RINGKASAN PENELITIAN DAMPAK KRISIS GLOBAL TERHADAP PEREKONOMIAN KEPULAUAN RIAU
I.
Latar Belakang
Krisis keuangan global yang berawal dari krisis subprime mortgage di Amerika Serikat telah berimbas terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Koreksi harga-harga saham perusahaan skala dunia berimbas pada kejatuhan nilai aset keuangan perusahaan. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan kelangkaan likuiditas dan penurunan daya beli masyarakat. Pada kuartal akhir tahun 2008, beberapa negara bahkan telah mengalami kontraksi ekonomi yang tajam, seperti Amerika Serikat, Jepang, Hongkong dan Singapura. Bagi Indonesia, imbas tersebut semakin dirasakan baik melalui jalur pasar barang maupun pasar uang. Di pasar barang, indikasinya terlihat dari adanya pembatalan beberapa kontrak ekspor, penundaan pengiriman barang dan pembayaran yang terganggu, khususnya pada transaksi ekspor. Kondisi ini diperparah dengan harga komoditas yang turun, sehingga mempengaruhi nilai ekspor dan di sisi lain menjadi potensi masuknya barang impor dengan harga yang relatif murah ke pasar domestik. Di pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi awal tahun. Sementara itu, pembiayaan ekspor-impor melalui perbankan terganggu seiring dengan memburuknya kepercayaan terhadap kondisi perekonomian. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap perdagangan luar negeri (ekspor-impor) yang berasal dari proses produksi sektor industri manufaktur. Dengan kondisi tersebut, menurunnya daya beli global terutama Singapura berkorelasi langsung terhadap perlambatan ekspor. Ekspor tercatat mengalami kontraksi 1,39% di kuartal akhir 2008 setelah terus mengalami perlambatan sejak awal tahun 2008. Nilai tambah ekspor memberi kontribusi yang sangat penting dalam struktur perekonomian Kepulauan Riau dengan pangsa sebesar 102,7%, sedangkan impor mencapai 77,5% pada tahun 2008. Imbasnya, laju pertumbuhan ekonomi terkoreksi tajam dari 6,52% di kuartal III menjadi 3,05% (yoy) di akhir tahun 2008. Meski demikian, kondisi ekonomi regional sepanjang tahun 2008 tergolong cukup kondusif dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,65%, sedangkan di tahun sebelumnya tumbuh 7,01%. Dari sisi konsumsi, penurunan daya beli masyarakat domestik akan mendorong penurunan konsumsi masyarakat itu sendiri. Bagi kota Batam, turunnya kapasitas utilisasi industri pengolahan mencapai 30% - 40% secara langsung mempengaruhi pendapatan pekerja/buruh sektor industri yang mencapai 264.489 orang atau hampir sepertiga penduduk kota Batam (Dinas kependudukan Kota Batam). Beberapa industri besar bahkan telah melakukan langkah rasionalisasi karyawan untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Selain itu, turunnya daya beli masyarakat global terutama Singapura dan Malaysia juga berimbas pada penurunan kinerja pariwisata dan sektorsektor pendukungnya. Sementara di sisi pembiayaan, krisis keuangan mulai berdampak pada penurunan ekspansi kredit oleh perbankan di akhir tahun 2008. Kredit konsumsi yang berperan dalam peningkatan konsumsi masyarakat mulai tumbuh menurun, dan pada akhirnya berakibat pada penurunan konsumsi masyarakat. Adapun investasi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian juga tak terlepas dari imbas krisis ekonomi dunia. Turunnya kemampuan ekonomi dunia berakibat pada penurunan investasi asing di Kepulauan Riau. Berbagai langkah ekspansi baik dalam bentuk perluasan usaha maupun investasi baru dipastikan tertahan merespon kerugian keuangan yang dialami sebagian besar perusahaan global, yang diantaranya telah melakukan investasi di Kepulauan Riau. Hal ini
juga diperparah dengan turunnya kemampuan ekonomi dalam negeri yang berdampak pada turunnya kemampuan investor dalam negeri. Investasi yang turun juga disebabkan oleh turunnya prospek perekonomian baik dalam skala nasional maupun regional Kepulauan Riau. Secara umum, transmisi krisis keuangan global terhadap perekonomian provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 1. Transmisi Krisis Keuangan Global terhadap Perekonomian Kepulauan Riau
II.
