Boks 1. Strategi Pendidikan Berorientasi Pasar di Provinsi Jambi
Program pendidikan merupakan suatu proses peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara bertahap, sistimatis dan sesuai kebutuhan pasar.
Program pendidikan yang dikembangkan harus mampu menyiapkan
peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan teknologi serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, peserta program pendidikan harus menguasai dasardasar keilmuan dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya dalam kegiatan produktif. Konsep dan pendekatan ideal tersebut jika mampu teraplikasikan secara komprehensif dalam program pendidikan di Provinsi Jambi, maka masalah pengangguran yang akan teratasi. Saat ini terdapat 78.000 orang pengangguran 1
terbuka di Provinsi Jambi. Jumlah pengangguran yang cukup besar tersebut mengindikasikan ada hal yang kurang tepat dalam pengembangan program sistem pendidikan di Provinsi Jambi. Hal ini dapat dipahami karena pengangguran merupakan hasil interaksi antara supply tenaga kerja dari institusi pendidikan dengan demand dari dunia usaha didalam pasar tenaga kerja. Dalam kerangka konsepsional ideal, yang seharusnya terjadi adalah adanya kesesuaian antara spesifikasi keahlian tenaga kerja yang masuk pasar dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Ini berarti, bila terjadi pengangguran, salah satu penyebabnya adalah adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara yang ditawarkan dengan yang diminta dalam pasar tenaga kerja. Perkembangan Ketenagakerjaan Kebutuhan tenaga kerja suatu daerah sangat terkait dengan karakteristik struktur perekonomian daerah yang bersangkutan. Perekonomian Jambi yang tumbuh 5,89% pada tahun 2006 masih didominasi oleh sektor pertanian (29,87%), perdagangan (16,83%), industri pengolahan (13,79%), pertambangan (11,87%) dan sektor jasa-jasa (9,79%). Kecuali untuk sektor pertambangan, sektor ekonomi tersebut diatas memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data dari tabel 1, sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebesar 47%, sektor perdagangan 22%, sektor jasa-jasa sebesar 13% dan sektor industri pengolahan sebesar 9%. Bila diasumsikan informasi dari data tersebut 1
Data s.d. bulan September 2007
sebagai cerminan respon pasar tenaga kerja pada sektor ekonomi, semestinya kebijakan
pengembangan institusi pendidikan
harus berorientasi pada
kebutuhan tenaga kerja pada masing-masing sektor ekonomi potensial potensial tersebut. Tabel 1: Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB serta Daya Serap Tenaga Kerja Menurut Sektor Ekonomi Kontribusi
SEKTOR EKONOMI
Terhadap PDRB
Pertumbuhan 1
PDRB
1
Kontribusi Daya 2
Serap TK
1. PERTANIAN
29.87
4.71
0.47
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
11.87
-0.13
0.01
3. INDUSTRI PENGOLAHAN
13.79
4.13
0.09
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH
0.77
5.41
0.01
5. B A N G U N A N
4.65
16.01
0.03
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN
16.83
4.62
0.22
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI
8.33
8.92
0.04
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA
4.11
13.45
0.00
9. JASA-JASA
9.79
12.60
0.13
Sumber : Bank Indonesia dan Disnakertrans Prov.Jambi, 2006 (data diolah)
Kemampuan suatu sektor ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi ternyata mempunyai hubungan terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja yang perlu dicermati. Data tabel 2 mempelihatkan bahwa sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa-jasa merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga besar dalam struktur perekonomian Jambi. Namun, ke-empat sektor tersebut memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah. Ada dua hal yang dapat menjelaskan fenomena tersebut. Pertama, hal ini mengindikasikan rendahnya nilai tambah produk yang diciptakan oleh keempat sektor ekonomi. Kedua, rendahnya tingkat keahlian tenaga kerja yang bekerja pada sektor ekonomi tersebut. Kondisi ini mengindikasikan masih belum maksimalnya kemampuan dunia pendidikan menghasilkan lulusannya untuk memasuki pasar tenaga kerja. Tabel berikut memperjelas deskripsi yang dimaksud. Tabel 2. Kontribusi Daya Serap Tenaga dan Produktivitas Tenaga Kerja Per Sektor Ekonomi SEKTOR EKONOMI
