Boks 2. PERINGKAT DAYA SAING INVESTASI DAERAH PROVINSI JAMBI
Beberapa masalah ekonomi makro yang perlu diantisipasi pada tahap awal pembangunan daerah adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang diikuti dengan menurunnya tingkat output, daya serap tenaga kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Salah satu kebijakan strategis yang dapat dilakukan guna mengantisipasi hal tersebut dan juga dalam upaya mempercepat laju perekonomian makro daerah adalah melalui peningkatan investasi swasta, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, terutama dalam bentuk investasi langsung. Guna menarik minat investor untuk berinvestasi diperlukan upaya untuk memperbaiki iklim investasi di mana hal ini merupakan tugas penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan suatu daerah. Dengan terciptanya iklim investasi yang kondusif,
akan
memungkinkan
suatu
daerah
untuk
memacu
daya
tumbuh
perekonomiannya. Peringkat daya saing investasi daerah Provinsi Jambi ditujukan untuk memberikan informasi mengenai peringkat daya saing investasi suatu daerah dibandingkan dengan daerah lainnya beserta aspek-aspek yang mempengaruhinya. Survei peringkat daya saing investasi daerah ini dilakasanakan di semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi agar didapatkan informasi secara menyeluruh mengenai kondisi iklim investasi untuk semua kabupaten kota Untuk menilai bagaimana daya saing suatu kabupaten/kota terhadap yang lainnya didasarkan pada 5 faktor utama yaitu faktor kelembagaan; faktor keamanan, politik dan sosial budaya (kampolsosbud); faktor ekonomi daerah; faktor tenaga kerja; dan faktor infrastruktur fisik. Pengolahan data yang dilakukan adalah menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) yang merupakan salah satu alat dalam pengambilan keputusan yang dapat membantu kerangka berpikir. Berdasarkan hasil penelitian, faktor Kampolsosbud menjadi pertimbangan utama bagi investor yang ingin berinvestasi di suatu kabupaten/kota di Provinsi Jambi, yakni dengan bobot 30%. Faktor kedua yang mempengaruhi daya saing investasi adalah faktor Ekonomi Daerah dengan bobot 22% diikuti oleh faktor Infrastruktur Fisik dengan bobot 19%, faktor Kelembagaan 17% dan terakhir adalah faktor Tenaga Kerja dengan bobot 12%. Tingginya pertimbangan investor akan faktor kampolsosbud mengindikasikan masih adanya kecemasan pihak investor sebagai dampak kejadian kekisruhan masa lalu sebagai konsekuensi era reformasi.
Nilai daya saing investasi antar daerah di Provinsi Jambi menunjukkan angka yang relatif unik. Daerah yang memiliki tingkat daya saing investasi tertinggi di Provinsi Jambi adalah Kabupaten Tanjab Timur dengan nilai rata-rata 6,49 sedangkan daerah yang menempati urutan terakhir adalah kabupaten Sarolangun dengan nilai 5,78. Kota Jambi, yang secara geografis relatif diuntungkan karena terletak ditengah-tengah Provinsi Jambi dan sekaligus sebagai ibu kota Provinsi, ternyata menempati urutan ke 8 dari 10 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Grafik 1. Peringkat Daya Saing Investasi Daerah Provinsi Jambi Umum
6.18
Kab. Tanjab Timur
6.49
Kab. Bungo
6.35
Kab. Kerinci
6.31
Kab. Merangin
6.28
Kab. Tanjab Barat
6.20
Kab. Ma. Jambi
6.19
Kab. Batanghari
6.11
Kota Jambi
5.89
Kab. Tebo
5.82
Kab. Sarolangun 5.40
5.78 5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
Berhasilnya Kabupaten Tanjab Timur meraih peringkat pertama sedangkan Kota Jambi di peringkat ke delapan disebabkan oleh relatif lebih tingginya nilai faktor keamanan, politik dan sosial budaya serta infrastruktur dan kelembagaan dibandingkan nilai untuk Kota Jambi sedangkan nilai ini memiliki bobot yang paling besar.
a. Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya Faktor Keamanan, Politik, dan Sosial Budaya (Kampolsosbud) merupakan pertimbangan utama dalam berinvestasi di Provinsi Jambi. Tingginya pertimbangan investor akan faktor ini bukan karena kondisi keamanan yang tidak baik, namun lebih dikarenakan harapan yang tinggi terhadap faktor kampolsosbud, mengingat struktur ekonomi Provinsi Jambi yang bergantung pada sektor primer (pertanian, perkebunan dan pertambangan) serta sektor tersier (perdagangan dan jasa). Sektor primer membutuhkan kemudahan memperoleh hak atas penguasaan tanah, keterbukaan masyarakat terhadap dunia usaha, keamanan usaha, keamanan masyarakat, dampak unjuk rasa yang rendah, etos kerja masyarakat lokal yang tinggi, atau paling tidak keterbukaan masyarakat lokal terhadap tenaga kerja dari luar daerah. Sedangkan sektor tersier membutuhkan keamanan usaha yang tinggi di tempat usaha, di masyarakat sekitar tempat usaha, serta dalam lalu lintas pengiriman barang.
Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata nilai untuk faktor keamanan, politik dan sosial budaya adalah sebesar 7. Daerah yang memiliki nilai tertinggi untuk faktor ini adalah Kab. Tebo dengan nilai sebesar 7,30 sedangkan Kab. Sarolangun merupakan daerah dengan nilai terendah yaitu 6.33. Grafik 2. Peringkat Daya Saing Investasi Daerah Provinsi Jambi Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya Umum
7.00
Kab. Tebo
7.30
Kab. Merangin
7.28
Kab. Tanjab Barat
7.22
Kab. Kerinci
7.08
Kab. Tanjab Timur
7.00
Kab. Ma. Jambi
6.98
Kab. Bungo
6.91
Kab. Batanghari
6.88
Kota Jambi
6.40
Kab. Sarolangun 5.80
6.33 6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
Tingginya nilai faktor kampolsosbud di Kab. Tebo mengindikasikan bahwa daerah ini lebih memiliki tingkat kestabilan dalam hal keamanan dan politik, serta kultur sosial budaya yang lebih kondusif terhadap investor, baik yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun dari luar daerah. Hal ini tidak terlepas dari status daerah ini sebagai daerah pemekaran baru dari Kabupaten Bungo yang secara geografis berada pada jalur lintas Sumatera yang biasanya memiliki karakteristik tingginya heterogenitas masyarakat dan lebih terbuka. Heterogenitas masyarakat dapat terlihat pada beragamnya suku bangsa yang didominasi oleh suku Jawa (49,21%) dan suku Melayu Jambi (42,54%). Besarnya proporsi penduduk migran merupakan indikasi keterbukaan daerah Tebo terhadap semua pendatang yang bermaksud baik.
b. Faktor Ekonomi Daerah Faktor Ekonomi Daerah merupakan faktor dengan bobot tertinggi kedua pada pemeringkat daya saing investasi di kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata nilai untuk faktor ekonomi daerah adalah sebesar 5,22. Daerah yang memiliki nilai tertinggi untuk faktor ini adalah Kota Jambi dengan nilai sebesar 6,20 sedangkan Kab. Batanghari merupakan daerah dengan nilai terendah yaitu 3,92. Jauhnya range nilai yang didapatkan masing-masing Kabupaten/kota untuk faktor ini mencerminkan masih belum meratanya perekonomian di antara kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Faktor ekonomi daerah terdiri dari tiga variabel yaitu daya beli masyarakat, ekonomi daerah dan tingkat investasi. Kota Jambi meraih nilai tertinggi untuk ketiga
variabel ini. Tingginya nilai daya beli masyarakat di kota Jambi dikarenakan kota ini merupakan wilayah terbanyak dan terpadat penduduknya, sedangkan tingkat investasi di sini juga cukup baik sejalan dengan posisinya sebagai ibukota provinsi. Di sisi ekonomi daerah, perekonomian kota pusat administrasi ini juga berkembang yang disokong oleh sektor tersier. Grafik 3. Peringkat daya saing investasi Daerah Provinsi Jambi Faktor Ekonomi Daerah Umum
5.22
Kota Jambi
6.20
Kab. Kerinci
6.08
Kab. Sarolangun
5.82
Kab. Bungo
5.53
Kab. Merangin
5.37
Kab. Tanjab Barat
5.30
Kab. Tebo
4.53
Kab. Tanjab Timur
4.50
Kab. Ma. Jambi
4.25
Kab. Batanghari 0.00
3.92 1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
c. Faktor Infrastruktur Fisik Faktor Infrastruktur Fisik merupakan faktor yang menjadi pertimbangan yang cukup
penting
dalam
berinvestasi.
