BOKS RINGKASAN EKSEKUTIF HASIL PENELITIAN DAMPAK GEMPA BUMI 27 MEI 2006 TERHADAP AKTIVITAS PEREKONOMIAN DI KABUPATEN KLATEN

BOKS

BOKS RINGKASAN EKSEKUTIF HASIL PENELITIAN DAMPAK GEMPA BUMI 27 MEI 2006 TERHADAP AKTIVITAS PEREKONOMIAN DI KABUPATEN KLATEN PENDAHULUAN Penelitian ini bertujuan untuk: (a) mengidentifikasi dan menganalisis dampak gempa bumi 27 Mei 2006 terkadap aktivitas sektor ekonomi utama, yaitu pertanian dan industri kecil di Kabupaten Klaten; (b) mengidetifikasi persoalan dan kemungkinan dihadapi perbankan dan sektor riil pasca gempabumi, dan (c) menganalisa pelbagai alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dan perbankan dalam rangka pemulihan aktivitas perekonomian di Kabupaten Klaten. Penelitian lapangan dilakukan dari tgl 13 hingga 24 Juli 2006 di 10 kecamatan yang menjadi korban gempa di Kab. Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan klaster, dan difokuskan pada klaster yang dominan dan terkena dampak gempa. Klaster-klaster tersebut adalah pertanian, pengasapan tembakau, pasar dan perdagangan, batik dan konveksi, furnitur serta barang dari tanah. Pengumpulan data primer dilakukan dengan quick survey (pada 122 responden) untuk memvalidasi data sekunder dan menemukan parameter nilai kerugian, wawancara mendalam dan observasi (pada 42 responden kunci). Untuk mendapatkan analisis mendalam dan gambaran kebijakan yang relevan bagi masing-masing klaster dilakukan melalui Focus Group Discussion (dengan 84 peserta dari stakeholders 6 klaster terpilih). Data dianalisis dengan metode statistikdeskriptif dan analisis-isi (content analysis).

RINGKASAN HASIL PENELITIAN Temuan penelitian dirangkum dalam Tabel 1. dan Tabel 2. TABEL 1. SUMBERDAYA YANG HILANG/RUSAK DAN ESTIMASI KERUGIAN AKIBAT GEMPA BUMI TIAP SUBSEKTOR USAHA No

Subsektor Usaha

Jumlah korban

Sumberdaya yg Hilang/Rusak

1

Pertanian

n.a

• Sarana irigasi, • Tanaman pangan

2 3

Tembakau Pasar & Perdagangan

> 239 pengusaha •Pemda Klaten •3.198 pedagang

4 5 6

Batik Konveksi Furnitur

129 pengusaha 894 pengusaha 378 pengusaha

7

Gerabah

152 pengusaha

Oven tembakau • 48 dari 87 bangunan pasar milik desa & pemda rusak • Peralatan dagang milik individu rusak (meja, kursi, etalase, almari, dll) Canting, wajan, kompor Mesin obras, mesin jahit Tempat usaha, pasah/serut, circle/ gergaji putar, bor, tatah ukir Tungku pembakar

Estimasi Kerugian • Kerusakan sarana irigasi Rp5,5 milyar • Kerusakan tanaman Rp21,6 milyar • Rp6,1 Miliar • Kerusakan peralatan milik individu ±Rp11,9 miliar •Potensi kerugian dari retribusi pasar ±Rp1,8 miliar Rp 5,5 juta Rp 471,8 juta Rp 218,9 juta Rp 344,6 juta

Sumber: data primer (diolah)