KONTRIBUSI DAYA SERAP TK
PRODUKTIVITAS TK (Jt/Org)
2004
2005
2006
2004
2005
2006
1. PERTANIAN
0.64
0.58
0.47
7.1
9.6
13.9
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN
0.01
0.01
0.01
250.9
346.2
319.3
3. INDUSTRI PENGOLAHAN
0.05
0.07
0.09
36.1
35.4
28.2
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH
0.00
0.00
0.01
99.8
68.7
33.1
5. B A N G U N A N
0.03
0.03
0.03
19.3
28.8
43.9
6. PERDAGANGAN
0.11
0.15
0.22
21.5
21
16.7
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI
0.04
0.04
0.04
24.8
33.5
40.8
8. KEUANGAN
0.01
0.01
0.00
114.1
145.9
209.7
9. JASA-JASA
0.10
0.11
0.13
19.5
20.6
20.3
Sumber : Disnakertrans Provinsi Jambi, 2006 (data diolah)
Ketimpangan yang terjadi antara kualifikasi calon tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan dalam pasar tenaga kerja semakin diperkuat dengan
kenyataan besarnya jumlah lowongan kerja yang belum terpenuhi. Menurut data (tabel 3), terdapat 1.358 lowongan kerja yang belum terpenuhi pada sektor ekonomi yang membutuhkan spesifikasi dalam bidang keahlian. Pada sektor pertambangan dan penggalian masih tersedia lowongan kerja sebanyak 542 orang, sektor industri pengolahan sebanyak 753 orang dan sektor bangunan 63 orang. Pada sisi lain, jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi didominasi oleh pencari kerja berpendidikan SLTA Umum sebanyak 9.324 orang (64,84%) dan berpendidikan Sarjana berjumlah 2.289 orang (15,92%). Hal ini mengindikasi kan adanya ketidak sesuaian antara tingkat pendidikan atau keahlian dengan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja. Tabel 3. Lowongan Kerja Per Sektor ekonomi LOWONGAN KERJA
PERSENTASE
Pertambangan dan Penggalian
SEKTOR EKONOMI
542
39,91
Industri Pengolahan
753
55,45
Bangunan
63
4,64
1.358
100,00
Jumlah Sumber : Jambi Dalam Angka,2005
Kondisi ini sangat dapat kita pahami bila kita mencermati masih terbatasnya jumlah dan bidang keilmuan profesi yang dikembangkan di lembaga pendidikan yang bersifat kejuruan/spesialisasi di Provinsi Jambi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyesuaikan antara keahlian tenaga kerja yang akan memasuki pasar dengan kebutuhan pasar tenaga kerja adalah melalui Balai Latihan Kerja yang memberi keahlian kejuruan. Namun program ini hanya mampu memberi pelatihan pada calon tenaga kerja sebanyak 248 orang peserta atau sebesar 9,09% dari jumlah pencari kerja yang belum memiliki keahlian. Bila dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang belum memiliki keahlian, berarti masih sangat banyak pencari kerja yang tidak dapat ditingkatkan keahliannya sesuai dengan tuntutan pasar. Strategi Pendidikan Berorientasi Pasar Mencermati adanya indikasi ketidaksesuaian antara kualifikasi keahlian calon tenaga kerja lulusan institusi pendidikan dengan kualifikasi keahlian yang diminta pasar tenaga kerja maka menuntut kita untuk melakukan reorientasi
sistim
pendidikan di Provinsi Jambi. Ada empat hal yang dapat dilakukan. Pertama, reorientasi
pada pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kompetensi
merupakan faktor penunjang utama untuk terwujudnya keunggulan kompetitif dalam dunia usaha. Kompetensi akan terwujud bila terdapat kesesuaian antara ilmu
pengetahuan
yang
spesifik
dengan
upaya
yang
spesifik.
Dalam
mengembangkan kompetensi, perlu dilakukan penyatuan ilmu pengetahuan yang bersifat mikro dengan yang makro. Keahlian spesifik merupakan hal pokok dalam kompetensi ilmu pengetahuan. Kompetensi membutuhan identifikasi yang jelas tentang jenis kegiatan yang akan dikerjakan.
