukan) Indikator Kemajuan Keuangan Syariah?

S

eperti sejumlah negara lainnya, pemerintah Indonesia di tahun 2014 ini juga berencana menerbitkan sukuk. Dari rencana utang semula yang sebesar Rp 345 triliun, sekitar Rp 205 triliun akan ditarik melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) untuk menutup defisit fiskal tahun berjalan dan sisanya sekitar Rp 140 triliun untuk melunasi utang jatuh tempo. Adapun komposisi utang dari penerbitan SBN yang akan ditarik adalah dari Surat Utang Negara (SUN) dan Obligasi Ritel Indonesia (ORI). Sedangkan SBN lainnya yang akan diterbitkan adalah sukuk. Sepanjang 14-28 Februari 2014, pemerintah menawarkan sukuk ritel dengan nilai sekitar Rp 14,9 triliun guna menambah pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kendati target penerbitan masih sama seperti tahun lalu, pemerintah tidak menutup kemungkinan akan menyerap dana lebih besar dari target penawaran sukuk berseri SR-006 tersebut yang bergantung pada permintaan di pasar dan kebutuhan pendanaan. Sebelumnya, pada 28 Januari 2014, pemerintah juga melelang empat seri

sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan target indikatif Rp 1,5 triliun untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN 2014. Adapun empat seri SBSN tersebut adalah SPN-S29072014 (penerbitan baru), PBS003 (penjualan kembali), PBS005 (penjualan kembali), dan PBS006 (penjualan kembali). Tiga seri SBSN terakhir merupakan sukuk negara berbasis proyek dalam APBN tahun berjalan.

dijadwalkan sekitar 20 kali dengan rata-rata lelang dua kali dalam sebulan melalui penerbitan seri PBS. Opsi ini dinilai pemerintah lebih baik daripada pinjaman komersil bank yang yield-nya akan jatuh lebih tinggi.

Mewaspadai Pertumbuhan Sukuk

Secara tersirat, keberadaan sukuk dalam kebijakan ekonomi Indonesia cenderung untuk menjadi alat penutup defisit anggaran. Namun demikian, upaya pemerintah untuk mulai mereorientasi sukuk sebagai instrumen pembiayaan proyek infrastruktur patut diapresiasi. Sejauh ini, pemerintah telah mempersiapkan tiga proyek yang akan dibiayai dari pembiayaan sukuk negara di tahun 2014.

Melansir laporan Sukuk Perceptions and Forecast Study 2014 dari Thomson Reuters, volume dan nilai penerbitan sukuk dunia tumbuh konsisten dalam lima tahun terakhir, namun melambat pada 2013. Pasar sukuk Indonesia saat ini menempati posisi ke-4 dunia dengan total outstanding mencapai USD 19,92 miliar. Meski volume emisi sukuk di Malaysia terjadi penurunan yang signifikan, namun negara tersebut masih memimpin penerbitan sukuk secara global. Hingga September 2013, Malaysia tercatat telah menerbitkan sukuk sebanyak 2.438 kali dan Indonesia sebanyak 216 kali.

Proyek tersebut meliputi pembangunan lanjutan infrastruktur kereta api rel ganda Cirebon-Kroya, proyek rel ganda Paket A Manggarai-Jatinegara, proyek rel ganda pake B2.2 Jatinegara-Bekasi, serta proyek revitalisasi asrama haji. Adapun strategi lelang kalender 2014

Mengutip hasil riset Dananeer, sebuah perusahaan pelatihan dan konsultan keuangan syariah di Luxembourg, pertumbuhan penerbitan sukuk sesungguhnya tidak selalu dapat menjadi tanda pertumbuhan ekonomi riil, melainkan justru dapat menjadi edisi februari - maret 2014

Sharing 29

Sukuk indikator adanya gejala kesulitan keuangan. Hasil riset yang dirilis lembaga tersebut setahun lalu itu menyimpulkan bahwa pendorong penerbitan sukuk umumnya dikarenakan pemain keuangan syariah mengalami kekurangan likuiditas. Hasil riset Dananeer tidak bisa dipandang sebelah mata. Perusahaan yang berbasis di Luxembourg ini berada di salah satu jantung pusat keuangan syariah Eropa. Luxembourg adalah negara dengan mayoritas penganut Katolik yang sangat ingin menjadi pusat keuangan syariah dunia. Selain sebagai negara Eropa pertama yang bergabung dalam Islamic Financial Service Board (IFSB) pada November 2009, Luxembourg juga menjadi negara Eropa pertama yang bursanya melakukan listing sukuk sejak 2002. Luxembourg saat ini telah memasuki tahap penting dalam peletakan pondasi pengembangan pasar uang syariah. Nota kesepahaman mulai dirintis bersama negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) seperti Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Di balik optimisme Luxembourg terhadap masa depan industri keuangan syariah, riset Dananeer cukup mengejutkan. Pertumbuhan sukuk global yang mengalami percepatan sejak Q-IV 2011 lalu ternyata menyimpan sisi lain dari wajah keuangan syariah dunia yang patut didalami karena menyimpan potensi yang dapat menjadi gunung es. Hal ini pula yang patut diwaspadai oleh pemerintah Indonesia.

Tendensi Penerbitan Sukuk

Secara global, praktisi industri syariah meyakini tahun 2014 akan menjadi tahun yang menjanjikan bagi sektor keuangan syariah. Volume pertumbuhan keuangan syariah diprediksi akan meningkat melampaui USD 2 triliun dari sebelumnya USD 1,6 triliun di 2013. Sukuk diprediksi masih akan tumbuh 16 persen meski sebagian pihak meyakini akan terjadi penurunan volume karena penerbit masih harus mengantisipasi pasar atas kebijakan tapering Amerika. Fitch Ratings melaporkan penerbitan sukuk di Qatar yang mencapai USD 3 miliar akan memecah rekor di pasar keuangan syariah global.


Di GCC, sukuk memang menjadi sumber dana bagi pertumbuhan regional dan belanja pemerintah negara. Seperti halnya Indonesia yang menerbitkan sukuk dalam rangka mendiversifikasi instrumen pembiayaan defisit anggaran dengan meningkatkan basis investor, maka common practice pengelolaan keuangan negara di dunia yang mempertimbangkan diterbitkannya surat utang yang bersumber dari pasar adalah karena fleksibilitas penggunaan dananya. Sebagian besar sovereign bond, termasuk sukuk negara, merupakan general obligation yang dananya dapat digunakan untuk semua jenis program pemerintah, khususnya dalam membiayai defisit, termasuk membiayai utang jatuh tempo (refinancing) dan membayar uang muka dari pinjaman eksternal.

Secara tersirat, keberadaan sukuk dalam kebijakan ekonomi Indonesia cenderung untuk menjadi alat penutup defisit anggaran. Namun demikian, upaya pemerintah untuk mulai mereorientasi sukuk sebagai instrumen pembiayaan proyek infrastruktur patut diapresiasi. Namun demikian, pertumbuhan volume penerbitan sukuk yang tinggi tidak selalu dapat diartikan sebagai tanda perkembangan industri keuangan syariah yang sehat. Sejalan dengan kesimpulan Dananeer, pendorong utama diterbitkannya sukuk umumnya dikarenakan rendahnya likuiditas. Maraknya penerbitan sukuk nyatanya tidak selalu mengindikasikan bahwa industri keuangan syariah tengah menggeliat. Di satu sisi, hal tersebut dapat diinterprestasikan demikian. Namun, di sisi lain, pertumbuhan ini harus diwaspadai karena kebanyakan negara yang menerbitkan sukuk lebih bertujuan untuk memobilisasi dana dalam rangka menutup defisit anggaran. Tendensi ini ternyata bukan domain negara berkembang semata, negara-negara yang tergolong maju pun tergiur untuk menerbitkan sukuk dengan motivasi tersebut.

Sukuk bukan Alat Menggali Utang

Sukuk dalam ekonomi Islam memiliki akar sejarah yang panjang. Dalam konteks kekinian, sukuk bertransformasi menjadi instrumen investasi berupa surat berharga penyertaan modal yang merepresentasikan kepemilikan atas sebuah aset yang dana kelolanya digunakan untuk membiayai proyek pembangunan atau modal kerja atau kegiatan produktif lainnya di sektor riil. Secara filosofis, sukuk memang bukanlah instrumen utang yang dapat dipadankan dengan surat utang atau obligasi secara umum. Terdapat karakteristik unik dari sukuk yang membuat instrumen ini memiliki kemampuan menggerakkan perekonomian melalui mekanisme velocity of money yang menjembatani sektor keuangan dan sektor riil. Secara keseluruhan, sukuk bukanlah surat utang murni. Namun, dalam prakteknya, kebanyakan sukuk berfungsi menyerupai instrumen surat utang karena diterbitkan dengan tujuan mendiversifikasi skema mobilisasi dana untuk memenuhi kekurangan likuiditas. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan penerbitan sukuk sesungguhnya tidak selalu menjadi tanda pertumbuhan ekonomi riil yang sehat, melainkan justru menjadi sinyal adanya gejala kesulitan keuangan. Ditambah lagi, struktur sukuk yang diterbitkan kebanyakan berbasis utang atau nonaset sehingga menyerupai utang tanpa jaminan. Mekanisme ini yang kian menjadikan sukuk menyerupai surat utang, termasuk dalam hal resiko. Dalam konteks negara, jika ini dibiarkan berlarut, kehadiran sukuk dapat menjadi bleeding bagi APBN. Oleh karena itu, sudah seharusnya sukuk direorientasi sebagai instrumen pembiayaan yang dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Aliran dana sukuk harus kembali pada sektor riil. Inilah fungsi sukuk sebenarnya yang harus dapat menjadi alat distribusi kekayaan dan pemerataan yang berkeadilan.

Human Capital

F

akultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN - Sumatra Utara (FEBI IAIN-SU), Medan, telah diresmikan oleh Menteri Agama RI - H. Suryadharma Ali berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 81 tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN. Peresmian FEBI IAIN-SU beriringan dengan FEBI lain yaitu IAIN Wali Songo Semarang, IAIN Raden Fatah Palembang, IAIN Surakarta, UIN Alauddin Makassar dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bertempat di UIN Alauddin Makassar pada 14/12/13 lalu. Meski baru diresmikan, namun IAIN-SU sendiri sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Islam telah cukup lama melakukan berbagai upaya mensosialisasikan dan

Pelantikan dekan FEBI dan Penyerahan Piagam Peresmian FEBi oleh Rektor IAIN SU Medan Prof. Nur Ahmad Fadhil Lubis, Ph.D

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sumatra Utara

Dari Sumatra, Turut Memperjuangkan Penyiapan SDM Ekonomi Syariah yang Kompeten Setelah melalui perjalanan waktu yang panjang dan mungkin cukup memeras energi, akhirnya perjuangan untuk mendirikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sumatra Utara berhasil direalisasikan. Lalu kelebihan apa yang dijanjikan oleh fakultas ekonomi syariah satu ini? mengembangkan ekonomi Islam, khususnya di Sumatera Utara. Menurut Dekan FEBI IAIN-SU, Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, MA, sejak tahun 1990-an, IAIN-SU telah berperan aktif mengembangkan kajian ekonomi Islam lewat Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam. IAIN-SU juga membuka Program D-III Manajemen Perbankan dan Keuangan Syari`ah yang tahun 2001 telah berhasil menamatkan alumni pertamanya. Selanjutnya PPS IAIN-SU juga membuka Konsentrasi Ekonomi Islam yang sebagian tenaga pengajarnya didatangkan dari Malaysia. Terakhir, Fakultas Syari`ah IAIN-SU membuka jurusan ekonomi Islam tahun 2002 dan berhak memberikan gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI). Dalam konteks Pengembangan Kajian dan Gerakan Ekonomi Islam di Sumut, tokoh-tokoh seperti Prof. Dr. M. Yasir Nasution, MA, Prof. Dr. Amiur Nuruddin, MA, Prof. Dr Nur A Fadhil Lubis, MA, Dr. Agustianto, MA, Drs. Syu’aibun, M.

Hum adalah nama-nama yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjalanan ekonomi Islam IAIN-SU. “Tidaklah mengherankan jika sejak lama IAIN-SU aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan seminar ekonomi Islam, baik nasional maupun internasional. Beberapa tokoh Ekonomi Islam Internasional, seperti Dr. Abdul Mannan, Prof. Dr. Masudul Alam Choudry, Dr. Umer Chapra, Dr. Monzer Kahf, pernah hadir di Medan. Tidak hanya itu, IAIN-SU sukses bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara menyelenggarakan kegiatan Pencanangan Gerakan Ekonomi Syari’ah pada 2001. Bahkan pada 2007, BI bersama Pemko Medan memilih IAIN-SU sebagai mitra dalam menyelenggarakan kegiatan Shari’ah Fair, yang fokus pada pemberdayaan UMK. Acara tersebut dibuka langsung oleh Wakil Presiden saat itu Jusuf Kalla,” jelas Azhari lagi. Karena itu, lanjut Azhari, dengan

sejarah yang panjang tersebut, maka pemberian izin pembukaan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya di IAIN-SU adalah kelanjutan dari rangkaian kegiatan yang telah berlangsung selama ini. “Tentu saja hal ini merupakan langkah yang sangat kita syukuri, untuk semakin memantapkan gerakan ekonomi syariah terutama upaya menciptakan SDM syariah yang mumpuni dan dibutuhkan pasar,” lanjut Azhari.

Kurikulum yang integratif

Menurut Azhari, setelah resmi dibuka, segmen pasar yang dituju FEBI IAIN-SU berasal dari tiga sumber, yaitu sekolah umum, sekolah agama (Aliyah) dan pesantren. FEBI IAIN-SU hanya akan mengembangkan segmennya pada sekolah-sekolah unggulan. Lebih lanjut Azhari, FEBI IAIN-SU dalam kegiatan perkuliahannya, akan menggunakan kurikulum yang integratif, yaitu pengintegrasian ilmu ekonomi konvensional dan edisi februari - maret 2014

Sharing 31

Human Capital syariah. Hal ini didasari dari sebuah kenyataan akan adanya pandangan yang dikotomik antara ilmu dunia dan ilmu agama (‘ulum al-diniyyah dan ‘ulum al-dunyawiyyah). “Dalam konteks ekonomi dikenal adanya ilmu ekonomi konvensional dan ilmu ekonomi syari’ah. Tentu saja kita bisa berdebat tentang hal ini. Namun gagasan besarnya adalah bagaimana kedua ilmu itu bisa diintegrasikan dengan menggunakan pendekatan tidak saja multidisipliner, interdisipliner tetapi juga transdisipliner. Hal ini tentu membutuhkan kerja besar yang harus dilakukan secara bersama-sama khususnya dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang ada di Indonesia,” papar Azhari. Dijelaskan Azhari, sebelum mewujud di FEBI, model pengembangan kurikulum di Prodi Ekonomi Syari’ah selama ini

Economics and Finance (IEF) Universitas Trisakti Jakarta,” lanjut azhari. Model integrasi ini, menurut Azhari, akan mampu melahirkan lulusan yang utuh, yang oleh Rektor IAIN-SU, Prof. Dr. Nur A Fadhil Lubis, sering disebut dengan ulul al-bab. “Kita akan melahirkan alumni yang cerdas dengan multi kecerdasan, bukan sebatas kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, tetapi juga kecerdasan lainnya. dalam bahasa yang tegas, alumni FEBI nantinya tidak akan gagap menghadapi dunia bisnis baik konvensional juga Syari’ah, di Indonesia ataupun di dunia internasional,” ujar Azhari yakin.

Benchmark dari PT mancanegara Selanjutnya, berkenaan dengan benchmark FEBI IAIN-SU, menurut Azhari, pihaknya mencoba untuk

bukan hanya dalam masalah keilmuannya. Tetapi juga bersentuhan dengan epistemologinya. “Jika kita mengembangkan metode bayani, burhani, atau irfani, untuk sekedar memudahkan pemahaman, bukan artinya kita memilih atau mengedepankan satu dengan meninggalkan yang lain. Tidak itu saja, integrasi juga berkaitan dengan ilmuwannya. Dengan demikian model pembelajarannya tetap menggunakan pendekatann integratif dalam makna yang luas. Terus terang, model ini terus kita matangkan. Sehingga pada akhirnya nanti kita akan menemukan satu rumusan yang jelas dan konkrit. Kalau boleh saya menegaskan, kita tidak ingin proses pembelajaran di FEBI berlangsung secara dikotomik. Mahasiswa FEBI tidak lagi mengenal ekonomi konvensional dan ekonomi syari’ah dengan saling berhadapan.

”Sampai saat ini kami telah memiliki tiga orang doktor ekonomi Islam dan seorang professor ekonomi Islam. Insyallah, tahun depan dosen kami yang lulus program doktor juga akan bertambah, diperkirakan akan lahir 10 Doktor baru,” Dekan FEBI IAIN - SU, Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, MA. sebenarnya sudah menggunakan model integrasi, kendati dalam makna yang sederhana. Proses integrasi dimaksudkan agar mahasiswa mampu mengkaji ekonomi secara menyeluruh, sehingga teori-teori konvensional bukan saja dapat dipahami dengan baik, namun juga dapat didekonstruksi dan direkonstruksi menjadi sebuah teori ekonomi Islam yang baru dan berbeda dengan teori ekonomi konvensional. ”Sampai saat ini, pendekatan ini telah dilakukan dan diimplementasikan dengan mata kuliah yang integratif. Sejak awal pendirian jurusan ekonomi Islam, IAIN telah menggunakan jasa konsultan yang ahli dalam bidang ekonomi Islam seperti Ir. Adiwarman A. Karim, SE, MBA, MAEP dari Karim Business Consulting. Prof. Dr. Mohd. Azmi Omar dari Islamic International University Malaysia (IIUM) di Malaysia dan Prof. Sofyan Syafri Harahap, SE.Ak, MASc, Phd, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Direktur Islamic


menggabungkan model-model kajian ekonomi Islam yang ada di dunia ini. “Kita belajar dari model IIUM Malaysia, IIU Pakistan, dan juga model dari Timur Tengah. Mana yang baik dan relevan akan kita akomodasi. Seperti adagium yang sering kita dengarlah, seperti al-hifz ‘ala qadim al-salih wa akhz bi al-jadid al-aslah. Keinginan kita sesungguhnya adalah mengembangkan model tersendiri dalam pengembangan ekonomi Islam. Tentu saja setelah belajar dari berbagai model pendidikan tinggi ekonomi Islam baik yang ada di dunia, juga di Indonesia. Khusus untuk FEBI IAIN - SU, sesuai dengan amanah Rektor IAIN -SU, program utama kita dalam rangka bertransformasi menuju UIN salah satunya adalah pengentasan kemiskinan, di samping pengembangan tekhnologi Islam dan Akhlak al-karimah,” papar Azhari lagi. Mengenai metologi pembelajaran di FEBI IAIN-SU, menurut Azhari, pola integrasi sesungguhnya

Melainkan keilmuan yang telah terintegrasi,” jelas Azhari.