19

BOKS

TABEL 2. AKTIVITAS YANG DIBUTUHKAN UNTUK PEMULIHAN DAN TAKSIRAN BIAYA REHABILITASI TIAP SUBSEKTOR USAHA Subsektor Usaha

No 1 2

Pertanian Tembakau

3

Perdagangan

4

Batik

5

Konveksi

6

Furnitur

7

Gerabah

Aktivitas Yang Dibutuhkan Untuk Pemulihan • Rehabilitasi sarana irigasi, bantuan saprodi utk petani • Rehabilitasi peralatan produksi (oven), rehabilitas modal kerja • Rehabilitasi tempat usaha dan peralatan produksi, rehabilitas modal kerja • Rehabilitasi tempat usaha dan peralatan produksi, rehabilitas modal kerja • Rehabilitasi tempat usaha dan peralatan produksi, adopsi teknologi jahit, rehabilitas modal kerja • Rehabilitasi tempat usaha dan peralatan produksi, rehabilitas modal kerja • Rehabilitasi tempat usaha dan peralatan produksi, rehabilitas modal kerja

Taksiran biaya rehabilitasi n.a. Rp 9,1 Miliar • Rp.11,0 Miliar untuk 48 bangunan pasar • Untuk pedagang n.a. Rp 312,0 juta Rp 3,9 miliar Rp 1,2 miliar Rp 1,2 miliar


USULAN KEBIJAKAN Kebijakan pemulihan aktivitas perekonomian di Klaten harus comprehensive dan integrated. Aktoraktor yang terlibat dalam klaster harus dinilai dengan cermat, agar masing-masing bisa berperan sebagaimana mestinya dan memberi sumbangan yang signifikan pada kinerja klaster. Beberapa usulan kebijakan yang telah dikonfirmasikan dengan Focus Group Discussion dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan Pemulihan Klaster Industri 1. A. Kebijakan Rehabilitasi Fasilitas Produksi Rehabilitasi fasilitas produksi ditujukan untuk menggerakkan kembali roda perekonomian di klaster-klaster industri yang fasilitas fisiknya rusak akibat gempa.

20

BOKS

TABEL 3. MATRIKS USULAN KEBIJAKAN REHABILITASI FASILITAS PRODUKSI Penerima manfaat Pengusaha (Juragan), pada klaster: • Konveksi & Batik • Furnitur • Barang dari tanah • Pedagang • Pengasapan Tembakau • Petani pemilik

Pengrajin (Putting Out Workers) dan Petani penggarap pada klaster: • Konveksi & Batik • Furnitur • Barang dari tanah • Buruh Tani

Kriteria Sudah mampu mengangsur dalam jangka pendek

Baru mampu mengangsur dalam jangka menengah Akan mampu mengangsur dalam jangka panjang Mampu mengangsur dalam jangka menengah – panjang Tidak mampu mengangsur dalam jangka panjang

Fasilitas Produksi Tempat Usaha Alat/Mesin Pinjaman Sumber: Pinjaman komersial Sumber: komersial, dengan - Bank Umum dengan grace period - Bank Umum grace period 1- BPR 1- 6 bln - BPR 6 bl

Pinjaman lunak, dengan grace period 1-12 bl

Sumber: - PKBL (BUMN) - Donor

Pinjaman lunak, dengan grace period 1-12 bln


Pinjaman tanpa bunga, dengan grace period 112 bl Hibah

Sumber: - Pemerintah - Donor

Pinjaman tak berbunga, bergulir, dengan grace period 1-2 bln Pinjaman tak berbunga, bergulir, dengan grace period 1-2 bln


Hibah

Sumber: - Pemerintah, - Donor


Hibah




1. B. Kebijakan Rehabilitasi Modal Kerja Habisnya modal kerja sebagian terjadi karena dampak langsung dari gempa, berupa kerusakan persediaan bahan, barang dalam proses dan barang jadi. Namun sebagian terbesar justru merupakan dampak turunan dari gempa, karena modal kerja habis digerogoti untuk memenuhi biaya hidup, perbaikan rumah dan fasilitas produksi yang rusak, serta untuk biaya sosial. Rehabilitasi modal kerja ditujukan untuk menghidupkan mesin perekonomian di klaster-klaster industri yang banyak kehilangan modal kerja.