Dukungan
infrastruktur
yang
baik
mampu
meningkatkan produktivitas faktor-faktor penentu berinvestasi lainnya. Semakin besar skala usaha maka kebutuhan akan infrastruktur juga akan semakin besar. Implikasinya, jika pemerintah daerah menginginkan masuknya investor dengan skala usaha besar maka pemerintah daerah harus mampu mempersiapkan skala infrastruktur yang juga besar guna menunjang kegiatan usaha investor. Dua variabel utama dalam menunjang infrastruktur fisik adalah variabel ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik. Kedua variabel ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan usaha di daerah. Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata nilai untuk faktor infrastruktur adalah sebesar 5,51. Daerah yang memiliki nilai tertinggi untuk infrastruktur fisik adalah Kota Jambi dengan nilai 6,43. Hal ini sangatlah wajar mengingat posisi Kota Jambi sebagai ibukota Provinsi yang sekaligus merupakan pusat aktivitas ekonomi di Provinsi Jambi sehingga standar minimal dari kebutuhan infrastruktur (ketersediaan jalan, pelabuhan laut dan udara) relatif terpenuhi. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan nilai 6,30. Sebagai kabupaten hasil pemekaran pada tahun 1999, kabupaten ini dulunya hampir tidak bersentuhan dengan jalan beraspal, sebagai daerah rawa yang lebih akrab dengan jalan berlumpur, jalan tanah dan miskin fasilitas ekonomi. Namun setelah pemekaran, pemerintah banyak melakukan perubahan-perubahan secara mendasar seperti mengurangi keterisolasian antara sentra-sentra produksi dengan pusat-
pusat pemasaran dengan membangun jalan dan jembatan yang menghubungkan kedua lokasi aktivitas ekonomi ini, membangun sarana dan prasarana perhubungan antar pusatpusat pemerintahan dengan ibu kota kabupaten, membangun berbagai fasilitas ekonomi, mengadakan beberapa acara nasional di daerah ini dan berlangsung cukup sukses. Hal yang bertolak belakang terjadi untuk daerah Kabupaten Tebo. Daerah ini memiliki nilai terendah untuk faktor infrastruktur yaitu sebesar 4,34. Hal ini mengindikasikan bahwa kabupaten Tebo memiliki ketersediaan infrastruktur yang sangat terbatas. Karakteristik daerah ini sebagai daerah pemekaran tidak terlepas sebagai faktor penyebab rendahnya nilai atas ketersediaan infrastruktur dalam mendukung aktivitas investor. Grafik 4. Peringkat Daya Saing Investasi Daerah Provinsi Jambi Faktor Infrastruktur Umum
5.51
Kota Jambi
6.43
Kab. Tanjab Timur
6.30
Kab. Ma. Jambi
5.97
Kab. Bungo
5.84
Kab. Batanghari
5.64
Kab. Tanjab Barat
5.28
Kab. Merangin
5.03
Kab. Sarolangun
4.69
Kab. Kerinci
4.43
Kab. Tebo
4.34 0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
d. Faktor Kelembagaan Faktor Kelembagaan terdiri dari variabel Kepastian Hukum, Kebijakan dan Peraturan Daerah, Aparatur dan Pelayanan, serta Kepemimpinan Lokal. Seharusnya faktor Kelembagaan layak menjadi faktor utama dalam pertimbangan investasi, karena faktor inilah yang menentukan baik atau tidaknya faktor-faktor lainnya seperti faktor Keamanan, Politik, dan Sosial Budaya serta Faktor Infrastruktur Fisik. Akan tetapi dipertimbangkannya faktor Kelembagaan di urutan keempat bukan berarti faktor ini tidak mendapat prioritas tuntutan investor untuk diperbaiki, malah lebih mungkin karena tuntutan perbaikan terhadap Faktor Kelembagaan telah membuat investor ”skeptis” dan menganggap sebagai faktor yang harus diterima apa adanya. Rata-rata nilai daya saing investasi untuk faktor ini di Provinsi Jambi adalah sebesar 5,92. Nilai ini mengindikasikan bahwa faktor kelembagaan dapat dikatakan kurang mendukung. Adapun daerah yang memiliki nilai tertinggi untuk faktor kelembagaan ini adalah Kabupaten Sarolangun sedangkan daerah yang memiliki nilai terendah adalah Kota Jambi.
