Boks 1. Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 1 (Periode semester I Tahun 2008)
Perkembangan ekonomi global saat ini menunjukkan bahwa persaingan antara kebutuhan pangan (food), kebutuhan bahan bakar nabati (bio-fuel) serta kebutuhan pakan ternak (feed) telah memicu krisis harga pangan di tingkat dunia. Namun demikian, meningkatnya harga-harga komoditas pertanian tidak serta merta mampu memberikan manfaat yang berarti kepada pemerintah, khususnya kepada para petani di Indonesia. Bahkan, harga-harga komoditas pertanian yang meningkat tinggi melampaui kemampuan sebagian masyarakat (terutama masyarakat miskin) dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-harinya. Fenomena krisis harga pangan tentunya sebuah paradoks di negeri yang melimpah sumber daya alamnya (terutama pertanian dan perkebunan). Provinsi Jambi sebagai salah satu penghasil CPO yang cukup besar pun nampaknya belum mampu meredam harga minyak goreng yang masih tinggi di daerah ini. Menariknya harga CPO diperkirakan masih menjadi pemicu beralihnya lahan pertanian menjadi perkebunan sawit sehingga mempengaruhi kapasitas produksi komoditas pangan yang berbasis lahan pertanian. Di satu sisi, kebutuhan pangan di Provinsi Jambi masih terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan daya beli dan perubahan selera masyarakat. Hal lain yang cukup
memprihatinkan
adalah
masih
maraknya
aktifitas
penduduk
dalam
mengeksploitasi sumberdaya alam khususnya pada kawasan hutan sehingga berdampak memberikan tekanan cukup besar pada sumberdaya alam yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan menurunnya potensi sumberdaya air bagi keperluan pertanian. Sehubungan dengan fenomena ekonomi global diatas, serta mencermati kondisi sektor pertanian di Provinsi Jambi, maka program peningkatan ketahan pangan sangat diperlukan dan sangat strategis. Pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan telah menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan rakyat, dan harus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan. Ada tiga alasan penting yang 2
melandasi pentingnya pembangunan ketahanan pangan, yaitu :
1. Akses atas pangan yang cukup dan bergizi bagi setiap penduduk merupakan salah satu pemenuhan hak azasi manusia.
1
Data-data terkait evaluasi pelaksanaan peningkatan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bersumber dari Laporan Dewan Ketahanan Pangan Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi pada Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Provinsi Jambi pada tanggal 3-4 Juli 2008. 2 Kebijakan Dan Strategi Pemantapan Ketahanan Pangan Wilayah Badan Urusan Ketahanan Pangan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dadih Permana.
2. Konsumsi pangan dan gizi yang cukup merupakan basis bagi pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas. 3. Ketahanan pangan merupakan basis bagi ketahanan ekonomi, bahkan bagi ketahanan nasional suatu negara yang berdaulat. Dalam rangka merumuskan kebijakan dan langkah-langkah operasional sebagai upaya mencapai sasaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jambi/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Nomor. 29/Kep.Gub/BKP/2008, maka evaluasi terhadap pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan meliputi aspek penyediaan, distribusi, konsumsi, kewaspadaan pangan dan aspek pemberdayaan masyarakat. Selama periode semester I tahun 2008, hasil evaluasi program ketahanan pangan di provinsi Jambi adalah sebagai berikut: EVALUASI A. Aspek Penyediaan Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi No.29/Kep. Gub./BKP/2008, sasaran kebutuhan pangan pokok dan beberapa pangan strategis Tahun 2008 dan berdasarkan perkiraan produksi tahun 2008 yang dihimpun dari dinas/instansi terkait kondisi penyediaan pangan sebagai berikut: Tabel 1. Kondisi Penyediaan Pangan Pokok dan Beberapa Pangan Strategis Provinsi Jambi Tahun 2008 No
Uraian
1 2 3 4
Padi/Beras (ARAM II) Jagung (PPK) Kedelai Daging -Ruminansia -Non Ruminansia 5 Ikan 6 Telur
Sasaran Produksi (Ton) 657,666 67,078 19,332 21,748 6,125 14,940 86,089 6,426
Ramalan I/Perkiraan Satuan 586,631 31,273 4,516 29,955 6,457 23,498 62,476 6,765
% 89 47 23 138 105 157 73 105
Tersedia Kebutuhan*) Plus/Minus*) Dikonsumsi*) (Ton) (Ton) (Ton) 345,903 318,538 27,365 27,530 994 26,536 4,084 19,056 (14,972) 28,651 18,840 9,811 6,328 3,344 2,984 22,323 15,496 6,827 59,352 60,366 (1,014) 5,209 20,011 (14,802)
Ket:*) Data olahan BBKP
Perkembangan penyediaan pangan pokok dibandingkan tahun 2007, adalah sebagai berikut: a. Padi meningkat 3,30 % (334.847 ton beras) terhadap tahun 2007 (angka sementara), b. Jagung meningkat 4,17% terhadap angka tetap tahun 2007, (26.429 ton PPK), c. Kedele meningkat 4,85% (3.895 ton biji kering), terhadap tahun 2007 d. Daging meningkat 31% (21.859 ton) terhadap produksi tahun 2007, e. Ikan menurun 4% (65.173 ton) terhadap produksi tahun 2007 f.