Metodologi
Data yang digunakan dalam penelitian berupa data triwulanan periode 1996 Q1 s/d 2008 Q4. Karena provinsi Kepulauan Riau baru resmi berdiri pada tahun 2002, maka data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) komponen penggunaan dari tahun 1996-2001 diperoleh dengan menggunakan proxy laju pertumbuhan komponen PDRB kota Batam, sebagai kekuatan ekonomi dominan di Kepulauan Riau. Selain itu, karena keterbatasan data di daerah, maka akan dilakukan interpolasi dari data tahunan menjadi triwulanan. Adapun data primer yang diolah dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia, Direktorat Statistik Moneter Bank Indonesia, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Otorita Batam, dan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Penelitian menggunakan variabel FTZ yang berperan sebagai dummy pada persamaan Investasi. Hal ini dilatarbelakangi adanya anomali penurunan investasi secara siginifikan pada tahun 2001 dan 2005 di tengah pertumbuhan output ekonomi yang tinggi. Penyebab dominannya adalah perubahan struktural terkait kebijakan pemerintah dalam menertibkan kembali penerapan kawasan Special Economic Zone (SEZ) di kota Batam, dimana dalam pelaksanaannya justru terjadi de facto Free Trade Zone (FTZ). Perubahan kebijakan tersebut menghasilkan UU No.36 tahun 2000 namun justru menjadi penghambat iklim investasi karena pemberlakuan PPn dan PPNBM. Selanjutnya pada akhir tahun 2004 kembali terjadi perubahan kebijakan status Batam sebagai kawasan ekonomi khusus (Bonded Zone). Pembebasan pajak dan insentif fiskal lainnya hanya diberikan untuk kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan khusus. Perjuangan untuk menjadikan Batam sebagai kawasan FTZ terus berlanjut dan terjadi tarik ulur kepentingan berbagai pihak, baik di daerah maupun di tingkat pusat.
Tabel 1. Keterangan Data
Variabel PDRB Riil Kepulauan Riau Konsumsi Investasi Ekspor Impor Kumulatif Investasi Swasta
Notasi Y_KEPRIt CIt PMTBt EKSt IMPt PRIVATEt
Pajak
Tt
Jumlah Penduduk Jumlah Tenaga Kerja Upah Minimun Kota Batam Nilai Tukar IDR/SGD Suku Bunga Riil Indeks Harga Konsusen PDB Riil Singapura Polemik FTZ Output Gap
POP LABORt UMKt SGDt R_RIIL IHK PDB_SGt FTZt Y–Ŷ
Notasi BPS BPS BPS BPS BPS Otorita Batam Dirjen Perimbangan Keuangan BPS BPS Disnaker Batam BI BI BPS BI Berbagai sumber BPS
Keterangan Proxi Pertumbuhan PDRB Batam dan diinterpolasi untuk periode tertentu Interpolasi untuk periode tertentu Interpolasi untuk periode tertentu Interpolasi untuk periode tertentu Interpolasi untuk periode tertentu Interpolasi untuk periode tertentu
Berdasarkan asumsi teori ekonomi yang dijabarkan dalam laporan penelitian, persamaanpersamaan yang akan diestimasi melalui metode ekonometrik adalah sebagai berikut (dalam logaritma natural atau persen) : Persamaan Konsumsi CIt = 0 + 1 (Y_KEPRIt - Tt) + 2POPt + 3SGDt + μ ............................................................................ (1) Persamaan Investasi PMTBt = β0 + β1R_RIILt + β2Y_KEPRIt + β3PRIVATEt +β4LABORt + β5UMKt + β6SGDt + β7FTZ + μ ..... (2) Persamaan Ekspor EKSt = γ0 + γ1SGDt + γ2PDB_SGt + μ .................................................................................................... (3) Persamaan Impor IMPt = δ0 + δ1SGDt + δ2Y_KEPRIt + δ3IMPt-1 + μ.................................................................................... (4) Persamaan Inflasi IHKt = θ0 IHKt-1 + θ1(Y – Ŷ) + θ2PDB_SGt + μ ......................................................................................... (5)