Ingin melahirkan pejuang ekonomi syariah

Berbicara mengenai tantangan yang dihadapi saat ini, tentang kebutuhan SDM ekonomi syariah di Indonesia dalam jumlah yang besar (kuantitas), serta mempunyai skill mumpuni (kualitas), menurut Azhari, dalam perspektif FEB IAIN-SU, kehadiran fakultas yang dipimpinnya bukan sebatas untuk memenuhi kebutuhan SDM tersebut. Jauh lebih penting dari itu, FEBI memiliki mimpi untuk membuktikan bahwa ajaran Ekonomi Islam (Ekonomi ilahiyyah-rabbaniyyah) itu dapat mensejahterakan manusia. bukan sebatas umat Islam saja. FEBI harus dapat membuktikan ajaran Islam itu adalah rahmatan li al-‘alamin. Ajaran Ekonomi Al-Qur’an yang telah ditafsirkan Rasul dalam perilaku bisnisnya akan dielaborasi dalam bentuknya yang lebih aplikatif. “Tegasnya, FEBI hadir bukan sebatas

Human Capital untuk mengisi lowongan kerja di lembaga keuangan dan bisnis syariah. Kita ingin FEBI mampu melahirkan mujahid al-iqtishad- enterpreuner syari’ah). Pejuang-pejuang ekonomi Syari’ah yang dapat menterjemahkan pesan-pesan ilahiyyah untuk kesejahteraan masyarakat. Bagaimana konsep Zakat, Infaq dan Sadaqah itu lebih aplikatif dan operasional sehingga tujuannya pemberdayaan umat bisa diwujudkan. Demikian juga konsep Bait Al-mal wa al-tamwil yang dapat menopang kehidupan para dhu’afa wa al-masakin. Bagaimana umat ini dalam kehidupan bisnisnya benarbenar mengedepankan moral. Bagi kami, tugas besar kita adalah untuk meyakinkan umat ini bahwa ekonomi Islam itu dapat mensejahterakan umat,” papar Azhari. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, menurut Azhari, FEBI IAIN– SU menggunakan tenaga pengajar dari internal IAIN-SU maupun dari tenaga praktisi lembaga keuangan syariah yang ada di Sumatera Utara. Kualifikasi pengajar adalah hampir seluruhnya bergelar magister. ”Sampai saat ini kami telah memiliki tiga orang doktor ekonomi Islam dan seorang profesor ekonomi Islam. InsyaAllah, tahun depan dosen kami yang lulus program doktor akan bertambah, diperkirakan lahir 10 Doktor baru,” lanjutnya. Dosen-dosen FEBI IAIN-SU SU sendiri diantaranya berasal dari perguruan tinggi dalam negeri seperti IAIN-SU, Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Trisakti, Universitas Indonesia, UGM, dan lainnya. Ada pula lulusan luar negeri seperti Universitas Antar Bangsa Malaysia, Khartum University, Ummul Qura Madinah, McGill University, Leiden University. Beberapa dosen di FEBI mendapatkan pelatihan di Durham University Inggris, Australia, Belanda, Turki. Lanjut Azhari, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan USU dan UNIMED, dan juga dengan beberapa lembaga perbankan keuangan Syari’ah bank dan non bank. Dengan demikian, tenaga pengajar di FEBI IAIN-SU sangat variatif. FEBI IAIN-SU juga membuat pelatihanpelatihan agar para dosen memiliki cara pandang yang sama tentang desain keilmuan integratif di FEBI.

“Jadi harus ada kerja keras masingmasing dosen. Dosen yang berasal dari umum harus belajar ekonomi Islam, apakah akuntansi atau manajemen, sedangkan dosen-dosen yang berasal dari syari’ah atau ekonomi Islam juga harus mahir dan menguasai secara mendalam ilmu ekonomi konvensional. Integrasi itu mensyaratkan penguasaan dua atau lebih jenis ilmu secara baik,” tegas Azhari. Menjadi kiblat kajian dan gerakan ekonomi syariah di Indonesia Sementara itu, Rektor IAIN-SU - Prof. Dr. Nur A Fadhil Lubis, MA menyampaikan harapannya terhadap FEBI IAIN-SU. Menurut Nur A Fadhil Lubis, sebagai fakultas baru, FEBI IAIN- SU diharapkan dapat membangun budaya baru yang lebih dinamis dan progresif. Lebih penting lagi, FEBI IAIN-SU juga harus mampu menjadi contoh, bagaimana

Prof. Dr. Nur A Fadhil Lubis, MA Rektor IAIN Sumatra Utara

nilai-nilai syari’ah itu diterjemahkan dalam kehidupan kampus, baik dari sisi pengelolalan fakultas, manajemen akademik dan tidak kalah pentingnya adalah budaya akademik. “Pada gilirannya, masyarakat akan melihat alumni FEBI IAIN-SU memiliki nilai lebih. Bukan saja unggul dalam kemampuan teoritis dan praktis. Tetapi juga dari sisi moralitas dan integritas. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana warna perekonomian Indonesia masa depan jika dikendalikan oleh orangorang yang cerdas secara intelektual, emosional dan juga spiritual. Unggul dalam sisi keilmuan dan keterampilan dan juga akhlak al-karimah,” harap Nur A Fadhil Lubis. Lebih lanjut Nur A Fadhil Lubis, FEBI IAIN-SU juga harus mampu membuktikan bahwa ekonomi

Islam akan membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Menurutnya, perlu ada terobosan konseptual tentang pemberdayaan masyarakat dhu’afa dan miskin. Tegasnya, ekonomi Islam tidak mesti melulu diarahkan untuk masalah banking dan finance. Persoalan mikro harus mendapat perhatian serius. Konsep-konsep filantrofi Islam perlu dikembangkan dari yang bersifat karitatif menuju konsep yang memberdayakan dan menumbuhkan. Lebih jauh dari itu, FEBI IAIN-SU diharapkan dapat menjadi kiblat kajian dan gerakan ekonomi syariah di Indonesia. “Untuk itulah, kami mendorong dosen-dosen FEBI IAIN -SU untuk dapat melanjutkan studinya ke berbagai perguruan tinggi, tidak saja di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Sedapat mungkin dosen-dosen kami bisa mewakili mazhab pemikiran ekonomi. Di samping itu, riset-riset yang bertautan dengan ekonomi Islam juga perlu mendapatkan prioritas. Saya percaya, banyak pemikiran ulama klasik yang perlu diangka, tanpa harus melupakan sisi empiriknya sebagaimana yang berkembang di masyarakat,” tandas sang Rektor lagi. Sementara itu, Dr. M. Ridwan Umar salah seorang dosen FEBI IAIN-SU mengatakan, pembentukan FEBI IAIN -SU merupakan sebuah terobosan baru di perguruan tinggi agama Islam. Menurutnya, fakultas ini bisa menjadi lokomotif bagi fakultas lainnya untuk menunjukkan kemampuan adaptif dari nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sehari-hari. “Ketika jurusan ekonomi Islam masih berada di bawah fakultas syariah, maka ekonomi Islam lebih sering dipahami sebagai bagian dari hukum ekonomi syariah semata yakni bagian dari fikih muamalah saja. Akan tetapi, dengan dibukanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, maka pengertian dan pembahasan ekonomi syariah menjadi lebih luas seperti yang juga dipelajari di fakultas ekonomi umum lainnya. FEBI IAIN-SU bahkan bisa menunjukkan nilai plus-nya karena apa yang dipelajari di fakultas ekonomi umum tentu juga dipelajari di FEBI tapi tidak sebaliknya. Ke depan, tentu saja baik FEBI dan FE harus bersinerji demi kebaikan bangsa ini pada khususnya,” tandas M. Ridwan. Yudi Suharso edisi februari - maret 2014

Sharing 33

Bisnis

I

ndonesia perlahan tapi pasti memposisikan diri sebagai pasar asuransi syariah yang signifikan. Indonesia pun terus mengejar porsi pangsa pasar industri asuransi syariah dari Malaysia. Brunei, Malaysia dan Indonesia punya potensi besar bagi pasar industri keuangan syariah ritel di kawasan Asia Tenggara. Kombinasi populasi Muslim ketiga negara tersebut mencapai hampir 280 juta jiwa. Kontribusi tertinggi asuransi syariah di kawasan Asia Tenggara memang masih dipegang Malaysia dengan porsi 71 persen, sedangkan Indonesia 24 persen dan sisanya negara-negara ASEAN lainnya. Dari tahun 2007 sampai 2012 pertumbuhan industri asuransi syariah di ASEAN rata-rata di kisaran 22 persen, yang dimotori oleh kuatnya dinamika ekonomi dan ekonomi domestik. Indonesia terus mengejar porsi pangsa pasar industri asuransi syariah dari Malaysia. Pada 2012 asuransi syariah di negara jiran tumbuh 21 persen, sedangkan Indonesia tumbuh 26 persen.

Asuransi Syariah Asia Tenggara Mulai Unjuk Gigi Laporan Ernst and Young, Global Takaful Insight 2013 memrediksi asuransi syariah global akan bertumbuh seiring dengan pemulihan ekonomi global. Namun, asuransi syariah Asia Tenggara akan lebih menonjol. 34 Sharing edisi februari - maret 2014

Ernst and Young yang merilis Global Takaful Insight 2013 menyatakan secara umum pertumbuhan asuransi syariah global akan seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi global. Namun untuk mendapatkan framework peraturan yang konsisten satu sama lain antar pasar asuransi masih menjadi suatu tantangan. Oleh karena itu, operator asuransi syariah perlu tetap mengadopsi bisnis seperti biasanya dan fokus pada strategi pertumbuhan pasar keuangan syariah.Pasar asuransi syariah tradisional yang sudah lebih dulu berkembang seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab akan terus mengikuti kondisi pasar eksisting. Sementara, dalam jangka panjang peluang pasar asuransi syariah terdapat pada negara-negara dengan pertumbuhan yang tinggi seperti Indonesia dan Turki. Jumlah populasi penduduk yang besar menjadi potensi pasar besar bagi asuransi keluarga. Dengan modal populasi Muslim terbesar dan pertumbuhan agresif Indonesia punya peluang besar untuk jangka menengah dan jangka panjang. Di tahun 2012 asuransi syariah di Indonesia juga tumbuh dua kali lipat dari asuransi nasional. Industri asuransi syariah Indonesia

Bisnis tumbuh 26 persen, sedangkan asuransi keseluruhan tumbuh 13 persen. Selain itu, aset perbankan syariah yang terus tumbuh dan masih banyaknya kaum muda Muslim Indonesia yang belum berasuransi membuat Indonesia menjadi pasar potensial bagi industri asuransi syariah. Aset keuangan syariah diprediksi mencapai 1.6 triliun dolar AS pada 2023. Industri asuransi syariah Indonesia rata-rata tumbuh 52 persen dari kurun waktu 2010-2012. Pangsa pasarnya tercatat 2,3 persen dari total asuransi nasional. Pengamat ekonomi, Aviliani, mengatakan pasar asuransi syariah akan mulai meningkat di tahun 2014. Setidaknya ada 50 juta orang kelas menengah atas di Indonesia yang mulai memikirkan untuk memiliki produk reksadana dan asuransi. Namun, yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi asuransi syariah adalah mengembangkan produk yang lebih beragam. “Orang Indonesia itu kalau banyak uang dipakai belanja, tidak ada

Strengths • Boom in life insurance, double digit rise in premiums • Indonesia: one of the few life markets that is large and rapidly growing — CAGR of 20% • Rapid growth in takaful — CAGR of 52% over 2010-2012 Opportunities • 80% of Indonesians are uninsured • Rapid bancassurance growth — there is a clear demand for takaful (especially family/life, risk investment and unit-linked products) • At 80%, Indonesia’s upper limit for foreign ownership of insurers is higher than other countries in the region

ujar Aviliani. Oleh karena itu, asuransi harus dapat menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat tersebut. Di sisi lini bisnis asuransi syariah di seluruh dunia, asuransi kesehatan dan asuransi keluarga menjadi bisnis utama di industri asuransi. Industri asuransi syariah sebagian besar masih fokus pada segmen pasar dan lini bisnis yang terbatas. Oleh karena itu, asuransi syariah harus lebih inovatif dalam menggapai target pasar. Misalnya, jumlah masyarakat kelas menengah bawah Muslim yang besar di suatu negara menjadikan peluang pengembangan produk asuransi mikro. Di Indonesia pemerintah mewacanakan merevisi aturan UU Perasuransian dengan memasukkan klausul unit asuransi syariah harus berdiri sendiri (spin off) dalam waktu tiga tahun. Namun draft tersebut masih dalam pembahasan. Dengan pertumbuhan asuransi syariah yang tinggi menunjukkan adanya permintaan dan kebutuhan akan asuransi keluarga. Analisis SWOT industri asuransi syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

Weaknesses • Under-developed life insurance held back by past problems • Firms lack scale (especially non-life segment) and pricing power market

Threats • Business environment is still a work in progress • To maintain speed of expansion, insurers would need a massive injection of new capital in the next two years.

Sumber: Global Takaful Insight 2013

uang tidak bayar premi. Jadi model pembayaran preminya yang sekali saja. Sulit untuk bayar premi bulanan,”

Asuransi Syariah Brunei Berkembang Pesat Brunei Darussalam mengalami

pertumbuhan signifikan di saat bisnis asuransi konvensional tengah menurun. Laporan bulanan otoritas moneter Brunei Darussalam, Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) menyebutkan sampai 30 September 2013 aset asuransi syariah di negara itu naik 21 persen menjadi 425 juta dolar Brunei (336 juta dolar AS). Sedangkan, aset asuransi konvensional turun 1,3 persen. Sektor asuransi syariah Brunei yang berkembang pesat mengindikasikan industri keuangan syariah terus mengalami kemajuan. Negara yang dipimpin Sultan Hasanah Bolkiah itu membidik produk keuangan syariah dapat memiliki porsi 60 persen dari total aset perbankan dalam waktu lima tahun ke depan. Sekarang porsi produk keuangan syariah baru di kisaran 40 persen. Berdasar laporan AMBD yang dilansir dari http://thestar. my, Senin (20/1), pasar asuransi syariah Brunei yang terdiri dari empat operator mencatat pangsa pasar 33 persen dari total asuransi nasional. Persentase ini naik dibanding tahun lalu yang sebesar 29 persen. Kendati aset asuransi syariah tumbuh pesat di Brunei dalam 10 tahun terakhir, para pelaku asuransi syariah menyebutkan masih rendahnya kesadaran berasuransi dari warga Brunei.

“Operator asuransi syariah perlu tetap mengadopsi bisnis seperti biasanya dan fokus pada strategi pertumbuhan pasar keuangan syariah.” Brunei yang menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara setelah Singapura punya target untuk dapat berkompetisi di industri keuangan syariah regional, bersanding dengan Malaysia dan Indonesia. Bisa dikatakan hal itu merupakan bagian strategi untuk melepaskan ketergantungan Brunei terhadap sumber daya minyak yang diperkirakan akan habis dalam dua dekade mendatang. Selain, alasan untuk mendiversifikasi perekonomian Brunei. Yogie Respati edisi februari - maret 2014

Sharing 35

Bisnis

Bank Panin Syariah Go Public

Menjadi bank syariah pertama yang Go-Public, Bank Panin Syariah pun menjadi emiten pertama yang mencatatkan sahamnya di Indonesia pada 2014.

B

ank Panin Syariah mencetak tonggak sejarah baru di industri perbankan syariah Indonesia dengan menjadi bank syariah pertama di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (go public). Bank Panin Syariah secara resmi mencatatkan diri sahamnya di Bursa Efek Indonesia, Rabu (15/1). Direktur Utama Bank Panin Syariah, Deny Hendrawati, mengatakan pencatatan Bank Panin Syariah merupakan salah satu wujud menuju transparansi pengelolaan perusahaan dan menuju rencana Bank Panin Syariah untuk masuk dalam kategori BUKU II dengan modal Rp 1 triliun-Rp 5 triliun. Dana yang diperoleh dari penawaran saham perdana (initial public offering/ IPO) pun akan digunakan untuk memperluas jangkauan Bank Panin Syariah sebagai bank ritel. “Sebagai salah satu bentuk komitmen kami untuk menjadi bank ritel adalah


dengan menambah 10 kantor cabang di tahun ini, sehingga total kami akan punya 20 kantor cabang,” kata Deny, dalam paparannya di hadapan media, Rabu (15/1). Melalui tambahan kantor cabang tersebut, Bank Panin Syariah dinilai akan mampu menggaet dana pihak ketiga masyarakat lebih banyak. Dengan menjadi perusahaan terbuka, Deny mengakui tantangan setelah menjadi perusahaan yang go public cukup besar. “Dengan usia Bank Panin Syariah yang sudah 4 tahun maka kami harus mereformasi dan memperbaiki diri karena sudah transparan dan yang memonitor semakin banyak, sehingga kami tertantang untuk menjadi lebih baik,” ujar Deny. Dengan adanya tambahan dana dari IPO yang diperkirakan sebesar Rp 500 miliar sampai Rp 600 miliar, otomatis akan mendongkrak rasio kecukupan modal Bank Panin Syariah. “Harapannya CAR bisa naik menjadi 25-35 persen dan bisa sampai 4-5 tahun ke depan,” ujar Deny. Bank Panin Syariah akan

menggunakan dana IPO sebesar 20 persen untuk pengembangan kantor cabang, dan sisanya untuk modal kerja perusahaan guna memperkuat struktur pendanaan jangka panjang dalam rangka mendukung ekspansi pembiayaan. Selain itu, Bank Panin Syariah yang ditunjuk sebagai bank penerima setoran haji juga membuat bank yang terbentuk empat tahun lalu ini bersemangat untuk meningkatkan pelayanan. “Dengan ditunjuknya Bank Panin Syariah sebagai bank penerima setoran haji akan membantu dari sisi likuiditas karena potensi haji dan umrah cukup besar dan bisa menjadi dana pihak ketiga jangka panjang, karena itu hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi kami,” kata Deny. Deny mengakui saat suku bunga BI naik terjadi pengetatan likuiditas, namun Bank Panin Syariah menutup 2013 dengan rasio pembiayaan bermasalah terhadap dana pihak ketiga sebesar 92 persen, dengan rasio kecukupan modal

Bisnis

“Dengan usia Bank Panin Syariah yang sudah 4 tahun maka kami harus mereformasi dan memperbaiki diri karena sudah transparan dan yang memonitor semakin banyak, sehingga kami tertantang untuk menjadi lebih baik,” ujar Deny. 19 persen. Net interest margin juga diupayakan minimal sebesar 5 persen. Bank Panin Syariah juga akan tetap fokus pada pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah melalui linkage program dengan lembaga keuangan mikro syariah. Di tahun 2013 Bank Panin Syariah telah bekerja sama dengan lima Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Di tahun ini ditargetkan jumlahnya meningkat dua kali lipat. Rata-rata pertumbuhan Bank Panin Syariah pada 2010-2012 sebesar 100 persen, di saat industri perbankan syariah tumbuh 40-50 persen. “Sedangkan di 2013 kami bisa menjaga pertumbuhan 80 persen ketika industri tumbuh 25-35 persen,” tukas Deny. Bank Panin Syariah melepas saham sebanyak-banyaknya 4,75 miliar lembar saham. Harga saham perdana Bank Panin Syariah adalah Rp 100 per lembar. Setiap saham mewakili 48,72 persen dari modal yang ditetapkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO. Penambahan jaringan kantor juga dilakukan demi menggaet dana masyarakat. Deny menuturkan pihaknya akan memilih kota-kota potensial untuk pengembangan bisnis baik di sisi pendanaan maupun pembiayaan. Semula akan dikembangkan di wilayah Jabodetabek dan Jawa, setelah itu baru keluar Jawa. Selain itu, tambah Deny, Bank Panin juga memberikan dukungan melalui delivery channel, sehingga nasabah Bank Panin Syariah bisa menyetor uang

di kantor cabang Bank Panin. Dengan demikian, Bank Panin Syariah pun bisa menjaga efisiensi. Deny menyebutkan potensi dana yang begitu besar dengan 420 ribu pendaftar per tahun. “Jadi itu adalah potensi yang besar, maka Bank Panin Syariah akan membuat strategi yang bisa optimal dalam menyerap dan memberi layanan yang baik dalam menjadi bank penerima setoran,” kata Deny. Di 2013 Bank Panin Syariah membukukan dana pihak ketiga sebesar Rp 2,8 triliun. Dengan penunjukan sebagai bank penerima setoran haji, Deny pun menargetkan DPK bisa naik menjadi Rp 3,8 triliunRp 4 triliun. Sedangkan, pembiayaan yang sebesar Rp 2,6 triliun di 2013 ditargetkan untuk tumbuh 30 persen menjadi Rp 3,4 triliun-Rp 3,5 triliun. Bank Panin Syariah pun membidik aset menjadi Rp 5 triliun di 2014. Di sisi pembiayaan, Bank Panin Syariah memfokuskan diri pada penyaluran ke UMKM. Fokus pembiayaan ke UMKM ini melengkapi jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank induknya, yaitu Bank Panin yang jago di pembiayaan konsumtif. Pada 2013 porsi pembiayaan UMKM Bank Panin Syariah sebesar 55 persen. Jumlahnya pun akan ditingkatkan menjadi 65-70 persen di tahun ini. Bank Panin Syariah yang fokus pada pembiayaan sektor produktif membuat pembiayaan konsumtif juga belum terlalu digenjot secara langsung. Untuk penyaluran pembiayaan konsumtif seperti kendaraan bermotor dan rumah, Bank Panin Syariah bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan dan BMT. Direktur Bank Panin Syariah, Hadi Purnomo, mengatakan pihaknya masih melakukan penyaluran secara tidak langsung kepada UMKM melalui lembaga keuangan mikro syariah. Namun, ke depannya Bank Panin Syariah berencana untuk membuka saluran pembiayaan langsung kepada UMKM. “Di tahun ini kami masih akan meneruskan linkage program business to business dengan BMT dan BPRS, sementara untuk penyaluran langsung ke UMKM business to customers masih dalam proses, mungkin baru dilakukan tahun 2015 atau 2016,” ungkap Hadi.