21

BOKS

TABEL 4. MATRIKS USULAN KEBIJAKAN REHABILITASI MODAL KERJA Penerima manfaat

Kriteria

Pengusaha (Juragan) yg Sudah mampu tdk memiliki pinjaman, mengangsur dalam pada klaster: jangka pendek • Konveksi & Batik • Furnitur • Barang dari tanah • Pedagang • Pengasapan Tembakau Baru mampu mengangsur dalam jangka menengah Akan mampu mengangsur dalam jangka panjang

Modal Kerja Di bawah Rp.10.000.000,Rp.10.000.000,- ke atas Pinjaman komersial, Sumber: Pinjaman komersial Sumber: dengan grace period - Bank Umum, dengan grace - Bank 1- 6 bln - BPR period 1- 6 bln Umum - BPR

Pinjaman lunak, dengan grace period 1-12 bln Pinjaman lunak, dengan grace period 1-12 bln

Sumber: - PKBL (BUMN), - Donor Sumber: - PKBL (BUMN) - Donor

Pinjaman tak berbunga, bergulir, dengan grace period 1-2 bln


Pinjaman komersial dengan grace period 1-12 bln Pinjaman lunak, dengan grace period 1-12 bln

Sumber: - Bank Umum, - BPR Sumber: - PKBL (BUMN), - Donor


1. C. Kebijakan Penanganan Pinjaman Kebijakan penanganan pinjaman ditujukan untuk meringankan beban ekonomis dan psikologis pengusaha, pengrajin dan atau buruh tani. TABEL 5. MATRIKS USULAN KEBIJAKAN PENANGANAN PINJAMAN Penerima manfaat Pengusaha (Juragan) yg memiliki pinjaman, pada klaster: • Konveksi & Batik • Furnitur • Barang dari tanah • Pedagang • Pengasapan Tembakau • Petani pemilik

Kriteria Mampu melunasi pinjaman sesuai jadwal

Akan mampu mengangsur dalam jangka menengah, asal di rehabilitasi modalnya Dalam jangka panjang mampu melunasi, asal direhabilitasi modalnya

22

Sisa Pinjaman Di bawah Rp.10.000.000,Rp.10.000.000,- ke atas Diberi insentif: Sumber: Diberi insentif: Sumber: keringanan bunga - Bank Umum, keringanan bunga - Bank Umum, - Pemerintah atau - Pemerintah atau Donor untuk BPR Donor untuk BPR



Pinjaman komersial, dengan grace period 1-2 bl


Direstrukturisasi, menjadi pinjaman tak berbunga dan bergulir, dengan grace period 1- 2 bln




BOKS

Penerima manfaat Pengrajin (Putting Out Workers), buruh tani, yg memiliki pinjaman pada klaster: • Konveksi & Batik • Furnitur • Barang dari tanah • Buruh Tani

Kriteria

Sisa Pinjaman Di bawah Rp.10.000.000,Rp.10.000.000,- ke atas Dalam jangka Dihapuskan dan Sumber: Direstrukturisasi, Sumber: panjang tidak diberi hibah - Bank Umum, menjadi pinjaman - Pemerintah mampu melunasi, - Pemerintah tak berbunga, - Donor tapi membutuhkan - Donor dengan grace rehabilitasi modal period 1- 12 bulan Diberi insentif: Sumber: Mampu melunasi Diberi insentif: Sumber: keringanan bunga - Bank Umum, keringanan bunga - Bank Umum, pinjaman sesuai jadwal - Pemerintah atau - Pemerintah atau Donor untuk BPR Donor untuk BPR Pinjaman tak Sumber: Pinjaman lunak, Sumber: Akan mampu mengangsur dalam berbunga, bergulir, - Pemerintah dengan grace - PKBL (BUMN) period 1-12 bl - Donor jangka menengah, dengan grace - Donor asal direhabilitasi period 1-2 bl modalnya Dalam jangka Direstrukturisasi, Sumber: Pinjaman tak Sumber: - Pemerintah panjang mampu menjadi pinjaman - Pemerintah, berbunga, melunasi, asal tak berbunga, - Donor bergulir, dengan - Donor dengan grace grace period 1direhabilitasi period 1- 12 bln 2 bln modalnya Dihapus dan Diberi Sumber: Dihapus dan Sumber: Dalam jangka panjang tidak Hibah - Pemerintah Diberi Hibah - Pemerintah mampu melunasi, - Donor - Donor tapi membutuhkan rehabilitasi modal