III. Analisis Hasil estimasi ekonometrika menghasilkan persamaan sebagai berikut : Konsumsi CIt = 5.31 + 0.73 (Y_KEPRIt - Tt) + 0.65 POPt - 0.04 SGDt (4.09)* R2 = 98.90
(5.11)*
(9.65)*
(-2.83)*
DW = 1.44
Investasi PMTBt = 18.2 – 0.55 R_RIILt - 1.12 Y_KEPRIt + 0.08 PRIVATEt + 1.78 LABORt - 1.08 UMKt + 0.46 SGDt - 0.37 FTZ
15.45)*
(10.74)*
R2 = 91.99
(-6.78)*
(-7.74)*
(3.64)*
(11.62)*
(-11.38)*
(8.93)*
(-
DW = 1.59
Ekspor EKSt = 2.18 + 0.10 SGDt + 1.18 PDB_SGt (4.30)* R2 = 90.44
(3.19)*
(23.51)*
DW = 1.51
Impor IMPt = -5.16 – 0.09 SGDt + 0.52 Y_KEPRIt + 0.85 IMPt-1 (-2.51)** (-3.88)* R2 = 98.28
(2.38)**
(9.76)*
DW = 1.79
Inflasi IHKt = 0.99 IHKt-1 + 0.10 (Y – Ŷ) + 0.02 PDB_SGt (61.26)* R2 = 99.25
(0.15)
(1.73)***
DW = 1.76
Keterangan : * Signifikan 1%; ** Signifikan 5%; dan *** Signifikan 10% Hasil regresi pada persamaan konsumsi menginterpretasikan bahwa setiap peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat (disposable) sebesar 1% akan meningkatkan konsumsi sebesar 0,84%. Sejalan dengan itu, kenaikan 1% konsumsi periode sebelumnya juga akan juga akan berpengaruh positif terhadap peningkatan konsumsi masyarakat sebesar 0,58%. Sebaliknya, jika kurs IDR/SGD terdepresiasi sebesar 1% maka konsumsi masyarakat akan menurun pada level 0,04%. Pada persamaan Investasi PMTB, ketersediaan tenaga kerja dan upah minimum kota Batam merupakan faktor yang paling mempengaruhi iklim investasi di Kepulauan Riau. Setiap 1% penambahan tenaga kerja di Kepulauan Riau akan meningkatkan investasi fisik sebesar 1,86%. Sedangkan kenaikan Upah Minimum Kota Batam sebanyak 1% akan berimplikasi pada penurunan investasi sebesar 1,1%. Sementara itu, pengaruh suku bunga riil pada model simultan terlihat sedikit lebih besar dibanding pada persamaan struktural, dimana kenaikan suku bunga riil sebesar 1% akan direspon dengan menurunnya investasi fisik sebesar 0,49%. Hasil estimasi juga menggambarkan adanya pola hubungan negatif antara output ekonomi dengan investasi fisik. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh penurunan investasi secara signifikan pada tahun 2001 yang kemudian kembali terkoreksi lebih tajam pada tahun 2005, sedangkan output perekonomian terus meningkat secara linier. Penyebab utamanya adalah adanya perubahan struktural terkait kebijakan pemerintah di akhir tahun 2000 dan 2004 dalam menertibkan kembali penerapan kawasan Special Economic Zone (SEZ) di kota Batam yang dalam pelaksanaannya justru terjadi de facto Free Trade Zone (FTZ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama periode penelitian, perkembangan provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan tidak mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi fisik, tetapi lebih karena faktor stabilitas kebijakan pemerintah. Gejolak kebijakan tersebut berusaha digambarkan oleh variabel dummy FTZ akan berdampak negatif terhadap iklim investasi dengan pengaruh sebesar 0,37%.