Di 2014 Bank Panin Syariah abru bekerja sama dengan lima BMT di Jawa dan Jakarta dengan rata-rata setiap kali penyaluran sebesar Rp 10 juta. Namun di tahun ini jumlah BMT yang diajak kerja sama ditargetkan meningkat dua kali lipat, sembari juga berupaya memperluas kerja sama dengan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). “Selain itu kami akan memperluas cakupan wilayah kerja sama BMT, seperti ke Lampung, makanya kami juga berencana membuka kantor cabang di sana. Jadi pembukaan kantor cabang selain memang karena potensi daerah itu sendiri juga untuk mengontrol kerja sama dengan lembaga keuangan mikro syariah lebih baik,” papar Hadi. Di 2013 dari total pembiayaan Rp 2,6 triliun, pembiayaan linkage program mencatat portofolio hingga Rp 400 miliar. Pembukaan kantor cabang di sejumlahdaerah juga demi untuk melayani nasabah UMKM di masa mendatang. Bank Panin Syariah berencana membuka kantor cabang di Jakarta, Yogyakarta, Solo. Pekalongan, Tegal, Cirebon, Gresik/Pasuruan, Medan, Pekanbaru, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Setelah menjangkau wilayah Sumatera dan Kalimantan, Bank Panin Syariah akan mengarahkan bisnisnya ke Bali dan Lombok. Pembukaan kantor cabang Bank Panin Syariah ditargetkan dapat mencakup seluruh Indonesia secara bertahap. Komisaris Utama Bank Panin Syariah, Aries Muftie, mengatakan akses masyarakat ke perbankan yang masih di kisaran 20 persen membuat ruang bisnis perbankan masih terbuka lebar. Oleh karena itu, Bank Panin Syariah mengubah arah ke ritel. “Di sisi lain ada pasar besar dengan 54 juta UMKM di Indonesia yang kalau mereka disentuh, mereka bisa menabung dan meminjam ke lembaga keuangan mikro dengan Bank Panin Syariah sebagai mitranya. Ini sejalan dengan keinginan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengembangkan keuangan inklusif,” ujar Aries. Ia menambahkan dengan target untuk masuk kelompok bank BUKU II pun akan membuat bisnis Bank Panin Syariah lebih leluasa, seperti menjadi bank devisa dan mengeluarkan produk e-money. Yogie Respati


Sharing 37

Bisnis

Bank Muamalat Tancap Gas di 2014 Memulai 2014, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) menggandeng kerjasama dua lembaga. Berharap dapat memicu akselerasi bisnisnya di tahun ini.

M

emasuki bulan pertama di tahun 2014, Bank Muamalat langsung tancap gas menjalin sinergi dengan sejumlah lembaga. Di bulan Januari 2014 Bank Muamalat memperbarui kerja sama dengan PT Pos Indonesia dan menggandeng Koperasi Jasa Pertambangan Bumi Pariri. Sinergi antara Bank Muamalat dengan PT Pos Indonesia yang telah terjalin dari 2004 semakin erat dengan diperbaruinya naskah perjanjian kerja sama Pelaksanaan Transaksi Produk Bank Muamalat di Kantor Pos yang berjangka waktu dua tahun. Gabungan jaringan kedua lembaga yang meluas di seluruh Indonesia diharapkan dapat meningkatkan transaksi masyarakat. Direktur Keuangan dan Operasional Bank Muamalat, Hendiarto,


mengatakan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut pihaknya dapat menggunakan gerai kantor pos untuk penyetoran dana tunai ke rekening tabungan dan giro milik nasabah di Bank Muamalat serta mendapatkan layanan virtual account. Virtual account adalah layanan yang disediakan Bank Muamalat untuk melakukan pembayaran tagihan atau cicilan melalui berbagai delivery channel. Jaringan kantor pos pun terhubung dengan Bank Muamalat secara elektronik dengan menggunakan host to host information technology communication yang memberikan konektivitas dengan host system Bank Muamalat secara real time. “Perbankan syariah dituntut untuk selalu tumbuh akseleratif, salah satu caranya adalah dengan

memperluas jaringan distribusi kami. Selain terus menambah jumlah mesin ATM, kami harapkan dengan mengupayakan branchless bankingmelalui jaringan kantor pos dapat meningkatkan frekuensi transaksi nasabah,” kata Hendiarto, dalam penandatanganan kerja sama Bank Muamalat-PT Pos Indonesia di Gedung Pos Ibukota, Rabu (22/1). Bank Muamalat menargetkan pertumbuhan transaksi nasabah melalui jaringan kantor pos dapat meningkat hingga 50 persen atau mencapai 100 ribu transaksi per bulannya dibanding tahun lalu. Upaya ini juga untuk meningkatkan intensitas transaksi nasabah sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan dana pihak ketiga khususnya pada segmen retail.

Bisnis

3% =

sumbangan bisnis dari Bank Muamalat Indonesia (BMI) terhadap PT Pos Indonesia.

10 -15% =

sumbangan dana pihak ketiga (DPK ) BMI dari PT Pos Indonesia.

Selain tetap fokus pada lini bisnis di UMKM, Hendiarto, mengatakan pihaknya kini juga mulai menggalang kegiatan berbasis bisnis e-banking dan ingin masuk ke e-commerce. Ia menyontohkan saat nasabah ingin membeli sebuah motor, maka nasabah bisa langsung terhubung ke bank dan memperoleh pembiayaan. Hendiarto menuturkan ada tiga bisnis yang bisa dieksplor, yaitu pembiayaan, e-commerce, dan logistik. “Pembiayaannya bisa dari bank, e-commerce menjadi pool-nya, dan logistik bisa dilakukan oleh PT Pos,” kata Hendiarto. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Budi Setiawan, mengatakan ke depannya PT Pos Indonesia pun akan mengembangkan bisnis, termasuk

ujar Budi. Saat ini transaksi nasabah Bank Muamalat lewat kantor pos baru menyumbang pendapatan sekitar 3 persen bagi PT Pos Indonesia.

Layanan Cash Management System

Selain menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia, Bank Muamalat juga melakukan kerjasama terkait penyediaan fasilitas layanan perbankan dengan Koperasi Jasa Pertambangan Bumi Pariri, Kabupaten Sumbawa Barat. Salah satu layanan yang diberikan adalah cash management system (CMS). Layanan CMS akan dioperasikan oleh Koperasi Pariri untuk mengakomodir transaksi perbankan yang dilakukan oleh koperasi beserta para anggotanya. CMS dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan baik berupa transfer

“Sekarang dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang baru diharapkan bisa meningkat dengan seluruh produk tabungan dan dana pihak ketiga BMI lainnya bisa disetor melalui kantor pos. Jadi ada lembaran baru untuk meningkatkan transaksi,” Direktur Utama PT Pos Indonesia, Budi Setiawan. Hendiarto menambahkan Bank Muamalat punya brand yang kuat di kantor pos melalui Shar-e pada 5-10 tahun lalu. Kini konsep tersebut juga akan terus dikembangkan dengan terus meningkatkan pelayanan. “Kami ingin momentum ini tidak hanya seremonial tetapi menjadi momen untuk meningkatkan diri lebih baik lagi,” cetus Hendiarto. Selain itu Bank Muamalat juga akan menambah ATM di sejumlah jaringan kantor pos. Saat ini Bank Muamalat punya 1217 ATM dan berencana akan menambah 500-1000 unit ATM di tahun ini. “Dari jumlah penambahan ATM di tahun ini sekitar seperlimanya akan kami tempatkan di jaringan kantor pos yang basis nasabahnya besar,” ujar Hendiarto. Bank Muamalat juga telah membuka akses jaringan lainnya melalui lebih dari 33 ribu ATM tambahan dan 95 ribu merchant debit yang dapat digunakan nasabah untuk melakukan penarikan tunai, transfer dana maupun cek saldo.

Masuki Bisnis E-Commerce

ke e-commerce. “Saat masuk ke bisnis itu kami berharap bank juga bisa membantu,” ujar Budi. Selain itu, PT Pos Indonesia juga berencana mengembangkan perhotelan. Kargo jamaah haji dari Arab Saudi ke Indonesia juga akan ditangani oleh PT Pos Indonesia. Budi menuturkan selama kurang lebih 10 tahun bekerja sama dengan Bank Muamalat, pertumbuhan transaksi tertinggi nasabah Bank Muamalat pernah mencapai 1 juta transaksi per bulannya sampai tahun 2012. Namun, di tahun 2013 ada penurunan signifikan karena adanya regulasi yang tidak memperbolehkan untuk membuka rekening di kantor pos, sehingga sampai November 2013 volume transaksi turun sampai 50 persen dibanding 2012. “Sekarang dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang baru diharapkan bisa meningkat dengan seluruh produk tabungan dan dana pihak ketiga BMI lainnya bisa disetor melalui kantor pos. Jadi ada lembaran baru untuk meningkatkan transaksi,”

dana ataupun pembayaran tagihan, cek mutasi rekening, rekonsiliasi data keuangan secara real time, serta dapat digunakan untuk manajemen arus kas perusahaan. Direktur Korporasi Bank Muamalat, Luluk Mahfudah, mengatakan saat ini Bank Muamalat telah memiliki 708 pengguna aplikasi CMS dengan rata-rata saldo tiap pengguna sebesar Rp 1,3 miliar. “Penyediaan fasilitas layanan perbankan secara maksimal sangat penting dalam meningkatkan jumlah nasabah serta membangun kepercayaan mereka kepada kami,” kata Luluk, saat penandatanganan MoU dengan Koperasi Pariri, Jumat petang (10/1). Ketua Pengurus Koperasi Pariri, Mustafa, mengatakan di Sumbawa Barat banyak aktivitas pertambangan, namun belum banyak kegiatan yang dapat mendukung kegiatan masyarakat setempat. “Oleh karena itu dengan bergabungnya kami ke Bank Muamalat ini juga sebagai bentuk layanan dan mengajarkan ke masyararakat untuk cerdas dalam keuangan,” kata Mustafa. edisi februari - maret 2014

Sharing 39

Bisnis Selain menyediakan layanan CMS, Bank Muamalat juga akan menambah jumlah lima ATM di lima kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Penambahan lima unit ATM ini melengkapi dua mesin ATM yang telah beroperasi sebelumnya di Sumbawa Barat. Di tahap awal ini setidaknya akan ada 7000 penambang yang akan bergabung dengan membuka rekening tabungan di Bank Muamalat. Pembukaan rekening baru tersebut juga akan dilengkapi dengan kartu ATM yang sekaligus merupakan kartu identitas bagi anggota koperasi (cobranding). Bank Muamalat pun terus mengejar peningkatan pendapatan

“Jadi untuk yang perjanjian bilateral dari bank komersial di Malaysia sekitar 60 juta dolar AS. Juga, akan ada tambahan 30 juta dolar AS dari lembaga international yang basisnya di Washington, Amerika Serikat. Seharusnya sudah di 2013 tapi ketunda, jadinya di tahun ini,” Direktur Keuangan Bank Muamalat Indonesia, Hendiarto berbasis upah pada 2014. Luluk memproyeksikan pendapatan berbasis upah Bank Muamalat akan meningkat 40 persen dibandingkan tahun lalu, atau sekitar Rp 470 miliar.

Fokus UMKM

Hendiarto menambahkan di tahun 2014 Bank Muamalat juga akan lebih fokus pada tiga area yaitu usaha kecil dan menengah, mikro dan pembiayaan rumah. Khusus untuk penyaluran pembiayaan mikro akan langsung ke nasabah. Yang membuatnya berbeda dengan bank lainnya, lanjut dia, adalah Bank Muamalat akan memberikan pricing lebih rendah. “Biaya operasional mikro besar tapi kami berusaha menurunkan pricing rata-rata karena ingin pembiayaan mikro ini berbasis kegiatan operasional yang efisien,” kata Hendiarto. Di tahun ini Bank Muamalat akan fokus ke bisnis yang tidak rentan terhadap krisis, seperti UMKM dan KPR. Porsi pembiayaan UMKM sekitar 12,5 persen, namun di tahun 2014 akan diupayakan untuk terus meningkat sampai 20 persen sesuai arahan BI. Saat mengarahkan pembiayaan ke mikro ini, Bank Muamalat tidak akan


membuka outlet khsusus mikro. Hendiarto mengungkapkan pihaknya akan mencari wilayah potensial dan membuka layanan mikro di kantor cabang yang telah berdiri. Linkage program dengan lembaga keuangan mikro syariah juga akan tetap berjalan. Di 2013 aset Bank Muamalat tumbuh 22 persen, saat industri tumbuh 15-16 persen, pembiayaan naik 27 persen saat Industri tumbuh 21 persen. Sementara, DPK meningkat 19 persen ketika industri tumbuh 11-13 persen. “Mengingat arahan BI di 2014 pertumbuhan kredit 13-15 persen, maka kami menetapkan di 2014 pembiayaan bisa di kisaran 20 persen,” ungkap Hendiarto. Bank Muamalat menutup pembiayaan sebesar Rp 41,7 triliun di tahun 2013, naik dibanding tahun 2012 yang sebesar Rp 32,4 triliun. Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (financing to deposit ratio/ FDR) tercatat 99,4 persen. Hendiarto menuturkan pihaknya akan berupaya mempertahankan FDR di kisaran 90 persen. “Deposan akan tertarik kalau nisbah bagi hasilnya tinggi, karena itu utilisasi aset di bank syariah harus optimal. Jadi FDR sampai 100 persen di

bank syariah itu normal,” ujarnya. Sejauh ini kantor pos menyumbang penghimpunan DPK sekitar 10-15 persen bagi Bank Muamalat. Untuk mendukung fokus bisnis UMKM Bank Muamalat juga bekerja sama bilateral dan multilateral dengan dua lembaga keuangan internasional yang berbasis di Malaysia dan Washington. Total kerja sama bilateral berakad mudharabah muqayyadah tersebut senilai 90 juta dolar AS. “Jadi untuk yang perjanjian bilateral dari bank komersial di Malaysia sekitar 60 juta dolar AS. Juga, akan ada tambahan 30 juta dolar AS dari lembaga international yang basisnya di Washington, Amerika Serikat. Seharusnya sudah di 2013 tapi ketunda, jadinya di tahun ini,” ujar Hendiarto. Pembiayaan tersebut bertenor 5-7 tahun dengan margin dibawah 4 persen. Luluk menambahkan wilayah Jawa tetap menjadi andalan pembiayaan UMKM. “Untuk UMKM banyak masih di Jawa karena perekonomian banyak tumbuh di wilayah ini. Tapi Sumatera dan kawasan timur Indonesia juga masih potensial,” ujar Luluk. Di sisi DPK, potensi dana murah di luar Jawa sebesar 60 persen. Yogie Respati.

Bisnis “Mudharabah Muqayyadah merupakan akad kerjasama dengan SMF sebagai shahibul maal (penyedia dana/investor) agar dananya dikelola oleh Bank Muamalat sebagai mudharib. Dalam akad ini, pihak penyedia dana berhak menentukan dana disalurkan pada sektor usaha tertentu guna mendapatkan keuntungan bersama. Pada kesempatan kali ini, SMF memilih KPR Muamalat sebagai sektor usaha bagi investasi dananya di Bank Muamalat”.

SMF Gencar Dukung Bank Syariah Lewat Pembiayaan KPR PT. Sarana Multigriya Finansial Persero beberapa waktu terakhir ini gencar mendanai industri perbankan syariah di tanah air, khususnya untuk pembiayaan produk-produk KPR bank-bank syariah. Lalu apa motivasi mereka dibalik strategi bisnis tersebut?

S

aat memberikan sambutan di acara penandatangan kerjasama pembiayaan KPR syariah antara Bank Muamalat dengan PT. Sarana Multigriya Finansial Persero (SMF) di Kantor Pusat Bank Muamalat (13/12), Direktur Utama SMF - Raharjo Adisusanto mengungkapkan latar belakang perusahaan yang dipimpinnya itu untuk gencar di dalam mendukung pembiayaan produk KPR Syariah dari bank-bank syariah. Menurut Raharjo, SMF mendanai KPR bank syariah, adalah sejalan dengan misi SMF di dalam mengembangkan pembiayaan sekunder perumahan

untuk meningkatkan keterjangkauan rumah yang layak bagi masyarakat. “Sekaligus merefleksikan dukungan SMF terhadap perbankan syariah, agar semakin aktif dalam penyaluran pembiayaan tempat tinggal. Hal ini mengingat kebutuhan masyarakat terhadap perumahan yang terus tumbuh,” papar Raharjo. Perhatian SMF ini sangat wajar, mengingat kebutuhan rumah bagi masyarakat luas di tanah air ini sangat tinggi. ”Pertumbuhan penduduk saat ini 1,4 persen atau setara dengan 3,75 juta jiwa. Jika asumsi satu rumah dihuni oleh empat orang, maka masih

dibutuhkan 800 - 900 ribu rumah per tahun,” papar Raharjo. Nah, khusus untuk kerjasama pembiayaan sekunder perumahan antara SMF dengan Bank Muamalat, kerjasama yang dilakukan adalah pembiayaan dengan akad Mudharabah Muqayyadah antara kedua institusi, yang dijalankan dengan plafon Rp 520 Miliar dan nisbah imbal hasil antara SMF dan Bank Muamalat 82,42 : 17,58. Mudharabah Muqayyadah merupakan akad kerjasama dengan SMF sebagai shahibul maal (penyedia dana/ investor) agar dananya dikelola oleh Bank Muamalat sebagai mudharib. Dalam akad ini, pihak penyedia dana berhak menentukan dana disalurkan pada sektor usaha tertentu guna mendapatkan keuntungan bersama. Pada kesempatan kali ini, SMF memilih KPR Muamalat sebagai sektor usaha bagi investasi dananya di Bank Muamalat. Lebih lanjut menurut Raharjo, dengan ditandatanganinya akad kerjasama SMF dengan Bank Muamalat ini, maka berarti sampai dengan Desember 2013, SMF telah melakukan Refinancing Pembiayaan Hunian Syariah kepada 6 (enam) bank syariah dengan total pembiayaan sebesar Rp2.419 miliar yang kesemuanya untuk plafon debitur sampai dengan Rp.500 juta, edisi februari - maret 2014

Sharing 41

Bisnis yang berarti memberi prioritas kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.Sementara itu, Direktur Korporasi Bank Muamalat Luluk Mahfudah, yang mewakili Bank Muamalat saat penandatanganan kerjasama, menyambut positif sinergi dengan SMF ini. ”Pada kesempatan kali ini, PT Sarana Multigriya Finansial mempercayakan Kredit Perumahan Rakyat Bank Muamalat sebagai sektor usaha bagi investasi dananya,” jelas Luluk. Luluk menambahkan, kerjasama Bank Muamalat dengan SMF ini adalah untuk yang keenam kalinya, dengan total pembiayaan hingga saat ini adalah sebesar Rp1,5 triliun, dengan tenor dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

satu upaya SMF untuk mendukung pembiayaan KPR Syariah di Indonesia, dengan cara memfasilitasi pembiayaan jangka menengah/panjang dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan sehingga terjangkau oleh masyarakat,” kata Raharjo di Gedung SMF di bilangan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Raharjo mengungkapkan, penyaluran sebesar Rp 13 miliar kepada Bank BJB Syariah merupakan tahap awal kerja sama antara SMF dan Bank BJB Syariah.

tidak diperkenankan mempercepat pelunasan. Nilai bagi hasil pun akan disesuaikan dengan kondisi pasar. Pada momen ini, Raharjo pun berharap agar perbankan syariah mulai tergerak menggunakan akad musyarakah mutanaqisah/MMQ (kongsi) sebagai alternatif pembiayaan hunian syariah. “Dalam kaitan dengan program SMF, ke depannya tagihan atas KPR Syariah dapat disekuritisasi sehingga diharapkan melalui kerjasama program refinancing ini bank syariah sudah mulai menggunakan akad MMQ,” kata Raharjo.