Telur menurun 8,68% (7.408 ton) terhadap produksi tahun 2007. Untuk konsumsi tahun 2008 beras, jagung, daging dan ikan, kedele dan telur
kekurangannya didatangkan dari luar Provinsi Jambi. Diharapkan angka ramalan I dan
perkiraan produksi diatas untuk enam bulan mendatang akan meningkat melalui Program Aksi periode Juli-Desember 2008 optimis akan dapat ditingkatkan. B. Aspek Distribusi 1. Pengadaan Pangan (Beras) Perkembangan pangadaan beras tahun 2008 s.d Juni 2008 Tabel 2. Jumlah Pangadaan Beras Tahun 2008 sampai Mei 2008 Dalam Provinsi Jambi Luar Provinsi Jambi Jumlah No Sub Divre Bulog Sasaran Realisasi Realisasi Realisasi Sasaran Sasaran Ton % Ton Ton % Ton Ton Ton % 1 Jambi 500 10,500 1,278 12.17 11,000 1,278 11.62 2 Kuala Tungkal 1,000 45 4.50 6,000 2,000 33.33 7,000 2,045 29.21 3 Bute 6,000 800 13.33 6,000 800 13.33 4 Kerinci 1,500 165 11.00 3,500 1,047 29.91 5,000 1,212 24.24 5 Sarko 7,500 1,200 16.00 7,500 1,200 16.00 3,000 210 7.00 33,500 6,325 18.88 36,500 6,535 17.90 Jumlah *) Sumber : Bulog Divre Jambi
Rendahnya jumlah pengadaan beras di Provinsi Jambi karena harga gabah/beras cukup baik yaitu diatas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). 2. Penyaluran pangan (beras) RASKIN Pelaksanaan penyaluran beras raskin sampai dengan Juni 2008 dibandingkan tahun 2007 dalam periode yang sama meningkat 10%, sedangkan jumlah RTM meningkat 0,18% (364 RTM). Tabel 3. Penyaluran beras RASKIN Provinsi Jambi Tahun 2008 (sampai Juni 2008) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kab./Kota Kota Jambi Muaro Jambi Batanghari Bungo Tebo Merangin Sarolangun Tanjab Timur Tanjab Barat Kerinci Jumlah
Sasaran per bulan (Jan-Juni) RTM 21,502 19,482 17,366 17,104 16,218 21,858 21,035 19,550 17,788 27,406 199,309
TON 3,118 2,825 2,518 2,480 2,352 3,193 3,050 2,835 2,579 3,974 28,924
Realisasi RTM 21,502 19,482 17,366 17,104 16,218 22,018 21,035 19,550 17,778 27,406 199,459
TON 1,489 1,291 1,146 994 761 1,014 829 949 861 1,918 11,252
% 48 46 46 40 32 32 27 33 33 48 39
*) Sumber : Bulog Divre Jambi
3. Harga Pangan Kondisi perkembangan harga di atas bila dilihat fluktuasi harga bulanan cukup stabil, hal ini sebagai dampak dari pelaksanaan pengendalian oleh instansi yang cukup insentif. Harga rata-rata bulanan beberapa kebutuhan pangan (harga produsen dan harga konsumen) relatif stabil pergerakannya selama periode Januari-Mei 2008.