Peran investasi swasta baik domestik maupun asing signifikan dalam mendorong peningkatan investasi fisik di Kepulauan Riau. Setiap pengingkatan persetujuan investasi swasta sebesar 1% akan direspon dengan peningkatan investasi fisik sebesar 0,079%. Selanjutnya peran investasi asing yang cukup besar menyebabkan nilai tukar menjadi pertimbangan penting dalam keputusan investasi. Depresiasi nilai tukar IDR/SGD sebesar 1% akan mempengaruhi peningkatan investasi sebesar 0,47%. Dari persamaan Ekspor diketahui bahwa ekspor Kepulauan Riau dipengaruhi oleh nilai tukar SGD dan kondisi perekonomian Singapura, dimana setiap peningkatan output ekonomi Singapura dan depresiasi kurs SGD sebesar 1% akan memberi pengaruh terhadap peningkatan ekspor masing-masing sebesar 1,17% dan 0,09%. Sedangkan di sisi impor diketahui bahwa kondisi perekonomian regional dan impor pada periode sebelumnya berpengaruh positif terhadap impor Kepulauan Riau. Setiap peningkatan output dan impor periode sebelumnya sebesar 1% akan meningkatkan impor masing-masing sebesar 0,41% dan 0,88%. Sebaliknya, pengaruh kurs yang negatif sesuai dengan teori ekonomi, dimana depresiasi kurs SGD sebesar 1% akan menurunkan impor pada level 0,08%. Berdasarkan estimasi pada persamaan Inflasi diketahui bahwa inflasi secara signifikan dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi pada periode sebelumnya dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Singapura Dollar. Setiap 1% kenaikan indeks harga periode sebelumnya akan mempengaruhi peningkatan harga di periode berjalan mencapai 0,99%. Sementara itu, shock pada nilai tukar IDR/SGD sebesar 1% menyebabkan indeks harga konsumen (IHK) meningkat sebesar 0,02%. Adapun variabel output gap tidak signifikan mempengaruhi tingkat harga di Kepulauan Riau. Hal ini merupakan kesulitan tersendiri dalam melakukan estimasi output gap dalam skala regional akibat tingginya mobiltias sumber daya manusia, barang dan jasa (interregional). Atas dasar itu maka tidak relevan untuk menganalisis tingkat kapasitas produksi serta pengangguran siklis yang terjadi di Kepulauan Riau akibat krisis keuangan global. Berdasarkan persamaan inflasi dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab inflasi yang dominan di Kepulauan Riau adalah costpush dibanding demand pull yang dari adanya kesenjangan produksi. Secara faktual, inflasi di Kepulauan Riau juga banyak dipengaruhi oleh faktor kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok dari luar wilayah, yang biasanya terganggu akibat gelombang laut tinggi di bulan-bulan tertentu.
IV. Kesimpulan dan Rekomendasi Dampak krisis global terhadap aktivitas perekonomian Kepulauan Riau semakin intens di penghujung tahun 2008. Penurunan daya beli global berkorelasi langsung terhadap perlambatan ekspor disebabkan besarnya pengaruh perdagangan internasional terhadap pembentukan PDRB. Kontribusi ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas ekspor mencapai 102% sedangkan impor sebesar 77,5%. Ekspor berkontraksi 1,39% di kuartal akhir 2008 menjadi determinan utama perlambatan laju ekonomi dari 6,52% di kuartal III menjadi 3,05% di akhir kuartal IV-2008 (yoy). Meski demikian, kondisi ekonomi regional sepanjang tahun 2008 tergolong cukup kondusif dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,65%, sedangkan di tahun sebelumnya tumbuh 7,01%. Adapun komponen konsumsi masyarakat dan investasi secara umum relatif belum terimbas dampak krisis keuangan global. Laju konsumsi rumah tangga tercatat berakselerasi dari 12,64% di tahun 2007 menjadi 19,03% di tahun 2008. Bersamaan dengan itu pertumbuhan Investasi fisik PMTB juga mengalami peningkatan dari 27% menjadi 29%. Kedua komponen permintaan tersebut sekaligus menjadi penyangga terjadinya perlambatan ekonomi yang lebih tajam di tahun 2008. Saran yang dikemukakan terkait hasil analisis menyangkut pada 4 aspek, yakni nilai tukar, tenaga kerja, implementasi FTZ dan kuatnya pengaruh ekonomi Singapura. Pengaruh variabel kurs IDR/SGD pada seluruh komponen permintaan menjadi perhatian penting dalam penelitian ini,