Sinergi Perdana SMF dan Bank Bjb Syariah Sebelumnya, hanya berselang dua hari ( 11/12), SMF bersama dengan Bank Jabar Banten Syariah (Bank BJB Syariah) juga menandatangani nota kesepahaman dan kerja sama pembiayaan refinancing KPR Syariah, dengan bentuk pembiayaan mudharabah untuk jangka waktu lima tahun. Apabila dengan Bank Muamalat di atas, SMF sudah berkerjasama

“Penandatanganan kerjasama pembiayaan ini adalah salah satu upaya SMF untuk mendukung pembiayaan KPR Syariah di Indonesia, dengan cara memfasilitasi pembiayaan jangka menengah/panjang dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan sehingga terjangkau oleh masyarakat,” Direktur Utama SMF - Raharjo Adisusanto. sebanyak enam kali, maka kerja sama SMF dengan Bank BJB Syariah ini adalah untuk yang pertama kalinya. Direktur Utama SMF - Raharjo Adisusanto pada momen kerjasama ini menjelaskan, penandatanganan nota kesepahaman dengan Bank BJB Syariah ini bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan KPR Syariah dengan menggunakan dana jangka panjang, serta mendorong tumbuhnya portofolio pembiayaan pemilikan rumah yang berkualitas, agar dapat dimanfaatkan untuk mengakses dana dari pasar modal. “Penandatanganan kerjasama pembiayaan ini adalah salah


Di masa mendatang, kerja sama antar kedua lembaga tersebut diharapkan terus meningkat seiring dengan kebutuhan dan volume pembiayaan kepemilikan rumah Bank BJB Syariah yang juga ditargetkan terus tumbuh. “Pembiayaan sebesar Rp 13 miliar ini disalurkan kepada pembiayaan KPR berjalan berdasar dokumen yang sudah ada,” kata Raharjo. Dalam nota kesepahaman antara SMF dan Bank BJB Syariah disebutkan bahwa pengembalian pokok pembiayaan dilakukan di akhir tenor dan Bank BJB Syariah

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Direktur Utama Bank BJB Syariah - A Riawan Amin, mengatakan, wilayah Jawa Barat mempunyai pasar properti yang potensial. Kerjasama dengan SMF inipun merupakan bentuk refinancing pembiayaan KPR eksisiting untuk melonggarkan likuiditas Bank BJB Syariah agar bisa ekspansi lebih luas lagi. “Pembiayaan KPR Bank BJB Syariah baru sekitar Rp 25 miliar karena itu dengan kerjasama bersama SMF diharapkan bisa lebih ekspansif di pembiayaan KPR,” ungkap Riawan. Yudi Suharso/Yogie Respati

UKM Mikro

Verni Ismail

(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas YARSI, Jakarta)

BMT Bina Ummat Sejahtera :

“Potret Pengelolaan SDM Wahana Kebangkitan Ummat”

N

un di Kabupaten Rembang Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Untung Surapati Lasem, berdiri kantor Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bina Ummat Sejahtera atau yang di kalangan masyarakat Lasem dikenal sebagai “BMT BUS”. Selain sebagai kantor cabang utama, di lokasi ini berpusat pengelolaan 92 cabang BMT BUS dengan jumlah keseluruhan pengelola sebanyak 627 orang. “Alhamdulillah, per tanggal 13 November 2013 ini, asset kami mencapai 413 milyar rupiah dengan

target bisa menembus 500 milyar di akhir tahun 2013 ini,” ujar Ahmad Zuhri,General Manager BMT BUS. Suatu angka yang cukup fantastis untuk suatu lembaga keuangan mikro syariah, yang berdiri pada Tahun 1996 hanya dengan asset awal sebesar 2 juta rupiah. Di lokasi yang sama, saat ini juga telah berdiri dengan megah Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) yang diperuntukkan bagi sumberdaya manusia (SDM) pengelola BMT BUS. Gedung Pusdiklat ini berdiri sebagai salah satu wujud pentingnya peran

SDM sebagai garda terdepan BMT dalam berhadapan dengan anggota masyarakat. Karenanya, SDM adalah asset pertama yang mendapat perhatian utama dari pengurus dan pengelola sebagai strategi menjalankan BMT . Maka inilah potret pengelolaan SDM pada BMT BUS, yang dikelola secara profesional dan berlandaskan pada Manajemen Qur’ani.

Dari Ummat untuk Ummat Sejahtera untuk Semua edisi februari - maret 2014

Sharing 43

UKM Mikro Berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau BMT Bina Ummat Sejahtera berawal dari keprihatinan dalam menatap realitas perekonomian kalangan grass roots atau masyarakat lapis bawah yang tidak kondusif dalam mengantisipasi perubahan masyarakat, baik dalam skala lokal maupun global. Adalah H. Abdullah Yazid, yang kala Tahun 1996 bertindak selaku Ketua Muhammadiyah Cabang Lasem, sebagai perintis berdirinya BMT BUS. “Saya ingin BMT ini menjadi wilayah jihad, bukan hanya bisnis semata. Karenanya masalah yang kita tangani di

Ini terjadi karena adanya kesalahan yang memandang aktivitas muammalah (perekonomian) sebagai sesuatu yang bebas nilai. Padahal Syariat Islam menuntunkan bahwa semua aktivitas seorang muslim itu punya nilai. Amal ibadah itu bukan melulu ibadah individu, pun aktivitas ekonomi ada nilai ibadahnya. Nilai ta’awwun atau tolong menolong. Jadi harusnya seorang muslim dengan muslim yang lainnya harus berta’awwun dalam bidang ekonomi dan harus diprioritaskan dari masyarakat di lingkungan terdekat. Dari sudut pandang inilah, BMT

orang yang tersebar di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI Jakarta dan Kalimantan Barat (Maret 2013), lembaga ini juga berupaya melakukan pendampingan kepada anggota dalam menjalankan usahanya.

BUS berdiri untuk berperan mensejahterakan ummat.

maka berarti kita menolong orang lain yang membutuhkan pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Mulai dari pendampingan manajemen usaha, pemasaran, sampai menciptakan jaringan usaha (networking) khususnya diantara para anggota. Para anggota tidak hanya diberi fasilitas pembiayaan, tetapi juga diedukasi untuk mempunyai kebiasaan menabung dalam prinsip ta’awwun. Bahwa ketika kita menabung atau melakukan investasi di BMT BUS,

“Mereka yang memiliki kecerdasan spiritual, yang menjalankan pekerjaan dengan niat tulus dalam kerangka ibadah kepada Allah SWT. Mereka yang mencari keberkahan dalam pekerjaan mereka. Hanya mereka yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, yang mau berpayah-payah menjadi garda terdepan berinteraksi langsung dengan masyarakat.” tengah masyarakat harus selesai. Jadi teman-teman di BMT saya minta untuk menjual dirinya dan hartanya kepada Allah SWT. Persoalan kita mendapat gaji itu kan dampak dari usaha, tapi bukan gaji tujuannya, “ demikian prinsip Abdullah Yazid dalam membangun fondasi berdirinya BMT BUS kepada para pengelolanya. Dikemukan pula bahwa secara ekonomi, saat ini Indonesia nyaris bukan negara yang berdaulat. Karena hampir semua sektor ekonomi dikuasai asing. Mulai dari pertambangan, perbankan sampai kebutuhan pangan nyaris sebagian besar impor. Artinya bangsa ini tidak punya kedaulatan ekonomi. Padahal, sebagai muslim seharusnya kita mempunyai tanggungjawab untuk memajukan perekonomian bangsa.


Dimulai dari sesuatu yang kecil, lembaga keungan ini memposisikan diri tidak hanya sekedar sebagai lembaga intermediasi, tempat masyarakat menyimpan dan meminjam uang. Tetapi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang punya kekuatan menggerakkan perekonomian, wahana kebangkitan ummat untuk mensejahterakan baik pengelola maupun masyarakat umumnya. Selain fungsi kegiatan sosial dan pemberdayaan ummat dalam Baitul Maal-nya, BMT BUS memberikan pelayanan pembiayaan usaha (Baitul Tamwil) kepada para anggotanya. Dengan jumlah anggota 124.951

Profesional dalam Prinsip Manajemen Qur’ani

Dilihat dari struktur organisasi dan sistem operasional usaha, BMT BUS terbilang profesional dalam pengelolaan lembaga. Dengan menggunakan teknologi informasi, transaksi di seluruh cabang dilakukan secara on-line dan dapat dipantau dari kantor pusat. Berbekal sertifikasi ISO 9001 : 2008 untuk sistem manajemen mutu, SDM di BMT ini didorong untuk memiliki komitmen dalam melakukan deskripsi kerja yang sudah diamanahkan dengan berlandaskan padaStandard Operating Procedure (SOP) tertentu. Segala sesuatu dijalankan dalam kerangka “tawa

UKM Mikro shoubil haq”, menjalankan aturan dengan saling nasehat-menasehati dalam menegakkan kebenaran. “Sejak awal, lembaga ini dibangun dengan berlandaskan pada Manajemen Qur’ani. Harapannya, perilaku kita sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu aturan yang sesuai dengan tuntunan syar’i. Termasuk untuk membangun budaya kerja.” Demikian penjelasan Agus Setyo Pramono selaku Kepala Bagian yang membawahi urusan Personalia & Sumberdaya Manusia. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah BMT BUS membangun budaya kerja dengan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada akhlakul karimah dan kerahmatan. Budaya kerja ini menginspirasi dari sifat Rasulullah Saw yaitu shidiq, amanah, fathonah dan tabligh. Sifat-sifat ini sangat ditekankan karena bekerja di lembaga keuangan berbeda dengan bekerja di tempat lain yang tidak bersinggungan langsung dengan uang. Fungsi budaya shidiq itu sangat penting sekali, karena setiap pengelola mesti berhadapan dengan uang dan uang ini sangat menggoda sekali. Dengan ciri sistem kerja “jemput bola” kepada anggota di lapangan, setiap pengelola harus mampu menjaga integritas pribadi agar tetap dapat dipercaya dan bertanggungjawab (amanah) terhadap dana yang dititipkan anggota kepada mereka. Uniknya, walaupun setiap pengelola menduduki posisi tertentu dengan deskripsi kerjanya masing-masing, di BMT BUS setiap pengelola adalah tenaga marketing, apapun jabatan dan posisi yang dipegangnya. Setiap pengelola punya beban tanggung jawab untuk mengkomunikasikan BMT BUS beserta produk-produknya kepada masyarakat. Termasuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan. Jadi setiap pengelola mempunyai tanggungjawab tentang tugas marketing atau menjalankan fungsi tabligh. yaitu fungsi menyampaikan. Untuk menjaga profesionalisme kerja atau sifat fathonah, setiap pengelola dituntut untuk memiliki semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan. Karenanya sebelum menjadi pengelola tetap, mulai dari tahapan pelatihan, magang,

kontrak sampai berstatus calon pengelola, SDM di sini diberi pelatihan yang berkesinambungan. Saat sudah menjadi pengelola tetap pun, mereka senantiasa mendapat pelatihan. Baik yang berkaitan dengan profesionalisme kerja maupun pengembangan akhlakul karimah dalam budaya kerja.

Membangun Budaya Kerja

Bagaimana cara BMT BUS menanamkan budaya kerja pada pengelola ? “Pertama, setiap akan memulai aktivitas semua cabang diwajibkan untuk melakukan doa bersama. Kemudian kita awali kerja dengan membaca al Quran. Ini sangat penting sekali, sesuai dengan salah satu sunnah Rasulullah agar ‘sebelum mata kita menatap dunia yang lain diupayakan untuk bisa membaca satu dua ayat’, kemudian diartikan dan ditafsirkan.” Manajer BMT BUS, Mohammad Anshori, memaparkan lebih lanjut bahwa setelah itu baru dilakukan rapat, rapat pembiayaan atau evaluasi. Ini dilakukan untuk selalu mengingatkan, karena komitmen (iman) seseorang itu bisa berfluktuasi. Dengan adanya siraman rohani, bisa menjadi benteng kita agar tetap terjaga. Yang kedua, melakukan shalat berjamaah juga merupakan upaya BMT BUS untuk membangun budaya kerja. Karena dengan sholat berjamaah ini, apabila setiap individu bisa menjaganya dengan betul, insyaAllah bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi indikatornya shalat. Kalau shalatnya baik, insyaAllah semua perbuatannya baik. Tapi kalau perbuatannya masih buruk, maka shalatnya mesti dipertanyakan. Satu hal yang mengesankankan dalam kunjungan kami ke BMT BUS adalah menyaksikan kegiatan olah raga yang dilakukan setiap dua kali seminggu. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama seluruh pengelola, mulai dari manajer umum sampai staf BMT BUS di kantor pusat. Dengan antusias mereka hadir pada jam lima pagi untuk mengikuti senam di auditorium kantor pusat dan diakhiri dengan sarapan pagi bersama. Kegiatan senam adalah salah satu dari serangkaian aktivitas, selain shalat zhuhur dan ashar berjama’ah serta kajian agama setiap selesai shalat ashar, yang dilakukan juga untuk

menciptakan kebersamaan dalam kerangka silaturrahmi di antara para pengelola. Kebersamaan di antara mereka juga diwujudkan dalam bentuk penggunaan seragam yang sama untuk setiap pengelola. Kesejahteraan para pengelola merupakan salah satu aspek yang mendapat perhatian dari BMT BUS. Baik pemberian kompensasi langsung maupun pemberian manfaat tidak langsung, seperti subsidi taspen, kesehatan bahkan zakat individu. Yang menarik, sebagai lembaga berbentuk koperasi, BMT BUS mengembangkan model dana penyertaan bagi pengelola. Dana penyertaan ini wajib dilakukan setiap pengelola, dengan ketentuan sebagian (60%) atau seluruh Sisa Hasil Usaha (SHU) di akhir tahun harus dikembangkan lagi sebagai dana penyertaan. Harapannya, dengan cara ini setiap pengelola mempunyai rasa memiliki yang tinggi sehingga ikut bertanggung jawab mengembangkan lembaganya. Selain itu, setelah berakhirnya masa kerja setiap pengelola mempunyai bekal dana pensiun yang besar.

SDM BMT: Bekerja dengan Cerdas Menyaksikan bagaimana pengelola BMT yang bertugas dilapangan bekerja, melahirkan kekaguman tersendiri bagi kami. Menyaksikan para penggerak sektor real ini ‘menjemput bola’ berinteraksi langsung dengan masyarakat ‘grass root’. Melakukan edukasi dibidang keuangan sekaligus terlibat langsung dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Hanya orang-orang pilihan yang dapat menjalankan tugas seperti ini. Mereka yang memiliki kecerdasan spiritual, yang menjalankan pekerjaan dengan niat tulus dalam kerangka ibadah kepada Allah SWT. Mereka yang mencari keberkahan dalam pekerjaan mereka. Hanya mereka yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, yang mau berpayah-payah menjadi garda terdepan berinteraksi langsung dengan masyarakat, dengan semangat silaturrahmi dan kekeluargaan. Mereka yang bersedia membangun kepedulian terhadap kalangan masyarakat bawah. Semoga dapat menjadi teladan. edisi februari - maret 2014

Sharing 45

Asuransi

Agen Asuransi Jiwa Syariah Wajib Miliki Sertifikasi Pertumbuhan industri asuransi jiwa syariah di Indonesia memasuki babak baru dengan akan mulai diwajibkannya agen asuransi jiwa syariah untuk memiliki sertifikat asuransi jiwa syariah. Apa dasar dari kebijakan tersebut, dan bagaimana implikasinya nanti di lapangan?

T

erhitung mulai 1 Juli 2014 mendatang, agen asuransi jiwa syariah di berbagai Tanah Air tidak diperkenankan lagi menjual produk-produk asuransi jiwa syariah apabila belum memiliki sertifikasi asuransi jiwa syariah tersebut. Hal tersebut terungkap dalam momen peluncuran Sertifikasi Agen Asuransi Syariah pada 12 Desember 2013 lalu di Hotel Four Season, Rasuna Said, Jakarta Selatan. Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) - Shaifie Zein saat memberikan sambutan pada acara ini mengatakan, untuk mengakomodir para agen asuransi jiwa guna bisa mendapatkan sertifikasi agen asuransi syariah ini, AASI membuka program grandfathering mulai 1 Januari 2014. Program grandfathering ini sendiri merupakan program pembekalan untuk mendapatkan sertifikat agen asuransi jiwa syariah, dengan tanpa harus mengikuti ujian. AASI sendiri di dalam program sertifikasi bagi para agen pemasar asuransi jiwa syariah ini bekerjasama dengan Asosiasi Asuransi


Jiwa Indonesia (AAJI). “Tahun ini masih dipermudah tidak perlu menempuh ujian. Kami juga cukup mendapat penjelasan dari perusahaan asuransi bahwa agennya sudah dapat training internal perusahaan juga sudah kami akui. Namun mulai 1 Juli tidak boleh ada agen yang menjual asuransi syariah kalau tidak bersertifikasi,” ungkap Shaifie. Lebih lanjut menurut Shaifie, ”Agen yang sudah memiliki sertifikat dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), cukup dengan membaca modul dan melakukan training, maka sudah bisa mendapatkan lisensi. Program grandfathering ini akan berlaku hingga 1 Januari 2015.” Ia menambahkan para agen juga tidak perlu kuatir dengan biaya sertifikasi karena dinilai masih terjangkau. Para agen juga bisa melakukan ujian dimana saja, karena bersifat web based. Berdasar data AASI ada sekitar 132 ribu agen yang menjual produk asuransi syariah. Sampai Desember 2014 diharapkan sekitar 70-80 persen agen sudah bersertifikasi asuransi syariah.

Menurut Syaifie, latar belakang dikeluarkannya sertifikasi agen pemasar asuransi jiwa syariah ini karena selama ini banyak agen asuransi konvensional yang juga memasarkan produk asuransi syariah. Padahal, produk asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Nah, lebih lanjut Syaifie, dengan sertifikasi agen asuransi jiwa syariah ini maka diharapkan para agen pemasar di industri asuransi jiwa syariah ini tidak keliru di dalam menyalurkan informasi mengenai produk asuransi jiwa syariah ini. Dengan keluarnya sertifikasi agen pemasar asuransi jiwa syariah ini, maka otomatis hanya agen yang telah mendapat lisensi tersebut yang bisa memasarkan produk asuransi syariah. Lebih jauh Syafie, para agen yang sudah mendapat sertifikasi AAJI dan AASI pun tetap bisa menjual dua jenis produk, yaitu asuransi syariah dan konvensional. Hal berbeda mungkin akan terjadi jika nantinya UU Perasuransian direvisi dan mengharuskan unit asuransi syariah

Asuransi spin off menjadi entitas terpisah. Ini karena adanya aturan bahwa satu agen hanya boleh terikat dengan satu perusahaan asuransi. Shaifie pun berharap OJK sebagai regulator menegur perusahaan asuransi yang agennya belum bersertifikasi asuransi syariah tetapi sudah menjual produknya.

semenjak sekitar satu dekade yang lalu. Hanya saja, baru di tahun 2011 lalu, rencana sertifikasi agen pemasar asuransi jiwa syariah ini mulai dibahas secara seksama dan dilanjutkan dengan persiapannya yang kontinyu oleh para stake holder di industri ini, antara lain dari AASI, yang bekerjasama dengan AAJI.

Kehadiran agen bersertifikasi asuransi syariah pun memunculkan rasa optimisme tersendiri bagi Shaifie. “Saya sama sekali tidak melihat ini (sertifikasi agen syariah) sebagai upaya pengerdilan, tetapi malah semakin baik. Kami yakin akan tumbuh baik karena kepercayaan masyarakat lebih baik pada asuransi syariah. Justru dengan adanya agen bersertifikasi ini market share tambah bagus karena masyarakat dapat informasi yang lebih berimbang

Keharusan memiliki sertifikat bagi para agen asuransi jiwa syariah ini dinilai oleh banyak pengamat sebagai sangat strategis bagi perkembangan industri asuransi syariah di tanah air. Mengingat sertifikasi ini punya misi utama guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemasaran agen asuransi syariah. Nah, dengan nantinya para agen asuransi jiwa syariah ini telah memiliki pemahaman produk asuransi jiwa syariah yang lebih kuat pasca sertifikasi

itu sendiri di tanah air ke depannya. ’’Sertifikasi agen pemasar syariah ini strategis, karena untuk memastikan apakah masyarakat betul-betul bisa terlayani dengan baik. Terutama dari sisi pemasarannya, baik dari informasi yang diberikan mengenai produk maupun tata cara pemasaran yang sesuai syariah,’’ papar Srikandi kepada Sharing usai momen peluncuran tersebut Direktur Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muchlasin mengatakan, dalam menjalankan prinsip pengawasan lembaga keuangan, OJK memperhatikan tiga aspek, yaitu kesehatan keuangan, kegiatan operasional, dan market conduct. Perihal sertifikasi agen ini sendiri menurut Mochlasin merupakan bagian dari market conduct.