Tabel 4. Perkembangan Harga Pangan Tahun 2008 (Periode januari-Mei 2008) No
Komoditas
1 2 3 4 5
Beras IR.64 Beras IR.42 Jagung Kedele Daging -Ruminansia -Unggas Ras - Unggas Buras Ubi Kayu Ubi Jalar Telur Ras **) Telur Buras**) Ikan - Ikan Nila - Ikan Patin
6 7 8 9 10
Produsen Harga pada bulan (Rp/Kg)* Feb Mar Apr Mei Rata-rata 6,000 6,600 6,100 6,100 5,940 5,700 5,700 5,800 5,800 5,560 1,900 2,000 2,000 2,000 1,960 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
Jan 5,500 5,300 1,900 6,500
Jan 6,050 6,000 6,750 6,750
Konsumen Harga pada bulan (Rp/Kg)* Feb Mar Apr Mei Rata-rata 6,050 6,325 6,525 6,550 6,300 6,020 6,125 6,200 6,250 6,109 7,350 7,500 7,500 7,400 7,300 7,350 7,500 7,500 7,400 7,300
54,000 17,500 20,000 800 1,200 600 1,000
54,000 17,500 20,000 900 1,200 600 1,000
54,000 17,500 20,000 1,000 1,200 650 1,000
55,000 1,800 20,000 1,000 1,200 650 1,000
55,000 1,800 20,000 1,000 1,200 650 1,000
54,600 17,700 20,000 940 1,200 630 1,000
60,500 18,875 21,300 1,213 1,556 694 1,125
60,500 19,750 23,250 1,225 1,575 693 1,100
60,500 20,000 23,000 1,225 1,575 700 1,100
60,500 19,000 23,000 1,225 1,575 725 1,100
60,300 19,875 23,000 1,231 1,575 738 1,100
6,100 19,500 22,710 1,224 1,571 710 1,105
13,000 8,000
13,000 8,000
14,000 9,000
14,000 9,000
14,500 9,000
13,700 8,600
15,000 9,000
15,000 9,000
16,000 10,000
16,000 10,000
17,000 10,250
15,800 9,650
*) Sumber : BBKP Provinsi Jambi **) Rp/butir
C. Aspek Konsumsi Kondisi konsumsi pangan Provinsi Jambi tahun 2006 masih dibawah kecukupan dibanding Pola Pangan Harapan (PPH) 2020, yaitu 2.000 Kkal/Kapita/Hari. Tabel 5. Perbandingan Situasi Konsumsi Aktual 2006 dengan Pola Pangan Harapan 2020 No Kelompok Pangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sasaran per bulan (Jan-Juni) Konsumsi Berat Energi % AKE (Gram/Kkal/kari) (Kkal) 310.9 1,120.00 55.20 27.8 25.60 1.30 167.7 179.10 8.80 42.4 369.50 18.20 16.6 30.00 1.50 15.5 52.50 2.60 13 47.30 2.30 205.5 70.80 3.50 2.4 7.10 0.30 1,901.90 93.70
Bobot
Padi-padian Umbi-umbian Pangan Hewani Minyak dan Lemak Buah/Biji Berminyak Kacang-kacangan Gula Sayuran & Buah Bahan Lain TOTAL
0.5 0.5 2 0.5 0.5 2 0.5 5 0
PPH Konsumsi Energi PPH (Gram/Kap/Hr) (Kkal) 25.00 275.0 1,000 0.60 100.0 120 17.70 150.0 240 5.00 20.0 200 0.70 10.0 60 5.20 35.0 100 1.20 30.0 100 17.40 250.0 120 60 72.80 2,000
Skor
Berat
% AKG
Skor PPH
50 6 12 10 3 5 5 6 3 100
25 3 24 5 1 10 3 30 100
*) Sumber : Data olahan BBKP
Data yang digunakan dan ter-update baru tersedia s.d. tahun 2006
D. Aspek Kewaspadaan Pangan dan Gizi Status Gizi Masyarakat : Hasil Prevalensi Status Gizi (PSG) mengatakan bahwa balita yang mengalami kasus gizi buruk dan kurang gizi di Provinsi Jambi masing-masing sebanyak 9.3% untuk balita kurang gizi, dan balita gizi buruk 1.8% dari 30.085 balita.
