Boks 1. DAMPAK PENYELENGGARAAN PEMILUKADA TERHADAP PEREKONOMIAN JAMBI I. PENDAHULUAN Pemilukada yang diselenggarakan di Provinsi Jambi pada tanggal 19 Juni 2010 bukan saja menjadi media implementasi prinsip demokrasi namun juga berdampak secara
ekonomi.
Dalam
tahapan
pemilukada
biasanya
terjadi
peningkatan
pengeluaran, baik yang dilakukan oleh peserta pemilukada maupun yang bersumber dari pemerintah yang dianggarkan dalam APBD. Kondisi ini berpotensi memberi dampak yang positif bagi kinerja perekonomian terutama yang berasal dari meningkatnya belanja konsumsi beberapa sektor terkait. Ada beberapa sektor yang ditenggarai menerima dampak meningkatnya pengeluaran karena Pemilukada. Sektor dimaksud diantaranya adalah industri pengolahan kertas dan barang cetakan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor
perbankan dan lembaga keuangan
lainnya (jasa perusahaan) serta sektor jasa pemerintahan. Dampak tersebut akan menjadi sangat optimal bila belanja pemilukada tersebut secara maksimal terserap oleh pelaku ekonomi di Provinsi Jambi. Bila mencermati fenomena yang terjadi, tidak semua dana pengeluaran pemilukada dibelanjakan di daerah Provinsi Jambi. Beberapa argumentasi yang dapat menjelaskan fenomena tersebut antara lain, pertama adanya penggunaan jasa konsultan marketing politik yang berasal dari Jakarta. Kedua, kapasitas dan teknik produksi pada sektor ekonomi terkait yang masih terbatas. Dengan demikian terdapat kecenderungan sebagian besar belanja konsumsi dalam pemilukada terjadi diluar Provinsi Jambi. Bila hipotesis ini benar maka pemilukada tidak secara signifikan berdampak terhadap perekonomian Jambi. Untuk lebih mengetahui secara spesifik dampak pemilukada terhadap perekonomian Jambi maka diperlukan sebuah kajian singkat lebih lanjut. II. KERANGKA KONSEPSIONAL Indikator
ekonomi
yang
paling
umum
digunakan
untuk
memahami
perkembangan perekonomian suatu daerah dapat diamati dari perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara konsepsional ada 3 pendekatan dalam perhitungan nilai PDRB yaitu pendekatan produksi (production approach), pendekatan pengeluaran (consumption approach) dan pendekatan pendapatan (income approach). Pendekatan pertama dan kedua merupakan pendekatan yang lebih populer digunakan dalam menganalisis perekonomian suatu daerah guna perumusan kebijakan.
i
Pada pendekatan produksi, perekonomian dikelompokan kedalam sembilan sektor produksi. Nilai PDRB dihitung berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor produksi. Dalam kasus pemilukada, pengeluaran yang terjadi akan mendorong dan menjadi stimulus pada sektor-sektor yang terkait sehingga diharapkan berdampak terhadap
perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan
pendekatan pengeluaran, nilai PDRB dihitung berdasarkan pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku ekonomi yaitu rumah tangga (C), swasta (I), pemerintah (G) dan perdagangan luar negeri (X-M). Dampak pengeluaran pemilukada akan terlihat melalui peningkatan
pengeluaran konsumsi pemerintah dan pengeluaran lembaga swasta
nirlaba. Bila
kita
mencoba
melakukan
analisis
dampak
Pemilukada
terhadap
perekonomian maka analisis akan dimulai dari seberapa besar dana yang tersalurkan kepada masyarakat dalam aktivitas pemilukada. Secara substantif, kucuran dana ke masyarakat berasal dari dua sumber yaitu dari dana pemilukada
dan
partai
pengusung
serta
dana
kampanye calon peserta APBD
untuk
membiayai