’’Sertifikasi agen pemasar syariah ini strategis, karena untuk memastikan apakah masyarakat betul-betul bisa terlayani dengan baik. Terutama dari sisi pemasarannya, baik dari informasi yang diberikan mengenai produk maupun tata cara pemasaran yang sesuai syariah,’’ Wakil Ketua AASI, Srikandi Utami. dan bisa dipertanggungjawabkan,” cetus Shaifie. Ia menilai sertifikasi agen asuransi syariah tidak akan menghambat penetrasi pasar. Shaifie pun memproyeksikan asuransi syariah dapat tumbuh di atas 35 persen di tahun ini. Sertifikasi Agen Syariah, Bermakna Strategis Adanya kewajiban sertifikasi agen asuransi jiwa syariah di atas merupakan perkembangan yang cukup penting bagi industri asuransi syariah di tanah air, mengingat sudah cukup lama wacana sertifikasi agen asuransi jiwa syariah itu telah diapungkan oleh para penggiat di industri satu ini. Bahkan gagasan ini sudah diancang-ancang

tersebut, maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan industri asuransi jiwa syariah di Indonesia ke arah yang lebih baik. Menurut Wakil Ketua AASI – Srikandi Utami, pentingnya sertifikasi bagi agen pemasaran asuransi jiwa syariah ini, karena para agen tersebut yang langsung berhubungan dengan para calon pemegang polis asuransi jiwa syariah. Sehingga, dengan para agen pemasar polis asuransi jiwa syariah tersebut menguasai produk yang dijualnya dengan baik, serta juga memahami metoda pemasarannya dengan baik pula, maka hal itu akan berpengaruh terhadap citra dan performa industri asuransi jiwa syariah

“Dengan market of conduct ini diharapkan industri asuransi syariah bisa bersaing di dalam negeri dan tingkat regional, karena akan ada Masyarakat Ekonomi ASEAN,” ujar Muchlasin. Wakil Ketua DSN MUI, Fathurrahman Djamil, pun mendukung sertifikasi agen asuransi syariah yang dlakukan oleh AASI. Fatwa DSN MUI mengenai asuransi syariah juga sudah berkembang seperti perbankan. “ Agen bersertifikasi ini penting agar bisa memberi informasi pada masyarakat yang tak melenceng dari koridor syariah. DSN MUI memastikan kegiatan di industri asuransi sesuai prinsip syariah,” kata Fathurrahman. Yudi Suharso/Yogie Respati


Sharing 47

Fokus

P

erhelatan Seminar Akhir Tahun Perbankan Syariah di Bank Indonesia menyisakan rasa sentimentil untuk sesaat. Bukan apa-apa, tapi Seminar Akhir Tahun 2013 itu adalah seminar terakhir yang digelar oleh BI sebelum seluruh industri perbankan syariah berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai 2014. Tahun 2014 menjadi era baru bagi seluruh industri keuangan Indonesia. OJK menjadi otoritas sentral dalam mengatur dan mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, kerjasama erat antar seluruh pemangku kepentingan menjadi isu utama. Gubernur BI, Agus Martowardojo, mengatakan BI pun akan melakukan kerjasama dengan OJK untuk menjaga makroprudensial di industri. Di sisi lain, dalam menjalani tahun 2014, Agus menuturkan masih akan ada tekanan eksternal yang berasal dari implementasi kebijakan pengurangan

2014, Era Baru Industri Keuangan Syariah Indonesia Meski dihadang kekhawatiran akan imbas krisis finansial global, keuangan syariah Indonesia tetap optimis menatap peluang, khususnya terkait payung regulasi baru di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). stimulus ekonomi di Amerika oleh The Fed. “Oleh karena itu sistem pengawasan yang terintegrasi dan cross sector bermanfaat bagi perbankan syariah untuk mengetahui kondisi keuangan secara menyeluruh, sehingga mengurangi risiko dalam penyaluran pembiayaan,” kata Agus. Kendati demikian, ia mengharapkan kondisi perekonomian di tahun 2014 bisa membaik, sehingga geliat ekonomi domestik semakin positif dan memberikan lingkungan usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri perbankan nasional yang lebih baik. Sampai Oktober 2013 aset bank syariah tumbuh 31,8 persen, lebih lambat dibanding periode lalu yang mencapai


34,1 persen. Pangsa pasar perbankan syariah pun baru 4,8 persen dengan jumlah rekening 12 juta, atau 9,2 persen dari total rekening perbankan nasional. Pada Seminar Akhir Tahun yang diselenggarakan pada pertengahan Desember 2013, BI memproyeksikan aset perbankan syariah mencapai Rp 283,57 triliun pada skenario moderat. Direktur Eksekutif Perbankan Syariah BI, Edy Setiadi, mengatakan skenario tersebut diproyeksikan tercapai bila perbankan syariah memanfaatkan sumber dana lain seperti dana haji, private placement, dan lainnya, serta Gerakan Ekonomi Syariah (GRES!) efektif meningkatkan sumber dan

pemanfaatan dana. “Pada skenario moderat total DPK diperkirakan mencapai Rp 220,6 triliun dan pembiayaan Rp 228 triliun,” kata Edi. Ia memaparkan sejumlah faktor penunjang yang dapat mendorong industri perbankan syariah diantaranya adalah rencana Kementerian BUMN untuk mendirikan bank BUMN syariah, rencana Kementerian Agama untuk merealisasikan pengalihan sebagian besar dana haji ke bank syariah, sektor berorientasi ekspor, sektor industri, jasa dan pertanian yang berpeluang memperkuat laju pertumbuhan perbankan, serta sosialisasi GRES! secara nasional yang berdampak pada sinergi sektoral dan naiknya minat transaksi keuangan syariah.

Fokus Proyeksi Perbankan Syariah di 2014 Skenario

Total Aset

Total DPK

Total Pembiayaan

Faktor Pertumbuhan

Pesimis

255.21 T

209.66 T

216.72 T

Tekanan ekonomi khususnya pengaruh eksternal (defisit transaksi perdagangan dan nilai tukar) masih menghambat kinerja sektor riil

Moderat

283.57 T

220.69 T

228.13 T

iB memanfaatkan sumber dana lain seperti dana haji, private placement, dan lainnya, serta Gerakan Ekonomi Syariah (GRES!) efektif meningkatkan sumber dan pemanfaatan dana

keuangan syariah (BI, OJK, Kemenkeu, Kementerian BUMN, dan lain-lain), antara lain dalam memfasilitasi kehadiran bank BUMN syariah dan optimalisasi instrumen dan layanan syariah oleh BUMN, optimalisasi dana haji di SBSN dan penempatannya di bank syariah, serta pengelolaan dana APBN di instrumen keuangan syariah dan bank syariah. “Kita perlu benih seperti Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC), dimana Gubernur BI bertemu secara rutin dengan sejumlah menteri sehingga ketika ada masalah keuangan langsung selesai disitu,” cetus Mulya. BI juga akan berkolaborasi dengan pemerintah dan otoritas terkait dalam penyusunan Cetak Biru Keuangan

“Setidaknya ada 50 juta orang kelas menengah atas di Indonesia yang mulai memikirkan untuk memiliki produk reksadana dan asuransi. Namun, yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi asuransi syariah adalah mengembangkan produk yang lebih beragam. “Orang Indonesia itu kalau banyak uang dipakai belanja, tidak ada uang tidak bayar premi. Jadi model pembayaran preminya yang sekali saja. Sulit untuk bayar premi bulanan,” Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, Aviliani.” Perkuat Sinergi

Ketua Umum Asbisindo, Yuslam Fauzi, menuturkan dengan arah perbankan yang melayani ritel membuat kebutuhan outlet menjadi sesuatu hal krusial. Namun konsekuensinya adalah hal tersebut membutuhkan biaya besar. Oleh karena itu, terobosan terbaik dan efisien untuk mengatasi masalah biaya tersebut adalah dengan menggunakan jaringan induk. “Dengan berkolaborasi dan bersinergi seperti itu maka perbankan syariah bisa semakin berkembang,” kata Yuslam. Selain itu, menurutnya, satu hal yang dapat lebih mendorong pertumbuhan perbankan syariah adalah dengan mengintegrasikan teknologi informasi (TI). Dukungan TI ini bisa dilakukan dengan bank induk atau antar perbankan syariah. Pengembangan teknologi di perbankan yang fokus pada bisnis ritel mutlak diperlukan agar tetap dapat bersaing. Bisa dipastikan perbankan mengeluarkan biaya tinggi untuk investasi teknologi. “(Soal integrasi TI) ini ngomongnya mudah

tapi realisasinya sulit, maka harus ada diskusi intens antara bank syariah untuk bisa mengembangkan TI secara bersama. Pembahasan di asosiasi sudah ada tapi timbul tenggelam,” ujar Yuslam. Asisten Gubernur BI, Mulya E Siregar, menuturkan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan menjadi hal penting. Mulya menambahkan saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencetuskan ekonomi syariah sebagai agenda nasional pada ajang Festival Ekonomi Syariah pada 2007 silam, ia sempat berharap hal tersebut akan langsung ditindaklanjuti dengan cross sectoral antar departemen. Namun harapan tersebut tinggal angan-angan. “Makanya lewat GRES! harapannya sinergi ini bisa terwujud. Harus ada forum yang membahas koordinasi secara berkala,” ujar Mulya. Salah satu arah kebijakan BI di 2014 adalah dengan mendukung inisiasi Forum Koordinasi berkala antar otoritas khusus pengembangan ekonomi dan

Syariah nasional, sebagai bentuk realisasi arahan Presiden RI pada pencanangan GRES! pada 17 November 2013. Dalam peresmian GRES! Presiden SBY mendorong para pemangku kepentingan untuk memperkuat ekonomi domestik, sehingga Indonesia bisa bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dunia. “Saya mendukung Gres! untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan bangsa dalam menghadapi perekonomian global,” kata presiden, yang mengajak lembaga keuangan syariah untuk turut serta membiayai proyek infrastruktur program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI). Ia pun mendorong lembaga keuangan syariah untuk lebih terlibat melalui kerjasama public-private partnership, serta akademisi, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan kurikulum ekonomi syariah. Pengembangan ekonomi syariah pun tak hanya terbatas pada industri keuangan, tetapi juga meluas ke industri kreatif dan produk halal. edisi februari - maret 2014

Sharing 49

Fokus Melalui pencanangan Gres! pemangku kepentingan pun diharapkan bisa berperan lebih aktif dalam mengembangkan ekonomi syariah. “Dengan populasi penduduk mayoritas muslim dan meningkatnya kelas menengah, Indonesia berpotensi menjadi pusat keuangan syariah dunia,” kata presiden.

Penyempurnaan Aturan

Upaya lainnya untuk lebih mengembangkan perbankan syariah adalah dengan terus mendorong perluasan outreach jaringan dalam melayani kebutuhan masyarakat, antara lain melalui delivery channel. Di sini dukungan bank induk berperan penting. “Pengalaman dari negara lain induk tetap berperan terhadap pengembangan bank syariah yang jadi anak usahanya, jadi induk tetap harus mendukung,” kata Mulya. Pada intinya melalui delivery channel bank syariah bisa memanfaatkan jaringan kantor induk sehingga outreach bank syariah bisa lebih luas. Mulya menambahkan dalam rangka pengelolaan risiko likuiditas, BI juga akan menyempurnakan GWM FDR bank syariah. Sebelumnya di awal bulan Desember 2013 BI telah menetapkan ketentuan GWM LDR di bank konvensional, dimana bank yang FDR-nya antara 72-92 persen tidak akan terkena tambahan GWM. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi bank syariah dengan alasan untuk mendorong pengembangan bank syariah. Namun, fenomena meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah (non performing finance/ NPF) di perbankan syariah membuat BI berniat menyempurnakan GWM FDR di bank syariah di 2014. “Ketika dipertanyakan kenapa di bank syariah tidak ada batas atas FDR? Waktu itu walau FDR-nya 100 persen, NPF bank syariah lebih kecil dari bank konvensional, jadi saya katakan sepanjang bank syariah bisa mengelola NPF tidak perlu ada batas atas. Tapi fenomena sekarang NPF bank syariah 2,96 persen, sedangkan bank konvensional 1,98 persen, jadi tidak fair kalau batas atas FDR di bank syariah tidak ada. Kalau misalnya FDR bank syariah 103 persen, NPF satu persen, kita akan berjuang supaya bank syariah tidak ada batas atas, tapi kondisi


sekarang tidak begitu,” papar Mulya.

Optimisme Masyarakat Ekonomi Syariah Sementara, dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Muliaman D Hadad mengatakan di tengah dinamika ekonomi di tahun 2013, ia yakin stabilitas tetap terjaga. Kendati gejolak ekonomi global dinilai belum akan berakhir di 2014, Muliaman yakin kondisi ekonomi global akan mengalami kemajuan sedikit demi sedikit. Perekonomian Cina dan India yang mulai bergeliat kembali dinilai dapat membantu kondisi Indonesia di 2014 lebih kondusif dari 2013, walau

“Ambisi saya saat tahun 2014 ke 2015 dual banking jalan, tidak ada cabang bank konvensional yang tidak menawarkan produk keuangan syariah,” A. Riawan Amin, Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo). tetap harus memperhatikan kebijakan fiskal dan perdagangan. Menurut Muliaman, yang masih menjadi pekerjaan rumah di sektor keuangan adalah terus mendorong lembaga keuangan syariah untuk melakukan prinsip kehati-hatian. Industri keuangan syariah punya kemampuan untuk mengelola risiko lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun rasio pembiayaan terhadap dana bank syariah yang tinggi tetap harus menjadi perhatian. “Pertumbuhan di 2013 bank syariah tetap bisa berkembang di tengah

dinamika, tetapi persaingan likuiditas mulai terasa karena itu kemampuan mitigasi risiko menjadi penting,” kata Muliaman. Di sisi lain, lanjut dia, industri keuangan syariah harus mampu membuka akses terutama bagi masyarakat bawah. Hal ini tak terlepas dari perlunya perluasan jaringan lembaga keuangan syariah sehingga bisa memberikan layanan keuangan sampai ke pelosok. Muliaman menuturkan belakangan ini pembukaan akses keuangan ke segala lapisan masyarakat semakin diminati. Banyak bank membuat produk untuk keperluan itu. “Saya ingin lembaga keuangan syariah tidak ketinggalan membangun kapasitasnya dan inklusif dengan strategi jelas. Tahun 2014 kalau tetap mempertahankan dengan bisnis seperti biasanya maka dapat ketinggalan, karena itu perlu dipikirkan suatu produk baru agar akses ke bawah bisa dibuka seluas-luasnya,” papar Muliaman. Lembaga keuangan mikro syariah yang concern terhadap usaha mikro pun menjadi salah satu sumber pembiayaan yang berada di garis paling depan, sehingga harus diperkuat agar terjadi kemudahan akses kepada masyarakat terhadap pelayanan keuangan syariah. Di lain pihak, tambah Muliaman, selain memberikan layanan keuangan syariah kepada masyarakat kelas menengah bawah, industri keuangan syariah juga harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat menengah yang kini tengah berkembang pesat di Indonesia seiring meningkatnya pendapatan per kapita. Masyarakat kelas menengah ini biasanya tinggal di kota besar, dan memerlukan layanan yang semakin canggih. Ke depannya Muliaman pun mengharapkan dapat melihat peran pembiayaan syariah yang lebih fundamental, misalnya dalam pembiayaan infrastruktur yang dibiayai dengan skema keuangan syariah. “Jadi kalau dibawah kuat mengakar, di tengah punya layanan, dan di atas memberi kontribusi besar bagi perekonomian nasional,” cetus Muliaman.Direktur Utama bank bjb syariah, A Riawan Amin, mengatakan ada tiga alasan masyarakat dalam

Fokus memilih sebuah bank, yaitu kualitas, pricing dan kehadiran jaringan bank. Jaringan perbankan syariah terbatas dengan hanya di kisaran 2000 outlet, sedangkan perbankan nasional sudah mencapai 30 ribu outlet. Untuk mengatasi jaringan bank syariah yang terbatas, maka dapat menggunakan perluasan office channeling dengan model leveraging perbankan konvensional. Namun, menurut Riawan, hal tersebut kembali berpulang pada dukungan bank induk yang memiliki unit usaha syariah atau anak usaha berupa bank syariah. “Ambisi saya saat tahun 2014 ke 2015 dual banking jalan, tidak ada cabang bank konvensional yang tidak menawarkan produk keuangan syariah,” kata Riawan. Berbicara mengenai bank syariah, kini kebanyakan bank mengandalkan pada produk deposito, yang merupakan produk dana mahal. Riawan mengakui perbankan syariah mengalami masalah efisiensi karena biaya dana yang tinggi. Di tahun 2012 saja bagi hasil yang diberikan perbankan syariah ekuivalen sebesar 4-5 persen, sedangkan di bank konvensional hanya 2 persen.

Isu Likuiditas Menghadang

Ketua MES, Aviliani, menekankan masalah likuiditas akan menjadi isu penting di 2014. Kebijakan The Fed yang tidak akan membeli obligasi akan membuat persaingan mendapatkan likuiditas kian ketat. Ia mengungkapkan jika terjadi kekeringan likuiditas, ada berbagai langkah dapat ditempuh untuk mengatasi hal tersebut. Bisa dengan menambah modal, atau menyontoh Amerika dimana bank sentral membeli obligasi dari bank atau lembaga yang membutuhkan likuiditas. “Jadi bank sentral tidak hanya membeli sukuk negara,” tukas Aviliani. Selain tantangan likuiditas, beralihnya penempatan dana haji ke bank syariah membuat perbankan syariah harus mempersiapkan diri dengan baik. “Ketika dana haji masuk, bank syariah harus mampu untuk menampung, jangan sampai kebanyakan uang terus bingung menyalurkannya, akhirnya jadi pembiayaan bermasalah,” ujar Aviliani. Oleh karena itu, transisi dana haji ke bank syariah juga harus dilakukan secara bertahap sesuai

dengan kebutuhan industri.Menilik dari perkembangan perbankan syariah akhir-akhir ini, Aviliani berpendapat unit usaha syariah dari bank nasional memiliki penghimpunan dana yang masif. Untuk itu, menurutnya, bank umum syariah punya tantangan dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar mereka menempatkan dananya di bank umum syariah. Sementara di sisi penyaluran pembiayaan bank syariah dinilai relatif tidak memiliki masalah karena selalu mencatat rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga lebih tinggi dari perbankan konvensional. UMKM pun tetap menjadi pasar utama bagi perbankan syariah. Sekitar 70 persen sektor usaha di Indonesia menunjukkan pangsa pasar UMKM masih sangat besar. Namun yang perlu menjadi catatan adalah sebagian besar pekerja UMKM berpendidikan rendah. “Maka dari itu kita nggak bisa asal menjual barang, jadi sekarang ini bagaimana bisa memberi edukasi kepada UMKM,” kata Aviliani. Ia menambahkan konsep bagi hasil di perbankan syariah bisa menjadi pintu masuk bagi pembiayaan ke UMKM. Pesta pemilihan umum yang akan berlangsung pada April 2014 pun akan membuat sektor riil bergairah. Menilik dari penyelenggaraan dua pemilihan umum sebelumnya pada 2004 dan 2009 tidak terjadi penurunan signifikan untuk investasi. “Dengan catatan tidak ada kerusuhan maka tidak ada gejolak terlalu tinggi. Menjelang pemilu saja setidaknya satu calon legislatif bisa menghabiskan Rp 5 miliar, dan itu adalah konsumsi yang diterima masyarakat kelas bawah,” jelas Aviliani.

Literasi Pasar Modal Masih Rendah

Berbicara mengenai literasi keuangan di pasar modal, Friderica mengakui tingkat literasi masyarakat masih rendah. Hal ini disebabkan jumlah investor masih sedikit dan terbatas hanya untuk segmen tertentu yaitu kalangan menengah. “Pasar modal adalah suatu industri yang tidak mungkin untuk ke semua karena resources kita terbatas,” kata Friderica. Jumlah investor pasar modal di Indonesia masih sedikit. Kustodian

Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat jumlah sub rekening efek sekitar 405 ribu investor. Ditambah dengan investor di sukuk ritel dan reksa dana berjumlah sekitar 1 juta investor. “Jumlah investor kurang dari satu persen, dibanding Malaysia dan Singapura yang sudah sampai 30 persen, agak sulit untuk apple to apple dengan mereka karena mereka sudah lebih aware,” kata Friderica. Di tahun 2014 MES pun memproyeksikan kinerja pasar modal Indonesia masih akan tetap berfluktuasi dan cenderung volatile. Pasar sukuk juga masih tetap akan dimotori oleh sukuk negara. Sementara, pasar reksa dana dimana manajemen investasi sudah mulai meningkatkan penjualan produk syariah menjadi indikasi positif di tahun 2014. Namun, khusus untuk reksa dana berpendapatan tetap yang pendapatannya diinvestasikan ke sukuk, kinerjanya masih akan cenderung melambat karena pasar sekunder untuk produk sukuk masih belum terlalu berkembang. Sampai dengan 12 Desember 2013 kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) naik 13 persen dengan kapitalisasi pasar saham syariah mencapai 60 persen (Rp 2516 triliun) dari total kapitalisasi pasar saham Indonesia. Jumlah saham yang masuk dalam kategori saham syariah saat ini mencapai 313 saham dari total 483 saham. Dari sisi online trading syariah perusahaan yang mengembangkan sistem tersebut sudah ada tujuh perusahaan, dan lima perusahaan lainnya kini sedang menyusul. Sementara, untuk pasar asuransi syariah akan mulai meningkat di 2014. Setidaknya ada 50 juta orang kelas menengah atas di Indonesia yang mulai memikirkan untuk memiliki produk reksadana dan asuransi. Namun, yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi asuransi syariah adalah mengembangkan produk yang lebih beragam. “Orang Indonesia itu kalau banyak uang dipakai belanja, tidak ada uang tidak bayar premi. Jadi model pembayaran preminya yang sekali saja. Sulit untuk bayar premi bulanan,” ujar Aviliani. Yogie Respati edisi februari - maret 2014

Sharing 51

Fokus

Menuju Tata Kelola Perusahaan Indonesia Berstandar Internasional Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan pedoman tata kelola perusahaan untuk emiten dan perusahaan publik. Merujuk kepada praktik terbaiknya dari seluruh dunia.