No
Tabel 6. Perkembangan Kondisi Gizi dengan Indek BB/U, BB/Tb dan TB/U Provinsi Jambi Tahun 2006-2007 LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI + PEREMPUAN Uraian 2006 2007 2006 2007 2006 2007
1 Status (BB/U) a. Lebih b. Baik c. Kurang d. Buruk
Kasus 15,199 412 168 1,621 300
% 2.7 84.7 10.7 2.0
Kasus 20,607 364.00 17,718.00 2,100.00 425.00
*) Sumber : Data PSG Dinas Kesehatan Prov. Jambi Th.2006-2007
% 1.8 86 10.2 2.1
Kasus 14,886 517.00 12,727 1,358.00 284.00
% 3.5 85.5 9.1 1.9
Kasus 19,975 516 17,459 1,675 325
% 2.6 87.4 8.4 1.6
Kasus % Kasus 30,085 40,582 929 3.1 880 25593 85.1 35,177 2979 9.9 3,775 584 1.9 750
% 2.2 86.7 9.3 1.8
Sampai dengan Mei 2008 balita (0-59 bulan) dengan status gizi baik sebanyak 113.800 atau 96.40%, sedangkan status gizi lebih sebanyak 1.072 (0.91%), 3.054 anak (2.59%) dengan status gizi kurang dan sebanyak 123 anak (0.10) gizi buruk. Dibandingkan tahun 2007 pada periode yang sama terjadi penurunan prosentase gizi buruk dimana tahun 2007 jumlah balita yang mengalami gizi buruk sebesar 0.23% dari 91.803 balita. Tabel 7. Hasil Penimbangan Bulanan Balita (0-59 Bulan) Di Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi s.d Mei 2008 Status Gizi Jumlah Jumlah Kabupaten/Kota Balita lebih baik kurang buruk balita % Kasus % Kasus dipantau 35,644 kerinci 38,355 73 34,488 1082.0% 1 Merangin 35,079 11,315 Sarolangun 25,873 569 10,320 400 26 13,650 Bungo 30,693 248 12,993 409 Tebo 28,755 11,385 Batanghari 26,068 88 10,887 397 13 Muaro Jambi 34,862 23,296 Tanjung Jabung Barat 27,118 25 22,980 288 3 Tanjung Jabung Timur 28,414 22,759 Kota 52,585 65 22,132 478 80 Provinsi Jambi 327,802 1,068 113,800 1,983 123 118,049 100 % Status Gizi Balita 0.91 96.40 2.59 0.10 Sumber : Data LB3 Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
E. Aspek Pemberdayaan masyarakat Sampai dengan Juni 2008 kegiatan yang telah dilaksanakan adalah; 1. Pemberdayaan Koperasi, dengan kegiatan periode Juli-Desember sebagai berikut: bantuan pabrik pakan ikan kapasitas 25 ton/hari, bantuan bibit karet 2.000.000 batang, bantuan pembibitan sapi lokal 250 ekor, dan bantuan pasar tradisional 1 unit koperasi. 2. Pembinaan Desa Mandiri Pangan, Tabel 9. Kegiatan Pengembangan desa Mandiri Pangan Provinsi Jambi tahun 2008 Kabupaten/Kota Kota Jambi Muaro Jambi Batanghari Merangin Sarolangun Bungo Tebo Tanjab Barat Tanjab Timur Kerinci JUMLAH
Persiapan (Desa)
Pertumbuhan (Desa)
1 1 1 1 1 1 1 2 9
2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 22
Pengembangan (Desa)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Kemandirian
Jumlah (Desa)
0 0 0 0 -
3. Penanganan Keamanan Pangan a. Pemeriksaan sarana produsen pangan olahan (P-IRT), b. Pengujian pangan olahan, c. Antisipasi kejadian luar biasa (KLB) flu burung dan keracunan
4 5 5 5 7 5 5 5 4 7 52
4. Pembinaan mutu dan keamanan pangan 5. Sosialisasi konsumsi pangan beragam, berimbang dan bergizi (3B), 6. Sosialisasi PMTAS 7. Peningkatan sumberdaya manusia. UPAYA-UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN Dalam rangka mencapai sasaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan tahun 2008, beberapa program aksi yang telah dilaksanakan yaitu: 1. Penyiapan sarana irigasi, 2. Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, Realisasi tanaman padi di Provinsi Jambi s.d Mei 2008 sebanyak 62.514 ha atau sebesar 385 dari sasaran yang ditetapkan sebanyak 165.189 Ha. Realisasi tanaman jagung sebanyak 2.604 ha atau 14% dari jumlah sasaran yang ditetapkan (18.078 ha). Sedangkan Kedele mencapai realisasinya mencapai 852 Ha atau 7 % dari sasaran yang ditetapkan. 