Ketentuan: 1. Pinjaman tak berbunga, pinjaman bergulir dan pinjaman lunak diberikan tanpa agunan. Kalau menurut Undang-Undang dibutuhkan agunan, maka Pemerintah membentuk suatu lembaga penjamin untuk mengatasi ketidak-mampuan pengusaha/pengrajin atau petani untuk menyediakan agunan tersebut. 2. Kebijakan ini seharusnya di sosialisasikan sebelum diundangkan dan diterapkan.

2. Kebijakan Perbankan Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan bidang perbankan berupa PBI No. 8/10/PBI 2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di DIY dan Jawa Tengah. Kebijakan dalam PBI ini meliputi : (1) Penilaian kualitas kredit dan penyediaan dana, (2) Restrukturisasi kredit langsung dikategorikan lancar selama tiga tahun, (3) Bank Umum dan BPR diperkenankan memberikan kredit baru kepada debitur di DIY dan Klaten meskipun kredit awalnya telah bermasalah akibat gempa. PBI ini diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah bencana. Penerapan kebijakan di atas, nampaknya relatif lebih mudah dilaksanakan oleh Bank Umum, namun tidak demikian halnya bagi BPR. Sehingga dalam jangka pendek perlu diantisipasi terjadinya kesulitan likuiditas oleh BPR di daerah gempa. Usulan kebijakan bagi BPR khususnya dalam mengatasi kesulitan likuiditas dapat dilihat dalam Tabel 6.

23

BOKS

TABEL 6. USULAN KEBIJAKAN MENGATASI LIKUIDITAS BPR Penerima Manfaat BPR di wilayah gempa, BPR yg memiliki debitur korban gempa

Kriteria LDR

150%

LDR < 150%

Kebijakan - Penyediaan fasilitas diskonto - Mendorong Bank Umum melakukan linkage program - Mendorong Bank Umum melakukan linkage program - Executing Bank Program Pemulihan

Sumber Pemerintah, Donor Bank Umum Bank Umum Donor, Pemerintah


Pulihnya usaha sektor perbankan di Kabupaten Klaten, sangat tergantung pada percepatan pemulihan usaha disektor riil. Berdasarkan data yang ada, pertofolio terbesar alokasi kredit perbankan di Kabupaten Klaten adalah di sektor perdagangan. Oleh karena itu pemulihan usaha-usaha kunci di Kabupaten Klaten (konveksi, batik, genting, gerabah, tembakau dlsb) sangat mendesak. Selain itu prasarana perdagangan, berupa pasar tradisional secepatnya dibangun kembali. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah membangun komunikasi yang baik dengan para nasabah mengenai langkah yang diambil dalam menolong debitur yang menjadi korban gempa. Hal ini dimaksudkan agar tidak berkembang persepsi yang salah di kalangan debitur mengenai nasib kredit mereka sehingga memunculkan reaksi emosional dan mengarah pada kondisi kontra produktif bagi pemulihan usaha di sektor perbankan. (Merupakan executive summary hasil penelitian Kantor Bank Indonesia Semarang bekerjasama dengan CEMSED Fakultas Ekonomi UKSW Salatiga)

24

BOKS RINGKASAN EKSEKUTIF HASIL PENELITIAN DAMPAK GEMPA BUMI 27 MEI 2006 TERHADAP AKTIVITAS PEREKONOMIAN DI KABUPATEN KLATEN

Recommend Documents