K

risis keuangan global di 1998 dan 2008 telah memberikan pukulan telak bagi perekonomian Indonesia. Belajar dari pengalaman tersebut menunjukkan tata kelola perusahaan sangatlah penting. Implementasi praktek tata kelola perusahaan yang lemah telah diidentifikasi sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis keuangan global. Dalam kaitan tersebut, peningkatan implementasi praktik tata kelola perusahaan pada emiten dan perusahaan publik di Indonesia saat ini menjadi prioritas utama. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mengeluarkan Peta Arah Tata Kelola Perusahaan Indonesia (Road Map Good Corporate Governance/GCG) khusus untuk emiten dan perusahaan publik. Penyusunan roadmap ini menggunakan referensi utama dan merujuk pada


standar internasional terkait praktik tata kelola perusahaan yang baik. Peta Arah Tata Kelola Perusahaan ini disusun bersama seluruh pemangku kepentingan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia, didukung oleh International Financial Corporation (IFC). Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad, mengatakan menilik dari kegagalan tata kelola perusahaan yang memicu krisis keuangan dalam 10 tahun terakhir ini maka terlihat betapa pentingnya penerapan GCG bagi individu perusahaan maupun perekonomian secara luas. Menurutnya, GCG akan mendukung pengambilan keputusan yang efektif karena terambil dari komunikasi yang baik, adanya teknologi informasi yang andal dan standar perilaku yang tinggi. “Penerapan GCG akan menjaga kualitas

produk dan jasa yang tinggi, beroperasi secara efisien, mengurangi risiko dan missmanagement sehingga perusahaan lebih akuntabel dan transparan kepada investor,” ujar Muliaman dalam peluncuran Roadmap dan Manual GCG di Hotel Shangri-La, Selasa (4/2). Peningkatan akses investor pun akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Muliaman menambahkan dengan kerangka pengawasan lembaga keuangan saat ini penting untuk memiliki lembaga keuangan yang sehat secara fundamental, sehingga bisa terwujud lembaga yang kokoh dan berkelanjutan, serta melindungi kepentingan konsumen. Dalam beberapa tahun ini GCG dianggap sebagai bagian penting dalam tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, kehadiran roadmap GCG ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi utama dalam melakukan

Fokus “OJK punya kepentingan dan komitmen kuat dalam perbaikan tata kelola di Indonesia karena itu menjadi faktor penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang menjadi pondasi dalam menciptakan perekonomian yang resillient, tumbuh dan berkesinambungan. Dengan berpedoman pada manual kami berharap para pemangku kepentingan bisa mengetahui praktik terbaik jadi mudah implementasinya,” Ketua OJK, Muliaman D. Hadad. perbaikan praktik dan regulasi tata kelola yang baik bagi perusahaan di Indonesia secara komprehensif, khususnya untuk emiten dan perusahaan publik. Muliaman menuturkan roadmap disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh atas berbagai aspek tata kelola perusahaan yang perlu ditingkatkan yaitu Kerangka Tata Kelola Perusahaan, Perlindungan Pemegang Saham, Peranan Pemangku Kepentingan, Transparansi Informasi, serta Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi. “Ada 33 rekomendasi yang tersusun dalam roadmap dan kami akan melakukan penyesuaian dan pembuatan regulasi baru dalam dua tahun ke depan untuk mengimplementasikan rekomendasi tersebut,” kata Muliaman. 11 rekomendasi akan dilaksanakan di tahun ini, 19 rekomendasi tenggat waktunya sampai Juni 2015, dan sisanya dilakukan secara berkelanjutan. Keseluruhan rekomendasi tersebut dapat berbentuk peraturan OJK, maupun dalam bentuk pedoman GCG.

Bidik Top 100

Muliaman pun menegaskan walau roadmap dan manual GCG ini khusus ditujukan bagi emiten dan perusahaan publik, diharapkan pula hal itu dapat mendorong penerapan GCG pada perusahaan lainnya di Indonesia. “Dengan terbitnya roadmap ini diharapkan dapat menjadi penyempurnaan praktek GCG di Indonesia sehingga perusahaanperusahaan punya kesiapan bersaing di level regional khususnya menghadapi MEA 2015, dan banyak perusahaan Indonesia masuk top 100 dalam dua tahun ke depan,” harap Muliaman. Di tahun depan OJK menargetkan perusahaan publik dan emiten di Indonesia sudah punya GCG yang baik, memenuhi best practices, dan memiliki nilai tambah dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan diri di

pasar modal Indonesia. Muliaman menuturkan penerapan GCG yang baik di perusahaan publik dan emiten ini merupakan upaya perbaikan aspek mikro, sehingga perusahaan dapat berkembang dan sahamnya laku di pasaran “Mudah-mudahan perbaikan GCG ini menjadi salah satu alat ukur dalam melihat faktor fundamental industri keuangan Indonesia, termasuk di pasar modal. Jadi di 2015 princip GCG kita sudah standar global dan Insya Allah banyak perusahaan nasional yang akan masuk top ranking di ASEAN dalam penerapan GCG,” imbuh Muliaman. Sementara, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida, mengatakan melalui roadmap tersebut pihaknya ingin meningkatkan tata kelola emiten agar dapat sejajar dengan perusahaan di kawasan Asia Tenggara. “Peningkatan tata kelola ini juga untuk meningkatkan kepercayaan investor,” ujar Nurhaida. Ia melanjutkan roadmap memuat sejumlah rekomendasi dan implementasi terkait kerangka kerja tata kelola yang mendorong transparansi dan pasar yang efisien, pembagian yang jelas atas tanggung jawab otoritas dalam pengawasan dan penegakan hukum. Ia pun mengamini bahwa latar belakang perbaikan GCG tidak bisa dilepaskan dari pengalaman bangsa Indonesia ketika mengalami krisis keuangan 1997-98 dan 2008. Berdasar studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) ditemukan bahwa kontributor utama dari krisis ekonomi tersebut adalah lemahnya tata kelola perusahaan. Dengan demikian, krisis Asia menjadi momentum penting yang mendorong urgensi reformasi tata kelola perusahaan di Asia, dan juga di Indonesia. “Krisis keuangan telah menginspirasi untuk memperbaiki

diri terutama tentang tata kelola perusahaan. Dengan adanya GCG yang baik diharapkan emiten dan perusahaan publik bisa tumbuh dengan baik sehingga peran pasar modal bisa meningkat,” jelas Nurhaida. Upaya perbaikan tata kelola pun tidak hanya lewat regulasi, tetapi juga implementasi dan evaluasi karena roadmap GCG bertujuan untuk memperbaiki regulasi dan tata kelola perusahaan secara komprehensif.

Rekomendasi Roadmap GCG

Dalam rekomendasi roadmap GCG, tata kelola perusahaan juga harus melindungi hak pemegang saham untuk berperan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dalam hal ini juga harus didorong dan difasilitasi oleh perusahaan. Salah satu rekomendasi yang menjadi target di 2014 adalah pemberian informasi agenda rapat umum pemegang saham (RUPS) yang lebih awal. Nurhaida memaparkan salah satu rekomendasi dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham adalah terkait prosedur penyelenggaraan RUPS. Saat ini peraturan tentang RUPS menyebutkan bahwa perusahaan harus memberikan agenda RUPS 35 hari sebelumnya ke OJK, penyampaian informasi pelaksanaan RUPS 28 hari sebelumnya melalui media massa, dan baru 14 hari sebelum RUPS pemegang saham memperoleh agenda RUPS. Padahal, lanjut Nurhaida, best practices di ASEAN para pemegang saham sudah mendapat agenda RUPS 21 hari sebelumnya. “Jadi kondisi di Indonesia yang menyampaikan agenda RUPS 14 hari sebelumnya itu dinilai telat maka kami akan mengubah peraturannya dimana agenda harus disampaikan 21 hari sebelum RUPS,” kata Nurhaida. Transparansi, keterbukaan informasi dan tepat waktu merupakan prasyarat edisi februari - maret 2014

Sharing 53

Fokus “Kalau tidak bisa dikomunikasikan dengan dunia internasional maka GCG dianggap rendah maka wajib bagi emiten memiliki website dalam bahasa Inggris,” Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida. utama untuk tata kelola perusahaan. Selain itu, tanggung jawab komisaris dan direksi itu unsur penting dalam GCG. Nurhaida menuturkan mekanisme check and balance yang jelas dan efektif harus diterapkan untuk menghindari potensi benturan kepentingan serta memastikan bahwa keputusan yang dibuat adalah untuk kepentingan perusahaan. Terkait rekomendasi mengenai aspek peran dan tanggung jawab direksi dan komisaris diantaranya adalah perlunya peraturan OJK yang mewajibkan emiten memiliki prosedur nominasi dan remunerasi yang formal dan transparan, penyempurnaan persyaratan penyampaian kandidat dewan komisaris dan direksi, sampai dengan peraturan mengenai batasan rangkap jabatan direksi dan komisaris, batasan periode jabatan komisaris independen, dan jumlah rapat-rapat direksi dan komisaris. Misalnya, secara umum batasan periode jabatan Komisaris Independen adalah maksimal sembilan tahun atau tiga kali periode jabatan. Namun karena belum ada aturannya, regulator pasar modal perlu menyempurnakannya dengan mengadopsi ketentuan tentang batasan periode jabatan Komisaris Independen. Sebagian besar aturan terkait aspek peran dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi ditargetkan rampung pada Desember 2014. Nurhaida menyampaikan pembagian penerapan rekomendasi dalam kurun waktu dua tahun ini dilakukan karena pertimbangan masalah waktu karena ketersediaan resources yang terbatas dan kewajiban OJK dalam mengurus penyusunan aturan terkait lembaga keuangan lainnya. Nurhaida menyampaikan bahwa pihaknya juga akan membuat peraturan baru tentang penyampaian informasi pada situs emiten dan


perusahaan publik. Salah satu penyebab GCG Indonesia dianggap rendah adalah karena situs internet emiten tidak tersedia dalam bahasa Inggris. “Kalau tidak bisa dikomunikasikan dengan dunia internasional maka GCG dianggap rendah maka wajib bagi emiten memiliki website dalam bahasa Inggris,” tegas Nurhaida.

itu menjadi faktor penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang menjadi pondasi dalam menciptakan perekonomian yang resillient, tumbuh dan berkesinambungan. Dengan berpedoman pada manual kami berharap para pemangku kepentingan bisa mengetahui praktik terbaik jadi mudah implementasinya,” papar Muliaman.

Nurhaida mengungkapkan di samping peraturan juga akan ada pedoman GCG bagi emiten dan perusahaan publik. “Pedoman manual ini adalah sesuatu yang dijadikan acuan. Emiten maupun perusahaan publik harus menjelaskan jika sudah mengimplementasikan pedoman tersebut atau belum,” kata Nurhaida. OJK akan menyusun ketentuan yang mengatur pengungkapan kesesuaian terhadap pedoman GCG khusus emiten dan perusahaan publik dengan pendekatan “comply or explain”. Dalam implementasi GCG ini tidak hanya berupa perbaikan maupun penyusunan peraturan, tetapi juga sosialisasi dan edukasi yang ditujukan khusus pada emiten, perusahaan publik, penunjang profesi pasar modal, investor, pemegang saham non pengendali, jurnalis, dewan komisaris dan direksi.

Ia melanjutkan pihaknya juga tidak akan berhenti pada penyusunan roadmap saja, tetapi juga akan terus memantau perkembangan implementasi GCG di perusahaan dan emiten. Sebagai tindak lanjut dari penerbitan roadmap dan manual ini antara lain melakukan sosialisasi terhadap seluruh pemangku kepentingan, khususnya emiten dan perusahaan publik, dan menerapkan roadmap tepat waktu sesuai time frame yang telah ditetapkan.

Muliaman menambahkan melalui manual tersebut perusahaan publik dan emiten akan mendapat benchmark dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik sesuai standar internasional. Perusahaan juga akan dapat mengidentifikasi kelemahan yang bisa berpengaruh terhadap kerentanan perusahaan dan cara mengatasi hal tersebut. Manual corporate governance hasil kerjasama OJK dan IFC ini mencakup peran dewan komisaris, direksi, hak pemegang saham, transaksi perusahaan, transparansi, dan kontrol internal perusahaan. “OJK punya kepentingan dan komitmen kuat dalam perbaikan tata kelola di Indonesia karena

Roadmap GCG ini disusun oleh satuan tugas tata kelola perusahaan yang terdiri dari beberapa pihak, seperti Bank Indonesia, Dirjen Pajak, Kementerian BUMN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Indonesia Institution for Corporate Governance, Lembaga Komisaris dan Direksi, dan Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam penyusunan roadmap ini menggunakan pendekatan dua tahap, yaitu mengidentifikasi kekurangan tata kelola yang masih ada berdasar penilaian oleh lembaga internasional maupun praktek keteladanan yang berlaku umum di mancanegara. Kemudian, dari identifikasi tersebut satuan tugas tata kelola perusahaan menyepakati rekomendasi perbaikan tata kelola bersama dengan time frame pelaksanaannya. Direktur IFC untuk Asia Timur dan Pasifik, Sergio Pimenta, mengatakan roadmap GCG dan corporate governance manual punya peran penting dalam mendukung perusahaan-perusahaan

Fokus di Indonesia untuk bersaing di dunia usaha yang semakin keras. Melalui penerapan GCG ini juga diharapkan akan memperkuat lingkungan bisnis, menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. “Saya yakin roadmap GCG ini adalah milestone untuk perubahan ekonomi karena menekankan pada pilar kunci GCG seperti perlindungan pemegang saham, transparansi, kontrol dan peningkatan implementasi GCG,” jelas Sergio. Selain itu, tambahnya, penerapan roadmap GCG ini juga diharapkan akan meningkatkan persaingan Indonesia menjelang MEA 2015 dan di dunia, serta meningkatkan sinergi dan kontribusi perusahaan publik bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

GCG Penting di Era Easy Money

Menteri Keuangan RI, Chatib Basri, mengatakan penerapan GCG merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga kesinambungan pasar keuangan. Chatib menuturkan investor akan melihat negara bukan dari tangible aset (aset yang terlihat) misalnya apakah negara punya resources, pasar yang besar, sumber daya buruh yang murah. Tetapi yang dilihat adalah intangible asset seperti kebijakan. “Oleh karena itu, di era easy money GCG menjadi

penting,” tukas Chatib. Penerapan GCG, lanjutnya, tentu harus pula memperhatikan kapasitas insititusi dan tahapan yang sesuai, sehingga akan berdampak positif bukan hanya bagi perusahaan tapi juga perekonomian nasional. Investor lokal dan asing pun dapat melihat Indonesia sebagai pilihan investasi. Chatib mengungkapkan masih lekat di ingatan ketika The Fed (bank sentral Amerika) menyampaikan rencana pengakhiran kebijakan quantitave easing (kebijakan bank sentral guna meningkatkan jumlah uang beredar di pasar), pasar modal Indonesia dan nilai tukar rupiah langsung anjlok. Malah ada sejumlah investor yang mengkategorikan Indonesia sebagai Fragile Five, bersama dengan India, Turki, Afrika Selatan dan Brazil. Kebijakan tapering (rencana pengurangan pembelian obligasi dari masyarakat) oleh The Fed itu punya implikasi besar terhadap emerging markets termasuk Indonesia karena menandai berakhirnya era easy money, sehingga pemerintah pun melakukan sejumlah langkah penyesuaian. Hal serupa tidak hanya dialami Indonesia. Negara-negara yang masuk dalam kategori emerging markets juga melakukan banyak penyesuaian

terhadap kondisi tersebut. Chatib menyontohkan bank sentral Argentina yang tidak mampu mendukung nilai tukar peso terhadap dolar membuat regulator mengambil langkah devaluasi mata uang sebesar 30 persen. Turki dan India langsung menaikkan suku bunga sekaligus masing-masing sebesar 425 basis poin dan 200 basis poin, sehingga suku bunga di dua negara tersebut berkisar antara 10-11 persen. “Dalam seminggu terakhir mata uang Turki, Brazil, Argentina, India , dan Afrika Selatan mengalami tekanan signifikan. Tadinya juga dikuatirkan investor akan memberi tekanan terhadap rupiah lebih tinggi tapi dalam seminggu terakhir nilai tukar rupiah stabil di kisaran Rp 12.100Rp 12.200,” papar Chatib. Ia juga menambahkan bahwa neraca perdagangan Indonesia semakin membaik, dimana pada kuartal empat 2013 Indonesia mencatat surplus sebesar 2,3 miliar dolar. Catatan tersebut menjadi sinyal yang memberikan kepercayaan diri, tetapi hal itu dinilai Chatib tidak cukup. Menurutnya, isu yang masih menghadang beberapa bulan ke depan adalah neraca modal. Indonesia harus bisa mengantisipasi dan menahan keluarnya modal dari Indonesia ke Amerika. Yogie Respati

Bagan Rekomendasi dan Implementasi Roadmap GCG Lingkup Perbaikan

Rekomendasi

Implementasi

Waktu

a. Perlu disusun Pedoman GCG khusus untuk Emiten dan Perusahaan Publik.

a. Pedoman GCG Emiten dan Perusahaan Publik

Juni 2015

b. Perlu disusun ketentuan yang mengatur pengungkapan kesesuaian terhadap Pedoman GCG khusus Emiten dan Perusahaan Publik dengan pendekatan “comply or explain”.

b. Peraturan OJK

Juni 2015

A. Kerangka Tata Kelola Perusahaan 1.

Penerapan “Comply or Explain”

2.

Kode Etik

Diperlukan ketentuan yang mengatur kewajiban perusahaan untuk memiliki kode etik yang lengkap, termasuk fiduciary duties dari Dewan Komisaris dan Direksi.

Pedoman GCG Emiten dan Perusahaan Publik.

Juni 2015

3.

Penegakan Hukum di Pasar Modal

Diperlukan peningkatan kompetensi penegak hukum di bidang tata kelola perusahaan dan kerjasama dengan institusi penegak hukum untuk mengatasi pelanggaran dan kejahatan di bidang keuangan.

Sosialisasi dan Edukasi

Berkelanjutan


Sharing 55

Fokus 4.

Peranan Profesi Penunjang Pasar Modal

Diperlukan peningkatan kapasitas, pengaturan dan pengawasan terhadap profesi penunjang pasar modal.


Berkelanjutan

5.

Pengetahuan dan pemahaman jurnalis tentang GCG

Diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman jurnalis media massa untuk mempromosikan tata kelola perusahaan yang baik.


Berkelanjutan

B. Perlindungan Pemegang Saham

1.

Agenda RUPS

Diperlukan ketentuan tentang penyampaian agenda RUPS Tahunan dalam waktu yang memadai, dengan rinci, lengkap, informatif, serta tersedia di situs web emiten.

Peraturan OJK

Desember 2014

2.

Mekanisme Pemberian Hak Suara (Voting) dalam RUPS

Diperlukan ketentuan teknis tentang tatacara pemberian suara (voting) dalam RUPS yang tetap mengakomodasi prinsip one share-one vote.


Juni 2015

3.

Informasi Hasil RUPS

Diperlukan ketentuan tentang publikasi hasil RUPS di situs web Emiten dan Perusahaan Publik secara rinci dan lengkap dalam waktu yang memadai.

Peraturan OJK

Desember 2014

4.

Pemegang Saham NonPengendali

Diperlukan program peningkatan pengetahuan dan pemahaman bagi pemegang saham non-pengendali tentang hak dan kewajibannya.


Berkelanjutan

5.