3. Intensifikasi peternakan 4. Di sektor peternakan dengan upaya-upaya sebagai berikut: a. Pelatihan budidaya ikan sebanyak 15 orang, b. Memberikan bantuan untuk pembuatan pakan ikan pontran mandiri 1 unit c. Promosi dan publikasi kegiatan perikanan budidaya 3 kali, d. Promosi gerakan sepanjang 4,5 km dengan jumlah ikan kurang lebih 7 ton ikan patin dengan jumlah peserta 4500 orang. 5. Dukungan sarana produksi dan permodalan a. Dukungan sarana produksi yaitu penyaluran pupuk bersubsidi dan benih/bibit. Tabel 8. Realisasi penyaluran benih/bibit Di Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi s.d Mei 2008 Komoditas Satuan Sasaran Realisasi % Padi ton 5,618 1,425 25.3649 Jagung ton 488 727 148.9754 Kedelai ton 735 108 14.69388 Bibit Ikan ekor 32,752 10,112,588 30876.25 Bibit sapi ekor 1,050 bibit kambing ekor 600 Sumber : Data LB3 Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
b. Permodalan, yaitu dengan pemberian Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) dengan berbagai pola, seperti: 1. Pola Executing, sebesar Rp12.751.985 atau 118,26% dari plafon yang disediakan yaitu sebesar Rp15.080.000. 2. Pola channeling, dengan penyaluran sebesar Rp9.757.382 atau sebesar 117,02% dari kredit yang telah diserahkan ke kota/kabupaten yaitu sebesar Rp8.338.425.
3. Kupem pensertifikatan hak atas tanah petani, nelayan/jasa/industri; kredit yang tersalur sebesar 5,02% atau Rp137,25 juta dari alokasi yang tersedia
Rp2.734,46
juta.
Upaya
yang
telah
dilakukan
dalam
pengelolaan KUPEM adalah Tim provinsi, kabupaten/kota melaksanakan penagihan kepada nasabah yang menunggak, jika telah berkali-kali ditagih belum dapat mengembalikan kreditnya diajukan somasi kepada pihak pengadilan setempat, melaksanakan sosialisasi secara insentif kelapangan mengenai masalah KUPEM pensertifikatan tanah, dan kepada kabupaten/kota diupayakan penyediaan dana operasional untuk pelaksanaan KUPEM persertifikatan tanah. LANGKAH –LANGKAH OPERASIONAL YANG TELAH DILAKSANAKAN Dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan ketahanan pangan tahun 2008, upaya-upaya yang telah dilaksanakan periode Januari-Juni 2008 adalah sebagai berikut. A. Aspek Distribusi 1. Pelaksanaan pasar lelang agro/forward oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. 2. Mengupayakan
percepatan
keputusan
Badan
Ketahanan
Pangan
Departemen Pertanian dalam pengelolaan DPM LUEP. 3. Memfasilitasi hubungan kerjasama antara sesama pedagang beras di Provinsi Jambi dengan Sumatera Selatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. 4. Mendorong percepatan pembentukan Asosiasi petani pendeder/pembibit dan petani produsen ikan guna mengatur pola produksi agar harga ditingkat produsen dan konsumen dapat dikendalikan dengan harga yang layak. 5. Memfasilitasi percepatan peningkatan prasarana jalan dari pelabuhan menuju gudang guna menekan cost penjualan. 6. Penyaluran minyak goreng dan kedele bersubsidi. 7. Pemantauan perkembangan harga secara kontinue. B. Antisipasi Dini Kewaspadaan Pangan dan gizi, 1. Kegiatan antisipasi dini terhadap; gangguan/masalah pangan dan gizi, kejadian luar biasa dan pembinaan mutu dan keamanan pangan. 2. Upaya peningkatan pengetahuan masyarakat dan petugas dengan cara pelatihan konselor ASI Ekslusif bagi petugas gizi, pembinaan surveilan, pelatihan SHD-KLB Gizi, penyebarluasan informasi karantina tumbuhan melalui brosur/leaflet, mas media. Sosialisasi produk halal bagi kalangan pelaku usaha, pelatihan meat inspektor, sosialisasi ASUH ke sekolah dan diseminasi hasil-hasil pengkajian.
C. Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan seperti; 1. Program rintisan akselerasi pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian (PRIMA TANI) di Kota Jambi, Kabupaten Muara Jambi, Tanjung Jabung Barat, Sarolangun, Merangin, Bungo, dan Kerinci. 2. Penyelenggaraan keaksaraan
pendidikan
fungsional,
pembentukan/rintisan
keaksaraan
pelatiahan
fungsional,
tenaga
pelatihan
pendidik
usia
tutor dini,
taman bacaan masyarakat, dan penyelenggaraan
kursus wira usaha desa. REKOMENDASI Dalam rangka lebih meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jambi, beberapa langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan sebagai berikut: 1. Strategi percepatan pengembangan pangan - Meningkatkan produktivitas lahan pertanian/sawah melalui pemberian insentif kepada petani secara tepat sasaran dan tepat waktu. Perlunya pemberian subsidi dalam pemenuhan stok pupuk dan obat anti serangga/hama yang dapat digunakan untuk mendukung proses produksi sehingga petani tetap dapat mempergunakan jumlah pupuk yang seimbang dan sesuai untuk meningkatkan proses produksi. Hal ini perlu dilakukan mengingat harga-harga pupuk serta obat anti serangga/hama mulai meningkat harganya sehingga berpotensi tidak terjangkau bagi petani. Selain itu, penyediaan bibit unggul akan membantu petani dalam menghasilkan kualitas komoditas pangan yang baik dan berdampak pada jumlah panen yang meningkat sehingga mampu mendongkrak margin keuntungan petani. Sedangkan bantuan sarana pertanian kepada petani dapat dijadikan insentif tambahan yang diharapkan mampu meminimalisir keinginan petani dalam mengalih fungsikan lahannya. - Perlunya pengaturan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian melalui suatu kebijakan yang terintegrasi lintas sektor sehingga stok kebutuhan pangan di Provinsi Jambi bisa ditingkatkan produktivitasnya. Fenomena beralih fungsinya lahan pertanian (khususnya sawah) menjadi lahan perkebunan serta ancaman menyusutnya lahan pertanian akibat komersialisasi lahan sawah misalnya pendirian ruko-ruko, perumahan/real estate, dan sebagainya perlu dibatasi dan diatur dengan baik sehingga pemenuhan kebutuhan stok pangan yang berasal dari dalam Provinsi Jambi minimal dapat dipertahankan/ditingkatkan. Pengaturan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan perlu diatur dan disusun dalam suatu tata ruang kota/provinsi yang komprehensif serta perlunya disusun Perda yang
mengatur hal tersebut sehingga ketahanan pangan di Provinsi Jambi dapat terus ditingkatkan. - Perlunya pembangunan jalur irigasi yang mendukung peningkatan produksi padi terutama di daerah-daerah yang belum memiliki saluran irigasi yang memadai dan pemeliharaan jalur irigasi yang telah ada termasuk di sentrasentra produksi komoditas pangan. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga ketersediaan air yang mendukung peningkatan produksi padi terutama di saat musim kemarau. 2. Pelestarian Sumber Daya Air - Dalam rangka meningkatkan fungsi hutan serta mendukung pelestarian lingkungan melalui upaya konservasi, maka rehabilitasi hutan menjadi strategi yang sangat diperlukan saat ini. Sebagaimana diketahui, salah satu fungsi hutan sangat penting sebagai catchment area (daerah tangkapan air). Daerah tangkapan air yang potensial sangat mendukung ketersediaan air
irigasi
maupun
air
baku
untuk
mendukung
produktivitas
(keberlangsungan) sektor pertanian. - Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS). 3. Ecodevelopment Strategy. Pemerintah Daerah sebaiknya mengadopsi konsep
pembangunan
berkelanjutan
(sustainable
development)
yang
memasukan aspek konservasi, restorasi dan regenerasi didalam strategi pembangunannya (ecodevelopment strategy). Oleh karena itu, setiap institusi perencana pembangunan harus memiliki sense of forestry crisis dalam merumuskan
kebijakan
pembangunannya
sehingga
setiap
kebijakan
pembangunan ekonomi yang dirancang selalu mengarah pada upaya penyelamatan sumber daya hutan yang tersisa. 4. Early Warning System dalam kewaspadaan pangan dan gizi. Perlunya suatu sistem yang dapat mendeteksi terjadinya kerawanan pangan secara terintegrasi lintas sektor serta berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Sistem tersebut nantinya dapat memberikan isyarat dini kepada Pemerintah Daerah (selaku penanggung jawab program ketahanan pangan) untuk segera melakukan intervensi melalui programprogram/tindakan-tindakan untuk menanggulangi kerawanan pangan secara efektif dan efisien.
Halaman ini sengaja dikosongkan