penyelenggaraan pemilukada. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 pasal 112 menyatakan bahwa anggaran penyelenggaraan pemilukada adalah tanggung jawab pemerintah. Ini berarti, pemerintah daerah harus mengalokasikan besaran dana tertentu didalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan pemilukada. Bila dikaitkan dengan konsep PDRB, berarti kucuran dana yang dianggarkan dalam APBD ini dihitung sebagai pengeluaran pemerintah (G) yang akan menjadi stimulus dalam perekonomian dan pada akhirnya mempengaruhi besaran perkembangan perekonomian daerah. Pada sisi lain, dalam Undang-Undang No. 32 pasal 83 ayat (1) Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa dana kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diperoleh dari pasangan calon yang bersangkutan, partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan, dan/atau sumbangan pihak-pihak lain yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta, serta dapat berupa uang, barang, dan/ atau jasa. Semua dana kampanye tersebut harus dilaporkan secara transparan dan akuntable sesuai dengan Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam konsep PDRB, penggunaan dana kampanye yang berasal dari peserta pemilukada ini diperhitungkan sebagai pengeluaran lembaga swasta nirlaba atau non profit. Secara makro, dampak pemilukada terhadap perekonomian akan terlihat dari besaran total dana yang berperan sebagai stimulus dalam perekonomian. Bila logika ini dipakai maka dampak pemilukada secara sederhana dapat diukur dari multiplier effect yang dihasilkan dari kegiatan pemilukada tersebut yaitu dengan menggunakan rumus
ii
ME =
1 xDP . Dimana ME adalah koefisien multiplier effect, MPC adalah marginal 1 − MPC
provensity to consume sedangkan DP adalah besaran total dana pemilukada yang dikucurkan ke masyarakat. Konsep
di
atas
tentu
saja
memerlukan
asumsi
yang
ketat
dalam
implementasinya. Dalam artian, semua dana yang terpakai dalam pemilukada semuanya dilepaskan dalam wilayah daerah tersebut sehingga benar-benar berfungsi sebagai stimulus bagi pelaku ekonomi yang ada. III. DAMPAK PENGELUARAN PEMILUKADA TERHADAP PEREKONOMIAN Secara umum, dampak pemilukada lebih didasarkan pada besaran pengeluaran yang dilakukan oleh peserta pemilukada dan pemerintah daerah yang dianggarkan dalam APBD. Dengan demikian, dalam menganalisis dampak pemilukada tersebut harus beranjak dari kedua hal tersebut. Dampak Dana (Kampanye) Peserta Pemilukada Terdapat beberapa pos pengeluaran yang harus dibiayai oleh peserta pemilukada. Pertama, dana untuk partai pengusung. Dana ini pada prinsipnya akan digunakan oleh partai pengusung untuk menggerakan mesin partai dalam memobilisasi konstituen partai. Pengeluaran dari pos pertama ini diharapkan memberi dampak pada pergerakan sektor transportasi serta sektor riil dalam memenuhi konsumsi. Kecenderungan umum, dana yang dikeluarkan oleh pasangan calon pemilukada berada pada besaran 3 milyar rupiah sehingga secara total diperkirakan sekitar 12 milyar rupiah dana yang dikeluarkan untuk pos ini. Kedua, dana untuk keperluan kampanye, termasuk didalamnya dana untuk membiayai promosi melalui media massa atau media lainnya, tim sukses, mobilitas massa dan mendatangkan hiburan dari luar kota. Besaran dana untuk kegiatan ini pada kisaran 7 milyar rupiah atau 28 milyar rupiah untuk empat pasangan calon. Secara umum hanya sebagian kecil dana yang akan terserap didaerah. Idealnya, diharapkan pengeluaran dari pos ini dapat maksimal terserap oleh pelaku ekonomi lokal. Namun kecenderungan yang terjadi, peralatan kampanye dalam skala besar diproduksi justru di luar Provinsi Jambi. Sehingga dampak pengeluaran dari pos ini menjadi tidak maksimal. Ketiga adalah pengeluaran untuk membiayai konsultan marketing politik. Kegiatan yang harus dibiayai biasanya didahului dengan survey hingga sampai pada kegiatan pencitraan calon. Untuk keperluan ini dibutuhkan dana sebesar 3 milyar rupiah. Hal ini biasanya dilakukan oleh konsultan dari Jakarta. Ini berarti, hampir keseluruhan pengeluaran pos ini tidak terserap oleh pelaku ekonomi lokal. Keempat, dana yang dikeluarkan pada saat pemungutan suara berlangsung. Fenomena riil yang ditemui, peserta pemilukada menyiapkan 2-10 orang saksi pada masing-masing TPS, yang berjumlah sebanyak 700 TPS. Masing-masing saksi diberi uang saku berkisar Rp 100.000,- sampai dengan Rp
iii