Pembayaran Dividen

Diperlukan ketentuan yang mengatur jangka waktu pembayaran dividen tunai yang tidak melebihi 30 hari kalender sejak diumumkannya dividen.

Peraturan OJK

Desember 2014

C. Peranan Pemangku Kepentingan

1.

Kebijakan Anti Korupsi

Diperlukan ketentuan yang mendorong Emiten dan Perusahaan Publik untuk memiliki kebijakan anti-korupsi dan pengungkapannya.


Juni 2015

2.

Kebijakan terkait Seleksi Pemasok dan Hak-hak Kreditur.

Diperlukan ketentuan yang mendorong Emiten dan Perusahaan Publik untuk mengimplementasikan dan mengungkapkan kebijakan tentang proses seleksi pemasok/kontraktor, dan hak-hak kreditur.


Juni 2015

3.

Insentif jangka panjang bagi karyawan.

Diperlukan ketentuan yang mendorong Emiten dan Perusahaan Publik untuk memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang bagi karyawan secara adil dan transparan dan pengungkapannya.


Juni 2015

4.

Penerapan sistem whistleblowing

Diperlukan ketentuan yang mendorong Emiten dan Perusahaan Publik untuk memiliki sistem whistleblowing.


Juni 2015

5.

Kebijakan Peningkatan Kemampuan Vendor

Diperlukan ketentuan yang mendorong Emiten dan Perusahaan Publik untuk meningkatkan kemampuan vendor dan pengungkapannya.


Juni 2015


Fokus 6.

Peran dan Kualifikasi Sekretaris Perusahaan

Diperlukan ketentuan yang mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik untuk meningkatkan peran dan kemampuan Sekretaris Perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan regulasi di pasar modal.

Peraturan OJK

Desember 2014

D. Transparansi Informasi

1.

Kepemilikan Saham dalam Jumlah Tertentu

Diperlukan ketentuan yang mendorong Emiten dan Perusahaan Publik untuk mengungkapkan kepemilikan saham dalam jumlah tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, sampai ke pemegang saham individu.


Juni 2015

2.

Pengungkapan Kriteria Komisaris Independen.

Diperlukan ketentuan yang mengatur Emiten dan Perusahaan Publik untuk mengungkapkan bahwa kriteria Komisaris Independen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan OJK

Juni 2015

3.

Informasi pada Situs Web Emiten

Diperlukan ketentuan tentang informasi yang harus tersedia di situs web Emiten dan Perusahaan Publik yang disajikan dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan Inggris).

Peraturan OJK

Juni 2015

E. Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

1.

Prosedur nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Diperlukan ketentuan yang mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik memiliki prosedur nominasi dan remunerasi yang formal dan transparan, serta pengungkapannya.

Peraturan OJK

Desember 2014

2.

Kualifikasi kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Diperlukan ketentuan tentang tambahan persyaratan kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Peraturan OJK

Desember 2014

3.

Program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru.

Diperlukan ketentuan yang mendorong Emiten dan Perusahaan Publik untuk memiliki program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru menjabat, dan pengungkapannya.


Juni 2015

4.

Pengetahuan dan pemahaman tentang fiduciary duties

Diperlukan ketentuan yang mendorong anggota Dewan Komisaris dan Direksi Emiten dan Perusahaan Publik untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang fiduciary duties, dan memperbaharui pengetahuan dan pemahamannya secara terus menerus.

a. Pedoman GCG Emiten dan Perusahaan Publik.

Juni 2015

b. Sosialisasi dan Edukasi

Berkelanjutan

5.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Diperlukan ketentuan yang mengatur rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terkait batas minimal jumlah rapat, jadwal dan materi rapat.

Peraturan OJK

Desember 2014

6.

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Diperlukan ketentuan yang mengatur tentang pembatasan rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan pengungkapannya.

Peraturan OJK

Desember 2014

7.

Batasan Periode Menjabat Komisaris Independen

Diperlukan ketentuan tentang batasan periode menjabat bagi Komisaris Independen.

Peraturan OJK

Desember 2014


Sharing 57

Fokus 8.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Diperlukan ketentuan yang mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik untuk memiliki pedoman kerja (board charter), dan pengungkapannya.

Peraturan OJK

Desember 2014

9.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Diperlukan ketentuan yang mendorong Emiten dan Perusahaan Publik untuk memiliki kebijakan tentang keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan pengungkapannya.


Juni 2015

10.

Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan anggotanya.

Diperlukan ketentuan yang mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik untuk melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan anggotanya yang dikaitkan dengan remunerasi, dan pengungkapannya.

Peraturan OJK

Desember 2014

11.

Keterlibatan dalam Kejahatan Keuangan

Diperlukan ketentuan yang mendorong anggota Dewan Komisaris dan Direksi Emiten dan Perusahaan Publik yang terlibat kejahatan keuangan, untuk mundur dari jabatannya.


Juni 2015

12.

Suksesi Anggota Direksi

Diperlukan ketentuan yang mendorong perusahaan untuk memiliki kebijakan tentang suksesi anggota Direksi, yang dikaitkan dengan kinerjanya dan pengungkapannya.


Juni 2015

13.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Diperlukan ketentuan yang mendorong Emiten dan Perusahaan Publik untuk memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, dan pengungkapannya.


Juni 2015

14.

Evaluasi Kinerja Komite Dewan Komisaris

Diperlukan ketentuan yang mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik untuk mengungkapkan penilaian tentang kinerja Komite yang membantu Dewan Komisaris.

Peraturan OJK

Juni 2015

Sumber: OJK

Pertumbuhan Pasar Modal Indonesia dan Negara Lainnya Negara

Kapitalisasi Pasar Emiten (Juta US$)

Jumlah Emiten Domestik

(% of GDP)

2007

Nilai Transaksi/Stocks Traded, total value (% of GDP)

2007

2012

2007

2012

2012

2007

2012

Australia

1.298.429

1.286.438

152,66%

84,60%

1.913

1.959

155,53

69,16

Hong Kong, China

1.162.566

1.108.127

549,42%

420,93%

1.029

1.459

433,32

467,00

Indonesia

211.693

396.772

48,98%

45,18%

383

459

26,11

10,44

India Jepang

1.819.101 4.453.475

1.263.335 3.680.982

146,86% 102,23%

68,60% 61,76%

4.887 3.844

5.191 3.470

89,41 149,14

33,80 60,50

Korea

1.123.633

1.180.473

107,09%

104,50%

1.767

1.767

188,14

134,02

Malaysia

325.663

476.340

168,26%

156,94%

1.036

921

77,50

41,02

Selandia Baru

47.454

79.802

35,19%

47,69%

154

142

16,06

14,94

Filipina

103.224

264.143

69,11%

105,58%

242

268

19,58

13,87

Singapura

353.489

414.126

209,53%

150,75%

472

472

227,75

56,95

Thailand

196.046

382.999

79,38%

104,65%

475

502

43,81

62,70

Vietnam

19.542

32.933

27,52%

23,25%

35

47

17,72

2,38

Rata-rata Seluruh Dunia

64.471.812

53.163.894

115,32%

73,92%

51.388

47.520

181,65

72,43

Sumber: Bank Dunia dalam Roadmap GCG OJK (2014)


Bisnis

Komunitas Ekonomi Syariah Online Dan, untuk semuanya GRATIS. Karena, jejaring MySharing adalah situs crowdsourcing (gotong royong) konten ekonomi syariah.

Jika Anda mencari:        

Blog komunitas ekonomi syariah Blog pakar ekonomi syariah Portal berita ekonomi syariah Forum diskusi ekonomi syariah Jejaring sosial ekonomi syariah Platform kolaborasi konten ekonomi syariah Download materi ekonomi syariah Baca majalah Sharing via online

Anda dapat:     

Semua ada di Jejaring MySharing. MySharing hadir untuk memenuhi kebutuhan informasi ekonomi syariah, seperti:      

Paper ilmiah Berita ekonomi syariah Feature ekonomi syariah Blog bertopik ekonomi syariah Forum diskusi ekonomi syariah Dll.

Membuat konten Anda sendiri di sini Mengomentari atau memperbaiki konten teman Melakukan kolaborasi dokumen dengan teman Membuat Portofolio Dll

Mulailah berkreasi dan bagikan manfaatnya...

Jejaring MySharing adalah: Inspirasi Ekonomi Syariah (http://mysharing.co)

Blog Pakar Ekonomi Syariah (http://blog.mysharing.co)

Komunitas Ekonomi Syariah (http://mysharing.org)

Majalah Sharing Online (http://majalah.mysharing.org)


Sharing 59

CSR & Filantropi

T

anggap Bencana Mandiri Syariah membuka beberapa posko bantuan banjir dibeberapa titik terdekat dengan musibah banjir, antara lain di Blok S, Jakarta Selatan, Universitas Borobudur, Jakarta Timur, serta di Babelan, Bekasi. Tim ini aktif bertugas mendistribusikan suplai berbagai bahan makanan, dan juga pakaian bekas layak pakai kepada para korban banjir di beberapa titik banjir terparah seperti di Mampang (Tarakanita), Kebayoran Baru, serta di sepanjang jalur Kalimalang-Bekasi, dan juga Babelan (Bekasi). Tanggap Bencana Mandiri Syariah adalah program dari LAZNAS BSM (Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat) sebuah yayasan yang dibentuk oleh pimpinan dan

Tanggap Bencana Mandiri Syariah Peduli Korban Banjir di Jakarta dan Bekasi Tim Program Tanggap Bencana Mandiri Syariah turut terjun langsung dalam membantu masyarakat yang kesulitan pada musibah banjir yang melanda ibukota Negara RI - Jakarta dan sekitarnya pada pertengahan Januari 2014 ini. karyawan Bank Syariah Mandiri (BSM). LAZNAS BSM sendiri adalah lembaga yang selama ini dipercaya guna menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq, shadaqoh (ZIS) dari BSM maupun karyawan BSM. Lembaga ini pula yang kerap membantu mengelola kegiatan CSR bank umum syariah terbesar di tanah air itu, termasuk juga kegiatan tanggap bencana alam dari bank tersebut di berbagai daerah di tanah air. Menurut Koordinator Tim Tanggap Bencana Mandiri Syariah – Tjaturadi Walujo yang juga Kepala Divisi Pendayagunaan 3 - LAZNAZ BSM , kegiatan Program Tanggap Bencana Mandiri Syariah pada moment banjir Jakarta ini adalah, bentuk pertangungjawaban LAZNAS BSM sebagai sebuah lembaga social, dengan menyodorkan sebuah wujud kegiatan yang konkret yang bisa dipantau oleh para muzakki (pemeberi zakat), bahwa lembaga ini sudah berbuat


sesuatu yang sangat positif dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat penerima bantuan, termasuk juga para mustahik. “Ini bagian dari perwujudan itu. Dengan adanya kejadian musibah banjir ini, maka kontribusi kita bisa tersalurkan, bahwa kita sangat peduli terhadap masyarakat yang menghadapi musibah,” papar Tjatur saat ditemui Sharing pada 21 Januari 2014 lalu di salah satu lokasi posko darurat Tanggap Bencana Mandiri Syariah di bilangan Duren Sawit, Jakarta Timur. Lebih lanjut Tjatur, kegiatan Tim Tanggap Bencana Mandiri Syariah pada musibah banjir Jakarta kali ini telah dimulai sejak tanggal 13 Januari 2014 lalu, saat bencana banjir baru mulai melanda Jakarta dan sekitarnya. “Kami menyiapkan bahan-bahan makanan dan pakaian layak pakai, untuk kami drop membantu korban banjir. Namun dalam perkembangannya, banjir ini semakin membesar, sehingga kami

juga telah mendapatkan bantuan perahu, yang rencananya akan kami pakai guna mengevakuasi keluarga karyawan BSM yang berada di lokasi musibah banjir, dan juga mengevakuasi masyarakat umum,” lanjut Tjatur lagi bersemangat. Tjatur lalu menjelaskan, program Tanggap Bencana Mandiri Syariah pada momen banjir Jakarta kali ini merupakan yang kesekian kalinya mereka lakukan. Sebelum ini, mereka juga turut berkontribusi membantu korban bencana letusan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatra Utara pada November 2013, dan juga bencana banjir besar di daerah Purworejo, Jawa Tengah, Desember 2013 yang baru lalu. Saat ini pun, tim Tanggap Bencana Mandiri Syariah juga turut serta membantu korban bencana banjir di Manado, Sulawesi Utara, yang bencananya hadir relatif bersamaan dengan banjir di Jakarta pertengahan Januari 2014 ini. Yudi Suharso

CSR & Filantropi persoalan. Ketika ada pertemuan ide, atau visi dari kedua pihak, baik sifatnya korporasi dengan pihak lain seperti lembaga atau yayasan, maka pertemuan ide itulah yang akan membangun komunikasi dan membangun sinergi dan siap mengalirkan empati. Ini yang terjadi antara TIENS Syariah dengan AlWashiyyah. TIENS menilai apa yang dilakukan Al Washiyyah sesuai dengan prinsip Corporate Social Responsibilty yang mereka kembangkan. Karena mereka mengamati visi dan misi Al Washiyyah langsung bersentuhan dengan visi mereka, maka komunikasi pun bisa terjalin. Dan realisasinya. adalah TIENS Syariah ikut membantu pembangunan Ponpes Alquran AlWashiyyah,” papar Hidayat di sela-sela acara. Hidayat lalu menambahkan, saat ini telah terjadi transformasi praktek

TIENS Syariah Sumbang Pembangunan Ponpes Tahfidz Al-Quran Al-Washiyyah

B

ertempat di bilangan Kebon Nanas, Jakarta Timur yang merupakan Kantor Yayasan Al- Washiyah, perusahaan MLM Syariah – TIENS Syariah memberikan donasi untuk pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidz Al-Quran Al-Washiyah pada 20 Januari 2014. Chairman TIENS Group – Li Jinyuan menyerahkan langsung donasi dari TIENS Syariah tersebut kepada Ketua Yayasan Al-Washiyyah – KH. Mohamad Hidayat. Kegiatan ini merupakan wujud dari komitmen TIENS Syariah dalam memerhatikan lingkungan sosial, khususnya pendidikan anak-anak. Pada momen tersebut, Li Jinyuan berkesempatan mengunjungi langsung lokasi ponpes yang terletak di belakang Yayasan Al-Washiyyah dan berbincang dengan pimpinan ponpes KH Mohamad Hidayat mengenai aktifitas belajar mengajar di ponpes tersebut. Kedatangan Li Jinyuan ke ponpes tersebut juga disambut oleh sekitar 150 santri, yang sebagian diantaranya merupakan siswa berprestasi. TIENS Syariah juga memberikan bantuan beasiswa kepada para santri dari

ponpes ini. “Sebagai perusahaan yang sudah bersertifikat syariah, kami merasa terpanggil untuk melakukan kegiatan-kegiatan amal, terlebih donasi yang membentuk anak-anak muslim. Semoga dengan dibangunnya ponpes ini dapat menciptakan generasigenerasi lanjut yang berakhlak mulia dan menerapkan ilmu yang mereka dapatkan, di kehidupan mereka di masa datang,” papar Li Jinyuan dalam acara ini. Dalam kesempatan yang sama, KH Mohamad Hidayat memberikan apresiasinya kepada TIENS Syariah, terhadap komitmen dan konsistensinya dalam kegiatan CSR yang telah dijalankan. Hal ini menandakan bahwa TIENS Syariah memiliki visi dan misi yang jelas dalam menjalankan bisnisnya. “Prinsip penting dari pengelolaan perusahan yang baik atau GCG yang bersifat internasional, adalah adanya empati dari perusahan kepada masyarakat. Dan di era gloabalisasi, empati tidak lagi dibatasi sekat-sekat yang bersifat formalistik. Globasisi intinya universailitas, perbedaan kelas, agama Negara, tak lagi menjadi

bisnis, dimana kepedulian perusahaan melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi suatu hal yang mutlak. Karena itu, menurutnya, TIENS Syariah merupakan salah satu perusahaan yang patut ditiru. “Karena CSR bagi mereka telah menjadi program kerja yang dikelola secara serius,” lanjut Hidayat. Hadir dalam kesempatan ini jajaran direksi dan manajemen TIENS Syariah, para muspida setempat, para ulama, dan juga beberapa distributor dari TIENS. Para undangan juga diberikan kesempatan untuk menguji para santri dalam menghafal Al-Qur’an. Mr. Li Jinyuan dan rombongan juga melihat kegiatan belajar anakanak santri secara langsung dalam kunjungan tersebut. Pondok Pesantren Tahfidz Al Qur’an ini ditargetkan akan memulai aktifitasnya setelah bulan Agustus 2014. Pondok Pesantren yang dibangun 3 lantai ini rencananya akan memiliki beberapa ruang belajar dan tempat tinggal. Diharapkan dengan pembangunan ini Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur’an Al-Washiyyah dapat menampung lebih banyak siswa. Yudi Suharso.


Sharing 61

Urban

K

amis 23 Januari 2014, menjelang senja di fly over Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, Ratu (19 tahun, nama samaran) menepikan sepeda motor yang dikendarainya. Bergegas, pemudi berjilbab itu memotret sejumlah alat peraga (bendera) partai politik yang terpasang berderet di pagar pembatas jalan tersebut dengan kamera ponsel bersistem operasi android, produksi negeri tirai bambu, lalu kembali meneruskan perjalanannya ke terminal Kampung Rambutan.

(dan) kampus,” ucap Ratu, pada perbincangan di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Jumat 7 Februari 2014. Ratu datang ke Bawaslu karena ingin turut menyimak jumpa pers mengenai laporan pelanggaran Pemilu yang telah masuk melalui MataMassa. Tahun ini, adalah untuk pertama

dari tiga ponsel cerdas seharga tiga jutaan yang akan dibagikan empat periode per tiga bulan, dengan melihat kuantitas dan kualitas laporannya. Namun, rupanya iming-iming tersebut tak terlalu diutamakannya. Irham mengatakan, pelatihan yang diikuti Ratu di Menteng tersebut adalah

Beberapa saat kemudian, Ratu sudah berada di depan komputer yang terhubung dengan internet. Mengakses laman matamassa(dot)org, mahasiswi jurusan penyiaran tersebut mengisi formulir “Laporkan”. Dengan terampil, Ratu mengisi kolom demi kolom, waktu kejadian, lokasi, kategori pelanggaran, dan mengunggah foto alat peraga tersebut. Keterampilan tersebut Ratu dapat karena telah mengikuti pelatihan sebagai Key Person. Warga Bambu Apus, Cipayung, tersebut mengikuti pelatihan MataMassa, bersama 29 orang lainnya di sebuah hotel di Menteng, pada 19 Januari lalu. Dia mendapat pelatihan dari Muhammad Irham (Aliansi Jurnalis Independen Jakarta), Kaka Prakasa (iLab), dan Fadli Ramadhanil (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi). Ratu mengetahui MataMassa dari linimassa twitter temannya satu kampus.

MATAMASSA: Pembicara dalam jumpa pers penyerahan Laporan Matamassa kepada pihak Bawaslu, di kantor Bawaslu, Jumat 7 Februari 2014. (kiri-kanan) Nanang Syaifuddin (iLab), Feri Junaidi (Perludem), Nelson Simanjuntak (Komisioner Bawaslu), dan Umar Idris (AJI Jakarta). Heru Lesmana Syafei/ Sharing

Ponsel Cerdas Pengawas Demokrasi Ratu menjelaskan, cara melaporkan juga bisa dilakukan langsung dari aplikasi MataMassa di ponselnya. Namun, dia melihat situasi, tentu tak memungkinkan dalam kondisi di tengah jalan demikian. Dia juga sudah pernah beberapa kali membuat laporan langsung dari ponselnya dengan lancar. Saat memotret itu, dia mengambil resiko karena tidak ada trotoar. Kendala yang dihadapi Ratu cuma cara memotret yang baik. “(saat itu) sepi, makanya berani berhenti,” katanya. “Rata-rata (pelanggaran yang dilaporkan) dari dekat-dekat rumah,


kalinya Ratu punya hak pilih. Ratu berharap laporan yang dia buat melalui MataMassa ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Dia menginginkan Pemilu bisa berjalan bersih dari pelanggaran. Menurutnya, semua orang bisa turut memakai ponsel cerdas masing-masing untuk turut mengawasi Pemilu. Ratu mengaku mendapat pulsa sebesar Rp 25 ribu yang langsung terisi ke nomornya dari pelatihan. Dengan operator selular yang digunakannya, dia hanya mendapat kuota data sebesar 600 MB. Baginya, kuota tersebut cukup. Dengan menjadi Key Person, Ratu juga berkesempatan mendapat satu

gelombang yang terbaru, yang berarti ke empat kali, sejak diadakan pertama kali pada akhir Desember 2014. Sekali pelatihan Key Person MataMassa diikuti oleh 25 sampai 30 orang. Masih akan diadakan kelompok pelatihan berikutnya sampai tercapai 200 orang, dan masing-masing akan mendapat tanda pengenal dari KPU sebagai pemantau terakreditasi. Semua orang bisa mendaftar. Program MataMassa merupakan program pemantauan pemilu legislatif dan presiden 2014 untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,

Urban dan Bekasi, kerja bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, ICT Laboratory for Social Change (Ilab) dan Southeast Asia Tecnology and Transparacy Initiative (SEATTI). Dalam program MataMassa, ikut terlibat di dalamnya lembaga pemantau independen lain seperti Perludem beserta jaringannya. Saat jumpa pers di Bawaslu tersebut, MataMassa menyampaikan laporannya untuk periode 1 Januari sampai 4 Februari. Identitas pelapor dilindungi. Terlaporkan 294 kasus. Rinciannya melalui sms yang sebanyak 64 kasus, melalui email sebanyak 57 kasus dan sisanya atau sebanyak 173 kasus masuk melalui saluran aplikasi mobile phone (android dan ios) atau website.