Tingginya nilai untuk Kabupaten Sarolangun disebabkan dampak kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kegiatan investasi swasta, seperti penegakan supremasi hukum dan penataan peraturan daerah, peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan kepada masyarakat melalui penggabungan instansi/lembaga pemberi izin usaha (pelayanan satu atap), adanya komitmen Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada investor mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Rendahnya nilai faktor kelembagaan untuk Kota Jambi (5,00) mengindikasikan bahwa pemerintahan daerah kurang menata diri dalam melakukan perbaikan mengenai masalah kepastian hukum, dan pelayanan aparatur, bahkan biaya pengurusan izin dan dokumen lainya juga sangat membebani. Grafik 5. Peringkat Daya Saing Investasi Daerah Provinsi Jambi Faktor Kelembagaan Umum
5.92
Kab. Sarolangun
6.24
Kab. Kerinci
6.20
Kab. Bungo
6.20
Kab. Tanjab Timur
6.19
Kab. Merangin
6.06
Kab. Tanjab Barat
5.97
Kab. Ma. Jambi
5.59
Kab. Batanghari
5.57
Kab. Tebo
5.29
Kota Jambi 0.00
5.00 1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
e. Faktor Tenaga Kerja Faktor Tenaga Kerja terdiri dari variabel Ketersediaan Tenaga Kerja, Kualitas Tenaga Kerja, dan Biaya Tenaga Kerja. Pertambahan penduduk membuat ketersediaan dan biaya tenaga kerja tidak menjadi masalah. Masalah justru datang dari kualitas tenaga kerja. Kota Jambi, Kabupaten Tanjab Timur dan Tanjab Barat merupakan daerah yang memiliki nilai terendah untuk faktor tenaga kerja. Hal ini lebih dikarenakan adanya perbedaan struktur ekonomi dan ketersediaan jumlah tenaga kerja pada daerah yang bersangkutan. Kota Jambi yang struktur ekonominya lebih berbasis pada sektor perdagangan dan jasa lebih menuntut kualifikasi tenaga kerja. Demikian juga dengan Kabupaten Tanjab Timur yang beberapa periode terakhir ini lebih menuntut kualifikasi tenaga kerja pada sektor industri pertambangan dan perkebunan.
Grafik 6. Peringkat daya saing investasi Daerah Provinsi Jambi Faktor Tenaga Kerja Umum
6.69
Kab. Batanghari
7.79
Kab. Tebo
7.65
Kab. Merangin
7.48
Kab. Bungo
7.46
Kab. Kerinci
7.28
Kab. Sarolangun
6.45
Kab. Ma. Jambi
6.35
Kota Jambi
6.20
Kab. Tanjab Barat
5.90
Kab. Tanjab Timur
5.30 0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
REKOMENDASI 1. Faktor Kelembagaan Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam kaitannya dengan penegakan kepastian hukum pada setiap kabupaten kota. Meningkatkan peranan koordinasi oleh pemerintah Provinsi Jambi terkait dengan rancangan peraturan daerah oleh masing-masing kabupaten kota, yang mengakomodir dunia usaha dengan memperhatikan aspek efisiensi. Meningkatkan peranan BKPMD dalam upaya peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan pada dunia usaha dengan berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Memfasilitasi dan mengkoordinasi antara kabupaten kota dalam penyediaan informasi potensi investasi pada masing-masing daerah.
2. Faktor Kelembagaan Memfasilitasi dalam upaya mengeliminir masalah-masalah krusial yang berdampak terhadap masalah keamanan terutama yang terkait dengan masalah pertanahan. Melakukan upaya preventif terhadap timbulnya masalah sosial politik, terutama yang terkait dengan hubungan antara eksekutif dan legislatif.
3. Faktor Ekonomi Daerah Pemerintah harus mampu mencitrakan Provinsi Jambi sebagai daerah yang memiliki prospek dan daya tumbuh ekonomi yang baik. Hal ini dapat tercapai melalui kebijakan ekonomi makro yang dapat berdampak terhadap peningkatan daya beli masyarakat dan pertumbuhan konomi sektoral, terutama sektor ekonomi potensial. Kebijakan diatas harus disertai dengan memperhatikan pembangunan kawasan unggulan antar kabupaten kota dengan konsep integrasi.
4. Faktor Ketenaga Kerjaan Sudah saatnya Pemerintah Provinsi Jambi serius mengaplikasikan prinsip link and match dalam pengembangan institusi pendidikan yang lulusannya dipersiapkan memasuki pasar tenaga kerja. Untuk itu, institusi pendidikan yang harus segera dikembangkan adalah institusi pendidikan setingkat diploma atau politeknik. Pemerintah
harus
segera
melakukan
kerjasama
dengan
pihak
swasta
dalam
pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan guna menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai.
5. Faktor Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jambi harus menempatkan program pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas. Dalam pembangunan infrastruktur, terutama diarahkan pada kawasan sentra produksi yang potensial untuk dimasuki investor. Perlu dukungan Pemerintah Provinsi Jambi kepada kabupaten kota yang akan membangun infrastruktur dalam pengembangan daerahnya, terutama yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan investor.