250.000,- Bila dipakai skenario minimal maka diperkirakan dana yang akan dikucurkan oleh keempat peserta pemilukada sebanyak 1,26 milyar atau (700x4x3x150.000). Perkiraan diatas menyimpulkan bahwa pengeluaran dana yang dilakukan oleh peserta pemilukada masih belum berdampak optimal. Karena hampir 50% dana yang dikeluarkan untuk pos kedua dan ketiga justru dibelanjakan diluar daerah sehingga lebih bersifat capital out flow. Bila dikalkulasikan secara keseluruhan berarti dana yang terserap dalam perekonomian lokal pada kisaran 33,26 milyar rupiah, sisanya sebesar 20 milyar rupiah bersifat capital out flow. Dampak Anggaran Pemerintah Untuk Pemilukada Sesuai dengan amanah Undang-Undang No.32 Tahun 2004 pasal 112 menyatakan bahwa anggaran penyelenggaraan pemilukada adalah tanggung jawab pemerintah yang dianggarkan dalam APBD. Untuk Provinsi Jambi, dana yang dianggarkan dalam APBD adalah sebesar 50 milyar. Dana tersebut digunakan untuk membiayai semua tahapan pemilukada, baik pengeluaran yang bersifat honor maupun untuk peralatan kegiatan pemilukada. Pengeluaran yang dianggarkan melalui APBD ini diharapkan memiliki dampak terhadap pergerakan ekonomi lokal, terutama yang terkait dengan honor pada saat pelaksanaan pemilukada dan upah tenaga kerja dalam pencetakan kertas suara. Sedangkan bahan pencetakan peralatan pemilukada justru didatangkan dari luar Jambi. Dana yang terserap dari anggaran yang dialokasikan dalam APBD diperkirakan pada kisaran 25% atau 12,5 milyar. Dampak Pemilukada Terhadap Perekonomian Berdasarkan perkiraan yang telah dilakukan, dari total pengeluaran yang dilakukan oleh peserta pemilukada yaitu sebesar 53,26 milyar rupiah dan pengeluaran yang dianggarkan pemerintah sebesar 50 milyar maka diperkirakan dana yang terserap dalam perekonomian Jambi hanya sebesar 45,76 milyar rupiah. Diperkirakan, dari besaran dana tersebut hanya memberi dampak ekonomi yang kecil pada sektor industri pengolahan (industri kertas dan barang cetakan), sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya (jasa perusahaan) dan sektor jasa-jasa (jasa pemerintahan). Bila diskenariokan semua pengeluaran yang terjadi dalam pemilukada terserap oleh semua sektor ekonomi di Provinsi Jambi maka diperkirakan akan memberi dampak multiplier effect sebesar 295,03 milyar rupiah atau akan memberi daya tumbuh ekonomi cukup besar yaitu 1,90%. Namun dikarenakan tidak semua pengeluaran pemilukada terserap oleh pelaku ekonomi lokal yaitu hanya sebesar 45,76 milyar rupiah atau hanya 44,23% maka multiplier effect yang tercipta adalah sebesar 130,74 milyar rupiah atau akan mendorong ekonomi tumbuh hanya sebesar 0,63%.
iv
IV. PENUTUP Ada beberapa hal yang menjadi catatan terhadap dampak pengeluaran pemilukada terhadap perekonomian daerah Provinsi Jambi. 1.
Diperkirakan besaran pengeluaran dana kampanye peserta pemilukada mencapai angka 13,4 milyar rupiah per peserta, melebihi angka 4 milyar seperti yang dilaporkan secara resmi. Sedangkan pengeluaran pemerintah yang dianggarkan dalam APBD 2010 adalah sebesar 50 milyar rupiah.
2.
Dampak pengeluaran pemilukada terhadap kinerja konsumsi daerah tidak terlihat secara significant. Dikarenakan tidak semua pengeluaran pemilukada terkucur didaerah Jambi karena belanja pemilukada hampir 55,77% dibelanjakan di luar Jambi terutama untuk membiayai pencetakan peralatan kampanye, artis penghibur dan konsultan marketing politik.
3.
Bila diasumsikan, semua dana yang dikucurkan dalam kegiatan pemilukada terserap pelaku ekonomi Provinsi Jambi maka diperkirakan akan memberi multiplier effect terhadap perekonomian Jambi sebesar 295,03 milyar rupiah atau dapat mendorong bertambahnya daya tumbuh perekonomian Jambi sebesar 1,90%. Namun dikarenakan perkiraan dana yang terserap oleh pelaku ekonomi Jambi hanya pada kisaran 44,23% maka multiplier effect yang tercipta hanya pada kisaran 130,74 milyar rupiah atau hanya dapat mendorong ekonomi Jambi pada kisaran 0,63%.
v