terlebih pengaruhnya yang negatif terhadap penurunan konsumsi masyarakat. Bank Indonesia Batam dan seluruh stakeholders di Kepulauan Riau sebaiknya lebih intens dalam melakukan langkah sosialisasi yang mengajak masyarakat terutama kalangan pengusaha retail agar menjadikan Rupiah sebagai acuan penetapan harga guna mengeliminir dampak fluktuasi nilai tukar. Sementara ketersediaan tenaga kerja, upah minimun serta stabilitas kebijakan fiskal pemerintah merupakan faktor terpenting dalam meningkatkan investasi fisik di Kepulauan Riau. Langkah rasionalisasi karyawan yang dilakukan beberapa perusahaan manufaktur seharusnya direspon pemerintah daerah dengan menciptakan lapangan kerja yang padat karya melalui percepatan realisasi anggaran belanja pembangunan, sekaligus membendung kepulangan tenaga kerja ke daerah asalnya. Langkah ini sangat penting guna memperkecil dampak krisis keuangan global dalam konteks regional Kepulauan Riau, maupun imbasnya bagi daerah asal pekerja, yang pada akhirnya turut membantu pemulihan perekonomian Nasional. Selain itu juga untuk menjaga ketersediaan tenaga kerja saat kondisi permintaan global mulai pulih. Adapun tarik ulur implementasi FTZ sangat tidak mendukung kondisi sektor riil di Kepulauan Riau yang mulai terkena dampak krisis global, dimana dampaknya diperkirakan lebih besar di tahun 2009. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat kelancaran lalu lintas barang dan jasa, serta berpotensi memicu kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat yang berasal dari impor. Ketidaksamaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk belum adanya Roadmap Action Plan FTZ-BBK yang memuat kerangka kerja dan aturan yang komprehensif untuk seluruh kegiatan terkait FTZ di Batam, Bintan dan Karimun menyebabkan mekanisme pengaturan dilakukan secara parsial. FTZ hendaknya dipandang sebagai suatu sistem Otonomisasi Kawasan, melalui berbagai distribusi atau pelimpahan kewenangan kelembagaan Pusat ke Kawasan. Jika hal yang dikhawatirkan kelembagaan Pusat berupa terjadinya loosing power atau out of control terhadap dinamika Kawasan, maka instrumen yang perlu dibangun adalah sebuah mekanisme relasi kelembagaan vertikal (Pusat) dengan kelembagaan FTZ (Kawasan) secara komprehensif. Melalui mekanisme ini, kelembagaan Pusat masih memiliki peranan penting pada aspek-aspek yang menyangkut technical assistances. Namun hal-hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan teknis termasuk berbagai insentif fiskal di Kawasan FTZ-BBK menjadi otoritas penuh kelembagaan Kawasan atau Dewan Kawasan FTZ. Dengan demikian kelembagaan Pusat tidak lagi secara langsung mengurus Kawasan untuk hal-hal bersifat teknis, sehingga tercipta sebuah sistem Otonomi Kawasan yang pertanggungjawabannya tetap ke Pemerintah Pusat. Terakhir, besarnya pengaruh Singapura terhadap perekonomian Kepulauan Riau dalam jangka pendek memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan ekonomi daerah. Namun dalam jangka panjang pengaruhnya diperkirakan semakin kecil bahkan berbanding terbalik sebagaimana pola hubungan negatif yang ditujukkan oleh output PDRB dengan investasi fisik PMTB. Untuk itu diperlukan upaya menciptakan kekuatan ekonomi yang berbasis domestik dengan memberikan peran yang lebih besar terhadap industri lokal dalam mendukung operasional industriindustri besar. Selain itu, paradigma keunggulan komparatif melalui upah buruh yang murah sebaiknya mulai digantikan dengan upaya penciptaan daya saing bagi para industri lokal sehingga perannya dalam mendukung pertumbuhan industri besar menjadi lebih optimal. Sejalan dengan itu dukungan dari sisi pembiayaan perbankan lokal menjadi semakin penting dalam menstimulus perekonomian regional.