Program MataMassa merupakan program pemantauan pemilu legislatif dan presiden 2014 untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, kerja bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, ICT Laboratory for Social Change (Ilab) dan Southeast Asia Tecnology and Transparacy Initiative (SEATTI).

Laporan paling banyak berupa pelanggaran administratif yakni pemasangan alat peraga di lokasi tidak sesuai ketentuan. Ada juga laporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh partai

dan calon presiden dan calon wakil presiden yang disiarkan stasiun televisi. Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dalam bentuk “politik uang” dalam bentuk pembagian jilbab, sembako, dan membagikan sembako

untuk korban banjir. Jumlah laporan tersebut mencapai 5 laporan. Ketua AJI Jakarta, Umar Idris, meminta KPU dan Bawaslu menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk melalui aplikasi MataMassa. Heru Lesmana Syafei


Sharing 63

Urban

Walhi Environmental Outlook 2014

Tidak Membaik, Tetap Harus Diperjuangkan Warga menunggui rumahnya yang kebanjiran di Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2014. Sharing/ Heru Lesmana Syafei

I

ndonesia mengawali purnama pertama tahun 2014 dengan bencana banjir di provinsi ibu kota dan dua provinsi lain yang mengapitnya, Jawa Barat dan Banten. Di luar Jawa, banjir bandang menerjang pemukiman di Manado, Sulawesi Utara, dengan korban 19 orang tewas, dan 10.844 rumah rusak (merdeka.com). Sementara menurut catatan organisasi Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), bencana ekologis pada


tahun 2013 mengalami lonjakan dibanding tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2012 banjir dan longsor hanya terjadi 475 kali dengan korban jiwa 125 orang, pada 2013 secara kumulatif menjadi 1392 kali atau bertambah setara 293 persen. Bencana tersebut melanda 6727 desa/keluarah yang tersebar 2787 kecamatan, 419 kabupaten/kota dan 34 propinsi dan korban jiwa 565 orang. Jenis bencana ekologis yang

mendominasi adalah banjir (992 peristiwa), banjir rob (70 peristiwa), dan tanah longsor (330 peristiwa). Daerah–daerah sering sekali dilanda banjir meliputi Kabupaten Bandung, Jakarta Timur, Medan dan Samarinda. Sementara daerah utama longsor adalah Cianjur, Sirimau, dan Ambon. “Ketidakadilan ekologis terjadi sejak level kebijakan,” ungkap Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Abetnego Tarigan dalam sesi Environmental Outlook 2014 di di kantor Walhi

Urban

Anak-anak bermain di tengah Jalan Abdullah Syafei, Tebet, yang ditutup sementara karena banjir, Rabu, 22 Januari 2014. Sharing/ Heru Lesmana Syafei

Sejumlah warga yang kebanjiran memanfaatkan jasa rakit darurat di Tebet, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2014. Sharing/ Heru Lesmana Syafei

Tegal Parang, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Januari 2014. Walhi menuding, ketidakberpihakan kebijakan terhadap kelestarian lingkungan menjadi penyebab utama bencana ekologis tersebut. Manajer Penanganan Bencana Walhi, Mukri Friatna mengatakan, banjir itu merupakan bencana paling akut. Karena sejumlah daerah berulang kali terlanda bencana yang sama tersebut dari tahun ke tahun.

Abetnego menuturkan, akan memanfaatkan momentum pemilihan umum tahun ini. Walhi akan aktif mengintervensi pemilu untuk mendorong kembalinya peran dan fungsi negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Walhi mencatat, sampai sekarang dari 12 partai politik nasional yang akan menjadi peserta pemilu 2014

belum terlihat isu lingkungan hidup, HAM dan persoalan agraria sebagai isu strategis dan prioritas yang harus diperjuangkan. Jika pun ada dan tertuang dalam platform politik parpol, tidak termanifestasikan dalam tindak tanduk kadernya yang duduk di parlemen atau eksekutif. Abetnego menjelaskan, prinsip keadilan ekologis tidak hanya ingin memastikan keadilan kehidupan dan penghidupanbagi masyarakat di dalam edisi februari - maret 2014

Sharing 65

Urban

Sisi pagar jembatan di jalan Abdullah Syafei yang hancur sepanjang lima meter karena terjangan banjir bercampur sampah. Difoto Rabu, 22 Januari 2014. Sharing/ Heru Lesmana Syafei

satu generasi (keadilan intra-generasi), tetapi juga memastikan adanya keadilan kehidupan dan penghidupan bagi anak-cucu kita, generasi bangsa Indonesia masa depan (keadilan inter-generasi). Berdasar pengalaman advokasi Walhi sepanjang tahun 2013 ini,korporasi menempati angka tertinggi sebagai pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, dengan prosentase 82,5%. Sedikitnyaada 52 perusahaan yang menjadi pelaku berbagai konflik lingkungan, sumber daya alam dan agraria. Demikian menunjukkan, industri ekstraktif seperti tambang dan perkebunan sawit skala besar adalah predator ekologi. Paradigma pembangunan ala Orde Baru yang mentumpukan pertumbuhan ekonomi pada industri ekstraktif skala besar berbasis konsesi lahan yang diberikan kepada korporasikorporasi juga terbukti menciptakan ketimpangan penguasaan lahan, deplesi kekayaan alam dan kehancuran lingkungan. Selain itu, dalam proses ambil alih lahan bagi kepentingan konsesi korporasi, terjadi berbagai dampak negatif seperti kekerasan, kriminalisasi rakyat dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun tanggungjawab yang hendak kita gugat dalam pelanggaran HAM


832 23 27 264

89

869 40

234

264

Provinsi terdampak bencana ekologis terluas (dalam jumlah desa/kelurahan)  Jawa Timur 869  Nusa Tenggara Timur 264  Aceh 832  Sulawesi Selatan 234  Kalimantan Selatan 264

dan lingkungan adalah aktor di luar negara sebagai elemen pentingnya, namun tetaplah pengurus negara yang harus mengambil peran-peran yang kuat untuk mendesak tanggung jawab korporasi. Selain, penyelenggara juga berperan memudahkan aksi korporasi yang merusak lingkungan tersebut melalui kebijakan yang diterbitkannya. Menerawang dinamika dan situasi politik 2014, papar Abetnego, Walhi memprediksi, situasi lingkungan hidup tidak akan membaik, karena hampir sebagian besar waktu diarahkan pada pesta demokrasi pileg dan pilpres.

41

Provinsi dengan jumlah korban jiwa terbanyak (dalam jumlah jiwa)  Jawa Barat 89  Sumatera Utara 27  Papua 41  Sumatera Barat 23  Jawa Timur 40

Namun, pemilu 2014 ini juga momentum untuk perubahan, sehingga pihaknya tetap akan gigih memperjuangkan. “Sejak 2012, Walhi mengkampanyekan pemerintahan harus bersih dari perusak lingkungan,” ucap Abetnego. Menjelang pemilu 2014 tersebut, Walhi tengah membuat profil politisi satu per satu dari segi keberpihakannya terhadap isu lingkungan. Tidak hanya dari segi janji-janji politiknya, namun juga dari rekam jejak perilakunya. Teks dan Foto-foto: Heru Lesmana Syafei

Urban

Gang Sesama: Bud & Dung Artis: Biranul Anas Zaman, Sarah Ginting, Francis Surjaseputra

Biennale Kriya dan Desain Pertama Geoetnik:


J

alinan rotan-rotan berbentuk menyerupai kapsul (atau telur) berongga dengan panjang tiga meter menghadang pengunjung yang baru memasuki ruang utama Galeri Nasional. Di dalam rongganya, menempel empat buah bantal pada salah satu sisi, dengan ukuran yang pas untuk merebahkan kepala, masingmasing berjarak yang cukup untuk empat orang. Di bawahnya, tergeletak enam bantal dengan ukuran bervariasi. Karya kriya tersebut berjudul “Cocoon, Menetas di Alam” kreasi kolaborasi Yu Sing, Rina Renville, dan Adi Panuntun. Karya itu sangat menggoda pengunjung untuk memasukinya. Dan memang diperkenankan, tidak seperti karya seni dua dimensi, yang terlarang

bagi orang untuk menyentuhnya. Orang yang memasuki ruang kapsul tersebut bisa menyesuaikan untuk merebahkan kepala di satu bantal tertentu, menyesuaikan dengan panjang tubuhnya. Dalam deskripsi karya, disebutkan kapsul tersebut sengaja didesain mengambang di atas lantai, bagian bawah hanya untuk kaki-kaki. Fungsi mengambang tersebut, agar seminimal mungkin mengganggu/ menutupi tanah, sehingga di bawah bisa tetap untuk ruang terbuka/ bercocok tanam. Penempatannya juga bisa di langitlangit. Bayangkan, produk “ruang” ini bisa dipakai siapa saja, di kampung, dan sebagai ruang terbuka personal di kepadatan kota.

Cocoon: Menetas di Alam Artis: Rina Renville, Yu Sing, Adi Panuntun

Demikian salah satu karya kriya yang tampil dalam Biennale Desain & Kriya Indonesia 2013. Sebuah jenis biennale yang baru untuk pertama kalinya diadakan, dengan anggaran dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Biennale tersebut mengambil tempat tiga ruang di Galeri Nasional selama tanggal 20 Desember 2013 sampai 19 Januari 2014. Biennale tersebut Penyelenggaraan kali ini membawakan tema “GeoEtnik” yang edisi februari - maret 2014

Sharing 67

Urban

Manekin Bonggol Jagung Artis: Deden Siswanto, Andry Masri

Children’s Nest Artis: Titiana Irawani, Ayu Joddy

memamerkan dan memperbincangkan tentang karya dan wacana tentang potensi budaya dan lingkungan lokal sebagai kontribusi terhadap solusi global. Konsep dan tema biennale ini dirancang dan dikembangkan oleh Komite Pengarah yang anggotanya: Wagiono Soenarto (ketua), Chandra Johan, Diana Nazir, Dina Midiani, Eddy Soetriyono dan Imelda Akmal. Eksibisi Biennale Desain & Kriya dipamerkan dalam dua bentuk, yakni Individual, 53 karya, dan Kolaborasi, 13 karya. Terasa sekali kesegaran yang diusung para desainer kriya tersebut dapat dinikmati bagi pengunjung awam sekali pun. Demikian berkah kerja keras tim kurator yang terdiri dari Irvan Noe’man (ketua), Solichin Gunawan, Harry Purwanto, Eko Prawoto dan Taruna Kusmayadi.


Menjejahitan & Metanding Artis: Rudy Dodo

Menurut Kritikus Seni dan Desain, Chandra Johan, kita memasuki abadnya para pencipta. Form follows function adalah sebuah masa silam. Anak-anak gaul bilang, tampilan sedang ngetren. Dari urusan tusuk gigi sampai ke urusan komunikasi dan transportasi kita dikagetkan oleh gaya. “Semua berurusan dengan seni dan desain,” kata Chandra, dalam artikelnya yang disebar panitia. Chandra menuliskan, dengan konsep kreatifnya para seniman dan desainer saat ini menciptakan banyak hal dalam dunia yang kita tinggali ini, mereka membentuk apa yang kita lihat, kita gunakan, dan apa yang kita rasakan. Chandra mencontohkan, setiap kali Anda mengecilkan jendela di web browser, merekam acara televisi,

membuat daftar lagu di MP3 player, atau mengatur nada panggil pribadi di telepon genggam, Anda telah berurusan dengan suatu tim seni dan desain. Inilah abad dimana orang sesungguhnya ingin memanjakan dirinya, ketimbang abad sebelumnya. Menurut Chandra, seberapa jauh kemajuan dan kreativitas anak bangsa ini di bidang desain (Desain Industri, Arsitektur, Fashion, Tekstil, Interior, Desain Komunikasi Visual) akan terlihat dan terkaji dalam ajang (biennale) ini. Inilah tantangan baru yang akan dihadapi para desainer kita untuk dua tahun mendatang berikutnya. Dalam catatan kuratorialnya, Irvan Noe’man dan Solichin Gunawan mengatakan, di dunia internasional kegiatan Biennale adalah sebuah

Urban

Gravitasi Artis: Rinaldy Arviano Yunardi, Mariska Adriana, Sandy Karman

Transforattan Artis: Adhi Nugraha, Ahmad Sofiyullah, Ilhamia Nuantika

sedangkan ekspresi personal yang khas dapat dilihat dalam karya-karya personal para peserta.

Ruai Artis: Timbul Rahardjo, Gamia Dewanggamanik, Panca DZ

forum yang sangat penting bagi para desainer dan kegiatan industri kreatif. Di Indonesia forum seperti ini lazim terjadi di dunia senirupa. Namun, baru tahun 2013 ini kita dapat mewujudkan Biennale di bidang Desain dan Kriya. Tema GeoEtnik ingin mengusung kenyataan Indonesia yang memiliki lebih dari 600 kelompok etnik dengan berbagai macam ciri dan karakter masing-masing. Negara yang memiliki jumlah dan ragam kelompok etnik terbesar di dunia yang secara potensial memiliki nilai inspiratif bagi pengembangan desain dan kriya, karena kriya tidak terlepas dari kehidupan setiap kelompok etnik yang tersebar diseluruh Indonesia. Berbagai karya yang ditampilkan dalam GeoEtnik ini diharapkan dapat

Selendang ATBM Aplikasi Artis: Afif Syakur

menggugah inspirasi dalam membaca dan memahami perubahan gaya hidup akibat kesadaran manusia akan keinginan untuk menikmati kenyamanan dalam kehidupannya yang didasari oleh meningkatnya kepekaan akan cita rasa estetika yang mampu menjawab tuntutan jamannya sesuai dengan trend yang sedang berkembang baik dalam gerak linear maupun sirkular. Biennale ini diikuti oleh 66 peserta, termasuk individu maupun kelompok atau sentra desain. Penampilan karya desain dan kriya terbagi dalam Kelompok Kolaborasi yang terdiri dari tiga atau empat disiplin desain atau kriya dan Kelompok Individual. Dalam Kelompok Kolaborasi akan nampak hasil kerja sama antar-disiplin dalam menyelesaikan suatu persoalan desain,

Menurut Ketua Komite Pengarah, Dr. Wagiono Soenarto, perkembangan Desain di Indonesia cukup menggembirakan. Para desainer Indonesia yang belajar di luar negeri juga telah berperan besar dalam pengembangan bidang desain. Banyak Desainer Indonesia yang berkiprah dan mendapat berbagai penghargaan di luar negeri, baik melalui hubungan kerja secara langsung maupun melalui proses on-line. Dalam era pengembangan Ekonomi Kreatif ini, kata Dr. Wagiono persiapan SDM kreatif kita sebetulnya sudah cukup lama. Namun berbagai potensi budaya serta potensi SDM ini belum dapat menangkat pencitraan atau branding ‘Desain Indonesia’ atau ‘Made In Indonesia” secara kuat di forum Internasional. Dalam kaitan inilah prakarsa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menyelenggarakan Biennale Desain dan Kriya Indonesia 2013 pantas disambut dengan positif. Menurut Dr. Wagiono, biennale ini dapat menjadi forum penting bagi para desainer untuk membahas tantangan dan peluang serta masa depan desain Indonesia, dan bisa menjadi tolok ukur atau benchmarking bagi para desainer. Teks dan Foto-foto: Heru Lesmana Syafei


Sharing 69

Resensi

RESENSI

Asmaul Husna yang Terus Menginspirasi Judul

: Asma’ul Husna for Success In Business & Life, Sukses,, Kaya, dan Bahagia dengan Asma’ul Husna Cetakan : Kelima, Oktober 2013, Lux, Hard Cover, dan Full Colour Oleh : Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec (Nio Gwan Chung) Penerbit : TAZKIA Publishing Ukuran : 16 x 24 cm Isi : 468 hal.

B

acalah riwayat hidup orang sukses, milikilah karakter-karakter positif orang sukses, bergaullah dengan orang sukses, berjuanglah seperti orang sukses, insya Allah anda sukses... Asmaul Husna merupakan wisdom tertinggi dari karakter dan sifat-sifat mulia yang mampu mengantarkan setiap hamba Allah menuju kesuksesan yang holistik dunia akhirat.” Pernahkah kita merasa putus asa? Mungkin pernah merasa hidup ini terlalu berat. Agama pun menjadi tumpuan. Kita lalu berlama-lama berdoa, memohon kepada Allah Sang Maha Penguasa jagat raya, padahal siapa yang telah memberi kita kecukupan rizki? Doa merupakan senjata ampuh yang mana dapat membuka sekat-sekat penutup rizki, juga merupakan obat bagi jiwa kita. Tapi, kurang lengkap rasanya jika belum mampu memahami Asma’ul Husna, nama-nama Allah yang mulia. Bukan hanya menghafalnya, tetapi memahaminya. “Allah mempunyai nama-nama yang baik (Asma’ul Husna), maka berdoalah


dengan menyebut nama-nama itu...” (QS. Al-A’raf [7]:180). Inilah sekilas isi dari buku karya Muhammad Syafi’i Antonio di atas. Syafi’i ingin mengajak kita memaknai Asma’ul Husna yang merupakan atribut milik Allah sekaligus merupakan hak prerogatif-Nya, mustahil ada mahluk yang mampu “memiliki” atau “melaksanakan” Asmaul Husna. Oleh karenanya, sudah selayaknya menjadikan satu-satunya tempat bergantung, bukan sebaliknya justru orang selama ini banyak yang menuhankan harta bendanya. Beberapa tokoh masyarakat dan agama memberikan testimonial untuk buku ini: “Kita sering mendengar Asmaul Husna dibaca dalam doa-doa dan dzikir, itu biasa. Melalui buku ini Dr. Syafii Antonio mengajak kita untuk membawa Asmaul Husna ke proyek bisnis dan kehidupan sosial, agar kita sukses secara spiritual, intelektual, sosial, juga finansial. Suatu ajakan yang mencerahkan”, (Chairul Tanjung, Chairman CT Corp). “Allahu Akbar. Tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang mustahil bagi Allah, semua bisa terjadi dengan IRADAH dan QUDRAH ALLAH. Dengan

membaca buku abangku Syafii Antonio ini, bukan hanya diajarkan tentang cara memahami Asma-Nya yang agung, tetapi lebih dari itu membuat kita yakin, optimis dan kuat”. (Muhammad Arifin Ilham, Majelis Az-Zikra) “Asmaul Husna adalah jiwa dari model dan training ESQ. Subhanallah saudaraku Dr. Syafii Antonio telah mengembangkannya sebagai tools untuk sukses dalam kehidupan sosial dan bisnis. Satu ajakan yang wajib disambut oleh kita semua termasuk seluruh alumni ESQ”. (Ary Ginanjar Agustian, ESQ Leadership Centre) “Sangat memukau, buku ini sarat motivasi untuk mengembangkan diri kita dengan menggunakan Asmaul Husna sebagai landasannya. Pak Syafii Antonio telah sukses mengungkapkan sebuah rahasia besar meraih kesuksesan dan kebahagiaan yang hakiki”. (Sandiaga S. Uno, Pengusaha, Ketua Komite UMKM KADIN) “Buku ini merupakan referensi yang baik untuk mengingatkan kita bagaimana sebaiknya mengaplikasikan 99 Asmaul Husna dengan benar, sekaligus membuat kita mudah untuk memahaminya”. (Sutisnawan, Pimpinan dan Trainer Super Memory Asmaul Husna)

CSR Filantropi


Sharing 71

Bolehkah. MLM Syariah?

Recommend Documents