Kompetensi sangat menentukan kinerja usaha karena menjadi dasar untuk pengembangan keunggulan kompetitif. Kompetensi
merupakan unsur
yang sangat strategis dalam membentuk keahlian managerial. Pengembangan kompetensi dengan pengembangan keunggulan kompetitif sangat berhubungan erat. Karena itu pengembangan kompetensi adalah hal yang sangat menjanjikan bagi strategy pengembangan dunia usaha melalui institusi pendidikan. Kedua, melakukan reorientasi bidang pendidikan, dari sekolah umum menjadi kejuruan atau politekhnik yang berorientasi pasar. Pola pikir demikian telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten Musi Banyuasin telah mengembangkan Politeknik untuk bidang keperawatan dan akuntansi. Sedangkan untuk tekhnik komputer dan tekhnik mesin dalam tahap pengembangan. Politekhnik ini diselenggarakan dalam rangka merespon peluang pasar yang terbuka dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Malaysia. Politeknik ini mendapat dukungan penuh dari APBD sehingga peserta didik tidak dipungut biaya, dimana 80% peserta didiknya adalah putra daerah, sisanya direkrut dari luar daerah. Ketiga, adanya dukungan pendanaan penuh dari pemerintah dalam mensukseskan program pendidikan/ wajib belajar di daerah masing-masing melalui dana APBD. Kabupaten Tanjab Timur merupakan salah satu contoh kabupaten yang telah melaksanakan program pembebasan biaya pendidikan (SPP dan BP3) dari SD hingga SMA. Program yang dimulai tahun 2003 tersebut membebaskan biaya sekolah 7.993 murid SMP dan SMA dengan menggunakan aggaran APBD sebesar Rp 577,8 juta. Pada tahun 2004, pembebasan biaya juga dilakukan kepada seluruh siswa SD dengan menggunakan anggaran APBD sebesar Rp 1,1 milyar. Untuk tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur menganggarkan sebesar Rp 63,5 milyar atau sekitar 23% dari total anggaran untuk dana pendidikan. Kebijakan yang dilakukan oleh Kabupaten Tanjab Timur merupakan wujud komitmen dan kepedulian pemerintah daerah dalam merespon perubahan pasar tenaga kerja yang menuntut standar minimal jenjang pendidikan. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Batanghari memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan melalui penyediaan dana tambahan untuk menunjang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jika penggunaan dana BOS tidak mencukupi dalam menunjang kegiatan pendidikan, maka Pemkab Kabupaten Batanghari akan memenuhi kekurangan dana BOS sehingga kegiatan belajar mengajar tetap terlaksana dengan baik. Namun, dana yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk mendukung BOS hanya mencakup 12 (dua belas) point biaya saja. Keempat,
mendorong
pihak
swasta
dan
BUMN/BUMD
untuk
menyelenggarakan pendidikan keahlian yang terkait dengan aktivitas bisnisnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan PT.Pertamina mengembangkan Politekhnik Migas. Politekhnik Migas tersebut diharapkan dapat
menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sesuai yang dibutuhkan industri pertambangan di Sumatera Selatan. Sedangkan PT. Telkom, mengembangkan institusi pendidikan STT Telkom guna memenuhi semakin meningkatnya kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dalam bidang tekhnologi informatika. Demikian juga dengan PT. Wira Karya Sakti (WKS), perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanam industri yang ikut menunjukkan kepeduliannya dalam dunia pendidikan di Tanjab Timur. Rekomendasi Sudah merupakan suatu keharusan bagi penanggung jawab sistim pendidikan di Provinsi Jambi untuk dengan serius melakukan reorientasi strategi pendidikan yang berorientasi kebutuhan pasar. Pasar tenaga kerja saat ini lebih menekankan spesialisasi tingkat keahlian dan bukan pada lamanya jenjang pendidikan. Untuk itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan hal tersebut: 1. Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Jambi harus mengembangkan kurikulum sekolah yang sesuai dengan kompetensi masing-masing daerah sehingga setiap lulusan pada jenjang pendidikan tertentu memiliki kemampuan dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan pasar tenaga kerja di Jambi. 2. Pemerintah
daerah
harus
merancang
program
aksi
segera
untuk
mengembangkan sekolah kejuruan/SMK dan politekhnik melalui dukungan dana APBD yang bekerjasama dengan pihak swasta/BUMN seperti yang telah dilakukan daerah lain. Politekhnik yang dapat segera dikembangkan adalah politekhnik pertambangan, tekhnik mesin, tekhnik industri dan politekhnik agribisnis. 3. Pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai target 20% alokasi anggaran untuk bidang pendidikan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai sistim pendidikan yang murah bagi masyarakat. Khusus untuk jenjang pendidikan SD hingga SMA harus dilakukan subsidi baik secara penuh penuh/gratis maupun sebagian, seperti yang telah dilakukan oleh Kabupaten Tanjab Timur. 4. Pemerintah daerah harus mampu mendorong pihak swasta dan BUMN/BUMD di Provinsi Jambi untuk mengembangkan isntitusi pendidikan yang bersifat kejuruan/politekhnik. Sehingga, lulusan dari sekolah kejuruan atau politekhnik tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar.
